Kewajiban Dan Ekuitas Dana Makalah Akpem

8/17/2019 Kewajiban Dan Ekuitas Dana Makalah Akpem

1/22

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

“KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA”

KELOMPOK 6

Disusun Oleh :

1. Elvia Rozak !""#1#$6#1%

&. N'('l Ra)*+a,a-i !""#1#$$6%". Ri/ka I0(a2a0i !""#1#$!33%

PRO4RAM STUDI AKUNTANSI ALIH PRO4RAM S1%

JURUSAN AKUNTANSI

5AKULTAS EKONOMI

UNIERSITAS NE4ERI JAKARTA

&31#

KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


2/22

KEWAJIBAN

I. D78i0i/i K7,a9i:a0

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannyamengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan,

kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari

pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah

lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan

pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban

tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau

kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan

barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran.Sebagai contoh Departemen membangun gedung untuk kantor yang dikerjakan oleh P!

"#. Pembangunan tersebut telah selesai. Sampai akhir akhir tahun anggaran Departemen

tersebut belum melakukan pembayaran. Departemen harus mencatat kewajiban tersebut di

neraca sebesar utang yang belum dibayar.

Disamping kewajiban$kewajiban di atas, ada juga kewajiban$kewajiban yang jumlah dan

waktu pembayarannya belum pasti yang disebut kewajiban kontinjensi. Kewajiban

kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan

keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau

lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. %isalnya

Pemerintah memberikan penjaminan atas tabungan masyarakat di lembaga perbankan,

in&ormasi ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

'ntuk memahami akuntansi kewajiban, perlu diketahui beberapa de&inisi di bawah ini: P7(*i-'0;a0 5i*ak K7-i;a, selanjutnya disebut P(K, merupakan utang pemerintah

kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak

atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan )PPh*, Pajak Pertambahan +ilai

)PP+*, iuran skes, !aspen, dan !aperum.

P(7+i'+ adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban )present alue*

dengan nilai jatuh tempo kewajiban )maturity alue* karena tingkat bunga nominal

lebih tinggi dari tingkat bunga e&ekti&.


3/22

R7/-('k-'(i/a/i U-a0; adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk

memodi&ikasi syarat$syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah

utang, dalam bentuk:

P7+:ia2aa0 k7+:ali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang

baru- atau

P709a,ala0 'la0; a-a' +oi8ika/i


4/22

#ontoh: pada 2uli 334, Pemerintah mempunyai utang jangka panjang sebesar 0p

3.333.333 yang harus diangsur setiap tahun sebesar .333.333, Pemerintah harus

melakukan reklasi&ikasi atas kewajiban tersebut menjadi Kewajiban 2angka Pendek pada

akhir tahun 334 sebesar 0p .333.333, sehingga Kewajiban 2angka panjang akan

disajikan di neraca sebesar 0p 5.333.333.

Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas pemerintah dapat melakukan restrukturisasi

atau pendanaan kembali terhadap utang$utangnya yang akan jatuh tempo. pabila hal ini

terjadi, entitas pelaporan dapat memasukkan kewajiban jatuh temponya dalam waktu

bulan setelah tanggal pelaporan ke dalam klasi&ikasi kewajiban jangka panjang, jika:

)a* jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari )dua belas* bulan- dan

)b* entitas bermaksud untuk mendanai kembali )re&inance* kewajiban tersebut atas

dasar jangka panjang- dan

)c* maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali

)re&inancing*, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang

diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

2umlah kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek menjadi kewajiban

jangka panjang seperti yang disebutkan di atas diungkapkan dalam #atatan atas 6aporan

Keuangan.

"eberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya

mungkin diharapkan dapat didanai kembali )re&inancing* atau digulirkan )roll oer* oleh

entitas pelaporan. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu

bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasi&ikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang. +amun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada

otoritas entitas, maka kewajiban ini diklasi&ikasikan sebagai pos jangka pendek, kecuali

penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan

membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

"eberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu )coenant* yang

menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek )payable on

demand* jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam

dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasi&ikasikan sebagai kewajiban

jangka panjang hanya jika:


5/22

)a* pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai

konsekuensi adanya pelanggaran, dan

)b* terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu

)dua belas* bulan setelah tanggal pelaporan.

Sebagai contoh, Pemerintah 01 meminjam uang dari lembaga asing, sebesar 0p 733 milyar

untuk program pembangunan listrik daerah, dengan ketentuan bahwa pinjaman ini tidak

dapat digunakan untuk membiayai program lain. Kalau pinjaman ini tidak dapat digunakan

untuk program tersebut harus dikembalikan. Pinjaman ini telah ditarik pada tahun 338.

