Upload
buingoc
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERLINDUNGAN HUKUM DAN SENGKETA RAHASIA DAGANG
(Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
Mohamad Nurdiyansyah
1111048000040
KONSENTRASI HUKUM BISNIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
2015 M/1436 H
ABSTRAK
Mohamad Nurdiyansyah. NIM 1111048000040. Perlindungan Hukum dan Sengketa
Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010). Program Studi Ilmu Hukum,
Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M. x + 78 halaman + 29 halaman lampiran.
Skripsi ini menganalisis mengenai perlindungan pemilik rahasia dagang ketika terjadi
sengketa rahasia dagang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000. Dan lebih
jelas lagi diatur dalam pasal 11 Undang-undang No.30 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa
pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang
melakukan pelanggaran rahasia dagang. Gugatan tersebut dapat berupa ganti rugi dan
penghentian semua perbuatan serta gugatan diajukan ke pengadilan negeri.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case
approach). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30
tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sedangkan Pendekatan kasus adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1713
K/Pdt/2010.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-undang No.30 tahun 2000 tersebut juga
tidak memberikan rumusan mengenai pemilik Rahasia Dagang Namun jika kita kaitkan dengan
makna yang tersurat dalam dalam Undang-undang hak cipta (yang membedakan pencipta dari
pemegang hak cipta) ) tampaknya Undang-undang rahasia dagang ini juga membedakan antara
pemilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang, berdasarkan pada originator rahasia
dagang tersebut.
Penyebab sengketa rahasia dagang harus diselesaikan di pengadilan negeri dikarenakan
sifat rahasia dagang yang tidak diketahui oleh umum serta persidangan di pengadilan niaga
selalu terbuka untuk umum sehingga sengketa rahasia dagang harus diselesaikan di pengadilan
negeri karena dapat melakukan persidangan secara tertutup untuk umum.
Kata Kunci : Pemilik rahasia dagang, gugatan sengketa rahasia dagang di ajukan ke
pengadilan negeri
Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, SH,. MH
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar, atas segala
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat
serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun immateril,
oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Drs. Asep Saefudin Hidayat, SH., MH, dan Drs. Abu Tamrin, SH., MH selaku Ketua
Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Prof. Dr. H.Abdullah Sulaiman, SH,. MH, dosen pembimbing skripsi yang telah banyak
meluangkan waktu disela-sela kesibukan dalam memberikan nasihat, kritik dan saran
untuk membangun penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dedy Nursamsi SH., M.Hum, dosen penasihat akademik yang telah memberikan nasihat
dan arahan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas berbagi ilmu
pengetahuan dan pengalamanya kepada penulis.
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas pengorbanan kedua orang tuaku tercinta M.
Asep dan Juarsih, yang telah memberikan segala dukungan baik materil maupun immateril
serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi S1.
7. Adikku tersayang Tomy Himawan dan Tita Damayanti yang telah memberikan dukungan
untuk menyelesaikan studi S1.
8. Abdulrohman dan Siti Khodijah selaku pemberi motifasi bagi saya dalam sehari-harinya
dan terima kasih atas dukungannya.
9. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik
konsentrasi Hukum Bisnis maupun konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara.
10. Rudi Hartono, Andrio, Idham, Lisanul Fikri, Syawal Ritonga, Ilyas Aghnini, Rifky
Alpiandi, Febyo Hartanto, Kurnialif Triono, Dadan Gustiana, Nevo Amaba, Syawal
Ritonga, Muhammad Bara, Angga, serta sahabat-sahabat penulis saat kuliah. Bersama
mereka penulis berproses bersama dan menjadi keluarga. Terima kasih atas bantuan,
pengalaman dan kenangan bersama kalian.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak
dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-
Nya serta membalas kebaikan mereka. Amin.
Demikian ini penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-
pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan
umumnya bagi pembaca.
Jakarta, 1 September 2015
Penulis
Mohamad Nurdiyansyah
DAFTAR ISI
Halaman
Judul Skripsi.................................................................................................. i`
Lembar Pengesahan Pembimbing............................................................... ii
Lembar Pengesahan Panitia........................................................................ iii
Lembar Pernyataan...................................................................................... iv
Abstrak.......................................................................................................... v
Kata Pengantar............................................................................................. vi
Daftar Isi........................................................................................................ viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.............. .................................................... 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah......................................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ........................................................ 7
D. Tinjauan Kajian Terdahulu.......................................................... .... 8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual................................................... 9
F. Metode Penelitian.......................................................... .................. 15
G. Sistematika Penulisan.......................................................... ............ 19
BAB II POLITIK HUKUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DI
INDONESIA
A. Sejarah Rahasia Dagang.......................................................... ........ 21
B. Pengertian Rahasia Dagang.......................................................... ... 26
C. Ruang Lingkup Rahasia Dagang...................................................... 29
D. Unsur-unsur Rahasia Dagang.......................................................... 31
BAB III KETENTUAN PENGATURAN KEPEMILIKAN RAHASIA DAGANG
A. Profil PT BPE dan PT HCMI.......................................................... 36
B. Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang............... 45
C. Lisensi Rahasia Dagang.......................................................... ......... 47
D. Hubungan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja................... .. 50
E. Pelanggaran Rahasia Dagang.......................................................... 54
BAB IV KETENTUAN PENGATURAN KOMPETENSI ABSOLUT DALAM
SENGKETA RAHASIA DAGANG PADA PUTUSAN MA NOMOR 1713
K/Pdt/2010
A. Posisi Kasus.......................................................... ........................... 56
B. Dasar Pertimbangan Hakim MA dalam Memberikan
Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010........................................ .... 63
C. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang.......................................... 65
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.......................................................... ............................ 72
B. Saran.......................................................... ...................................... 75
DAFTAR PUSTAKA.......................................................... ................................. 76
LAMPIRAN.......................................................... ................................................ 79
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam perkembangannya masalah perdagangan dan industri
nasional maupun internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan
jasa semata-mata tetapi, didalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa
informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi
dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan.
Berkenaan dengan hal itu maka para investor dan pelaku bisnis
merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan Rahasia
Dagang miliknya melalui sistem perlindungan HKI (Hak Kekayaan
Intelektual) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan
yang memadai terhadap Rahasia Dagang pada umumnya merupakan salah
satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di
suatu negara.1
Dipandang dari sudut pandang hukum hal ini sangat beralasan,
sebab pelanggaran terhadap Rahasia Dagang akan sangat merugikan para
penemu atau pemilik hak tersebut. Rahasia Dagang merupakan faktor yang
sangat penting dalam upaya persaingan dagang yang jujur (fair cmpetition),
1 Ahmad M. Ramli, H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, (Bandung:
Mandar Maju,2000), h.1
.
2
sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memilik nilai
ekonomis tinggi.2
Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah
informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau
bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan
dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sedangkan yang
dimaksud dengan hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang
yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.
Berdasarkan pengertian diatas, maka bisa kita simpulkan bahwa
Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk
perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhagaan
informasi ini karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan
ekonomis bagi perusahaan.3
Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila
informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan
dijaga kerahasiaanya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.
1. Bersifat Rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui
oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2 Ibid., h. 2.
3 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h.122.
3
2. Mempunyai Nilai Ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan
informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha
yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara
ekonomi.
3. Informasi Dijaga Kerahasiaannya, apabila pemilik atau para pihak yang
menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran Rahasia Dagang,
apabila seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut
dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30 tentang Rahasia
Dagang. Disamping itu ada juga yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia
Dagang yakni apabila:
1. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia
Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan
keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat.
2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan
Rahasia Dagang milik orang lain semata-mata untuk kepentingan
pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Maksud dari
rekayasa ulang (reverse engineering) dalam hal ini adalah suatu
tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu
teknologi yang sudah ada.4
Dalam hal ini seorang pemilik Rahasia Dagang harus dapat
menunjukan bahwa informasi yang dimilikinya mempunyai eksistensi dan
4 Yusran Isnaini. Buku Pintar HAKI – Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan
Intelektual. (Bogor : Ghalia Indonesia. 2010) h. 102
4
nilai komersial tidak diketahui umum dan memerlukan biaya-biaya untuk
merahasiakannya. Dalam proses pengadilan seseorang yang merasa hak atas
informasi yang dirahasiakannya dilanggar harus dapat membuktikan bahwa
telah terjadi pengambilalihan Rahasia Dagang secara tidak sah oleh
tergugat Dalam Hukum Perdata Internasional hal seperti ini dikategorikan
sebagai unjust enrichment.5
Dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, Indonesia merasa telah melaksanakan kewajiban
meberikan perlindungan terhadap pemegang hak undisclosed information
dari praktek persaingan curang.6 Undang-Undang Rahasia Dagang ini
dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam
lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya
jaminan perlindungan terhadap Rahasia Dagang, terutama dari tindakan
persaingan curang.7 Lingkup tujuan diatas termasuk pula tindakan hukum
terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap kepemilikan
Rahasia Dagang.
Ada contoh kasus yang dialami Thomas Marshall (export) Ltd. V.
Guinlee 1976, dimana pihak tergugat yang sebelumnya meletakkan jabatan
sebelum habis 10 tahun jabatannya kemudian mendirikan perusahaan
saingan. Informasi yang menjadi persoalan menyangkut sumber-sumber
5 Sudargo Gautama, Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia
dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata, (Bandung: Biancipta, 1994), h.1 – 2.
6 Insan Budi Maulana, Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang, (
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 3.
7 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,
(Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2004), h. 63.
5
pemasok dan nama-nama pejabat serta kontrak-kontrak lainnya di Eropa
dan Timur Jauh. Hakim memenangkan pihak penggugat dan ia menyatakan
bahwa diperlukan empat unsur dalam mengkaji kualitas kerahasiaan yaitu:
pertama, pembocoran informasi akan merugikan pemilik iinformasi atau
akan menguntungkan pihak lain; kedua, pihak pemilik informasi harus
yakin bahwa informasi itu benar-benar rahasia dan belum diketahui
masyarakat luas; ketiga, keyakinan pemilik informasi atas hal itu harus
bersifat wajar; dan keempat, informasi itu harus dinilai dari segi-segi
kebiasaan dan praktik-praktik perdagangan atau industri khusus yang
terkait.8
Sedangkan di Indonesia contoh kasusnya adalah putusan MA
Nomor 1713 K/Pdt/2010 yaitu sengketa antara PT Basuki Pratama
Engineering (BPE) dengan PT Hitachi Industri Machinery Indonesia
(HCMI). Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010 permohonan kasasi oleh PT
BPE dikabulkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan gugatan yang
diajukan PT BPE adalah ranah Rahasia Dagang dan membatalkan putusan
Pengadilan Pengadilan Tinggi Bandung No. 328/PDT/2009 serta
menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini.
Salahnya penerapan hukum yang digunakan Pengadilan Negeri
Bekasi menimbulkan bahaya dari ketidakterlindungan Rahasia Dagang
cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu
perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan
8 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual,(Bandung: PT.Alumni, 2003),
h.382.
6
persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka pemanfaatan, pencurian
informasi bisnis guna mendapatkan Rahasia Dagang dari lawan bisnisnya.
Sehingga rawan terjadi kecurangan dalam persaingan usaha yang jauh dari
prinsip keadilan dan kejujuran.
Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis
tertarik untuk memilih judul ‘’Perlindungan Hukum Dan Sengketa
Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010)’.
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar masalah yang akan penulis bahas tidak terlalu meluas
sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan maka penulis membuat
pembatasan masalah yakni, membahas perlindungan pemilik Rahasia
Dagang di Indonesia serta penegakannya.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah dan pembatasan masalah yang telah
diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai
berikut:
a. Bagaimana politik hukum peraturan perundang-undangan Rahasia
Dagang di Indonesia ?
b. Bagaimana pengaturan mengenai pemilik dan pemegang hak
Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2000?
c. Bagaimana pengaturan mengenai persoalan kompetensi absolut
sengketa Rahasia Dagang pada putusan MA Nomor 1713
K/Pdt/2010 ?
7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Secara umum tujuan penulisan ini adalah untuk mendalami
tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam
perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui politik hukum dibuatnya peraturan perundang-
undangan Rahasia Dagang.
b. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pemilik hak Rahasia
Dagang.
c. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kompetensi absolut
sengketa Rahasia Dagang pada putusan MA Nomor 1713
K/Pdt/2010.
2. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan dalam hukum HKI, utamanya mengenai segala
aspek yang menyangkut perlindungan hukum terhadap
pemegang atau pemilik hak Rahasia Dagang.
b. Selain itu adanya tulisan ini dapat menambah perbendaharaan
koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi juga bagi
perkembangan hukum bisnis.
8
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dalam penilitian ini, penulis akan
menyertakan beberapa hasil penilitian terdahulu sebagai perbandingan
tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:
Skripsi yang disusun oleh Gema Satriani dari Universitas Sumatera
Utara Medan 2006 dengan judul perlindungan hukum Rahasia Dagang
dalam ruang lingkup haki menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2000.
Pada skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan Rahasia Dagang dan
penegakannya secara khusus yaitu berdasarkan Undang-Undang No.30
Tahun 2000 saja.
Buku dari Tim Lindesy yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual‘’
yang diterbitkan oleh PT Alumni Bandung, pada tahun 2013. Pada buku
tersebut tidak diuraikan secara jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran
Rahasia Dagang dan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi
Rahasia Dagang.
Sebagai perbandingan sekaligus pembeda, pada skripsi ini penulis
fokus terhadap perihal akibat dari adanya pelanggaran di dalam Rahasia
Dagang dan perlindungan Rahasia Dagang. Yang menyebabkan meruginya
para pemilik hak Rahasia Dagang, karena para pihak lain yang dianggap
kurang bertanggung jawab. Jadi terdapat perbedaan pembahasan dan
masalah yang diangkat penulis dengan penelitian-penelitian yang sudah
ada.
9
E. Kerangka Teoritis
Hukum tentang Rahasia Dagang mulai dikembangkan pada abad ke
-19. Satu kasus yang berkaitan dengan Rahasia Dagang adalah kasus Prince
Albert V. Strange. Kasus Rahasia Dagang yang terjadi pada tahun 1849 ini
adalah sebagai berikut: Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki
kegemaran membuat lukisan-lukisan pada logam. Ratu dan suaminya
membuat lukisan-lukisan pada logam itu untuk hobi dan kesenangan mereka
yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi mereka semata-mata,
meskipun kadang-kadang lukisan itu mereka berikan sebagai kenang-
kenangan bagi teman-teman dekat mereka.
Suatu saat lukisan itu diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk di
gravir dan ahli gravir itu secara diam-diam membuat tiruan-tiruan yang
kemudian diserahkan kepada tergugat ( Pangeran Albert) yang berniat
memamerkan karya-karya tersebut dalam suatu pameran yang terbuka
untuk umum yang penyelenggaraannya dikomersialkan. Pengadilan
memutuskan untuk melarang pameran tersebut karena kepemilikan atas
lukisan-lukisan itu diperoleh berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan
yang telah diberikan dan kerahasiaan yang terangkum dalam sebuah
kontrak.9
9 Ahmad M. Ramli, H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, h.32.
10
Rahasia Dagang sebagai suatu aset yaitu lebih tepatnya intangible
asset memiliki beberapa teori dalam perlindungannya. Perlindungan
Rahasia Dagang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut :10
1. Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan
Rahasia Dagang karena Rahasia Dagang merupakan salah satu asset.
Sebagai hak milik Rahasia Dagang bersifat eksklusif dan dapat
dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau
memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan
seluas-luasnya selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.
Prinsip Hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam Pasal 570
menyatakan bahwa : “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan
suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap
kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan
dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh
suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu
hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi
kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum
berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran
ganti rugi”.
2. Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam
proses pengadilan mengenai Rahasia Dagang. Dalam sistem hukum
Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut
10 Gunawan Widjaja, Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang, ( Jakarta
:Business News ,2001 ), h.120.
11
bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber
perikatan ( Pasal 1233 BW ). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.
Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak
dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut
merupakan wanprestasi.
Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan
dengan bentuk perlindungan berdasarkan system hukum perburuhan
atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan
karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Berkenaan
dengan Rahasia Dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari
satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan
Rahasia Dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah “orang dalam”
perusahaan (insider trading). Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu
perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang
isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah
diketahui secara umum atau merupakan public domain adalah suatu
tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.11
3. Teori Perbuatan Melawan Hukum dapat menjadi dasar dari
perlindungan atas Rahasia Dagang. Hal ini merupakan salah satu jalan
keluar sebagai konsekuensi perlindungan atas HKI yang tidak
11 Ahmad M. Ramli, H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, h.50-51.
12
didaftarkan seperti halnya Rahasia Dagang.12 Dalam kaitannya sebagai
dasar terhadap perlindungan Rahasia Dagang, maka teori perbuatan
melawan hukum ini menggolongkan pelanggaran Rahasia Dagang
adalah sebagai perbuatan melawan hukum, dimana pelanggaran
terhadap Rahasia Dagang berarti pelanggaran terhadap penggunaan
informasi Rahasia Dagang sesuai isi Pasal 13 dan 14 Undang-Undang
No.30 Tahun 2000.
Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan
aset-aset intelektual atau HKI, termasuk Rahasia Dagang di Barat dilandasi
beberapa teori, yang dikenal sebagai teori “reward”, teori “recovery” ,teori
“incentive”, dan teori “risk” yang dimaksud dengan teori-teori ini adalah;13
1. Teori reward menyatakan ,sebenarnya bahwa pencipta atau penemu yang
menghasilkan penemuan yang harus dilindungi harus diberi penghargaan
atas jerih payahnya menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian
dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang atau
suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. Teori reward
mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif
berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu
lain untuk bereaksi.
2. Teori recovery menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah
mngeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya , harus memperoleh
12 Ibid., h. 52.
13 P. Cita Citrawinda, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan
Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, (Jakarta: Chandra Pratama, 2005), h. 126.
