komunika 07 2008

2 KomunikA satu kata Indonesia

Diterbitkan oleh:DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik)Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M.(Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); H. Agus Salim Hussein, S.E. (KepalaPusat Informasi Perekonomian); Drs. Sofyan Tanjung, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat).Sekretaris Redaksi: Drs. Sugito. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Dra. Fauziah; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. AbduhSandiah; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Koresponden Daerah: Amiruddin (Banda Aceh), Arifianto (Yogyakarta), Nursodik Gunarjo(Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Leonard Rompas. Desain: D. Ananta Hari Soedibyo. Pracetak: Farida DewiMaharani, Amd.Graf, S.E.Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected]

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubahmaksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

BERANDA

Negara Terbuka

Abad keduapuluh satu ditandai dengan semakin terintegrasinya wilayah-wilayahdi berbagai penjuru dunia. Jika dahulu sebuah negara bisa merasa ‘aman’ daripengaruh informasi asing dengan cara menutup batas teritorial negaranya rapat-rapat, maka kini hal semacam itu tak lagi efektif. Dengan kecanggihan TIK, informasibisa dengan mudah menembus sekat antar negara dan menyatukannya dalamsatu ruang global.

Batas teritorial negara menjadi tak berarti, negara menjadi sangat terbuka,sehingga informasi dari manapun bisa masuk tanpa ada yang mampu mencegahnya.Keterbukaan eksternal menjadi sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari. Ma-syarakat bisa memilih dan memilah informasi tentang apa saja, dimana saja dan ka-pan saja. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, apakah keterbukaaneksternal sudah diimbangi dengan keterbukaan internal, terutama dalam hal ke-bebasan memperoleh informasi publik? Tampaknya belum. Namun ke depan, pascadisahkannya UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Indonesia sudah memper-siapkan diri untuk menjadi negara terbuka secara internal.

Seperti diketahui, ketertutupan di bidang informasi publik selama ini telah me-nyebabkan munculnya patologi birokrasi, seperti makin mengguritanya korupsi,kolusi dan nepotisme. Berbagai penyelewengan marak karena masyarakat yangseharusnya menjadi pengawas utama kinerja pemerintah tidak mendapatkan infor-masi memadai, yang sejatinya menjadi hak mereka. Dikotomisasi “ranah birokrasi”dan “ranah publik” membawa konsekuensi, apapun yang terjadi dalam lingkunganbirokrasi tak terjamah oleh penglihatan publik.

Kurangnya keterbukaan juga menyebabkan transparansi dan akuntabilitas peme-rintahan sulit terlaksana dengan baik. Dampak lanjutannya, kurangnya pengetahuanmasyarakat terhadap kinerja pemerintah menyebabkan partisipasi masyarakat dalampembuatan kebijakan publik terhambat, yang pada akhirnya berpotensi memun-culkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan kegiatan mempromosikanketerbukaan dan akuntabilitas sektor publik, dengan cara memberikan kewenangankepada masyarakat untuk mengakses informasi tersebut seluas-luasnya. Kebebasanmemperoleh informasi lebih ditujukan kepada sektor publik dan sektor yang ber-dampak luas terhadap publik, dalam konteks di Indonesia adalah lembaga-lembagapublik, lembaga pemerintah, kegiatan yang pendanaannya berasal dari publik dankegiatan yang dampaknya dirasakan publik.

Ciri-ciri kebebasan informasi di antaranya adanya keterbukaan maksimum, ke-wajiban untuk mengumumkan informasi, memajukan pemerintahan yang terbuka,pembatasan cakupan perkecualian, proses-proses untuk mempermudah peme-rolehan informasi, biaya yang murah untuk memperoleh informasi, rapat lembagapemerintah yang terbuka, dan perlindungan untuk pengungkap kasus korupsi.

Yang menarik dari perjalanan UU KIP adalah munculnya prakarsa membanguntransparansi di daerah dan di tingkat nasional, yang diilhami semangat keterbukaansaat UU KIP masih berupa RUU. Hal tersebut menjadi pertanda, bahwa masyarakatmendukung penuh kebebasan memperoleh informasi. Saat ini saja, paling tidakada 21 peraturan daerah tentang transparansi dan akses informasi, di antaranyadi Solok, Gowa, Bandung, Lebak, Majalengka, Kebumen, Bantul, Ngawi, Lamongan,Boalemo, Bolaang Mongondow, Takalar, Bulukumba, Kalimantan Barat, Tanah Datar,Palu, Probolinggo, Kendari, Gorontalo, dan Magelang.

Di tingkat nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, misalnya,mengembangkan pusat informasi dan komunikasi agar masyarakat mudah mengak-ses berbagai peraturan negara dan rancangan-rancangan peraturan. Begitu pulaMahkamah Agung RI memprakarsai penyusunan kebijakan internal tentang keter-bukaan informasi dalam sistem peradilan melalui Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007.

Semua prakarsa tersebut patut disambut positif dan didukung untuk mem-percepat perwujudan tata pemerintahan yang baik. Apabila UU KIP serta berbagaiprakarsa di daerah dan di tingkat nasional dilaksanakan dengan baik, pembangunanuntuk mensejahterakan rakyat tidak lagi dijadikan objek kebohongan serta dikotorioleh praktik penyelewengan dan kecurangan.

Kini Indonesia telah menjadi negara terbuka sempurna, baik eksternal maupuninternal. Kebebasan yang demikian besar telah diberikan kepada masyarakat untukmemperoleh informasi publik dari seluruh sumber yang ada, baik dari dalam maupunluar negeri. Sekarang tinggal giliran masyarakat untuk menjalankan fungsinya seba-gai salah satu domain utama good governance.

Kita semua menunggu kiprah masyarakat yang lebih besar, bukan sekadarmenjadi objek dalam proses pemerintahan, namun sebaliknya ikut menjadi subjekyang turut menentukan bagaimana sistem pemerintahan bisa dilaksanakan denganlebih baik. Melalui keterbukaan memperoleh informasi publik, masyarakat harus bi-sa membuktikan bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk ikut mengatur,mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, dan selanjutnya berpartisipasidi dalamnya untuk mengupayakan kepemerintahan yang bersih, transparan,akuntabel, dan berpihak pada rakyat. (g)

Halte BuswayMakin Tidak Manusiawi

Sebagai imbas dari kenaikan harga BBM,banyak orang yang beralih menggunakanangkutan umum, terutama busway. Akibatnyajumlah penumpang naik lebih dari 2 kali lipat.Seperti yang saya alami sebagai penggunabusway koridor 6, setiap hari selalu mengalamipenumpukan penumpang di halte Pejaten danDukuh Atas yang meluber hingga keluar darihalte.

Kejadian yang paling parah saya alami setiaphari yaitu di halte dukuh atas, setiap sore hariantara jam 5-7 sore, penumpang yangmengantri meluber dan antri hingga 300meter.

Belum cukup penderitaan akibatmengantri, sampai ke depan pintu depanhalte, setiap ada busway yang datang,penumpang serta merta saling berebutanmasuk tanpa memikirkan orang lain.

Mereka saling mendorong satu sama lain,tidak peduli sekitarnya, ada yang terjatuh,terinjak, tersikut, bahkan terjepit pintu, semuaberebutan dan tidak ada yang mau mengalah.Kejadian ini selalu terjadi setiap hari, tanpa adaperhatiaan dan perbaikan.

Apakah tidak ada cara lain untuk lebihmenertibkan penumpang misalnya denganmembuat pembatas atau jalur khusus antrianpermanen untuk.

Dapatkah Pemda DKI berupaya mencarisolusi mengatasi membludaknya penumpangdengan pengadaan bus baru atau bus bantuankhusus di jam tertentu untuk mengangkutpadatnya penumpang. Sekian terima kasih.

Dewi RCPNS

Jakarta

Peningkatan KualitasPariwisata Bandung

Sejak jalan tol Cipularang diresmikan, derasarus kendaraan dari arah Bandung menujuJakarta dan sebaliknya telah mendorongpertumbuhan ekonomi kota Bandung denganmenjamurnya factory outlet, hotel dantempat-tempat wisata belanja hampir di setiapruas jalan kota Bandung.

Pertumbuhan ini seharusnya disikapi

foto

:hbo

y

desa

in:

ahas

s fo

to:s

by.in

fo,

bf,

net

Mau kirim surat pembaca? Kirim saja ke alamatredaksi, faksimil, atau melalui e-mail:

[email protected]@depkominfo.go.id

pemerintah kota Bandung sebagai kesempatanuntuk meningkatkan nilai lebih pariwisatadaerahnya selain wisata belanja. Bandungdengan beragam daerah wisata yang telahterkenal seharusnya melakukan perbaikanberkelanjutan untuk meningkatkanketertarikan turis dan penduduk terhadapobjek-objek wisata selain objek pemuas jiwakonsumtif semata.

Museum-museum, taman lalu lintas, kebunbinatang, pemandian air panas ciateur, goa-goa dan objek-objek wisata di daerah Bandungselatan tidak mengalami perubahan nyataselama 10 tahun terakhir. Kondisi ini sangatkontras dengan perubahan yang terjadi di jalanCihampelas, Juanda dan pusat-pusatperbelanjaan yang dikelola pihak swasta.

Saya menghimbau, mengajak danmendorong pemerintah kota Bandung untukmelakukan restrukturisasi, rehabilitasi danreformasi nyata terhadap objek-objek wisatayang memiliki nilai-nilai pendidikan, alam, rohanidan sejarah. sehingga di masa mendatangBandung bisa seperti kota Paris yang terkenaldengan museum-museumnya yang terpeliharadan menarik untuk dikunjungi dan juga ratusanbutik-butik fashionnya.

Harry NSCPNS

Jakarta

Data Tata Kota

Saya sedang mencari denah tatakotabogor dan jakarta. Dimana bisa saya dapatkandenah lengkap tersebut. Saya coba searching-di internet tapi tidak menemukan, bahkan disitus pemerintahan terkait pun tidak bisa sayatemukan.

Perencanaan tata kota ini perlu sekali untukdi-publish, mengingat pembangunan yangsudah-sudah tidak sesuai dengan perencanaanyang sudah ada. Jika mudah di aksesmasyarakat umum setidaknya bisa menjadikontrol untuk pembangunan tata kota yanglebih baik.

SunartoJakarta Timur

Pertunjukan tradisional Wayang Kulit kembali digelar oleh Badan Informasi Publik Departemen Komunikasidan Informatika di halaman depan RRI Semarang, Jum'at (25/7) lalu. Lahirnya Wisanggeni yang dibawakansecara apik oleh Dalang Ki Warseno Slenk. Dalam acara ini juga diisi dengan Dialog mengenai penghapusankekekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian peringatan Hari Anak Nasional tahun 2008. (m)

Edisi 7/Tahun IV/Juli 2008 3

POLHUKAM

Desa Miskin Bisa "Melek" TI

Kabupaten yang terletak di sebelahbarat Provinsi Bali ini ternyatamemiliki pendapatan asli daerah

(PAD) paling rendah di Provinsi Bali. Tahun2000 memiliki PAD sekitar Rp2,5 miliar, 2001meningkat menjadi Rp5,5 miliar, dan setiaptahunnya terus mengalami peningkatan. Ter-akhir PAD tahun 2007 Rp14 Miliar. Meskipunterus mengalami peningkatan PAD, tetapitetap saja jumlah PAD yang diterima jauhdari PAD Kabupaten Denpasar dan Badung

Perjalanan komunika ke Jembrana inimerupakan kedua kalinya. Pertama merupa-kan tahap pengenalan daerah baru, tidakbanyak informasi yang dapat diperoleh dalamkunjungan singkat satu hari.

Yang terbayang kesan pertama ini, Jem-berana itu kecil dan terpencil jauh dari tek-nologi. Pertama kali menginjakkan kaki ditanah perkantoran Pemkab Jemberana, danmenuju hotel yang jaraknya sangat dekatdengan komplek perkantoran pemerintahan.Cukup dengan membayar ojek Rp5 ribu, danhanya membutuhkan waktu tempuh kuranglebih 8 menit sudah sampai ke dalam areahotel.

Tak Ada Warnet?Sudah terbiasa menghabiskan waktu di

depan layar dengan internet, walau kadanghanya untuk online menjalin silaturahmi de-ngan teman-teman didunia maya, atau men-cari data pendukung untuk pekerjaan. Malamitu internet menjadi barang langka buat

seorang pendatang baru di kabupaten itu.Perjalanan menyusuri pinggir jalan mencari

warung internet sangat sulit dan mulaimembuat jengkel. Sekalipun ketemu hargaperjamnya melebihi harga per jam warnet diJakarta. Biasanya tarif perjam sekitar 4000-5000, di Jemberana tarifnya mencapaiRp9.000 perjam.

Itu pun menggunakan akses internetdengan saluran telepon yang di-sharing ketiga komputer, bisa di bayangkan kerugianwaktu dan uang yang dikeluarkan. Sembilanribu perak hanya sejam dan waktu menung-gu akses satu situs saja sudah hampir 10menit sendiri. Kala itu yang terlintas di pikiranJemberana itu sangat terpencil akses daninternet menjadi barang mewah.

Banyak FasilitasKunjungan kedua kali ini terasa sangat

berbeda, teman yang ditemui semakin ba-nyak. Semakin terbuka sedikit lagi penge-tahuan tentang keberadaan Jemberana ini.

Akibat perjalanan menuju kesana yangsedikit berbelok dari jalurnya sehinggamemakan waktu tempuh hingga 5.30 jam,nyaris dua kali dari waktu tempuh normalmembuka mata, bahwa ternyata Jemberanalumayan luas. Tidak ada yang istimewa kecualibeberapa tempat di pinggir pantai yang dijadikan pura sekaligus tempat wisata.

Esoknya komunika bertemu denganteman di sana, dia menceritakan betapa mu-dahnya hidup di Jemberana. “Fasilitas semua

tersedia, pemkab bekerja untuk melayani ma-syarakat Jemberana”, ungkap Nuko Yogan-tara (32), seorang jurnalis media lokal.

Masyarakat Mudah Akses InternetTernyata gambaran mengenai Jemberana

kali ini benar-benar berbalik 180 derajat. Ak-ses internet sangat mudah ditemukan. Tidakhanya itu, selain mudah gratis pula. “Pemkabkami menyediakan fasilitas internet gratis,”ungkap Nuko. Di beberapa tempat sepertiperkantoran pemerintahan dan sekolahmemang difasilitasi Internet, seperti di SMK2 Nagara yang menjadi pilot project Tele-center.

Di Kantor Pemkab sendiri disediakan per-pustakaan yang dilengkapi dengan sekitar 6komputer yang sudah terhubung denganjaringan internet. Mereka mengenal sebagaijaringan J-net. Teknologi wireless pun dapatdi akses dalam lingkungan kantor Pemkab,

“Gampang untuk dapat mengakses wirel-ess kami, cukup mendaftarkan diri dan akanmendapatkan password akses,” ungkap Drs.I Wayan Suparsa,M.Si, Kepala Bidang DataDinas Informasi Komunikasi, Pelayanan

“Boleh saja desa kami di bilang miskin, tapi kami bisa beberapa langkahlebih dahulu memulai pemerataan akses IT di masyarakat.Sekarang kami tidak lagi miskin ilmu”.

Umum, Perhubungan dan Data KabupatenJembrana.

Untuk sementara ini memang tidak se-mua tempat dan setiap saaat bisa langsungmengakses, data pendaftar ini akan menjadicatatan bagi Pemkab untuk melihat animomasyarakat terhadap internet. “Kalau ter-daftar resmi, kita bisa melihat jumlah yangmengakses, hanya itu saja kepentingannya,selanjutnya bisa akses sendiri,”komunikajelas Suparsa.

Di siang hari, jam bubar sekolah, perpus-takaan ini dipenuhi anak-anak sekolah. Tidakhanya di kantor Pemkab saja, dibeberapatempat yang disediakan akses internetumumnya penuh di siang hari. “Sampai soredeh baru kosong, kalo malam dah jarangyang akses,” tandas Nuko.

Nuko menceritakan pengalaman nge-netdi siang hari yang terasa lebih lama,menurutnya kemungkinan karena banyakyang mengakses diwaktu bersamaan. Ber-beda dimalam hari, aksesnya sangat cepat.

Orang Muda Melek ITMasyarakat Jembrana terutama generasi-

generasi muda, sudah tidak asing denganinternet. Mereka sudah sangat dekatdengan perangkat dan fungsi komputer daninternet. “Anak sekolah disini hampir semuamemiliki blog," tambah Nuko.

