1 2

3 4

5

Revisi UU Cipta Kerja berpotensi mengganggu iklim investasi karena investor akan wait and see.

Ketiadaan kepastian memungkinkan membuat sejumlah investor kabur ke negera lain

Putusan MK akan merubah standar pengupahan di beberapa daerah meski sudah diputuskan beberapa waktu lalu.

Keputusan MK tersebut juga akan menyebabkan hubungan industrial terganggu

Putusan itu akan menghambat proses pemulihan ekonomi yang dibangun pemerintah 3 tahun terakhir

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 dindoposco.id

ECERAN:

Rp3.000

f indoposco l @indoposco i indoposco.id x indoposco channel

INDOPOSCO - Pemerintah Indonesia melarang masuk Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke 11 negara untuk mengantisipasi importasi kasus varian baru Covid-19 yang bernama Omicron (B.1.1.529).

Ke-11 negara tersebut yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

“Pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut ialah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong. Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1x24 jam,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers mengenai respon pemerintah menghadapi varian Omicron, secara daring di Jakarta seperti dikutip Antara, Minggu (28/11/2021).

Kendati demikian, khusus untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara yang dilarang harus menjalani karantina selama 14 hari. Luhut mengungkapkan, daftar negara-negara tersebut bisa berkurang atau bertambah berdasarkan evaluasi secara berkala yang dilakukan pemerintah.

“Kita akan melihat 14 hari ke depan. Tapi kita akan terus evaluasi dari hari ke

hari. Karena ini saya sampaikan lagi, ini varian baru. hasil penjelasan para pakar, apakah ini mematikan seperti yang lain atau lebih parah dari Delta variant, kita masih banyak big question mark (tanda tanya besar) mengenai ini. Jadi kita enggak buru-buru,” katanya.

Luhut menjelaskan pemerintah telah menggelar rapat terkait perkembangan varian Omicron di dunia. Meski merebak di Afrika, sampai hari ini ada 13 negara yang sudah mengumumkan bahwa

merak sudah mendeteksi confirmed dan probable cases varian Omicron di negara mereka.

Varian Omicron sudah terdeteksi diantaranya di Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia dan Hong Kong. “Melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara lagi,” katanya.

Variasi Posisi Misionaris yang Perlu Anda Ketahui

Ketua ORI: WBP Melanggar Persyaratan Cuti Bersyarat Harus Ditarik ke Lapas

Lima Fakta Posisi Seks Woman on Top

Penyaluran Jamsosratu Tak Jadi Dipotong, Ditargetkan Cair November

Selter Kadis PUPR dan Karo Hukum Pemprov Banten Sepi Peminat

Klik

indoposco.id untuk informasi lebih lanjut

FOTO: ANTARA/YOUTUBE KEMENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Tangkapan layar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

INDOPOSCO - Sejak umur 18 tahun ia sudah masuk penjara. Ia sial. Entah di mana letak ‘’sial’’ itu dalam peta kehidupan manusia. Ia baru dibebaskan dari penjara pekan lalu. Ketika

umurnya sudah 62 tahun. Ia dinyatakan tidak bersalah –setelah 44 tahun di dalam penjara.

Itulah nasib Kevin Strickland. Ia dituduh

ikut melakukan pembunuhan tiga orang di

Kansas City, Amerika Serikat. 1979. Sejak ditangkap, sampai di pengadilan, pun sampai dipenjara puluhan tahun, Kevin tetap mengaku tidak bersalah.

Sikap itulah yang membuat hukumannya berat: seumur hidup. Sedang dua pelaku pembunuhan lainnya langsung mengaku bersalah. Bahkan sejak ditangkap polisi. Hukuman mereka 20 tahun –dan hanya perlu menjalaninya tidak sampai 10 tahun.

Di Amerika seseorang yang mengaku bersalah tidak perlu diadili di depan dewan juri. Hakim langsung membuat putusan. Sikap seperti itu juga bisa mengurangi hukuman.

Sedang Kevin harus diadili. Ia tidak mau mengaku bersalah. Malam pembunuhan itu, katanya, ia lagi menonton televisi. Di rumahnya. Bersama ibunya.

Kevin memang kenal dengan dua pelaku penembakan itu. Mereka berteman. Tapi malam itu tidak ikut serta ke rumah korban. Tapi polisi

Oleh: Dahlan Iskan

Nasib Bebas

Pemerintah: Hormati Putusan MK

INDOPOSCO - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat dinilai sangat moderat karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan revisi selama dua tahun. Namun, putusan tersebut sekaligus menjadi “rapor merah” bagi pemerintah dan DPR karena tidak

pruden dalam proses penyusunan sebuah undang-undang.

“Kendati saya optimistis pemerintah mampu melakukan revisi UU Cipta Kerja tersebut, namun putusan MK tersebut membuktikan bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan kekeliruan dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja tersebut. Ini harus menjadi bahan introspeksi diri dan evaluasi bagi pemerintah dan DPR,” ujar pengamat kebijakan publik sekaligus pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing kepada INDOPOSCO, Minggu (28/11/2021).

Emrus mengatakan, mungkin

secara content, UU Cipta Kerja itu baik, namun dalam proses penyusunannya ada hal yang dilanggar dan tidak sesuai dengan UUD 1945. “Kenapa diberi kesempatan oleh MK untuk melakukan perbaikan, menurut saya bisa jadi content-nya bagus. Kalau contont-nya juga inkonstitusinal mungkin MK memutuskan untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut,” ujarnya.

Emrus mengungkapkan pihaknya pernah menjadi juru bicara serap aspirasi untuk membuat peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut. “Serap aspirasi dilakukan untuk mengakomodir keinginan masyarakat

CEGAH IMPORTASI OMICRON

Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk Indonesia

Baca Nasib Bebas Hal 7

Baca Pemerintah Larang Hal 7

FOTO-FOTO: ANTARA, INFOGRAFIS: GIMBAL ISWANTO/INDOPOSCO

Baca Rapor Hal 7

Juga Bekuk Pedagang Paruh Rangkong Ilegal

Tangkap Penjual Sisik Trenggiling

2 NUSANTARA SENIN, 29 NOVEMBER 2021

INDOPOSCO - Balai Penegakatn Hukum (Gak kum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke hutanan (KLHK) menangkap dua penjual 36,7 kilogram sisik trenggiling di Sumatera.

“Penangkapan ini berawal dari operasi pe-re daran tumbuhan dan satwa liar (TSL) Tim Ba lai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera,” kata Ke pala Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Su matera Subhan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Subhan penangkapan itu dilakukan pe tugas SPORC Brigade Macan Tutul Seksi Wilayah I, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sumatera. Tersangka masing-masing berinisial SP (42) dan M (26) dari Desa Gegerung, Tanjung Morawa, Deli Serdang, dan satu penjual paruh rangkong yaitu MB (41) di Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Kota Medan, pada Kamis (25/11).

Pada 24 November 2021, kata Subhan, tim mem peroleh informasi dari masyarakat me-ngenai aktivitas ilegal warga Kecamatan Tan-jung Morawa, Deli Serdang, yang menawarkan 40 kg sisik trenggiling dan 17 paruh rangkong.

“Selanjutnya anggota tim menyamar men-jadi pembeli dan menentukan lokasi per te-muan di Desa Gegerung, Tanjung Mo rawa,

De li Serdang. Setelah disepakati har ga dan waktu transaksi maka pada 25 No vem ber 2021, tim yang menyamar bersama de ngan ang-go ta tim lainnya menuju lokasi yang telah di tentukan,” katanya.

Subhan menceritakan pelaku datang sekitar pukul 13.30 WIB dan memperlihatkan sisik treng giling empat karung yang telah dikemas ke dalam kardus.

Tim segera menangkap tangan dan mem ba-wa pelaku beserta barang bukti ke Kantor Seksi Wilayah 1 Medan, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, untuk penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan pengembangan kasus, kata Sub han, tim memperoleh informasi bahwa ada seorang pelaku yang menawarkan 17 pa ruh rangkong. Tim kembali melakukan pe nya-ma ran dan menentukan lokasi pertemuan di Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Medan.

“Setelah dicapai kesepakatan maka sekitar pukul 18.25 WIB, pelaku datang dan membawa satu buah paruh rangkong. Tim segera melakukan tangkap tangan dan membawa pelaku beserta barang bukti ke Kantor Seksi Wilayah 1 Medan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera,” ujarnya.

Dari ketiga pelaku berhasil diamankan

sisik trenggiling sebanyak 36,7 kg dan paruh rangkong satu buah. Ketiga pelaku telah di-te tapkan sebagai tersangka oleh penyidik, ka ta Subhan.

Tersangka telah dititipkan di Rutan Polda Su-matera Utara sedangkan barang bukti berupa 36,7 kg sisik trenggiling di dalam satu kardus warna coklat, dua unit HP dan satu paruh rangkong di dalam plastik biru, satu unit HP dan satu sepeda motor tanpa nomor polisi telah disita di Kantor Balai Gakkum Seksi Wilayah I, di Medan.

Atas perbuatan tersebut, ketiga tersangka akan diancam dengan hukuman pidana Pasal 21 Ayat 2 Huruf d Jo. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sum-ber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan an caman pidana penjara maksimal 5 tahun dan den da maksimal Rp100 juta.

Subhan menambahkan penyidik Balai Gak kum KLHK Wilayah Sumatera masih me n dalami kemungkinan keterlibatan pi hak-pihak lain terutama aktor intelektual dan jaringannya. “Apresiasi yang tinggi di sampaikan kepada Kepolisian Daerah Su ma tera Utara, masyarakat sipil dan pihak-pi hak terkait lainnya yang telah membantu dan berkontribusi nyata dalam pengungkapan ka sus ini,” katanya. (bro)

INDOPOSCO - Pemerintah Provinsi Jawa Barat me netapkan status tanggap darurat selama tujuh ha ri untuk menangani daerah yang terdampak ben cana banjir bandang di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah, Kabupaten Garut.

“Kita akan mengadakan tindakan tanggap da-ru rat, yaitu membereskan dulu material yang meng halangi aktivitas masyarakat,” kata Wakil Gu bernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat me-ninjau lokasi bencana banjir bandang di Ke ca ma-tan Sukawening, Garut, Minggu.

Ia menuturkan pemerintah daerah langsung melakukan tindakan cepat setelah mendapatkan informasi adanya bencana banjir bandang melanda pemukiman rumah penduduk di Garut, Sabtu (27/11) sore.

Pemerintah provinsi maupun Kabupaten Garut, kata dia, menetapkan status tanggap darurat de-ngan langkah awal membersihkan lingkungan yang terdampak banjir agar aktivitas masyarakat ti dak terganggu setelah terjadinya banjir tersebut.

“Alhamdulillah sekarang sudah surut, tetapi saya ju ga harus menindaklanjuti apa dan bagaimana ke jadian ini supaya yang pertama tanggap darurat,

se hingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari,” kata Uu.

Ia menyampaikan langkah selanjutnya dalam tang gap darurat yakni pengerukan dasar sungai mau pun selokan kecil di lingkungan warga agar sa luran air lancar sehingga tidak lagi banjir.

“Air datangnya begitu banyak dan cepat balik lagi karena penyempitan, ini minta disodet,” ka tanya.

Selain menyampaikan akan melakukan langkah antisipasi banjir, Uu juga menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk penanggulangan banjir bandang tersebut.

“Bantuan ada uang, kemudian ada sembako, dan yang lainnya diserahkan kepada pemerintah,” katanya.

Bencana banjir bandang telah menerjang pe-mu kiman rumah warga di Sukawening dan Ka-rang tengah akibat luapan sungai setelah hujan de ras mengguyur wilayah Garut.

Banjir itu tidak menyebabkan korban jiwa, ha-nya ratusan rumah warga terendam banjir, dan sa tu rumah rusak akibat tergerus arus banjir di Kecamatan Sukawening. (bro)

Banjir di Garut Masuk Status Tanggap Darurat

(ANTARA/HO-DISKOMINFO GARUT)

Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum (kedua kiri) bersama Wakil Bupati Garut Helmi Budiman (kedua kanan) meninjau banjir bandang di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (28/11/2021).

(ANTARA/HO-KLHK)

Petugas Balai Penegakan Hukum Kementerian LHK Wilayah Sumatera mengecek barang bukti 36,7 kilogram sisik trenggiling, Kamis (25/11/2021).

INDOPOSCO - Merayakan hari menanam pohon In donesia, Pemerintah Kabupaten Lombok Te-ngah, Nusa Tenggara Barat, bersama jajaran Polri dan TNI serta warga melakukan penanaman bibit po hon di kawasan Gunung Bongak, Desa Tumpak, Ke camatan Pujut.

“Kegiatan penanaman pohon ini untuk men du-kung keberadaan destinasi wisata super prioritas Ka wasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang asri dan nyaman,” kata Kapolda NTB Irjen Pol Moh Iqbal dalam keterangan tertulisnya, di Praya, Ahad.

Kegiatan yang dilaksanakan itu mengangkat te ma Gerakan NTB Hijau dan dihadiri Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra cahyono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Supardiono, Kades Tumpak Rosadi dan Komunitas pecinta akan se-pulau Lombok.

“Jumlah bibit yang ditanam hari ini sekitar 13 ribu bibit dengan jenis pohon Gaharu 3 ribu bibit, Singon 2 ribu bibit, Trembesi 800 bibit, Nyamplung 1.000 bibit, Alpukat 250 bibit, Ke leng-keng 500 bibit, Lamtoro 3 ribu bibit,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga mengatakan tu gas Polisi Republik Indonesia, yakni melindungi,

me ngayomi dan melayani masyarakat, namun Pol ri juga butuh bantuan dari para pemuda un tuk turut menjaga keamanan dan ketertiban ma sya rakat.

“Gerakan seperti ini harus didukung oleh seluruh pihak dan sejalan dengan program kampung sehat yang telah dicanangkan oleh Polda NTB,” katanya.