13
kesempatan untuk memperoleh kembali sesuatu dari apa yang telah
dikeluarkannya
3. Teori incentive menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan
dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta
menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu intensif yang
dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dapat dimaksudkan
dapat terjadi.
4. Teori risk yang mengakui bahwa kekayaan intelektual adalah hasil karya
yang mengandng resiko, kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari
suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain telah
lebih dahulu menemukan cara tersebut atau pun memperbaikinya dan
dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan terhadap upaya
atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.
F. Kerangka Konseptual
Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang
terdiri dari sebelas Bab dan sembilan belas pasal ini mengatur pengertian
atau definisi dari Rahasia Dagang dalam rumusan Pasal 1 angka (1), dengan
rumusan sebagai berikut:14
“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum
di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
Rahasia Dagang”.
14 Gunawan Widjaja, SERI HUKUM BISNIS : RAHASIA DAGANG, (Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada, 2001), h.77-78.
14
Pengertian hak Rahasia Dagang dibedakan dari pengertian tentang
Rahasia Dagang, yang diatur dalam rumusan Pasal 1 angka (2), yang
berbunyi; “ Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang
timbul berdasarkan Undang-undang ini” . jika kita baca rumusan Undang-
Undang Rahasia Dagang lebih lanjut, dapat kita temui 3 pasal yang
mengatur mengenai hak atas Rahasia Dagang ini, yaitu ketentuan Pasal 4,
Pasal 6 dan Pasal 7. Ketiga pasal tersebut secara eksplisit menyatakan
bahwa pemilik Rahasia Dagang (dalam Pasal 4) dan pemegang Rahasia
Dagang dalam Pasal 6 dan Pasal 7), berhak untuk ;15
1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
2. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia
Dagang tersebut.
Rahasia Dagang dapat dilanggar dengan cara-cara sebagai berikut;16
Pasal 11 menjelaskan bahwa pemilik informasi rahasia atau
penerima lisensi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap
siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud Pasal 4.
Pasal 13 menjelaskan bahwa pelanggaran suatu Rahasia Dagang
dapat terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkannya atau
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis maupun yang
tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.
15 Ibid, h. 84.
16 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung :PT. Alumni, 2013), h. 250.
15
Pasal 14 menjelaskan bahwa seseorang dapat dianggap melangar
suatu Rahasia Dagang apabila dia memperolehnya dari pihak lain dengan
cara yang tidak layak atau sah atau dengan cara yang bertentangan dengan
hukum yang ada.
Kalau disimak pertimbangan hukum dibentuknya Undang-Undang
Rahasia Dagang ada dua alasan mengapa Indonesia perlu memiliki undang-
undang yang khusus mengatur dan melindungi Rahasia Dagang, yaitu untuk
memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagagangan
nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi
dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap
Rahasia Dagang sebagai bagian dari dari sistem HKI.17
G. Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan data yang akurat, yang
dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung data
sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat ditemukan.
Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam
penelitian ini, digunakan dua metode penelitian, yaitu penelitian hukum
normatif (yuridis normatif).
17 OK. Saidin , Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada,2013), h. 542.
16
Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah penelitian
hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka.18 Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi
berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum kekayaan
intelektual khususnya di bidang Hak Rahasia Dagang.
Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif
(cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu
yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan
kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).
Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, akan
digunakan beberapa pendekatan, yaitu:19
a. Pendekatan Perundang-undangan (statuteapproach)
Pendekatan Perundang-undangan (statuteapproach) adalah
suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum
yang berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan terhadap Hak
Rahasia Dagang, di antaranya: Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang
No. 30 Tahun 2000, Konvensi Paris dan TRIPs.
b. Pendekatan Konsep (conceptual approach)
Pendekatan Konsep (conceptual approach) digunakan
untuk memahami konsep-konsep tentang : pengertian pemilik atas
18 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.
19 Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
BayumediaPublising, 2007), h.300
17
hak Rahasia Dagang, pengertian pelanggaran dalam Rahasia
Dagang dan pengertian Rahasia Dagang beserta syaratnya. Dengan
didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam
aturanhukum ke depan tidak lagi terjadi pemahaman yang ambigu.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.20
Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan
gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan erat
dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian dianalisa mengenai
penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk
mendapatkan dara atau informasi mengenai pelaksanaannya serta
hambatan-hambatan yang dihadapi.
3. Sumber Data
Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan
difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam
penelitian ini tidak penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.
Data yang digunakan hanyalah data sekunder. Data sekunder merupakan
data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan.
Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan
atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data-data yang erat
20 Rony Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 35
18
hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk
menganalisa permasalahan.
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum sifatnya mengikat21, yaitu:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
4. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan objek
penelitian.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer22, yaitu:
1. Berbagai hasil penelitian mengenai Hak atas Rahasia Dagang
2. Berbagai buku yang membahas mengenai Hak atas Rahasia
Dagang
3. Berbagai artikel dan makalah dalam majalah dan jurnal
c. Bahan hukum tersier , bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri
dari:
1. Kamus Hukum
2. Kamus bahasa Indonesia
3. Kamus bahasa Inggris
4. Dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek
penelitian untuk diterapkan dalam penelitian ini.
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, h. 52
22 Ibid, h.53
19
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif
kualitatif yang diperoleh dari data yang bersumber dari studi
kepustakaan maupun dari penelitian lapangan. Analisis deskriptif
kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan
menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut
kualitas dan kebenarannya, kemudian dianalisa secara interpretatif
menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan,
kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab
permasalahan yang ada.
5. Metode penulisan
Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan
metode penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada
pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2012.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran garis besar mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan
dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan
(Review) Kajian Terdahulu, Kerangka Konseptual, Metodologi
Penelitian, Sistematika Penulisan yang berkenaan dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
20
Bab II Politik Hukum Lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang di
Indonesia
Pada bab ini akan dijelaskan tentang Sejarah Rahasia Dagang,
Pengertian Rahasia Dagang, Ruang Lingkup Rahasia Dagang, dan
Unsur-unsur Rahasia Dagang
Bab III Ketentuan Pengaturan Kepemilikan Rahasia Dagang
Pada bab ini mejelaskan tentang Profil PT BPE dan HCMI, Pemilik
Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang, Lisensi Rahasia
Dagang, Hubungan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja dan
Pelanggaran Rahasia Dagang
Bab IV Ketentuan Pengaturan Kompetensi Absolut Dalam Sengketa
Rahasia Dagang Pada Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010
Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis putusan Ma Nomor
1713K/Pdt/2010 tentang pelanggaran Rahasia Dagang dan
penyelesain sengketa Rahasia Dagang
Bab V Penutup
Kesimpulan dan Saran
21
BAB II
POLITIK HUKUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG
RAHASIA DAGANG DI INDONESIA
A. Sejarah Rahasia Dagang di Indonesia
Dalam melakukan kerjasama internasional Indonesia resmi menjadi
anggota Organisasi HKI Dunia/World Intellectual Property Organization
(WIPO) pada tahun 1979 dengan meratifikasi Convention Establising the
World Intellectual Property Organization melalui Keputusan Presiden No.
24 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.
15 Tahun 1997 dan melalui Keputusan Presiden yang sama diratifikasi pula
Paris Convention sedangkan Bern Convention diratifikasi sesuai Keputusan
Presiden No. 18 Tahun 1997.1
Indonesia juga menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia/
World Trade Organization (WTO) dengan menandatangani Agreement
Estabilishing The World Trade Organization dan meratifikasinya dalam
Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Estabilishing The World Trade Organization yang berarti pula
berkewajiban mempedomani persetujuan tersebut ke dalam legislasi
nasionalnya. Sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa pada tanggal
1 Januari 2000 Indonesia sudah harus menyesuaikan dengan standar TRIPs
(Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Inculding Trade in
Counterfeit Good) dalam hal definisi, administrasi dan penegakkan HKI,
1 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual,(Bandung: PT.Alumni,
2003), h.5.
22
penerapan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan TRIPs
tersebut adalah merupakan konsekuensi untuk seluruh anggota WTO
termasuk Indonesia.2
Momentum kehadiran Rahasia Dagang secara utuh di Indonesia
tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai
perjanjian internasional khususnya TRIPs (Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights, Inculding Trade in CounterfeiBt Good).
Adanya pengaturan Rahasia Dagang dalam TRIPs menunjukan bahwa telah
ada kesepakatan, minimal bagi anggota peserta WTO (World Trade
Organisation) . Perlindungan Rahasia Dagang dalam suatu negara akan
mendorong masuknya investasi, inovasi dan kemajuan teknologi. Para
investor akan merasa aman dan dihargai karena ada perlindungan atas
Rahasia Dagangnya dan akan berpengaruh langsung pada keseluruhan
perekonomian negara. Rahasia Dagang merupakan bagian dari HKI,
sehingga hal ini diatur dalam Persetujuan TRIPs menggunakan istilah
Undiscloused Information untuk menunjukan informasi yang harus
dirahasiakan. Pengaturannya dapat dijumpai dalam Section 7 Protection of
Undiscloused Information, Pasal 39 Persutujuan TRIPs.3
Ketentuan Pasal 39 Persetujuan TRIPs ini didasarkan untuk
menjamin perlindungan yang efektif untuk mengatasi persaingan curang
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bis Paris Convention. Untuk itu negara-
negara WTO wajib memberikan perlindungan terhadap informasi yang
2 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung :PT. Alumni, 2013), h. 31.
3 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, h.385.
23
dirahasiakan dan data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan
pemerintah.
Meskipun perlindungan terhadap pemilik hak Rahasia Dagang tidak
harus selalu diatur dalam suatu undang-undang khusus, karena bisa saja
perlindungan itu diatur dalam satu undang-undang yang bersifat umum,
yang didalamnya juga memberikan perlindungan terhadap pemilik hak
Rahasia Dagang sebagaimana diterapkan di beberapa negara maju seperti,
Amerika Serikat, Jerman, Jepang atau Australia. Namun Indonesia
menganggap perlu membuat secara khusus Undang-Undang Rahasia
Dagang yang memberikan perlindungan terhadap pemilik hak tersebut.
Pada tanggal 20 Desember 2000 Indonesia mengundanggkan
Undang-Undang No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. sebagai
landasan dasar diingatkan pada waktu membuat Undang-Undang No.30
tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ada ketentuan yang penting dalam
kerangka Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 5 angka (1), Pasal 20
angka (1) dan Pasal 33 yang dikenal sebagai pasal-pasal perlindungan
tentang pihak ekonomi lemah dari masayarakat di dalam republik indonesia4
Pembahasan 3 (tiga) rancangan Undang-Undang tentang Rahasia
Dagang , Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hingga
menjadi undang-undang dapat dianggap cukup lama dan berlangsung
selama setahun sejak diajukan pemerintah kepada DPR pada tanggal 17
4 Sudargo Gautama, Komentar Undang-Undang Rahasia Dagang, (Bandung: Citra Aditya
Bakti ,2003), h, 4.
24
Desember 1999 hingga disetujui untuk menjadi undang-undang pada rapat
pleno DPR tanggal 4 Desember 2000.5
Ada 2 aspek yang mendasari latar belakang lahirnya Undang-
Undang Rahasia Dagang . Aspek pertama adalah telah diratifikasinya
Agreement Estabilishing the World Trade Organization (Persetujuan
Pmbentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dimana didalamnya tercakup
Agreement Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, dengan
Undang-Undang No.7 Tahun1994. Didalam TRIPs inilah ditulis tentang
perlunya dibuat dan diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang.
Aspek kedua adalah yang mendasari Undang-Undang No.30 tahun
2000 adalah mengingat Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat (lembaran negara Republik
Indonesia tahun 1999 No.33 Tambahan lembaran negara Republik
Indonesia No.3817).
Adanya perlindungan HKI dan khususnya Rahasia Dagang yang
baik diharapkan dapat mengurangi dampak terjadinya persaingan curang
atau persaingan tidak sehat. Bahkan menurut sejarah penamaannya pada
saat pembahasan undang-undang tersebut pernah diajukan dengan nama
(rancangan undang-undang anti persaingan curang). Jadi ternyata lahirnya
Undang-Undang No.30 tentang Rahsaia Dagang tersebut sejalan dengan
5 P. Cita Citrawinda, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan
Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, (Jakarta: Chandra Pratama, 2005), h. 56-57.
25
pokok pemikiran dalam TRIPs, yang menjadi bagian dari perjanijian
pembentuk WTO.6
Kalau disimak pertimbangan hukum dibentuknya Undang-Undang
Rahasia Dagang ada dua alasan mengapa Indonesia perlu memiliki undang-
undang yang khusus mengatur dan melindungi Rahasia Dagang, yaitu untuk
memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagagangan
nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi
dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap
Rahasia Dagang sebagai bagian dari dari sistem HKI.7
Dasar hukum dari segi formal maupun segi material bidang Rahasia
Dagang adalah Pasal 5 angka 1,Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang
Dasar RI Tahun 1945, sehingga lingkup perdagangan nasional dan
internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi
masyarakat Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum terhadap
Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.
Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
disahkan dengan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1994 (lembaran Negara
RI Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3564)
yang mencangkup Agreement on Trade Related aspect of Intellectual
Property Rights (Persetujuan TRIPS), yang merupakan lampiran dari
6 Gunawan Widjaja, SERI HUKUM BISNIS : RAHASIA DAGANG, (Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada, 2001), h.5.
7 OK. Saidin , Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada,2013), h. 542.
26
agreement tersebut di atas, antara lain mewajibkan kepada negara anggota
seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Rahasia Dagang.8
B. Pengertian Rahasia Dagang
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Rahasia Dagang, ada
baiknya mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Rahasia Dagang
tersebut. Jika telah mengetahui pengertian tersebut, maka untuk menuju
pada tahap pembahasan akan lebih memudahkan untuk semakin mengerti
dan memahami hal tersebut.
Istilah Rahasia Dagang itu sendiri di beberapa Negara berbeda-beda
satu dengan yang lainnya. Istilah Rahasia Dagang dikenal secara luas dalam
sistem Anglo Saxon dan dipergunakan baik dalam produk-produk hukum
dan kepustakaan hukum. Sarjana-sarjana hukum terkemuka Amerika
Serikat, seperti Robert Merges, Pamela Samuelson, Richard M Buxbaum
menggunakan istilah Rahasia Dagang meskipun telah lahir istilah baru yaitu
informasi yang dirahasiakan yang diakomodasi dalam TRIPs tersebut. Di
Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat dan banyak Negara lainnya
menyatakan bahwa pengetahuan dalam bidang industri dapat merupakan
suatu trade secret atau Rahasia Dagang, walaupun proses umum atau
metode itu berkaitan dengan hal yang dapat dipatenkan atau secara umum
dapat diketahui oleh masyarakat luas9
8 Pipin Syarifin, Peraturan Hak Kekayan Intelektual di Indonesia , (Bandung : Pustaka
Bani Quraisy, 2004), h.51.
9 Insan Budi Maulana, Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang, (
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 18.
27
TRIPs dalam hal ini memberikan istilah agak berbeda dengan
menyatakan sebagai informasi yang dirahasiakan, istilah ini pada prinsipnya
merupakan pedoman dari istilah Rahasia Dagang. Dengan catatan bahwa
kesepakatan GATT-WTO dalam TRIPs tampak bermaksud memperluas
istilah Rahasia Dagang ini. Berbeda dengan penggunaan istilah yang
digunakan dalam Sistem Hukum Amerika Serikat, Sistem Hukum Inggris
memberikan istilah yang lebih mendekati terminologi yang digunakan
TRIPs dengan menyebutkannya sebagai informasi rahasia (confidential
information) untuk Rahasia Dagang, sedangkan hukum dan praktek
pengadilan Australia justru menggunakan istilah yang sama dengan
Amerika Serikat yaitu Rahasia Dagang.10
Terlepas dari semua perbedaan tentang penyebutan istilah Rahasia
Dagang itu sendiri, pada prinsipnya Rahasia Dagang merupakan bagian dari
informasi rahasia. Informasi Rahasia adalah informasi yang tidak boleh
diketahui siapa saja, kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang
untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Informasi
rahasia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut pemilik atau
sumbernya, yaitu :11
a. Rahasia Pribadi (private secret), dimiliki seseorang yang patut
dirahasiakan, misalnya catatan harian pengusaha melalui sekretarisnya,
kisah kehidupan pribadi masa lalu, kiat sukses dalam pemasaran.
10 Ahmad M. Ramli, H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, (Bandung:
Mandar Maju,2000), h. 33-34.
11 Ibid ,h. 36.
28
b. Rahasia Politik (political secret), dimiliki oleh negara atau partai politik
misalnya rahasia jabatan, strategi penguasaan suatu wilayah,
pembatasan ruang gerak partai politik, strategi mempertahankan
kekuasaan.
c. Rahasia Pertahanan dan Keamanan (defence and security secret),
dimiliki negara, misalnya strategi pengembangan militer, pembangunan
pabrik senjata, pertahanan negara yang efektif, daerah kawasan militer.
d. Rahasia Dagang (trade secret), dimiliki perusahaan atau pengusaha,
misalnya penemuan teknologi, proses produksi dan pemasaran,
manajemen perusahaan, formula produk berkualitas, program komputer,
dan komputerisasi data prospek perusahaan.
Pengertian yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka (1) yaitu :
“Rahasia Dagang adalah informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang
tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam
kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.
Pada prinsipnya bahwa Rahasia Dagang merupakan segala
informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam rangka kegiatan
perdagangan. Informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi
mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat
bersaing dengan para competitor.