Di tempat Nuko bekerja semua pegawai-nya memiliki blog sendiri, sekedar sharinginformasi atau sekadar bercerita. Nuko sendirisudah memperkenalkan anak lelakinya yangberumur 2 tahun dengan internet.

Dia memperkenalkan blog kepada Arjuna.“Arjuna suka bercerita, dan saya yang mem-bantunya untuk mengetik. Setidaknya diasudah mulai mengenal komputer”, jelasNuko.

Bagi Nuko, disaat-saat seumur Arjuna-lah tepat untuk memperkenalkan manfaatinternet agar bisa tepat guna. “Jika sudahdari awal diperkenalkan manfaatnya, kemu-dian dia akan tau manfaat internet lebih dah-syat dari pada hanya sekedar mencari situsporno”, tandasnya.

Arjuna bukanlah satu-satunya anak kecilyang sudah melek IT, masih ada Arjuna-Arjuna lain, karena Pemkab sudahmengusahakan sekitar 80 SD dan rencana100 SMPdan SMA/SMK terkoneksi internet.

Sebanyak 56 kantor pemerintahan(kecamatan, kelurahan dan Desa) yangterkoneksi, dan masyarakat bisa mengaksesdari tempat tersebut. Semua gratis, hanyasekedar minta ijin akses. Bahkan Nuko yakininternet dapat menghidupkan perekono-mian Jembrana. Perdagangan tidak lagiterbatas waktu, tempat dan ruang.

Kepulangan komunika berbekal oleh-oleh beberapa list blog teman-teman diJembrana. Tersirat kepuasan bloggerJembrana atas peran pemerintah daerahyang membuka wawasan mereka didunialuar.

Internet telah membuka kasanah ilmubaru mereka, tinggal pemerintah daerahharus berupaya agar masyarakat ikutberperan serta aktif memanfaatkan setiappotensi untuk nilai tambah dalam kehidupankeseharian mereka.

([email protected])

Dibandingkan dengan sektorlain, in-dustri telekomunikasitumbuh dengan ce-pat, jauh

lebih cepat dari sektor andalansebelumnya, perbankan dan

transportasi.

Telekomunikasi diyakini merangsangpertumbuhan ekonomi secara signifikan,dan menjadi salah satu faktor keber-hasilan pembangunan suatu bangsa.Bahkan hasil studi International Telecom-munication Union (ITU) menemukanbahwa penambahan fasilitas telekomu-nikasi sebesar 1 persen akan merangsangpertumbuhan ekonomi sampai 3 persen.

Bukti di lapangan sangat mendukunghasil studi ITU tersebut, bagaimana satudaerah langsung tumbuh dengan cepatbegitu saluran telepon masuk.

Hasil industri pertanian, perkebunan,peternakan, perikanan-yang merupakanindustri kawasan pinggiran- langsungterpasarkan dengan sempurna begitu ja-lur telekomunikasi terhubung antarasentra produksi dengan pasar.

Peran telekomunikasi menjadi sangatdominan dalam berbagai aspek kehidupanmasyarakat modern. Berbagai kemu-dahan begitu saja muncul, dan teleko-munikasi menjadi faktor utama lalu lintasinformasi, sementara informasi menjadiunsur penunjang terbesar dalam upayamanusia menguasai dunia. Tanpa bekalinformasi, siapa pun akan gamang meng-

hadapi dunia.

Kombinasikan Kekuatan InternetMenteri Komunikasi dan Informatika

Mohammad Nuh menekankan perlunya tigaC dalam pengembangan masa depan eko-nomi internet di Indonesia, yakni creativity,confidence, dan convergence.

Seusai menghadiri sidang Organization forEconomic Cooperation and Development(OCED) di Korea baru-baru ini, Menteri me-nyatakan, internet telah menjadi kebutuhanmutlak dari sebagian penduduk dunia se-hingga tidak bisa dibayangkan bagaimanakehidupan dunia bila tidak ada internet.

Menkominfo M. Nuh memaparkan, pe-langgan internet di Indonesia baru mencapaitiga puluh juta pelanggan. “Kita harapkanpada akhir 2008 bisa mencapai 50 juta in-ternet subscriber. Tapi, target 50 juta itupunkemungkinan hanya terkonsentrasi di bebe-rapa kota besar,” kata Nuh.

Perluas AksesMenteri menyatakan, pihaknya telah du-

duk bersama dengan Asosiasi PenyelenggaraJasa Internet Indonesia (APJII) gunamembahas percepatan penetrasi internet ditanah air. “Terutama agar internet sampaike desa-desa dan pelosok nusantara,” kataMenkominfo.

Menkominfo memaparkan, pada rang-kaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-63Tahun, Agustus mendatang, pemerintahakan menggelar ¬video conference denganbeberapa pulau yang ada di titik terluar dan

Oleh-Oleh Menteri dari KoreaTiga C untuk Masa Depan Ekonomi Internet

belum tersentuh akses informasi.Dalam pengembangan ekonomi inter-

net, creativity menjadi hal yang palingfundamental dalam upaya mengembang-kan dunia internet ke depan. Karena itu,sektor ini juga menjadi bagian yang kinidikembangkan oleh Departemen Perda-gangan di bawah program ekonomi kreatif.

C kedua yakni confidence atau buildingconfidence. Ini mengingat internet tidakakan bisa berkembang tanpa keyakinan pu-blik terhadap teknologi informasi. Untuk itu,pemerintah harus bekerjasama memformu-lasikan kebijakan efektif demi meningkat-kan keamanan internet dan infrastrukturinformasi lainnya.

”Termasuk melawan perangkat lunakperusak yang dikenal sebagai malware. Ju-ga bagaimana melindungi dan mengelolaidentitas digital,” kata M. Nuh.

C ketiga berkaitan dengan perkembang-an ke depan, convergence. Menkominfomenjelaskan, dengan internet, kita men-dapat benefiting from convergence.

Ini karena data, video, dan suara yangdulu terpisah, sekarang makin konvergenke arah platform tinggal berdasarkanprotokol internet. ”Ke depan ini akan meng-hasilkan layanan baru.

Dalam pertemuan itu didiskusikanbeberapa isu penting seperti prinsip-prinsipperalihan ke arah konvergensi dan jaringankecepatan tinggi, sementara tetapmenjaga kompetisi yang sehat di kalanganoperator,” kata M. Nuh.

(media center)


Koperasi, Bukan “Kuperasi”Koperasi, Bukan “Kuperasi”Koperasi, Bukan “Kuperasi”Koperasi, Bukan “Kuperasi”Koperasi, Bukan “Kuperasi”Koperasi, Bukan “Kuperasi”Koperasi, Bukan “Kuperasi”Koperasi, Bukan “Kuperasi”Koperasi, Bukan “Kuperasi”Koperasi, Bukan “Kuperasi”PEREKONOMIAN

Setiap tanggal muda, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) salahsatu dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau di

Pekanbaru selalu dipadati pengunjung. Puluhan pegawaiberjubel untuk melakukan berbagai transaksi: menabung,

meminjam uang, menyicil pinjaman, mengkredit barang, danaktivitas lain yang terkait dengan kredit dan simpan-pinjam.

Sebuah bukti bahwa koperasi telah menjadi bagian takterpisahkan dari siklus perekonomian rumah tangga PNS.

Menurut Yusma (47), salah seorang pe-gawai di Riau, nyaris tak ada PNS yang tidakmemiliki pinjaman di koperasi. Hal ini tak lepasdari berbagai kemudahan yang ditawarkankoperasi, di antaranya gampangnya persya-ratan, bunga yang rendah dan tenor cicilanyang lentur. “Pokoknya, dibanding pinjam dibank, pinjam di koperasi jauh lebih mudah,”katanya.

Salah satu kemudahan yang membuatpara pegawai ‘ketagihan’ meminjam uang diKPN adalah agunan pinjaman yang cukupmenggunakan SK PNS dan cicilan yang lang-sung dipotongkan dari gaji bulanan. “Kita cu-kup setor SK, dan saat itu juga uang pinjam-an bisa langsung dibawa pulang. Kita juga ti-dak perlu pusing tentang cara mencicilnya,karena secara otomatis bendaharawan gajiakan memotong gaji sesuai dengan pinjamankita,” ujar Ujang (42), pegawai yang bertugassebagai pengemudi di lingkungan PemprovRiau.

Ujang mengaku sudah memperpanjangpinjaman di koperasi dengan agunan SK-nya(istilah populer di Riau, SK-nya “disekolahkan”)berkali-kali untuk membiayai pendidikan ke-tiga puteranya.

“SK saya sudah ‘sekolah’ hingga S-3 (mak-sudnya diperpanjang tiga kali--Red). Namunsaya tidak merasa rugi, karena bunga pinjam-an dikembalikan ke peminjam dalam bentukSHU (sisa hasil usaha—Red). Makin banyakhutangnya, makin banyak pula SHU yangdidapat. Pokoknya koperasi bukan dengan‘kuperasi’, tidak ada pemerasan di sini, semuapendapatan untuk kesejahteraan anggota-nya,” imbuhnya.

Sementara Rusdi (48), juga PNS, sangatbersyukur terhadap keberadaan koperasi dilingkungan pemprov, yang menurutnya bisamenjadi “dewa penolong” saat kesulitan eko-nomi membelit keluarganya. “Tanpa koperasi,saya mungkin belum bisa bikin rumah dan bi-

aya sekolah anak-anak saya mungkin terham-bat,” urai lelaki yang pernah meminjam uangdi KPN Rp 30 juta ini.

Contoh yang dikemukakan di atas seti-daknya bisa menepis anggapan bahwa ko-perasi tidak berperan signifikan dalam pere-konomian Indonesia, seperti yang seringterdengar dalam berbagai wacana selamaini. Bukti menunjukkan, di tingkat mikro, lem-baga ekonomi berasas kekeluargaan ini ter-nyata mampu menunjukkan perannya seba-gai tulang punggung ekonomi rakyat.

Jangan Sepelekan Peran KoperasiPakar ekonomi Universitas Gadjah Mada,

Dawam Rahardjo, suatu ketika pernah me-nyatakan, secara politis koperasi mempunyaikedudukan yang cukup kuat karena berdasarpada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat(1) yang menyebutkan bahwa perekonomiandisusun sebagai usaha bersama berdasar atasasas kekeluargaan.

Dalam wacana sistem ekonomi dunia, ko-perasi disebut juga sebagai the third way,atau "jalan ketiga", istilah yang akhir-akhir inidipopulerkan oleh Anthony Giddens, yaitusebagai "jalan tengah" antara kapitalisme dansosialisme.

Sistem koperasi mentransformasikan sis-tem ekonomi kapitalis yang tidak ramah ter-hadap pelaku ekonomi kecil, menjadi sistemyang lebih bersandar kepada kerja sama ataukoperasi, tanpa menghancurkan pasar yangkompetitif itu sendiri.

Tentang peran koperasi Indonesia, DrNoer Soetrisno dari Kementerian Koperasidan UKM menyatakan, kendati pertumbuh-annya tidak secemerlang sejarah koperasi diBarat, namun koperasi Indonesia ternyatamampu menyumbang sepertiga pasar kreditmikro di tanah air yang sangat dibutuhkanmasyarakat luas.

Bahkan koperasi masih mampu menjang-

kau pelayanan kepada lebih dari 11 juta na-sabah, jauh diatas kemampuan kepiawaianperbankan yang megah sekalipun. Namundemikian karakter koperasi Indonesia yangkecil-kecil dan tidak bersatu dalam suatu sis-tem koperasi menjadikannya tidak terlihatperannya yang begitu nyata.

Noer menyatakan, secara konseptual ko-perasi akan berperan maksimal jika mampuberjalan sesuai jati dirinya sebagai organisasiotonom yang diawasi anggotanya dan ber-pegang teguh pada nilai dan prinsip koperasi.Potensi koperasi dapat diwujudkan semak-simal mungkin hanya bila kekhususan koperasidihormati dalam peraturan perundangan ser-ta diakui keberadaan dan aktivitasnya.

Ia melihat, koperasi dapat hidup sepertilayaknya perusahaan lainnya bila terjadi "fairplaying field". Oleh karena itu, pemerintahharus memberikan aturan main yang jelas,tetapi koperasi tetap diberikan kesempatanuntuk mengatur dirinya sendiri dalam ling-kungan mereka (self-regulation). Bantuanpengembangan dibutuhkan bagi pertum-buhan koperasi, namun akan lebih efektif biladipandang sebagai kemitraan dengan men-junjung tinggi hakikat koperasi dan diseleng-garakan dalam kerangka jaringan.

Potensi Besar, Belum ManunggalPotensi pengembangan koperasi di Indo-

nesia sejatinya sangat besar. Berbagai orga-nisasi baik itu organisasi masyarakat, sosial,keagamaan, dan politik, ternyata bisa me-ngembangkan koperasi sendiri-sendiri. Ko-perasi juga bisa dibentuk berdasarkan kelom-pok pekerjaan misalnya koperasi petani,pengrajin, pedagang, nelayan, pegawai, kar-yawan. KPN di Riau yang menjadi pembukatulisan ini adalah contoh nyata bagaimanapegawai negeri membentuk koperasi untukmemakmurkan anggotanya, dan terbuktisukses.

Selain itu, kelompok-kelompok masyara-kat secara independen juga banyak men-dirikan koperasi, baik yang khusus mena-ngani satu usaha tertentu maupun yang ber-bentuk koperasi serba usaha (KSU).

Maraknya bank perkreditan rakyat (BPR)dan lembaga keuangan syariah seperti baitulmal wa tamwil (BMT)—yang pada dasarnyaadalah koperasi simpan pinjam dan koperasiserba usaha—di tingkat kabupaten, keca-matan bahkan desa, merupakan bukti bahwakoperasi mampu berkembang hingga tingkatakar rumput sekalipun.

Sayang, masih banyak koperasi di Indo-nesia yang bekerja sendiri-sendiri alias belummau bekerjasama membentuk konsorsiumdengan koperasi lain. Sadwara, direktur BMT“Al-Amin” di Kec Garung, Kab Wonosobo,Jawa Tengah, menyatakan ego sektoral dikalangan masyarakat koperasi membuat lem-baga ini sulit tumbuh sebagai kekuatan besardalam konstelasi ekonomi nasional. “Kalau di-hitung, jumlah koperasi di Indonesia luar biasabanyak. Tapi karena masing-masing bekerjasendiri-sendiri, akhirnya kalah dengan lem-baga keuangan non-koperasi yang jumlahnyasedikit,” ujar lajang berjilbab ini.

Ditambahkan Sadwara, beberapa kope-rasi memang sudah memiliki induk koperasi,pusat koperasi atau koperasi primer, akan te-tapi kebanyakan koperasi di tingkat kabu-paten/kota masih belum memiliki lembaga se-macam itu. “Padahal induk koperasi, koperasiprimer, pusat koperasi memiliki peran besar,terutama dalam membantu permodalan ko-perasi yang ada di daerah agar bisa terustumbuh dan berkembang.”

Sadwara membayangkan, jika ego sek-toral di kalangan koperasi bisa dihapus dankoperasi di seluruh Indonesia bisa bersatu-padu membentuk sebuah sistem jaringanberskala nasional, maka dipastikan akan mun-cul sebuah kekuatan ekonomi raksasa yangbisa menjadi motor penggerak ekonomibangsa.

“Saya yakin jaringan sistem koperasi na-sional bisa mengalahkan ekonomi monopo-listik yang dibawa madzab neoliberal. Tapi yaitu tadi, problema utamanya justru koperasidi Indonesia tak bisa bersatu.”

Ibaratnya, koperasi adalah lidi-lidi yangbertebaran, butuh prakarsa agar lidi-lidi ter-sebut berkumpul dalam satu ikatan menjadisapu lidi yang kuat. Tanggungjawab siapa?

([email protected]).

Sejak 1998, pemerintah Indonesiabelum dapat meningkatkan pembangun-an ruas jalan tol. Menteri Pekerjaan Umum(PU) Djoko Kirmanto sangat kecewa ataslambatnya pembangunan proyek infra-struktur tersebut. Meski perjanjian pem-bangunan jalan tol (PPJT) sudah ditanda-tangani untuk 15 ruas jalan tol atau se-panjang 612 km, realisasinya belumsampai separo.

