Embed Size (px)
Citation preview
KEWAJIBAN PAJAK
KPP Pratama Bandung Bojonagara
2018
PTN-BH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Page 2 Direktorat Jenderal Pajak
DASAR HUKUM
1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan);
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan);
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah);
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan DalamTahun Berjalan (PP Nomor 94 Tahun 2010);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP Nomor 1 Tahun 2012);
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro danKecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan (PMK245/PMK.03/2008);
10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan Lembaga atau Nirlabayang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek PajakPenghasilan (PMKPMK 80 2009 sisa lebih kecuali objek pph.docx 80/PMK.03/2009);
11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 (PMK 197/PMK.03/2013);
12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai(PMKPMK 223 2014 Jasa Pendidikan bukan PPN.docx 223/PMK.011/2014);
13) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau DiperolehBadan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yangDikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PER-44/PJ./2009);
14) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongandan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER-21/PJ/2014 (PER-1/PJ/2011 s.t.d.d. PER-21/PJ/2014).
15) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/Pj/2017SE 34 2017 Subjek PTNBH.docx Tentang Penegasan PerlakuanPerpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Direktur Jenderal Pajak
Page 3 Direktorat Jenderal Pajak
Gambaran Umum
UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pendirian
Perguruan Tinggi
PTS
Yayasan
Perkumpulan
Lainnya
PTN
PTN-BH
PTN BLU
PTN satker
Page 4 Direktorat Jenderal Pajak
Uraian PTN BLU PTN-BH
Penetapan Status Kep. Menteri Keuangan Peraturan Pemerintah
Penetapan Tarif Layanan Ditetapkan Menkeu atas usul
Pimpinan BLU
Juknis yang ditetapkan
Menteri
Penyelengaraan Program
Studi
tidak otonom Secara Otonom
Pendapatan PNBP dikelola Otonom
Aset BMN aset PTN-BH
PTN-BLU vs PTN-BH
Page 5 Direktorat Jenderal Pajak
BAGAN PENDANAAN PTN-BH
SUMBER DANA
NON PNBPDANA
PEMERINTAH
APBN
BP PTN BH
Lainnya :
Pinjaman
APBD
Masyarakat
Sumber lain yang
sah
Pengelolaan dana
abadi & usaha PTN
Pengelolaan
kekayaan negaraBiaya Pendidikan
Kerja sama
Tridharma
Pengelolaan bersifat Otonom
dan bukan PNBP
Bantuan dana
Bantuan barang
Page 6 Direktorat Jenderal Pajak
KETENTUAN PERALIHAN
DanaAPBN
UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Pasal 97 :
“pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan
Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan
Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum
dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling
lambat 2 (dua) tahun.”
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PTN-BH UPI
telah memenuhi
persyaratan
Subjektif dan Objektif
Wajib
NPWP
Tahun 2012
Tahun 2014
Page 7 Direktorat Jenderal Pajak
NPWP
Dana APBN
Bend.Pengeluaran UniversitasPendidikan Indonesia
( NPWP : 00.014.173.9-428.000)
Sumber
Penerimaan
Bend.Pengguna Dana Masyarakat,Usaha Dan Tabungan Universitas
(NPWP : 00.019.554.5-428.000)
Dana Masyarakat
1 2
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
(NPWP : 84.377.228.6-428.000)
Terdaftar 20 Maret 2018
Page 8 Direktorat Jenderal Pajak
Dalam rangka keseragaman perlakuan pajak bagi PTN Badan Hukum, DJP mengeluarkan penegasan padaSURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 34/PJ/2017.
Pajak
Pertambahan
Nilai (PPN)
Perlakuan
Pajak
Penghasilan
(PPh)
Kedudukan
Bendahara
PTN Badan
Hukum
Page 9 Direktorat Jenderal Pajak
Perlakuan
PPh
PTN badan hukum tidak
memenuhi kriteria badan
pemerintah yang dikecualikan
sebagai subjek dalam negeri
Atas penghasilan yang
diperoleh dosen dan tenaga
kependidikan, baik berstatus
PNS maupun non pns yang
dibayarkan PTN badan hukum,
berlaku pemotongan pajak
penghasilan pasal 21
Fakultas, departemen/jurusan,
program studi, yang di bawah
PTN badan hukum merupakan
satu kesatuan tidak terpisahkan
dalam kewajiban perpajakan.