Kapolda NTB juga memberikan apresiasi, ka-rena cara pandang para pemuda sudah maju dan sa ngat peduli terhadap lingkungan. Salah satu per syaratan dilaksanakannya ajang Internasional di Sirkuit Mandalika Lombok telah terlaksana yak ni jumlah cakupan vaksin yang telah mencapai target sesuai yang ditentukan oleh Dorna Sports.

“Capai vaksinasi di Lombok Tengah telah ter-capai sesuai dengan target. Namun, kita jagan abai da lam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 tetap pakai masker,” katanya.

Untuk diketahui, Sirkuit Pertamina Mandalika In ternasional yang ada di KEK The Mandalika akan menjadi tuan rumah ajang MotoGP 2022 dan Asian Talent Cup serta Wolrd Superbike (WSBK) Tahun 2022 mendatang.

Pada tahun 2021, Sirkuit Mandalika juga menjadi tuan rumah balap motor IATC dan WSBK 2021. (Bro)

Gunung Bongak NTB Dihijaukan

(HUMAS POLRES LOMBOK TENGAH)

Kapolda NTB Irjem Pol Moh Iqbal saat melakukan penanaman pohon di Gunung Bongak, Desa Tumpak, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (28/11/2021).

INDOPOSCO - Dosen di Departemen Bio -logi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pe nge-ta huan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) Dr Retno Lestari memberikan edukasi ke pada warga di Desa Bojong Koneng, Sen-tul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk me-ngem bangkan keripik jamur.

“Kami mengajarkan dan mengajak ma-sya rakat untuk turut aktif melakukan budi da ya jamur. Melalui program ini diharapkan da pat membangun potensi Desa Bojong Ko-neng,” katanya dalam keterangan tertulis di Depok, Minggu.

Ia menjelaskan jamur tiram putih memiliki ni lai ekonomis tinggi, karena sering dijual se bagai bahan pangan yang sehat dan me-ru pakan alternatif pengganti daging.

Salah satu desa yang menjadi sentra pro-duk si jamur di Kabupaten Bogor adalah Bo-jong Koneng. Produk olahan jamur yang di-kembangkan di sana adalah keripik jamur tiram.

Untuk memperoleh bahan baku ja mur, adalah melalui budi daya yang di k em bang-kan lewat program inovatif mikoponik de-ngan berfokus pada pemanfaatan limbah agri kultur sebagai media tanam dari salah sa tu jenis jamur, yaitu jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).

Budidaya jamur tiram telah diperkenalkan oleh dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pe ngetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) Dr. Retno Lestari, M.Si., melalui pro gram mikoponik pada tahun 2019 lalu di Desa Bojong Koneng, Sentul, Jawa Barat.

Hal itu dilaksanakan sebagai rangkaian dari program pengabdian masyarakat. Ia me nga-jar kan dan mengajak masyarakat untuk turut aktif melakukan budidaya jamur. Melalui pro gram ini diharapkan dapat membangun po tensi Desa Bojong Koneng.

Dosen di Departemen Biologi, FMIPA UI ter sebut memperkenalkan produk keripik ja mur Desa Bojong Koneng dengan nama MikoQu. Nama tersebut diambil dari pro-gram Mikoponik yang mendapat dana hibah da ri Program Pengmas Unggulan Perguruan Ting gi (PPMUPT) Kementerian Riset dan Tek-nologi – Badan Riset dan Inovasi Na sio nal.

“Program pengabdian masyarakat me -milih produk olahan keripik jamur ka-re na tekstur keripik jamur yang crispy,

mem buat jenis makanan sehat ini banyak disukai orang. Pembuatannya pun sangat se derhana sehingga mudah dibuat oleh para ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar pus at budidaya jamur tiram mikoponik di De sa Bojong Koneng,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa jamur tiram me mi-liki kandungan protein yang tinggi, sehingga keripik jamur diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan protein pada masyarakat sebagai pengganti daging. Selain, kaya akan protein, keripik jamur tiram ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk dijual dan dikonsumsi.

Dalam hal ini, tentunya terdapat proses da-lam mengolah produk olahan jamur menjadi keripik jamur. Langkah awal dimulai dari mem persiapkan jamur yang telah dipanen dan sudah dibersihkan. Kemudian, jamur di cuci bersih dan dimasukkan masukkan ja mur ke dalam air mendidih yang berisi bum bu-bumbu seperti garam, penyedap rasa, dan lain-lain.

Langkah terakhir adalah meniriskan ja-mur dan memasukkan jamur ke dalam ado-nan tepung yang sudah disiapkan un tuk digoreng di goreng. Namun, untuk m e-ningkatkan kerenyahan, jamur tiram dapat di simpan terlebih dahulu di dalam freezer.

Program pengabdian masyarakat ini, ka ta Retno Lestari, memberikan manfaat ba gi masyarakat untuk meningkatkan pro duktivitas masyarakat, memberikan tam bahan penghasilan, memberikan al-ter natif pangan yang terjangkau namun ka ya protein, memanfaatkan lahan yang ‘idle’ serta mengoptimalkan limbah kayu di sekitar Desa Bojong Koneng.

Salah satu pengelola kumbung jamur di De sa Bojong Koneng adalah Hadi.

Ia mengatakan bahwa program tersebut men jadi alternatif di tengah pandemi COVID-19, saat permintaan jamur tiram se gar menurun hingga 43,7 persen karena ba nyaknya rumah makan, café, dan hotel yang tidak beroperasi atau membatasi jam operasionalnya di masa Pemberlakuan Pem-ba tasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini.

Yeni sebagai salah seorang pegiat pem bua-tan keripik jamur juga menjelaskan bah wa kegiatan tersebut sangat bermanfaat ba gi masyarakat desa. Ia berharap dari situ akan menambah pendapatan masyarakat se tempat.

Mereka tidak hanya diberikan bekal ca-ra memasak keripik jamur, tetapi juga melakukan sosialisasi tentang pengenalan branding product, serta pengemasan secara higienis dan menarik. (bro)

Kisah Dosen UI Ajarkan Warta Bojong Koneng Kembangkan Keripik Jamur

Proses Sederhana, Libatkan Ibu-Ibu

(FOTO ANTARA/HO-HUMAS UI)

Warga Desa Bojong Koneng, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengolah Jamur menjadi keripik MikoQu di bawah bimbingan Universitas Indonesia.

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 NASIONAL 3

MenKopUKM Akan Lakukan Revitalisasi Koperasi

KEMENTAN

Bangun Kawasan Jagung di GowaINDOPOSCO - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan

SYL) bersama Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan membangun kawasan budidaya jagung seluas 1.200 hektar yang berlokasi Kecamatan Botonompo, Kabupaten Gowa untuk mendukung ketahanan stok jagung nasional dan bahkan ditargetkan ekspor.

Oleh karena itu, pembangunan kawasan jagung ini digarap secara serius melalui bimbingan teknis yang intensif dan hingga membangun industri pengolahan agar petani mendapatkan tambahan nilai ekonomi yang tinggi. “Menindaklanjuti perintah Bapak Presiden Jokowi untuk menyiapkan upaya-upaya optimalisasi ketersediaan pangan di tahun 2022 nanti dan lebih khusus lagi ketersediaan jagung dalam negeri maupun kelebihanya untuk ekspor, oleh karena itu saya bersama Bupati Gowa merencanakan kawasan jagung 1.200 hektar. Ini dilakukan dalam regulasi maksimum untuk melakukan akselerasi jagung,” demikian dikatakan Mentan SYL pada acara panen jagung dengan produktivitas 6 ton perhektar bersama Bupati Gowa di Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa pada hamparan seluas 250 hektar, Minggu (28/11/2021).

Mantan Gubernur dua periode ini menjelaskan langkah nyata yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pengembangan kawasan jagung seluas 1.200 tersebut yakni mulai dari menyediakan sarana penanganan budidaya, pasca panen, dan produk olahan turunan jagung. Kabupaten Gowa sendiri merupakan daerah penghasil jagung, dimana di semua kecamatan terdapat lahan jagung, namun khusus kawasan jagung 1.200 hektar ini diarahkan untuk menghasilkan jagung dengan kualitas tertentu.

“Jika kebutuhan nasional terpenuhi, nanti kita lakukan ekspor, sama halnya dilakukan di daerah lainnya. Oleh karena itu, ini upaya yang maksimal bersama Bupati Gowa untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut SYL menjelaskan pembangunan kawasan jagung merupakan contoh pengembangan kawasan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Upaya nyata yang dilakukan yakni melakukan intervensi peningkatan indeks pertanaman, bimbingan teknis dan memperbaiki sarana produksi yang digunakan petani.

“Kita berharap tidak hanya untuk komoditas jagung, tapi juga komoditas lainnya yang bisa mendukung akselerasi penyediaan pangan. Dan pengembangan kawasan seperti ini tentu tidak hanya di Gowa ini kami lakukan, tapi juga sudah dilakukan di daerah lainnya sehingga ketersediaan jagung kita aman, bahkan ada kelebihan kita lakukan ekspor,” tegasnya. (gin)

Pembicara/narasumber akan mendapatkan banyak audience melalui saluran media official indoposco.id berupa Website, YouTube, Facebook, Instagram dan Twitter.

Pembicara/narasumber juga akan mendapatkan saluran informasi melalui koran indoposco.

Perkembangan zaman yang serba digital dan cepat saat ini tidak bisa dihindarkan lagi. Informasi di zaman milenial tidak hanya dikuasai oleh media massa tetapi terbelah ke media sosial. Informasi juga sudah bukan zamannya lagi tersampaikan ke publik hanya dalam bentuk tulisan atau gambar. Media audio visual melalui media sosial sudah menguasai persebaran informasi tersebut.

Itu sebabnya sebagai sebuah media konvergensi, indoposco.id memproduksi program talk show NGACO. Program talk show NGACO atau NGobrol Ala indoposCO adalah media informasi berupa audio visual yang diproduksi dalam bentuk Podcast atau siniar yang merupakan satu kesatuan dari konvergensi media Indoposco.id. Program NGACO ditampilkan dalam bentuk talk show ringan, santai, menghibur namun sarat informasi dengan menghadirkan nara sumber berkualitas.

Narasumber yang diundang dalam talk show NGobrol Ala indoposCO akan mendapat kesempatan lebar untuk menyampaikan gagasan/ide/informasi serta kritik dan saran yang akan tersampaikan ke publik. Sebab, NGACO tidak hanya tayang di official YouTube Indoposco.id tetapi juga tayang di website Indoposco.id serta semua official sosial media indoposco.id baik itu Facebook, Twitter, dan Instagram.

BENEFIT

APA SAJA YANG AKAN DIDAPATKAN?

Berbasis Sektor Produksi

INDOPOSCO - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan revitalisasi koperasi berbasis sektor produksi yang memiliki komoditas unggulan.

Hal ini dilakukan agar koperasi dapat menjadi besar dan mampu unggul baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Saya ditugaskan Bapak Presiden untuk melakukan revitalisasi koperasi. Kita ingin fokus untuk m e m b a n g u n k o p e r a s i s e k t o r p r o d u k s i , baik itu yang m i s a l n y a b e r b a s i s k o m o d i t a s , p e r k e b u n a n atau sektor k e l a u t a n t e r m a s u k memproduksi alat pertanian d a n a l a t kesehatan,” u n g k a p n y a dalam acara Dialog Interaktif Menteri Koperasi dan UKM dengan

Pengurus Koperasi, Asosiasi dan Pelaku UMKM Provinsi Riau, Pekanbaru, Riau, Sabtu (27/11).

Lebih lanjut, Teten menambahkan bahwa revitalisasi koperasi berbasis sektor produksi dilakukan karena saat ini Indonesia masih mengandalkan impor untuk berbagai produk yang sebetulnya dapat diproduksi di dalam negeri. Mulai dari alat kesehatan, alat pertanian, jagung, beras, kedelai, daging dan lainnya saat ini masih sangat mengandalkan impor.

Menurutnya, hal ini terjadi karena berbagai produk unggulan di Indonesia masih dilakukan oleh perorangan. Dengan memproduksi produk secara perorangan, menurutnya produk unggulan di Indonesia menjadi tidak efisien.

“ K e n a p a k o p e r a s i p e r l u d i p e r k u a t ? Karena misalnya di sektor pertanian itu kepemilikan lahan dibawah setengah herktare, tidak mungkin

kita bisa membangun korporat tani seperti di negara maju Austria, New Zealand, Amerika mereka ribuan hektare satu kebun. Kita ga mungkin pertahankan sistem kecil ini karena nggak produktif dan kurang efisien. Ini yang kita revitalisasi lewat koperasi,” ujar Teten.

Teten menegaskan, Indonesia harus membangun konsolidasi koperasi besar yang masuk dalam skala bisnis. Beberapa contoh yang dapat dijadikan motivasi untuk membangun koperasi besar ialah New Zealand yang memiliki koperasi susu terbesar di dunia dan juga Australia yang memiliki

koperasi gandum terbesar didunia.

“Jadi kebijakan kami adalah mendorong pelaku usaha untuk bergabung di koperasi seperti di luar negeri. Ini awalnya mereka juga kecil, tapi jadi besar. Koperasi kita

yang besar itu hanya KSP (Koperasi Simpan

Pinjam), tapi koperasi produksi

itu masih kurang,” tuturnya. Teten menekankan, saat ini di

seluruh dunia tengah mencari keunggulan domestik untuk dikembangkan dan diperdagangkan. Ini menjadi peluang bagi Indonesia karena Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah dan mampu dikembangkan menjadi produk unggulan yang mendunia.

