Upload
vanhuong
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor Sifat Lampiran : Perihal :
: 314 ■1 /KPU-Kab-002.434826/X /2015 : Penting
Penegakan Tehadap Peraturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Sesuai dengan PKPU No. 7 Tahun 2015
Panyabungan, 1 Oktober 2015 Kepada Yth. Sdr. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 di-
Panyabungan
Menindaklanjuti surat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 001/08/Panwas-MN/013/IX/2015, tanggal 21
September 2015, Perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye, yang ditujukan
kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal, dimana dalam surat tersebut pada
intinya Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa "... saat ini
Tim Paslon memasang kembali Alat Peraga kampanye (APK) baru yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
Sejalan dengan surat Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana
tersebut di atas dan berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan bahwa
memang benar ada beberapa APK yang terpasang diluar yang dicetak oleh KPU
Kabupaten Mandailing Natal serta Bahan Kampanye yang diduga tidak sesuai
dengan ketentuan pasal 26 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 Tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran pemasangan APK dan
Bahan Kampanye sebagaimana dijelaskan pada alinea pertama dan kedua di atas,
maka bersama ini kami ingatkan kembali kepada seluruh Tim Kampanye
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 untuk
mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015,
khususnya yang terkait dengan perihal surat ini, yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) :
(1) Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Prouinsi / KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), meliputi: a. kaos; b. topi; c. mug; d. kalender; e. kartu nama; f pin;
g. ballpoint; h. payung; dan/ atau i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi: a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); e. jalan-jalan protokol; f jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/ atau h. taman dan pepohonan.
(3) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) :
(1) Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
(2) Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan.
(3) Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
3. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2):
(1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarkan.
(2) Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.
4. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2):
(I) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(2) Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
5. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2):
(1 ) Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media
massa.
(2) Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.
Demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan Tim Kampanye
Pasangan Calon yang merasa telah melanggar ketentuan pasal-pasal
sebagaimana tersebut di atas dapat menurunkan sendiri semua APK dan Bahan
Kampanye yang telah menyalahi ketentuan, dan apabila Tim Kampanye ticlak
mengindahkan maksud surat ini, KPU Kabupaten Mandailing Natal akan
memberikan sanksi kepada pasangan calon yang terbukti melanggar ketentuan
kampanye.
PARAF KOORDINASI PARAF'4. NAMA JABATAN
AGUS SALAM KETUA if 4 IF1
AKHIR MADA ANGGOTA
-, AL-IILI AN SYARIEF AN6GOTA
MAS KHAIRANI ANGGOTA AIPIZAL LIMIS INer!nwg , st,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
AGUS SALAM, S.H.I
Tembusan : 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara di Medan 2. Ketua Panwaslih Kabupetan Mandailing Natal di Panyabungan 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan 4. Kepala Kepolisian Resort Mandailing Natal di Panyabungan 5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 6. Pertinggal.