C. Ruang Lingkup Rahasia Dagang
29
Ada 3 perbedaan pokok antara Rahasia Dagang dengan bentuk
HAKI lainnya seperti hak cipta, paten dan merek. Ketiga perbedaan itu
dapat diuraikan sebagai berikut :12
a. Bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HKI lain mendapat
perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki orang
lain. Kecuali kalau informasi mengenai suatu penemuan diungkapkan,
perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari negara. Kalau karya-karya
yang dilindungi hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan secara
umum, maka tidak ada nilai komersialnya. Rahasia Dagang mendapat
perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu
bernilai. Rahasia Dagang terdiri informasi yang hanya bernilai
komersial kalau kerahasiannya tidak hilang.
b. Rahasia Dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung
nilai kreativitas atau pemikiran baru. Yang penting adalah Rahasia
Dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah sistem
kerja yang efektif, barangkali tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan
kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.
c. Bentuk HKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis,
digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran
yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rahasia Dagang tidak
semestinya ditulis. Yang penting, bukan bentuk tulisan atau pencatatan
informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide atau informasinya
12 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, h. 238-239.
30
sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal ini
berbeda dengan hak paten atau merek.
Selain itu, perlindungan terhadap Rahasia Dagang tidak memiliki
jangka waktu yang terbatas dan cara untuk mendapatkannya dapat
dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat dengan syarat-syarat
formal seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum paten, yang
memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan.
Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang, lingkup Rahasia Dagang
melingkupi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau
informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai
ekonomi dan tidak diketahui oleh masyrakat.
R. Mark Haligan memberikan beberapa contoh ruang lngkup
Rahasia Dagang yang didasarkan pada hukum Amerika Serikat
diantaranya, Informasi teknikal/penelitian dan pengembang: informasi
teknologi, informasi yang berhubungan dengan riset dan pengembangan,
formula-formula, senyawa-senyawa /bahan campuran, proses-proses,
catatan-catatan, dan yang lainnya.13
Informasi yang dilindungi Rahasia Dagang mencakup informasi
bisnis atau informasi teknologi yang dapat berupa formula kimia (Chemical
formula), proses industri, informasi harga, barang atau produk yang
13 Tomi Suryo Utomo, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI)” (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2010). H, 166.
31
dihasilkan, daftar konsumen dan informasinya, bahan pasokan, dan metode
penjualan.14
D. Unsur – Unsur Rahasia Dagang
Jika kita perhatikan rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang
Rahasia Dagang, akan dapat kita tarik kesimpulan bahwa Rahasia Dagang
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:15
a. Adanya pengertian mengenai informasi
Undang-Undang Rahasia Dagang sama sekali tidak memberikan
definisi atau pengertian tentang informasi. Dengan demikian maka
apakah ini berarti pengertian informasi harus dapat kita cari dari
pengertian yang seumumnya. Jika kita lihat pengaturan yang diberikan
di Amerika Serikat dan pembatasan dalam pengertian disebutkan dalam
huruf e khususnya yang berkaitan dengan kewajiban penjagaan
informasi dan bukti keberdaan informasi yang berharga, dapat dikatakan
bahwa informasi yang dimaksudkan disini adalah informasi yang
bersifat tertulis.
b. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh
umum
Informasi akan dianggap rahasia jika informasi itu merupakan
sebuah konsep, ide atau informasi yang hanya diketahui pemilik serta
tidak dapat diperoleh oleh pihak lain dan belum diketahui secara umum.
14 Rahmi Jened, “Hak Kekayaan Intelektual” (Surabaya: Airlangga University Pres, 2010)
h. 217-218.
15 Gunawan Widjaja, SERI HUKUM BISNIS : RAHASIA DAGANG, h.78.
32
Jika informasi diumumkan kepada masyarakat, kerahasiaan dari
informasi tersebut akan hilang. Misalnya menurut hukum Australia,
perusahaan umum wajib mengungkapkan informasi tertentu agar pelaku
pasar dapat memperoleh gambaran secara layak mengenai aktivitasnya.
Sifat kerahasiaan dari informasi itu dianggap hilang ketika diungkapkan.
Akan tetapi apabila dokumen harus diserahkan ke pengadilan untuk
keperluan terbatas, informasi dalam dokumen tersebut tetap dianggap
rahasia, karena pengungkapan itu terbatas dan tidak untuk masyarakat.16
c. Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau
bisnis
Limitasi yang diberikan dalam definisi Rahasia Dagang oleh
Undang-Undang No.30 Tahun 2000 adalah informasi tersebut harus
berada dalam bidang teknologi atau bisnis. Undang-Undang Rahasia
Dagang juga tidak memberikan rumusan atau penjelasan lebih lanjut
tentang arti di bidang teknologi dan/ atau bisnis. Rumusan Pasal 2
Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu:
“Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang
teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak
diketahui oleh masyarakat umum.”
Ini berarti informasi dalam bidang teknologi dan/ atau bisnis ini
adalah informasi yang merupakan suatu proses yang dapat berupa sistem
atau prosedur atau tata cara jalannya suatu kegiatan usaha, baik yang
16 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, h. 240-241.
33
berhubungan dengan teknologi (dalam bentuk formulasi produk barang)
maupun sistem kegiatan jalannya usaha itu sendiri (dalam bentuk
produk jasa). Mengenai makna teknologi adalah bahwa teknologi yang
dimaksud disini adalah proses pembuatan produk, yang dalam hal
tertentu, jika memenuhi persyaratan perolehan paten dapat merupan
teknologi yang dapat dipatenkan. Sedangkan kata bisnis mengandung
arti yang sangat luas meliputi baik metode pengolahan, pola penjualan,
pola pendistribusian, atau barang dan lain-lain yang dianggap unik dan
berharga.
d. Memiliki nilai ekonomi
Rumusan Pasal 3 angka (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2000
merumuskan bahwa:
‘’Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan
informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau
usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan
secara ekonomi.”
Makna menjalankan kegiatan yang bersifat komersial,
menunjukan bahwa informasi tersebut akan bermanfaat dan
menguntungkan jika dilakukan secara massal, dan tidak hanya
diperuntukkan dan dipergunakan secara terbatas. Hal ini menunjukan
kembali bahwa dalam Rahasia Dagang, yang dirahasiakan adalah suatu
sistem, prosedur, tata cara, proses, formula dan bukan produk itu sendiri.
Melalui rangkaian kegiatan dengan mempergunakan sistem, tata cara,
proses dan/ atau formula yang dirahasiakan, produk, baik barang atau
34
jasa yang dihasilkan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan
secara ekonomis.
e. Kewajiban menjaga kerahasiaannya oleh pemiliknya
Ketentuan Pasal 3 angka (4) Undang-Undang No. 30 Tahun
2000 menyatakan bahwa :
“Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para
pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak
dan patut.”
Agar pengajuan gugatan terhadap pelanggaran kerahasiaan
berhasil, pemilik Rahasia Dagang harus membuktikan penerima
Rahasia Dagang memiliki kewajiban untuk menjaga sifat kerahasiaan
dari informasi tersebut karena informasi itu diberikan secara rahasia.
Keadaan dimana informasi diperoleh akan menentukan apakah ada
kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Secara umum diatur bahwa ada
kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jika dianggap layak bagi
seseorang yang berada dalam posisi yang sama dengan penerima
informasi, mengakui informasi tersebut diberikan kepadanya secara
rahasia.17
Kecenderungan dipilihnya bentuk perlindungan melalui Rahasia
Dagang setidak-tidaknya dilandasi oleh dua alasan, pertama karena
seringkali substansi yang diinginkan untuk mendapat perlindungan
merupakan hal yang tidak dapat diberi paten, seperti halnya daftar
pelanggan perusahaan, data keuangan, nota-nota bisnis dan lain-lain.
17 Ibid. 242.
35
Kedua, mungkin juga hal yang ingin dilindungi sebenarnya
memungkinkan untuk diberi hak paten, tetapi investor lebih memilih bentuk
perlindungan Rahasia Dagang karena berbagai alasan seperti jangka waktu
perlindungan yang tidak terbatas, nilai kerahasiaan yang lebih terjamin,
mahalnya biaya di kantor paten dan formalitas pendaftaran yang lebih
rumit.18
18 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/2447/1984
diakses pada tanggal 20 Juni 2015.
36
BAB III
KETENTUAN PENGATURAN KEPEMILIKAN RAHASIA
DAGANG
A. Profil PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction
Machienery Indonesia
1. PT.Basuki Pratama Engineering
a. Sejarah1
PT. Basuki Pratama Engineering, didirikan pada tanggal 16
Juli 1981 oleh dua bersaudara yakni Johannes Sujanto Basuki dan
Stefanus Widagdo Basuki. Dengan hanya mempekerjakan beberapa
pekerja dalam suatu bengkel kecil, PT. Basuki Pratama Engineering
memulai usahanya dalam memproduksi Kiln Dryer System. Dengan
memiliki standar kualitas dan efisiensi yang tinggi, produk yang
dihasilkan PT. Basuki Pratama Engineering dapat diterima dengan
baik pada pasar lokal, baik perusahaan-perusahaan maupun pabrik-
pabrik yang ada.
PT. Basuki Pratama Engineering merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang manufaktur. “Desain menjadikan produk
berkualitas”, itulah moto dari PT. Basuki Pratama Engineering.
Sekarang, produk yang dihasilkan PT. Basuki Pratama
Engineering sudah diekspor ke beberapa negara. Dengan
1 http://www.basuki.com/ diakses pada tanggal 20 Juni 2015.
36
37
memelihara kualitas dari produk, PT. Basuki Pratama Engineering
akan terus menjadi “pemain” kuat di pasarnya. PT. Basuki Pratama
Engineering, disamping menghasilkan produk yang sangat
berkualitas, juga memperhatikan kepuasan dari konsumennya. Saat
ini PT. Basuki Pratama Engineering menjadi pemimpin pasar untuk
Kiln Dryer System, mempekerjakan ± 400 karyawan yang
profesional, dengan lahan pabrik ± 14000m2 yang bertempat di
kawasan industri Pulogadung.
Disamping memproduksi Kiln Dryer System, PT. Basuki
Pratama Engineering juga memproduksi boilers, pollution control
system, heaters, timber impregnation plant and centrifugal fan.
b. Tata Kelola Perusahaan2
1) President Directors
Bertanggung jawab atas keseluruhan operasional di PT
Basuki Pratama Engineering. Membawahi: General Manager
Operation, Sales Director Area I & II, Finance & Administration
Director, QA/QC (Quality Assurance / Quality Control).
2) General Manager Operation
Bertanggung jawab atas berjalannya pabrik secara
keseluruhan, membawahi:
a) Engineering, bertanggung jawab atas kelancaran produksi
dari aspek technical.
2 http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab1/2006-2-01064-TI-bab%201.pdf diakses pada tanggal
20 Juni 2015.
38
b) Fabrication
1. PPC , bertanggung jawab atas perencanaan produksi.
2. Production ,bertanggung jawab atas pelaksanaan
produksi.
3. Installation & Maintenance ,bertanggung jawab atas
perawatan dan perbaikan mesin.
3) Sales Director Area I
Bertanggung jawab atas penjualan di daerah Jakarta,
Semarang, dan sekitarnya.
4) Sales Director Area II
Bertanggung jawab atas penjualan di daerah Surabaya
dan Bandung
5) Finance & Administration Director
Bertanggung jawab mengurusi finansial dan pembukuan
serta yang mengurusi administrasi kepegawaian, membawahi:
a. Procurement / Sub-contracting ,bertanggung jawab atas
pengadaan barang serta bertanggung jawab atas ekspedisi.
b. Accounting ,bertanggung jawab atas pembukuan, invoice,
account payable, dll
c. Finance ,bertanggung jawab atas finansial perusahaan
d. Personnel & General Affair ,mengurusi personalia (absen,
gaji, lembur, dll) dan bertanggung jawab atas urusan
kerumah-tanggaan (makan, minum, seragam, mobil dinas,
ruangan, dll).
39
6) QA / QC ,bertanggung jawab dalam penjaminan kualitas ke
pelanggan serta bertanggung jawab langsung dalam kontrol dan
pengecekan kualitas produk.
c. Proses Produksi3
Pada dasarnya di PT. Basuki Pratama Engineering, proses produksi
terdiri dari 5 tahapan: Cutting, Machining, Assembly/Welding,
Finishing, Elektrik.
1) Cutting
Yaitu proses pemotongan material mentah menjadi ukuran yang
diinginkan.
2) Machining
Aktifitas pengerjaan point-point tertentu pada part yang
membutuhkan tingkat ketelitian (presisi) yang tinggi.
3) Assembly/Welding
Aktifitas menyambungkan dua part atau lebih dengan
menggunakan mesin las.
4) Finishing
Proses menghilangkan scrap yang masih menempel pada part
after-assembly/welding.
5) Elektrik
Pemasangan sistem electric pada produk yang dihasilkan.
d. Sistem Kerja4
3 Ibid
4 ibid
40
Sistem kerja yang diterapkan pada PT Basuki Pratama
Engineering, adalah dengan mematuhi peraturan K3 yang ditetapkan
dan memastikan lingkungan dan alat kerja yang mereka gunakan
aman (5K). Kebijakan PT Basuki Pratama Engineering tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu:
1) Melakukan perbaikan kinerja bidang keselamatan dan kesehatan
kerja dengan mengembangkan sistem manajemen keselamatan
dan kesehatan kerja secara berkesinambungan untuk mencegah
dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
2) Menetapkan tujuan dan sasaran dibidang keselamatan dan
kesehatan kerja sesuai kebutuhan dan kepentingan serta
meninjaunya secara berkala.
3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam
pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja.
Dan 5K terdiri dari:
1) Ketertiban
Menata mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, yang tidak
perlu kita buang.
2) Kerapihan
Meletakkan barang yang kita perlukan sehingga siapapun
mengetahui letaknya dengan mudah.
3) Kebersihan
Membiasakan diri membersihkan barang dan tempat kerja setiap
waktu.
41
4) Kelestarian
Menjaga agar ketertiban, kerapihan, dan kebersihan tetap tertib,
rapi, bersih dan tetap terpelihara.
5) Kedisiplinan
Menjaga diri agar segala sesuatu yang telah ditetapkan berjalan
dengan baik dan benar.
2. PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia
a. Sejarah5
PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah sebuah
perusahaan Joint Venture yang berdiri pada tanggal 15 Mei 1991 oleh
PT. Hitachi Construction Machinery Co. Ltd – Japan, Itochu
Corporation – Japan, Hitachi Construction Machinery Singapore Pte.
Ltd, PT. Murinda Iron Steel dan PT. Anggaputra Dhananjaya.
Sejak awal berdirinya, produk utama yang dihasilkan adalah
Hydrolic Excavator dan Wheel Loaders yang mendapatkan lisensi
dari Hitachi Construction Machinery Co. Ltd – Japan dan tambahan
produk-produk fabrikasi Engineering yaitu berbagai macam jenis
seperti Heavy Equipment dan juga Pressure Vessel serta Boiler
produk. Bekerjasama dengan pemerintah untuk mensupport
industrialisasi di Indonesia.
PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia telah
disertifikasi oleh ISO 9001, Quality Management System sejak 1997
dan mengimplementasikan ISO 14001 dimulai pada 2000 untuk
5 https://sankerenti.wordpress.com/2009/06/05/kerja-praktek-di-hitachi-construction-
machinery-indonesia/ diakses pada tanggal 21 Juni 2015.
42
Environment Management System (EMS) untuk memastikan bahwa
produk-produk Hitachi dibuat dengan berkonsentrasi pada keamanan
dan lingkungan.
PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah salah
satu di Indonesia pemasok terbesar dan produsen excavator,
mempekerjakan 1.606 staf yang berkualitas dan memproduksi 5.500
unit excavator per tahun.
b. Visi dan Misi6
Visi dari PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia
adalah "INSPIRE NEXT", berarti bahwa perusahaan kami selalu
berpikir untuk masa depan dengan teknologi maju dan ramah
lingkungan.
Misi HCMI terdiri dari 3 bagian, yang diantaranya sebagai
berikut :
1) Tujuan utama kami adalah untuk menyediakan pelanggan kami
dengan layanan dan produk terbaik kami, tidak hanya untuk
kinerja tetapi juga untuk karakteristik reliabilitas, ketahanan dan
keamanan.
2) Kami berkomitmen untuk kekuatan maka manajemen kami
untuk mengambil peluang keuntungan.
3) Kami akan berusaha untuk mengembangkan produk dalam
respon langsung terhadap kebutuhan pelanggan kami atau untuk
mencapai kepuasan pelanggan dan langkah maju bergandengan
6 Ibid
43
tangan dengan pelanggan kami untuk membangun masa depan
yang lebih baik bagi negara dan dunia.
Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Kebijakan Mutu dan
Kebjakan Lingkungan. PT. Hitachi Construction Machinery
Indonesia juga mengeluarkan mutu perusahaan tujuan dan beberapa
departemen harus menentukan tujuan mereka. Untuk memastikan
pencapaian kualitas objektif orang yang bertanggung jawab akan
ditunjuk dalam pencapaian sasaran mutu dan kemajuan akan ditinjau
secara berkala.
c. Sistem Kerja
HCMI berkomitmen untuk memberikan kualitas tinggi
Produk dengan harga yang kompetitif dan pengiriman jadwal untuk
memenuhi kepuasan pelanggan. Untuk Mencapai kebijakan ini:7
1) HCMI wajib untuk selalu meningkatkan dan memelihara Sistem
Manajemen Mutu sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam
ISO 9001: 2008 standar.
2) HCMI wajib meningkatkan moral yang terus menerus dimana
semua karyawan selalu bekerja keras dengan nyaman dan
berpartisipasi secara aktif dalam mencapai target perusahaan.
3) HCMI akan dapat menjadi Perusahaan Internasional dunia dan
selalu memberikan pelanggan puas.
7 http://www.hitachi-cmid.com/qualitypolicy.htm diakses pada tanggal 21 Juni 2015.
44
4) HCMI akan mengembangkan dan memperkenalkan teknologi
baru yang didukung oleh program pelatihan yang efektif dan
untuk memastikan perbaikan terus-menerus.
Sistem Manajemen kualitas :8
H: High quality products on time delivery.