Oleh karena itu, menurutnya koperasi jangan lagi hanya fokus dalam wilayah sendiri, tapi harus mengembangkan diri memasuki industri manufaktur berbasis bahan baku.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau, Asrizal menuturkan bahwa Provinsi Riau memiliki sumber daya alam unggulan yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

“Kita punya kebun kelapa sawit sebesar 4,2 juta hektare, kebun karet, kebun kelapa, kebun sagu dan lainnya. Ini potensi yang besar. Kita juga punya ikan patin, udang vaname dan masih banyak lainnya yang jadi komoditas unggulan dan bisa dikembangkan ke depan,” pungkas Asrizal. (gin)

FOTO: KEMENTAN

Mentan Syahrul Yasin Limpo panen jagung di Desa Katangka, Kecamatan Bontompi, Kabupaten Gowa.

FOTO: KEMENKOP

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

SENIN, 29 NOVEMBER 20214 EKONOMI

Dukung Ekspansi Ekonomi Nasional

INDOPOSCO - Monetary Base (MO) atau jumlah uang beredar di pasar yang telah dikeluarkan oleh Bank Sentral, telah menunjukkan tren pertumbuhan, pada Oktober 2021, MO mencatatkan kenaikan sebesar 15,37 persen Year on Year (YoY). Menurut Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, pertumbuhan tersebut positif, yang artinya menunjukkan uang atau dana benar-benar sudah berada di sistem.

“Kami pun di KSSK akan terus memastikan bahwa M0 tetap tumbuh positif, mungkin dalam 5 bulan terakhir sudah tumbuh positif double digit, sekali lagi ini menunjukkan bahwa dana masyarakat dan juga dana pemerintah sudah ada di sistem dan siap membiayai ekspansi ekonomi kita ke depan, perkiraan kami ekonomi nasional akan tumbuh, bahkan tumbuh lebih cepat lagi,” ujarnya dalam acara Economic Outlook 2022, yang dihelat secara virtual, belum lama ini.

Di sisi lain, pulihnya aktivitas ekonomi dan membaiknya tingkat keyakinan konsumen telah kembali mendorong deposan untuk menggunakan simpanannya untuk belanja dan berinvestasi. Kemudian dari sisi intermediasi keuangan, kredit perbankan sudah tumbuh positif selama empat bulan terakhir sejak Juni 2021. Per September 2021, kredit perbankan telah tumbuh 2,21 persen. Pertumbuhan positif ini terjadi baik di sisi kredit konsumsi, modal kerja, maupun investasi.

Perbaikan likuiditas perbankan nasional tentunya sejalan dengan upaya pemerintah yang secara aktif melakukan injeksi melalui aktivitas fi skal, terutama sejak Semester II-2020. Perkembangan positif dari pemulihan ekonomi, tidak terlepas dari adanya sinergi dan koordinasi kebijakan yang baik antara Pemerintah bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS yang tergabung di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Bersama-sama, KSSK senantiasa mempererat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko bagi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), dan terus

mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional,” tutur Purbaya.

Selanjutnya dia menjelaskan, jika melihat dinamika global, The FED beberapa minggu yang lalu telah mengumumkan bahwa akhir November ini akan mulai melakukan pengurangan pembelian US Treasury sebanyak USD10 miliar dan mortgage-backed securities sebanyak USD5 miliar setiap bulannya secara gradual. Hal ini menurutnya memang mengawali proses tapering di Amerika Serikat (AS), namun bukan berarti tiba-tiba kebijakan moneter AS menjadi kontradiktif. Sebaliknya, kebijakan moneter AS tetap akomodatif, hanya saja level ekspansi moneternya dikurangi secara perlahan.

“Selain itu, the FED telah dengan baik mengkomunikasikan kebijakan ini jauh sebelum bulan November dan pasar sudah merespon dengan baik, sehingga efek tantrum secara global tidak terjadi seperti pada tahun 2013 yang lalu. Dan, Gubernur the FED Jerome Powell juga menyatakan bahwa tapering ini tidak akan diikuti dengan peningkatan FED rate dalam waktu dekat,” jelasnya.

Jika dicermati, data siklus bisnis AS

dengan siklus bisnis Indonesia, secara historis terdapat korelasi yang positif. Ekspansi ekonomi yang positif di AS akan diikuti pula oleh ekspansi ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, saat ekonomi AS pulih dari resesi dan tumbuh positif, maka dampaknya akan positif pula kepada Indonesia , pengalaman yang lalu di Indonesia pasca the FED pertama kali menaikkan FED rate pada Desember 2015, kebijakan moneter nasional bisa tetap suportif dan akomodatif.

Oleh sebab itu, lanjut Purbaya, Indonesia tidak perlu khawatir dengan tapering dan potensi kenaikan FED rate di tahun 2022. Karena kebijakan yang akomodatif, baik di sisi fi skal maupun moneter akan mampu menjaga pemulihan ekonomi nasional untuk tetap solid di tahun 2022.

“Namun demikian, kita harus tetap waspada dan tidak boleh lengah dalam mengantisipasi berbagai faktor ketidakpastian yang masih membayangi pemulihan ekonomi global. Beberapa faktor tersebut antara lain adanya mutasi varian baru Covid-19 seperti varian Delta Plus, energy crunch, dan supply chain constraint di beberapa negara maju,” tutupnya.(arm)

FOTO: ANTARA / YUDHI MAHATMA / ED / MES / 13

Ilustrasi: Petugas menata uang di gudang kas sebuah bank di Jakarta.

KOMISARIS : Heru Budiyanto, DIREKTUR UTAMA : Syarif Hidayatullah, DIREKTUR KONTEN : Juni Armanto, DIREKTUR OPERASIONAL : Sumber Rajasa Ginting

DEWAN REDAKSIPEMIMPIN REDAKSI : Juni Armanto, WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Sumber Rajasa Ginting, SEKRETARIS REDAKSI : Daris, REDAKTUR PELAKSANA : Ali Rachman, REDAKTUR : Wahyu Wibisana, Alan, Folber SiallaganREPORTER : Nasuha, Yasril Chaniago, Dhika Alam Noor, Loren Domahy, UPLOADER DAN MEDIA SOSIAL : Herry Rosadi, Hafi zah Daviyanti, Hadi; GRAFIS, VIDEO, SOSMED : Iswanto, Pebri Yoga Kurnia, Adjie Sultan Syahputra MANAGER IKLAN : Riza Awaluddin, IKLAN : Vera Yuningsih, Aff an Nasution, Nindy Rahmanissa, KEUANGAN : Abdul Rohim, Andriyani, TEKNOLOGI INFORMASI : Muhammad AzizCORPORATE LAWYER : Fahrozi Nasution, SH.,MknALAMAT : Gedung Indoposco, Komplek Puri Pakkita, Kavling 18 No. A.4 Jalan AMD-X, RT 003 RW 09 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan Kota Tangerang, Banten 15156Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, TELEPON : +6221 21262122, EMAIL : indoposco@gmail.com, iklan.indoposco@gmail.com

PT. INDONESIA DIGITAL POS

INDOPOSCO - Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sejumlah kebijakan dan inisiatif terus dilakukan. Salah satunya adalah keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membentuk holding pelabuhan Indonesia (Pelindo). Penyatuan Pelindo I-IV ini dinilai sebagai momentum untuk menciptakan supply chain logistik pelabuhan yang lebih efi sien.

Siswanto Rusdi, Direktur Namarin Institute, Lembaga Independen yang berfokus pada isu-isu sektor Kemaritiman mengatakan, sebagai negara kepulauan, pelabuhan menjadi salah satu kunci pendorong ekonomi Indonesia. Sayangnya, operasional pelabuhan di Indonesia masih boros biaya. Akibatnya biaya logistik menjadi sangat mahal sehingga daya saing nasional sulit beranjak naik.

Dengan adanya integrasi semua pelabuhan milik BUMN dalam satu atap komando, kata Siswanto, diharapkan setiap pelabuhan memiliki sistem dan standar kualitas layanan

yang sama. “Indonesia adalah negara kepulauan

dengan segala potensi dan tantangannya. Pembentukan holding pelabuhan harus diikuti dengan kebijakan yang mampu memangkas mata rantai birokrasi yang selama ini menciptakan ekonomi biaya tinggi. Efi siensi logistik ini akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi kita,” jelas Siswanto di Jakarta, belum lama ini.

Lebih jauh Siswanto menjelaskan, biaya mahal logistik sejatinya dapat ditelusuri sejak barang diangkut dari gudang milik konsumen hingga sampai ke lokasi tujuan. Dari mata rantai perjalanan barang tersebut, berbagai biaya sudah mengikuti. Mulai biaya yang sifatnya pasti maupun biaya lain yang seringkali tidak terukur.

“Efi siensi logistik harus lebih fokus pada aktivitas yang berada di darat. Seperti memperpendek birokrasi dan mendorong digitalisasi layanan pelabuhan agar biayanya semakin terukur dan pasti. Mengharapkan

biaya pelayaran untuk lebih efi sien rasanya sulit karena ruang untuk itu sangat terbatas,” jelasnya.

Sementara itu, dalam kajiannya Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menemukan fakta kawasan pelabuhan menjadi salah satu faktor pemicu tingginya biaya logistik. Dalam kajian periode 2021–2022 itu menurut Stranas PK, faktor birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih, termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat serta rendahnya koordinasi menjadikan biaya logistik mahal.

Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Prasetyo mengungkapkan, biaya logistik di Indonesia mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dari 23 persen itu, biaya logistik di laut hanya sekitar 2,8 persen. “Yang lainnya terdistribusi pada beberapa peran yaitu darat, utamanya di inventory dan beberapa bagian lain,” katanya dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/11).

Prasetyo menuturkan ada lima faktor utama pemicu biaya logistik tinggi. Pertama adalah regulasi dari pemerintah, terutama dalam hal ekosistem atau pelayanan logistik. Kedua, efi siensi value chain darat karena keterbatasan infrastruktur dan kurangnya konektivitas antara darat dengan pelabuhan. Ia mencontohkan pengembangan jalur infrastruktur darat di Pulau Jawa atau trans Jawa ikut merubah peta logistik nasional.

Faktor ketiga menyangkut efi siensi value chain maritim yang masih belum optimal. Contohnya pelayaran dengan menggunakan kapal-kapal kecil untuk mengangkut logistik ke Indonesia Timur. Keempat adalah terkait kinerja operasi dan pengembangan atau optimalisasi kapasitas dari infrastruktur pelabuhan.

Kelima adalah supply and demand yang tidak seimbang karena masih terpusat di Pulau Jawa. Dia menyebut masih banyaknya supply dari Jawa ke daerah-daerah, sementara saat akan kembali peti kemas dari daerah-daerah tersebut cenderung kosong. “Kami berharap dengan merger Pelindo I,II,III, dan IV menjadi Pelindo, biaya logistik ini bisa dioptimalkan. Kami bisa melakukan efi siensi dalam beberapa strategi seperti standarisasi SDM, dan juga

capex untuk berinvestasi,” ujarnya Siswanto mengungkapkan, efisiensi

logistik pelabuhan dapat dimulai dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur biaya forwarder yang selama ini tidak terkontrol. Biaya itu diantaranya meliputi biaya pelayaran/pelabuhan, inventory, administrasi dan lain-lain yang semuanya diurus oleh forwarder.

“Instrumen biaya forwarder inilah yang seringkali memicu biaya logistik mahal. Karena tidak ada regulasi yang mengatur terkait jasa layanan yang diberikan oleh forwarder ini. Regulasi pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha lainnya,” ungkap Siswanto.

Selama ini, ia menambahkan, biaya di luar pelabuhan yang tidak terkendali juga memicu ongkos logistik menjadi tidak pasti. Siswanto lalu menunjuk biaya depo kontainer kosong yang tarifnya diserahkan kepada pelaku usaha.

“Sebenarnya persoalan inefisiensi di pelabuhan itu sudah banyak diketahui dan berlangsung bertahun-tahun. Masalahnya tidak ada upaya konkret untuk melakukan perubahan mengingat uang di pelabuhan seperti magnet bermadu yang bisa menarik semua orang untuk ikut menikmati dan melupakan masalahnya,” tegas Siswanto.(arm)

INDOPOSCO - Kota pintar  (smart city)  adalah konsep inovatif dalam mengatasi berbagai persoalan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini pun semakin sering digunakan untuk mengembangkan wilayah perkotaan yang masyarakatnya membutuhkan mobilitas dinamis dan serba cepat guna mengakselerasi kinerja ekonomi daerah.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pun berkomitmen untuk memberikan solusi yang terintegrasi dengan teknologi informasi dalam tata kelola Kota dan Kabupaten di Indonesia.

Hal ini sejalan pula dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) untuk mendorong percepatan implementasi elektronifi kasi transaksi di pemerintah daerah (ETPD).

Dalam hal ini, BNI pun ikut dalam kerja sama Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan dan Dukungan Program Smart

City Pemerintah Kota Surakarta serta Penyerahan Rekor MURI untuk Digitalisasi Ekosistem Pasar di Surakarta.

Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dihadiri Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Segenap Jajaran Muspida Kota Surakarta, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filian Ningsih Hendarta, Kepala Perwakilan BI Surakarta, Nugroho Jaka Prastowo, Segenap rekan-rekan MURI, serta Direksi BNI, Jumat (26/11).

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati menyampaikan, konsep Smart City menjadi salah satu pembahasan hangat dalam berbagai forum internasional seperti Forum G20 Bidang Digital di Agustus 2021.

Konsep Smart City juga mulai dilirik investor, yang terlihat dari keberhasilan Presiden Jokowi dalam mengantongi komitmen Investasi dari beberapa negara termasuk kesepakatan G42. “Demi mendukung konsep smart City ini, kami berkomitmen untuk memberikan solusi yang terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efi siensi pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan warga,” katanya.

Adi Sulistyowati menyampaikan, perseroan pun menghadirkan program BNI Smart City yang hadir dengan solusi end to end yang dapat memenuhi seluruh ekosistem di Kota Surakarta dan sekitarnya yang mencakup Smart Government untuk ekosistem Pemkot, Pemda, Smart Healthcare untuk ekosistem kesehatan, Smart Farming untuk ekosistem pertanian,

perikanan, perkebunan, kehutanan,  Smart Education untuk ekosistem pendidikan, Smart UMKM untuk ekosistem UMKM, Smart Tourism untuk ekosistem pariwisata, serta Smart Industrial Estate untuk ekosistem kawasan industri dan berikat.

