Upload
marty
View
88
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Ketika Hukum Mengatur Hak Atas Hutan. Grahat Nagara Yayasan Silvagama Kuningan , 21 April 2013. HUKUm DAN KONSTITUSIONALITAS PENGUASAAN HUTAN OLEH NEGARA. 1. SEJARAH HUKUM. “di mana ada masyarakat , di situ ada hukum ”. Jangan ditebang. Saya berhak atas kayu. Berwenang mengatur. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Grahat NagaraYayasan Si lvagama
Kuningan, 21 Apr i l 2013
KETIKA HUKUM MENGATUR HAK
ATAS HUTAN
1HUKUM DAN
KONSTITUSIONALITAS PENGUASAAN HUTAN
OLEH NEGARA
“di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”
SEJARAH HUKUM
Saya berhak atas kayu
Jangan ditebang
Wajib dilindungi
Berwenang mengatur
Hutan dikelola tanpa keterl ibatan masyarakat ( terra nul l ius ) .
Masyarakat t idak memil ik i kompetensi saint ifi k untuk mengelola hutan secara mandir i .
J ika t idak dikelola, maka SDA hanya akan jadi “musium adat”.
SEJARAH PENGURUSAN HUTAN
1800. Inggris kehabisan kayu untuk berperang
Pertanian Perancis terkena
angin laut
1846. Belanda mulai kehabisan
kayu
Riset tentang “perubahan
iklim”
Belanda membawa ahl i hutan
membangun pola menanam hutan
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat .”
DASAR KEWENANGAN NEGARA MENGATUR HUTAN
Pasal 33 (3) UUD 1945
Pengurusan (bestuuren)
Perencanaan
Pengelolaan
Pengawasan dan
Pengendalian
• Melakukan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
• Menyusun rencana makro kehutanan
• Perlindungan hutan• Penegakan hukum
• Pengaturan mengenai pengelolaan hutan
• Pemberian izin untuk pemanfaatan hutan
• Pengelolaan langsung melalui Badan Usaha Milik Negara
• Perencanaan Kehutanan,
• Pengelolaan hutan,
• Litbang, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan
• PengawasanPengurusa
n Kehutanan
• inventarisasi hutan; • pengukuhan kawasan
hutan; • penatagunaan
kawasan hutan; • pembentukan wilayah
pengelolaan hutan, • penyusunan rencana
kehutanan
Perencanaan
Kehutanan• Pemanfaatan
(HPH, HTI, RE)• Penggunaan
kawasan (pinjam pakai, TN)
• Pengelolaan tidak oleh negara (hutan hak, hutan adat)Pengelolaa
n Hutan
KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER DAYA HUTAN
Menentukan siapa yang
mengelola hutan secara langsung
KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER DAYA HUTAN
Inventarisasi
Pengukuhan
Penatagunaan
Pembentukan Wilayah
Pengelolaan
Rencana KehutananPenunjukan
Penataanbatas
Penetapan
PERENCANAAN
PENGELOLAAN
KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER DAYA HUTAN
Kawasan Hutan
Bukan Kawasan
Hutan
Hutan NegaraHutan Hak
Hutan Adat
Hak atas tanah menurut UUPA (kecuali HGU)
Komunitas masy. hk. adat yang ‘diakui’
Bukan Kawasan
Hutan
KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER
DAYA HUTAN
Kawasan Hutan
Hutan Produksi
Hutan LindungHutan
Konservasi
HP
HPTHPK
Inti Rimba
Khusus
Penatagunaan
Penunjukan / Perubahan Peruntukan
Menentukan bagaimana
hutan dikelola
Penentuan zonasi dilakukan berdasarkan penataan zonasi.
Proses penentuan zonasi melibatkan unsur masyarakat dan ditetapkan melalui proses konsultasi publik sebelumnya yang disepakati bersama melalui Berita Acara.
PENENTUAN ZONASI TAMAN NASIONAL
Taman Nasional
Zona Inti
Zona Rimba
Zona Pemanfaatan
Zona Lain
Tradisional, religi, budaya dan sejarah, rehabilitasi,
khusus
Hak untuk menikmati lingkungan
hidup
Hak untuk mengakses sumberdaya
hutan
Hak untuk mengelola hasil
hutan
KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER DAYA HUTAN
“Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.” ”Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.”
“bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumberkemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari”
Landasan filosofis
Pasal 36
Pasal 68
SEKTORALISME SDA
RTRWN
RTRWP
RTRWK
KWS. Hutan
Wil. Pertambangan
KLHS
WUP/WPN/WPR
Tata Batas
TMKH
Penunjukan
RTR Pulau
RKTN
Areal Pencadangan WIUP/
WIPR/WIUPK
Rencana
Perkebunan
RDTRKRTRSP
Pinjam Pakai
Pelepasan
KEPENTINGAN INVESTASI EKONOMI
Membangun kedaulatan pangan
Menjaga hutan dan l ingkungan
Meningkatkan ketahanan energ i
SEKTORALISME SDA
UU 4/2009
Wil. Pertambangan
UU 18/2004
UU 41/1999
UU 26/2007
Di mana ruang hidup masyarakat, dalam alokasi pembangunan (??)
Kawasan Budidaya Kawasan Lindung
Bd. TambangBd. KebunBd. Hutan
Kws Hutan LindungKws. Hutan Produksi
Areal Pencadangan
IUPHHK
Rencana Perkebunan (??)
IUP KebunIUP Kebun IUP Kebun IUP Kebun
Kws Ht. Konservasi
WUP
IUP TambangIUP Tambang IUP Tambang
2PRAKTIK PENGURUSAN
HUTAN OLEH KEMENTERIAN KEHUTANAN
Kawasan Luas (± ha) %
HUTAN KONSERVASI (DARAT & TAMAN BURU) 27.452.722,11 14,48
HUTAN LINDUNG (HL) 30.097.136,96 15,87
HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) 27.874.870,31 14,70
HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) 30.180.485,69 15,91
HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK) 17.818.905,25 9,40
LUAS KAWASAN HUTAN 128.225.145,02 67,62
AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) 61.351.114,66 31,35
LUAS TOTAL 189.636.703,00 100,00
• Panjang Batas : 282.323 Km• Telah di tata batas : 219.206 KM (77,64%)• Sisa tata batas : 63.117 KM (22,36%)
Perkembangan Pelaksanaan Tata Batas s.d. Tahun 2009
Luas Kawasan Hutan (per Januari 2013)
PENYELESAIAN STATUS HAK MASYARAKAT
@dirjen planologi 2013
PENYELESAIAN STATUS HAK MASYARAKAT
@dirjen planologi 2012
3 faktor: keberadaan/konfl ik dengan hak-hak pihak ketiga; pelaksanaan tata batas; dan peraturan perundangan.
Mengapa tidak terjadi temu gelang: klaim hak pihak ketiga, kondisi alam , tidak tuntasnya penyelesaian dokumen tata batas.
Konfl ik dengan pihak ketiga merupakan penyebab utama belum adanya “legitimasi” kawasan hutan
Tapi apakah dalam penetapan KH tidak ada (lagi konfl ik atau) hak-hak pihak ketiga (masyarakat)? Lihat kasus TN-Gn Halimun: 46 desa tersebar di 3 kabupaten (Sukabumi, Bogor dan Lebak)
Apakah pentingnya penghormatan/pengakuan dari pihak ketiga ini nampak dalam kebijakan pengukuhan kawasan hutan?
PENYELESAIAN STATUS HAK MASYARAKAT
@mumu muhajir 2012
Penunjukan
Penataan Batas
Penetapan Kawasan
Hutan
PENYELESAIAN STATUS HAK MASYARAKAT
Proses penunjukan dianggap telah menentukan kawasan hutan secara formal, tanpa ada proses persetujuan masyarakat.
Tanggal 21 Februari 2012 digugurkan MK, praktik
“otoriter”.
Tidak ada mekanisme FPIC yang baik dalam penataan batas. Pemerintah dapat
menentukan kawasan hutan meskipun proses tata batas tidak selesai.
PENYELESAIAN STATUS HAK MASYARAKAT
Bukti tertulis Bukti tidak tertulis
Sebelum penunjukan Setelah Penunjukan
a. hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak pengelolaan (Sebelum penunjukan KH) bagaimana dengan yang hadir sesudah penunjukan KH?)
permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial didasarkan pada sejarah keberadaan
permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung
b. Hak atas tanah lain (a. hak eigendom, opstal, erfpacht;b. petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia dll; c. SK riwayat tanah yg dibuat PBB untuk hak seperti ini harus ada KLARIFIKASI dari instansi pertanahan
Dengan syarat:1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan2) Tercatat pada statistik desa/ Kecamatan, dan3) Penduduk > 10 KK dan terdiri dari < 10 rumah.4) tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan Hutannya <30%
Syarat 1 s/d 3 adalah kumulatif. @mumu muhajir 2012
Penyelesaian hak masyarakat atas hutan (Pasal 68 UU 41/1999)
Di dalam kawasan hutan
Hak atas tanah
Enclave
Relokasi
Hak pengelolaan
Hak akses hutan
Di batas kawasan hutan
Hak atas tanah
Dikeluarkan
Hak akses hutan
PENYELESAIAN STATUS HAK MASYARAKAT
Saat ini pemerintah belum mengakui hak akses masyarakat dalam kawasan hutan, sementara hak atas tanah diakui dengan
cara yang terbatas.