C: Customer satisfaction from reliable good value products and
services.
M: Motivate the employees to participate actively in achieving
company's targets.
I: International world wide company by continual improvements
through working target determination.
PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia, pembuatan
berbagai macam Mesin Konstruksi, Komponen dan produk Mesin,
berkomitmen untuk mencegah polusi udara, air dan pencemaran
tanah, dengan meminimalkan dampak lingkungan dari produksi
kami melalui perbaikan terus-menerus dari Sistem Manajemen
Lingkungan.9
H: Have foremost regards for health and safety of our employees
and emergency response.
C: Cut energy consumption, noise, wastes and conserve other
resources, while practicable.
8 Ibid
9 Ibid
45
M: Maintain to adhere the environmental legislation, regulation
and other requirements to which our company subscribes.
I: Innovate environmental awareness among employees through
training, education and participation.
B. Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang
Sebelum membahas mengenai makna pemilik Rahasia Dagang dan
pemegang Rahasia Dagang, maka akan dibahas terlebih dahulu makna dari
Hak Rahasia Dagang.
Pengertian hak Rahasia Dagang dibedakan dari pengertian tentang
Rahasia Dagang, yang diatur dalam rumusan Pasal 1 angka (2), yang
berbunyi; “ Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang
timbul berdasarkan Undang-undang ini” . jika kita baca rumusan Undang-
Undang Rahasia Dagang lebih lanjut, dapat kita temui 3 pasal yang
mengatur mengenai hak atas Rahasia Dagang ini, yaitu ketentuan Pasal 4,
Pasal 6 dan pasal 7. Ketiga pasal tersebut secara eksplisit menyatakan
bahwa pemilik Rahasia Dagang (dalam Pasal 4) dan pemegang Rahasia
Dagang dalam Pasal 6 dan Pasal 7), berhak untuk ;10
1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yng dimilikinya
2. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia
Dagang tersebut.
10 Gunawan Widjaja, SERI HUKUM BISNIS : RAHASIA DAGANG, (Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada, 2001), h.84.
46
Khusus untuk ketentuan Pasal 4 yang berlaku bagi pemilik Rahasia
Dagang, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 memberikan juga hak kepada
pemilik rahasaia dagang untuk melarang pihak lain untuk menggunakan
Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang tersebut.
Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa Undang-Undang
Rahasia Dagang membedakan antara pemilik Rahasia Dagang dan
pemegang Rahasia Dagang, namun demikian Undang-Undang No.30 tahun
2000 tersebut tidak memberikan rumusan atau pengertian dari pemilik
Rahasia Dagang maupun pemegang Rahasia Dagang. Namun jika kita
kaitkan makna yang tersurat dalam dalam Undang-Undang Hak Cipta (
yang membedakan pencipta dari pemegang hak cipta) dan Undang-Undang
Paten (yang membedakan penemu dari pemegang paten ) tampaknya
Undang-Undang Rahasia Dagang ini juga membedakan antara pemilik
Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang, berdasarkan pada
originator Rahasia Dagang tersebut. Dapat kita katakan bahwa pemilik
Rahasia Dagang adalah penemu atau originator dari informasi-informasi
yang dirahasiakan tersebut, yang disebut Rahasia Dagang. Sedangkan
pemegang Rahasia Dagang adalah pemilik Rahasia Dagang dan pihak-pihak
yang memperoleh hak lebih lanjut dari pemilik Rahasia Dagang, yang
terjadi sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 angka (1) Undang-
Undang Rahasia Dagang.11 Dimana dalam Pasal 5 angka (1) dari Undang-
Undang Rahasia Dagang, dikatakan rahasia dagang dapat beralih atau
11 Ibid, h. 85
47
dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau
sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewajiban yaitu dalam
segala bentuk pengalihan hak Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada
Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Rahasia Dagang (Pasal 5 angka (3)). Dalam perjanjian
lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang (Pasal 8 angka
(1)). Dalam penjelasannya menegaskan bahwa yang wajib dicatatkan pada
Direktorat Jenderal itu hanyalah mengenai data yang bersifat administratif
dari dokumen pengalihan hak, data yang bersifat adminstratif dari perjanjian
lisensi dan tidak mencangkup subtansi Rahasia Dagang yang
diperjanjikan.12
C. Lisensi Rahasia Dagang
Undang-Undang No.30 Tahun 2000, secara tegas membedakan
antara pengalihan Rahasia Dagang dengan perjanjian pemberian lisensi
Rahasia Dagang, sebagai mana dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 angka (5)
yaitu:
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak
(bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu
Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan
syarat tertentu.”
12 Pipin Syarifin, Peraturan Hak Kekayan Intelektual di Indonesia , (Bandung : Pustaka
Bani Quraisy, 2004), h.58.
48
Rumusan mengenai pengertian Lisensi tersebut dapat kita pilah ke dalam
beberapa unsur, yang meliputi:13
a. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak Rahasia Dagang
Adanya izin merupakan syarat mutlak adanya Lisensi. Undang-
Undang No.30 Tahun 2000 mensyaratkan bahwa izin tersebut harus
diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang, yang dalam hal ini dapat
berarti pemilik Rahasia Dagang (sebagai originator) atau pemegang
Rahasia Dagang (yang memperoleh Hak Rahasia Dagang) sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.30 Tahun 2000).
b. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian
Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa Lisensi harus
dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi (pemegang Hak
Rahasia Dagang) dengan pihak penerima Lisensi. Ini berarti perjanjian
pemberian lisensi ini merupakan perjanjian formal, dalam arti harus
memenuhi bentuk yang tertulis.
c. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan Hak Rahasia Dagang)
Tidak ada suatu pengertian yang jelas maupun pasti dari
rumusan yang diberikan tersebut, hanya saja dalam penjelasan Pasal 6
yang lengkapnya yaitu:
“Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia
Dagang, Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan
13 Gunawan Widjaja, SERI HUKUM BISNIS : RAHASIA DAGANG, h.88.
49
waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan
untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang dalam jangka waktu
tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang
tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan
mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang
dapat menjaga Rahasia Dagang itu.
Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya
dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru
atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.
Dapat kita tarik kesimpulan sederhana bahwa dalam Lisensi
dikenal adanya batas waktu, yang secara esensial (menurut Undang-
Undang No.30 Tahun 2000 ) berbeda dari pengalihan Hak Rahasia
Dagang.
d. Izin tersebut diberikan untuk Rahasia Dagang yang diberi
perlindungan
Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang
yang dilindungi adalah Rahasia Dagang yang pemegang hak Rahasia
Dagangnya bukanlah mereka yang melanggar ketentuan Undang-
Undang Rahasia Dagang. Selain itu yang pasti adalah bahwa Rahasia
Dagang tersebut harus memenuhi syarat pengertian Rahasia Dagang
menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
e. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu dan syarat tertentu
Adanya klausa dengan waktu tertentu dan syarat tertentu ini
tampaknya merupakan esensi pembeda antara perjanjian pengalihan
50
Hak Rahasia Dagang dengan Lisensi, oleh karena pernyataan waktu
tertentu ini beberapa kali diulang dalam beberapa rumusan untuk
membedakannya dengan perjanjian pengalihan.
Rumusan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No.30 Tahun 2000, yang
berbunyi ;
“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi
bersifat non eksklusif.”
Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik
Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada pihak ketiga
lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara
tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut.
D. Hubungan Rahasia Dagang dan Perjanjian Kerja
Dalam praktik, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena
adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Salah satu
hubungan yang sering memunculkan kewajiban menjaga kerahasiaan
adalah hubungan antara majikan dan pegawai. Kebanyakan kasus di bidang
pelanggaran Rahasia Dagang melibatkan salah seorang pegawai yang telah
menggunakan informasi yang diperoleh dari tempat kerja majikannya
selama atau setelah masa perjanjian berakhir.14
Secara perdata, buruh yang membocorkan rahasia perusahaan dapat
dikenakan tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika masih bekerja di
tempat pemilik Rahasia Dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar
untuk melakukan penuntutan wanprestasi adalah klausul perjanjian
14 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung :PT. Alumni, 2013), h. 252.
51
mengenai kewajiban melindungi Rahasia Dagang yang terdapat dalam
perjanjian kerja. Klausul perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum
dalam melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1338 KUHPer (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata) yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Adapun
untuk perbuatan melawan hukum, dasar hukumnya adalah Pasal 1365
KUHper. Tuntutan atas dasar wanprestasi lebih mudah dalam hal
pembuktian dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum karena
berdasarkan pada perjanjian kerja yang memuat Rahasia Dagang.15
Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang
Ketenagakerjaan Tahun 2003, Dalam Pasal 1 angka (14), dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja
adalah perjanjian antara pekerja /atau buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Kemudian dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Ketenagakerjaan
2003 disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah.16 Ini berarti jika terdapat kewajiban para
pihak dalam perjanjian kerja maka di dalamnya dapat dimuat ketentuan
untuk menjaga Rahasia Dagang merupakan kewajiban dari karyawan, apa
saja yang termasuk Rahasia Dagang yang harus dilindungi dan sebagainya.
15 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h.132-
133..
16 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja,, ( Jakarta:Sinar Grafika/2006 ), h.7.
52
Unsur-Unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja yang
ditentukan dalam peraturan perundangan antara lain sebagai berikut :
a. Adanya pekerjaan, yaitu prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh
pihak penerima kerja dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (
bersifat individual ).
b. Adanya unsur di bawah perintah, di mana dengan dengan adanya
hubungan kerja yang terbentuk, tercipta pula hubungan subordinasi
antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja.
c. Adanya upah tertentu, yaitu merupakan imbalan dari pekerjaan yang
dilakukan oleh pihak penerima kerja yang dapat berbentuk uang atau
bukan uang .
d. Adanya waktu, yaitu adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan
dimaksudatau lamanya pekerja melakukan pekerjaan yang diberikan
oleh pemberi kerja.
Selain dari keharusan adanya unsur-unsur di atas, dimungkinkan
untuk dilakukannya perjanjian lain berdasarkan kesepakatan dari kedua
belah pihak mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu, selama tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Suatu perjanjian kerahasiaan informasi setidaknya memuat hal-hal
berikut:
a. Apa saja yang menjadi informasi rahasia dan alasan kerahasiaan
b. Kepada siapa informasi tersebut diberikan dan alasan diberikan
c. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap
informasi tersebut.
53
d. Kapan informasi dianggap disalahgunakan atau dilanggar
e. Kapan informasi tersebut dianggap tidak lagi menjadi rahasia
(dilepaskan)
Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk
melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601
KUHPerdata. Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus (yakni
mengenai perburuhan), pada prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan
perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum,
terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum.
Informasi Rahasia Dagang dapat diungkapkan atau dimanfaatkan
bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam suatu
perjanjian kerahasiaan. Informasi rahasia dapat dihasilkan dalam proyek-
proyek penelitian yang disponsori. Dalam hal ini pihak sponsor pada
umumnya akan meminta perguruan tinggi atau lembaga litbang. Dan
inventor /creator untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait. Informasi
Rahasia Dagang sangatlah bernilai baik secara sendiri atau digunakan
bersama dengan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya.
Perjanjian baik tertulis dan tidak tertulis yang dibuat oleh pemilik
Rahasia Dagang dengan pegawai atau pihak ketiga menyebabkan pihak lain
terikat untuk menjaga kerahasiaan sebuah informasi. Jika kewajiban
tersebut dilanggar, pihak yang terikat untuk menjaga Rahasia Dagang
dianggap telah melakukan pelanggaran.17
17 Tomi Suryo Utomo, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI)” (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2010). h, 172.
54
E. Pelanggaran Rahasia Dagang
Seorang dianggap tidak sah dan melanggar Rahasia Dagang orang
lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan
cara-cara yang tidak layak, seperti wanprestasi (ingkar janji), pencurian,
penyadapan, spionase, membujuk untuk membocorkan Rahasia Dagang
melalui penyuapan,paksaan dan lain-lain. Yang bukan dikatakan
pelanggaran tersebut adalah kegiatan rekayasa ulang untuk mengurangi
bagian-bagian suatu produk yang diperoleh secara sah guna dianalisa untuk
mengetahui komposisi, cara pembuatan, cara kerja, bentuk maupun metode
pembuatannya. Praktik seperti ini diakui sah sepanjang digunakan sebagai
dasar bagi pengembangan atau penyempurnaan lebih lanjut atas produk
yang bersangkutan.
Menurut Pasal 13-14 Undang-Undang Rahasia Dagang yang
dimaksud pelanggaran Rahasia Dagang adalah apabila seseorang dengan
sengaja :
a. mengungkapkan Rahasia Dagang;
b. mengingkari kesepakatan untuk menjaga Rahasia Dagang;
c. mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga
Rahasia Dagang; atau,
d. memperoleh Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan
hukum.
Pengecualian dari Pelanggaran Rahasia Dagang menurut Pasal 15
Undang-Undang Rahasia Dagang :
55
a. Pengungkapan atau penggunaan Rahasia Dagang didasarkan pada
kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan
masyarakat.
b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan
Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk
kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan.
56
BAB IV
KETENTUAN PENGATURAN KOMPETENSI ABSOLUT
DALAM SENGKETA RAHASIA DAGANG PADA PUTUSAN
MA NOMOR 1713 K/Pdt/2010
A. Posisi Kasus
Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010 merupakan kasus antara PT.
Basuki Pratama Engineering (BPE) selaku badan hukum, yang beralamat di
Jalan Pulo Lentut No. 2 Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawa
Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sebagai pemohon kasasi
melawan I.PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI}, II.Shuji
Sohma (ex direktur PT. HCMI), III.Gunawan Setiadi Martono (ex direktur
PT. HCMI), IV.Calvin Jonathan Barus (ex karyawan PT.BPE) , V.Faozan
(ex karyawan PT.BPE), VI.Yoshapat Widiastanto (ex karyawan PT.BPE),
VII.Agus Riyanto (ex karyawan PT.BPE), VIII.Aries Sasangka Adi (ex
karyawan PT.BPE), IX.Muhamad Syukri(ex karyawan PT.BPE) ,
X.Roland Pakpahan (ex karyawan PT.BPE) sebagai termohon kasasi semua
termohon kasasi berkedudukan/bertempat tinggal di Jalan Raya Bekasi Km
28,5 Rawapasung Bekasi 1733, Jawa barat.
Terjadinya kasus ini bersumber dari adanya dugaan pelanggaran
Rahasia Dagang penggunaan metode produksi dan atau metode penjualan
mesin boiler secara tanpa hak oleh PT HCMI dkk. Berdasarkan hal ini PT
BPE sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap PT HCMI dkk dan tergugat lainnya sebagai termohon kasasi
57
dahulu tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi hal ini
berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 bahwa pemegang
Hak Rahasia Dagang atau penerima Liensi dapat menggugat siapa pun yang
dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4. Oleh karena itu PT BPE mengajukan gugatan kepada PT
HCMI dkk dan tergugat lainnya. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.30
Tahun 2000 ini disusun untuk memberikan kesempatan bagi pemilik
Rahasia Dagang untuk melindungi Rahasia Dagangnya.
Penggugat, adalah pemilik dan pemegang hak atas Rahasia Dagang
metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia, karena
penggugat sudah memproduksi mesin boiler sejak tahun 1991. Metode
proses produksi itu bersifat rahasia perusahaan.
Bahwa sebagai perusahaan yang berfokus sebagai produsen mesin
boiler, perusahaan PT BPE memiliki metode produksi termasuk juga
rancang bangun proses produksi mesin boiler yang harus dilakukan sebelum
dilakukannya proses produksi. Seluruh detail metode produksi, informasi
maupun detail spesifikasi mesin boiler dicantumkan dalam cetak biru.
Sehingga cetak biru tersebut dianggap sebagai Rahasia Dagang karena tidak
diketahui oleh masyarakat umum dan memiliki nilai ekonomis serta PT BPE
telah melakukan upaya menjaga kerahasiaannya.
Bahwa tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah bekas
karyawan PT BPE, tetapi ternyata sejak para tergugat tidak bekerja
lagi di perusahaan, mereka telah bekerja di perusahaan tergugat PT HCMI.
58
Tergugat, sekitar tiga sampai dengan lima tahun lalu mulai
memproduksi mesin boiler dan menggunakan metode produksi dan
metode penjualan milik penggugat yang selama ini menjadi Rahasia
Dagang PT BPE.
PT BPE, sangat keberatan dengan tindakan tergugat I baik secara
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memproduksi mesin boiler
dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler
penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak.
Berdasarkan gugatan tersebut PT HCMI dkk sebagai tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya beriskan bahwa gugatan
penggugat tentang HKI sehingga dianggap sebagai perkara khusus,yakni
perkara perdagangan/niaga dan harus diajukan ke pengadilan khusus yakni
pengadilan niaga.
Eksepsi PT HCMI dkk tersebut dikabulkan dalam putusan
Pengadilan Negeri Bekasi No.280/Pdt.G/2008/PN.BKS, tanggal 4 April
2009 yang amar putusannya sebagai berikut:
1. Mengabulkan eksepsi tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara
Salah satu pertimbangan majelis hakim menyatakan gugatan
penggugat adalah tentang desain industri. Pasalnya, isi gugatan
menguraikan tentang tahapan pembuatan mesin boiler. Yakni, informasi
59
yang rinci, detail dan spesifik mengenai bagian atau produk alam bentuk dua
dimensi, ukuran produk jumlah bagian produk dan jenis bahan, kreasi
tentang bentuk konfigurasi yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu
produk, barang komoditas industri sebagaimana dituangkan dalam cetak
biru atau blue print.1
Dengan adanya putusan tersebut pihak PT BPE sangat keberatan
sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi
PT BPE kembali kalah ketika putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.
328/PDT/2009/PT.BDG tanggal 5 Januari 2010 yang isi amar putusannya
yaitu :
1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat
2. Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi
No.280/Pdt.G/2008/PN.BKS.
3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar ongkos
perkara dalam kedua tingkat peradilan
Dengan adanya putusan pihak PT BPE masih merasa keberatan atas
pertimbangan hukum pada putusan tersebut. Akhirnya melalui kuasa
hukumnya PT BPE yaitu Insan Budi Maulana mengajukan permohonan
kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 19 Maret 2010.
1 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21750/sengketa-rahasia-dagang-
hitachibasuki-pratama-kembali-berlanjut diakses pada tanggal 30 Juni 2015.
60
Keberatan tersebut mengenai judex facti2 telah salah dalam
menerapkan hukum karena telah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun
2000 tentang Rahasia Dagang.
Selain itu, Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan
dasar-dasar putusan, namun judex facti tidak cukup mempertimbangkan
alasan dan bukti yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
judex facti. Judex facti juga melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam
pertimbangan hukum karena jelas-jelas melanggar dan bertentangan
dengan:
1. Pasal 50 angka (1) Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat
alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan
perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili.3
2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu: 4
Putusan Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 menegaskan putusan
yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan
untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah
hukum “putusan judex factie harus dibatalkan jika judex factie tidak
2 Judex facti adalah hakim mengenai fakta-fakta (bukan hakim kasasi). J.C.T Simorangkir,
Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 78.
3 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eba3e97b3807/bahasa-hukum-
onvoldoende-gemotiveerd diakses pada tanggal 30 Juni 2015. 4 Ibid
61
memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil
tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.
Putusan MA RI No. 1860 K/Pdt/1984 tanggal 14 Oktober 1985,
menegaskan: putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup
pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan secara seksama
dalam persidangan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 1963 bagian B
tanggal 31 Mei 1963. Nomor 01 Tahun 1963 Bagian B, maka Majelis
Hakim Agung dalam Putusan Kasasi harus pula mempertimbangkan apa
yang menjadi dasar alasan judex facti Pengadilan Tinggi tersebut
berpendapat demikian itu.
Berdasarkan hal tersebut, judex facti yang tidak cukup pertimbangan
atau kurang cukup mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan
putusan, sehingga mengakibatkan adanya kesalahan dalam penerapan
hukumnya dan telah jelas-jelas merupakan kekhilafan judex facti atau suatu
kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukumnya
bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi.
Dalam kedua putusan tersebut pertimbangan hakim mengenai
perkara tersebut adalah mengenai HKI sehingga perkara yang berkaitan
dengan HKI harus diajukan ke pengadilan niaga. Sehingga putusan
Pengadilan Negeri Bekasi menolak mengadili perkara tersebut dan
Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri
Bekasi. Penulis tidak setuju dengan kedua putusan tersebut karena perkara
ini jelas berkaitan dengan Rahasia Dagang dan putusan tersebut telah
62
melanggar Pasal 11 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang. Rahasia Dagang dengan Desain Industri jelas berbeda jika kita lihat
Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu:
“lingkup Rahasia Dagang melingkupi metode produksi, metode
pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi
dan/atau bisnis yang emmiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh
masyrakat.”
Dan dibandingkan dengan pengertian Desain Industri menurut Pasal
1 Undang-Undang Desain Industri yaitu:5
“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi
atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”
Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Rahasia Dagang
dalam perkara ini adalah metode produksi mesin boiler dan metode
penjualan mesin boiler dan untuk mendaptkan perlindungan hukumnya
tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI sedangkan yang
dimaksud desain industri dalam perkara ini adalah desain mesin boilernya
sehingga untuk mendapatkan perlindungan desain industri perlu didaftarkan
ke Direktorat Jenderal HKI.
5 OK. Saidin , Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada,2013), h. 467.
63
B. Dasar Pertimbangan Hakim MA dalam Memberikan Putusan MA
No.1713 K/Pdt/2010
Pada kasus ini hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara
antara PT BPE dengan HCMI yaitu judex facti Pengadilan Negeri Bekasi
dan Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam menerapkan hukum
yaitu dengan pertimbangan tentang :
1. Bahwa gugatan penggugat adalah mengenai Rahasia Dagang
Dalam hal ini judex facti bahwa gugatan ini berkaitan dengan Hak
Kekayaan Intelektual yaitu Desain Industri kurang tepat. Karena dalam
gugatan yang diajukan oleh PT BPE yaitu berkaitan dengan metode
produksi dan metode penjualan mesin boiler dan bukan tentang desain
industri mesin boiler sehingga gugatan ini masuk dalam ranah Hak
Kekayaan Intelektual khususnya Rahasia Dagang. Menurut penulis
penyebab adanya penjelasan mengenai mesin boiler dalam gugatan ini
dikarenakan bahwa Rahasia Dagang sangat berkaitan dengan benda
yang diproduksi atau dijualnya karena tanpa adanya benda yang
diproduksi dan dijual maka tidak akan ada metode penjualan dan metode
produksi tersebut.
2. Bahwa gugatan tentang Rahasia Dagang adalah kewenangan
Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-
Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Bahwa judex facti tentang gugatan bukan kewenagan Pengadilan Negeri
Bekasi karena bukan pengadilan niaga sangat tidak tepat. Karena ada
keunikan tersendiri yang dimilik Rahasia Dagang yaitu tidak ada jangka
64
waktu perlindungannya serta mengenai pelanggaran Rahasia Dagang
yang dapat merugikan pemilik atau pemegang hak Rahasia Dagang
dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri baik secara perdata
maupun pidana, hal ini sangat berbeda dan Hak Kekayaan Intelektual
lainnya yang mengharuskan gugatannya diajukan ke Pengadilan Niaga.
3. Putusan judex facti harus dibatalkan serta memerintahkan judex facti
untuk mengadili pokok perkara
Dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara
ini karena domisili para termohon kasasi adalah di Bekasi maka
berdasarkan hukum, gugatan atas pelanggaran Rahasia Dagang diajukan
ke Pengadilan Negeri Bekasi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Agung
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada
hari Selasa tanggal 6 September 2011 oleh H.Atja Sondjaja, SH., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M., dan Timur P. Manurung,
SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota
mengadili perkara tersebut dalam Putusan Nomor. 1713 K/Pdt/2010 yaitu
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Basuki Pratama
Engineering dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
328/PDT/2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor
280/Pdt.G/2008/PN.BKS.., tanggal 14 April 2009, selanjutnya mengadili
sendiri yaitu menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.BKS.dan
65
memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili
pokok perkara dan menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk
membayar biaya dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi
sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Dengan adanya putusan ini maka PT BPE mendapat perlindungan
hukum sebagai pemilik Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang
Rahasia Dagang sehingga perkara pelanggaran Rahasia Dagang ini dapat
dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bekasi untuk membuktikan apakah benar
terjadi pembocoran Rahasia Dagang atau tidak.
C. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang
Disini penulis akan mencoba menjelsakan jenis-jenis penyelesain
sengketa Rahasia Dagang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung
Nomor 1713/K/Pdt/2010 yang salah satu amar putusannya menyatakan
bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara No. 280/Pdt.G/2008/PN.BKS.
Pada umumnya penyelesain sengketa yang berkaitan dengan Hak
Kekayaan Intelektual diselesaikan melalui Pengadilan Niaga namun
walaupun Rahasia Dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan
Intelektual ,sengketa Rahasia Dagang harus diselesaikan di Pengadilan
Negeri. Alasan utamanya adalah karena pemeriksaan sengketa Rahasia
Dagang harus diselesaikan secara tertutup dikarenakan Rahasia Dagang
bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi dan harus dijaga kerahasiaannya.
Sedangkan pada Pengadilan Niaga tidak mengenal adanya persidangan
66
secara tertutup, oleh karena itu Undang-undang menentukan penyelesaian
Rahasia Dagang di Pengadilan Negeri.6
Penyelesaian sensgketa terkait Rahasia Dagang, hal tersebut diatur
dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang. menurut ketentuan tersebut, terdapat 2 cara menyelesaikan
sengketa Rahasia Dagang yakni:
1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Perlindungan Rahasia Dagang secara perdata diatur menurut Pasal 11
Undang-Undang Rahasia Dagang pemegang hak Rahasia Dagang atau
penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan
tanpa hak melakukan pelanggaran Rahasia Dagang untuk melakukan :
a. Gugatan ganti rugi
Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia, tanggal 5 Maret 1975 No. 1078 K/Sip/1975 dan
Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973,
gugatan ganti rugi harus dirinci secara jelas. Dan apabila gugatan
ganti rugi tersebut tidak dirinci secara jelas maka haruslah ditolak
seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima.7 Pengadilan dapat
memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi
rahasia penggugat harus memberi ganti rugi kepada penggugat atas
kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung
kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai
6 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/2447/1984 diakses
pada tanggal 20 Juni 2015.
7 Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, ( Yogyakarta : Liberty.2010 ), hlm.95
67
akibat penyalahgunaan informasi. Perhitungan jumlah ganti rugi
yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut.
Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam
menghasilkan informasi. Jumlah uang yang dapat diminta
penggugat dari tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan
tergugat. Memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau
konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk
menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan
informasi tersebut. Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai
akibat tindakan tergugat. Ini sulit untuk ditentukan secara pasti.
Akan tetapi, kalau pencipta informasi atau konsep berusaha
menggunakan informasi atau konsep untuk meraih kontrak bernilai
dengan pihak lain, kemudian tergugat menyalahgunakan informasi
atau konsep rahasia untuk meraih kontrak yang sama, jelas terlihat
pencipta informasi mengalami kerugian yang sama dengan nilai
kontrak. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami mudah
dihitung.8 Dipandang dari hukum Islam mengenai ganti rugi
dijelaskan pada surat Al- Baqarah ayat 94 :
8 OK. Saidin , Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), h. 461-
462..
68
Artinya:
Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut
dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang
menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan
serangannya terhadapmu, bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
Tafsir ayat ini mengungkapkan bahwa jika orang lain melakukan
aniaya kepada kita hendaklah dibalas dengan perlakuan yang sama
dan tidak melampui batas dari padanya, dengan kata lain jika orang
lain melakukan kerugian maka mintalah kerugian itu sesuai dengan
kadarnya.
b. Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa
hak
Bila terbukti terjadi pelanggaran Rahasia Dagang hukuman
selain adanya ganti rugi ada sanksi lain yaitu penghentian semua
perbuatan berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara
perolehan Rahasia Dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa
hak. Yaitu apabila seseorang mengambil Rahasia Dagang dari
perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan
69
memanfaatkan Rahasia Dagang yang didapat dari perusahaan lain
maka bisa saja terjadi sanksi yang demikian.
Sedangkan untuk prosesnya diajukan ke pengadilan Negeri.
Perlindungan hukum Rahasia Dagang secara pidana diatur dalam Pasal
17 angka (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yakni, apabila
seseorang terbukti melakukan Pelanggaran Rahasia Dagang seseorang
dengan cara sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari
kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis
untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan atau apabila ia
memperoleh atau menguasai suatu Rahasia Dagang dengan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau
denda paling banyak Rp 300.000.000,00.
Menurut ketentuan Pasal 17 angka (2) Undang-Undang No.30
Tahun 2000 tindak pidana tersebut dalam Pasal 17 angka (1) adalah
delik aduan. Ini berarti proses jalannya suatu perkara pidana baru
berlangsung jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini
masih mencerminkan sifat kepentingan perdata dari pihak yang
dirugikan, yang dalam hal ini adalah pemilik Rahasia Dagang dan
pemegang Rahasia Dagang.9
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan
9 Gunawan Widjaja, SERI HUKUM BISNIS : RAHASIA DAGANG, (Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada, 2001), h.97.
70
Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti yang
disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang
memungkinkan adanya penyelesaian melalui non-pengadilan artinya
dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
Diantaranya dapat diselesaikan melalui , konsiliasi, mediasi, negosiasi.
Dalam Pasal 1 angka (1) UU No.30 Tahun 1999 disebutkan
bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.
Putusan arbirase umumnya mengikat para pihak. Penaatan
terhadapnya dipandang tinggi. Biasanya putusannya bersifat final dan
mengikat.10 Itu karena arbitrase dilaksanakan antara para pihak sendiri
atas kesadaran akan penyelesaian sengketa. Putusan arbitrase
merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad-hoc maupun
lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham
maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari
suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan
pada arbitrase ad-hoc, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan
olehnya.11
Menurut Pasal 1 angka (10) UU Arbitrase dan APS, Alternatif
Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda
10 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006
), h.39.
11 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, ( Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2003 ), h.98-99.
71
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di
atas sebagai berikut:12
a. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara
suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan
pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya
kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
b. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak
tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai
kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan
kreatif.
c. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh mediator.
d. Konsiliasi adalah dimana penengah akan bertindak menjadi
konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan
solusi yang dapat diterima.
e. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai
dengan bidang keahliannya
12 Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa. (Jakarta: Sinar Grafika., 2012),
h 7-8.
72
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya,
dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:
1. Politik hukum lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia.
Ada 2 aspek yang mendasari latar belakang lahirnya Undang-
Undang Rahasia Dagang . Aspek pertama adalah telah diratifikasinya
Agrrement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan
Pmbentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dimana didalamnya
tercakup Agreement Trade Related Aspect of Intellectual Property
Rights, dengan Undang-Undang No.7 Tahun1994. Didalam TRIPs
inilah ditulis tentang perlunya dibuat dan diatur ketentuan mengenai
Rahasia Dagang. Aspek kedua adalah yang mendasari Undang-Undang
No.30 tahun 2000 adalah mengingat Undang-Undang No.5 tahun 1999
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Ketentuan kepemilikan Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000.
Bahwa di dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang tidak memberikan rumusan atau pengertian mengenai
pemilik Rahasia Dagang akan tetapi hanya dijelaskan mengenai hak
pemilik Rahasia Dagang yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang
No.30 Tahun 2000. Namun demikian Undang-Undang No.30 tahun
73
2000 tersebut juga tidak memberikan rumusan pemegang Rahasia
Dagang
Namun jika kita kaitkan dengan makna yang tersurat dalam
dalam Undang-Undang Hak Cipta (yang membedakan pencipta dari
pemegang hak cipta) dan Undang-Undang Paten (yang membedakan
penemu dari pemegang paten) tampaknya Undang-Undang Rahasia
Dagang ini juga membedakan antara pemilik Rahasia Dagang dan
pemegang Rahasia Dagang, berdasarkan pada originator Rahasia
Dagang tersebut. Dapat kita katakan bahwa pemilik Rahasia Dagang
adalah penemu atau originator dari informasi-informasi yang
dirahasiakan tersebut, yang disebut Rahasia Dagang. Sedangkan
pemegang Rahasia Dagang adalah pemilik Rahasia Dagang dan pihak-
pihak yang memperoleh hak lebih lanjut dari pemilik Rahasia Dagang,
yang terjadi sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 angka (1)
Undang-Undang Rahasia Dagang
3. Pengaturan mengenai kewenangan kompetensi absolut sengketa
Rahasia Dagang pada putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010
Putusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1713
K/Pdt/2010 yang mengabulkan permohonan kasasi PT BPE
berdasarkan pertimbangan yakni bahwa gugatan penggugat adalah
mengenai Rahasia Dagang, bahwa gugatan tentang Rahasia Dagang
adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Menurut penulis pertimbangan
tersebut sudah sangat tepat dikarenakan gugatan yang diajukan oleh PT
BPE mengeneai metode penjualan dan produksi sehingga masuk dalam
74
ranah Rahasia Dagang dan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara No.280/Pdt.G/2008/PN.BKS ,hal ini
sangat berbeda dengan sengketa HKI lainnya yang diselesaikan oleh
Pengadilan Niaga. Menurut penulis penyebab sengketa Rahasia Dagang
harus diselesaikan di pengadilan negeri dikarenakan sifat Rahasia
Dagang yang tidak diketahui oleh umum serta persidangan di
Pengadilan Niaga selalu terbuka untuk umum sehingga sengketa
Rahasia Dagang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri karena dapat
melakukan persidangan secara tertutup untuk umum.
Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 UU Rahasia Dagang,
terdapat 2 cara menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang, yakni:
a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
a) Mengajukan Gugatan perdata yang disertai tuntutan kompensasi
ataupun ganti rugi atas pelanggaran Rahasia Dagang;
b) Melaporkan sebagai tindak pidana akibat adanya tindak pidana
terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak Rahasia
Dagang;
b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan
a) Melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa apabila
terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang berkaitan
dengan Rahasia Dagang
75
B. Saran
1. Mengingat bahwa perlindungan terhadap Rahasia Dagang ini
diharapkan dapat melindungi kepentingan subjek Rahasia Dagang
karena seharusnya Undang-Undang No.30 tahun 2000 memberikan
kemudahan bagi subjek hukum yang berkepentingan untuk melindungi
Rahasia Daganya maka hendaknya Undang-undang ini memberikan
pengertian yang jelas pada pasal-pasalnya.
2. Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri lebih teliti dalam menilai suatu
gugatan mengenai Rahasia Dagang. Karena ini sangant berpengaruh
kepada terjaminnya perlindungan Rahasia Dagang terhadap hak
Rahasia Dagang yaitu pemilik Rahasia Dagang atau pemegang hak
Rahasia Dagang.
76
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta : Sinar Grafika,
2006.
Citrawinda, P Cita. Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi:
Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi. Jakarta: Chandra
Pratama, 2005.
Djumialdji, F.X. Perjanjian Kerja. Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
Gautama, Sudargo. Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di
Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata.
Bandung: Biancipta, 1994.
Gautama, Sudargo. Komentar Undang-Undang Rahasia Dagang. Bandung: Citra
Aditya Bakti , 2003.
Hanitijo, Rony. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
Isnaini, Yusran. Buku Pintar HAKI – Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan
Intelektual. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
Ibrahim, Johny. Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publising, 2007.
Jened, Rahmi. “Hak Kekayaan Intelektual”. Surabaya: Airlangga University Pres,
2010.
Lemek, Jeremias. Penuntun Membuat Gugatan. Yogyakarta : Liberty, 2010.
Lindsey, Tim. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung :PT. Alumni, 2013.
Maulana, Insan Budi. Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
Ramli, Ahmad M. H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang. Bandung:
Mandar Maju, 2000.
Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya
Hukum. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2004
Saidin, OK. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
77
Simorangkir, J.C.T. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001
Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Syarifin, Pipin. Peraturan Hak Kekayan Intelektual di Indonesia. Bandung :
Pustaka Bani Quraisy, 2004
Usman, Rachamadi. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: PT.Alumni,
2003.
Utomo, Tomy Suryo. “Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”.Yogyakarta: Graha Ilmu,
2010.
Widjaja, Gunawan. Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang.
Jakarta :Business News ,2001.
. SERI HUKUM BISNIS : RAHASIA DAGANG. Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada,2001.
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2003.
Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika,
2012.
Perundang-undangan :
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan APS
Website :
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/2447/1984.
diakses pada tanggal 20 Juni 2015.
http://www.basuki.com/. diakses pada tanggal 20 Juni 2015.
http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab1/2006-2-01064-TI-bab%201.pdf. diakses pada
tanggal 20 Juni 2015.
https://sankerenti.wordpress.com/2009/06/05/kerja-praktek-di-hitachi-
construction-machinery-indonesia/. diakses pada tanggal 21 Juni 2015.
78
http://www.hitachi-cmid.com/qualitypolicy.htm. diakses pada tanggal 21 Juni
2015.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21750/sengketa-rahasia-dagang-
hitachibasuki-pratama-kembali-berlanjut. diakses pada tanggal 30 Juni
2015.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eba3e97b3807/bahasa-hukum-
onvoldoende-gemotiveerd. diakses pada tanggal 30 Juni 2015.
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A NNo. 1713 K/Pdt/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara:
PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING, badan hukum yang
didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia,
berkedudukan di Jl. Pulo Lentut No. 2 Kawasan Industri Pulo
Gadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: INSAN BUDI
MAULANA dan kawan kawan, para Advokat berkantor di
Mayapada Tower, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta
12920;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
m e l a w a n :
1. PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA,
suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya
Bekasi Km. 28,5 Rawapasung Bekasi 17133, Jawa Barat;
2. SHUJI SOHMA, eks. Direktur PT. Hitachi Construction
Machinery Indonesia; beralamat tinggal di Jl. Raya Bekasi Km.
28,5 Rawapasung, Bekasi 17133, Jawa Barat;
. GUNAWAN SETIADI MARTONO, eks. Direktur PT. Hitachi
Construction Machinery Indonesia; beralamat tinggal di Jl.
Raya Bekasi Km. 28,5 Rawapasung, Bekasi 17133, Jawa
Barat;
. CALVIN JONATHAN BARUS, eks. Karyawan Penggugat (PT.
Basuki Pratama Engineering);
5. FAOZAN, eks. Karyawan Penggugat (PT. Basuki Pratama
Engineering);
6. YOSHAPAT WIDIASTANTO, eks. Karyawan Penggugat (PT.
Basuki Pratama Engineering);
7. AGUS RIYANTO, eks. Karyawan Penggugat (PT. Basuki
Pratama Engineering);
8. ARIES SASANGKA ADI, eks. Karyawan Penggugat (PT.
Basuki Pratama Engineering);
Hal 1 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
9. MUHAMMAD SYUKRI, eks. Karyawan Penggugat (PT. Basuki
Pratama Engineering);
10.ROLAND PAKPAHAN, eks. Karyawan Penggugat (PT. Basuki
Pratama Engineering);
Ketujuhnya bertempat tinggal di Jl. Raya Bekasi Km. 28,5
Rawapasung, Bekasi 17133, Jawa Barat;
Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Bekasi pada pokok atas dalil-dalil:
I. Penggugat adalah pioner produsen mesin boiler di Indonesia dan merupakan
salah satu asset industri strategis nasional;
1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan nasional yang berdiri sejak
tahun 1981 dan bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri,
dengan produksi awal, mesin pengering kayu (kiln drying system)
(bukti P-1);
2. Bahwa untuk memproduksi mesin pengering kayu diawal usahanya,
Penggugat menggunakan mesin boiler yang pada saat itu masih
menggunakan teknologi yang sangat sederhana, sebagai salah satu mesin
penunjang produksi;
3. Seiring dengan perkembangan usahanya, Penggugat tidak hanya
memproduksi mesin pengering kayu tetapi juga mulai memproduksi
mesin boiler, setidak-tidaknya sejak tahun 1991, menggunakan teknologi
sederhana yaitu menggunakan bahan bakar kayu (bukti P-2A, bukti P-2B dan bukti
P-2C);
4. Bahwa Penggugat senantiasa melakukan pengembangan-pengembangan
dan inovasi-inovasi pada metode produksi mesin boiler untuk meningkatkan
efektifitas dan juga untuk efisiensi penggunaan bahan bakar. Sebagai contoh,
melalui serangkaian penelitian dan riset, Penggugat telah mencoba menggunakan
bahan bakar yang paling sederhana yaitu kayu, kemudian minyak, dan akhirnya
batu bara sebagai bahan bakar paling efisien untuk saat ini. Perkembangan dan
inovasi dalam metode produksi mesin boiler ini dilakukan oleh Pengugat selain
agar hasil produksi dari mesin boiler efektif dan efisien, sehingga memiliki daya
saing tinggi dalam pasar dalam negeri maupun luar negeri juga untuk membuat
Hal 2 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan menemukan spesifikasi yang tepat yang sesuai untuk setiap mesin boiler yang
diproduksi oleh perusahaan Penggugat;
5. Bahwa sejak diberikannya ijin industri mesin boiler dari Departemen
Perindustrian 12 (dua belas) tahun yang lalu, yaitu tahun 1996 (bukti P-3A),
produksi mesin boiler menjadi fokus utama perusahaan Penggugat,
terlebih perusahaan Penggugat telah dicanangkan sebagai salah satu
industri nasional strategis oleh Presiden Republik Indonesia pada saat
itu, yaitu H. M. Soeharto (bukti P-3B);
6. Selain itu, sebagai saIah satu produsen mesin boiler besar di Indonesia,
perusahaan Penggugat juga tergabung dalam Asosiasi Ketel Uap dan Bejana
Bertekanan Indonesia/Indonesian Boiler and Pressure Vessel lndustry Association
(AKUBBI) (bukti P-4);
II. Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang metode
produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia;
1. Bahwa sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 UU Rahasia
Dagang, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi,
pengolahan, penjualan atau informasi lainnya di bidang teknologi atau bisnis yang
memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum;
2. Bahwa sebagai perusahaan yang berfokus sebagai produsen mesin boiler,
perusahaan Pemohon memiliki metode produksi termasuk juga rancang bangun
proses produksi mesin boiler yang harus dilakukan sebelum dilakukannya proses
produksi. Tahapan ini sedikitnya memerlukan
waktu 6 (enam) bulan dan diawali dengan proses di bawah ini, yaitu:
A. Pengukuran dan penentuan peralatan/sizing equipment, meliputi kegiatan
sebagai berikut:
• Konsep pemilihan bahan bakar;
• Benchmark;
• Konsep bahan baku;
• Kemampuan produksi/bengkel.
B. Engineering Process, yang meliputi:
• Desain dalam ukuran sebenarnya;
• Jenis bahan baku;
• Jenis pembakaran/Burner;
• Peralatan penunjang, dan lain sebagainya;
C. Perincian cetak biru/blue print, yang meliputi:
• Daftar bahan/bill of materials;
Hal 3 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Jenis bahan;
• Ukuran bahan;
• Teknik pembuatan;
• Persyaratan lain/requirements;
D. Shop Drawings;
• Bagian perbagian;
• Cara perakitan;
• Sistem produksi/Work Production System;
• Prosedur pengelasan (konsep desain)/Welding Procedures
(conceptual design);
• Cara pengetesan/uji coba;
E. Diagram instrument and piping/Piping and Instrument Diagram;
• Nama instrumen;
• Process instrumen;
• Flow process;
F. Produksi;
Metode-metode tersebut di atas, karena sifatnya rahasia, maka hanya akan
kami jelaskan pada saat pembuktian di hadapan Majelis Hakim (vide Pasal
3 ayat (2) UU Rahasia Dagang);
3. Tahapan selanjutnya setelah metode perancangan, seluruh detil metode
produksi, informasi maupun detil spesifikasi pembuatan mesin boiler dicantumkan
dalam cetak biru/blueprint, yang selanjutnya menjadi panduan dalam pembuatan
mesin boiler secara utuh;
4. Bahwa dalam merancang dan/atau memproduksi suatu mesin boiler,
melibatkan beberapa engineer dengan berbagai keahlian di bidang teknik untuk
merancang bagian/produk dari mesin boiler dengan spesifikasi konsumen atau
Hal 4 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
standar yang disepakati. Masing-masing engineer memiliki latar belakang keahlian
yang berbeda-beda. Hal ini perlu dilakukan, karena merancang mesin boiler
merupakan suatu pekerjaan yang rumit dan membutuhkan detil rancangan bagian
per bagian sebelum secara keseluruhan bagian tersebut terintegrasi menjadi suatu
mesin boiler utuh. Pada setiap rancangan bagian pada mesin boiler mengandung
informasi yang rinci, detil dan spesifik mengenai bagian/produk dalam bentuk 2
(dua) dimensi, ukuran produk, jumlah bagian produk dan jenis bahan, oleh karena
itu, waktu yang dibutuhkan untuk proses perancangan sedikitnya adalah 6 (enam)
bulan;
5. Selanjutnya cetak biru/blueprint milik Penggugat tersebut memuat
informasi tentang metode produksi mesin boiler, antara Iain kualitas
bahan, ukuran bahan, rancang bangun dan teknik produksi yang tidak
diketahui oleh masyarakat umum dan memiliki nilai ekonomis, maka
cetak biru tersebut merupakan rahasia dagang Penggugat. Hal ini
sesuai dengan pengertian rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU
Rahasia Dagang, yaitu:
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang
teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam
kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang;
5. Selanjutnya cetak biru/blue print sebagai rahasia dagang Penggugat,
selain hanya diketahui oleh kalangan terbatas dan mempunyai nilai
ekonomi karena sangat diperlukan untuk memproduksi mesin boiler
Penggugat, juga dijaga kerahasiannya oleh Penggugat dengan upaya
sebagaimana mestinya, yaitu antara lain:
• Informasi yang dimiliki untuk membuat cetak biru yang akan
digunakan dalam memproduksi mesin boiler, hanya dikuasai oleh
para pihak tertentu saja yang terlibat dalam proses rancang
bangun dan produksi mesin boiler;
• Dalam setiap cetak biru yang dibuat dan dimiliki Penggugat
tercantum bahwa tanpa ijin Penggugat cetak biru tersebut tidak
dapat diperbanyak maupun digunakan untuk kepentingan yang
lain;
• Bahwa ruangan maupun perangkat komputer yang digunakan
untuk menyimpan informasi yang akan digunakan dalam cetak
biru dilengkapi dengan password/kata sandi yang personal:
Selain hal di atas, metode penjualan yang dilindungi sebagai rahasia
dagang adalah: data pelanggan, cara pemasaran termasuk negosiasi
Hal 5 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan caIon konsumen dan pelanggan, tata cara pemberian diskon,
Iayanan purnajual dan lain sebagainya;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Penggugat sebagai
pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang tersebut memiliki hak eksklusif
untuk menggunakan sendiri, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain
untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang sebagaimana
ketentuan Pasal 4 UU Rahasia Dagang, yaitu:
Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:
a. Menggunakan sen diri rahasia dagang yang dimilikinya;
b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan
Rahasia Dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak
ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial;
II. Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III atas bantuan dan bekerja sama
dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,
Tergugat IX dan Tergugat X telah dengan sengaja mengungkapkan dan
menggunakan rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin
boiler secara tanpa ijin dan tanpa hak dari Penggugat sejak tahun 2005;
II.A. Penggugat merupakan perusahaan nasional yang senantiasa menggunakan
sumber daya manusia nasional;
1. Bahwa sebagai perusahaan industri nasional strategis, perusahaan
Penggugat menyadari bahwa potensi sumber daya manusia nasional
Indonesia sangat baik. Untuk itu, perusahaan Penggugat tidak ragu
untuk mempekerjakan dan metibatkan anak-anak bangsa untuk dididik dan
dilibatkan dalam proses produksi mesin-mesin oleh perusahaan Penggugat. Hal ini
dibuktikan dengan jumlah mayoritas karyawan perusahaan Penggugat, baik dalam
tingkat produksi maupun manajerial adalah Warga Negara Indonesia, yaitu:
- Calvin Jonathan Barus/Tergugat IV;
- Faozan/Tergugat V;
- Yoshapat Widiastanto/Tergugat VI;
- Agus Riyanto/Tergugat VII;
- Aries Sasangka Adi/Tergugat VIII;
- Muhammad Syukri/Tergugat IX;
- Roland Pakpahan/Tergugat X;
2. Bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugal X merupakan eks
karyawan perusahaan Penggugat, dengan rincian data-data karyawan
sebagai berikut:
Hal 6 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. Tergugat IV bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 01
September 1995 sampai dengan 02 September 2003. Sebelum
bekerja pada perusahaan Penggugat dan dengan latar belakang
pendidikan Mechanical Engineering, Tergugat IV belum memiliki
keahlian dalam desain maupun proses produksi boiler, karena
sebelumnya Tergugat IX bekerja diproses penggilingan kelapa
sawit;
Setelah bekerja di perusahaan Penggugat dan ditempatkan pada
departemen design engineering, divisi engineering dengan jabatan
product engineer, barulah Tergugat IV memahami desain maupun
proses produksi boiler dan dilibatkan dalam tim desain dan
produksi boiler oleh Penggugat. Karena berdasarkan jabatan
tersebul, deskripsi pekerjaan Tergugat IV meliputi proses mekanik
khususnya pada thermal oil yang tidak secara spesifik pada
proses pembuatan mesin boiler;
Pada tanggal 02 September 2003, Tergugat IV mengajukan
pengunduran diri dari perusahaan Penggugat dengan jabatan
terakhir design engineer (bukti P-5) dan selanjutnya diketahui telah
bekerja pada Tergugat I;
b. Tergugat V mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 02
Januari 1994 pada bagian service engineer yang berstatus karyawan
percobaan (bukti P-6). Selama masa percobaan kurang Iebih 3
(tiga) bulan, Penggugat diberikan pelatihan berupa intern training
untuk instalasi/pemasangan dan perbaikan/service sebagaimana
terbukti dalam penilaian masa percobaan atas nama Tergugat V
(bukti P-6A). Selanjutnya dengan Iatar belakang perbengkelan yang dimiliki
oleh Tergugat V, Penggugat mengangkat Tergugat V sebagai service
engineer pada divisi instalasi dengan tanggung jawab pekerjaan meliputi
instalasi/pemasangan dan perbaikan/service;
Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa selama
masa kerja Tergugat V pada perusahaan Penggugat, Tergugat V
pernah mendapatkan 3 (tiga) kali surat peringatan sehubungan
dengan kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat
V. Pada tanggal 04 Agustus 2003, Tergugat V yang terakhir menjabat
sebagai service engineer mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat
dan diketahui bekerja pada Tergugat I;
Hal 7 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
c. Tergugat VI mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 01
November 1995 sebagai site engineer dengan status karyawan
percobaan. Selama masa percobaan kurang lebih 3 (tiga) bulan,
Penggugat diberikan pelalihan berupa product knowledge sebagaimana
terbukti dalam penilaian masa percobaan atas nama Tergugat VI (bukti
P-7A). Dari bukti tersebut, jelas bahwa pada saat Tergugal VI mulai bekerja
di perusahaan Penggugat, Tergugat VI belum memiliki pengetahuan tentang
mesin boiler apalagi desain produk dan metode produksi mesin boiler;
Pengetahuan mengenai mesin boiler baru di dapat Tergugat VI
setelah Tergugat VI diangkat sebagai staff engineering pada divisi
engineering oleh Penggugat, yang memiliki wewenang, kewajiban
dan tanggung jawab pekerjaan pada intrumentasi elektrik;
Pada tanggal 04 Agustus 2003, Tergugat VI yang menjabat sebagai
service engineer mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat
(bukti P-7B) dan diketahui bekerja pada Tergugat I;
d. Tergugat VII merupakan karyawan Penggugat sejak 9 Januari 1995
sampai dengan 30 Agustus 2003 (bukti P-8). Selama bekerja
sebagai karyawan Penggugat, Tergugat VII bekerja di bagian
marketing/penjualan yang tugasnya memasarkan mesin boiler;
e. Tergugat VIII mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 9
Agustus 2001 sampai dengan 9 Agustus 2005 (bukti P-9A).