Usaha dalam bentuk
badan hukum terpisah
memiliki kewajiban
perpajakan tersendiri.
Dikategorikan badan lembaga dan bentuk
lainnya.
Bantuan pendanaan PTN badan hukum dari
APBN (BPPTNBH) dan selain APBN
merupakan objek pajak penghasilan.
Harta hibah, bantuan, dan sumbangan
dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan
sepanjang memenuhi PMK 245/PMK.03/2008.
Sisa lebih PTN badan hukum yang ditanamkan
kembali dalam bentuk sarana dan prasarana
kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan yang bersifat terbuka kepada
pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama
4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut
dikecualikan sebagai objek pajak
Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan
PTN badan hukum yang merupakan objek pajak
penghasilan selain penghasilan yang dikenakan
pajak penghasilan tersendiri, dikurangi dengan
pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari
Dalam hal PTN badan hukum
memperoleh penghasilan yang tidak
bersifat final, atas penghasilan
tersebut merupakan penghasilan
dalam rangka menghitung sisa lebih
Penghasilan objek pemotongan dan/atau
pemungutan pajak penghasilan tidak final
diberikan pembebasan dari pemotongan dan/atau
pemungutan PPh oleh pihak lain
Dalam hal PTN badan hukum
tidak memenuhi ketentuan atas
sisa lebih yang diperoleh diakui
sebagai penghasilan yang dikenai
pajak penghasilan.
Page 10 Direktorat Jenderal Pajak
Perlakuan
PPN
PTN-BH
Melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau
jasa kena pajak pengusaha kena pajak (PKP).
Dalam hal PKP PTN badan hukum melakukan
penyerahan jasa yang tidak termasuk dalam jenis
jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai
wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
pertambahan nilai terutang atas penyerahan
tersebut
Kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai pajak
pertambahan nilai diatur dalam ketentuan PMK
223/PMK.011/2014
Jasa pendidikan termasuk sebagai jenis jasa yang
tidak dikenai pajak pertambahan nilai
PTN badan hukum wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
pertambahan nilai yang terutang.
Page 11 Direktorat Jenderal Pajak
bukan merupakan
bendahara pemerintah
sebagaimana ketentuan
perundang-undangan
perpajakan
tidak melakukan
pemungutan PPh pasal
22 bendaharawan atas
pembelian barang
dan/atau jasa
Kedudukan
Bendahara
PTN Badan
Hukum
Page 12 Direktorat Jenderal Pajak
Berdampak terhadap
aspek perpajakan
perguruan tinggi
Kewajiban Pemotongan PPh Ps 21/26
PTN-BLU PTN-BH
Kewajiban Pemotongan PPh Ps 23
Kewajiban Sebagai PKP - PPN
Kewajiban PPh Final Ps 4(2)
Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan Badan
Page 13 Direktorat Jenderal Pajak
SPDN SPLN
1. Pekerjaan;
2. Jasa;
3. Kegiatan yang dilakukan
orang pribadi
PPh Pasal 21 PPh Pasal 26
Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
KEWAJIBAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26
Page 14 Direktorat Jenderal Pajak
PPH DITANGGUNG
PEMERINTAH (DTP)
TARIF PROGRESSIF PPH PASAL 17 ORANG
PRIBADI (5%, 15%, 25%, 30%)
TERGANTUNG JUMLAH AKUMULASI
PENGHASILAN SELAMA 1 TAHUN)
INSENTIF KINERJA WAJIB, INSENTIF
KINERJA KELEBIHAN, INSENTIF
PERBAIKAN PENGHASILAN, TUNJANGAN
PENELITIAN, UANG MAKAN UNTUK NON-
PNS, INSENTIF JABATAN
GAJI &
TUNJANGAN
TUNJANGAN SERTIFIKASI
DOSEN, UANG MAKAN,
TUNJANGAN KEHORMATAN
PROFESOR, TUNJANGAN
JABATAN STRUKTURAL
PPH FINAL MENURUT
GOLONGAN
(5% ATAU 15%)
LAMPIRAN SPT
PPH 21 FORM A2
BUKTI POTONG
FINAL
LAMPIRAN SPT
PPh 21 FORM A1
PNS
SPT OP
“KB”
Non PNS
SPT OP
“N”
KEWAJIBAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26
Page 15 Direktorat Jenderal Pajak
PENYERAHAN
JASA
MENERIMA E-
FAKTUR PPN
(10%) DAN
BUKTI POTONG
PPH 23 (2%)
JASA AUDIT OLEH KAP, JASA
CATERING OLEH BADAN, JASA
INSTALASI OLEH BADAN, JASA
CLEANING SERVICE OLEH
BADAN, DSB.