Menurutnya, program BNI Smart City tidak hanya terfokus pada pengembangan Ekosistem semata, tetapi juga turut mendukung program digitalisasi Kabupaten atau Kota tujuan.

“Sebagai pioneer dalam Digital Banking, BNI pun akan menyediakan layanan perbankan secara menyeluruh, yang meliputi Layanan dan Jasa Perbankan, Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City, dan serta Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas UMKM,” imbuhnya.

Sebagai informasi, solusi yang telah dapat BNI berikan bagi pemerintah kota (pemkot)/pemerintah kabupaten (pemkab) antara lain solusi pembayaran belanja Daerah denganBNI Direct, SP2D Online, dan Virtual Account Debit, solusi penerimaan Daerah dengan e-PBB, e-PDAM, e-Samsat, dan e-Retribusi.

Perseroan juga telah memiliki BNI Market Place untuk membantu pemkot/pemkab dalam mempromosikan pariwisata dan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pemasaran secara online. Ada juga penyediaan uang elektronik seperti BNI Tapcash dan LinkAja bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi non tunai dalam mendukung cashless society.

BNI juga menyediakan berbagai solusi

fi nansial bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memudahkan dalam tabungan, transaksi keuangan melalui mobile banking, fasilitas kredit tanpa agunan bagi ASN yang sudah ber-payroll di BNI, fasilitas kredit kepemilikan rumah, sampai dengan asuransi kesehatan.

Dorong UMKM Ekspor Lebih lanjut, Adi Sulistyowati menuturkan

perseroan juga sangat mendukung pengembangan ekonomi daerah khususnya UMKM untuk menembus pasar ekspor.

Sebagai Bank Internasional milik pemerintah, BNI layanan transaksi internasional berbasis digital, pendampingan dan kemudahan akses pembiayaan sesuai dengan journey perkembangan bisnis UMKM.

Selain itu BNI juga mendukung UMKM untuk go global melalui program BNI Xpora yang memberikan solusi terintegrasi dalam melayani UMKM yang berorientasi ekspor melalui one stop sopping solution hub yang tersebar di 7 kota yakni di Jakarta, Bandung, Solo, Denpasar, Surabaya, Medan, dan Makasar serta digital portal Xpora yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

“BNI juga didukung dengan 6 kantor cabang BNI luar negeri di New York, London, Tokyo, Hongkong, Seoul, dan Singapura, yang membantu perluasan pasar bagi UMKM, matchmaking business, dan bekerja sama dengan kedutaan setempat, mengajak UMKM ikut serta dalam event dan pameran di luar negeri,” paparnya.(arm)

SEMARAK SMART CITY

BNI Tawarkan Solusi Keuangan Terintegrasi

PELABUHAN

Efi siensi Logistik Percepat Pemulihan Ekonomi

Ilustrasi: Petugas menata uang di gudang kas sebuah bank di Jakarta.

Monetary Base

Tumbuh Positif

BUKIT PODOMORO JAKARTA

Jadi Magnet Masyarakat Ibu Kota

INDOPOSCO - Kehadiran kawasan premium Bukit Podomoro Jakarta dengan konsep rumah modern dinilai akan mendukung produktivitas masyarakat Ibu Kota Negara (IKN) yang aktif dengan mobilitas tinggi. Utamanya di Jakarta Timur.

Chief Marketing Offi cer Bukit Podomoro Jakarta, Zaldy Wihardja meyakini, konsep rumah modern di kawasan premium Bukit Podomoro Jakarta akan memberikan nilai kuat dari berbagai aspek. Poin inilah yang akan memposisikan kawasan premium tersebut sebagai magnet baru dan menjadi pusat perhatian masyarakat ibu kota terutama segmen menengah ke atas.

“APL (PT Agung Podomoro Land Tbk) melalui Bukit Podomoro Jakarta selalu menekankan value pada setiap proyek propertinya. Jakarta Timur merupakan wilayah multidimensi yang memiliki pemukiman nyaman dan asri, serta memiliki kualitas air dan udara yang masih bersih. Sehingga, kehadiran Bukit Podomoro Jakarta diyakini memperkuat wilayah Jakarta Timur dari berbagai aspek baik aspek lingkungan, sosial, ekonomi maupun gaya hidup,” beber Zaldy, dalam acara Bukit Podomoro Jakarta Live Talks Show dengan tema “Prestigious Living in East Jakarta”, belum lama ini.

Untuk itu, Bukit Podomoro Jakarta selalu siap dan agresif dalam membangkitkan sektor properti Tanah Air, terutama di wilayah Jakarta Timur. Sebagai pemimpin pasar yang memiliki pengalaman setengah abad di industri properti Tanah Air, Bukit Podomoro Jakarta menghadirkan produk terdepan dan terbaik sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat masa kini.

“Bukit Podomoro Jakarta dikembangkan di lahan seluas 9,6 hektare. Proyek properti ini berkonsep rumah tapak modern yang berbeda dengan rumah konvensional dan sangat cocok untuk kehidupan masyarakat produktif karena dibangun di wilayah yang strategis atau pusat kota di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur,” katanya.

Indonesia Property Watch mencatat, prospek properti di wilayah Jakarta Timur sangat baik jika dilihat dari perkembangannya selama lima tahun belakangan. Pertumbuhan harga tanah di wilayah ini cenderung lebih tinggi atau mencapai 3,34 persen dalam lima tahun terakhir. Tapi, saat ini harga tanah di Jakarta Timur masih lebih kecil ketimbang Jakarta lainnya, yakni masih di bawah Rp 20 juta per meter persegi.

Executive Director Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menyampaikan, wilayah Jakarta Timur memiliki potensi pertumbuhan yang progresif. Sehingga investasi di wilayah ini akan sangat menguntungkan karena sudah didukung oleh pengembangan infrastruktur yang baik.

“Memang secara pengembangan infrastruktur wilayah Jakarta Timur ini agak terlambat dibandingkan Jakarta lainnya, tapi dalam lima tahun terakhir pertumbuhannya sangat cepat. Saat ini justru momentum investasi berada di Jakarta Timur,” ujar Ali.

Sebagai salah seorang warga Jakarta Timur, Puteri Indonesia 2004 sekaligus Artis Tanah Air, Artika Sari Devi menyambut baik kawasan properti Bukit Podomoro Jakarta ini. Menurutnya, hadirnya hunian premium yang lengkap dengan fasilitas dan kawasannya ini bisa mengungkit kebangkitan perekonomian di wilayah Jakarta Timur.

“Sejujurnya memang hunian Bukit Podomoro Jakarta ini di atas ekspektasi saya. Ternyata, ada hunian yang memiliki fasilitas se-prestigious ini. Didukung lokasi yang multiakses bisa membantu mobilitas untuk bertemu dengan relasi, melakukan aktivitas sosial dan anak-anak masih bersekolah di Ibu Kota. Saya juga tertarik dengan teknologi smart home sistemnya,” ungkap Artika.(arm)

FOTO: ISTIMEWA.

Chief Marketing Officer Bukit Podomoro Jakarta, Zaldy Wihardja (kiri); Artis dan Puteri Indonesia 2004 Artika Sari Devi (tengah); dan Executive Director Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda (kanan) dalam acara talkshow Bukit Podomoro Jakarta “Prestigious Living in East Jakarta”, Kamis (25/11/2021)

FOTO: BNI

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Adi Sulistyowati ditemani oleh Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir (kanan ke kiri) saat bertransaksi menggunakan QRIS BNI Mobile Banking, Jumat (26/11/2021).

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 METROPOLITAN RAYA 5DKI JAKARTA

Resmikan Lapangan Bertaraf Internasional

INDOPOSCO - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat, antusias dan menyambut positif kehadiran BisKita TransPakuan berdasarkan hasil evaluasi ujicoba.

“Sambutan itu ditandai dengan tingginya jumlah penumpang bus selama selama tiga pekan pelaksanaan uji coba,” kata kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Polana B Pramesti, di Kota Bogor, akhir pekan kemarin.

Pada kesempatan itu, Polana J Pramesti didampingi dua direksi BPTJ mengajak media menggunakan BisKita TransPakuan dari halte dekat Stasiun Bogor menuju ke Kampus IPB University di Dramaga, kemudian ke Kampus IPB di Baranangsiang Kota Bogor.

Polana menuturkan selama tiga pekan uji coba tercatat sekitar 50.000 orang menggunakan BisKita TransPakuan. Lalu, sejak Selasa (2/11) hingga Sabtu ini pukul 09.00 WIB sudah sebanyak 49.216 orang menggunakan BisKita dengan rata-rata 2.140 orang per hari.

“Mungkin pada siang atau sore nanti sudah mencapai 50.000 orang atau lebih.

Ini angka yang bagus,” ujar Polana, dikutip dari Antara.

Dari hasil evaluasi BPTJ, kata dia, tren peningkatan jumlah penumpang BisKita TransPakuan di Kota Bogor terjadi setiap akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu. Jumlah penumpang tertinggi BisKita TransPakuan pada Minggu, 21 November yakni mencapai 3.415 orang.

“Dari pengamatan kami karakter penumpangnya berbeda dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta bus TransJakarta ramai pada hari kerja, tapi di Kota Bogor bus TransPakuan justru ramai pada akhir pekan. Mungkin karena Kota Bogor adalah kota tujuan wisata,” ucap Polana.

Polana juga menyebut “load factor” atau faktor muat penumpang rata-rata pada BisKita TransPakuan sebanyak 56 orang per bus atau menunjukkan angka yang baik.

Dari evaluasi tersebut, BPTJ menambah operasional BisKita TransPakuan secara bertahap hingga mencapai 49 unit bus pada akhir 2021.

BPTJ telah mengoperasikan 10 unit BisKita TransPakuan sejak 2 November lalu, yang beroperasi di koridor satu yakni, Stasiun Bogor-Ciparigi. Koridor ini melintasi, Ciparigi, Warung Jambu, Ahmad Yani, Air

Mancur, Fly Over Martadinata, Merdeka, Jembatan Merah, dan Stasiun Bogor.

Kemudian, pada Minggu (28/11), BPTJ menambah 10 unit bus lagi untuk beroperasi di koridor enam. Kemudian, pada Minggu (5/12) akan menambah sejumlah bus lagi pada koridor 2 dan 5, sehingga seluruhnya mencapai 49 bus.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kojari) Kota Bogor, Dewi Djani Tjandera,

selaku investor BisKita TransPakuan, mengatakan, sebanyak 49 unit bus itu nantinya akan beroperasi di enam koridor yang sebelumnya merupakan koridor bus TransPakuan.

Namun, dua koridor yakni koridor tiga dan empat, untuk sementara belum bisa dilintasi bus, karena masih ada pembangunan dan perbaikan jalan. “Nanti pada 2022, akan dievaluasi lagi, setelah pekerjaan perbaikan jalan selesai,” ujar Dewi.(arm)

INDOPOSCO - Sebanyak 73 pasangan di Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (27/11), mengikuti sidang isbat nikah terpadu untuk mendapatkan pengesahan status pernikahan.

Dalam pelayanan sidang isbat nikah terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah itu, pasangan yang telah menempuh sidang isbat nikah menerima buku nikah dari Kementerian Agama dan selanjutnya akan menerima kartu keluarga

serta akta kependudukan lain dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan dokumen administrasi kependudukan,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Robert Suhandi di Cikarang, seperti dikutip Antara, Sabtu (27/11).

Ia menjelaskan, pelayanan isbat nikah terpadu yang disediakan bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi ditujukan untuk membantu pasangan suami istri mendapatkan pengesahan pernikahan .

Robert mengatakan, pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah dan akta perkawinan bisa kesulitan mengurus akta kelahiran anak dan mengakses pelayanan pemerintah.

“Melalui kegiatan sidang isbat nikah

terpadu ini kami juga menyosialisasikan kepada masyarakat pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan agar warga secara resmi tercatat oleh negara,” katanya.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi Suryadi berharap pelayanan isbat nikah terpadu bisa dilaksanakan secara berlanjut.

“Karena setiap warga masyarakat berhak mendapatkan identitas hukum, salah satunya tentang sah tidaknya perkawinan yang mereka laksanakan,” katanya.

Suryadi meminta pasangan yang mengikuti sidang isbat nikah menyampaikan informasi yang benar mengenai riwayat pernikahan yang pernah dilakukan secara agama.

“Karena perkawinan merupakan sesuatu yang sakral sehingga tidak boleh ada dusta, saksi yang disumpah juga harus menyampaikan sesuai yang diketahuinya,” kata Suryadi.(mg2)

FOTO: BPTJ

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meluncurkan layanan BISKITA Trans Pakuan Bogor, di halaman Balai Kota Bogor, Selasa (2/11). Peluncuran dilakukan oleh Kepala BPTJ Polana B. Pramesti dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

FOTO: ANTARA/PRADITA KURNIAWAN SYAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi bersama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi menggelar pelayanan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Pebayuran, Sabtu (27/11/2021).

FOTO: ANTARA/HO-PEMPROV DKI JAKARTA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama masyarakat saat peresmian Lapangan Ingub Muara Angke di Jalan Dermaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat malam (26/11/2021).

KOTA BOGOR

Masyarakat Sambut Baik BisKita TransPakuan

INDOPOSCO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Lapangan Ingub Muara Angke, Jakarta Utara (Jakut). Lapangan sepak bola berstandar kelas dunia ini nantinya akan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Hadirnya lapangan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal di bidang olahraga kepada seluruh warga Jakarta,” ujar Anies Baswedan dalam keterangannya, akhir pekan kemarin.

