Oleh :

Ketua Tim GNPSDA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pontianak, 9 September 2015

Data dan Informasi Kawasan Hutan

2

KAWASAN HUTAN KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR DAN

KALIMANTAN UTARA (Daratan)

NO PROVINSI NOMOR SK TANGGAL

HUTAN KONSERVASI

HUTAN LINDUNG

HUTAN PRODUKSI (HPT, HP,

HPK)

TOTAL

PROSENTASE (%) dari luas

kawasan hutan

(daratan) NKRI

(HA) (HA) (HA) (HA)

1 Kalbar 733/Menhut-II/2014

2/09/2014 1.430.101

2.310.874

4.457.681

8.198.656

55,85

2 Kalteng 869/Menhut-II/2014

29/09/2014 1.608.286

1.346.066

9.742.813

12.697.165

80,37

3 Kalsel 465/Menhut-II/2011

09/08/2011 213.285

526.425

1.040.272

1.779.982

45,94

4 Kaltim dan Kaltara

718/Menhut-II/2014

29/8/2014 1.704.666 2.848.243 9.302.924

13.855.833 64,54

3

62,30%

I. Realisasi Percepatan Penetapan =

61.434.612,94 ha (50,86%), terdiri dari: • Surat Keputusan 810 buah. • Peta Lampiran 12.795 lembar.

II. Realisasi Penetapan sebelum 2009 =

13.819.510,12 ha (11,44%), terdiri dari: • Surat Keputusan 830 buah. • Peta Lampiran 830 lembar.

III. Total Penetapan =

75.254.123,06 ha (62,30%), terdiri dari: • Surat Keputusan 1.640 buah. • Peta Lampiran 13.625 lembar.

Sifat Kegiatan 1. Penyelamatan sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN merupakan tugas

bersama semua elemen bangsa.

2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi.

3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN Indonesia.

4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi.

5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam.

6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.

5

Tujuan Kegiatan

1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.

2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya KEHUTANAN dan PERKEBUNAN untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

6

6 Sasaran Kegiatan

1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara

2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatur negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti

korupsi

7

Peranan Kementerian LHK dalam GNPSDA

Kementerian LHK 1. Menyiapkan data dan informasi yang

mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan

pelaporan Kementerian LHK 3. Melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan tindak lanjutnya.

4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

Pemerintah Provinsi 1. Menyiapkan data dan informasi yang

mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan

pelaporan pemerintah provinsi 3. Melakukan koordinasi pelaporan

terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota.

5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

8

SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN

NO PROVINSI UNIT Total Luas (Ha)

1 Kalbar 24 273.271,77

2 Kalteng 91 920.381,04

3 Kalsel 18 214.204,83

4 Kaltim 57 494.474,79

5 Kaltara - -

Grand Total 190 1.902.332,43

9

PERSETUJUAN PRINSIP KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN

10

NO PROVINSI UNIT Total Luas (Ha)

1 Kalbar 11 71.740,00

2 Kalteng 21 146.970,06

3 Kalsel 3 17.250,00

4 Kaltim 1 16.350,00

5 Kaltara - -

Grand Total 36 252.310,06

DATA PEMANFAATAN HUTAN

11 11

UNIT LUAS UNIT LUAS UNIT LUAS UNIT LUAS UNIT LUAS

1 IUPHHK-HA 24 1.169.430 57 4.004.299 4 231.066 57 3.626.510 23 1.543.031

2 IUPHHK-HT 41 1.901.491 23 623.884 17 552.255 43 1.605.195 4 297.596

3 IUPHHK-RE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 HTR 3 2.390 3 19.735 0 0 2 10.300 0 0

5 HD 24 72.405 11 46.280 9 11.465 6 27.030 1 4.415

6 HKM 5 6.165 0 0 2 730 10 1.400 0 0

97 3.151.881 94 4.694.198 32 795.516 118 5.270.435 28 1.845.042

KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA

TOTAL

KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATANPERIZINANNo

Rencana Aksi Pemerintah Daerah Sektor Kehutanan

12

I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif

No. Renaksi

I.11 Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat)

I.15 Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan

I.28 Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya

I.29 Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban

13

II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

No. Renaksi

II.30 Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin

II.31 Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.

II.36 Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin usaha perkebunan

II.37 Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usaha perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.

14

III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat

No. Renaksi

III.42 Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR)

III.47 Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR

IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

No. Renaksi

IV.52 Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH)

IV.53 Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA

15

VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

No. Renaksi

VI.61 Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan

VI.62 Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembayaran kewajiban keuangan

VI.73 Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP

16

MEKANISME PELAPORAN

17

Mekanisme dan Jadwal Pelaporan

K/L Pusat

• 10 Juni

• 10 Desember

Pemerintah Daerah

• 10 Maret

• 10 Juni

• 10 Desember

CSO

• 10 Juni

• 10 Desember

Pemda KPK

(Tembusan ke Kemen LHK)

LAPORAN PROVINSI YANG SUDAH MASUK

1. ACEH

2. RIAU

3. BANGKA BELITUNG

4. LAMPUNG

5. BANTEN

6. JAWA TENGAH

7. SULAWESI TENGGARA

8. SULAWESI BARAT

19

LAPORAN PROVINSI YANG SUDAH MASUK (Tambahan)

9. SUMATERA UTARA

10. SUMATERA BARAT

11. SUMATERA SELATAN

12. JAWA BARAT

13. JAWA TIMUR

14. KALIMANTAN SELATAN

15. SULAWESI TENGAH

16. KALIMANTAN TIMUR

20

TERIMA KASIH

Banyak pohon, banyak rejeki

21