View
238
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
1/22
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Keterkaitan Rencana Tata RuangWilayah dan Pengembangan Kawasan
Pertanian
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Makassar, November 2014 Slide - 1
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
2/22
Kerangka Pembahasan
1 Penataan Ruang
2 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3 Implementasi LP2B dalam RTRW
4 Prosedur Realokasi Ruang untuk LCP2B
6
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
7 Sertifikasi Lahan Usaha Pertanian
8 Penutup
Slide - 2
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
3/22
Penataan Ruang
Pasal 1 (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Pasal 1 (11) UUPR
Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penatan ruangmelalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal 1 (16) UUPR
Rencana Tata Ruang adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Slide - 3
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
4/22
Perencanaan Tata Ruang
suatu proses untukmenentukan struktur ruang
dan pola ruang yang meliputipenyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang (RTR)
Pemanfaatan Ruang
upaya untuk mewujudkan strukturruang dan pola ruang sesuai denganRTR melalui penyusunan dan
pelaksanaan program besertapembiayaannya upaya untukmewujudkan struktur ruang danpola ruang sesuai dengan RTRmelalui penyusunan danpelaksanaan program besertapembiayaannya
Pengendalian PemanfaatanRuang
upaya untuk mewujudkantertib tata ruang
4
Penyusunan dan Penetapan
PP Rencana Tata Ruang WilayahNasional (RTRWN)
Perpres RTR Pulau/Kepulauan
Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional(KSN)
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi
Perda RTRW Kabupaten/Kota
Perda Rencana Detail Tata Ruang(RDTR)
Kegiatan yang dilakukan
Melaksanakan program pemanfaatanruang beserta pembiayaannya yangsesuai dengan Indikasi ProgramPemanfaatan Ruang RTR
Peraturan zonasi
Perizinan
Insentif disinsentif
Pengenaan Sanksi
(sumber: UU 26/2007)
Pelaksanaan Penataan Ruang
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
5/22
5
Perencanaan Tata Ruang
Struktur Ruang
Susunan pusat-pusat
permukiman dan sistemjaringan prasarana dansarana yang berfungsisebagai pendukungkegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secarahierarkis memilikihubungan fungsional
Pola Ruang
Distribusi peruntukan
ruang dalam suatu wilayahyang meliputi peruntukanruang untuk fungsi lindungdan peruntukan ruanguntuk fungsi budi daya.
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
6/22
kawasan peruntukan hutanproduksi,
kawasan hutan rakyat
kawasan peruntukanpertanian
kawasan peruntukanperkebunan
kawasan peruntukanperikanan
kawasan peruntukanpertambangan
kawasan peruntukan industri
kawasan peruntukanpariwisata
kawasan peruntukanpermukiman
kawasan peruntukan lainnya
Kawasan Budi Daya
pertanian lahan basah
pertanian lahan kering
hortikultura
Kawasan Peruntukan
Pertanian
Kawasan Budi Daya
6
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
7/22
Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memilikihamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau hamparan LahanCadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) serta unsur penunjangnya dengan
fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangannasional
LP2B
bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secarakonsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional
LCP2B
lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannyatetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanpada masa yang akan datang
UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Slide - 7
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
8/22
Penetapan KP2B
PP No. 26 Tahun 2008 tentangRTRWN ditetapkan sebelum UU No.
41 Tahun 2009 tentang PLP2Bsehingga Integrasi KP2B kedalam
RTRWN dilakukan pada proses revisiPP No. 26/2008 pada tahun 2014.
Penetapan KP2B merupakanbagian dari Rencana Tata Ruang
(RTR)
Penetapan KP2B Nasional diaturdalam PP mengenai RTRWN
Penetapan KP2B provinsi diatur
dalam Perda RTRW Provinsi Penetapan KP2B Kab/Kota
diatur dalam Perda RTRWKab/Kota
UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Slide - 8
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
9/22
RTR Pulau
1 : 500.000
Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional
(RTRWN)
1 : 1.000.000
RTR Kawasan
Strategis Nasional
1 : 50.000
RTRW Kabupaten
1 : 50.000
RTRW Provinsi
1 : 100.000
Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah
PP No. 26/2008
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN)
Perpres No. 13/2012
RTR Pulau Sumatera
Perda No. 1 Tahun 2010
RTRW Provinsi Lampung
Perpres No. 87/2011
RTR Kawasan Batam,
Bintan, Karimun
Perda No. 2 Tahun 2012
RTRW Provinsi Bengkulu
9
Perda No. 7 Tahun 2011
RTR Kabupaten PesisirSelatan, Sumatera Barat
RTRW Kota
1 : 25.000
Perda No. 13 Tahun 2011
RTR Kota Medan, SumateraUtara
Ditetapkan Dengan Perda Provinsi
Ditetapkan Dengan Peraturan Presiden
Ditetapkan Dengan Perda Kabupaten/Kota
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
10/22
Integrasi LP2B
Dari 396 Perda RTRW Kab/Kotayang telah ditetapkan, hinggaOktober 2014 baru 176 Perda
RTRW Kab/Kota yangmengakomodir LP2B.