Menurut Anies, fasilitas olahraga di lapangan Ingub Muara Angke berstandar internasional. Seperti di antaranya fasilitas sepak bola, yang berlokasi di tengah kampung Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan adanya rumput sintetis bersertifikat FIFA yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung, seperti lapangan dan lampu lapangan, serta fasilitas penunjang lainnya.

“Targetnya yaitu pengguna masyarakat umum. Khususnya, kalangan menengah ke bawah yang selama ini peluangnya kecil untuk bisa menikmati fasilitas berstandar internasional dengan mudah dan gratis. Sekarang mereka bisa dapatkan di lingkungan sekitarnya,” katanya.

Mengenai nama lapangan, dikatakan Anies, bahwa penamaannya terinspirasi dari Sekolah Dasar (SD) Inpres yang dulu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan masyarakat menengah ke atas.

“Lapangan sepak bola berstandar kelas dunia ini nantinya akan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak untuk dikomersialkan dan masyarakat dapat menggunakannya secara gratis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Terkait peraturan tersebut, Anies mengatakan, perlu adanya pengaturan penggunaan fasilitas lapangan, agar kualitas yang sudah sangat baik ini dapat terus terjaga. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi e-Booking Fasilitas Olahraga sebagai alat pemesanan fasilitas olahraga secara elektronik.

Saat ini, lanjut Anies, aplikasi E-Booking Fasilitas Olahraga sudah terintegrasi dengan super app JAKI (Jakarta Kini). “Nantinya, seluruh masyarakat DKI Jakarta yang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas olahraga milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memanfaatkan layanan ini secara gratis. Cukup dengan mengunduh aplikasi JAKI melalui perangkat seluler,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Lapangan Ingub Muara Angke ini memiliki luas lahan sebesar 12.500 meter persegi. Fasilitas ini merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (KIB A Sudinpora Jakarta Utara) dan hasil dari revitalisasi tahun 2019 melalui dana pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).(nas)

KABUPATEN BEKASI

73 Pasangan Ikuti Sidang Isbat Nikah

DEPOK

Uji Coba Gage Dilaksanakan 4-5

DesemberINDOPOSCO - Uji coba sistem pembatasan

kendaraan di jalan raya berdasarkan pelat nomor kendaraan ganjil genap (Gage) akan dilaksanakan di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dari 4 sampai 5 Desember 2021 mulai pukul 12.00 WIB hingga 18.00 WIB.

“Penerapan Gage (ganjil-genap) ini kewenangan Polda (Kepolisian Daerah), Pemkot (Pemerintah Kota) Depok juga terus melakukan koordinasi. Kami memberikan masukan kepada tim perencanaan Gage ini dan terus membicarakan teknis sebelum uji coba digelar,” ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah kota di Depok, seperti dikutip Antara, Sabtu (27/11).

“Kajian sudah tiga tahun kalau tidak salah, maka Polda memberikan arahan agar lekas dibuat keputusan agar dijalankan Gage khusus roda empat,” tambahnya.

Idris mengatakan, uji coba dilakukan untuk mengetahui efektivitas sistem ganjil-genap dalam upaya mengatasi kemacetan lalu lintas kendaraan di jalan raya.

“Namanya uji coba ini ‘kan kajian secara teori kadang-kadang kurang tepat juga. Kita lihat nanti dan berharap ada masukan-masukan dari masyarakat, termasuk dari teman-teman media,” katanya.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok Komisaris Polisi (Kompol) Jhoni Eka Putra menjelaskan, uji coba penerapan sistem ganjil-genap akan dilakukan mulai dari Simpang Ramanda hingga Jalan Layang Universitas Indonesia.

“Gage akan dilakukan hanya pada akhir pekan, karena memang kondisi macet kerap terjadi. Ini salah satu solusi untuk mengurangi volume kendaraan,” katanya.(mg2)

FOTO: ANTARA/FERU LANTARA

Jalan Margonda Raya di Kota Depok, Jawa Barat.

6 BANTEN RAYA SENIN, 29 NOVEMBER 2021

INDOPOSCO - Penganugerahan atau penghargaan kepada Banten sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi (KI) Pusat saat ini mulai dipersoalkan. Bahkan KI Pusat yang memberikan penghargaan tersebut akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Alasannya, nilai yang diperoleh Ban ten masuk kategori menuju in-for matif, bukan informatif. Sehingga, Banten seharusnya berdasarkan nilai yang diperoleh hanya masuk kategori Badan Publik Menuju Informatif.

Pengamat kebijakan publik, Moch Ojat Sudrajat menegaskan, pihaknya mempersoalkan kategori penghargaan kepada Banten sebagai Badan Publik Informatif karena nilai yang diperoleh hanya 91,70. “Berdasarkan Peraturan Ko misi Informasi (Perki) Nomor 5/2016, Pasal 8 dijelaskan bahwa

ha sil akhir dari pemeringkatan ke-ter bukaan informasi badan publik berupa kualifikasi yang terdiri atas informatif dengan nilai 97-100; me-nuju informatif dengan nilai 80-96; cukup informatif dengan nilai 60-79; kurang informatif dengan nilai 40-59; dan tidak informatif dengan nilai <39 (kurang dari tiga puluh sembilan),” ujarnya kepada Indoposco, Minggu (28/11/2021).

Ojat mengatakan, pihaknya akan menggugat Komisi Informasi Pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta jika tidak merevisi atau membatalkan penghargaan kepada Banten sebagai Badan Publik Informatif tersebut. “Bahwa adapun dasar pertimbangan dilakukannya gugatan kepada Komisi Informasi Pusat atas penganugrahan status/katagori Provinsi Informatif kepada

Banten adalah karena tidak sesuai de-ngan aturan yang digunakan sebagai acuannya yakni Perki Nomor 5/2016, pada Pasal 8,” tegasnya.

Ojat menjelaskan, berdasarkan berita di salah satu harian lokal di Banten edisi 27 Oktober 2021, bahwa “Pemprov Banten Dapat Sta-tus Badan Publik In formatif” yang ke mudian disusul de ngan “Pers Rilis Nomor : 480/569-RLS.ADPIM/XI/2021 pada 24 November 2021” de-ngan judul “Komisi Informasi Pusat Apresiasi Keterbukaan Informasi Banten” jelas tertulis bahwa Banten

raih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif.

“Atas dasar berita harian lo-kal edisi 27 Oktober 2021

ter sebut, saya selaku pe mohon/penggiat

informasi di Banten telah mengirimkan su rat keberatan atas status/kategori in-for matif kepada Ban ten pada 12 No-vem ber 2021 dan

su rat keberatannya su dah diterima pada

15 November 2021,” katanya.

Ojat menegaskan, ka-re na surat keberatan

ter sebut tidak ditanggapi, maka pada Senin, 29 November 2021, pihaknya akan melakukan gugatan ke PTUN

Jakarta. “Saya melakukan gugatan ke PTUN Jakarta, atas tindakan pem-berian status/kategori provinsi in-formatif kepada Banten yang di pu-tuskan oleh Komisi Informasi Pusat pada 21 Oktober 2021. Sedangkan Surat Keputusannya sendiri dengan Nomor : 10/KEP/KIP/X/2021 sedang diajukan surat keberatannya untuk dibatalkan akan tetapi jika tidak juga dibatalkan maka saya akan kembali menggugat ke PTUN Jakarta,” ujarnya.

Ojat mengungkapkan bahwa ber-da sarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 10/KEP/KIP/X/2021 21 Oktber 2021, yang sudah diperoleh dokumennya diketahui Banten hanya meraih nilai 91,70. “Dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perki Nomor 5/2016 nilai 91,70 tidak masuk kategori informative, melainkan masuk dalam katagori

menuju informatif,” ujarnya. Ojat mengatakan tidak menutup

kemungkinan pihaknya juga akan melakukan pengaduan atas dugaan tin dak pidana “pembuatan dan/atau penyebaran dengan sengaja in-formasi publik yang tidak benar atau “menyesatkan” sebagaimana diatur da lam Undang-Undang Keterbukaan In formasi Publik (UU KIP), dan selain itu juga dugaan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Untuk diketahui, sebelumnya Pe-merintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) mengeluarkan rilis, Rabu (24/11/2021) lalu yang isinya KI Pusat mengapresiasi peningkatan tren keterbukaan informasi di Pemprov Banten. (dam)

Banten Badan Publik Informatif atau Menuju Informatif?

Komisi Informasi Pusat Bakal Digugat ke PTUN

INDOPOSCO - Setelah tiga kali men jalani pemeriksaan terkait mun durnya Al Muktabar dari ja-ba tan Sekretaris Daerah (Sekda) Ban ten, akhirnya Al Muktabar res-mi diberhentikan dari jabatan ese-lon satu Pemprov Banten, Jumat (26/11/2021) malam.

Bahkan, menurut sumber Indo-pos co sebelum dilaksanakan pe -meriksaan ketiga, Jumat (26/ 11/ 2021) malam, Al Muk ta bar di sodorkan surat pem ber hentian da ri jabatan Sekda oleh Komarudin, kepala Badan Ke pegawaian Daerah (BKD) Ban ten, yang disaksikan oleh Plt Sek da Banten Muhtarom yang ju ga merangkap sebagai kepala Ins pektorat, dan Plt Biro Hukum Denny Hermawan yang juga Assda III Pemprov Banten.

Dalam pemeriksaan ketiga itu, Al Muktabar dicecar 15 pertanyaan oleh tim pemeriksa, dari mulai alasan mundur dari jabatan Sekda, hingga tidak pernah masuk kantor pasca mundur dari jabatan Sekda.

Tapi saat itu Al Mukbatar ber ki-lah, setelah menyatakan mundur dari jabatan Sekda, dirinya me-nga jukan cuti. Setelah selesai cuti, dirinya mengaku masuk ke kantor dan juga bekerja dari ru-mah alias WFH (Work From Ho me). Ini karena saat itu Banten ma sih memberlakukan PSBB (Pem ba ta san Sosial Berskala Besar) Covid -19, namun dirinya tidak diberikan ak ses untuk melakukan absensi oleh BKD.

Menanggapi hal ini, Kepala BKD Ban ten Komarudin mengatakan, se telah selesai cuti pasca mun-dur dari jabatan Sekda, Al Muk -tabar harusnya melapor ke pada atasan, kemudian ba ru disiapkan absensinya oleh BKD. ”Setelah cuti, seharusnya beliau me-lapor ke pada atasan, baru ke mu dian disiapkan ab-sensinya.Tapi saat itu, beliau tidak melapor,” terangnya kepada Indoposco, Minggu (28/11/2021).

Menurut Ko ma rudin, alasan di so dorkan nya surat pem berhentian dari jabatan Sekda se belum diperiksa untuk yang ke ti-

ga kalinya, berdasarkan pasal 31 PP (Peraturan Pemerintah) No-mor 94/2021, ASN (Aparatur Sipil Ne gara) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang an-ca man hukumannya masuk da-lam kategori berat, maka da pat diberhentikan sementara da ri jabatan oleh gubernur se laku PPK (Pejabat Pembina Ke pegawaian). ”Karena an ca man hukumannya ma suk dalam ka te gori berat, ma ka gubernur se laku PPK dapat mem ber hen ti kan se-men ta ra yang ber sang kutan da r i jabatan,” ce tusnya.

Sementara P e n g a m a t K e b i j a k a n Pu blik Banten Moch Ojat Su-drajat sa ngat me nya yang-kan ha dir nya Plt Sek da Banten Muhtarom da lam pemeriksaan m a n t a n S e k d a Banten A l

Muktabar. Ini ka rena kehadiran Muhtarom yang juga kepala Inspektorat Ban ten itu diduga sarat dengan kon flik kepentingan. “Hadirnya Muh ta rom sebagai Inspektur yang juga Plt Sekda diduga ada unsur konflik ke-pentingan,” tandasnya.

Menurut Ojat, berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang Undang (UU) Ad minstrasi Pemerintahan (AP) menyatakan, konflik ke-pen tingan adalah kondisi pejabat pe merintahan yang me mi li ki ke-

pen tingan pribadi untuk me nguntungkan diri sen-diri dan/ atau orang lain da lam peng gu naan we-we nang, se hingga da pat mem pe nga ruhi ne tralitas

dan kua litas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/ atau di lakukan.”Konflik ke-

pen tingan itu juga dia-tur pada Pasal 43 UU AP,”

tukasnya. (yas)

Mundur Jadi Sekda Banten

Al Muktabar Terancam Dipecat dari PNS

YASRIL C./INDOPOSCO

YASRIL C./INDOPOSCO

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten DR Komarudin.

Al Muktabar saat masih aktif sebagai Sekda Banten dan memimpin kegiatan.

INDOPOSCO - Teki teki ber kum-pul nya para pejabat eselon II, dari mu lai kepala Inspektorat yang ju ga Plt Sekda Banten Muhtarom, As sda III yang juga Plt kepala Biro Hu kum, Denny Hermawan, Kepala Ba dan Kepegawaian Daerah (BKD) Ko ma-ru din, dan mantan Sekda Banten Al Mu ktabar di kantor BKD, Kawasan Pu sat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Curug, Kota Se-rang, Jumat (26/11/2021) lalu, dari so re hingga ma lam hari terungkap.

Teryata hari itu, Al Muktabar yang mundur dari jabatan sebagai Sek da pada pertengahan Agustus 2021, menjalani pemeriksaan oleh Ispektorat dan BKD terkait mun dur nya mantan pejabat Widyaiswara Ke menterian Dalam Negeri (Ke men dagri) tersebut dari jabatan ese lon satu di Pemprov Banten.

“Kami sudah memeriksa Pak Al Muk tabar atas alasan mundurnya be liau dari jabatan Sekda dan tidak per nah masuk kantor, sehingga

di lanjutkan dengan sidang di si-plin PNS pada malam itu juga,” te rang Komarudin kepada In do-posco,Minggu (28/11/2021).