Pinjaman ini akan dibayar secara angsuran selama 3 tahun mulai tahun 335. Sampai

dengan tahun 334 ternyata program tersebut macet, dan tidak dapat dilanjutkan. Oleh

karena pinjaman ini harus disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

III. P70;ak'a0 K7,a9i:a0

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi

akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan

perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan

andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman

diterima atau pada saat kewajiban timbul.Keberadaan peristiwa masa lalu )dalam hal ini meliputi transaksi* sangat penting dalam

pengakuan kewajiban.Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan

terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam

suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa

kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya

seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena

ketidaksengajaan.Suatu transaksi melibatkan trans&er sesuatu yang mempunyai nilai. !ransaksi mungkin

berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.Pembedaan antara transaksi

dengan pertukaran atau tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan saat pengakuan

kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau

dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

. transaksi dengan pertukaran )e9change transactions*-


6/22

. transaksi tanpa pertukaran )non$e9change transactions*, sesuai hukum yang berlaku dan

kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal

pelaporan-

. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah )goernment$related eents*-

8. kejadian yang diakui pemerintah )goernment$acknowledged eents*.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing$masing pihak dalam transaksi

tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya.!erdapat dua arus timbal

balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan

pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji

untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Satu contoh dari transaksi

dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti

dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan man&aat pegawai lainnya. Suatu

transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak )pemberi kerja dan penerima kerja*

menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum

dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya man&aat pegawai lainnya yang berhubungan

dengan jasa periode berjalan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi

menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya.

Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. 'ntuk transaksi tanpa

pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada

tanggal pelaporan.

"eberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan

lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program

pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke

pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada

dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi

namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya.Kejadian tersebut

mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam

hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama

dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.


7/22

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan

pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan

kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan

sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. #ontoh kejadian ini adalah

kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan

yang dilakukan pemerintah.

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian$kejadian yang tidak didasarkan pada

transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena

pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai

tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. 'ntuk itu, Pemerintah sering

diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam

peraturan &ormal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang

disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung

jawab pemerintah. +amun biaya$biaya tersebut belum dapat memenuhi de&inisi kewajiban

sampai pemerintah secara &ormal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan

pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi

transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi

pada paragra& 5 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

)* "adan 6egislati& telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,

)* transaksi dengan pertukaran timbul )misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan* atau

jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan )misalnya

pembayaran langsung ke korban bencana*. #ontoh berikut mengilustrasikan pengakuan

kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di

kota$kota 1ndonesia dan DP0 mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana

tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan

untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota$kota tersebut. !ransaksi yang berhubungan

dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing$masing indiidu dan

pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan

pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang

untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau


8/22

pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus

diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban

tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar man&aat, barang atau jasa

yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan

pemerintah.

I. P70;'k'(a0 K7,a9i:a0

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs

tengah bank sentral pada tanggal neraca. +ilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera

pada lembar surat utang pemerintah.liran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan

perubahan kurs aluta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,

diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai

nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing$masing pos. Paragra&

berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing$masing pos kewajiban pada

laporan keuangan.

U-a0; k7


9/22

'tang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi

dan belum dibayar. "unga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam

maupun luar negeri. 'tang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui

pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang

diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat 'tang +egara )S'+* dan yang diterbitkan

oleh pemerintah daerah )proinsi, kota, dan kabupaten* dalam bentuk dan substansi yang

sama dengan S'+.

U-a0; P7(*i-'0;a0 5i*ak K7-i;a P5K%

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa P(K yang belum

disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang

masih harus disetorkan.

2umlah pungutan/potongan P(K yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada

pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode

pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada

pihak lain. 2umlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan

sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Ba;ia0 La0)a( U-a0; Ja0;ka Pa09a0;

+ilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka

panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu )dua belas* bulan setelah

tanggal pelaporan. !ermasuk dalam kategori "agian 6ancar 'tang 2angka Panjang adalah

jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam

waktu )dua belas* bulan setelah tanggal pelaporan.

K7,a9i:a0 La0)a( Lai002a O-*7( ='((70- Lia:ili-i7/%

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam

kategori yang ada.!ermasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang

masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.Pengukuran untuk masing$masing

item disesuaikan dengan karakteristik masing$masing pos tersebut, misalnya utang


10/22

pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus

dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. #ontoh lainnya adalah

penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada

pihak lain.

U-a0; P7+7(i0-a* 2a0; Tiak Dia0; Tiak Di


11/22

yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan penilaian pada periode diantaranya untuk

menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

'tang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang

pemerintah )goernment debt securities* yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang

pada saat jatuh tempo.

2enis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari )original &ace alue*

dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.Sekuritas utang

pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai

sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya

selama periode penjualan dan jatuh tempo- sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga

premium nilainya akan berkurang.

Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan,

misalnya Surat 'tang +egara )S'+* baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan +egara

maupun Obligasi +egara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat

jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. "ila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman

pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka

penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

mortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

P7(':a*a0 al'-a A/i0;

'tang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank

sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering

disebut kurs spot )spot rate*. 'ntuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal

transaksi sering digunakan, misalnya rata$rata kurs tengah bank sentral selama seminggu

atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. +amun, jika kurs

ber&luktuasi secara signi&ikan, penggunaan kurs rata$rata untuk suatu periode tidak dapat

diandalkan.

Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke

dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan

tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.


12/22

Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan

mempengaruhi pos pada +eraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas pada entitas

pelaporan.

pabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode

yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. +amun jika

timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang

berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan

memperhitungkan perubahan kurs untuk masing$masing periode.

P7027l7/aia0 K7,a9i:a0 S7:7l'+ Ja-'* T7+


13/22

jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan

pembayaran kepada kreditur.

Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang

terkait dalam lembar muka )&ace* laporan keuangan.+amun in&ormasi tunggakan pemerintah

menjadi salah satu in&ormasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai

bahan analisis kebijakan dan solabilitas satu entitas.

'ntuk keperluan tersebut, in&ormasi tunggakan harus diungkapkan di dalam #atatan atas

6aporan Keuangan dalam bentuk Da&tar 'mur 'tang.

R7/-('k-'(i/a/i U-a0;

Dalam restrukturisasi utang melalui modi&ikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat

dampak restrukturisasi secara prospekti& sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak

boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat

tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan

baru. 1n&ormasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada #atatan atas 6aporan Keuangan

sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

0estrukturisasi dapat berupa:

. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru-

atau

. Penjadwalan ulang atau modi&ikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan

kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:

. Perubahan jadwal pembayaran,

. Penambahan masa tenggang, atau

. %enjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo

dan/atau tertunggak.

2umlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga e&ekti& konstan

dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai

dengan saat jatuh tempo. !ingkat bunga e&ekti& yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang

dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan

dalam persyaratan baru )tidak temasuk utang kontinjen* dengan nilai tercatat. "erdasarkan


14/22

tingkat bunga e&ekti& yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai

dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

1n&ormasi mengenai tingkat bunga e&ekti& yang lama dan yang baru harus disajikan pada

#atatan atas 6aporan Keuangan.

2ika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang

termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat,

maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah

pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru.


15/22

. +ilai tercatat utang yang diselesaikan )jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan

bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum

diamortisasi*, dengan

. +ilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

Penilaian kembali aset pada paragra& =3 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan

nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus

diungkapkan pada #atatan atas 6aporan Keuangan.

Bia2a?Bia2a 2a0; B7(*':'0;a0 70;a0 U-a0; P7+7(i0-a*

"iaya$biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya

lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. "iaya$biaya dimaksud meliputi:

. "unga dan proisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek

maupun jangka panjang-

. #ommitment &ee atas dana pinjaman yang belum ditarik-

. mortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,

8. mortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya

konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.

7. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut

diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

"iaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi

suatu aset tertentu )>uali&ying asset* harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset

tertentu tersebut.

pabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka

biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut.pabila biaya

pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka

kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan di bawah.

Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidenti&ikasikan adanya hubungan langsung antara

pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman

tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi.%isalnya, apabila terjadi

sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah.Kesulitan juga dapat terjadi

bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang


16/22

berbeda$beda.Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara

langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan pro&esional )pro&essional judgement*

untuk menentukan hal tersebut.

pabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset

maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata$

rata tertimbang )weighted aerage* atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan

selama periode pelaporan.

. P702a9ia0 a0 P70;'0;ka


17/22

J'(0al ala+


18/22

Ket: kun Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran 'tang 2angka Pendek

merupakan bagian dari pos ekuitas Dana 6ancar )sebagai pengurang @kuitas Dana

6ancar*.

K@;21"+ 2+AK P+2+A

. 'tang dalam negri perbankan

2urnal untuk mencatat saldo awal 'tang Dalam +egeri Perbankan adalah sebagai

berikut:

Kode akun uraian debit credit

999 Dana yang harus Disediakan untuk

Pembayaran 'tang 2angka Panjang

999

999 'tang Dalam +egeri Perbankan 999

Ket: kun Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran 'tang 2angka Panjang

merupakan bagian dari pos ekuitas Dana 1nestasi )sebagai pengurang @kuitas Dana

1nestasi*.