Integrasi LP2B kedalam RTRWdijelaskan pada Pasal 75 UU
41/2009
RTRW Kab/Kota yang belummenetapkan KP2B, LP2B dan LCP2Bdisesuaikan paling lama dalam waktu 2(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pada saat Undang-Undang ini berlaku,sedangkan RTRW Kab/Kota sudahditetapkan, penetapan KP2B, LP2B danLCP2B dilakukan oleh bupati/walikotasampai diadakan perubahan atas PerdaRTRW Kab/Kota.
Slide - 10
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
11/22
Implementasi LP2B dalam RTRW
No Uraian Jumlah
(Perda)
1 Jumlah Perda RTRW (Kab/Kota) yang harus
ditetapkan
491
2 Jumlah Perda RTRW yang sudah ditetapkan 396
3 Jumlah Perda RTRW yang didalamnya
menetapkan LP2B
176
4 Jumlah Perda RTRW yang tidak menetapkanLP2B
206
5 Jumlah Perda RTRW yang akan terbit 14
6 Jumlah Perda RTRW yang belum ditetapkan 95
Sumber: Kementerian Pertanian, 2014 Slide - 11
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
12/22
Implementasi LP2B dalam RTRW (2)
No Uraian Jumlah (juta
ha)
1 Total LP2B yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW (lahan
sawah dan lahan kering)
5,3
2 LP2B yang berasal dari lahan kering 2
3 Luas Lahan sawah pada 160 Kab/kota yang sudah
menetapkan LP2B
4,1
4 Lahan sawah yang akan dialihfungsikan pada Kab/Kota yang
sudah menetapkan LP2B
0,8
5 Luas sawah yang akan dialihfungsikan pada Kab/Kota yangtidak menetapkan LP2B 2,5
6 Potensi alih fungsi lahan sawah pada pada Kab/Kota yang
tidak menetapkan LP2B
1,5
Potensi dan Ancaman Alih Fungsi Lahan Sawah 4,8
Sumber: Kementerian Pertanian, 2014 Slide - 12
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
13/22
Perubahan peruntukan kawasanhutan adalah perubahan kawasanhutan menjadi bukan kawasan hutan.
Perubahan fungsi kawasan hutanadalah perubahan sebagian atau
seluruh fungsi hutan dalam satu ataubeberapa kelompok hutan menjadifungsi kawasan hutan yang lain.
Perubahan peruntukan kawasanhutan dapat dilakukan:
secara parsialmelalui tukarmenukar kawasan hutan atau
pelepasan kawasan hutan. untuk wilayah provinsi
berdasarkan usulan gubernurkepada Menteri Kehutanan yangdiintegrasikan dalam revisi RTRWProvinsi.
Tata Cara Perubahan Kawasan
Hutan
Penggunaan kawasan hutan dilakukanberdasarkan izin pinjam pakai kawasanhutan yang terdiri dari
izin pinjam pakai kawasan hutandengan kompensasi lahan
izin pinjam pakai kawasan hutandengan kompensasi membayarPenerimaan Negara Bukan PajakPenggunaan Kawasan Hutan danmelakukan penanaman dalam rangka
rehabilitasi Daerah Aliran Sungan (DAS)
izin pinjam pakai kawasan hutan tanpakompensasi ahan atau tanpakompensasi membayar PenerimaanNegara Bukan Pajak PenggunaanKawasan Hutan dan tanpa melakukanpenanaman dalam rangka rehabilitasi
DAS
Izin pinjam pakai kawasan hutan olehMenteri Kehutanan berdasarkanpermohonan menteri atau pejabatsetingkat menteri; gubernur;bupati/walikota; pimpinan badan usaha;atau ketua yayasan.
Izin penggunaan kawasan hutanProsedur Realokasi Ruanguntuk LCP2B
13PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan hutan
PP 10/2010 tentang Tata Cara PerubahanPeruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
14/22
Rekomendasi Realokasi Ruang
Slide - 14
Ketentuan dalam PP 10/2010 dan PP 24/2010 dapatdigunakan untuk realokasi ruang dari Kawasan Hutanmenjadi KP2B
Diperlukan prosedur untuk perubahan peruntukan danfungsi hutan yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan
pangan nasional. Bila untuk mencapai target nasional,beban pelepasan kawasan hutan sebaiknya tidak berada diPemerintah Daerah
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
15/22
Peraturan Zonasi
Perizinan
PemberianInsentif
Pemberian Disinsentif
Pengenaan Sanksi
ketentuan tentang hal-hal yang boleh dan tidak bolehdilaksanakan di setiap zona peruntukan yangditetapkan dalam rencana tata ruang;
Kegiatan yang diizinkan harus dikelola denganpersyaratan yang ketat dimaksudkan untuk menseleksi
jenis kegiatan.
Misalnya dengan keringanan pajak / bantuan lainnyapada pemanfaatan ruang yang melebihi StandarPelayanan Minimum (SPM)
Misalnya dengan pengurangan insentif bagipemanfaatan ruang yang mengembalikan pada batasSPM
Rencana tata ruang harus ditetapkan secara konsistenkarenanya diperlukan pengenaan sanksi bagipelanggaran dalam pemanfaatan ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Slide - 15
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
16/22
16
Izin Pemanfaatan Ruang
16
Izin pemanfaatan ruang dikeluarkan/
diputuskan oleh Kepala Daerah.