Dia menjelaskan, berdasarkan ha sil pemeriksaan dan sidang di-si plin, Al Muktabar dinyatakan me-langgar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2021 atas perubahan PP Nomor 53/2010 tentang disiplin Pe gawai Negeri Sipil (PNS). “Atas pelanggaran disiplin PNS yang dilakukanya, sesuai dengan PP Nomor 94/2021 atas perubahan PP Nomor 53/2010, kami me re ko men-da sikan sanksi berat untuk pak Al Muk batar. Sanksinya adalah, bisa di berhentikan dari PNS atau turun pang kat,” tegas Komarudin.

Dia menambahkan, pemeriksaan dan sidang disiplin PNS ini me ru-pa kan bagian dari kelengkapan ad ministrasi yang diminta Se kre-tariat Negara (Setneg) melalui Ke-mendagri, sebagai syarat pem ber-hentian Al Muktabar dari ja ba tan Sekda oleh presiden. ”Ini me ru-

pakan bagian dari kelengkapan ad-mi nistrasi yang diminta oleh Setneg me lalui Kemendagri,” cetusnya.

Sebagaimana diketahui, mun-dur nya Al Muktabar dari Sekda Ban ten masih mengundang banyak per ta nyaan. Ini karena aksi mundurnya di lakukan secara tiba-tiba dan ti dak sesuai dengan Perpres Nomor 3/2018 tentang Sekretaris Daerah.

Padahal, Al Muktabar dilantik men jadi Sekda berdasarkan Surat Ke putusan Presiden Republik In-do nesia Joko Widodo Nomor 52/TPA/2019 oleh Gubernur Banten Wa hidin Halim pada 27 Mei 2019, men ggantikan Ranta Soeharta yang mundur dari jabatan karena men calonkan diri menjadi anggota le gislatif.

Al Muktabar sendiri terpilih se ba-gai Sekda dalam serangkaian seleksi pan jang menyisihkan pesaing lain di akhir Selter (Seleksi Terbuka) JPT Madya yang diselenggarakan Pem-prov Banten. (yas)

Diperiksa Tiga Jam dan Dicecar 15 Pertanyaan

INDOPOSCO - Pemerintah Kota (Pem-kot) Serang, Banten akan melestarikan bu daya aksara pegon. Salah satu upaya yang direncanakan, tulisan jalan akan meng gunakan aksara pegon. Saat ini, me kanisme pembudayaan itu sedang da lam proses perencanaan pembuatan Pe raturan Walikota (Perwal).

Aksara pegon adalah aksara dengan meng gunakan aksara Arab namun dalam be berapa huruf menyimpang dari kaidah ba hasa Arab karena menyesuaikan dengan bu nyi bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Ja wa dialek Banten.

Kepala Dinas Pendidikan dan Ke bu-

da yaan (Disdikbud) Kota Serang, Alpedi me nga takan, aksara pegon merupakan salah sa tu kekayaan budaya yang dimiliki Kota Se rang. Sehingga perlu dilestarikan agar ti dak lebur tergerus zaman. “Pelestarian ak sara arab pegon memerlukan payung hu kum berupa Perwal,” katanya, Minggu (28/11/2021).

Dengan Perwal itu, nantinya nama-na-ma jalan, baik yang menjadi

kewenangan pe merintah

p u s a t ,

pemerintah provinsi, dan Pemkot Serang ke depan akan di leng kapi dengan aksara arab pegon.

Selain nama jalan, juga diharapkan da pat diterapkan pada tempat wisata, ge dung pemerintahan, dan tempat pu-blik. “Pemerintah Kota Serang wajib hu-kum nya melestarikan budaya yang ada,” ujar Alpedi

Ia menargetkan, pemberlakukan peng-gunaan aksara pegon dapat terwujud pada ta hun 2022.

“Target saya tahun 2022 Per wal ini sudah bisa dilaksanakan,” tuturnya. (son)

Aksara Pegon Warnai Tulisan Jalan di Serang

BENSON/INDOPOSCO

Kepala Dindikbud Kota Serang Alpendi.

LAURENS/INDOPOSCO

Pengamat kebijakan publik Moch Ojat Sudrajat.

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 SAMBUNGAN 7

dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut. Tapi saya bukan juru bicara serap aspirasi UU Cipta Kerja, melainkan hanya peraturan turunannya,” katanya.

Emrus mengatakan, secara pribadi pihaknya berpendapat banyak hal yang positif dalam Omnibus Law Cipta Kerja. “Saya melihat dari segi content, banyak hal baik yang diatur dalam UU Cipta Kerja tersebut. Masyarakat bisa memanfaatkan hal-hal yang menguntungkan dalam UU tersebut. Misalnya, untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) sudah dibolehkan dibuat perorangan. Artinya membuka peluang kepada setiap orang khususnya milenial untuk membuka perusahaan PT. Jadi kalau kita sisir, banyak pasal yang menguntungkan masyarakat. Tetapi kalau ada pihak yang mengatakan ada pasal yang merugikan, itu hak mereka dan wajar dalam negara demokrasi,” kata Emrus.

Secara terpisah pengamat kebijakan publik, Moch Ojat Sudrajat mengatakan putusan MK setengah hati. Sebab di satu sisi MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, namun di sisi lain MK memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan revisi selama dua tahun.

“Menurut pendapat saya, putusan MK ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk investor mungkin hal ini akan membuat mereka lebih hati-hati dalam berinvestasi. Karena dalam UU Cipta Kerja itu mengatur banyak hal, tidak hanya soal buruh tetapi juga mengatur banyak hal lainnya,” ujarnya.

Bermasalah Sejak AwalAnggota Komisi IX DPR RI Netty

Prasetiyani menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional.

Ia mengatakan, pembahasan UU Cipta Kerja cenderung “dipaksakan” dan dibahas secara kilat, sehingga tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam proses pembentukan Undang-Undang. “PKS menolak pengesahan UU ini lantaran prosesnya yang cacat formil,” katanya.

Ia menyebut, UU Cipta Kerja cenderung merugikan buruh, membuka pintu tenaga kerja asing (TKA) besar-besaran, mengancam kedaulatan negara, liberalisasi sumber daya alam (SDA) hingga merusak kelestarian lingkungan.

“Proses pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional, tapi kenapa putusan MK menyebut UU ini tetap berlaku. Seharusnya jika memang proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional,” imbuhnya.

Ia menilai MK terkesan sangat politis. Padahal, MK merupakan lembaga pengawal konstitusi dan yang paling berhak memutuskan mana peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mana yang tidak. “Ibaratnya MK ini seperti penjaga gawang terakhir konstitusi,” ucapnya.

Dia menyebut pihaknya akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja di lembaga DPR RI sampai dua tahun ke depan.

Sementara Partai Buruh berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan kegagalan partai politik di parlemen, menyerap suara atau aspirasi rakyat. Sebab, MK menilai Undang-Undang tersebut cacat formil. Salah satu alasannya, karena dalam proses pembentukan regulasi tersebut tidak melibatkan partisipasi publik yang maksimal sebagai salah satu syarat pembentukan UU yang baik

“(Partai Politik) gagal dalam mengimplementasikan suara rakyat di tingkat parlmen,” kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal dalam siaran akun YouTube Partai Buruh.

Partai buruh menyerukan kepada seluruh partai politik yang ada di Indonesia, bahwa belajar dari perkara tersebut untuk wajib hukumnya mendengarkan suara rakyat. “Belajar dari kasus ini, berpihak kepada rakyat. Mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan daulat tuan, bukan kepentingan koorperasi dan agenda asing yang ingin memasukkan kepetingan melalui undang-undang. Termasuk UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020,” ujar Iqbal.

Partai Buruh menegaskan bakal melawan segala bentuk propaganda, sikap politik, maupun keterangan dari pihak, terutama pemerintah yang berusaha mengaburkan putusan MK tersebut. “Propaganda akan dilakukan dengan propaganda. Penjelasan akan dilawan dengan penjelasan. Sikap politik akan dilawan dengan sikap politik,” ucap Iqbal.

Partai Buruh setuju dengan beberapa substansi amar putusan Majelis Hakim MK. Di antaranya, putusan yang menyatakan bahwa MK menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dalam undang-undang. Itu sesuai dengan amar putusan nomor tujuh. “Harus dilihat amar putusan nomor tujuh. Jadi, pemerintah jangan mengulang propaganda amar putusan nomor empat. Tapi, amar putusan nomor tujuh,” jelas Iqbal.

Selain itu, selama pembaruan belum dilakukan, penerbitan peraturan-peraturan turunan baru dari UU Cipta Kerja tidak dibenarkan. “Dalam PP tersebut pasal 4 menyatakan bahwa kenaikan upah minimum adalah kebijakan strategis. Nah, kejebak sendiri pemerintah. Berarti pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tidak berlaku, ditangguhkan,” ujar Iqbal.

“Semua SK Gubernur tentang upah minimum provinsi dibatalkan tidak boleh berlaku. Itu MK yang menyatakan. Begitu pula upah minimum kabupaten/kota yang belum ditetapkan, tidak mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun 2021 itu,” tambahnya.

Maka penetapan upah minimum kabupaten/kota harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. “Ditangguhkan sampai keluarnya perbaikan peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) dan perbaikan UU Cipta Kerja,” cetus Iqbal.

Ia menyindir salah satu menteri yang dinilai mengabaikan salah satu putusan MK yang menyatakan UU Omnibus Law Ciptaker inkonstitusional bersyarat, sehingga harus diperbaiki dalam kurun waktu maksimal dua tahun. Ia menilai, penjelasan menteri terkait soal putusan MK dengan mengabaikan fakta hukum dan perintah MK secara keseluruhan sebagai propaganda.

“Seolah-olah tidak ada putusan lain. Tadi sudah jelas MK menyatakan cacat formil, inkonstitusional. Kemudian, MK menyatakan inkonstitusional bersyarat’. Pengertiannya memperbaiki paling lama dua tahun,” terangnya.

“Penjelasan dari pemerintah dan kelompok yang tidak sepakat dengan keputusan MK, maka partai buruh bersama organisasi-organisasi pemohon gugatan tersebut pun akan melakukan penjelasan sesuai apa yang diputuskan oleh MK,” imbuh Iqbal.

Sikap Partai Buruh terkait putusan MK terhadap UU Ciptaker sejalan dengan sikap organisasi buruh, petani, nelayan, dan organisasi-organisasi pekerja lain. Terlebih pada

pengurus organisasi buruh tersebut, kini sebagian juga tergabung dengan partai buruh. Iqbal menegaskan, bakal terus mengawal agar putusan MK diimplementasikan di lapangan baik oleh pemerintah maupun DPR.

Harus DihormatiSementara Anggota Komisi IX DPR

RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dihormati. Karena itu amanat konstitusi yang mengikat semua pihak. “Keputusan MK berlaku inkrah dan mengikat semua pihak. Siapapun itu, baik pemerintah, DPR dan masyarakat,” ujar Rahmad Handoyo melalui gawai, Minggu (28/11/2021).

Menurut dia, keputusan MK harus didukung dan dihormati. Untuk itu masa dua tahun yang diberikan MK tersebut harus digunakan untuk mendalami dan mencermati terkait proses perbaikan. “Dalam putusan MK kan diberikan waktu 2 tahun untuk menyempurnakan. Waktu ini harus dimanfaatkan benar-benar oleh DPR dan pemerintah,” katanya.

“Proses 2 tahun itu tidak lama. Untuk penyempurnaan harus dilakukan cepat dengan melakukan pendalaman,” imbuhnya.

Ke depan, dikatakan dia, akan melibatkan lagi masyarakat. Meskipun sejak awal penyusunan UU ini telah mengikuti prosedur pembuatan undang-undang. Dengan melibatkan semua stakeholder terkait dan masyarakat.

“Kalau kemudian MK memutuskan itu, lain soal. Saya kira mana saja yang harus mendapatkan perhatian untuk proses penyempurnaan akan dilakukan pemerintah dan DPR. Tentu dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah diputuskan oleh MK. Intinya putusan MK harus dihormati dan patuh terhadap keputusan tersebut. Kemudian menindaklanjuti putusan itu,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim tidak ada dampak signifikan tentang keputusan Mahkamah Kontitusi terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun sampai saat ini, keputusan itu menjadi polemik di kalangan buruh. Sebab, UU Cipta Kerja menjadi landasan utama dalam menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) dengan aturan turunannya.

“Relatif tidak ada dampaknya yang serius karena permasalahannya hanya untuk merevisi dari UU pembentukan Cipta kerja yaitu UU nomor 11 tahun 2020,” kata Ketua Umum Apindo Haryadi B. Sukamdani, Minggu (28/11/2021).

Haryadi mengaku mendukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna merivisi UU Cipta Kerja. Sehingga, hasil revisi itu dapat memberikan kepastian hukum usaha dan investasi. “Mendukung DPR RI untuk merevisi UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan revisi itu dapat memberikan kepastian hukum usaha dan investasi,” ungkapnya.

Menurutnya, keputusan MK tentang UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UUD 1945 perlu disampaikan secara luas, agar tidak ada persepsi yang multi tafsir. Sebab yang dikhawatirkan, dampak dari kesalahpahaman publik akan mendegradasikan calon investor yang akan masuk ke Indonesia.

“Insya allah tidak ada dampak yang serius. Ini perlu juga kami sampaikan karena khawatir ada persepsi yang terlalu multi tafsir, baik di dalam negeri dan di luar negeri yang akan mendegradasi atau menurunkan minat orang mau investasi di Indonesia,” jelasnya.

Ia menerangkan, turunan UU Cipta Kerja yang sudah dibuat tetap berlaku. Akan tetapi setelah adanya

keputusan MK, pemerintah dilarang membuat turunan sebelum melakukan revisi. “Turunan Cipta Kerja tetap berlaku, namun pemerintah tidak diperbolehkan membuat aturan turunan sebelum merevisi UU Cipta Kerja direvisi,” terangnya.

