1
DISKUSI TELEKOMUNIKASI: Direktur Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Titon Dutono (kedua dari kiri) bersama (dari kiri) VP Marketing and Communications Division Ericsson Indonesia Hardyana Syintawati, Direktur Penjualan Axis Telecom Syakieb Sungkar, dan Direktur Teknologi Content dan New Business XL Axiata Dian Siswarini melihat data pengguna internet di Indonesia saat diskusi akhir tahun telekomunikasi di Jakarta, kemarin. Saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 66 juta, broadband 5 juta, dan pelanggan layanan telekomunikasi 234 juta. JAJANG SUMANTRI S EJAK dinyatakan se- bagai warisan budaya dunia, popularitas ba- tik Indonesia di mata masyarakat semakin melam- bung. Sayangnya, hal itu hanya dinikmati sebagian pembatik lokal karena produk China tu- rut menunggangi popularitas tersebut. “Yang mengambil keuntung- an dari perkembangan industri batik sekarang ternyata bu- kan produsen-produsen lokal, tetapi justru dari China,” kata anggota Komisi X DPR RI He- tifah Sjaifudian seusai seminar ekonomi kreatif di Wisma Antara, Jakarta, kemarin. Menurutnya, batik Indo- nesia sudah cukup dalam di- susupi produk China. “Ba- nyak produksi batik berlabel Indonesia sebenarnya kain dan polanya dibuat di China,” ungkapnya. Menurut dia, produk dari ‘Negeri Tirai Bambu’ itu bisa mewabah di masyarakat lan- taran harganya murah dan pembuatannya pun cukup rapi. Hal tersebut, lanjut He- tifah, menunjukkan efektivitas strategi dagang China. “Sudah terlihat ada booming perkembangan yang luar biasa. Mereka bisa menghasilkan produk-produk yang begitu diinginkan pasar,” kata dia. “Seharusnya, produk itu (batik) menjadi kekuatan kita,” lanjutnya. Menanggapi soal ancaman terhadap batik Indonesia, Men- teri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu berkilah yang terancam hanya kain bermotif batik. “Batik itu ada segmennya. Yaitu, batik tulis, batik cap, dan kain bermotif batik. Yang terancam itu hanya kain yang bermotif batik,” jelas Mari. Sebelumnya, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kemente- rian Perindustrian Euis Saedah pun mengatakan, kain atau produk tekstil bermotif batik yang dibuat dengan skala be- sar dan menggunakan mesin bukan termasuk batik. “Yang disebut batik ialah kain yang dilukis mengguna- kan canting dengan malam (alat lukis batik dan bahan yang dipakai untuk melukis) atau menggunakan cap se- hingga memiliki nilai seni,” paparnya. “Kalau diproduksi secara massal di pabrik, ya namanya bukan batik,” imbuh Euis. Bila dibandingkan dengan produk pabrik (printing), ba- tik asli berharga lebih mahal karena melalui proses yang panjang dan hasil dari sebuah ketekunan dan keahlian. “Na- mun itulah yang membuat batik unik dan diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO,” kata dia. Menurut Euis, sejak UNES- CO menetapkan batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia, banyak masyarakat yang terkecoh dengan mengira semua produk bermotif batik adalah batik. Karena itu, pihaknya tengah mengajukan pemberian label untuk batik tulis dan batik cap sebagai batik asli Indonesia. Tujuannya agar masyarakat tahu persis perbedaan batik cap dan tulis dengan batik printing atau pabrikan. Di sisi lain, Dewan Pem- bina Yayasan Batik Indone- sia Doddy Soepardi sempat mengatakan mahalnya batik Indonesia disebabkan bahan utama batik, yaitu kain katun, masih diimpor. Jika Indonesia bisa memproduksi