Izin Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
a. Izin Prinsip, diberikan berdasarkanRTRW Kabupaten/Kota;
b. Izin Lokasi, diberikan berdasarkan
RTRW Kabupaten/Kota;
c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah,
diberikan berdasarkan izin lokasi; dand. Izin Mendirikan Bangunan, diberikan
berdasarkan RDTR dan peraturan
zonasi.
PP No.15 /2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
17/22
Sejak lahirnya UUPApada tahun 1960.Menurut data yang ada,terdapat sekitar 85 juta
bidang tanah diIndonesia.
Dari jumlah tersebut,sekitar 38.662.620bidang tanah yang
sudah terdaftar (45,49persen) dan sisanya atausekitar 46.337.380(54,51 %) bidang tanahbelum terdaftar.
KondisiPendaftaran Tanahdi Indonesia
Kepastian hukum atas tanahrendah
Buruk bagi pertumbuhan
ekonomi Meningkatnya konflik
pertanahan
Menghambat prosesperencanaan pembangunanyang tepat
Dampak rendahnyajumlah tanah yangterdaftar
Sertifikasi Tanah
17
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
18/22
Diberikan kepada para petani sebagai bagian dariupaya pemerintah dalam rangka:
mengurangi ketimpangan penguasaan dankepemilikan tanah/lahan pertanian
mengurangi kemiskinan dan pengangguran
mengurangi sengketa dan konflik pertanahan/lahan optimalisasi pemanfaatan tanah/lahan yang belum
memiliki hak atas tanah.
Sertifikasi Lahan Usaha Pertanian
UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Slide - 18
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
19/22
Penutup
Perlunya percepatan penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota danRencana Detail Tata Ruang yang mengakomodir LP2B untuk mengurangiancaman alih fungsi lahan sawah
Peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif sertapengenaan sanksi harus secara sistemik dan konsisten diterapkan dalamupaya pengendalian pemanfaatan ruang yang mengancam alih fungsi lahansawah
Perlu mengoptimalkan Program Sertifikasi Lahan Usaha Pertanian di daerah
untuk memberikan akses kepada petani. Sertifikat yang diterbitkan perludilengkapi dengan fungsi LP2B untuk menurunkan potensi alih fungsi.
Perlu Pedoman Insentif dalam Pelaksanaan LP2B dan Realokasi Ruang LCP2B
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Slide - 19
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
20/22
TERIMA KASIHWWW.BKPRN.ORG
WWW.SCRIBD.COM/TATA RUANG DAN PERTANAHAN
HTTP://GROUPS.GOOGLE.COM/D/FORUM/BKPRN
HTTP://GROUPS.GOOGLE.COM/D/FORUM/TATA-RUANG-DAN-PERTANAHANTANAHAIR.INDONESIA.GO.ID (INA GEOPORTAL)
Slide - 20
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
21/22
Ketentuan Pidana dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang
No. UNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANA
1 Tidak mentaati rencana tata ruang; dan mengakibatkan
perubahan fungsi ruang.
penjara paling lama 3
tahun dan denda paling
banyak Rp. 500 juta
2 Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan
fungsi ruang; dan mengakibatkan kerugian terhadap hartabenda/rusaknya barang.
penjara paling lama 8
tahun dan denda palingbanyak Rp. 1, 5 miliar
3 Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan
fungsi ruang; danMengakibatkan Kematian orang
penjara paling lama 15
tahun dan denda paling
banyak Rp. 5 miliar
4 Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang dari pejabat yang berwenang.
Pidana penjara paling
lama 3 tahun dan dendapaling banyak Rp. 500
juta
5 Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang dari pejabat yang berwenang; dan mengakibatkan
perubahan fungsi ruang;
Pidana penjara paling
lama 5 tahun dan denda
paling banyak Rp. 1 miliar
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Slide - 21
8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian
22/22
Ketentuan Pidana dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang (2)
No. UNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANA
6 Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
dan Mengakibatkan kerugian thd harta
benda/kerusakan barang.
Pidana penjara paling lama 5 tahun dan
denda paling banyak Rp. 1.5 miliar
7 Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izinpemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
dan Mengakibatkan kematian orang
Pidana penjara paling lama 15 tahun dandenda paling banyak Rp. 5 M miliar
8 Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang.
Pidana penjara paling lama 3 tahun dan
denda paling banyak Rp. 500 juta
9 Tidak memberikan akses terhadap kawasan yg
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakansebagai milik umum
Pidana penjara paling lama 1 tahun dan
denda paling banyak Rp. 100 juta
10 Pejabat pemerintah penerbit izin; danMenerbitkan
izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pidana penjara paling lama 5 tahun &
denda paling banyak Rp. 500 jt
Dapat dikenai pidana tambahan berupa
pemberhentian tidak hormat dari
jabatannya.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Slide - 22