Pihaknya berharap masyarakat tidak terpancing dengan isu negatif UU Cipta Kerja guna iklim investasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik. “Berharap masyarakat tidak terpancing dengan isu UU Cipta Kerja. Sehingga iklim investasi di Indonesia berjalan dengan baik,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid juga menyatakan, pelaku usaha nasional mengapresiasi sistem check and balances atas uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, segala keputusan yang telah terjadi harus dihormati, karena Indonesia menggunakan sistem demokrasi. “Kita harus menghormati bahwa ini adalah demokrasi. Sekarang kita harus bersatu untuk memenangi perang ekonomi. Kalau UU Cipta Kerja tidak sempurna kita harus sempurnakan. Kita harus bangga bahwa Indonesia ada check and balances,” ujarnya.

Ia memaparkan, penyempurnaan terhadap UU Cipta Kerja harus didukung penuh. Sebab jika investasi masuk banyak ke Indonesia, negara tidak perlu berhutang dan akan membuka lapangan kerja besar-besaran.

“Spirit itu harus terbangun supaya bisa menarik investasi ke Indonesia. Kalau ada dana masuk, kita tidak perlu berutang. Kita ajak investasi masuk untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya, dan akhirnya mengurangi kemiskinan,” paparnya.

Ia menegaskan, pemberlakuan UU Cipta Kerja jangan menjadikan pengusaha sebagai musuh. Jika ada perbedaan, hal itu merupakan bentuk kekayaan yang harus disyukuri.

“Ada yang kalah, karena UU Cipta Kerja ini untuk membangun bangsa. Kita akan kawal. Kadin akan ikut serta. Mari kawal bersama dan kita dukung pemerintah. UU Cipta Kerja sangat baik. Pengusaha butuh buruh, buruh butuh pengusaha. Kita harus garis bawahi bahwa pengusaha diajak bicara bersama untuk menyempurnakan aturan yang ada,” tegasnya.

Tetap BerlakuSebelumnya, Menko Perekonomian

Airlangga Hartarto menayatakan pemerintah akan patuh dengan putusan MK, namun dia menegaskan UU Cipta Kerja tetap berlaku. “Putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tengat waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” kata Airlangga, Kamis (25/11/2021).

Dia menyatakan pemerintah mematuhi putusan MK bahwa tak boleh ada aturan baru yang bersifat strategis hingga proses perbaikan UU Cipta Kerja selesai. Namun Ia menegaskan, aturan turunan UU Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan akan tetap berlaku.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan tetap berlaku. Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam putusan,” tegasnya.

S e m e n t a r a K e m e n t e r i a n Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui siaran persnya menegaskan bahwa sistem pengupahan yang diamanatkan

UU Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 ihwal penentuan upah minimum dimaksudkan untuk mendorong kepastian hukum bagi investor.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam siaran persnya mengatakan sistem pengupahan di Indonesia masih dianggap sebagai salah satu kendala investor untuk berinvestasi. Investor menuntut kepastian dalam pengupahan yang sudah disediakan di dalam UU Cipta Kerja dan turunannya.”Upah Minimum merupakan jaring pengaman, namun demikian kita membutuhkan upah yang berbasis kinerja yang akan menaikkan produktivitas, sehingga baik pengusaha maupun pekerja atau buruh sama-sama mendapatkan manfaat dan kenaikan produktivitas perusahaan,” kata Putri

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor  91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang.  

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.

“Menyatakan  pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ucap Anwar yang dalam kesempatan itu didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Dalam amar putusan, MK menyatakan pembentukan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam wkatu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

MK juga mneyatakan UU No.11/2020 tentang  Cipta Kerja  masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan.

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 [dua] tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen,” tutur Ketua MK Anwar Usman dalam pembacaan amar putusan, Kamis (25/11/2021). (nas/dam/dan/son)

Sambungan Hal 1

Terlebih, varian baru tersebut diklaim mengandung lima mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuan virus untuk menghindari antibodi yang dibentuk oleh vaksin maupun antibodi yang dihasilkan secara natural akibat infeksi Covid-19 varian sebelumnya.

Sementara Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengemukakan langkah antisipasi importasi varian baru Covid-19 jenis Omicron (B 11529) di Indonesia harus mempertimbangkan transmisi komunitas di setiap negara.

“Tentunya karena informasi tentang varian baru ini (Omicron) masih berkembang akan dievaluasi dalam dua minggu ke depan,” kata Iwan Ariawan saat menyampaikan keterangan pers melalui aplikasi Zoom, Minggu (28/11/2021) malam.

Iwan mengatakan sejumlah pakar epidemiologi di Indonesia terlibat dalam upaya pemantauan varian baru SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 di Indonesia maupun dunia. Menurut Iwan pemerintah telah menerima sejumlah masukan pakar epidemiolog dalam menentukan langkah antisipasi yang tepat terhadap importasi Omicron di Tanah Air. “Kami setuju karena sudah didiskusikan dengan kami dan kami sudah berdiskusi dengan pemerintah tindakan terbaik yang kita bisa lakukan saat ini,” katanya.

Yang perlu diperhatikan saat ini adalah negara-negara yang sudah terjadi transmisi komunitas varian Omicron di negara mereka, kata Iwan. Ia mengatakan larangan masuk bagi pelaku perjalanan internasional ke Indonesia berlaku bagi negara yang sudah terjadi transmisi komunitas. “Jadi sudah menyebar di populasi negara itu,” katanya.

“Sedangkan di negara-negara yang baru terdeteksi di pintu masuk, jadi ada orang masuk negara itu kemudian terdeteksi di karantinanya itu belum dilarang karena belum menyebar di populasi negara itu,” katanya.

Menurut Iwan pelaku perjalanan dari negara terjangkit yang kini menjalani karantina perlu diamati dengan cermat. “Kita perlu ubah daftar negara-negara itu sesuai dengan perkembangan penyebaran Omicron,” katanya.

Prancis AntisipasiTak hanya Indonesia, Pemerintah Prancis

juga dikabarkan sudah mengantisipasi kehadiran virus corona varian Omicron ini. Bahkan Menteri Kesehatan Prancis Olivier Veran, Minggu (28/11/2021) menytakan, kemungkinan besar virus ini sudah menyebar di Prancis. Pemerintah setempat sudah memperketat aturan pembatasan untuk menahan penyebarannya.

Omicron berpotensi jauh lebih menular daripada varian sebelumnya. Meskipun para ahli belum tahu apakah varian itu akan menyebabkan Covid-19 yang lebih parah dibandingkan varian lainnya. “Belum ada identifikasi, tetapi ini hanya soal waktu. Begitu varian ini beredar di Inggris, talia dan Belgia, kemungkinan sudah ada kasus yang beredar di sini. Kami akan mengidentifikasi dan kami akan memperlambat penyebarannya sebanyak mungkin,” ujar Veran seperti dikutip Antara, Minggu (28/11/2021).

Prancis tengah menghadapi gelombang kelima virus corona. Negara Eropa itu mencatat lebih dari 37.000 kasus positif pada Sabtu (27/11) dan peningkatan tajam jumlah pasien yang dirawat secara intensif.

Menurut laporan AFP, Kementerian Kesehatan Prancis merekomendasikan untuk melakukan isolasi setiap kontak yang berisiko menjadi kasus atau kasus yang dikonfirmasi dari varian Omicron, bahkan termasuk mereka yang telah divaksin.

Rekomendasi yang dikirim ke perusahaan dan profesional kesehatan itu menyebut orang-orang dalam kelompok tersebut harus dianggap “berisiko tinggi” dan harus dikarantina. Sampai saat ini, kasus kontak dari orang yang terinfeksi harus diisolasi ketika mereka tidak divaksin atau mereka memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. (wib/mg3)

Sambungan Hal 1

menemukan sidik jari Kevin di mobil pelaku. Di sini sialnya. Padahal bisa saja sidik jari itu terjadi sebelum pembunuhan.

Kevin dijatuhi hukuman seumur hidup. Sang ibu sampai tidak berharap akan bisa berkumpul lagi dengan sang anak. Demikian juga dua adik Kevin. Tapi mereka masih sesekali menengok Kevin di penjara. Tidak jauh dari rumahnya. Hanya sekitar 40 menit naik mobil.

Penjara itu di kota kecil Cameron. Yang letaknya di utara Kansas City, Missouri. Memang polisi menemukan indikasi pelaku pembunuhan itu tiga orang. Yang dua sudah ditangkap. Yang satu masih harus dicari. Maka malam itu Kevin dijemput polisi di  rumahnya.

Di samping soal sidik jari, masih

ada satu kesaksian yang membuat Kevin masuk penjara: Cynthia Douglas. Malam itu Cynthia tidur bersama pacarnya yang masih sama-sama remaja. Ketika penembakan terjadi Cynthia pura-pura sudah meninggal dunia. Teman tidurnya benar-benar tewas. Demikian juga dua adik korban.

Cynthia memang ikut tertembak. Tapi masih bisa bertahan. Dia hanya pura-pura mati, agar tidak ditembak lagi. Bahkan dia sempat tahu pelaku penembakan itu tiga orang. Dikepura-puraan matinya itu dia masih sempat mengenali gaya rambut pelaku.

Setelah para penembak pergi, Cynthia merangkak keluar rumah. Tinggal dia sendiri yang hidup. Lalu mencari pertolongan dan lapor polisi.

Di kantor polisi Cynthia diminta menyaksikan sosok Kevin yang baru ditangkap. Cynthia tidak yakin.

Tapi gaya rambutnya mirip. Cynthia akhirnya menandatangani berkas kesaksian: Kevin mirip pelaku ketiga malam itu.

Tapi dewan juri menemukan jalan buntu. Antara yang menganggap Kevin bersalah sama banyaknya dengan yang menyatakan Kevin tidak bersalah. Proses persidangan diulang. Dewan juri baru dibentuk: Kevin bersalah.

Di Amerika, dewan juri hanya memutuskan ‘’bersalah’’ atau ‘’tidak bersalah’’. Kalau juri memutuskan terdakwa bersalah, hakim yang akan memutuskan nilai hukumannya. Kalau juri menyatakan terdakwa tidak bersalah, hakim harus membebaskannya.

Kevin pun masuk penjara.

Statusnya masih bujangan 18 tahun. Sekian tahun kemudian Cynthia berumah tangga. Punya anak. Punya cucu. Kevin tidak punya kesempatan seperti itu.

Lama-lama Cynthia merasa bersalah: dia tidak yakin dengan kesaksiannya dulu. Lalu Cynthia menulis surat: mencabut kesaksiannya. Surat itu dikirim ke LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang khusus membela orang tidak bersalah.

Lembaga itulah yang kemudian turun tangan. Termasuk melakukan pengusutan ulang. Harian terbesar di kota itu, juga melakukan investigasi. Cynthia diwawancarai ulang: saat diperiksa detektif merasa ditekan.

Dua orang pembunuh yang mengaku bersalah itu sudah lama bebas.

Mereka, sejak awal, juga tidak pernah melibatkan Kevin. Akhirnya LSM itu mengirim surat ke pengadilan. Agar Kevin dibebaskan. Toh sudah lebih 40 tahun menjalani hukuman.

Pengadilan menolak. LSM juga mengirim surat ke Gubernur Missouri. Sang gubernur mengatakan ‘’itu tidak prioritas’’.

Cynthia kemudian meninggal dunia. Karena sakit. Beberapa tahun lalu. Dia merasa membawa kesalahannya itu sampai ke kuburnya.

Ibunya Kevin juga kian tua. Harapan anaknya bebas sudah tidak ada. Sang ibu meninggal dunia tiga bulan lalu. Kevin sendiri sakit-sakitan di dalam penjara.

LSM terus berjuang untuk membebaskan Kevin. Berhasil. Pekan lalu. Kevin tahu akan dibebaskan dari teman-temannya di penjara. Yakni dari mereka yang menonton televisi.

Begitu besoknya keluar penjara,

mau ke mana? Kevin minta diantar ke makam ibunya. Begitu besar keinginan itu. Kalau sampai tidak dipenuhi ia bertekad akan meloncat dari mobil di dekat makam itu.

Keinginan terbesar keduanya: ia ingin melihat laut. Lebih 40 tahun ia berada di bilik tertutup. Ia ingin melihat laut yang luas. Itu akan bisa terjadi. LSM membuka dompet umum untuk membantu sisa kehidupan Kevin. Semula target dompet itu hanya sekitar USD 10.000.

Ternyata, sampai tadi malam, terkumpul hampir USD 1,5 juta. Berarti polisi masih punya utang pekerjaan: siapa pelaku yang ketiga itu. (*)

Anda bisa menanggapi tulisan Dahlan Iskan dengan berkomentar

http://disway.id/. Setiap hari Dahlan Iskan akan memilih langsung

komentar terbaik untuk ditampilkan di Disway.

Sambungan Hal 1 Nasib Bebas

Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk

Indonesia

“Rapor Merah” UU Cipta Kerja

SENIN, 29 NOVEMBER 2021d indoposco.id

f indoposco l @indoposco i indoposco.id x indoposco channel

INDOPOSCO - Meski mengakhiri turnamen Indonesia Open 2021 dengan status runner-up, namun ganda putri tuan rumah Greysia Polii/Apriyani Rahayu mengaku tidak memendam kekecewaan atas hasil ini. Soalnya, mereka sudah mengeluarkan kemampuan terbaik meladeni Nami Matsuyama/Chiharu Shida, Minggu (28/11/2021).

Dalam laga sepanjang 65 menit ini, pasangan unggulan kedua ini harus menghabiskan energinya demi menembus pertahanan ganda putri Jepang yang dikenal alot. “Kami pernah merasakan menang dan sekarang merasakan kalahnya. Kami tidak kecewa dan tidak merasa sedih. Tapi kami ingin terus berjuang dengan maksimal di kemudian hari,” kata Greysia saat ditemui setelah pertandingan di Nusa Dua, Bali, Minggu (28/11/2021).