PEROLEHAN
JASA
MEMBUAT E-
FAKTUR PPN
(10%) DAN
BUKTI POTONG
PPH 23 (2%)
JASA PENELITIAN
INDUSTRIAL/PERUSAHAAN/
INSTANSI PEMERINTAH, JASA
TRAINING &KONSULTASI, JASA
PENGUJIAN, JASA R & D
INDUSTRIAL, JASA PEMBUATAN
WEB, JASA GEDUNG PARKIR,
DSB.
KEWAJIBAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Page 16 Direktorat Jenderal Pajak
KONTRAK/
MoU/ORDER
E-PAYMENT
UANG
MUKA/DPE-BILLING
E-FAKTUR
PPN
PENYERAHAN
JKP (10%)
Bukti Penerimaan Negara
(BPN), Struk ATM, Bukti dalam
format elektronik (setara SSP
Pajak)
KEWAJIBAN SEBAGAI PKP - PPN
Page 17 Direktorat Jenderal Pajak
PENYERAHAN
JASA
MENERIMA
e-FAKTUR PPN
(10%) DAN BUKTI
POTONG PPH 4(2)
(2%, 3%, 4%, 6%)
JASA
KONSTRUKSI
(SBU & LPJK),
DSB.
PEROLEHAN
JASA
MEMBUAT
e-FAKTUR PPN
(10%) DAN
BUKTI POTONG
PPH 4(2) (10%)
JASA SEWA TANAH DAN ATAU
BANGUNAN, DSB.
KEWAJIBAN PPh FINAL PASAL 4(2)
Page 18 Direktorat Jenderal Pajak
KEWAJIBAN PENYAMPAIANSPT TAHUNAN BADAN
SPT Tahunan Badan paling lambat disampaikanpada tanggal 31 April Tahun Pajak Berikutnya.
Page 19 Direktorat Jenderal Pajak
Ps 2 (2) PER-44/PJ/2009
Badan atau lembaga nirlaba wajib menyampaikan
pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan
rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan
prasarana kegiatan pendidikan kepada Kepala KPP dengan
tindasan kepada instansi yang membidanginya
Pemberitahuan disampaikan (Pilih salah satu):
a. bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak
diperolehnya sisa lebih tersebut
b. paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan
prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut.
12
KEWAJIBAN ADMINISTRATIF
Page 20 Direktorat Jenderal Pajak
Ps. 5 PER-44/PJ/2009
Pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima
dan yang digunakan setiap tahun
Surat Pernyataan di atas materai bahwa:
a. sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan
prasarana pendidikan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya
sisa lebih tersebut, dan
b. sisa lebih tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan
digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan
paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
yang merupakan lampiran dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak
diperolehnya sisa lebih
Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan
sisa lebih dan menyampaikannya kepada Kepala
KPP dalam lampiran SPT Tahunan PPh
3
4
KEWAJIBAN ADMINISTRATIF
Page 21 Direktorat Jenderal Pajak
Ps. 3 & 4 (1) PER-44/PJ/2009
Atas pengeluaran untuk pembangunan dan
pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan yang berasal dari sisa lebih tidak boleh
dilakukan penyusutan sebagaimana diatur dalam
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
KEWAJIBAN ADMINISTRATIF
Page 26 Direktorat Jenderal Pajak
Terima Kasih