sendiri kain katun tersebut, tentu biaya produksi akan turun dan harga batik semakin kompetitif. Pemerintah mencatat, pen- jualan batik di Indonesia pada 2010 mencapai Rp3,9 triliun atau lebih tinggi daripada nilai penjualan pada empat tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,5 triliun. Adapun nilai ekspor ba- tik Indonesia naik dari US$14,3 juta pada 2006 menjadi US$22,3 juta pada 2010. (*/Ant/E-2) [email protected] PENERAPAN aturan agen inspeksi (regulated agent/RA) masih menimbulkan per- masalahan. Pengusaha tetap berkeras meminta agar tarif pemeriksaan agen inspeksi baik domestik maupun inter- nasional kembali ke tarif awal sebesar Rp60 per kg. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Bandara Soekarno-Hatta Ar- man Yahya menegaskan, pem- berlakuan tarif agen inspeksi tidak sesuai dengan pasal 5 UU No 5/1999 tentang persaingan usaha yang sehat. Dalam rapat tim kecil yang dipimpin Kepala Biro Hukum Kementerian Per- hubungan (Kemenhub) Israful Hayat, belum ada pembahasan mengenai kesepakatan tarif baik itu domestik maupun internasional. “Jumlah RA dan penerap- an biaya pemeriksaan barang masih dianggap kartel,” kata Arman dalam keterangan tertu- lisnya, kemarin. Arman menuturkan, pihak agen inspeksi menolak men- jelaskan rincian struktur dari pemberlakuan tarif. Pimpinan rapat belum membicarakan biaya pemeriksaan barang yang diberlakukan secara sepihak. “Kami meminta biaya RA untuk kargo internasional dan domestik dikembalikan ke tarif awal sebesar Rp60/kg.” Penaikan tarif dari Rp60/kg menjadi Rp450/kg, menurut Arman, akan memberikan dampak pada meningkatnya biaya logistik. Pemberlakuan biaya agen inspeksi akan meng- alihkan perhatian masyarakat pada moda transportasi darat maupun laut. “Beban itu akan dialihkan kepada konsumen, kami akan menjelaskan sesuai dengan fakta, biar masyarakat yang menilai,” paparnya. Ketidakberpihakan Kemen- hub pada pengusaha, tam- bahnya, akan menimbulkan efek, seperti rencana mogok dan pembangkangan. Aksi itu sebagai reaksi perlawanan atas ketidakadilan. Di sisi lain, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan mengatakan hasil rapat dengan tim kecil berhasil merumuskan draf re- visi SKEP-255 yang melandasi penerapan RA. Penunjukan per- usahaan RA dilakukan maska- pai penerbangan, bukan pemilik barang seperti saat ini. Adapun struktur tarif terdiri dari komponen biaya peme- riksaan kargo, baik langsung maupun tidak. “Perubahan itu akan menjadi acuan penetapan tarif pemeriksaan perusahaan RA,” ungkapnya. (*/E-4) PEMERINTAH meminta agar para kontraktor tidak melaku- kan jual beli wilayah kerja (WK) lapangan migas yang mereka menangi saat lelang. “Kepada pemenang WK mi- gas, saya berharap itu dikerja- kan sendiri bukan untuk diper- jualbelikan, sebab dulu kan ada seperti itu,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo, saat ditemui di Plaza Centris, Jakarta, kemarin. Menurutnya, pemerintah sudah punya aturan tersendiri untuk memungkinkan jual beli WK dengan beberapa persyarat- an yang harus dipenuhi. “Memang ada aturan yang mewajibkan WK itu kapan dipindah ke orang lain dan itu ada waktu tertentu,” ungkap Evita. Evita juga menyebutkan dirinya memiliki target bahwa migas harus dapat meningkat- kan peran domestik. Untuk itu, pihaknya menyambut gembira ada empat perusahaan nasional yang komit menggarap WK di onshore (darat). Dalam lelang penawaran langsung enam WK migas tahap II pada 2011, terdapat empat perusahaan nasional yang memenangi lelang. Empat perusahaan itu adalah Eurorich Group Ltd (WK Kalyani Jambi), PT Anugrah Mutiara Sentosa (WK South Baturaja, Sumatra Selatan), PT Terra Global Vestal (WK North Baturaja, Sumsel), dan PT Mentari Abdi Pertiwi (WK Kuala Pambuang, Kali- mantan Tengah). Dari enam WK yang dita- warkan, kata Evita, seluruhnya diminati investor. “Total investasi komitmen eksplorasi US$38,15 juta, dan bonus tanda tangan (signature bonus ) yang akan diterima langsung pemerintah US$6,5 juta,” jelasnya. Di saat yang sama, peme- rintah juga melelang delapan WK gas metana batu bara. Dari tujuh WK yang laku, pemerin- tah mencatat total komitmen investasi eksplorasi US$35,65 juta. Adapun signature bonus yang akan diterima langsung oleh pemerintah US$7,5 juta. (Ant/Atp/E-2) BANK Indonesia melihat bank perkreditan rakyat (BPR) yang cukup esien dapat menyalur- kan kredit relatif rendah pada 22%-26%. Saat ini, rata-rata suku bunga kredit industri BPR mencapai 30%. Menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, dalam menjalankan bisnisnya saat ini BPR sudah cukup profesional. BPR mampu menawarkan suku bunga kredit di level 22%-26%. Kemudian rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) 90% dengan efisiensi 71%. Ditambah lagi kualitas kredit yang baik dengan jumlah kredit macet di bawah 4%. “Kualitas governance juga baik karena pemiliknya pro- fesional, bahkan pemilik tidak ikut serta dalam posisi manaje- men. Strategi bisnis rekrutmen karyawan masyarakat sekitar sebagai sumbangsih. Ini BPR dengan business model yang baik, teruji dalam lima tahun terakhir,” kata Halim ketika menggelar konferensi pers di Jakarta, kemarin. Ia mengakui bunga BPR cenderung tinggi jika diban- dingkan dengan suku bunga kredit bank umum. Namun, pada dasarnya bank umum memberlakukan bunga yang sama untuk kredit UMKM yang menghitung biaya opera- sional (overhead cost) tinggi. Seperti diketahui, sampai akhir Oktober 2011, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan hanya 21,3%, dengan 22% di antaranya pembiayaan usaha mikro. Jika dibandingkan dengan pangsa pasar UMKM, berdasarkan klasikasi plafon kredit, porsi kredit mikro menengah kecil 53,3%. Di tempat yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BPR Joko Suyanto mengatakan bunga yang berkisar 22%- 26% menunjukkan BPR sudah dapat bekerja cukup efisien walaupun bunga masih cukup tinggi. Joko mengatakan biaya suku bunga BPR yang tinggi tidak hanya karena overhead cost. Ke- mudian biaya dana (cost of fund) juga cenderung lebih tinggi dengan suku bunga deposito berkisar 10,25% dan linkage 12% serta tabungan 6%. Pada bagian lain, Halim Alamsyah menyatakan pertum- buhan kredit 2011 diperkirakan tumbuh 26%. Angka itu di atas rencana pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis bank (RBB) yang mencapai 24,4%. (GA/E-4) Tergigit Batik-batikan China Kontraktor Diminta tidak Perdagangkan Blok Migas BPR Bisa Efisien dengan Bunga 22% Banyak masyarakat yang terkecoh dengan mengira semua produk bermotif batik adalah batik. E KONOMI NASIONAL KAMIS, 8 DESEMBER 2011 18 Kalau diproduksi secara massal di pabrik, ya namanya bukan batik.” Euis Saedah Dirjen IKM Kemenperin PENUMPUKAN BARANG: Sejumlah barang menumpuk di depan mesin sinar X tempat pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. MI/TRI HANDIYATNO ANTARA/AUDY ALWI Pengusaha Terabaikan

KONOMI NASIONAL - ftp.unpad.ac.id filenasional kembali ke tarif awal sebesar Rp60 per kg. Ketua Asosiasi Logistik dan ... sebagai reaksi perlawanan atas ketidakadilan. Di sisi lain,

Embed Size (px)

Citation preview

DISKUSI TELEKOMUNIKASI: Direktur Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Titon Dutono (kedua dari kiri) bersama (dari kiri) VP Marketing and Communications Division Ericsson Indonesia Hardyana Syintawati, Direktur Penjualan Axis Telecom Syakieb Sungkar, dan Direktur Teknologi Content dan New Business XL Axiata Dian Siswarini melihat data pengguna internet di Indonesia saat diskusi akhir tahun telekomunikasi di Jakarta, kemarin. Saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 66 juta, broadband 5 juta, dan pelanggan layanan telekomunikasi 234 juta.

JAJANG SUMANTRI

SEJAK dinyatakan se-bagai warisan budaya dunia, popularitas ba-tik Indonesia di mata

masyarakat semakin melam-bung. Sayangnya, hal itu hanya dinikmati sebagian pembatik lokal karena produk China tu-rut menunggangi popularitas tersebut.

“Yang mengambil keuntung-an dari perkembangan industri batik sekarang ternyata bu-kan produsen-produsen lokal, tetapi justru dari China,” kata anggota Komisi X DPR RI He-tifah Sjaifudian seusai seminar ekonomi kreatif di Wisma Antara, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, batik Indo-nesia sudah cukup dalam di-susupi produk China. “Ba-nyak produksi batik berlabel Indonesia sebenarnya kain dan polanya dibuat di China,” ungkapnya.

Menurut dia, produk dari ‘Negeri Tirai Bambu’ itu bisa mewabah di masyarakat lan-taran harganya murah dan pembuatannya pun cukup rapi. Hal tersebut, lanjut He-tifah, menunjukkan efektivitas strategi dagang China.

“Sudah terlihat ada booming

perkembangan yang luar biasa. Mereka bisa menghasilkan produk-produk yang begitu diinginkan pasar,” kata dia.

“Seharusnya, produk itu (batik) menjadi kekuatan kita,” lanjutnya.

Menanggapi soal ancaman terhadap batik Indonesia, Men-teri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu berkilah yang terancam hanya kain bermotif batik.

“Batik itu ada segmennya. Yaitu, batik tulis, batik cap, dan kain bermotif batik. Yang terancam itu hanya kain yang bermotif batik,” jelas Mari.

Sebelumnya, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kemente-rian Perindustrian Euis Saedah pun mengatakan, kain atau produk tekstil bermotif batik yang dibuat dengan skala be-sar dan menggunakan mesin bukan termasuk batik.

“Yang disebut batik ialah kain yang dilukis mengguna-kan canting dengan malam (alat lukis batik dan bahan yang dipakai untuk melukis) atau menggunakan cap se-hingga memiliki nilai seni,” paparnya.

“Kalau diproduksi secara massal di pabrik, ya namanya bukan batik,” imbuh Euis.

Bila dibandingkan dengan produk pabrik (printing), ba-tik asli berharga lebih mahal karena melalui proses yang panjang dan hasil dari sebuah ketekunan dan keahlian. “Na-mun itulah yang membuat batik unik dan diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO,” kata dia.

Menurut Euis, sejak UNES-CO menetapkan batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia, banyak masyarakat yang terkecoh dengan mengira semua produk bermotif batik adalah batik.

Karena itu, pihaknya tengah mengajukan pemberian label untuk batik tulis dan batik cap sebagai batik asli Indonesia. Tujuannya agar masyarakat tahu persis perbedaan batik cap dan tulis dengan batik printing atau pabrikan.

Di sisi lain, Dewan Pem-bina Yayasan Batik Indone-sia Doddy Soepardi sempat mengatakan mahalnya batik Indonesia disebabkan bahan utama batik, yaitu kain katun, masih diimpor. Jika Indonesia bisa memproduksi sendiri kain katun tersebut, tentu biaya produksi akan turun dan harga batik semakin kompetitif.

Pemerintah mencatat, pen-jualan batik di Indonesia pada 2010 mencapai Rp3,9 triliun atau lebih tinggi daripada nilai penjualan pada empat tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,5 triliun. Adapun nilai ekspor ba-tik Indonesia naik dari US$14,3 juta pada 2006 menjadi US$22,3 juta pada 2010. (*/Ant/E-2)

[email protected]

PENERAPAN aturan agen inspeksi (regulated agent/RA) masih menimbulkan per-masalahan. Pengusaha tetap berkeras meminta agar tarif pemeriksaan agen inspeksi baik domestik maupun inter-nasional kembali ke tarif awal sebesar Rp60 per kg.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Bandara Soekarno-Hatta Ar-man Yahya menegaskan, pem-berlakuan tarif agen inspeksi tidak sesuai dengan pasal 5 UU No 5/1999 tentang persaingan usaha yang sehat. Dalam rapat tim kecil yang dipimpin Kepala Biro Hukum Kementerian Per-hubungan (Kemenhub) Israful Hayat, belum ada pembahasan mengenai kesepakatan tarif baik itu domestik maupun internasional.

“Jumlah RA dan penerap-an biaya pemeriksaan barang masih dianggap kartel,” kata Arman dalam keterangan tertu-lisnya, kemarin.

Arman menuturkan, pihak agen inspeksi menolak men-jelaskan rincian struktur dari pemberlakuan tarif. Pimpinan rapat belum membicarakan bia ya pemeriksaan barang yang

diberlakukan secara sepihak. “Kami meminta biaya RA

untuk kargo internasional dan domestik dikembalikan ke tarif

awal sebesar Rp60/kg.” Penaikan tarif dari Rp60/kg

menjadi Rp450/kg, menurut Arman, akan memberikan

dampak pada meningkatnya biaya logistik. Pemberlakuan biaya agen inspeksi akan meng-alihkan perhatian masyarakat pada moda transportasi darat maupun laut.

“Beban itu akan dialihkan kepada konsumen, kami akan menjelaskan sesuai dengan fakta, biar masyarakat yang menilai,” paparnya.

Ketidakberpihakan Kemen-hub pada pengusaha, tam-bahnya, akan menimbulkan efek, seperti rencana mogok dan pembangkangan. Aksi itu sebagai reaksi perlawanan atas ketidakadilan.

Di sisi lain, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan mengatakan hasil rapat dengan tim kecil berhasil merumuskan draf re-visi SKEP-255 yang melandasi penerapan RA. Penunjukan per-usahaan RA dilakukan maska-pai penerbangan, bukan pemilik barang seperti saat ini.

Adapun struktur tarif terdiri dari komponen biaya peme-riksaan kargo, baik langsung maupun tidak. “Perubahan itu akan menjadi acuan penetapan tarif pemeriksaan perusahaan RA,” ungkapnya. (*/E-4)

PEMERINTAH meminta agar para kontraktor tidak melaku-kan jual beli wilayah kerja (WK) lapangan migas yang mereka menangi saat lelang.

“Kepada pemenang WK mi-gas, saya berharap itu dikerja-kan sendiri bukan untuk diper-jualbelikan, sebab dulu kan ada seperti itu,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo, saat ditemui di Plaza Centris, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pemerintah sudah punya aturan tersendiri untuk memungkinkan jual beli

WK dengan beberapa persyarat-an yang harus dipenuhi.

“Memang ada aturan yang mewajibkan WK itu kapan dipindah ke orang lain dan itu ada waktu tertentu,” ungkap Evita.

Evita juga menyebutkan dirinya memiliki target bahwa migas harus dapat meningkat-kan peran domestik. Untuk itu, pihaknya menyambut gembira ada empat perusahaan nasional yang komit menggarap WK di onshore (darat).

Dalam lelang penawaran

langsung enam WK migas tahap II pada 2011, terdapat empat perusahaan nasional yang memenangi lelang. Empat perusahaan itu adalah Eurorich Group Ltd (WK Kalyani Jambi), PT Anugrah Mutiara Sentosa (WK South Baturaja, Sumatra Selatan), PT Terra Global Vestal (WK North Baturaja, Sumsel), dan PT Mentari Abdi Pertiwi (WK Kuala Pambuang, Kali-mantan Tengah).

Dari enam WK yang dita-warkan, kata Evita, seluruhnya diminati investor.

“Total investasi komitmen eksplorasi US$38,15 juta, dan bonus tanda tangan (signature bonus) yang akan diterima langsung pemerintah US$6,5 juta,” jelasnya.

Di saat yang sama, peme-rintah juga melelang delapan WK gas metana batu bara. Dari tujuh WK yang laku, pemerin-tah mencatat total komitmen investasi eksplorasi US$35,65 juta. Adapun signature bonus yang akan diterima langsung oleh pemerintah US$7,5 juta. (Ant/Atp/E-2)

BANK Indonesia melihat bank perkreditan rakyat (BPR) yang cukup efi sien dapat menyalur-kan kredit relatif rendah pada 22%-26%. Saat ini, rata-rata suku bunga kredit industri BPR mencapai 30%.

Menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, dalam menjalankan bisnisnya saat ini BPR sudah cukup profesional. BPR mampu menawarkan suku bunga kredit di level 22%-26%.

Kemudian rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) 90% dengan efisiensi 71%. Ditambah lagi kualitas kredit yang baik dengan jumlah kredit

macet di bawah 4%.“Kualitas governance juga

baik karena pemiliknya pro-fesional, bahkan pemilik tidak ikut serta dalam posisi manaje-men. Strategi bisnis rekrutmen karyawan masyarakat sekitar sebagai sumbangsih. Ini BPR dengan business model yang baik, teruji dalam lima tahun terakhir,” kata Halim ketika menggelar konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Ia mengakui bunga BPR cenderung tinggi jika diban-dingkan dengan suku bunga kredit bank umum. Namun, pada dasarnya bank umum memberlakukan bunga yang

sama untuk kredit UMKM yang menghitung biaya opera-sional (overhead cost) tinggi.

Seperti diketahui, sampai akhir Oktober 2011, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan hanya 21,3%, dengan 22% di antaranya pembiayaan usaha mikro. Jika dibandingkan dengan pangsa pasar UMKM, berdasarkan klasifi kasi plafon kredit, porsi kredit mikro menengah kecil 53,3%.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BPR Joko Suyanto mengatakan bunga yang berkisar 22%-26% menunjukkan BPR sudah

dapat be kerja cukup efisien walaupun bunga masih cukup tinggi.

Joko mengatakan biaya suku bunga BPR yang tinggi tidak hanya karena overhead cost. Ke-mudian biaya dana (cost of fund) juga cenderung lebih tinggi dengan suku bunga deposito berkisar 10,25% dan linkage 12% serta tabungan 6%.

Pada bagian lain, Halim Alamsyah menyatakan pertum-buhan kredit 2011 diperkirakan tumbuh 26%. Angka itu di atas rencana pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis bank (RBB) yang mencapai 24,4%.(GA/E-4)

TergigitBatik-batikan

China

Kontraktor Diminta tidak Perdagangkan Blok Migas

BPR Bisa Efi sien dengan Bunga 22%

Banyak masyarakat yang terkecoh dengan mengira semua produk bermotif batik adalah batik.

EKONOMI NASIONAL KAMIS, 8 DESEMBER 201118

Kalau diproduksi secara massal di

pabrik, ya namanya bukan batik.”

Euis SaedahDirjen IKM Kemenperin

PENUMPUKAN BARANG: Sejumlah barang menumpuk di depan mesin sinar X tempat pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu.

MI/TRI HANDIYATNO

ANTARA/AUDY ALWI

Pengusaha Terabaikan