Kawasan hutan hanya ditentukan melalui penunjukan kawasan hutan dan bahkan langsung menentukan tata gunanya, yang secara legal formal berlaku efektif tanpa memberikan ruang bagi masyarakat.
Pengelolaan langsung ditentukan padahal kawasan hutan sebagaimana dimaksud belum selesai dikukuhkan, artinya belum mampu ditentukan mana wilayah yang dikelola langsung oleh Negara.
PENGURUSAN HUTAN MENGABAIKAN HAK MASYARAKAT
Penguasaan
Langsung
Tanah Negara
Tanah Ulayat
Tidak Langsung
Tanah Milik
Tanah yang diusahakan langsung
Dikukuhkan sebagai kawasan hutan negara
Dikelola langsung oleh negara
Negara mengur
us
Menentukan
pengelolaan
Hak masyara
kat
Swasta besar
Kawasan Hutan
Secara khusus meskipun Undang-undang 41 Tahun 1999 mengamanatkan pengelolaan langsung oleh pemegang hak baik itu individu, maupun adat, atau pun mendorong pengelolaan berbasis tapak seperti hutan desa, namun dalam praktiknya praktik demikian tidak diakui.
PENGURUSAN HUTAN MENGABAIKAN HAK MASYARAKAT
Dalam proses digugat oleh AMAN
Bukan Kawasan
Hutan
Hutan Negara Hutan HakHutan
Adat
Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat
Hutan Produksi
Hutan Produksi non-izin
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
HTR Mandiri
HTR Kemitraan
Hutan Kemasyarakatan
(HKm)Hutan Desa
Hutan Produksi-izin
Kemitraan
Konsesi Perum Perhutani
PHBM Perhutani
Hutan Lindung
Hutan Kemasyarakatan
(HKm)
Hutan Desa
Hutan Konservasi
Kolaborasi
Zonasi
@myrna safitri 2012
KEBERPIHAKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN
SkemaTarget(ha)
Capaian 2010
Areal Kerja (ha)
Izin
Luas (ha) Jumlah
Hutan Kemasyarakatan
2.000.000 78.901, 36 19.711,39 11
Hutan Desa 500.000 13.351 10.310 5
Hutan Tanaman Rakyat
3.000.000 631.638 90.414,89 54
KEBERPIHAKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN
79%
0% 21% Dikelola pemerintah dan terlantar
Dikelola rakyat
Dikelola pengusaha
3PILIHAN HAK
MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN
Mengembalikan hak milik/hak masyarakat hukum adat. Dilakukan melalui kegiatan penataan batas / permohonan
pelepasan kawasan. Karakter otoriter pemerintah dalam pengurusan hutan
menghambat proses pengakuhan hak atas tanah dan hutan masyarakat.
Proses pengurusan hutan termasuk penataan batas secara saintifik masih belum bisa melepaskan paradigma kawasan hutan tanpa masyarakat.
Hak akses atau hak kelola umumnya tidak diperhitungkan. Hak-hak masyarakat sudah terlanjur dikapling untuk kepentingan
usaha skala besar. Untuk hutan adat:
Eksistensinya diverifikasi dari tim khusus secara ilmiah. Pengelolaan hutan adat tetapi dilakukan oleh Negara (saat ini
sedang digugat oleh AMAN ke MK). Kepemilikan komunal belum diakui dalam hukum perdata
nasional. Bentuk legal belum diakui secara formal.
PILIHAN HAK MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MENURUT ATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Menegosiasikan hak kelola dalam Taman Nasional. Dilakukan melalui proses penataan zonasi.
Meskipun, secara regulasi penataan zonasi cenderung lebih partisipatif, pada praktiknya pelaksanaan negosiasi eksistensi masyarakat dalam pengelolaan bergantung pada rezim pengelola balai taman nasional (Eko Cahyono, 2012).
Melalui proses zonasi hak atas tanah dan hak masyarakat tidak dapat diakui, melainkan hanya hak untuk mengakses sumber daya hutan secara terbatas pada zonasi yang ditentukan.
Dalam beberapa kasus, berujung pada relokasi yang tidak sesuai dengan regulasi dan bersifat arbiter.
PILIHAN HAK MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MENURUT ATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
GRAHAT NAGARA+6281 222 609336
grahat .nagara@si lvagama.org
HATUR NUHUNYAYASAN
SILVAGAMAKalibata
Jakarta Pusat