KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - ppid.jabarprov.go.idppid.jabarprov.go.id/assets/downloads/Materi_Rakor_PPID_-_Keterbukaan... · harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dr. HANDAYANI NINGRUM SE, M,Si

PUSAT PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI2017

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

JENIS-JENIS INFORMASI DALAM UU KIP

- BERKALA

- SETIAP SAAT- SERTA MERTA

DIKECUALIKAN


1. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK ;

2. INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BP. TERKAIT;

3. INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN;

4. INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PER UU.

1. INFO YG WAJIB DISEDIAKAN

& DIUMUMKAN SECARA

BERKALA

(pasal 9 UU KIP)

2. INFO YG WAJIB DIUMUMKAN

SECARA SERTA MERTA

3. INFO YG WAJIB TERSEDIA

SETIAP SAAT

4. INFORMASI YG DIKECUALIKAN

Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik


a. BENCANA ALAM ( kekeringan-kebakaran

hutan, hama penyakit tanaman-epidemik-

wabah-kejadian luar biasa dll )b. KEADAAN BENCANA NON-ALAM

(kegagalan industri/teknologi-dampak

industri-ledakan nuklir-pencemaran

lingkungan dsb )

c. BENCANA SOSIAL ( kerusuhan sosial-

konflik sosial- teror dsb )

d. JENIS, PERSEBARAN, dan daerah yng

menjadi sumber penyakit yg berpotensi

menulare. RACUN PADA BAHAN MAKANAN

f. INFO TTG RENCANA GANGGUAN

TERHADAP UTILITIS PUBLIK

1. INFO YG WAJIB DISEDIAKAN &

DIUMUMKAN SECARA BERKALA


SECARA SERTAMERTA

(pasal 10 UU KIP)


SETIAP SAAT


Pasal 12Peraturan Komisi Informasi Tahun 2010 tentang



a. DAFTAR SELURUH INFORMASI PUBLIK YANG BERADA DI BAWAH PENGUASAANNYA, TIDAK TERMASUK INFORMASI YANG DIKECUALIKAN;

b. HASIL KEPUTUSAN BADAN PUBLIK DAN PERTIMBANGANNYA;c. SELURUH KEBIJAKAN YANG ADA BERIKUT DOKUMEN

PENDUKUNGNYA;d. RENCANA KERJA PROYEK TERMASUK DI DALAMNYA PERKIRAAN

PENGELUARAN TAHUNAN BADAN PUBLIK;e. PERJANJIAN BADAN PUBLIK DENGAN PIHAK KETIGA;f. INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK

DALAM PERTEMUAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM;g. PROSEDUR KERJA PEGAWAI BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN MASYARAKAT: DAN/ATAU;h. LAPORAN MENGENAI PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG UNDANG INI.




SECARA SERTA MERTA


SETIAP SAAT (pasal 11 UU KIP)





a. MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUMb. MENGGANGGU KEPENTINGAN

PERLINDUNGAN HAKI & PERLINDUNGAN DARI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

c. MEMBAHAYAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

d. MENGUNGKAP KEKAYAAN ALAM INDONESIAe. MERUGIKAN KETAHANAN EKONOMI

NASIONALf. MERUGIKAN KEPENTINGAN HUBUNGAN LNg. MENGUNGKAP ISI AKTA OTENTIK YANG

BERSIFAT PRIBADI & KEMAUAN TERAKHIR ATAUPUN WASIAT SESEORANG

h. MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADIi. MEMO ATAU SURAT-SURAT ANTAR BADAN

PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIKj. INFO YANG TIDAK BOLEH DIUNGKAPKAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG




SECARA SERTA MERTA


SETIAP SAAT

4. INFORMASI YG DIKECUALIKAN (pasal 17 UU KIP)





Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 18

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan

adalah informasi berikut:

a. putusan badan peradilan;

b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;

c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;

d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;

e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;

f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau

g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecual ikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain

apabila:

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.


(3). Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di

pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua

Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau

Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi

kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang

dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf

b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

(4). Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin

kepada Presiden.

(5). Permintaan iz in sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan

dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan

izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada

Presiden.


(6). Iz in ter tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat

(5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik

Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,

Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua

Mahkamah Agung.

(7). Dengan mempertimbangkan kepentingan per tahanan dan

keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat

menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).


Pasal 14

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi

setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang

dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 15

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta

setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup

Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar

daripada membukanya atau sebaliknya.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Tentang

Standar Layanan Publik


Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

Pasal 16

1. PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang -Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

2. PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

3. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik .

4. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal -hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik .


Tentang



Tata Cara Pengecualian Informasi Publ ik

Pasal 17

1. PPID waj ib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu sal inan dokumen Informasi Publ ik yang akan diberikan kepada publik .

2. PPID t idak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu sal inan Informasi Publ ik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan sal inan Informasi Publik .

3. Dalam hal di lakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID waj ib memberikan alasan dan materinya pada masing -masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

Pasal 18

1. Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 .

2. Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waj ib mempertimbangkan jangka waktu pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini .


Tentang


P E R A T U R A N M E N T E R I D A L A M N E G E R I N O M O R 3 T A H U N 2 0 1 7

T E N T A N G

P E D O M A N P E N G E L O L A A N P E L A Y A N A N I N F O R M A S I D A N D O K U M E N T A S I

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I D A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H

Ayat (1)

•Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.

Ayat (2)

•Informasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.

Ayat (3)

•Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

•Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.


Pasal 3

HAK

Pasal 4

(1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan seperti:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID utamauntuk selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan KeputusanMenteri Dalam Negeri dan/atau Keputusan Kepala Daerah sesuai kewenangannya

KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah

P E R A T U R A N M E N T E R I D A L A M N E G E R I N O M O R 3 T A H U N 2 0 1 7

T E N T A N G

P E D O M A N P E N G E L O L A A N P E L A Y A N A N I N F O R M A S I D A N D O K U M E N T A S I

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I D A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H


Alur kerja PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PEMOHON SEKRETARIATBIDANG

KLASIFIKASI

BIDANG LAYANAN

INFORMASI

BIDANG

PENYELENGGAR

AAN SENGKETA

PPID

PEMBANTU

KOMISI

INFORMASI


15

Mengajukan Permohonan

Informasi

Menyusun jawaban

SELESAI

Komisi Informasi

PPID Pembantu

Mencatat data pemohon dan informasi yang

diminta

Memberikan tanda bukti

Mengecek status

informasi yang diminta

Informasi dikecualikan

Tidak

Informasi yang dibutuhkan

Puas

Ya

Tidak

TidakPuas

Ya

Menyiapkan materi

jawaban

Penyelesaian sengketa informasi

Ya

S TA N DA R O P E R A S I O N A L P R O S E D U R P E N Y U S U N A N DA F TA R I N F O R M A S I

DA N D O K U M E N TA S I P U B L I K

P E R M E N DAG R I 0 3 TA H U N 2 017




SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PERMENDAGRI 03 TAHUN 2017



SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK




SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK





SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI





Identifikasi

InformasiPotensi

Dikecualikan

Uji

Konsekuensi

Ada bahaya

jika dibuka

dan kuiat

dasar

hukumnya

Buka

TutupUji

Kepentingan

Publik

Ada bahaya

jika dibuka

dan kuiat

dasar

hukumnya

ya

ya

ya

tidak

tidak

tidak

Proses Penetapan Status Dikecualikan

Dipopramono Abdulhamid. (2017) . Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, 181


Contoh Formulir DIP yang Dikecualikan

No Konten Informasi Dasar

Hukum

Batas Waktu

Pengecualian

Konsekuensi

Akibat Bila

Informasi

Dibuka

Manfaat Bila

Informasi

Ditutup

1

2

3

4

5

6

P E N I N G K ATA N T R A N S PA R A N S I P E N G E L O L A A N A N G G A R A N DA E R A H

( I N P R E S N O . 7 TA H U N 2 01 5 T E N TA N G A K S I P E N C E G A H A N DA N P E M B E R A N TA S A N

KO R U P S I TA H U N 2 01 5 )

Terpublikasinya melalui website masing-masing pemerintah

daerah :

Ringkasan RKA SKPD

Ringkasan RKA PPKD

Ranperda APBD

Perda APBD

Ranperda Perubahan APBD

Perda Perubahan APBD

Ringkasan DPA SKPD

Ringkasan DPA PPKD

LRA SKPD

LRA PPKD

LKPD audited

Opini BPK


P E R M E N DAG R I N O . 6 4 TA H U N 2 01 3 T E N TA N G

P E N E R A PA N S TA N DA R A K U N TA N S I P E M E R I N TA H A N B E R B A S I S A K R U A L PA DA

P E M E R I N TA H DA E R A H

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Arus Kas (LAK)

Neraca

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Operasional (LO)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)


TERIMA KASIH


Documents

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - ppid.jabarprov.go.idppid.jabarprov.go.id/assets/downloads/Materi_Rakor_PPID_-_Keterbukaan... · harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam