8/3/2019 Kisruh Di Tanah Gempa

1/110 | Edisi: 008/Desember 2007

I n f o b u k u

TENTANG

NEGERI

YANG

TAK

PERNAH (MAU) BELAJAR

Judul : Kisah Kisruh di Tanah Gempa: Catatan

Penanganan Bencana Gempa Bumi

Yogya-Jateng 27 Mei 2006

Editor : AB Widyanto

Penerbit : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas

Halaman : xxix + 573 hal

Tahun : 2007

PROGRAM rekonstruksi pascagempa di Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bisa

dikatakan hampir selesai seluruhnya. Ada yang

menilai, program pemulihan di Bantul jauh lebih

cepat daripada program serupa di Aceh(meskipun tidak setara benar untuk

diperbandingkan, mengingat tingkat kerusakan

yang amat jauh berbeda).

Terlepas dari telah pulihnya kehidupan

sosial-ekonomi di Bantul, banyak catatan dari

penanganan bencana gempa bumi Sabtu pagi 27

Mei 2006 itu, yang tidak boleh dilupakan

sekaligus menjadi pelajaran untuk semua pihak

BukuKisah Kisruh di Tanah Gempa: Catatan

Penanganan Bencana Gempa

Bumi Yogya-Jateng 27 Mei 2006

menyampaikan pesan utama bahwa

kita ternyata belum juga bisa

menangani bencana secara benar.

Bahkan, seperti judul buku,

penanganan pascagempa di Bantul

justru carut-marut alias kisruh.

Agaknya, ini akibat pengalaman

buruk penanganan pada bencana-bencana sebelum 27 Mei 2006 di

berbagai tempat di Indonesia tak pernah secara sungguh-sungguh

dijadikan bahan pelajaran. Artinya, peristiwa 27 Mei 2006 makin

mengukuhkan kita sebagai bangsa yang tidak pernah (mau) belajar.

Masalahnya, akibat dari kondisi seperti itu korbannya tak lainselalu para korban bencana, rakyat. Untuk kasus Bantul, para korban

ibarat didera dua kali gempa. Gempa pertama, guncangan bumi

berkekuatan 5,9 Skala Richter. Kedua, gempa sosial akibat guncangan

para aktor yang terlibat dalam penanganan bencana. Di sisi lain, selalu

saja ada pihak yang diuntungkan dari tiap penanganan bencana.

Yang menarik, lebih tepatnya memprihatinkan, pemerintah

menjadi aktor yang paling menonjol dalam sorotan publik termasuk

dalam sebagian besar dari 26 tulisan di buku setebal 573 halaman ini.

Seperti pada bencana sebelumnya, ketika terjadi bencana

pemerintah menjadi aktor yang hadir pada urutan ke sekian.

Ambil contoh dalam hal bantuan pangan, meskipun pemenuhan

pangan menjadi kewajiban pemerintah, fakta lapangan

menunjukkan warga korban dan warga dari daerah yang terbebas

dari bencanalah, termasuk elemen masyarakat seperti LSM, yang

justru lebih cekatan ketimbang pemerintah.

Begitu pemerintah mulai beraksi, justru

masalah kian panjang. Soal pangan, distribusi tak

tepat tempat, waktu, bahkan tak tepat sasaran

dan bentuk.

Dalam hal distribusi, birokrasi menyebabkanbantuan tak bisa dengan mudah diakses para

korban. Bahkan, tak sedikit korban yang akhirnya

terlewatkan.

Mengapa hal seperti itu masih saja terjadi?

Bahkan, setelah Bantul, hal serupa terjadi pula di

Pangandaran ketika diterjang tsunami, dan Padang

ketika diguncang gempa, juga banjir di sepanjang

Bengawan Solo akhir 2007.

Buku ini menunjukkan, hal tersebut karena

kapasitas sistem dan kinerja

birokrasi pemerintah masih

sangat lemah. Ruwet dan

panjangnya jalur birokrasi

pemerintah semakin menguatkan

penilaian itu.

Buku berisi kumpulan

catatan lapangan para praktisi

lapangan (sebagian besar dari

LSM) dalam penanganan bencana yang terjun mulai hari pertama

ini, tak semata memberi rapor merah untuk pemerintah.

Sejumlah penulis memberikan catatan reflektif terhadap

peran dan perilaku sejumlah LSM serta media. Sebagian LSM

dinilai lebih mementingkan target-target program dan lebihmemihak kepada donor daripada korban sehingga banyak

mengabaikan kebijakan setempat bahkan nyaris mematikan

inisiatif masyarakat.

Media, tentu tidak semua, masih berkutat pada dramatisasi

bencana daripada meningkatkan pemahaman tentang

penanganan bencana. Media yang bertindak sebagai penyalur

bantuan pun merupakan sebuah persoalan dalam konteks fungsi

media massa yang sesungguhnya. Ketika media menggunakan

bendera korporat dalam menyalurkan bantuan, layak

dipertanyakan siapa yang sesungguhnya diwakili? Korporasikah

atau pembaca/pemirsa?

Itu satu hal. Hal lain, dalam posisi seperti itu, bagaimana

fungsi kontrol yang harus dilakukan media ketika media sendiri

justru menjadi pihak yang seharusnya dikontrol (sebagai

penyalur bantuan). (ded)