Saat ini, jalan tol yang dimiliki Indonesiabaru sekitar 600 km. Bila dibandingkanTiongkok, mereka mampu membangunjalan tol 3.000 km/tahun. Demikian pula,Malaysia yang baru memulai pembangunanjalan tol sudah menyelesaikan 3.000 km.

Untuk itulah Djoko Kirmanto memintapercepatan pembangunan Jalan TolTransJawa, terutama pada sektor tengah.Di sektor itu, PT Jasa Marga Tbk mempu-nyai kewajiban untuk membangun ruasjalan tol Semarang-Solo sepanjang 75kilometer. ”Untuk bagian barat dan timurdari Tol Trans-Jawa, pembebasan lahannyaterus berlangsung,” kata Djoko, Minggu(29/6) di Jakarta.

Banyak KendalaPersoalannya memang kompleks, se-

ringkali masyarakat Indonesia berang-

Percepatan Pembangunan Jalan Tolgapan bahwa jalan tol tersebut adalah pro-yek investor. Sehingga, dalam pembebasantanah, mereka meminta ganti rugi di luar ke-wajaran. Padahal, jalan tersebut adalah m-ilik pemerintah sebagai sarana publik. Investorhanya membantu pemerintah.

Selain itu, berkaitan dengan masalah ta-nah ada juga problem waktu pembebasan,serta status kepemilikan yang sampai saatini masih menjadi kendala dalam pengem-bangan jalan tol.

Pengamat ekonomi Aviliani menjelaskan,upaya pemerintah dalam mengundanginvestasi jalan tol masih akan sangat berat.Meski pemerintah sudah menjanjikan ber-bagai insentif, beberapa permasalahan dalamhal investasi belum terpecahkan. Diantaranya, sulit dan bertele-telenya prosesperizinan. "Walaupun saat ini sudah adaInpres No 3 Tahun 2006, implementasinyabelum berjalan," ungkapnya.

Butuh Kerjasama DaerahTak urung, Mendagri Mardiyanto pun di-

minta Menteri PU Djoko Kirmanto ikut mem-bantu menyukseskan pembangunan jalan toldengan mengingatkan pemda-pemda yangtidak kooperatif. "Di beberapa daerah,pemerintah setempat kurang kooperatif dantidak berkoordinasi dengan baik. Bahkan ada

yang menetapkan nilai jual objek pajak(NJOP) tidak sesuai standar. Karena itu kitaminta mendagri bisa membantu," kataDjoko.

Menurut Aviliani, masih banyak hal yangperlu dipecahkan bersama oleh pemerintahpusat dan pemerintah daerah. Diantaranya, perlunya koordinasi mengenaiinfrastruktur penghubung antara jalan toldengan jalan-jalan di daerah, sehingga bisamemunculkan benefit yang lebih jelas bagipemerintah pusat dan daerah. Janganjustru pembangunan itu membuatkemacetan bagi daerah-daerah tertentu.

Mendagri Mardiyanto pun mengatakansiap membantu untuk menyukseskanpembangunan infrastruktur tersebut. Diaberjanji akan berkomunikasi intensif denganpemda-pemda yang wilayahnya terkenapembangunan jalan tol. "Kalau daerahmain-main dengan program ini, kami sudahantisipasi. Ini supaya pejabat tidak macam-macam. Kalau pejabat main-main denganproyek ini, apalagi untuk kelanjutanjabatannya seperti bermain NJOP, akan adatindakan tegas," kata Mardiyanto.

Djoko mengatakan, jika pembangunanjalan tol berjalan lancar sesuai denganrencana, maka berdampak baik secaraekonomi terhadap wilayah-wilayah yangdilalui jalan tol.


KESRA

Ratusan ibu-ibu berunjuk rasa di depankantor Departemen Pendidikan Nasional(Depdiknas) beberapa waktu lalu,menuntut buku-buku gratis untuk anak-anaknya.

Setiap kali, memasuki tahun ajaran baru,orang tua selain dipusingkan dengankebutuhan sehari-hari juga harus memikirkanbiaya pendidikan.

Kebijakan tiap tahun ganti buku bagisebagian besar orang tua akan menambahbeban ekonomi. Bayangkan pengeluaranorangtua di Jakarta hanya untuk membelibuku pelajaran SD mencapai Rp 346.000."Saya harus bayar uang kontan Rp 320.000untuk beli buku. Kalau tak dibayar di muka,sekolah keberatan memesankan buku untukanak saya kepada penerbit," kata Laksmi,orangtua siswa di SD Cipondoh, KotaTangerang.

Unjuk rasa massa yang tergabung dalamKelompok Independent untuk AdvokasiBuku (KITAB) kin telah menemukanjawabannya. Buku gratis!

Puluhan buku teks SD, SMP, dan SMA/SMK yang dibeli hak ciptanya olehDepartemen Pendidikan Nasional sudah adadi internet. Buku digital ini dapat dibaca dandiunduh secara gratis agar siswa dan sekolahpunya pilihan untuk memakai buku tekspelajaran yang terjangkau harga danterjamin kualitasnya.

Rencananya pada Agustus nanti akanditingkatkan menjadi 295 judul buku

elektronik agar bisa diunduh oleh siapa punyang memerlukan buku tersebut.

Ini sungguh sebuah solusi bagi orang tuasiswa yang selalu kerepotan harusmenyiapkan dana untuk beli buku. Cara inimemang harus juga mengeluarkan biaya,tapi tak sebesar membeli buku yangdikeluarkan secara berlomba-loba olehpenerbit.

Hitungannya begini, jika mengunduhsebuah buku yang bandwidth-nya rata-rata4-6 mega byte, si siswa hanya keluar uangkisaran Rp 4.000-Rp 6.000 di warnet untuksebuah buku. Bandingkan jika membeli ditoko buku, harganya bisa mencapai Rp20.000-Rp 40.000, bahkan bisa lebih mahal.Asumsi tersebut jika koneksi interenet diwarnet tersebut berjalan normal.

Itu baru satu buku. Jika satu jam sewainternet di warnet bisa mengunduh beberapabuku alangkah murahnya buku-buku yangdisediakan Depdiknas. Memang tidak gratissama sekali tapi ini relatif sangat murah kalaukita melihat harga kertas yang terusmerangkak naik.

Kualitas TerjaminBuku-buku teks pelajaran yang sudah

lolos penilaian Badan Standar NasionalPendidikan dan dibeli hak ciptanya olehpemerintah.

Bahkan Dinas Pendidikan (Disdik) SumatraBarat mengimbau siswa di daerah itu untukmemanfaatkan program buku gratis yang

ditawarkan oleh Departemen PendidikanNasional (Depdiknas) melalui situs internet,guna menekan pengeluaran orang tua siswadalam membeli buku pelajaran.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar,Burhasman Bur, di Padang, Jumat,mengatakan, buku pelajaran gratis tersebuttersedia untuk tingkat sekolah dasar hinggasekolah menengah.

"Saat ini ada sekitar 49 jilid buku yangdibeli hak ciptanya dan dari jumlah itu ada37 judul buku yang sudah dapat di-downloadsecara gratis," jelasnya.

Kendati pada siswa juga dapat melakukankerjasama dalam men-donwload buku-bukuitu, selanjutnya difotokopi untuk lebihmenghemat pengeluaran.

Hal itu diperbolehkan, kata dia, karenabuku-buku itu sudah dibeli hak ciptanya daripenulisnya oleh Depdiknas sehingga bebasdiperbanyak melalui fotokopi.

Dilema Buku ElektronikNamun sayang, buku-buku itu hanya bisa

dinikmati para siswa yang berada di kota yangtelah memiliki akses internet lancar. Bagisiswa-siwa yang berada di pedalamanterpaksa harus menunggu masuknya koneksiinternet. Atau pun kalau ada mereka harusrela bepergian jauh untuk mendapatkanbuku tersebut.

Sebagai ilustrasi terjadi di Kabupaten

Barito Utara, Kalimantan Tengah. Di sanainternet hanya dapat diakses di sekitar MuaraTeweh yang merupakan ibu kota kabupatentersebut. Terutama bagi warga pedalamanyang rata-rata jaraknya dari Muara Tawehmencapai 125 kilometer.

Depdiknas memang tengah mencari solusiuntuk mengeliminir kendala tersebut. Minimalpada 2 Agutus, saat peluncuran bukuelektronik tersebut diresmikan semua siswa--idealnya di seluruh Indonesia-- bisamerasakan buku gratisan tersebut.

Sayangnya lagi, buku-buku tersebut tidakdiwajibkan untuk dipakai di tiap sekolah.Artinya, meski ada buku gratis dari Depdiknas,para siswa harus tetap membeli buku yangdiperlukan. Kenyatannya pada musim ajaranbaru tahun ini, para orang tua masihmemadati toko-toko buku, dan bursa bukumurah seperti di Palasari Bandung.

Menurut Kepala Pusat TeknologiKomunikasi Departemen Pendidikan Nasional,Lilik Gani, peluncuran program ini memangakan menimbulkan tarik menarik denganpihak pihak yang ingin berjualan bukupelajaran ke sekolah.

Tapi pemerintah berharap setelahprogram ini berjalan para orangtua bisamenyadari kalau buku bermutu juga bisadidapatkan secara gratis. Dan, bertanya padasekolah agar anak-anaknya bisamenggunakan buku-buku tersebut. (m)

Buku Gratis Bisa DiunduhSetelah beberapa waktu lalu sempat beredar kabar bahwa Depdiknas

akan menyediakan buku gratis untuk jenjang pendidikan SD - SMA/ SMK,saat ini situs untuk download buku gratis tersebut (yang disebut juga

sebagai BSE/ Buku Sekolah Elektronik) telah tersedia dihttp://bse.depdiknas.go.id.

Pengakses bisa mendownload buku-buku pelajaran dari berbagai matapelajaran. Sampai saat ini ada sekitar 48 judul dengan rincian 20 judul

buku SD, 14 judul buku SMP, 6 judul buku SMK, dan 8 judul buku SMK.

Kabupaten Morowali, SulawesiTengah merupakan hasil pemekaran

Kabupaten Poso berdasarkanUndang- Undang No. 51 Tahun 1999.Kurang lebih tujuh tahun Kabupaten

Morowali disibukkan dengan tarikmenariknya ibu kota antara

Kolonodale dan Bungku.

Pada awal Juni 2008, SKOP - Serikat Ko-lumnis Palu - melakukan kegiatan press tourke Kabupaten Morowali. Kali ini, dengan limaorang kolumnis senior Palu. H. Nungci HA,MS Kama, Hardi Siku dari RRI Palu, SoeriaLasni, dan penulis sendiri.

Senin 2 Juni, peserta press tour diterimaBupati Morowali, Drs. Anwar Abd. Hafid diruang kerjanya yang sederhana namun sejuk.Bupati ini baru memangku jabatannya sejakakhir 2007.

Meski terbilang muda usia, tapi kematang-annya dalam mengelola pemerintahan dapatdikatakan bisa bersaing. Pasalnya pengalamanmenjadi kades, camat, Asisten I Pemerin-tahan Kabupaten sampai kini menjadi BupatiMorowali.

Tekad Lumbung PadiAnwar Hafid bertekad tahun 2012 men-

jadikan daerahnya lumbung pangan bagiSulawesi Tengah. "Maksudnya lumbung pa-ngan dari segala sektor tidak saja beras.tapiuntuk setiap kecamatan akan dikembangkanlumbung pangan sesuai dengan potensinya,"jelasnya.

Ia memberi contoh;saat ini di KecamatanBungku Selatan dan Ke-pulauan Menui sedang di-kembangkan budi dayarumput laut dan potensiperikanan lainnya. Kawas-an Bungku Selatan danKepulauan Menui memang berhadapanlangsung dengan laut banda.

"Sedang untuk kecamatan lainnya yangmemiliki lahan cukup luas seperti di kecamatanBahodopi, Mori Atas, Petasia dan Pita Pondadikembangkan untuk sektor pertanian khu-susnya padi dengan perluasan sawah," ung-kap Anwar.

Kembangkan Semua PotensiTahun ini Pemkab Morowali telah meng-

alokasikan dana untuk perluasan sawah barusekitar 300 ha. "Kita juga bangun saranairigasi, penyediaan bibit unggul serta pupukyang pada gilirannya akan meningkatkanproduksi yang muaranya masyarakat petaniakan sejahtera," ungkap Anwar.

Sektor perkebunan pun tak ketinggalan.Hasil perkebunan lainnya berupa kakaotersebar hampir di seluruh kecamatan denganluas areal kurang lebih 16.245.000 ha.

Selain itu jenis perkebunan lain sepertikelapa dalam, kopi cengkih,jambu mete,pala,vanili, sagu dan gula aren juga ada.

Sektor peternakan juga cukup men-janjikan karena tersedianya lahan yang cukupluas untuk areal ternak. Saat ini jenis ternakseperti sapi, kerbau dan jenis ternak lain

populasinya terus meningkat dari tahun ketahun dan diperkirakan rata rata sekitar10persen setiap tahun terjadi peningkatan

"Potensi –potensi ini perlu mendapatkanperhatian serius dari Pemda Morowali." kataAnwar dengan mimik yang serius. Termasuksektor pertambangan yang terdapat sekitardelapan jenis tambang andalan yaitu minyakbumi, gas alam, nikel, chromite, marmer, batubara, biji besi dan tambang Galian C.

Dari berbagai jenis tambang ini nikelmerupakan jenis tambang yang memilikipotensi terbesar, serta tersebar diKecamatan Bahodopi, Petasia, dan BungkuSelatan.

"Secara umum potensi sumber dayaalam di morowali sangat menjanjikan bagipara investor yang ingin menanamkanmodalnya di Kabupaten Morowali," tawarbupati yang berusia 39 tahun ini.

Namun demikian, Anwar menyadari limatahun ke depan apa yang bisa diperbuatnyatidak mungkin menjangkau semua hal."Setidaknya saya ingin meletakkan dasardalam proses pembangunn Morowali kedepan yang lebih baik," ungkapnyamerendah.

Cerdaskan MasyarakatTak ketinggal di sektor pendidikan juga

dipacu untuk mencerdaskan masyarakat,"Kami telah mencanangkan wajib belajar duabelas tahun dan ini gratis bagi masyarakat,"jelas Anwar.

Kabupaten Morowali pada tahunAnggaran 2009 mengalokasikan sekitar 25persen dari APBD untuk bidang pendidikan.

"Ini komitmen yang harus dilakukan agarbenar- benar masyarakat dapat menikmatipendidikan gratis, sehingga ke depannyakualitas sumber daya manusia di Morowali bisabersaing dengan daerah lainnya," harapAnwar.

Selain program itu, Anwar juga berharappemerintah pusat juga memperhatikan tigaaspek yaitu pembangunan infrastrukturtransportasi, penyediaan energi listrik, danmasalah ketenakerjaan. "Untuk InpresPercepatan Pembangunan Sulawesi Tengahkami telah mengusulkan kepada Gubernur(Sulawesi Tengah, red) untukmemprioritaskan ketiga hal tersebut.

Supardi Ibrahim

2012, Morowali Kabupaten Lumbung PanganCATATAN KORESPONDEN


Setelah melalui sembilan tahun proses pembahasan,akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Keter-bukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun2008 ini disahkan lewat Rapat Paripurna DPR, 3 April lalu.Dalam sejarahnya, RUU KIP diusulkan ke DPR sejak 1999dan baru dibahas 27 Agustus 2005.

Dalam tataran global hingga 2008 tercatat 75 negaradi dunia sudah memiliki Undang-undang yang berkaitandengan keterbukaan informasi. Di Asia tercatat Jepang ,Korea Selatan, India dan Thailand (sebelum kudeta) yangtelah memiliki UU keterbukaan informasi dan sejenisnya.Menurut laporan Freedom of Information Center, Inggris,

rah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Tonggak BaruMohammad Nuh mengatakan, pengesahaan RUU Keter-

bukaan Informasi Publik (KIP) menjadi UU merupakan sebuahtonggak baru di bidang keterbukaan informasi publik di Indo-nesia, dan menuntut semua elemen bangsa untuk melaku-kan transparansi.

Menteri Kominfo juga menjelaskan, sebuah Undang-un-dang tidak hanya dilihat dari bagusnya isi yang ada di dalambab dan pasal-pasal, melainkan ada pada kemampuan untukmengimplementasikan dalam masyarakat. "Agar bisa diimple-

yang berkala dan jenis informasi serta-merta, yakni yang me-nyangkut kepentingan publik yang sifatnya harus segera dike-tahui khalayak ramai.

Menurut hemat Suprawoto, pengelolaan informasi publikmerupakan langkah untuk mewujudkan sistem pemerintahanyang baik di Indonesia serta bagian terpenting dalam upaya me-wujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam undang-undangmengenai keterbukaan informasi publik.

“Perencanaan mengenai informasi publik sebenarnya telahada sejak zaman Deppen, yakni sekitar 1980-an dengan namaPusat Informasi Nasional, namun sayangnya karena keterbatasankemampuan sumber daya manusia dan teknologi pada waktu

terdapat 29 negara lainnya sedang dalam proses pengusulan.Indonesia pun menambah deret panjang negara yang telahmemiliki kerangka hukum keterbukaan informasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuhmengatakan, bahwa Undang-undang ini telah mewadahisemua aspirasi bangsa berkait dengan keterbukaan yangtentu tidak hanya pemerintah saja yang dituntut untukmelakukannya, tapi seluruh lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang anggarannya berasal dari pemerintah ataubantuan luar negeri.

"Yang dimaksud dengan badan publik dalam UU KIP tidakhanya pemerintah, tapi semua badan hukum dan non-badanhukum yang mendapatkan sebagian atau seluruh anggar-annya berasal dari APBN, APBD atau bantuan luar negeri,"kata Menkominfo M.Nuh dalam sambutan pengesahan UUKIP di Jakarta, Kamis (3/4).

Memang, undang-undang ini menyebutkan bahwa badanpublik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ba-dan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara serta, lembaga non-pemerintah ba-ik yang sebagian maupun seluruh dananya bersumber darianggaran dan belanja negara maupun dae-

mentasikan UU ini perlu beberapa perangkat dan persiapan,karena itulah pemerintah dan DPR menyepakati bahwa UUini baru bisa dilaksanakan setelah dua tahun diundangkan,"katanya.

Lindungi Hak Asasi dan Wujud DemokratisasiKepala Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi

dan Informatika Dr. Suprawoto MSi menegaskan bahwa eksis-tensi regulasi tentang keterbukaan informasi publik dapatmendorong masyarakat lebih demokratis. Menurut Suprawo-to, keterbukaan informasi publik diperlukan untuk memenuhihak atas informasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia(human rights). "Selain itu juga dalam rangka mewujudkanpemerintahan yang terbuka sekaligus melibatkan masyara-kat secara lebih berkualitas," jelas Suprawoto.

Bahkan, lanjutnya, UU KIP ini juga dapat mendorongakselerasi pemberantasan KKN dan demokratisasi. Pasalnya,ke depan setiap lembaga publik wajib meyimpan, mendoku-mentasikan dan menyediakan informasi publik yang beradadi bawah penguasaannya secara utuh dalam kondisi yangbaik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara se-

derhana.“Masyarakat nanti jika meminta

informasi bisa dilayani dengan cepat,tepat waktu, biaya ringan dan sese-derhana mungkin. Nanti jika ada ba-dan publik yang tidak dapat melak-sanakan tugasnya dengan baik, ma-ka akan dikenakan sanksi. Semua in-formasi yang ditanyakan masyarakatharus dapat dijawab dengan baikdan benar, tidak boleh ditutup-tu-tupi lagi,” ujarnya.

Terkait dengan pengelolaan in-formasi publik, ada tiga jenis infor-masi yang harus disediakan oleh ba-dan atau lembaga tersebut, di-antaranya, jenis informasi yang di-sediakan setiap saat, jenis informasi

itu, maka ide yang bagus tersebut tidak dapat terwujud sebagaimanamestinya,” kata Suprawoto.

Jalan Berliku Keterbukaan InformasiUndang-undang yang merupakan inisiatif dari DPR tersebut

sebelumnya bernama Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP)dan sempat diubah menjadi Kebebasan Informasi Publik, yang kemudianberubah nama menjadi RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keputusan mengubah nama itu diambil dalam rapat jelang akhirMei tahun 2007. "Perubahan nama itu disepakati karena kebebasanti-dak ditemukan dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menjadi inspirasiRUU tersebut," jelas Andreas Pareira, anggota panja dari Fraksi PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pernah meminta agar pem-berlakuan UU KMIP terlebih dahulu melalui masa peralihan selama limatahun, selain mengusulkan perubahan nama RUU KMIP menjadi RUUtentang Hak Warga Negara untuk Memperoleh Informasi. Di tengahperdebatan yang cukup sengit, tiba-tiba pemerintah mengusulkannama UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Akhirnya usulan terakhiritu yang disepakati," papar Pareira.

Pareira menuturkan bahwa, perubahan nama itu akan memunculkansejumlah konsekuensi. Misalnya, selain UU itu akan terkesan lebih mo-derat, juga menyebabkan perubahan dalam sejumlah definisi, antaralain tentang informasi publik.

Namun, Agus Sudibyo dari Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologimenuturkan, perubahan nama itu dapat berdampak luas. Sebab, katakebebasan bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan keterbukaan. "Ke-bebasan dalam KMIP mengandung pengakuan adanya hak bagi rakyatuntuk memperoleh informasi dan kewajiban bagi negara untuk meme-nuhinya. Penekanan pada hak ini yang mungkin hilang dalam istilahketerbukaan," ujar dia.

"Pisau Bermata Dua"Memang Undang-undang ini tidak dapat menyenangkan semua

pihak. Agus Sudibyo, yang tergabung dalam Koalisi untuk KebebasanInformasi, juga menilai ada yang janggal dalam aturan sanksi pidana.“Sanksi terhadap badan publik yang tak memberi informasi sih oke.Tapi kalau berlaku juga bagi masyarakat pengguna informasi, janggal,”kata Agus.

“Informasi adalah kebutuhan dasar,” kataPaulus Widiyanto, mantan Ketua Panitia Khusus

dalam pembahasan RUU tentang KeterbukaanInformasi Publik. Memang tanpa informasi

kehidupan manusia masa kini seolah taklengkap. Oleh karena itu, semua orang sepakat

pentingnya keterbukaan informasi bagi publik.Itu artinya rakyat dapat bebas mengakses

berbagai informasi berkaitan dengan kebijakanpublik yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, praktik di lapangan tentu masihmembutuhkan keseriusan semua pihak.

Persoalannya memang bukan sekadar undang-undang,yang paling mendasar adalah apakah peraturan tentangketerbukaan informasi itu implementatif atau tidak ketikasudah berhadapan dengan masyarakat pengguna informasi.Belum lagi soal sarana dan prasarana penyediaan informasi,dan sumber daya manusia yang mengelola informasi itusendiri.

Cermin Perda TransparansiBisa dilihat dalam peraturan daerah (perda) transparansi

yang diterbitkan beberapa daerah. Misalnya Perda KotaGorontalo No. 3 Tahun 2002, Perda Kabupaten Solok No.5 Tahun 2004, dan Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 4

Tahun 2005. Ketiga Perda inimengatur tentang transparansipenyelenggaraan pemerintahan.

Kajian yang dilakukan ISAI danWorld Bank Institute (WBI)menemukan fakta bahwa perda-perda semacam itu hanya sampaipada wacana, belum pada tataranimplementatif.

Ahmad Faisol, Koordinator Pro-gram Advokasi Media ISAI, me-ngatakan bahwa hasil riset ISAIbersama WBI terhadap imple-mentasi Perda Transparansi Solok,Gorontalo, dan Kalimantan Baratmenunjukan indikasi ketidaksiap-an infrastruktur dan masyarakat

untuk mengakses informasi publik.Kalaupun ada keinginan masyarakat untuk mengakses informasi,

infrastrukturnya kurang tersedia. “Ketidaksiapan tersebut meng-akibatkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi publik”ujarnya.

ISAI dan WBI juga menemukan fakta tentang kurangnyasosialisasi aturan transparansi, sehingga pengetahuan masyarakatsangat minim, termasuk mengenai prosedur mengakses informasipublik.

Dari ketiga daerah yang telah mengusung Komisi Transparansi(KT) dalam muatan pasalnya, ternyata hanya Gorontalo yang su-dah membentuk dan memanfaatkan eksistensi Komisi. Namun, disana antusiasme masyarakat mendapatkan informasi dari lembagaKT masih begitu rendah. “Kebanyakan dari mereka yang meng-akses informasi dari KT adalah kalangan jurnalis, LSM, dan akademisi”jelas Faisol.

Kepala Bidang pada Badan Komunikasi, Informasi dan KearsipanDaerah Kalimantan Barat, Sukaliman, dan Asisten PemerintahanKabupaten Solok Bustamar menanggapi serius kajian ISAI danWBI. Mereka mengatakan memang perda transparansi di daerahmereka belum diupayakan secara maksimal, sehingga masih terbukakritik dan rekomendasi bagi implementasi Perda tersebut.

Pemahaman setiap aparat pelaksana memang perlu dielaborasisebab kultur yang kuat sangat menjadi benang merah di birokrasiIndonesia. Kultur yang berhubungan dengan ketertutupan dikalangan-kalangan badan publik, khususnya dalam menjalankanperubahan paradigma ke arah penyelenggaraan negara yangterbuka, transparan, dan akuntabel. Dan ini menjadi tugas kitabersama!

(m)


Menurut Agus, dari 75 negara yang punya Freedom of InformationAct –undang-undang semacam ini, hanya Indonesia yang menerapkansanksi bagi si pengguna. “Apalagi beratnya sanksi itu setara dengansanksi bagi badan publik yang menutup informasinya”.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI)Abdul Manan, menilai UU KIP ini justru bisa mengancam kebebasanpers. Padahal, harusnya beleid ini memayungi kebebasan publik mengak-ses informasi seluas-luasnya dari badan publik.

Hal senada diungkap Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pertahanan-Keamanan dan Perdamaian (Insitute for Defence Security and PeaceStudies, IDSPS) Mufti Makarim. Menurut Mufti, wet ini malah mengan-cam tiga golongan. Pertama, media dan jurnalis. Kedua, para peneliti,khususnya bidang hankam. Dan ketiga, masyarakat pada umumnyayang berhak memperoleh informasi publik.

Ketiganya sepakat bahwa UU KIP sudah seharusnya memukul palupidana bagi lembaga publik yang tidak mau berbagi informasi kepadamasyarakat. Namun, mereka menyayangkan adanya klausul sanksi bagimasyarakat pengguna informasi. Khususnya pengakses informasi yangtergolong rahasia. Padahal, “definisi rahasia masih kabur di sini,” kataManan.

UU KIP pada dasarnya hendak menjunjung tinggi hak asasi manusiaakan informasi. Namun, rupanya, “ketentuan ini juga terlalu besar mema-sukkan isu-isu state sovereignity,” timpal Mufti. Negara, bisa saja me-

mainkan alasan integritas nasional atau ancaman sepa-ratisme. Walhasil, rahasia negara di atas segala-galanya.

Mufti juga menyatakan bahwa Indonesia tidak punyajangka waktu kadaluarsa rahasia negara. Mekanismeperpanjangan kadaluarsa yang hampir habis, apalagi. Pa-dahal, rahasia, menurut Mufti, ada konteksnya. Makanya,jika sudah kadaluwarsa, rahasia negara harusnya sah-sah saja diketahui oleh publik. “Seperti kasus dokumenPentagon di Amerika Serikat yang dikuak oleh Washing-ton Post dan New York Times,” sambungnya.

Waspadai Agenda Kapitalis GlobalKendati keterbukaan informasi publik adalah hal

penting dan strategis, bukan berarti semua informasipenting yang menjadi landasan kehidupan dankeberadaan NKRI bebas diobral kepada semua pihakyang justru jika tidak diatur lebih jauh dapat merugikankepentingan strategis bangsa.

Prof. Ahmad M. Ramli mantan Ketua Tim InterdepRUU KIP mengatakan, sejak RUU itu mulai dibahas kem-bali 5 Juli 2005, pemerintah telah mendukung denganmemberikan daftar inventarisasi masalah (DIM). "Peme-rintah malah mendorong untuk tujuan pemberantasanKKN. Ini tools yang bisa dipakai," ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Badan Pembinaan HukumNasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM ini meng-ingatkan bahwa pelaku kapitalis global juga bekepen-tingan atas semua ini. Jika bangsa ini tidak hati-hati makabangsa ini bisa terperangkap dalam skenario kapitalisglobal.

Ini patut dicermati sebab untuk negara seliberal Ame-rika Serikat pun, menurut Ahmad Ramli, ada sekitar 140peraturan perundang-undangan yang menjaminkerahasiaan informasi negara. "Bahkan institusi sepertikepresidenan, DPR dan parpol dinyatakan tertutup,"katanya.

Persoalannya sampai seberapa jauh informasi yangdapat dibuka dan diakses oleh publik? Secara sederhanadapat dipahami jika jaminan keterbukaan dalammengakses informasi itu memang dikecualikan pada hal-hal yang bersifat rahasia negara, seperti informasi yangjika dibuka dikhawatirkan dapat menghambat prosespenegakan hukum, infomrasi yang dapat merugikanstrategi pertahanan dan keamanan nasional, daninformasi yang dapat mengungkap kerahasiaan pribadi.

Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa RUU itukurang memberikan penjelasan mengenai kerahasiaannegara. Tidak heran jika kehadiran UU KIP harus diiringidengan UU Rahasia Negara.

Empat Tugas PemerintahSejak tanggal diundangkan, bukan berarti UU KIP

akan bisa berlaku dan punya greget. UU KIP mulai

berlaku dua tahun lagi, tahun 2010. Hal itu diambil untukmemberikan waktu bagi pemerintah dalam memper-siapkan pranata dan kelengkapan pelaksana UU ini.Misalnya mendirikan Komisi Informasi, membuat PeraturanPemerintah, petunjuk teknis, serta sosialisasi dan kegiatanlainnya.

Memang, lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik tidak berarti perkara telahselesai. Bab VII UU KIP mengamanatkan pembentukkanKomisi Informasi yang nantinya akan berperan untuk me-netapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publikdan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui me-diasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

Menkominfo M.Nuh mengungkapkan, ada empat per-siapan yang harus dilakukan yaitu pertama penyediaaninfrastruktur hukum baik dalam bentuk peraturan pe-merintah atau peraturan menteri.

Undang-Undang KIP yang terdiri dari 13 bab dan 64pasal, dalam waktu dekat akan dilengkapi dengan 2 (dua)peraturan pemerintah (PP). Diantaranya adalah PPtentang tata cara pembebanan ganti rugi badan publikdan PP tentang jangka waktu informasi yang dikecualikandi tingkat provinsi dan pusat yang akan diberi batas waktupembentukannya paling lambat setahun setelahdiundangkan.

Kedua adanya pembangunan infrastruktur teknis,ketiga` pembangunan infrastruktur kelembagaan sepertipembentukan komisi informasi publik, juga harus adakomitmen yang tinggi baik oleh pemerintah, DPR maupunyudikatif, termasuk perlunya sosialisasi. "Empat persiapanini harus dilakukan secara simultan dan paralel satu denganlainnya, sehingga dalam waktu dua tahun UU KIP memangsudah efektif bisa dijalankan," katanya.

Menkominfo juga mengatakan, selama masa transisipemerintah akan memanfaatkan waktu untuk memben-tuk komisi publik, penyusunan dan penetapan peraturanpemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, dan persiapansarana dana prasarana.

Banyak pihak berharap bahwa kehadiran Undang-undang No 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi diIndonesia memberi angin segar bagi masyarakat untukbebas memperoleh informasi. Sebaliknya, bagi badanpublik merupakan tantangan untuk melayani publik yangbutuh informasi dari mereka.

Dengan UU KIP, badan publik tidak dapat mengelaklagi dari kewajiban untuk mendiseminasikan kebijakan,motif, sekaligus dokumen-dokumen pendukungnya. Jikabadan publik lalai terhadap kewajiban ini, maka dapatdiadukan ke Komisi Informasi untuk diambil tindakan.

Jika masih bandel, pejabat badan publik yangbersangkutan dapat dituntut ke pengadilan dan dikenaisanksi baik pidana maupun denda.

(mth dari berbagai sumber)

Pasal 17Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon

informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohondapat menghambat proses penegakan hukum.Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepad apemohondapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaanintelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapatmembahayakan pertahanan dan keamanan negara.Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohondapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.Informasi yang apabila dibuka dpaat mengungkapkan isi akta otentikyang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiatseseorang.Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapatmengungkapkan rahasia pribadi.Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badanpublik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusanKomisi Informasi atau pengadilan.Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.

Pasal 51Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan

informasi publik secara melawan hukum dipidana denganpidana penjara paling lama satu tahun dan/atau dendapaling banyak Rp5 juta.

Pasal 52Badan publik yang dengan sengaja tidak menye-

diakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkaninformasi publik berupa informasi publik secara berkala,informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-mer-ta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar per-mintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan ke-rugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan palinglama satu haun dan/atau pidana denda paling banyakRp5 juta.

Pasal 53Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan

hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilang-kan dokumen informasi publik dalam bentuk media apapun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitandengan kepentingan umum dipidana dengan pidanapenjara paling pala dua tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp10 juta.

Pasal 54(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

hak mengakses dan/atau memperoleh dan/ataumemberikan informasi yang dikecualikan yang diatur dalamPasal 17 huruf a, d, f, g, h, i, dan j dipidana denganpidana penjara paling lama dua tahun dan pidana dendapaling banyak Rp10 juta.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpahak mengakses dan/atau memperoleh dan/ataumemberikan informasi yang dikecualikan yang diatur dalamPasal 17 huruf c dan e, dipidana dengan pidana penjarapaling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyakRp20 juta.

Pasal 55Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi

publik yang tidak benar dan menyesatkan danmengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana denganpidana penjara paling lama satu tahun dan/atau dendapaling banyak Rp5 juta.

Pasal 56Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam

UU ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam UUlain yang bersifat khusus, yang berlaku dalam UU yanglebih khusus tersebut.


Menyikapi Keterbatasan ListrikMenyikapi Keterbatasan ListrikMenyikapi Keterbatasan ListrikMenyikapi Keterbatasan ListrikMenyikapi Keterbatasan ListrikMenyikapi Keterbatasan ListrikMenyikapi Keterbatasan ListrikMenyikapi Keterbatasan ListrikMenyikapi Keterbatasan ListrikMenyikapi Keterbatasan Listrik

WAWANCARA

Apa sebenarnya yang tengah dihadapiPLN?

Kondisi kelistrikan nasional memang belumaman. Pertumbuhan konsumsi listrik per ta-hun mencapai 7 persen.Sedangkan tambah-an pasokan listrik sangat minim karena tidakadanya proyek pembangkit listrik skala besarsejak krisis ekonomi melanda pada 1997.

Konsumsi listrik dari masyarakat yang ting-gi membuat pembangkit-pembangkit PLNseringkali beroperasi penuh dalam jangkawaktu lama.

Akibatnya, selain rawan kerusakan, pasok-an energi primer berupa BBM juga seringkalilebih cepat habis lebih cepat. Ini juga jadimasalah.

Dalam lima tahun terakhir terjadi keterba-tasan listrik, sementara kapasitas pembangkithanya tumbuh 3,5 persen per tahun. Jikacadangan kapasitas sangat terbatas, makakemungkinan terjadinya pemadaman sangatbesar.

Masih banyak pemadaman artinya?Masih adanya wilayah yang mengalami pe-

madaman bergilir, hal tersebut lebih dise-babkan kurangnya pasokan listrik atau short-age pada sisi pembangkitan.

Namun, pemadaman juga bisa disebab-kan adanya pemeliharaan di jaringan distribusisetempat atau gangguan pada travo jaring-an. Kalaupun itu terjadi, wilayah pemadamanakan sangat kecil akibat pemeliharaan jaring-an.

Selain itu, jika cadangan BBM habis, makaoperator pembangkit harus melakukanpengurangan beban. Selanjutnya, jika pa-sokan BBM sudah datang, maka proses ope-rasional pembangkit untuk bisa dibebani pe-nuh juga membutuhkan waktu.

Akhirnya pergeseran jam kerja?Menggeser beban hari kerja ke Sabtu dan

Minggu sesuai SKB 5 Menteri hanya salah satuupaya untuk mengurangi beban pada harikerja sebesar 600 MW.

Mengenai konsep penggeseran harikerja, karena pada hari kerja terjadi defisitdaya sekitar 600 MW, sementara hari Sabtumengalami surplus sekitar 1000 MW, dan hariMinggu surplus daya sekitar 1500 MW.

Sedangkan beban industri sekitar 7.200MW. Adapun beban dari industri pada harikerja sebesar 600 MW digeser ke hari Sabtudan Minggu.

Untuk penggeseran beban, diperlukan12 kluster industri berdasarkan daya, dan

setiap kluster dayanya 600 MW.

Banyak yang mempersoalkan peng-geseran hari kerja?

Kebijakan pengalihan hari kerja industrike Sabtu-Minggu dimaksudkan untuk me-manfaatkan kelebihan cadangan daya sebe-sar 1.000 MW pada Sabtu dan 2.000 MWpada Minggu.

Program tersebut diharapkan meringan-kan defisit listrik di sistem Jawa-Bali sebesar600 MW selama Senin hingga Jumat.

Industri yang selama ini sudah memilikihari kerja selama seminggu penuh tidak di-kenai program tersebut.

Kapan dimulai?Jadwal penggeseran beban yaitu pada

periode 14-18 Juli akan dilakukan inventarisasiindustri yang bisa dikenakan SKB, sertaperhitungan daya masing-masing industri danpembentukan kluster.

Tanggal 21-29 (Juli); dilakukan sosialisasidan kordinasi. Sedangkan tanggal 31 hinggaakhir 2009 adalah implementasinya.

Soal insentif yang diminta pengusaha?Selisih harga listrik dari harga produksi

Rp1.300 per Kwh dengan harga jual yangdipatok Rp 630 per Kwh sudah dianggapinsentif. Apalagi, beberapa industrimendapatkan harga jual yang lebih murahsekitar Rp 460 per Kwh. Selisih itu merupakaninsentif dari negara.

Masih bergantung dengan APBN?Dengan jatah subsidi listrik sebesar

Rp60,3 triliun, maka jatah BBM untukpembangkit listrik PLN berupa minyak diesel(HSD) maupun minyak bakar (MFO) hanyasebesar 9,1 juta KL. Jika langkahpenghematan tidak dilakukan, maka PLNhanya akan bisa meng-cover pertumbuhanpelanggan sebesar 1,42 persen. Sebagaigambaran, pertumbuhan konsumsi listriktahun lalu mencapai 6,7 persen.

Artinya, akan ada banyak permintaansambungan baru maupun peningkatan dayalistrik, tidak akan bisa dilayani. Kami tidak inginhal itu terjadi, sebab bisa mempengaruhipertumbuhan ekonomi. Karena itu, agar PLNbisa meng-cover pertumbuhan pelangganlistrik, maka pelanggan yang saat ini sudahmenikmati listrik harus bisa berhemat danmenekan konsumsinya. Sehingga, kami bisamemperluas layanan kepada pelanggan baru.

Data Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero)menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi

keterbatasan listrik sebagai akibat konsumsi listrik tumbuh6,7 persen per tahun, sehingga memicu beban puncakpemakaian sebesar 4,8 persen per tahun, sementara

kapasitas pembangkit yang dimiliki hanya tumbuh 3,5 persenper tahun. ”Jelas ada ketidakseimbangan antara penambahankapasitas supply dengan demand. Rasio cadangan kapasitasterhadap beban puncak (reserve margin) pada tahun 2008sebsar 21 persen,” kata Direktur PLN Jawa-Madura-Bali

Murtaqi Syamsuddin dalam konferensi pers di DepartemenKomunikasi dan Informatika, pertengahan Juli lalu. Di sisi

lain, keterbatasan subsidi listrik membuat PLN terusmelakukan upaya penghematan. Salah satunya dengan

memperketat pengawasan konsumsi listrik. PLN memintaagar pusat perbelanjaan dan perkantoran melakukan

penghematan.

Pengawasan konsumsi listrik, bagai-mana caranya?

Sebagai langkah awal, PLN akan mulaimemperketat penggunaan listrik di kantor-kantor maupun perumahan karyawan PLNdi seluruh Indonesia. Pemakaian listrik untukkantor dan rumah tersebut harus bisa dibawah patokan 80 persen rata-rata konsumsinasional.

Untuk program tersebut, PLN mulaimendidik amggota-anggota yang nantinyamasuk dalam Regu Asistensi dan Supervisi.Regu inilah yang akan terjun untukmelakukan penyuluhan dan pengawasan dilapangan. Kami akan mengawasi program inisecara ketat. Masing-masing kepala unit akanbertanggungjawab.

Pengawasan konsumsi listrik juga akandilakukan hingga lingkungan eksternal PLN,terutama pelanggan-pelanggan besar.Nantinya, Regu Asistensi dan Supervisi akanmelakukan pendekatan kepada pelanggan-pelanggan tersebut untuk sosialisasi danpengawasan program hemat listrik.

Sama dengan penghematan?Tanpa perlu melakukan pemadaman,

apabila konsumen besar, seperti perkantoran,mal, dan hotel, mengurangi pemakaianlistriknya, kita bisa menghemat 100-200kilowatt dari satu pelanggan. Potensipenghematan itu cukup besar. Di Jakarta ada4.000 pelanggan dan di Jawa Barat 1.300pelanggan.

Bagaimana realisasinya?Pusat perbelanjaan dan perkantoran bisa

membantu dengan menaikkan suhu udara.Pasalnya, selama ini mereka pakai AC dikisaran 22 derajat, kita minta dinaikkanmenjadi 25 derajat karena denganbegitu, penghematannya cukupsignifikan.

Beban listrik pusatbelanja dan perkan-toran masih dido-minasi oleh peng-gunaan pendinginudara. Setidaknya 40persen beban listrikberasal dari peng-gunaan pendinginudara (AC).

Saya sudah suratiasosiasi pusat belanja danminta mereka ikut

Direktur PLN Jawa-Madura-Bali Murtaqi Syamsuddin

berpartisipasi.

Ada kendala?Kita mengakui kontrak antara pengelola

gedung pusat perbelanjaan dan penyewabisa menjadi kendala dalam programpenghematan tersebut. Ternyata adakontrak yang menyebutkan AC harusdipasang 22 derajat. Tapi kami memintakesadaran penyewa untuk ikut berpartisipasidaripada kita harus melakukan pemadaman.

Apa upaya lain yang dilakukan PLN?Ada beberapa hal yang dilakukan PLN

sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasanlistrik, diantaranya mempercepatpembangunan PLTU 10.000 MW,mempersingkat waktu pelaksanaanpemeliharaan mesin pembangkit tanpamengurangi kualitas, dan memastikankesiapan pembangkit PLN dan PembangkitSwasta.

Bisakah dijamin tak ada pemadamanlagi?

PLN tidak bisa menjamin bahwa ke depanwilayah Jawa Madura dan Bali akan bebasdari pemadaman listrik. Manajemen bebanyang dilakukan PLN berarti pemadamanbergilir masih akan menjadi opsi untukmenghadapi shortage. Sebab, konsumsilistrik terus naik, sedangkan pasokan tidaknaik. Berdasar data PLN, pertumbuhankonsumsi listrik per tahun mencapai 7 persen.Sementara itu, tambahan pasokan listriksangat minim karena tidak adanya proyekpembangkit listrik berskala besar sejak krisisekonomi melanda pada 1997. PLN mencatat,tambahan pasokan sejak 1997 hanya 2.000–3.000 MW.

Bisakah krisis listrik diatasi?Kami berharap bisa mengatasinya

pada 2009 dengan dibangunnyatiga pembangkit baru. Yakni, diSubang, Indramayu, danLabuhan Angin. Selain itu,pemerintah melirik energibiothermal alias panas bumiuntuk memenuhi kebutuhanenergi. Ini antisipasi jangkapanjang. Semua harusdirencanakan sejak sekarang.

Karena itu, sekali lagi kamimeminta masyarakat untuk terus

berhemat. (m)


OPINI

Penulis:Nino S.

Rokok, Kenikmatan Kecil Yang Mematikan

Ubah Sistem Layanan PublikUbah Sistem Layanan PublikUbah Sistem Layanan PublikUbah Sistem Layanan PublikUbah Sistem Layanan PublikJelang Implementasi KIPJelang Implementasi KIPJelang Implementasi KIPJelang Implementasi KIPJelang Implementasi KIP

Tragis. Itulah katayang mungkin akansering terucap dari bibirAlbert Charles Sompi kini.Setelah sekian kali meng-harumkan nama bangsa diarena softball berbagai

event, kini di usianya yang ke-48 tahun, diahanya bisa menerawang dan sesekali merajutkembali kenangan kehebatannya di masasilam. “Dulu, jangankan bertanding, untuksekadar latihan saja aku bisa menghabiskanwaktu berjam-jam lamanya,” ujar mantanatlet nasional ini bangga.

Badan tinggi besarnya memang masihterlihat tegap dan kekar. Namun saat ini, se-mua itu diakuinya hanya pembungkus organ-organ tubuhnya yang sedikit demi sedikitdiangkat melalui meja operasi. Jangankanberlari atau sekedar latihan di lapangan,untuk berolahraga ringan saja hanya sesekalibisa dilakukan kapten tim nasional era 1980-1995 ini.

Semua bermula di akhir tahun 2005 ketikadokter memvonis pria yang akrab disapaBerthie ini mengidap kanker paru-paru. “Ba-gaimana mungkin?,” gumamnya kala itu.

Pola hidup yang dijalaninya selalu dalamkoridor kesehatan. Selain sebagai atletnasional yang saban hari mewajibkannya ber-olahraga, makanan yang dikonsumsinyapunselalu dalam tatanan empat sehat lima semp-urna. Terlebih lagi, yang namanya “dugem”atau segala aktivitas kehidupan malam, takpernah sekalipun dijamahnya.

Selang sebulan dari vonis tersebut, tubuhtegapnya seolah melunglai. Dokter me-nyatakan salah satu paru-parunya harusdi”buang” karena gerogotan penyakit me-matikan ini begitu cepat menjalar mencabik-cabik parunya. Guncangan hebat kembaliditerimanya. Akhir tahun 2006, doktermengungkapkan kenyataan dua pertiga ususbesar Berthie harus disingkirkan. Lagi-lagiakibat kanker mematikan.Hanya satu jawabandari rentetan peristiwa pilu yang menimpaBerthie. ROKOK.

Ya, puluhan tahun dilaluinya tanpa sakit

karena pasokan gizi dan protein yang cukup.Puluhan tahun pula badan sehat, kekar dantegapnya begitu garang di lapangan Softball.Namun, hanya dalam waktu kurang darisetahun, dua buah organ vital harus ia relakanhilang dari tubuhnya. Dan, itu semua akibatracun dan kenikmatan zat kimia yangterkandung dalam sigaret.

Benda kecil berbahan utama tembakauini memang diakui merupakan makananutama kedua baginya. Itu dikonsumsinyasejak saat masih di bangku sekolah. Saatmenjadi atlet hal itu terus dilakukan, bahkanjauh meningkat.

Dalam sehari ia bisa menghabiskan 30hingga 50 batang rokok. Ada keadaandimana ia bisa dipisahkan dari kepulan asaprokok, ketika Berthie tidur. Satu nasihatdokter yang diingatnya saat masih aktif se-bagai atlet, “Jika tidak dihentikan, suatu saatbenda kecil itu akan membunuhmu,” tutur-nya mengenang.

15 tahun kemudian, saat vonis kankerpertama kali diterimanya, kalimat “suatu saat”yang diucapkan dokter seolah menyadarkanBerthie dari kesombongannya. Kanker yangmencabik paru-paru dan usus besarnya, pe-nyebab utamanya adalah nikotin yang ber-sifat adiktif, kandungan karsinogen dalam tar,serta racun monoksida. Zat-zat kimia berat

tersebut merupakan racun yang ada padabenda mungil bernama ROKOK.

Waktu Panjang, MematikanSpesialis paru Universitas Indonesia, Dr.

Menaldi Rasmin, SpP(K) MARS, me-ngatakan bahwa ancaman yang ditimb-ulkan asap rokok baru akan dirasakan pada15 hingga 20 tahun kemudian. Rentangwaktunya panjang memang, tapi ketikasaatnya tiba, serangannya bisa sangatmematikan. “Dan ancaman itu tidak hanyabagi perokok aktif, perokok pasif pun samabahayanya,”.

Mengapa demikian? Dokter yang jugasebagai ahli paru di sebuah rumah sakitterkenal di Jakarta ini mengungkapkan,dalam sebatang rokok terdapat sekitar

4.000 zat kimia berbahaya, 60 diantaranyaadalah racun-racun kimia seperti karsinogendan karbon monoksida yang dapat dengancepat menyerang jantung dan paru-paru.

Selain itu, Badan Perlindungan Lingkung-an Amerika, Environmental ProtectionAgency mengelompokkan asap rokoksebagai bahan kimia penyebab kanker kelasA, karena didalamnya juga terkandungasbes, arsen, benzene, dan gas radon. Yanglebih mencengangkan lagi, beberapa dariracun-racun kimia tersebut terdapat pulapada racun serangga DDT, racun tikus,pelitur kayu serta pembersih cat kuku.

Berdasarkan penelitian Asian ConsumerResearch pada tahun 2006 lalu pada populasiAsia, di Indonesia jumlah perokok mencapai68,8 persen dari total populasi pria. Tertinggidi asia, bahkan dunia. Penelitian yangdidukung perusahaan farmasi multinasionalPfizer tersebut menyatakan, mayoritasresponden telah merokok secara terusmenerus selama 11 tahun, dimana dalamseharinya bisa menghabiskan minimal 11hingga 15 batang rokok.

Bayangkan, jika dalam sebatang rokokterkandung 4.000 zat kimia beracun, dalamsehari organ-organ penting di dalam tubuhpara pecandu asap tersebut akankemasukan minimal 44.000 hingga 60.000

zat mematikan itu. Dan itu berlangsungsecara terus menerus selama puluhan tahun.

Bagaimana dengan Berthie Sompi?, atauorang-orang yang telah sangat tergantungdan kecanduan asap rokok?

Candu rokok memang begitu kuatmencengkeram penggunanya. Kecanduanrokok akan semakin susah untuk dihentikanjika sesorang telah mulai merokok sejak usiadibawah 21 tahun. Pada masa tersebutakan sulit bagi seseorang untuk melepaskandiri dari kecanduan.

Ini dikarenakan saat di usia tersebut,rangsangan yang mencapai dopamin akansangat mudah melepaskan daya imaginasiterhadap rasa senang dan nyaman.

“Tapi apapun alasannya merokok akan sa-ma berbahanya bagi siapapun yang meng-gunakannya,” Dr. Menaldi menegaskan. Na-mun, hanya segelintir orang yang paham,ketika seseorang berhenti merokok akanterjadi berbagai perubahan pada tubuh.

Jika ditilik secara jangka pendek, 20menit setelah hisapan terakhir, tekanan darahmenurun serta detak jantung menuju ke-adaan equilibrium. Jika 8 jam berikutnya jugamampu “bertahan” tanpa kemasukan asaprokok, kadar karbon monoksida pada darahmengalami penurunan yang dibarengipeningkatan kadar oksigen menjadi normal.

Berbahagialah para pecandu rokok yangmampu bertahan dari godaan selama 15tahun. Resiko terserang penyakit jantungjadi setara dengan orang yang sama sekalitak pernah kemasukan asap rokok.

Di Indonesia, hanya segelintir perokokyang mengkonsultasikan keluhannya kedokter. Situasi ini akibat adanya anggapan,berhenti merokok adalah murni keinginan dantanggung jawab pribadi.

Saat ini, pilihan bagi para perokok untukberhenti adalah terapi pemberian nikotindengan kadar sangat rendah dalam bentukpermen, plester, dan semprotan hidung.Akan tetapi, obat dan anjuran dokterhanyalah bagian kecil dari upaya seseorangberhenti merokok. Selebihnya adalahkeinginan kuat dan lingkungan sekitar.*

Penulis:M ToufiqRouf

Badan Publik harus membangun sisteminformasi dan dokumentasi untuk menge-lola informasi publik secara baik dan efisiensehingga dapat diakses dengan mudah.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat,tepat, dan sederhana; setiap Badan Publikmembuat dan mengembangkan sistempenyediaan dan layanan informasi secaracepat, mudah, dan wajar, sesuai petunjukteknis Standar Layanan Informasi Publikyang berlaku secara nasional. Begitu yangdiamanatkan UU No. 14 Tahun 2008, ten-tang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Infor-masi Publik (UU KIP) yang ditanda tanganiPresiden tanggal 30 April 2008, baru mulaiberlaku dua tahun kemudian setelahdiundangkan, yakni pada tahun 2010. Wa-lau berlakunya dua tahun lagi; pemerintahsepertinya harus kerja keras. Waktu duatahun bukanlah waktu yang lama untukmenyusun sistem penyediaan dan layananinformasi yang baik.

Selama ini masyarakat sudah punyagambaran umum, kalau berurusan denganbirokrasi pemerintah tentu akan menemuibanyak kendala. Bukan hanya berbelit,sering di ‘ping-pong’ dan perlu waktu lama;tetapi juga sering sulit mendapatkan datadan informasi yang mereka perlukan. Kalau-pun data dan informasi diperoleh, seringtidak lengkap atau sudah kadaluwarsa.

Demikian juga situs-situs milik instansi pe-merintah, dikenal banyak yang tidak pernahdi up-date, sajian data dan informasinya selalu‘basi’, tidak lengkap dan juga tidak akurat.Oleh karena itu, tidak mengherankan ka-laubanyak pihak yang mengeluhkan layanan in-formasi publik yang dilakukan pemerintah.Bahkan sebenarnya sudah lama masyarakatmeminta pemerintah memperbaiki sistem pe-nyediaan dan layanan informasi publik.

Sekarang UU KIP sudah diundangkan, jadimau tidak mau, suka tidak suka, setiap instan-si pemerintah memang harus memperbaikisistem penyediaan dan layanan informasi pu-blik yang dilakukannya.

Kalau penyediaan dan layanan informasipublik tidak tepat, cepat dan sederhana;atau informasi yang diberikannya tidak akurat,tidak benar, atau menyesatkan; bukan mus-tahil instansi pemerintah yang bersangkutanakan digugat, atau malah dipidanakan. KarenaUU KIP memang menyebutkan sanksi itu(Pasal 52). Jadi, tidak ada pilihan lain kecualiinstansi pemerintah sebagai badan publikharus memperbaiki sistem penyediaan danlayanan informasi yang diselenggarakannya;sekaligus juga membangun sistem informasidan dokumentasinya.

Layanan Informasi yang SimpatikBagi kalangan pemerintah sudah ada

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik

yang telah ditetapkan melalui KeputusanMenpan No.81 tahun 1993, dan diperbaharuidengan Keputusan Menpan No. 63 tahun2003. Berdasarkan Pedoman UmumPenyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut,seluruh instansi pemerintah di Pusat maupundi daerah, termasuk BUMN dan BUMD; dapatmenyelenggarakan pelayanan publik yangsimpatik dengan berdasar pada sendi-sendikesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu,akurasi, keamanan, tanggung jawab, keleng-kapan saranan dan prasarana, kemudahanakses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramah-an, serta kenyamanan.

Prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut,berlaku pula dalam pelayanan informasi publik.Tetapi untuk pelayanan informasi, tentu adakekhususan yang harus diperhatikan, misal-nya tidak semua jenis informasi dapat diberi-kan pada publik.

Kita mengenal adanya tiga kategori infor-masi publik, yakni kategori obligation to tell,yang meliputi informasi yang wajib diumumkansecara serta merta seperti mengenai benca-na alam, gempa bumi, keadaan perang, dansebagainya; serta informasi yang wajibdiumumkan secara berkala, seperti peraturanperundang-undangan, jenis dan prosedurpelayanan, dan sebagainya.

Kategori kedua adalah obligation to ke-ep secret, yaitu informasi yang dilarang un-tuk dipublikasikan seperti informasi yang me-

nyangkut rahasia negara, rahasia jabatan,informasi intelejen, informasi yang me-nyangkut hak-hak pribadi, dan sebagainya.Serta kategori yang ketiga adalah right toknow, yakni informasi yang wajib ada seti-ap saat, dan dapat diberikan atas permin-taan sejauh informasi publik tersebut su-dah tersedia dan terdokumentasikan olehbadan publik.

Dalam pelayanan informasi publik yangperlu diperhatikan, apabila ada sengketatentang boleh tidaknya suatu informasi di-berikan atau dipublikasikan. Apabila seng-keta tersebut terjadi, maka penyelesaian-nya harus didadasarkan pada consequen-tial harm and balancing public interest test,yang intinya merupakan pengujian apakahinformasi yang disengketakan dapat dipu-blikasikan atau tidak.

Bila terjadi sengketa dalam pelayananinformasi publik, pemohon informasi dapatmengajukan keberatan pada atasan peja-bat pemberi informasi. Bila putusan atasan-nya tidak memuaskan, pemohon dapatmengajukannya ke Komisi Informasi; danbila putusan Komisi Informasi tidak memu-askan, pemohon informasi dapat mengaju-kannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN).

Meskipun kewajiban badan publik me-nyediakan informasi yang dapat diaksespublik, nanti akan ditentukan oleh KomisiInformasi (Pasal 11, ayat 3), dan petunjukteknis standar layanan informasi publikyang berlaku secara nasional (Pasal 13,ayat 1.b) belum ditentukan; makaPedoman Penyelenggaraan PelayananPublik Menpan dapat menjadi peganganbagi setiap instansi pemerintah untukmenyelenggarakan layanan informasi publikyang simpatik.*


LINTAS DAERAH

Kalimantan Barat

Indahnya Bebatuan Di Tanjung Batu

Sejarah Tokoh Sumutwww.medan.go.id

Kesan damai muncul dalam situswww.pemkomedan.go.id. Warna sejukmenjadi pilihan dengan dominasi hijau.Tidak ada kesan kaku pada tampilannya.

Beberapa gabungan gambar dibagianatas dibuat berlekuk seperti bentuk kerismembuat situs ini terlihat dinamis meskitanpa animasi. Di setiap blok menu utamaterdapat kotak dengan gradasi hijau kekuning dan dipermanis dengan gambardaun yang menambah kesan segar di mata.

Situs ini memang sangat banyak diisioleh gambar, selain menampilkan beritafoto, dalam kolom Berita Medan masing-masing juga disertai foto pendukungnya.

Melalui l inkage http://eproc.pemkomedan.go.id pengakses bisamendapatkan informasi tentang pelelang-an barang dan jasa yang bernilai diatasRp100 juta. Adapun prosedur mengikutilelelang bisa di download dengan formatPDF.

Tampilan menawan situs di dukungdengan konten yang termuat didalamnya.Ada beberapa menu konten yang menarikuntuk ditelurusi, antaralain "Profil Tokoh".

Profil TokohBanyak orang menilai orang Medan itu

gigih, dan ini terbukti Sumatera Utara telahmelahirkan beberapa tokoh yang berhasildi bidangnya masing-masing. Hingga saatini situs sudah berhasil mengumpulkankurang lebih 19 profil tokoh.

Menarik, itu kesan yang pertamaterungkap. Situs ini mengumpulkanlengkap cerita dan biodata tokoh, bahkanada beberapa yang mencantumkan alamattokoh. Dan tentu saja, tidak lupa foto sangtokoh juga ditampilkan.

Menu ini menceritakan siapa danbagaimana sang tokoh berperan dalampembangunan. Ini bisa menjadi inspirasiminimal untuk masyarakat Sumatera Utara.Dan menyadarkan masyarakat, Sumaterautara telah banyak melahirkan tokohpembangunan.

([email protected])

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasiantar pengelola situs atau portal lembaga

pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang

dikelolanya melalui e-mail:[email protected]

Salah satu obyek wisata di KabupatenSambas, Kalbar, yang ramai dikunjungiorang adalah Pantai Tanjung Batu. Pantaieksotis ini khas, karena pantainya terdiridari batu-batu karang yang menjorok keteluk, sehingga pantaslah disebut sebagaiTanjung Batu.

Bila kita menuju ke Sambas dari arahKota Singkawang, maka di kilometer 25,kita akan disuguhi pemandangan pantaiyang indah. Di sinilah kita boleh singgahuntuk menikmati keindahan batu karang,sambil menikmati minuman kelapa mudasegar, es lidah buaya, dan makanan khaslokal lainnya.

Pantai Tanjung Batu ini menggeliat,mengular sepanjang kira-kira dua kilometer,menggelungi bukit. Guna menyusuri pantaiberbatu-batu itu, perlu tenaga ekstra ka-rena konturnya naik-turun, berkelok-kelok,

Jawa Barat

Bogor Bangun 2000 Telepon Umum

Pemerintah Kota Bogor bekerjasamadengan PT Telboss Indonesia membangun2 ribu unit telepon umum koin berbasisCDMA/GSM, yang terpasang di sejumlah fa-silitas umum, sebagai upaya memberikankemudahan bagi warganya khususnya dalamberkomunikasi.

Melalui fasilitas telepon umum yang ha-nya menggunakan koin senilai Rp100,Rp200, Rp500, dan Rp1.000 tersebut, ma-syarakat pengguna dapat melakukan pang-gilan lokal maupun interlokal, termasuk pang-gilan ke telepon genggam yang berbasis GSMdan CDMA.

Investor dari Korea itu juga akan memba-ngun perusahaan asembling telepon di KotaBogor. “Jadi, Kota Bogor nanti akan menjadipusat pembuatan asembling telepon koin,“ungkap Presiden Direktur PT Telboss, ChangShang Chol di Bogor, belum lama ini.

Pemerintah Kota Bogor akan terus mem-buka peluang bagi investor untuk melaku-kan kerjasama, terutama dalam pengem-bangan infrastruktur, pengembangankomunikasi dan IT.

(www.kotabogor.go.id)

Jawa Timur

Layanan Publik Malang Terbaik

Meneg Pendayagunaan Aparatur NegaraTaufiq Efendi mengatakan sistem pelayananpublik yang diberikan Dinas Perizinan KotaMalang merupakan yang terbaik di Jawa Ti-mur sehingga layak mewakili provinsi terse-but dalam lomba pelayanan publik di tingkatnasional. “Sistem pelayanan yang dilakukandi sini cukup bagus. Ini adalah yang terbaikdi Jawa Timur,” kata Menpan Taufiq Efendisaat mengunjungi Kantor Dinas Perijinan Ko-ta Malang.

Ia mengingatkan bahwa cepatnya pro-ses pelayanan publik dalam bidang perijinanakan memberikan dampak yang sangat luas.Diantaranya dapat memacu pertumbuhanekonomi masyarakat dan juga pendapatanasli daerah.

Dari segi pengurusan IMB saja, di KotaMalang mengalami kenaikan secara drastis.Sebelumnya, pendapatannya Rp3,5 miliar,sekarang naik menjadi Rp8 miliar. “Inimenunjukkan banyak warga yang datangmengurus IMB dan membangun,” katanya.

(www.jatim.go.id)

Kalimantan Barat

Gelar Pekan Raya SintangKabupaten Sintang kembali akan meng-

gelar pameran bertajuk Pekan Raya Sintang(PRS) dalam rangka memeriahkan HUTProklamasi RI ke-63. “Ajang PRS selain untukmemeriahkan HUT RI, juga ditujukan agarma-syarakat bisa mengetahui lebih dekathasil pembangunan yang telah dilakukan pe-merintah,” kata Kepala Kantor Pariwisata danPenanaman Modal Kabupaten Sintang H.M

Herry Syamsudin.Selain itu juga sebagai tempat mempro-

mosikan hasil-hasil pembangunan kegiatanusaha kecil menengah, serta hiburan rakyatyang akan menghadirkan sejumlah artis ibu-kota untuk menghibur masyarakat Sintang.

PRS tahun ini akan diikuti empat kabu-paten lain yang ada di kawasan timur ProvinsiKalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sanggau,Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu.

Nantinya, arena pameran akan dibagi men-jadi beberapa lokasi, yaitu Stadion Baning,Indoor Apang Semangai, sedangkan standyang ikut memeriahkan PRS antara lain terdiridari stand pemerintahan, Stand BUMN danBUMD yang di rencanakan 30 petak dansekitar 100 lebih kegiatan UKM.

(www.sintang.go.id)

Kalimantan Selatan

Kekurangan Bidan Desa

Kalimantan Selatan kekurangan 816 bidandesa, untuk menanggulanginya PemerintahProvinsi akan mengangkat bidan Pegawai Ti-dak Tetap (PTT) mulai tahun 2008 ini. De-mikian diungkap Gubernur Kalimantan SelatanH Rudy Ariffin usai pertemuan koordinasi DinasKesehatan se-Kalimantan Selatan, di Banjar-masin.

Menurut Gubernur, ditargetkan tahun2010 semua desa di Kalsel sudah ada bidandesa. “Tiap tahun kita angkat bidan PTT se-banyak 400 orang,” tegasnya.

