Upload
marlon
View
67
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Institut Teknologi Bandung Bandung, 9 Maret 2011 Busyro Muqodas Ketua. SUMBER DARI LEMBAGA SURVEY NASIONAL & INTERNASIONAL 2008 2009 2010. NO. PERUSAHAAN. KOMODITAS/ BISNIS. DEVIDEN KE NEGARA. 1. PT. PERTAMINA. MIGAS. 10.47 T. 2. PT. TELKOM. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIInstitut Teknologi Bandung
Bandung, 9 Maret 2011
Busyro MuqodasKetua
SUMBER DARI LEMBAGA SURVEY
NASIONAL & INTERNASIONAL
2008
2009
2010
NO PERUSAHAAN KOMODITAS/ BISNIS
DEVIDEN KE NEGARA1 PT. PERTAMINA MIGAS 10.47 T
2 PT. TELKOM TELEKOMUNIKASI 3.3 T
3 PT. FREEPORT TAMBANG 2.1 T
4 PT. BANK MANDIRI PERBANKAN 1.5 T
5 PT. BANK BRI PERBANKAN 1.5 T
6 PT. SEMEN GRESIK SEMEN 827 M
7 PT. PGN GAS 703 M
8 PT. BA TAMBANG 656 M
9 PT. PELINDO II PELABUHAN 560 M
10 PT. TIMAH TAMBANG 436 M
SUMBER : Audit BPK
Kementerian Keuangan 2009
PENERIMAAN/SUMBER JUMLAH
PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK 2009 634 T
WAJIB PAJAK PRIBADI 9.8 JT ORANG
WAJIB PAJAK BADAN USAHA 1.2 JT INSTANSI
PENERIMAAN PAJAK 2009 566 T
PROYEKSI PENERIMAAN BEA & CUKAI 2010
81.9 T
PENDAPATAN PT. PLN 2009 89 T
LABA BERSIH PT. PLN 2009 10 T
CPI 2009
PERC 2010
HDI 2009
INDEX SUAP 2009
NO HUMAN DEVELOPMENT INDEX - UN 2009
SCORE
1 NORWAY 0.971
66 MALAYSIA 0.829
92 CHINA 0.772
109 TURKMENISTAN 0.739
110 PALESTINIAN AUTORITY 0.737
111 INDONESIA 0.734
112 HONDURAS 0.732
182 NIGER 0.340
NO CORRUPTION PERSEPTION INDEX – TI 2009
SCORE
1 NEW ZEALAND 9.6
2 DENMARK 9.3
3 SINGAPORE 9.2
56 MALAYSIA 4.5
79 CHINA 3.6
111 INDONESIA 2.8
111 DJIBOUTI 2.8
180 SOMALIA 1.1
NO POLITICAL ECONOMIC RESEARCH CONSULTANCY – PERC 2009
SCORE
1 SINGAPORE 1.42
9 MALAYSIA 6.47
10 CHINA 6.52
16 INDONESIA 9.27
INDEX SUAP INSTANSI PUBLIK – TII 2009
SCORE
1 POLISI 48%
2 BEA & CUKAI 41 %
3 IMIGRASI 34 %
4 DLLAJR 33 %
5 PEMKOT/KAB/PROV 33 %
6 BPN 32 %
7 PELINDO 30 %
8 PENGADILAN 30 %
9 KEMKUMHAM 21 %
10 ANGKASA PURA 21 %
11 KANTOR PAJAK DAERAH 17 %
12 KEMKES 15 %
13 KANTOR PAJAK NASIONAL 14 %
14 BPOM 14 %
15 M U I 10 %
Transparansi – Akuntabilitas – Penegakkan Aturan - Efektifitas
CODE OF CONDUCT PENGAWASAN
Integritas Moral Cegah Penyimpangan Cegah C O I
◦ Rangkap Jabatan◦ Gratifikasi◦ Kepemilikan Asset◦ Hubungan/Affiliasi
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
WISTHLE BLOWER SYSTEM
FRAUD CONTROL MEMBANGUN ZONA
INTEGRITAS
Mengenal KPK dan Upaya Pemberantasan Korupsi
UNDANG-UNDANG KORUPSI
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerjacorrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupunpegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
• perbuatan melawan hukum;1. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau
sarana;2. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;3. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Korupsi sebagian besar melibatkan 2 aktor yakni Pemerintah dan Sektor Swasta & Masyarakat Sipil yang jadi korban. (TI – Jeremy Pope)
Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan – penyidikan – penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.
1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara (UU 28/99).
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau.
3. Menyangkut kerugian negara > satu milyar.
Pasal 11 UU 30 Tahun 2002
PERAN SERTA MASYARAKAT
UU 31 TAHUN 1999PS. 41 & 42
LAPORAN INFORMASI
ADUAN
KEWENANGAN KPK PASAL 12UU 30 TAHUN 2001
KEWENANGAN KPK PASAL 13UU 30 TAHUN 2001
Peran serta Masyarakat PP No. 71 Tahun 2000
Pasal 1 ayat (1)Peran serta masyarakat adalahperan aktif perorangan, organisasimasyarakat, atau lembagaswadaya masyarakat dalampencegahan dan pemberantasantindak pidana korupsi.
KEWENANGAN KPK PS. 12 UU 30/2002KEWENANGAN KPK PS. 12 UU 30/2002
Segala kewenangan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) juga dimiliki KPK
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
UNCAC Article 12 : Private Sector
DEFINISI KORUPSI
Dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk / jenis tindak pidana
korupsi.
Ketigapuluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi :
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap – menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor
UNCAC Article 12 : Private Sector
Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan sesuai hukum nasionalnya untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit dan dimana diperlukan memberi hukuman-hukuman perdata, administratif atau pidana yang efektif.
Tindakan untuk mencapai tujuan ini meliputi :
Meningkatkan kerjasama antara badan penegakkan hukum dan perusahaan swasta.
Meningkatkan pengembangan standar dan prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas perusahaan swasta termasuk “kode etik” dalam melakukan aktivitas bisnis dengan semua profesi yang berkaitan dengan benar, terhormat dan pantas, mencegah benturan kepentingan (COI) , menerapkan praktik komersial yang baik antara kepentingan bisnis dan Negara.
Meningkatkan transparansi perusahaan swasta, termasuk manajemennya.
Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UNCAC 2003 melalui UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Ratifikasi dikecualikan (diterapkan secara bersyarat) terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa. Impikasi ratifikasi terhadap Indonesia, yaitu:
1. Menjadi dorongan kuat terhadap negara lain termasuk yang dianggap non-kooperatif dalam pengembalian aset hasil korupsi dari Indonesia.
2. Langkah pemerintah Indonesia untuk mengembalikan aset hasil korupsi di negara lain menjadi bagian dari agenda kerjasama internasional.
• Mewujudkan kemampuan Indonesia memberantas sendiri korupsi dengan tetap menghormati UNCAC 2003 dalam perspektif kedaulatan NKRI.
1. Menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi melalui kerjasama internasional.
2. Langkah strategis untuk menciptakan iklim bisnis di Indonesia dengan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pelaku bisnis
Sistem
Lembaga Penegakkan Hukum
Sosial Kemasyarakatan
Kebangsaan
TERIMA KASIH