KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS KESEHATANOleh :I Wayan Puspa(Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat)Hubungan Hak Asasi Manusia & Kesehatan Hak Ekonomi Sosial BudayaKovenan Hak Ekonomi Sosial BudayaHak atas KesehatanHak Dasar ManusiaTiga Kategori Hak Ekonomi, Sosial BudayaHak-hak SosialHak Atas KesehatanHak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layakHak atas Keluarga, Ibu dan AnakHak atas kesehatan fisik & mentalKewajiban dan Tanggung jawab negara terhadap hak atas kesehatanUntuk merealisasikan hak-hak yang diakui dalam kovenan tersebut diperlukan keterlibatan negara yang besarHak atas kesehatanHak-hak yang bersifat positif (positive rights)Terminologi hak atas kesehatan :

Rights to (hak atas)Obligation of conduct (negara harus berperan aktif)Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM secara umum :Perlindungan (Protection) :Keharusan negara cq pemerintah melakukan tindakan untuk menjamin bahwa individu-individu, kelompok atau pemerintah, tidak meniadakan akses-akses individu lainnya.Memajukan (Promotion)Pemajuan (Promosi) yang merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk pencapaian perwujudan HAM Penegakkan (Enforcement) :Ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum serta pemenuhan rasa keadilan masyarakatPemenuhan (Fulfillment) :Pemenuhan HAM mencakup kewajiban untuk memfasilitasi dan serta kewajiban untuk menyediakanKewajiban negara terhadap hak atas kesehatan :Kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yg menjamin persamaan akses terhadap jasa kesehatan apabila jasa tersebut disediakan oleh pihak ketiga

Kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang legislasi ataupun tindakan lainnya untuk melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan yang dilakukan oleh pihak ketigaObligation to protectKewajiban negara untuk membuat kebijakan kesehatan nasional dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, program-program, barang-barang dan jasa, serta anggaran ngara untuk kesehatanObligation to fulfillObligation to respectKewajiban untuk menghormati menghormati persamaan akses atas pelayanan kesehatan dan tidak menghalangi orang-orang atau kelompok tertentu terhadap akses mereka terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia Kewajiban untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kesehatan masyarakat seperti perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran, tidak membuat misalnya Perda pelayanan kesehatan yang justru bertentangan dengan HAM dan kemanusiaan, dan lain-lain.Tanggung Jawab NegaraHak atas kesehatan bukan berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah; tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat menetapkan berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya. Dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hak atas kesehatan dijelaskan : hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental, tidak mencakup area pelayanan kesehatan.Kovenan tersebut menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh negara pihak guna mencapai perwujudan hak atas kesehatan sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan :Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiranmati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat.Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Pemenuhan hak atas kesehatanMekanisme utama yang dilakukan negarasebagai upaya untuk memenuhi hak atas kesehatan yaitu dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait kesehatan yang pro rakyat, yg kemudian dijabarkan dan diimplementasikan dengan penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan dalam kualitas dasn kuantitas yang cukup, terdistribusi secara merata serta mudah dijangkau.Kondisi tidak terpenuhinya hak atas kesehatanPemerintah menetapkan standar-standar dalam bidang kesehatan, agar kondisi pemenuhan hak atas kesehatan warga negara selalu berjalan, terukur dan dapat dierima oleh komunitas nasional maupun internasionalDalam menetapkan suatu kondisi yang menggambarkan tidak terpenuhinya hak atas kesehatan tentu mengacu kepada belum tercapainya secara maksimal pemenuhan hak-hak atas kesehatanTiap gangguan, intervensi, atau ketidakadilan, ketidakacuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidaksehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidakadilan dalam managemen sosial yang mereka terima, adalah merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia atau hak asasi manusia dalam bidang hak atas kesehatan.Sementara dalam hal terjadi suatu kondisi di mana hak atas kesehatan tidak terpenuhi, sebenarnya lebih kepada keterbatasan negara/pemerintah dalam implementasi upaya pemenuhan berbagai hak termasuk dalamnya cakupan hak atas kesehatan.Gambaran kondisi tidak terpenuhinya hak atas kesehatan :Dana JAMKESMAS untuk masyarakat prasejahtera yg tidak tersalurkan dengan baik atau ada masyarakat yang terpaksa harus ditolak oleh pihak rumah sakit karena mengalami masalah administrasi.Kasus gizi buruk masih ditemukan di berbagai daerah, adanya peningkatan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malpraktek, aborsi, lingkungan yang tercemar dan penyalahgunaan dana program kesehatan.Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak atas kesehatan :Kekeliruan pemahaman mengenai konsep kesehatan Faktor penerapan hak ekonomi, sosial dan budayaFaktor sipil dan politikPembiayaan dari pemerintah (Pusat dan Daerah)Kekeliruan pemahaman mengenai konsep kesehatanKonsep kesehatan selama ini masing sering dikonotasikan sebagai sebuah konsep sakit. Maksudnya jika seseorang jatuh sakit barulah kemudian mereka memikirkan tentang sehat, sehingga orang sakit/pasien seolah merupakan objek program kesehatan.Pelayanan kesehatan lebih kepada sarana kuratif dan rehabilitatif, belum fokus pada upaya di ranah promotif dan preventif.Faktor Penerapan EKOSOB :Pada tahun 2005, melalui UU Nomor 11 Tahun 2005, Indonesia mengesahkan Kovenan Intenational Hak Ekonomi, Sosial dan BudayaPenerapan program hak atas kesehatan sebagai unsur utama dalam pencapaian dan pemenuhan hak Ekosob belum menjadi skala prioritas dan bahkan dalam beberapa kebijakan cenderung tidak ramah HAM. Misalnya : di suatu daerah tertentu, masyarakat lebih percaya pada dukun beranak daripada kepada tenaga kesehatan yang profesional dalam menangani kasus persalinan.Untuk itu pemerintah harus mempunyai suatu rencana program yang menguatkan hak-hak masyarakat tradisional yang sarat dengan kearifan lokal.Faktor Sipil dan Politik :Pembangunan berwawasan kesehatan merupakan HAM.Pembangunan yang tidak mengindahkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, kesehatan sosial, dan kesehatan budaya merupakan bentuk pelanggaran HAM.Paradigma sehat sebagai sebuah konsep pemikiran tidak hanya dapat dicapai oleh tenaga/ahli kesehatan atau kedokteran saja.Paradigma sehat merupakan konsep pemikiran yang diperlukan banyak disiplin keilmuan.Penegakkan dan perlindungan hukum yang jelas terhadap proses pembangunan kesehatan merupakan hak dari setiap masyarakat sehingga oknum-oknum yang salah sasaran dalam menjalankan promosi kesehatan akibat kelalaian atau korupsi harus mendapat perlakuan hukum yang sesuai.Indonesia saat ini masih bergelut dengan memusatkan segala perhatian pada persoalan hak warga negara di bidang sipil dan politik, sedangkan perhatian pada masalah pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya baru saja dimulai, padahal seharusnya pemenuhan hak Ekosob itu didahulukan atau dilakukan secara bersama-sama antara dengan hak sipil dan politik.Pembiayaan dari Pemerintah (Pusat dan Daerah)Kebijakan negara atau pemerintah dalam merencanakan anggaran pembangunan kesehatan juga sangat berpengaruh tehadap implementasi upaya pemenuhan hak atas kesehatan.Kebijakan penganggaran negara harus dimulai dari penetapan dan pemasukan pembangunan yang berbasis HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025).Intervensi Tenaga Kesehatan dalam Mengatasi tidak terpenuhinya hak atas kesehatan :Kesadaran untuk senantiasa menghormati terhadap HAM dan martabat sebagai manusia (human dignity) perlu ditingkatkan bersama.Tenaga kesehatan sebagai bagian dari masyarakat harus mampu memberikan pengertian, advokasi, dorongan, dan meminta semua pihak, para pengambil keputusan, baik dari sektor privat dan publik untuk menindaklanjuti konsesus tersebut.Sebagai tenaga kesehatan perlu dan harus mampu membagi pengetahuan, baik secara formal maupun informal, terstruktur atau tidak terstruktur kepada semua pihak akan hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial dan hal-hal yang melekat pada hak-hak asasi manusia yang kodrati dan alami.Sebagai tenaga kesehatan perlu mengambil posisi moral ini, harus mampu bicara terbuka tentang hal dan faktor-faktor yang dapat melanggar hak-hak masyarakat, hak-hak kemanusiaan, dalam bentuk apapun dalam bahasa yang dimengerti dan dapat dipahami oleh masyarakat.Terimakasih