Tanggung jawab pekerjaan Tergugat VIII terbatas pada instalasi
elektrik;
Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa pemutusan hubungan
kerja Tergugat VIII dikarenakan Tergugat VIII tertangkap tangan
mengambil data-data milik perusahaan Penggugat yang diakui
secara tegas dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat VIII (bukti
P-9B). Selanjutnya diketahui Tergugat VIII telah bekerja pada Tergugat I;
f. Tergugat IX merupakan eks karyawan Penggugat yang mulai
bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 02 Agustus 1993. Latar
belakang pendidikan Tergugat IX adalah sarjana muda politeknik
engineering (Teknik Mesin). Sebelum bekerja di perusahaan Penggugat,
Tergugat IX tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai proses
produksi mesin boiler, karena pengalaman kerja Tergugat IX sebelumnya
adalah service otomotif sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat IX dalam
surat keterangan lingkungan kehidupan karyawan alas nama Tergugat IX
(bukti P-10). Pada awal bekerja, Tergugat IX ditempatkan di divisi instalasi
Hal 8 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan jabatan project engineer yang memiliki ruang lingkup pekerjaan
antara lain inspeksi control kualitas (QC) khususnya inspeksi pengelasan
(welding);
Selanjutnya, terhitung sejak 28 Marel 2002, Penggugat memberikan
promosi kepada Tergugat IX sebagai welding engineer untuk produksi
pressure vessel dan boiler. Di divisi produksi pressure vessel dan boiler
itulah Penggugat mengasah dan memberikan banyak pengetahuan yang
spesifik mengenai produksi boiler termasuk bagian-bagian dari proses
produksi mesin boiler milik Penggugat;
Pada tanggal 30 Maret 2002 Tergugat IX mengundurkan diri dari
perusahaan Penggugat dan kemudian diketahui Tergugat IX telah
bekerja pada Tergugat I;
g. Tergugat X mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 06
November 2000 dengan jabatan product engineer pada divisi
engineering berstatus karyawan percobaan yang memiliki tanggung jawab
pekerjaan dalam proses mekanik generator;
Pada tanggal 15 Agustus 2003, Tergugal X mengundurkan diri dari
perusahaan Penggugat (bukti P-II) dan kemudian diketahui
bekerja pada Tergugat I;
II.B. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,
Tergugat VIII, Tergugat IX dan/atau Tergugat X diduga
telah melanggar rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan
mesin boiler Penggugat sejak tahun 2005;
1. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya, Tergugat IV sampai dengan Tergugat X adalah
bekas karyawan Penggugat namun ternyata sejak para Tergugat tidak
bekerja lagi di perusahaan Penggugat, para Tergugat diketahui telah
bekerja di perusahaan Tergugat I mulai tahun 2003;
2. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat
VIII, Tergugat IX secara bersama-sama dengan Tergugat X yang pada
saat mulai bekerja di perusahaan Penggugat belum memiliki keahlian/ ketrampilan
khusus untuk membuat atau melakukan metode produksi dan/atau metode
penjualan mesin boiler, para Tergugat baru memiliki keahlian/ ketrampilan khusus
untuk membuat bagian-bagian yang mendukung produksi mesin boiler setelah
Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan
Tergugat X bekerja di perusahaan Penggugat dan diberikan pelatihan maupun
penugasan atau penelitian di perusahaan Penggugat;
Hal 9 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa ternyata, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,
Tergugat VIII, Tergugat IX dan/atau Tergugat X telah mengungkapkan kepada
Tergugat I cetak biru yang memuat metode pruduksi dan/atau metode penjualan
mesin boiler yang merupakan rahasia dagang Penggugat;
4. Hal ini diketahui hahwa Tergugat I sebagai perusahaan penanaman modal
asing dan bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin eskavator (bukti P-5)
sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun yang Ialu mulai memproduksi mesin
boiler dan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik Penggugat
yang selama ini menjadi rahasia dagang Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat I, baik
secara sendiri-sendiri dengan Tergugat II dan/atau Tergugat Ill, atas
perintah atau atas inisiatif sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama karena
Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III telah memproduksi mesin boiler
dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler
Penggugat secara tanpa ijin dan tanpa hak dan Penggugat sebagai pemilik dan
pemegang hak rahasia dagang metode produksi mesin boiler di Indonesia (vide
Pasal 4 UU Rahasia Dagang);
Pasal 11 UU Rahasia Dagang secara tegas mengatur:
Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat
siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
6. Bahwa tindakan para Tergugat baik sendiri maupun secara bersama-
sama merupakan pelanggaran Rahasia Dagang metode produksi dan
metode penjualan mesin boiler milik Penggugat, dan berdasarkan
ketentuan Pasal 11 juncto Pasal 4 UU Rahasia Dagang tersebut di atas,
Penggugat berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap para
Tergugat;
III. Para Tergugat wajib membayar ganti rugi materill dan immateriil sebesar
Rp. 127.717.253.471,286,- (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh
belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dua
ratus delapah puluh enam sen) kepada Penggugat atas pelanggaran rahasia
dagang mesin boiler milik Penggugat;
1. Bahwa atas tindakan pelanggaran hak rahasia dagang mesin boiler
milik Penggugat yang dilakukan para Tergugat, maka Penggugat berhak
menuntut ganti kerugian secara material dan immaterial kepada para
Hal 10 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat (vide Pasal 11 Pasal 4 UU Rahasia Dagang) baik secara sendiri-
sendiri atau secara tanggung-renteng, yang dapat diperinci sebagai
berikut:
a. Kerugian materiil sebesar Rp. 27.717.253.471,286,- (dua puluh tujuh
milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh
puluh satu rupiah dua ratus delapan puluh enam
sen) yaitu kerugian yang diderita Penggugat akibat pelanggaran
rahasia dagang mesin boiler oleh para Tergugat dan keuntungan yang seharusnya
diperoleh Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, berupa:
i. Estimasi total penjualan produk mesin boiler oleh Tergugat I,
Tergugat II dan/atau Tergugat III setidak-tidaknya sejak tahun
2005 sampai dengan tahun 2007, sebesar Rp. 110.400.000.000,-
(seratus sepuluh milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian:
a. Penjualan produk mesin boiler oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau
Tergugat III pada tahun 2005 sebesar 10 unit @ Rp.
2.760.000.000,- = Rp. 27.600.000.000,- (dua puluh tujuh milyar enam
ratus juta rupiah) (bukti P-13);
b. Penjualan produk mesin boiler oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau
Tergugat III pada tahun 2006 sebesar 15 unit @ Rp.
2.760.000.000,- = Rp. 41.400.000.000,- (empat puluh satu milyar
empat ratus juta rupiah) (bukti P-14);
c. Penjualan produk mesin boiler oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau
Tergugat III pada tahun 2007 sebesar 15 unit @) Rp.
2.760.000.000,- = Rp. 41.400.000.000,- (empat puluh satu milyar
empat ratus juta rupiah) (bukti P-15);
Yang berarti selama 3 (tiga) tahun Tergugat I telah menjual 40 (empat
puluh) unit dengan jumlah penjualan seluruhnya
sebesar Rp. 110.400.000.000,- (seratus sepuluh milyar empat ratus juta
rupiah);
Estimasi keuntungan yang diperoleh para Tergugat dari hasil penjualan
produk mesin boiler oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III dari
tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang merupakan kerugian bagi
Penggugat (profit loss), sebesar 20% x Rp. 110.400.000.000,- (seratus
sepuluh milyar empat ratus juta rupiah) = Rp. 22.080.000.000,- (dua
puluh dua milyar delapan puIuh juta rupiah);
Hal 11 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ii. Bunga yang patut rnenurut undang-undang yaitu sebesar 6% setiap
tahun, yang diperhitungkan dari keuntungan yang seharusnya diperoleh
Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yaitu:
Tahun 2005, Rp. 27.600.000.000,- x 20% x 6% x 3 = Rp. 99.360.000,-
Tahun 2006, Rp. 41.400.000.000,- x 20% x 6% x 2 = Rp. 993.600.000,-
Tahun 2007, Rp. 41.400.000.000,- x 20% x 6% = Rp. 496.800.000,-;
Dengan total bunga seharga Rp. 1.589.760.000,- (satu milyar lima ratus
delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
iii. Bahwa selama ini Penggugat telah mengeluarkan biaya promosi,
pemasaran serta penjualan produk mesin boiler sejak tahun 1991 sampai
dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 5.237.467.356,43 (lima
milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu
tiga ratus lima puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) (bukti P-16);
Dengan adanya biaya-biaya tersebut di atas, para Tergugat telah
memetik manfaat menjadi free rider (pembonceng) tanpa mengeluarkan
biaya apapun unluk menjual produk mesin boiler. Berdasarkan hak
ekonomi (economical rights), dari promosi itu para Tergugat telah
memperoleh keuntungan/laba. Dan untuk itu laba tersebut seharusnya
menjadi Iaba Penggugat. Adalah hal yang wajar apabila Penggugat
meminta 20% dari biaya promosi yang telah dikeluarkan Penggugat yang
telah dimanfaatkan para Tergugat sebagai ganti rugi, yaitu senilai:
% x Rp. 5.237.467.356,43 = Rp. 1.047.493.471,286 (satu milyar empat
puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh
puluh satu rupiah dua ratus delapan enam sen);
iv. Biaya konsultasi hukum dan penanganan perkara ini yang diperkirakan
sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
b. Kerugian immaterial:
Bahwa sebagai produsen mesin boiler sejak tahun 1991, Penggugat telah
memiliki reputasi yang baik serta telah membangun kepercayaan sesama
produsen dan terhadap para pembeli. Oleh karena itu Penggugat telah
memiliki goodwill yang besar di kalangan pengusaha dan konsumen yang
menggunakan/membeli produk Penggugat;
Dengan adanya tindakan para Tergugat berakibat menurunnya/
berkurangnya goodwill dan merosotnya reputasi Penggugat akibat
pelanggaran rahasia dagang mesin boiler oleh para Tergugat, khususnya di
wilayah Indonesia yang diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000.000,-
(seratus milyar rupiah);
Hal 12 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
III. Tuntutan ganti rugi juga diatur dalam Pasal 45 perjanjian Trips/Agreement on
Trade-Related Aspects of intellectual Property Rights;
1. Selain itu, sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memerintahkan para Tergugat
membayar ganti kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat sesuai
perincian di atas karena Pasal 45 Perjanjian Trips mengatur tentang kerugian
(damages), dengan memberikan kewenangan kepada badan Pengadilan untuk
memerintahkan pelanggar hak kekayaan intelektual membayar ganti kerugian
kepada pemegang hak kekayaan intelektual;
Ketentuan Pasal 45 Perjanjian Trips wajib dilaksanakan oleh semua peserta
yang telah meratifikasinya termasuk Indonesia sebagai anggota organisasi
perdagangan dunia (WTO) yang meratifikasi melalui Undang-Undang No. 7
Tahun 1994;
Pasal 45 Perjanjian Trips menyatakan:
Article 45: Damages
1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay
the right holder damages adequate to compensate for the injury the right
holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual
property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to
know, engaged in infringing activity;
2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer
to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney
fees. In appropriate cases, members may autorize the judicia authorities to
order recovery of profits and/or payment of pre-estabilished damages even
where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know,
engage in infringing activity;
Dalam terjemahan bah asa Indonesia:
Pasal 45: Kerugian;
1. Pihak Pengadilan memiliki wewenang untuk memerintahkan pelanggar
untuk membayar ganti rugi kepada pemegang hak sebagai kompensasi atas
kerugian yang ditanggung pemegang hak akibat pelanggaran terhadap hak
kekayaan intelektual pihak tersebut oleh si pelanggar yang mengetahui atau patut
mengetahui, telah melakukan pelanggaran tersebut;
2. Pihak Pengadilan juga berwenang untuk memerintahkan pelanggar untuk
membayar biaya-biaya kepada pemegang hak, yang juga dapat termasuk biaya
pengacara yang sesuai. Dalam kasus-kasus tertentu, para anggota dapat
memberikan wewenang kepada pihak Pengadilan untuk memerintahkan pemulihan
Hal 13 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
keuntungan dan/atau pembayaran ganti rugi yang telah ditentukan sebelumnya
sekalipun pelanggar tidak mengetahui atau patut mengetahui, telah melakukan
kegiatan pelanggaran;
Berdasarkan ketentuan PasaI 45 Perjanjian Trips di atas juncto Pasal 11
UU Rahasia Dagang dan karena reputasi Penggugat sebagai perusahaan
industri nasional strategis, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang
terhormat mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil
yang diajukan Penggugat;
2. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat, berkaitan
dengan tuntutan ganti rugi, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pelanggaran merek Stihl, merek
dan merek 038 telah mengeluarkan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap, nomor: 28/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengabulkan tuntutan
ganti rugi yang diajukan oIeh Andreas Stihl AG & Co.KG (Penggugat) sebesar Rp.
3.392.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Tjing Poei
Eng (Tergugat I) dan Teng Tjoe Hoat (Tergugat II) karena terbukti melanggar hak
atas merek dagang Stihl, merek dagang 070 dan merek dagang 038 (bukti P-17);
3. Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka sangat
beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk
mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang diajukan Penggugat;
IV. Permohonan sita jaminan dan provisi:
1. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat membayar ganti kerugian
kepada Penggugat, dan untuk mencegah Tergugat I mengalihkan,
memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya kepada pihak
lain, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak
bergerak, yaitu:
• Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan
Raya Bekasi Km. 28,5 Rawapasung Bekasi, Jawa Barat;
• Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Raya
Cibitung Km 48,8 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat;
maka, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan
terhadap barang-barang milik Tergugat I tersebut di atas;
2. Bahwa agar para Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya,
maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar secara
tanggung renteng, denda keterlambatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila para Tergugat lalai atau sengaja
Hal 14 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde);
3. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti
otentik dan bukti yang sah menurut hukum (vide bukti P-l sampai dengan bukti
P-17), maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat
dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau kasasi
(uitvoerbaar bij voorraad);
Dalam Provisi:
4. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi akibat pelanggaran
rahasia dagang mesin boiler yang masih dilakukan oleh para Tergugat terutama
oleh Tergugat I, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk
mengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan para Tergugat baik secara
sendiri-sendiri ataupun bersama-sama unluk menghentikan pemakaian, produksi,
peredaran dan/atau perdagangan, serta menarik kembali dari pasaran seluruh
produk mesin boiler yang menggunakan rahasia dagang Penggugat, dalam waklu
7 (tujuh) hari sejak putusan provisi dibacakan/ dikeluarkan (vide Pasal 11 juncto
Pasal 4 UU Rahasia Dagang);
Ketentuan mengenai provisi juga telah diatur dalam perjanjian Trips
yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang
No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World
Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia);
Berdasarkan bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang diajukan Penggugat,
sangat layak apabila Majelis Hakim mengeluarkan putusan provisi yang
yang memerintahkan para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun
bersama-sama untuk menghentikan pemakaian, produksi, peredaran dan/atau
perdagangan, serta menarik kembali dari pasaran seluruh produk mesin boiler
yang menggunakan rahasia dagang Penggugat;
Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, Pengadilan Niaga Jakarta
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya yang telah
berkekuatan hukum tetap, nomor: 28/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang
perkara pelanggaran merek Stihl, merek 070 dan merek 018, telah
mengabulkan permohonan provisi Penggugat (Andreas Stihl AG & Co KG)
dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan produksi,
promosi, peredaran dan/atau perdagangan produk mesin gergaji dan/atau suku
cadangnya dengan menggunakan merek Stihl, merek 070 dan/atau merek 038
yang palsu/tiruan;
Hal 15 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa agar para Tergugat melaksanakan putusan provisi ini dengan
sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum
untuk membayar secara tanggung renteng, denda keterlambatan sebesar
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila
para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini
terhitung sejak putusan provisi ini oleh Pengadilan Negeri Bekasi;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Bekasi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap
harta milik Tergugat I/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan
Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu
sebagai berikut:
Dalam Provisi:
1. Memerintahkan para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-
sama untuk menghentikan pemakaian, produksi, peredaran dan/atau perdagangan
serta menarik kembali dari pasaran seluruh produk mesin boiler yang
menggunakan rahasia dagang mesin boiler;
2. Menghukum para Tergugat membayar secara tanggung renteng, denda
keterlambatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap hari
keterlambatan apabila para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan
putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini diputuskan oleh Pengadilan
Negeri Bekasi;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak rahasia dagang metode
produksi dan melode penjualan mesin boiler di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III telah
menggunakan, memproduksi dan/atau menggunakan rahasia dagang
metode produksi dan/ atau metode penjualan mesin boiler Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat
VIII, Tergugat IX dan/atau Tergugat X baik secara langsung maupun tidak
langsung telah mengungkapkan rahasia dagang metode produksi dan
metode penjualan mesin boiler milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran rahasia dagang
metode produksi dan metode penjualan mesin boiler milik Penggugat;
6. Menyalakan Tergugat II lelah melakukan pelanggaran rahasia dagang
metode produksi dan metode penjualan mesin boiler milik Penggugat;
Hal 16 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7. Menyatakan Tergugat III lelah melakukan pelanggaran rahasia dagang
metode produksi dan .metode penjualan mesin boiler milik Penggugat,
8. Menyatakan Tergugat IV lelah melakukan pelanggaran rahasia dagang
metode produksi mesin boiler milik Penggugat;
9. Menyatakan Tergugat V telah melakukan pelanggaran rahasia dagang
metode produksi mesin boiler milik Penggugat;
10.Menyatakan Tergugat VI telah melakukan pelanggaran rahasia dagang
metode produksi mesin boiler milik Penggugat;
11. Menyatakan Tergugat VII telah melakukan pelanggaran rahasia dagang
metode produksi dan metode penjualan mesin boiler milik Penggugat;
12.Menyatakan Tergugat VIII telah melakukan pelanggaran rahasia dagang
metode produksi mesin boiler milik Penggugat;
13.Menyatakan Tergugat IX telah melakukan pelanggaran rahasia dagang
metode produksi mesin boiler milikPenggugat;
14.Menyatakan Tergugat X telah melakukan pelanggaran rahasia dagang
metode produksi mesin boiler milik Penggugat;
15.Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan
immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp. 127.717.253.471,286
(seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima
puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dua ratus delapan puluh
enam sen) kepada Penggugat;
16.Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng,
denda keterlambatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
setiap hari keterlambatan apabila para Tergugat Ialai atau sengaja tidak
melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijde);
17.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat
I yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;
18.Menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitu
memerintahkan para Tergugat untuk segera menghentikan pemakaian,
produksi, peredaran dan/atau perdagangan serta menarik kembali dari
pasaran seluruh produk mesin boiler yang merupakan hasil pelanggaran
rahasia dagang milik Penggugat;
19.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada
perlawanan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
20.Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar
seluruh ongkos perkara;
Hal 17 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, dan X, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut:
1. Gugatan Penggugat. pada pokoknya adalah mengenai permasalahan-
permasalahan hukum yang menyangkut hak atas kekayaan intelektual (HKI),
khususnya informasi-informasi yang menurut Penggugat merupakan rahasia
dagang;
2. Sehubungan dengan hal ini, mohon dipahami bahwa Indonesia adalah
anggota World Trade Organization atau WTO (vide Undang-Undang nomor
Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization), don karenanya Indonesia tunduk pada perjanjian Trips
(Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights);
3. Menurut Bab 11 Trips, HKI meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait lain, merek
dagang, indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain lay-out dari
rangkaian elektronik terpadu, perlindungan terhadap informasi yang
dirahasiakan (rahasia dagang), dan pengendalian atas praktek-praktek
persaingan curang dalam perjanjian lisensi. Itu sebabnya Direktorat Jenderal
HKI (Ditjen HKI) memiliki Direktorat hak cipta, desain industri, desain tata letak
sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
4. Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia pada perjanjian pembentukan
WTO dan Trips ini, Indonesia telah membuat dan mengundangkan berbagai
Undang-Undang yang terkait dengan HKI, yakni:
a. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu;
d. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan
f. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Rahasia Dagang pun jelas mengakui bahwa salah satu
tujuan
dibuatnya Undang-Undang ini adalah untuk menindak-Ianjuti Trips. Alinea
kedua penjelasan umum undang-undang ini jelas menyebutkan:
Hal 18 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai pula
dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (persetujuan Trips) yang merupakan lampiran dari
Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan
pembentukan organisasi perdagangan dunia), sebagaimana telah diratifikasi
oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994;
6. Menurut sistem Peradilan Indonesia, permasalahan-permasalahan yang
menyangkut HKI dianggap sebagai perkara khusus, yakni perkara
perdagangan/niaga, dan harus diperiksa oleh Pengadilan khusus (yang
memiliki hakim-hakim yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus), yakni
Pengadilan Niaga. Saat ini Pengadilan Niaga-Pengadilan Niaga yang sudah
dibentuk di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, khususnya Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah banyak mengadili
perkara-perkara yang menyangkut HKI;
7. Menurut hukum yang berlaku (vide antara lain ketentuan Penjelasan Pasal
15
ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman),
Pengadilan Niaga adalah salah satu Pengadilan khusus yang berada di
lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara
niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan secara bertahap berdasarkan
Keputusan Presiden;
8. Saat ini baru ada 5 Pengadilan Niaga yang sudah dibentuk. Pengadilan
Negeri
Bekasi tidak/belum memiliki Pengadilan Niaga, dan karenanya Pengadilan
Negeri Bekasi tidak berwenang menjalankan fungsi Pengadilan niaga
sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
9. Sangat disayangkan, meskipun Penggugat sebenarnya memahami/
mengakui
bahwa perkara a quo seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga (vide
halaman 19 gugatan Penggugat, permohonan provisi - butir 5 dan 2, walau
Penggugat mencoba mengubah pernyataan ini pada persidangan tanggal
Februari 2009, namun Penggugat tetap mendaftarkan perkara a quo ke
Pengadilan Negeri Bekasi;
10. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Yang Terhormat
bahwa perkara a quo, atau setidak-tidaknya permasalahan HKI yang
menyangkut mesin boiler produksi Penggugat, sebenarnya sudah diperiksa dan
diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
Hal 19 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2006 (perkara mana sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) dan kemudian pada tahun 2008
(perkara mana saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung di tingkat
kasasi). Tindakan Penggugat yang terus-menerus berupaya menekan para
Tergugat, khususnya Tergugat I, melalui lembaga Peradilan ini - menurut
hemat para Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan proses
Peradilan (abuse of court process). Penggugat seharusnya menghormati
kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
menyelesaikan perkara ini, atau setidak-tidaknya mau menunggu putusan yang
akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah
menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 280/Pdt.G/2008/PN.BKS tanggal 14 April
2009, yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat
VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 280/
Pdt.G/2008/PN.Bks;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Bandung dengan putusan No. 328/PDT/2009/PT.BDG tanggal 5 Januari 2010;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 08 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh
Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 17 Maret 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada
tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi
No. 07/K/2010/PN.Bks. jo. No. 280/Pdt.G/2008/PN.Bks,- yang dibuat oleh Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti oleh memori
kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2010;
Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal
16 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding,
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bekasi pada tanggal 28 April 2010;
Hal 20 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam
tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-
undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Judex Facti salah menerapkan hukum karena telah melanggar
Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
(Undang-Undang Rahasia Dagang);
1. Berdasarkan Pasal 30 ayat (l) UU MARI, Mahkamah Agung dalam tingkat
kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari
semua lingkungan peradilan, karena:
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan;
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 56 ayat (2) huruf b UU
MARI menyatakan bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama
dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili (a) antara
Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di lingkungan
Peradilan yang lain dimana 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan tidak
berwenang mengadili perkara yang sama;
3. Bahwa pertimbangan putusan 328 halaman 3 dan 4 menyatakan sebagai
berikut:
..., Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat I
dalam memutus eksepsi absolut dalam perkara tersebut telah tepat dan benar
dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat I tersebut diambil alih dan
dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara
tersebut di tingkat banding. Sehingga dengan demikian putusan sela
Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 April 2009 nomor: 280/Pdt.G/2008/
PN.Bks dapatlah dikuatkan;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan
terhadap pertimbangan tersebut, karena bertentangan dengan Undang-
Undang yang berlaku, dengan alasan lebih rinci sebagai berikut:
a. Surat gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah gugatan ganti rugi
berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Hal 21 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dagang atas dugaan pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh
para Termohon Kasasi/para Tergugat;
b. Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dan tegas oleh Pasal 11 UU
Rahasia Dagang, gugatan pelanggaran rahasia dagang diajukan ke
Pengadilan Negeri. Untuk lebih jelasnya, berikut kami sampaikan
uraian Pasal 11 UU Rahasia Dagang sebagai berikut:
1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat
siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
a). gugatan ganti rugi; dan/atau b). penghentian semua perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan
Negeri;
5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan fakta bahwa domisili para
Termohon Kasasi/para Tergugat adalah di Bekasi, maka berdasarkan
hukum, gugatan ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang oleh para
Termohon Kasasi/para Tergugat diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi
sudah tepat;
6. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dapat membaca dan
memeriksa dengan cermat Undang-Undang Rahasia Dagang sehubungan
dengan kompetensi Pengadilan dalam perkara a quo, karena Undang-Undang
Rahasia Dagang jelas dan tegas menyatakan kewenangan Pengadilan Negeri,
yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bekasi. Selain itu, berdasarkan
kewenangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung juga dapat
memeriksa dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/
Pemohon Banding/Pemohon Kasasi agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Bandung dapat mengetahui dengan pasti apa landasan hukum, latar belakang
dan tuntutan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sehubungan
dengan perkara a quo;
7. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung telah melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang,
tidak cermat dan salah menerapkan hukum, sehingga karenanya putusan PT
harus dibatalkan;
Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena pertimbangan putusan 328
terlalu singkat, tidak cukup, tidak seksama, dan di bawah standar;
Hal 22 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa dalam memeriksa permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Bandung berdasarkan fungsi dan kewenangannya seharusnya
memeriksa dengan seksama apakah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijalankan sesuai dengan prinsip umum
persidangan, terutama penerapan hukumnya;
2. Namun demikian, alih-alih melakukan pemeriksaan perkara dengan seksama,
Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak lebih dari 2
(dua) paragraf dalam putusan 328;
. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya terdiri
dari 2 (dua) paragraf tersebut (bahkan tidak mencapai setengah halaman)
mengakibatkan putusan kabur, tidak konkret dan di bawah standar serta
bertentangan dengan Undang-Undang Rahasia Dagang. Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar hukum yang
jelas dalam memberikan pertimbangannya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Bandung juga tidak menyatakan bagian mana dari pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Bandung hanya serta-merta mengambil alih pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama;
4. Ironisnya pertimbangan yang diambil alih tersebut jelas dan nyata
bertentangan dengan hukum tertulis, dalam hal ini Undang-Undang Rahasia
Dagang, yang seharusnya berdasarkan fungsi dan wewenangnya,
pertimbangan tersebut diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Bandung, karena esensi upaya hukum adalah upaya atau alat untuk
memperbaiki atau mencegah kekeliruan dalam suatu putusan;
5. Mohon perhatian Mahkamah Agung yang mulia, bahwa M. Yahya Harahap,
SH dalam bukunya Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan
Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, halaman 171 menyatakan sebagai
berikut:
Sehubungan dengan kewenangan PT (baca: Pengadilan Tinggi) mengambil alih
pertimbangan dan menguatkan putusan PN, tidak selamanya dapat dibenarkan.
Tergantung pada keadaan tertentu. Apabila pengambilalihan itu dianggap
sangat menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, putusan PT yang
menguatkan putusan PN, dikategori sebagai putusan yang bercorak
onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Seperti yang dikatakan
Putusan MA No. 4299K/Sip/1970: putusan PT yang hanya mengambil alih atau
sekedar mempertimbangkan hal-hal penyimpangan keberatan memori banding
Hal 23 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanpa memeriksa perkara itu kembali, mengenai fakta-fakta dan penerapan
hukum, dikategori putusan yang onvoldoende gemotiveerd atau tidak cukup
pertimbangan;
6. Dengan membaca secara cermat dan seksama perkara a quo baik Undang-
Undang Rahasia Dagang maupun surat gugatan a quo kesalahpahaman dan
pencampuradukan permasalahan antara rahasia dagang sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Rahasia Dagang dengan Undang-Undang Desain
Industri sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan Pengadilan Negeri
halaman 35-36 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Bandung menjadi pertimbangannya sendiri seharusnya tidak perlu terjadi,
dengan alasan sebagai berikut:
a. Definisi rahasia dagang sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Rahasia Dagang adalah: Informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik rahasia dagang;
b. Selanjutnya ruang lingkup rahasia dagang berdasarkan Pasal 2
Undang-Undang Rahasia Dagang meliputi, lingkup perlindungan
rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan,
metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau
bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum;
c. Dengan demikian, yang dilindungi oleh UU Rahasia Dagang adalah
informasi, konsep, ide maupun metode yang digunakan, bukan
wujud nyatanya, yang dalam perkara a quo, informasi rahasia
tersebut secara konkret terdapat di cetak biru/blueprint mesin boiler Pemohon
Kasasi/Penggugat. Oleh karenanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat termasuk
tetapi tidak terbatas pada uraian di halaman 5 dan 6 senantiasa merujuk pada
metode produksi mesin boiler. Bahkan judul gugatan yang tercantum pada halaman
1 surat gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah gugatan ganti rugi atas
pelanggaran rahasia dagang sehubungan dengan metode produksi mesin boiler
berdasarkan Pasal 11 juncto Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang;
d. Sehingga sangat aneh dan tidak masuk akal apabila PN Bekasi dan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sampai pada kesimpulan
bahwa gugatan a quo adalah tentang desain industri, bahkan PN
Bekasi sampai merumuskan sendiri definisi cetak biru/blueprint, padahal Pemohon
Hal 24 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi/Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan desain industri dalam
surat gugatan;
7. Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat
adalah banding terhadap putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Negeri Bekasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung seharusnya
dapat dengan gamblang rnelihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang karena Pasal 11 Undang-Undang
Rahasia Dagang dengan jelas dan tegas menyatakan kompetensi Pengadilan
Negeri untuk memeriksa sengketa rahasia dagang. Apalagi, halaman 4 putusan
328, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mencantumkan pertimbangan
sebagai berikut:
Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
khususnya Pasal 134 HIR, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
8. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung yang terlalu singkat dan tidak konkret tersebut
dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan, sehingga
karenanya harus dibatalkan;
Judex Facti melanggar prinsip objektivitas, dan asas Audi et
alteram partem;
1. Mohon perhatian Mahkamah Agung yang terhormat, bahwa dalam memori
banding, Pemohon Banding/Penggugat PN Bekasi sangat keberatan dengan
putusan PN 280 karena Majelis Hakim PN Bekasi dalam memberikan
pertimbangan dan mengambil keputusan, Majelis Hakim PN Bekasi telah
melanggar prinsip objektifitas dan asas Audi et alteram partem;
2. Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat tidak diberikan kesempatan
yang sama dengan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat
untuk memberikan tanggapan atas Duplik sehubungan dengan eksepsi yang
diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat;
3. Hal ini dapat dibuktikan dari catatan rekapitulasi agenda sidang di
Pengadilan
Negeri Bekasi sebagai berikut:
a. Tanggal 8 Agustus 2008 pendaftaran gugatan ganti rugi pelanggaran
rahasia dagang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat di Pengadilan
Negeri Bekasi yang deregister dengan No. 280/Pdt.G/PN.BKS;
Hal 25 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Tanggal 16 September 2008 sidang pertama yang tidak dihadiri oleh
para Termohon Kasasi/para Tergugat;
c. Tanggal 4 Maret 2009 pengajuan eksepsi absolut oleh Termohon
Kasasi/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;
d. Tanggal 10 Maret 2009 penyampaian tanggapan atas eksepsi absolut
oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;
e. Tanggal 17 Maret 2009, penyampaian tanggapan atas tanggapan
Pemohon Kasasi/Penggugat oleh Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, V,
VI, VII, VIII, IX dan X;
f. Tanggal 24 Maret 2009, dengan agenda pembacaan putusan sela
yang ditunda oleh Majelis Hakim PN Bekasi karena belum siapkan
putusan sela;
g. TanggaI 31 Maret 2009, Majelis Hakim PN Bekasi kembali menunda
sidang;
h. Tanggal 07 April 2009, Majelis Hakim PN Bekasi kembali menunda
sidang;
i. Tanggal 14 April 2009, Pembacaan Putusan Sela yang ternyata telah
diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bekasi pada hari Senin, 6 April 2009 (vide halaman 36 Putusan Sela
No. 280);
4. Berdasarkan rekapitulasi jadual sidang tersebut di atas, dapat dilihat dengan
jelas bahwa para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat diberikan
(dua) kali kesempatan untuk menanggapi, sedangkan, Pemohon Kasasi/
Pemohon Banding/Penggugat hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan
sebelum Majelis Hakim PN Bekasi akhirnya memutuskan untuk memberikan
putusan sela yang pembacaannya juga 3 (tiga) kali ditunda;
5. Selain itu, yang juga menurut Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat
sangat aneh dan mencurigakan adalah Majelis Hakim PN Bekasi dalam
memberikan pertimbangan mengenai kewenangan PN Bekasi, telah
mempertimbangkan pokok perkara, bahkan mempertimbangkan perkara
desain industri Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat dengan para
Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat di Pengadilan Niaga (yang
sama sekali berbeda subjek perkaranya), padahal proses pemeriksaan
perkara di Pengadilan Negeri Bekasi selain bukan tentang desain industri
mesin boiler sebagaimana diperiksa oleh Pengadilan Niaga, juga belum
sampai pada tahap pembuktian;
Hal 26 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
. Padahal, Majelis Hakim tingkat banding memiliki kewajiban untuk menegakkan
prinsip umum proses persidangan, antara lain melalui pemeriksaan dengan
seksama konsistensi putusan PN dengan apa yang tercantum dalam berita
acara persidangan, karena pelanggaran terhadap prinsip tersebut
mengakibatkan putusan batal sejak semula. Namun pada kenyatannya, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan
keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat tersebut;
7. Dengan hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
tanpa memberikan alasan maupun pertimbangan yang cukup, maka Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Bandung selain telah melanggar kewajibannya
menegakkan prinsip umum proses persidangan, juga telah melegalisasi
pelanggaran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara a
quo;
8. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sepatutnya Mahkamah Agung yang
terhormat membatalkan putusan PT 328 karena melanggar prinsip
objektivitas dan asas Audi et Alteram Partem dalam memeriksa perkara.
Apalagi, Undang-Undang Rahasia Dagang juga telah jelas menyatakan
kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan pelanggaran
Rahasia Dagang (vide Pasal 11 UU Rahasia Dagang juncto Pasal 118 HIR);
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti
salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
• Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai rahasia dagang;
• Bahwa gugatan tentang rahasia dagang adalah kewenangan
Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-
Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
• Bahwa karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan serta
memerintahkan Judex Facti untuk mengadili pokok perkaranya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING
tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 328/PDT/
2009/PT.BDG tanggal 5 Januari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Bekasi putusan No. 280/Pdt.G/2008/PN.BKS tanggal 14 April 2009 serta
Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang
akan disebutkan di bawah ini;
Hal 27 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Penggugat dikabulkan, dan para Termohon Kasasi/para Tergugat berada
dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan;
Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang
No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun
2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BASUKI
PRATAMA ENGINEERING tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 328/PDT/2009/
PT.BDG tanggal 5 Januari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Bekasi No. 280/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 14 April 2009;
MENGADILI SENDIRI:
• Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa
dan mengadili perkara No. 280/Pdt.G/2008/PN.BKS;
• Memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan
mengadili pokok perkara;
Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar
Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Selasa, tanggal 6 September 2011 oleh H. Atja Sondjaja, SH., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.
Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., dan Timur P. Manurung, SH., MM., Hakim
Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH.,
LL.M., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
Hakim-Hakim Anggota: K e t u a :
ttd/H. Atja Sondjaja, SH.ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.ttd/Timur P. Manurung, SH., MM.
Biaya biaya: Panitera Pengganti:
1. M e t e r a i …………. Rp 6.000,- ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
2. R e d a k s i …………. Rp 5.000,- Untuk Salinan:
Hal 28 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Administrasi kasasi…. Rp 489.000,- Mahkamah Agung RI J u m l a h = Rp 500.000,- a.n. Panitera ========== Panitera Muda Perdata,
PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.Nip. 19610313 198803 1 003
Hal 29 dari 29 Hal. Put. No. 1713 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29