. 'tang jangka panjang lainnya

%isalnya : 'tang kemitraan

Kode akun uraian Debit #redit

999 Dana yang harus Disediakan untuk

Pembayaran 'tang 2angka Panjang

999

999 'tang 2angka Panjang 6ainnya 999

Ket: kun Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran 'tang 2angka Panjang

merupakan bagian dari pos ekuitas Dana 1nestasi )sebagai pengurang @kuitas Dana

1nestasi*.

I. =o0-o* Il'/-(a/i Ka/'/ K7,a9i:a0

K7,a9i:a0 Ja0;ka P707k H'-a0; B'0;a%

Pemerintah menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah sebesar 0p.333.333.333,33

dengan tingkat bunga 8B per tahun dan dibayar setiap tanggal pril dan Oktober.

Per Desember 338 berarti terdapat bunga terutang untuk periode Oktober s/d

Desember 338 atau bulan.

jumlah bunga terutang adalah :


19/22

0p .333.333.333,33 C / C 8B 0p3.333.333,33.

2 urnal untuk mencatat saldo hutang bunga pada pril 337 :

Ko7 Ak'0 U(aia0 D7:i- =(7i-

999 Dana yang harus disediakan

untuk pembayaran hutang jangka pendek

3.333.33

3

99

9

'tang "unga 3.333.33

3

=o0-o* il'/-(a/i ka/'/ k7,a9i:a0 9a0;ka


20/22


21/22

)current*, tapi juga yang jangka panjang )noncurrent*. Oleh karena itu, penyajian ekuitas dana

bagi entitas yang menggunakan basis akrual menjadi relean dan penting untuk dilakukan.

Dalam basis kas modi&ikasi, ekuitas dana yang dibentuk oleh transaksi$transaksi

pelaksanaan anggaran adalah ekuitas dana yang berbasis kas, yaitu KS. kan tetapi, basis kas

modi&ikasi ini menuntut neraca )termasuk neraca bagian ekuitas dana* untuk menyajikan

in&ormasi$in&ormasi sumber daya yang bersi&at jangka panjang, sehingga dilakukan penyesuaian$

penyesuaian untuk memasukan nilai sumber daya, baik yang current maupun noncurrent.

kuntansi pemerintah menggunakan basis cash toward accrual yang secara konsep sama

dengan kas modi&ikasi. Oleh karena itu, dalam Standar kuntansi Pemerintahan terdapat tiga

kelompok ekuitas dana yaitu :

a. @kuitas Dana 6ancar

@kuitas dana lancar merupakan selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Pos$pos yang termasuk klasi&ikasi ekuitas dana lancar meliputi:

* Sisa 6ebih Perhitungan nggaran )Si6P*Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat Si6P, adalah selisih

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.* #adangan Piutang

#adangan piutang ini mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam

aset lancar berupa piutang, seperti piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lancar

lainnya.

* #adangan Persediaan

#adangan persediaan merupakan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset

lancar berupa persediaan, semisal persediaan obat$obatan, !K, aspal, bahan kimia

dan lain sebagainya.8* Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

b. @kuitas Dana 1nestasi

%encerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam inestasi jangka

panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos$pos

yang termasuk dalam klasi&ikasi ekuitas dana inestasi meliputi :a. Diinestasikan dalam 1nestasi 2angka Panjang

%erupakan akun lawan dari 1nestasi 2angka Panjang.

b. Diinestasikan dalam set !etap%erupakan akun lawan dari aset tetap

c. Diinestasikan dalam set 6ainnya

%erupakan akun lawan set 6ainnya

d. Dana yang


22/22

%erupakan akun lawan dari seluruh utang jangka panjang.

c. @kuitas Dana #adangan@kuitas Dana #adangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan

untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang$undangan. Dana cadangan

adalah dana yang disishkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relati& besar

yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemda dapat membentuk dana

cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali

dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya

dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang$undangan.Sebenarnya dari ketiga kelompok ekuitas dana tersebut, yang merupakan hasil

transaksi adalah kas atau Si6P. 2enis ekuitas dana lainnya dimasukkan agar in&ormasi$

in&ormasi tentang sumber daya selain kas dapat disajikan.

. 6aporan Perubahan @kuitas Dana

%enurut SP PP +o.4 tahun 33, 6aporan Perubahan @kuitas menyajikan sekurang$

kurangnya pos$pos :

a* @kuitas awal-

b* Surplus/de&isit$6O pada periode bersangkutan-

c* Koreksi$koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal

dari dampak komulati& yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan korekasi

kesalahan mendasar, misalnya :

. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode$periode

sebelumnya

. perubahan nilai aset tetap karena realuasi aset tetap.

d* @kuitas akhir Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur$unsur

yang terdapat dalam 6aporan Perubahan @kuitas dalam #atatan atas 6aporan Keuangan

Documents

Kewajiban Dan Ekuitas Dana Makalah Akpem