Di Kalsel terdapat 1892 desa, dan yangsudah memiliki bidan desa sebanyak 1076orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)maupun dari PTT. Tinggal 816 desa yangbelum memiliki bidan.

Menyinggung tenaga honor yang akandiangkat, Rudy mengakui kebutuhan denganjumlah lulusan bidan yang ada di Kalsel tidaksebanding. Pasalnya, di Kalsel hanya ada 6Akademi Kebidanan, dan produksi pertahunhanya 170 orang bidan. “Itu pun tidak semu-anya bisa diambil sebagai tenaga PTT bidandesa, karena ada yang berasal dari luar dae-rah,” ungkap Rudy.

“Kita akan mengadakan open recruit-ment, apakah bidan lulusan dari pulau Jawa,Sulawesi atau pulau lainnya di Indonesia. Yangjelas, tahun 2010 semua desa sudah ada bi-dannya,” tegas Rudy.

Sementara itu, Kepala Badan KepawaianDaerah (BKD) Kalsel HM Thamrin mengata-kan, pihaknya sudah mengkonsultasikanpengangkatan bidan PTT tersebut kepadaBiro Organisasi dan Keuangan Menteri Penda-yagunaan Aparatur Negara (Menpan). Darihasil konsultasi disimpulkan, daerah diper-bolehkan mengangkat honorer tenaga medisdengan untuk keperluan mendesak.

(zaman)

BaliPencanangan SME’S CO MART

Kementerian Negara Koperasi dan UsahaKecil Menegah mencanangkan program Sme’sCo Mart untuk mengembangkan koperasi

menjadi bisnis retail modern.Kepala Dinas Koperasi PK dan M Provinsi

Bali, Drs. I Made Rasma, MT menilai ProgramSme’s Co Mart sangat tepat untuk dikem-bangkan pada koperasi dalam upaya meng-ubah paradigma koperasi dari citra tradisionalmenjadi lebih modern, membangun jaringanusaha dan pusat distribusi koperasi dan UKMyang kuat dan terintegrasi, modernisasi, danmeningkatkan daya saing Waserda atau Per-tokoan Koperasi serta mendorong pema-saran produk UKM melalui jaringan.

Sementara Deputi Bidang Pemasaran danJaringan Usaha Kementerian Negara KoperasiUKM, yang diwakili Kepala Bidang DistribusiDrs. Nyaubin, M.Si, mengatakan permasalah-an umum yang dihadapi Koperasi dan UKMadalah keterbatasan dalam akses pasar, aksespermodalan dan kapasitas sumber daya ma-nusia.

(www.baliprov.go.id)

Papua

Subsidi Angkutan Di PegununganPemerintah Provinsi (Pemprov) Papua

akan menetapkan kebijakan baru berupapemberian subsidi angkutan BBM ke wilayahpegunungan untuk mengatasi kesenjanganharga jual BBM antara wilayah pesisir danpegunungan.

“Dengan adanya subsidi angkutan BBM,diharapkan harga jualnya tidak terlalu bedaantara Jayapura dengan Wamena,” kataGubernur Papua Barnabas Suebu, SH di Jaya-pura, Senin (21/7).

Pemprov Papua juga sedang memikirkanuntuk membuat depo BBM di Wamena. Depotersebut, nantinya akan melayani kebutuhanmasyarakat di wilayah pegunungan, sehinggaketersediaan stok BBM selalu siap sediasedangkan harganya tidak selangit

(www.papua.go.id)

dipayungi semak-semak hutan. Bagi kaum mu-da perjalanan ini tentu tak jadi masalah, tapibuat manula yang sudah digelayuti masalahkolesterol, darah tinggi, asam urat, ataupengapuran, perjalanan wisatanya akan jadisiksaan. Maka dari itu pengelola menyediakanbeberapa pos peristirahatan, termasukmenara pengawas setinggi sepuluh meter.Di sepanjang pantai juga tersedia kantin-kantin untuk makan dan minum, yang tentusaja tidak gratis.

Sementara berjalan menyusuri pantai, kitadisuguhi pemandangan elok. Bebatuan hitamyang menghampar di bawah, menyuguhkanpemandangan indah. Diselingi oleh semak-semak serta pohon-pohon, dan jugadengungan mesin motor kapal-kapal kecilyang lewat, serta deburan ombak-ombakmemecah karang, maka kepenatan jiwa ragaakan sirna karenanya.

Deburan ombak yang berirama dan terus-menerus seolah menjadi kata-kata hipnotikyang mampu membuat kita terlelap jikaberbaring di pantai itu.

Bila tenaga kita masih cukup kuat, makabolehlah kita berjalan terus menyusuri pantaiitu, berkelak-kelok naik turun hingga keujungnya. Dari sana, kita dapat mendakibukit berhutan lebat sebelah kiri, naik terusmelalui jalan yang berbatu-batu, lantas turunke pintu masuk lain di balik punggung bukit.

Setiap hari raya Idhul Fitri atau Natal,Tanjung dipenuhi pengunjung, teristimewapada hari raya Imlek dan Cap Go Meh, karenapara warga keturunan banyak berlibur kesini terutama dari Kota Singkawang yangmayoritas penduduknya keturunanTionghoa. Demikian pula dari KabupatenSambas, yang berjarak lebih kurang 70 kmdari kota Singkawang.

Tradisi mudik Imlek di Pontianak,Singkawang, maupun Sambas, sama sepertitradisi kaum muslim yang pulang kampunguntuk merayakan Idul Fitri. Di sepanjangperjalanan antara Pontianak – Singkawang(145 km) kemudian Singkawang – Sambas(45 km) kita dapat saksikan masyarakatketurunan Tionghoa merayakan Imlekdengan meriah. Hampir di setiap rumahmereka, kita jumpai lampion-lampion merahtergantung dengan indah, serta huruf Kanjidouble happiness tertempel di pintu-pinturumah. Merah adalah warnakeberuntungan bagi warga etnis Tionghoa.Selain itu kelenteng-kelenteng merekadandani dengan indahnya, ditaburi lampu-lampu dan hiasan bunga Mei-hwa yangberwarna merah muda segar. Pada malamhari, kelenteng-kelenteng itu semarak,cantik bersinar ria, sedangkan pada siangharinya, dipenuhi warga yang berdoa untukkeselamatan dan rejeki mereka. (dji)


Lembaga Sandi Negara

Beberapa tahun lalu, ramai diberitakan mengenaipenyadapan di Kedutaan Besar Republik Indonesia olehpemerintah negara setempat. penyadapan itu dilakukanmelalui penyadapan telepon, komputer, fax, maupun email."Hal seperti itu mudah sekali dilakukan," jelas KepalaLembaga Sandi negara Mayjen TNI Nachrowi Ramli.

Meski begitu, menurut Nachrowi, setiap penyadapanitu belum tentu mengakibatkan bocornya informasi strategisnegara. "Sebabnya," kata dia, "di setiap KBRI, sudahdigunakan alat-alat sistem persandian." Ia mencontohkanemail, fax, dan telepon yang sudah menggunakan sistemsandi.

"Jadi, meskipun disadap, informasi yang sudah dikodekanitu belum tentu bisa diterjemahkan," ucapnya. Ia jugaoptimis, kunci sandi yang sudah dikembangkan oleh LSNdi setiap KBRI tidak bisa dipecahkan hingga 20 tahunmendatang. "Kalaupun bisa, dibutuhkan waktu yang sangatpanjang," ujarnya.

Kelola Persandian dan Rahasia NegaraPersoalan kriptografi atau persandian dan RUU Rahasia

Negara tentu tidak lepas dari peran Lembaga Sandi Negara.Lembaga yang biasa disingkat Lemsaneg atauditerjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi NationalCrypto Agency adalah institusi pemerintah RepublikIndonesia yang secara resmi menjadi pengelola persandiandan rahasia negara.

Lembaga ini didirikan pada tanggal 4 April 1946.Lembaga ini pertama kali diketuai oleh Mayor Jenderal dr.

Negara Pun Punya Pengelola Rahasia

Gerbang

LINTAS LEMBAGA

Gerbang adalah tempat dimana orang menimbang, mo-ment of indecision, memutuskan untuk masuk atau tidakmasuk ke rumah yang dituju. Gerbang yang tertutup men-jadi isyarat agar yang mau masuk segera pergi, atau mene-kan bel bila mau. Gerbang yang setengah terbuka membu-at pendatang bersikap ekstra hati-hati, memasuki halamanrumah dengan perlahan sambil tengok kanan-kiri. Semen-tara gerbang yang terbuka lebar mengisyaratkan siapapunboleh masuk ke halaman dengan langkah pasti, meskipundi sana tak tertulis kata “welco-me” dengan huruf ArialBlack ukuran 1.500 point.

Penjaga gerbang adalah orang yang bertugas mene-rima kehadiran mereka yang datang berkunjung. Falsafah,“Kesan pertama begitu menggoda,” berlaku di kalanganpenjaga gerbang ini. Sikap merengut, cuek, dingin, galak,tertutup, tentu akan membuat pendatang merasa keki.Sebaliknya, 3-S, yakni senyum, salam dan sapa, yang diiringidengan sikap peduli, ramah, hangat dan terbuka, akanmembuat yang datang merasa senang. Lebih-lebih jikapenjaga gerbang bisa menjawab secara jelas, cepat, leng-kap dan akurat segala yang ditanyakan pendatang tentangseisi rumah, orang yang datang pasti akan puas karenamerasa di-“orang”-kan. Buntutnya bisa ditebak, merekapasti tertarik untuk berinteraksi lebih jauh dengan merekayang berada di dalam rumah.

Jika rumah diibaratkan sebagai instansi pemerintah, ma-ka gerbang dan penjaga gerbang adalah front desk ataubagian layanan dan pelayan informasinya. Sejauh manamasyarakat mau berkunjung—dalam arti peduli—kepadainstansi tersebut, tergantung bagaimana sikap orang-orangyang ada di gerbang saat menerima kedatangan mereka.

Selama ini, instansi pemerintah di mata masyarakat ma-sih diibaratkan sebagai institusi tertutup yang berada dalam“dunia tersendiri,” dunia yang berada di balik gerbang,dunia yang tak tersentuh oleh orang kebanyakan. Masyara-kat hanya bisa memandang dari luar gerbang, dan mereka-reka sendiri seperti apa sesungguhnya wajah asli sang biro-krasi. Buruk, sangat buruk, atau sebaliknya baik, sangatbaik, tak seorangpun bisa menilai secara objektif.

Ketertutupan gerbang informasi membuat kinerja ins-tansi pemerintah hanya bisa dinilai secara internal oleh ka-langan birokrasi sendiri. Sementara keberfungsiannya seca-ra eksternal tidak bisa dinilai secara pasti, karena tidakpernah ditanyakan kepada para beneficiaries atau merekayang mendapatkan layanan dari instansi tersebut.

Ketertutupan membuat aktivitas penyelenggaraan ke-giatan birokrasi, baik yang berupa pelaksanaan anggaranmaupun program, tidak diketahui publik secara luas. Sudah-kan semua berjalan seperti yang digariskan peraturan, atausebaliknya masih banyak penyelewengan? Masyarakat tidakbisa mengetahui secara pasti. Ketertutupan juga mem-buat perencanaan program instansi pemerintah cenderungmenjadi top down, sehingga sering tidak paralel denganapa yang sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat.

Era keterbukaan mengharuskan seluruh instansi peme-rintah membuka lebar gerbang informasi mereka kepadapublik. Jika dulu instansi pemerintah hanya bisa dipandangdari luar gerbang, kini masyarakat boleh masuk ke dalamuntuk melihat, memonitor dan mengevaluasi apapun yangada di dalam gerbang. Gerbang tak boleh lagi ditutup a-tau disengaja agar setengah tertutup, semua harus dikon-disikan dalam keadaan terbuka lebar untuk menerima kun-jungan dari siapapun dan kapanpun.

Gerbang kini tak lagi berfungsi sebagai sekat yang me-misahkan “dunia masyarakat” dengan “dunia birokrasi”, akantetapi justru menjadi koridor penghubung antara duarealitas yang berbeda kutub tersebut. Gerbang menjaditempat bertegur sapa dan berbagi cerita antara penyedialayanan dengan penerima layanan, tempat berdiskusi, bah-kan mungkin menjadi wahana penting penyusunan “citizencharter” yang mampu mengaktualisasikan kepentinganpublik dan kepentingan birokrasi dalam sebuah perenca-naan partisipatif.

Konsekuensi dari terbukanya gerbang instansi adalahketersediaan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dananggaran. Apapun yang terjadi di tubuh birokrasi, tak akanluput dari tatapan mata publik. Segala penyelewengan,sekecil apapun, akan menjadi bahan diskusi orang-orangdi luar gerbang, dan pada gilirannya akan men-jadi bahanevaluasi bagi kinerja birokrasi itu sendiri.

Menyongsong keterbukaan ini, instansi pemerintah mautak mau harus menata diri agar bisa tampil lebih baik, bersih,efektif dan efisien, agar pantas ditampilkan kepada publik.Instansi pemerintah tak lagi bisa menyembunyikan diri dibalik kemegahan pintu gerbang, dan tampil seperti layak-nya aktor dramaturgi yang mengedepankan realitas semu.Karena dalam tatapan mata publik, semua harus berjalanwajar, benar, dan jujur apa adanya.

Kunci sekarang berada di tangan penjaga gerbang.Sudah siapkah membuka pintu gerbang lebar-lebar dengansenyum, salam dan sapa, dan melayani mereka denganpenuh perhatian? Ataukah justru menutup pintu gerbangrapat-rapat atau membiarkannya setengah terbuka, agaryang mau masuk dilanda keraguan? (g)

Mahkamah Agung

MoU dengan Pengadilan Australia

Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan menanda-tangani nota kesepahaman (MoU) dengan Ketua PengadilanFederal Australia, Michael Black dan Ketua PengadilanKeluarga Australia, Diana Bryant di Melbourne, awal pekanini.

Berdasarkan MoU tersebut, MA dan Pengadilan Australiaakan bekerjasama di bidang-bidang seperti keterbukaan danpertanggung-jawaban yudisial serta meningkatkan mutuakses ke layanan peradilan.

“Kelanjutan kemitraan kami dengan MA merupakan bagiandari upaya yang lebih luas untuk mendukung reformasiperadilan di Indonesia,” kata Dubes Australia Bill Farmer.

Selama berkunjung ke Australia, Bagis Manan jugamenandatangani MoU dengan Universitas New South Walesdan Universitas Teknologi Sydney serta Manajer SitusInternet Institut Hukum Asia (AsianLII).

Perjanjian ini akan memfasilitasi penerbitan keputusan-keputusan MA dan semua pengadilan di bawah yuridiksinyadi situs internet AsianLII.

Langkah ini dinilai Farmer akan memberikan sumbangsihkepada upaya MA untuk meningkatkan keterbukaan yudisialdengan memberikan akses umum secara gratis ke keputusan-keputusan pengadilan RI. (Id)

Departemen Pertanian

Rp4,4 Miliar Untuk Usahawan Pertanian

Departemen Pertanian (Deptan) menyiapkan danasebesar Rp 4,4 miliar untuk lulusan siswa kejuruan bidangpertanian terbaik yang berminat menjadi wirausahawanmuda pertanian.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan saatini ada penurunan minat generasi muda di bidang pertanian.“Apabila dibiarkan, kondisi ini akan berpengaruh terhadapkeberhasilan pembangunan pertanian,” kata Mentan AntonApriyantono di Jakarta, Jumat (25/7)

Untuk menarik minat generasi muda di bidang pertanianDepartemen Pertanian membuat Program PenumbuhanWirausahawan Muda Pertanian.

Melalui program tersebut, Deptan lewat BadanPengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanianmemberikan stimulan berupa Bantuan Modal Usaha BagiLulusan SPP dan STPP yang belum bekerja.

Pada tahun 2007, telah dialokasikan dana sebesar Rp4,4miliar untuk 105 orang lulusan SPP dan 54 orang lulusanSTPP. “Pada anggaran 2008, Badan Pengembangan SDMPertanian merencanakan melanjutkan program tersebut bagilulusan terbaik SPP yang berminat untuk berwirausaha dibidang pertanian,” tambahnya.

Mentan berharap pemda baik provinsi maupunkabupaten/kota, dapat mengikuti jejak Deptan dalammemfasilitasi bantuan modal usaha bagi lulusan terbaik SPP.Bantuan modal tersebut menurutnya bukan diberikan secaracuma-cuma tetapi bersifat “Dana Bergulir”. (T.Bhr)

Perum Bulog

Perbaikan Fasilitas Teknologi Pasca Panen

Perum Bulog pada tahun 2009 akan memperbaiki

berbagai fasilitas teknologi pasca panen, seperti silo,pengering, maupun penggilingan, yang tersebar di tanahair Indonesia.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog,Abdul Waris Patiwiri, mengatakan, dalam memperbaikiinfrastruktur teknologi pasca panen dan fasilitas pergudanganpenyimpanan beras, Bulog membutuhkan dana investasisekitar Rp230 miliar.

“Salah satu diantaranya pada 2009, Bulog akan melak-sanakan pembangunan gudang baru di daerah yang menga-lami defisit atau kekurangan gudang. Jumlahnya mencapai27 lokasi,” ujar Abdul Waris di Jakarta, Senin (21/7).

Menurut dia, penambahan gudang tersebut atas usulanpemerintah daerah di beberapa wilayah.

Selain gudang, Bulog juga akan membangun sarana pascapanen berupa unit pengering yang akan memanfaatkanbahan bakar sekam sebagai pengganti bahan bakar minyak(BBM) di 30 lokasi.

Abdul Waris mengatakan bahwa pihaknya berencanamembangun silo sebagai tempat penyimpanan gabah yangtersebar di enam lokasi. Setiap lokasi akan mendapat empatsilo dengan kapasitas simpan masing-masing 500 ton perunit.

Sementara Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakarmengatakan, anggaran pengembangan teknologi danpergudangan tersebut mencapai Rp229,92 miliar. Selain itupihaknya memerlukan dana Rp15 miliar untuk melakukanstudi kelayakannya.

“Kalau dana yang diperlukan kecil mungkin bisa dari dalamBulog. Namun karena nilainya besar, kami mengharapkandukungan dari APBN,” tuturnya. (T.Dw)

Departemen Pendidikan

Pojok Buku Bekas

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakannya tentangBuku Teks Pelajaran melalui Peraturan Menteri PendidikanNasional (Permendiknas) Nomor 11 Tahun 2005 yangmenetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikitadalah lima tahun.

Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, kebijakanpemerintah tentang Buku Teks Pelajaran ditempuh dengantujuan selain agar buku-buku tersebut masih dapat digunakanoleh siswa angkatan berikutnya, juga sekaligus untukmenghidupkan toko buku-buku bekas (loak).

Dengan hadirnya pojok buku bekas di toko-toko buku,maka pemilik buku bisa menjual bukunya dengan hargamurah dan dijual kembali oleh pengusaha buku dengan hargayang diturunkan.

“Melalui pola seperti ini, diharapkan warga yang tergolongmiskin memiliki akses kepada buku yang kualitasnya samawalaupun umurnya saja yang lebih tua,” kata Mendiknas.

Hal ini dapat dilakukan baik pada tingkat kompetensipenulisan, percetakan, penerbitan, tingkat distribusi, danbahkan pada tingkat pemakainya.

“Secara alami ketika industri perbukuan kita bikinkompetitif maka harga cenderung menurun, dan padagilirannya yang dilayani adalah masyarakat pemakai buku,”katanya.

Mendiknas meminta agar para penyusun buku untukmembuat buku yang ramah pemakai kepada parapembacanya, terutama untuk buku teks pelajaran. (T.Ad)

Roebiono Kertopati, seorang dokter kepresidenan RI padamasa presiden Soekarno.

Struktur Organisasi Lemsaneg dicatat dalam lembarannegara berupa Keputusan Presiden (keppres) RI no. 103tahun 2001. Menurut keppres ini, Lemsaneg dikepalai olehseorang kepala Lemsaneg yang dibantu oleh tiga orangDeputi dan seorang sekretaris Utama. Kepala Lemsanegbertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Namun karena institusi ini menangani hal-hal yang bersifatrahasia, maka informasi seputar institusi ini pun sulit ditemukandi mesin pencari di internet.

Mayjen TNI Nachrowi Ramli menjelaskan, dalam eraglobalisasi dan informasi saat ini, ancaman terhadapkedaulatan dan keutuhan suatu negara bukan hanya berasaldari penguasaan fisik berupa invasi militer atau hegemoniekonomi, tetapi juga melalui penguasaan teknologi informasi,baik infrastruktur, akses maupun aplikasi. “Oleh karenanyainformasi rahasia negara perlu diamankan,” tegasnya.

Kepala Lembaga Sandi negara Mayjen TNI Nachrowi Ramlimenyampaikan, visi Lembaga Sandi Negara adalahterwujudnya sistem Sandi negara yang profesional danmandiri dalam rangka mendukung pembangunan nasional.Sedangkan misinya antara lain, menyelenggarakanpengamanan informasi rahasia negara, melaksanakanpembinaan sumberdaya manusia dan materiil sandi,melaksanakan sertifikasi tenaga profesional /ahli dan akreditasilembaga pendidikan persandian dan standarisasi materialsandi, serta pengkajian pemanfaatan teknologi informasidalam persandian.

Rawan Disalahgunakan

Pengumuman di Kantor KecamatanJatiroto, Kab Wonogiri, Jawa Tengah,hari itu memang lain dari yang lain.

Ditulis dengan spidol merah, dengan huruf be-sar-besar, isinya daftar desa-desa yang hinggabulan Juni 2008 belum lunas Pajak Bumi danBangunan (PBB)-nya.

Untuk tahun ini, Desa Dawungan, Breng-golo, dan Cangkring, masuk dalam daftar. “Bia-sanya kalau desanya sudah terpampang di pa-pan pengumuman, kepala desanya akan maludan beberapa hari kemudian akan datang kekecamatan untuk melunasi tunggakan PBB-nya,” ujar Suwardi, pegawai kecamatan se-tempat.

Itu kejadian nyata di desa, ketika menung-gak pajak (dalam hal ini pajak bumi dan ba-ngunan/PBB) masih dianggap sebagai aib. Tapilain di desa lain pula di kota. Di Jakarta, ribuanpengusaha justru berlenggang-kangkung de-ngan percaya diri, kendati nama mereka sudahtercantum dalam ‘daftar hitam’ para penung-gak pajak.

“Bukan rahasia lagi, banyak pengusaha disini tak mau bayar pajak. Ada yang nunggaksetahun, ada pula yang sudah bertahun-tahunngemplang pajak,” tutur Tjahjadi, pengusahapercetakan di bilangan Petojo Enclek, JakartaPusat.

Fenomena orang kaya yang mengemplangpajak bukan hanya terjadi di Jakarta, namunjuga di kota-kota lain di Indonesia. Di Suma-tera dan Kalimantan saja, ratusan perusahaansawit dan batubara menunggak pajak hinggaRp5,2 triliun.

Di Jogjakarta, tunggakan pajak tahun2007 yang tercatat di kantor pajak setempatmencapai Rp129 miliar lebih, dan kebanyakanbukan pajak PBB melainkan pajak yang seha-rusnya dibayar para pengusaha.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak juga bisa dilihat dari minim-nya penduduk yang memiliki nomor pokokwajib pajak (NPWP).

Data di Direktorat Jenderal Pajak menye-butkan dari sekitar 25-30 juta pendudukyang sudah memenuhi syarat, baru sekitar5-6 juta yang memiliki NPWP. Bahkan parapegawai negeri sipil yang sejatinya harus di-potong gajinya untuk membayar pajak peng-hasilan, banyak pula yang belum memilikiNPWP. Olala!

Pengusaha Diminta Jujur Bayar PajakBanyaknya orang ‘tak bijak’ di negeri ini

membuat Presiden Susilo Bambang Yudho-yono mengimbau agar pengusaha maupunkalangan non-pengusaha jujur ketika mem-bayar kewajiban pajaknya kepada negara.

Permintaan ini disampaikan Presiden saatmembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapim-nas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) diIstana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.''Memang saya akan keras kalau ada orangyang harusnya membayar pajak, tapi tidakmau bayar pajak,'' ujar Presiden.

Presiden mempunyai monitor khusus pa-jak yang online di ruangan kerjanya untukmemantau penerimaan dari sektor ini. Ia takbermaksud menggenjot penerimaan pajakhabis-habisan dengan menaikkan besarannya(tax rate) atau membebani pajak yang bukanpada tempatnya.

''Tapi tax base-nya, yang harus membayarpajak, ya bayar lah,'' imbuhnya. ''Yang ha-rusnya membayar pajak sesuai aturan sebesarRp 1 miliar, ya jangan bayar Rp 200 juta.''

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri(Kadin), MS Hidayat, menganggap permin-taan Presiden agar pengusaha bayar pajakdengan jujur sebagai sinyalemen atas feno-mena umum yang terjadi.

Kadin dengan pemerintah sepakat bahwareformasi pajak yang akan datang me-nyangkut basis pajak yang diperluas. ''Bukanrate-nya yang ditinggikan tapi taxe base-nyayang diperluas sehingga semua tidak merasaberat,'' katanya.

Menurut Hidayat, Kadin dan pemerintahsepakat pula bahwa semua peraturan akandibuat transparan dan fair. Ia mengatakansaat ini merupakan era mematuhi pajak danbukan lagi era untuk menghindari pajak. ''Jadirate-nya rendah tapi kepatuhannya mening-kat,'' tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Pajak Darmin Nasu-tion siap "menjewer" orang kaya Indonesiayang tidak benar dan belum membayar pajak."Kita akui masih banyak orang kaya di Indo-nesia tidak benar dan mungkin belum bayarpajak," kata Darmin pada konferensi pers me-ngenai sunset policy atau penghapusansanksi pajak tahun 2008 di Jakarta, beberapawaktu lalu.

Menurut Darmin, orang-orang kaya In-donesia yang jumlahnya kian bertambah ituakan diwajibkan membayar pajak denganmelalui beberapa tahap. "Pertama kita ingat-kan, yakinkan mereka. Orang Indonesia kankatanya banyak malunya. Jangan sampai gakpunya malu lagi," katanya.

Kedua, Dirjen Pajak juga akanmelakukan perbaikan dan pe-ngolahan database wajib pajak bagipara orang kaya ini sehingga de-ngan data tersebut diharapkan pa-ra orang kaya ini bisa membayarpajak dengan benar.

"Kalau sudah kita terapkan itu,dan tidak bayar pajak juga, harusdi-jewer kalau begitu. Jadi ini se-mua selain kita siapkan aturannyadalam perangkat UU kita siapkanjuga infrastruktur dalam databasekita," katanya. Tak lupa Darminmengaku menyiapkan perangkataparatnya untuk melaksanakankebijakan tersebut dengan baikdan benar.

Pengampunan PajakDalam penjelasannya, Darmin

mengatakan pihaknya akan me-nerapkan sunset policy atau fasilitaspenghapusan sanksi pajak peng-hasilan orang atau badan atas ke-kurangan pembayaran pajak yang

dapat dinikmati masyarakat baik yang belummemiliki NPWP maupun yang telah memilikiNPWP pada tanggal 1 Januari 2008. "Jadikesimpulannya adalah policy ini justru mem-beri kesempatan ke wajib pajak agar mem-bayar pajaknya dengan benar," tegasnya.

Menanggapi rencana pemerintah me-nerapkan pengampunan pajak, pengamatperpajakan Tjoetjoe Alihartono menilai ga-gasan yang sudah final digodok di pusat itubisa segera dimulai, sebab faktanya masihbanyak pejabat tidak punya NPWP.

Melalui gagasan tersebut akan terwujudadministrasi wajib pajak dan administrasi hartawajib pajak yang lebih baik. "Administrasiwajib pajak dan administrasi harta wajib pajakyang baik dapat dipergunakan sebagai titiktolak untuk menilai kepatuhan wajib pajakuntuk masa berikutnya," tutur Tjoetjoe.

Kita semua berharap, dengan makin ba-nyaknya ‘orang bijak’ di negeri ini, penda-patan dari sektor pajak dalam negeri yangsudah dipatok dalam APBN 2008 sebesarRp569,97 triliun bisa tercapai. Jangan kha-watir, bayar pajak tak rugi kok, toh uangnyakembali ke kita juga. Apa tidak malu disindiriklan setiap hari, “Cuma mau fasilitasnya, tapitak mau bayar pajaknya, apa kata dunia!”

([email protected])

“Orang bijak taat pajak. Mau fasilitasnya, gak mau bayarpajaknya, apa kata dunia!” Nukilan tagline iklan layananmasyarakat yang mengingatkan agar masyarakat taatbayar pajak itu begitu sering nongol di media cetak danelektronik. Toh penunggak pajak di Indonesia jumlahnyamasih seabrek-abrek. Ironisnya, mereka kebanyakanbukan dari golongan masyarakat ekonomi lemah, sebagianbesar orang-orang yang ‘tak bijak’ ini justru berasal darikalangan pengusaha yang konon duitnya banyak.

Program Sunset Policy memberikesem-patan kepada wajib pajak

untuk memperbaiki data pajak yangsalah. Wajib pajak yang

memperbaiki datanya tidak akandidenda dan diperiksa.

Kebijakan sunset policy dalam memungutpajak rawan disalahgunakan oleh para wajibpajak kakap dan sistem ini diragukankeefektifannya dalam menjaring wajib pajakkakap. Pasalnya, kesadaran hukum wajibpajak dan aparat pajak di Indonesia rendahsehingga ujung-ujungnya justru negara yangterancam dirugikan.

Sunset policy adalah kebijakan pajak yangditerapkan Ditjen Pajak dengan mengan-dalkan self assesment. “Kebijakan sunset po-licy itu di dalamnya ada ketentuan selfassesment (penilaian sendiri) yang rawan disa-lahgunakan baik oleh wajib pajak maupunaparat pajak,” kata pengamat hukum keu-angan negara UI Arifin Soeria Atmadja.

Jika wajib pajak diberikan kebebasan

Rawan Disalahgunakan

untuk menilai sendiri, sedangkan kesadaranhukum orang Indonesia rendah, hal ini justrukontraproduktif. “Ini justru bisa menjadiajang kolusi baru antara wajib pajak danaparat pajak,” imbuh Arifin.

Ia meragukan sunset policy yangditerapkan akan mampu meningkatkan kesa-daran wajib pajak besar untuk membayarpajak secara benar. “Jumlah NPWP pribadisaja sampai sekarang baru sekitar 6 juta, itupertanda tidak ada iktikad baik Ditjen Pajak

yang terus memeliharakondisi seperti ini,”tandasnya.

Butuh Peran LangsungMenurut Arifin, di ne-

gara berkembang sepertiIndonesia tetap saja peranpemerintah secara lang-sung yang dibutuhkan.“Menggunakan official as-sesment saja kolusi danpemerasan terjadi secaraakut, bagaimana kalau self

assesment diterapkan,” tandasnya.Masalahnya ada di mental manusia

Indonesia yang belum siap, bukan di sistemperpajakan yang akan diterapkan.

Sementara itu, ekonom Indef Iman Su-gema menjelaskan tanpa pengawasan ketatmaka kebijakan sunset policy hanya me-nimbulkan masalah. “Sunset policy membu-tuhkan pengawasan ketat dan kredibilitasserta integritas yang tinggi,” katanya. Pe-tugas pajak tetap harus bisa menelaah

laporan yang diberikan wajib pajak denganbaik.

Ia menambahkan selama petugas pajakteliti dan tidak tergoda untuk melakukankolusi, hal itu akan baik. Tetapi, jika hal inidisalahgunakan maka kejahatan perpajakanakan lebih sulit terdeteksi. “Tanpa diikutisanksi yang tegas maka justru menimbulkanrisiko yang besar pada keuangan negara,”kata Iman.

Cara Data WP BaruSementara itu, Dirjen Pajak Darmin Na-

sution, di Gedung DPR Jakarta, menyatakanpihaknya mengharapkan pelaksanaan sunsetpolicy dapat juga menjaring wajib pajak (WP)besar dengan penghasilan lebih dari Rp 5miliar. “Kami akan manfaatkan kebijakan sun-set policy. Kami persilakan mereka membe-reskan SPT-nya dan di sisi lain kami menda-patkan data dari situ sehingga tidak hanyamengimbau saja,” kata Darmin.

Ia mengatakan, pihaknya akan memanggildan menyurati WP besar untuk sosialisasisunset policy. Dengan sunset policy, akanlebih efektif kalau mereka mengakui jumlahpenghasilannya dan menaruhnya di SPT.

(sh)

Documents

komunika 07 2008