Greysia menceritakan, laga mereka berlangsung seru namun melelahkan karena bermain reli yang menghabiskan tenaga. Bahkan di gim pertama sempat terjadi reli terpanjang di turnamen BWF Super 1000 ini dengan 192 kali pukulan.

Greysia/Apriyani sempat kesulitan untuk mematikan lawan, namun bukan berarti pasangan Matsuyama/Shida bisa dengan mudah mencetak

poin karena juga kesulitan mematikan ganda putri Indonesia. “Tadi sudah sangat ketat dan mereka jarang melakukan kesalahan, dan mereka juga jarang mati. Kami akui itu. Kalau reli panjang ya seperti gitu, sudah capek tapi harus selalu fokus dengan pukulan. Rasanya seperti mau pecah,” kata Apriyani.

Lagi-lagi faktor ketahanan mental menjadi poin penting yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Berdasarkan pengakuan Greysia/Apriyani, kondisi fisik yang sangat prima menjadi keharusan. “Jepang itu lawan yang ulet, mereka bukan hanya kuat tenaga tapi juga mental. Kami secara fisik harus dalam keadaan yang benar-benar fit,” Greysia menceritakan dilansir Antara.

Saat mengghadapi Nami Matsuyama/Chiharu Shida dari Jepang di babak final yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, kemarin, Greysia/Apriyani mengalami tekanan di awal gim pertama dan tertinggal 7-10. Namun dengan berjuang poin demi poin akhirnya wakil Indonesia ini bisa mengejar dan berbalik unggul 11-10. Ketegangan terjadi saat skor imbang 17-17, dimana kedua pasangan menjalani reli panjang sebanyak 192 kali. Reli ini pun berakhir

saat Shida melakukan pengembalian namun keluar lapangan.

Shida pun melayangkan challenge untuk memeriksa titik jatuh bola dan hasil baik pun diterima Greysia/Polii saat hasil rekaman hawk-eye menunjukkan bola dari pukulannya dipastikan tidak menyentuh garis

lapangan. Persaingan ketat masih terjadi dan skor masih imbang hingga 19-19. Adu reli masih terjadi hingga gim poin, antara Jepang yang punya pertahanan kuat dan wakil Indonesia yang terus memberikan smes.

Usaha Greysi/Apriyani untuk menembus pertahanan Matsuyama/

Shida tak membuahkan hasil baik dan gim pertama dimenangkan oleh ganda putri Jepang dengan skor 19-21. Masuk gim kedua, Greysia/Apriyani kembali unggul hingga interval dengan skor 11-8 atas Matsuyama/Shida setelah melewati permainan adu ketahanan yang menguras tenaga.

Berbeda dengan gim pertama dimana Greysia/Apriyani lebih bermain berani, pada gim kedua mereka mengurangi tempo serangan dan mengalihkan energi mereka untuk memainkan adu reli dan lob tinggi. Saat unggul 17-13, Greysia dan Apriyani tak bisa bertahan dan melakukan kesalahan pukulan. Matsuyama/Shida pun bisa menyamakan kedudukan 17-17 dan membuat permainan kedua pasangan kembali terlibat reli panjang demi mengungguli satu sama lain.

Selanjutnya dua poin diamankan Jepang melalui adu reli dan gagalnya pengembalian Apriyani yang menyentuh net. Akibatnya Matsuyama/Shida pun berbalik unggul 17-19 Matsuyama/Shida terus mendekati kemenangan saat skor 17-19, namun Greysia/Apriyani masih berusaha mengejar dengan menambah dua poin menjadi 19-20. Akhirnya kepastian pun datang saat Shida melesatkan dropshot dari depan net yang tak bisa dihadang Greysia/Apriyani dan mengakhiri pertandingan dengan skor 19-21 bagi Jepang. Capaian Matsuyama/Shida hari ini menambah daftar kemenangan mereka di Indonesia Badminton Festival (IBF) menjadi dua gelar, setelah satu pekan sebelumnya juga menjuarai Indonesia Masters 2021. (aro)

Jadi Runner-Up, Greysia/Apriyani Sudah Keluarkan Kemampuan Terbaik

FOTO: HUMAS PBSI

Ganda Putri Indonesia Greysia Polii (kiri) yang berpasangan dengan Apriyani Rahayu dalam Indonesia Open 2021 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (27/11/2021).

FOTO : ANTARA/AFP/PAUL ELLIS

Gelandang Manchester City asal Spanyol Ferran Torres.

Isu Transfer Ferran Torres ke BarcelonaINDOPOSCO - Pelatih Barcelona, Xavi Hernadnez telah menanggapi rumor transfer

yang menghubungkan klubnya dengan Ferran Torres dari Manchester City. Torres pindah ke City dari Valencia dengan nilai 20 juta poundsterling (sekitar Rp384 miliar) pada musim panas 2020, mengakhiri empat tahun kariernya di Mestalla.

Pemain berusia 21 tahun, yang saat ini absen karena cedera, tampil mengesankan di Etihad Stadium, tetapi dia dikabarkan telah meminta kepada Pep Guardiola untuk kembali ke Spanyol di tengah minat dari Barcelona. Saat ditanya tentang rumor tersebut, Xavi menolak untuk berkomentar tentang langkah klubnya pada bursa transfer Januari. Namun, dia juga tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk menerima Torres ke Camp Nou.

“Ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara tentang transfer. Tidak tepat setelah pertandingan, yang akan memberi kami dorongan moral yang besar,” katanya kepada wartawan usai mengalahkan Villarreal 3-1, yang dikutip Marca melalui Antara.

Sebelum pertandingan Barcelona lawan Villarreal di El Madrigal, wakil presiden klub Rafa Yuste mengonfirmasi bahwa dia sudah melakukan pendekatan awal untuk Torres. “Ferran adalah pemain hebat, seperti yang lain. Kami bekerja dengan kebijaksanaan untuk mencari yang terbaik untuk klub,” kata Yuste kepada Movistar Plus. “Kami hanya mengunjungi teman di City, ada hubungan yang sangat baik dan Reverter telah melakukan kunjungan kehormatan,” ujarnya. CEO Barca, Ferran Reverter telah melakukan perjalanan ke Manchester yang dinilai sebagai upaya untuk membuka pembicaraan dengan City terkait Torres. (aro)

FOTO: MICHAEL SIAHAAN

Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB) Sudjarno.

Demi Piala AFF-Inmendagri, Liga 1 Digeser

INDOPOSCO- PT Liga Indonesia Baru (LIB) menggeser jadwal pekan ke-18 dan 19 Seri 3 Liga 1 2021-2022 demi Piala AFF 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang pengendalian Covid-19 saat Natal dan Tahun Baru, serta periode pendaftaran pemain.

Dikutip dari keterangan LIB yang diterima di Jakarta, Minggu (28/11/2021), laga-laga pada pekan ke-18 dan 19 akan digelar pada Seri 4. “Jadwal pada pekan ke-18 dan pekan ke-19 akan digeser menjadi pertandingan jadwal Seri 4 yang rencananya dimulai pada 5 Januari 2022,” ujar Direktur Operasional LIB Sudjarno.

Sebelumnya, Seri 3 Liga 1 Indonesia 2021-2022 berlangsung pada 18 November-24 Desember 2021. Namun, dengan penyesuaian terkini, seri yang digelar di Jawa Tengah-DI Yogyakarta itu hanya akan dilaksanakan sampai 14 Desember 2021. Saat mengambil kebijakan tersebut, LIB mempertimbangkan bergulirnya turnamen Piala AFF 2020 di Singapura yang menyedot pemain andalan beberapa klub. Timnas Indonesia memulai kiprahnya di sana pada 9 Desember 2021.

Kemudian, LIB mematuhi Inmendagri Nomor 62 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 yang tidak memperbolehkan adanya kegiatan olahraga pada tanggal 24 Desember 2021-2 Januari 2022. Terakhir, keputusan tersebut memberikan ruang untuk periode pendaftaran dan transfer pemain yang dibuka pada tanggal 15 Desember 2021-12 Januari 2022.

LIB pun sudah menyampaikan kebijakan tersebut kepada semua klub peserta Liga 1 Indonesia 2021-2022 melalui surat bernomor 1210/LIB-KOM/XI/2021. “Dengan kebijakan ini, kami berharap semua kontestan bisa memaksimalkannya. Misalnya, pascaputaran 1, klub-klub bisa lebih maksimal dalam melakukan bursa transfer pemain,” kata Sudjarno. (aro)

INDOPOSCO - Indonesia hanya kebagian satu gelar dari nomor ganda putra melalui Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang memenangi partai final Indonesia Open 2021 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Minggu (28/11/2021).

Ganda putra peringkat satu dunia itu sukses menuntaskan revans terhadap wakil Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, yang mengalahkannya pada final Indonesia Masters 2021 pekan lalu. Pada final hari ini, Marcus/Kevin menang 21-14, 21-18.

Pasangan berjuluk Minions itu juga mencetak sejarah sebagai satu-satunya ganda putra yang mencetak hat-trick juara di ajang Indonesia Open, yakni pada 2018, 2019 dan 2021. Sementara edisi 2020 terpaksa ditiadakan karena pandemi COVID-19.

Merah Putih sebetulnya mengirimkan dua wakil ke partai puncak. Selain Marcus/Kevin, Indonesia juga menempatkan ganda putri andalan Greysia Polii/Apriyani Rahayu dalam final turnamen bulu tangkis level super 1.000 itu. Namun langkah unggulan kedua Greysia/Apriyani untuk merebut gelar juara terganjal pertahanan alot pasangan Jepang unggulan keempat

Nami Matsuyama/Chiharu Shida.Pasangan peraih emas Olimpiade

Tokyo 2020 itu harus puas dengan raihan runner-up setelah kalah 19-21, 19-21 dari Matsuyama/Shida. Meski kalah, Greysia/Apriyani tetap lolos ke turnamen akhir tahun BWF World Tour Finals 2021 yang masih akan berlangsung di Bali pada 1-5 Desember mendatang.

Ada pun gelar juara pada tiga sektor lain diraih oleh wakil dari tiga negara berbeda. Korea Selatan diwakili oleh An Seyoung yang memenangi final tunggal putri Indonesia Open 2021 setelah mengalahkan unggulan kedua Thailand Ratchanok Intanon 21-17, 22-20. Kemenangan tersebut merupakan yang kedua kalinya pada musim ini setelah raihan juara di Indonesia Masters 2021.

Pasangan ganda campuran unggulan pertama asal Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai mencapai prestasi gemilang dengan merebut gelar keduanya di Bali setelah raihan juara di Indonesia Masters 2021 pekan lalu. Dechapol/Sapsiree hanya butuh waktu 41 menit untuk mengandaskan duet Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino 21-12, 21-13 pada partai final.

Pebulu tangkis Denmark peringkat

dua dunia Viktor Axelsen menutup rangkaian final Indonesia Open 2021 dengan memenangi duel alot melawan tunggal putra Singapura Loh Kean Yew yang berakhir dengan skor 21-13, 9-21, 21-13.

Cetak Sejarah Hasil membanggakan diraih ganda

putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon yang memenangi turnamen Indonesia Open untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, setelah mengalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di babak final yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Minggu (28/11/2021).

Pasangan berjuluk Minions ini juga mencetak sejarah dengan menjadi satu-satunya ganda putra yang mencetak hat-trick di ajang Indonesia Open, yang dibukukan sejak 2018, 2019 dan 2021. Sementara edisi 2020 terpaksa ditiadakan karena pandemi Covid-19.

“Sangat bersyukur bisa melewati hari ini (kemarin, red) dengan baik dan berjalan lancar. Pastinya senang bisa hat-trick, tapi kami tidak berpikir ke sana, yang penting berusaha sebaik mungkin dan mendapat hasil maksimal di tiap pertandingan,” ujar Kevin dilansir Antara.

Kemenangan di babak final dengan skor 21-14, 21-18 ini sekaligus revans bagi Minions setelah dikalahkan Hoki/Kobayashi pada babak final Indonesia Masters pekan lalu. Permainan pasangan peringkat satu dunia ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan pertemuannya pekan lalu.

Kevin/Marcus bermain lebih enerjik dan gesit, serta berani melakukan serangan sejak awal pertandingan hingga selesai di menit ke-38. Strategi yang lebih agresif ini membuat Hoki/Kobayashi tertekan dan hanya bisa mencetak poin melalui serangan balik. Berbeda dengan pekan lalu, Kevin/Marcus tak bisa banyak bergerak karena kelelahan sehingga menjadi bulan-bulanan ganda putra peringkat ketujuh asal Jepang itu. “Hari ini (kemarin, red) kurang lebih mereka mainnya sama seperti minggu lalu, tapi kami sudah belajar banyak dan antisipasi dari pertemuan kemarin,” tutur Kevin.

Belajar dari kesalahan menjadi kunci kemenangan Kevin/Marcus mengatasi Hoki/Kobayashi. Tak mau mengulangi kesalahan, membuat keduanya menyiapkan strategi terbaik untuk mengamankan kemenangan ketiganya di turnamen tingkat Super 1.000 ini. (aro)

FOTO: PP PBSI/HUMAS PBSI

Ganda Putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon (kedua kanan) dan Kevin Sanjaya Sukamuljo (kanan) melakukan selebrasi usai mengalahkan Ganda Putra Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi pada Final Indonesia Open 2021 di Nusa Dua, Bali, Minggu (28/11/2021).

Tunggal Putri An Seyoung (Korea Selatan) vs Ratchanok Intanon (Thailand) 21-17, 22-20

Ganda Putri Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia) 21-19, 21-19

Ganda Campuran Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) 21-12, 21-13

Ganda Putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) 21-14, 21-18

Tunggal Putra Viktor Axelsen (Denmark) vs Loh Kean Yew (Singapura) 21-13, 9-21, 21-13

Sumber : DiolahHAS

IL F

INAL

IND

ON

ESIA

OPE

N 2

021

FINAL INDONESIA OPEN 2021

Hat-Trick Minions