KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5180/1/INDRA... · 3 Hartanto Widodo, dkk, PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan

EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN USAHA MIKRO DALAM

PENINGKATAN RETURN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH: STUDI

PADA BMT TA’AWUN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh :

INDRA LESMANA HADINATA

NIM: 105046101679

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H / 2011 M

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... vii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Pembatasan dan Perumusan ........................................................ 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................... 7

D. Kajian Pustaka ............................................................................ 8

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep ...................................... 10

F. Metode Penelitian ....................................................................... 12

G. Sistematika Penulisan ................................................................. 15

BAB II PENDAMPINGAN, USAHA MIKRO DAN PEMBIAYAAN

MUDHARABAH

A. Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan ................................................... 18

2. Tujuan Pendampingan ......................................................... 19

3. Proses dan Pola Pendampingan ........................................... 20

4. Tugas Pendamping ............................................................... 24

5. Tolok Ukur Efektifitas Pendampingan ................................ 26

B. Pengertian Usaha Mikro ............................................................. 29

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah................................... 32

2. Perhitungan Return Bagi Hasil ............................................ 36

BAB III PENDAMPINGAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH

DI BMT TA'AWUN

A. Gambaran Umum BMT Ta'awun

1. Sejarah Berdiri ..................................................................... 39

2. Visi dan Misi ........................................................................ 40

v

3. Struktur Organisasi .............................................................. 41

4. Produk dan Jasa BMT .......................................................... 44

B. Praktek dan Pola Pendampingan Pembiayaan Mudharabah

1. Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT Ta'awun ........... 45

2. Pola pendampingan pada Pembiayaan Mudharabah BMT

Ta'awun ................................................................................ 49

C. Kriteria Usaha Yang Didampingi ............................................... 51

D. Biaya Operasional Yang Disebabkan Adanya Pendampingan ... 55

BAB IV EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN USAHA MIKRO DALAM

PENINGKATAN RETURN PADA PEMBIAYAAN

MUDHARABAH

A. Efektifitas Pendampingan Usaha Mikro Terhadap Tingkat

Return Pada Pembiayaan Mudharabah

1. Esensi Pendampingan Pada Pembiayaan Mudharabah ........

............................................................................................. 57

2. Indikasi Keberhasilan Pendampingan ................................. 59

a. Perbandingan Return Pembiayaan Mudharabah

Pendampingan dan Non Pendampingan ....................... .. 63

b. Perbandingan Return Pembiayaan Mudharabah Pada

Usaha Sebelum dan Sesudah Pendampingan .................. 67

B. Kendala Serta Solusi Yang Dilakukan BMT Ta'awun Dalam

Proses Pendampingan Kepada Para Pengusaha Mikro Dalam

Rangka Peningkatan Return

1. Kendala Yang Dihadapi BMT Ta'awun dalam Proses

Pendampingan Pembiayaan Mudharabah ............................ 70

2. Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang

Dihadapi .............................................................................. 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................ 75

B. Saran .......................................................................................... 77

vi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah satu dari sekian banyak Negara berkembang di dunia.

Tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam

meningkatkan kesejahteraannya terdapat pada sektor usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM). Ini terbukti dengan eksistensi dan peran UMKM yang pada

tahun 2008 mencapai 51,26 juta unit usaha, dan merupakan 99,99 persen dari pelaku

usaha nasional, dalam tata perekonomian nasional sudah tidak diragukan lagi, dengan

melihat kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk

Domestik Bruto (PDB) Nasional, devisa nasional dan investasi nasional.1

Melihat pada kenyataan ini, harus ada lembaga keuangan yang

mengakomodasi kebutuhan finansial UMKM yang merupakan sektor yang

mendominasi usaha di Indonesia. Untuk usaha menengah yang kebutuhan

finansialnya cukup besar maka kebutuhan dananya dapat diback-up oleh lembaga

keuangan bank, mengingat orientasi penyaluran kredit perbankan lebih memusatkan

pada korporasi yang dianggap lebih memberikan keuntungan besar secara ekonomis.

Sedangkan sektor usaha kecil dan mikro (UKM) dapat diakomodasi oleh lembaga

keuangan mikro (LKM) yang lebih memprioritaskan pemberdayaan masyarakat.

1 http://www.depkop.go.id/statistik-ukm/cat_view/35-statistik/37-statistik-ukm/212-statistik-ukm-2010/216-buku-statistik-ukm-2009.html, diakses pada 7 Februari 2010, pukul 19.30 WIB.

2

Di Indonesia, LKM dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang

besifat formal dan informal. Lembaga yang bersifat formal ada yang berbentuk bank,

adapula yang berbentuk non-bank. Sedangkan LKM yang bersifat informal biasanya

berbentuk lembaga swadaya masyarakat. Salah satunya adalah baitul maal wat

tamwil (BMT)2 yang menggunakan prinsip syari’ah. Walaupun ada beberapa BMT

yang bersifat formal dibawah payung hukum koperasi jasa keuangan syari’ah

(KJKS).

BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitut tamwil. Baitul mal

adalah lembaga lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat

nirlaba (sosial). Sumber dana didapat dari zakat, infak dan sedekah atau sumber lain

yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik atau untuk kebaikan.

Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive.

Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya

dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan

prinsip syariah.3 Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang

menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

2 “Pemberdayaan Mikro Syariah”, Republika, (Jakarta), 11 November 2005, h.2 3 Hartanto Widodo, dkk, PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis Operasional

Baitul mal Wat Tamwil (BMT) (Bandung: Mizan, 1999), h. 81.

3

Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis

BMT terlihat dari definisi baitut tamwil.4

BMT adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan

dikembangkan oleh masyarakat. Sejak awal pendiriannya, BMT dirancang sebagai

lembaga ekonomi. Secara lebih spesifik adalah suatu lembaga ekonomi rakyat, yang

secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah,

yang miskin dan nyaris miskin (poor and near poor). Agenda kegiatannya yang

utama adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan

permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (financing) tersebut, maka BMT

berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di

sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha

saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam

masalah ekonomi.5

Selama lebih dari satu dasawarsa ini pertumbuhan BMT diakui cukup

fantastis. Statistik yang akurat tentang BMT memang belum tersedia. Menurut

perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), sampai dengan pertengahan tahun

2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang beroperasi di Indonesia, yang melayani sekitar

3 juta orang. Pinbuk memproyeksikan jumlahnya akan meningkat menjadi 10 juta

orang pada tahun 2010, yang akan dilayani oleh lebih banyak BMT lagi, yang

4 Muhammad Ridwan, Manajmen Baitul Maal Wat Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126.

5 http://permodalanbmt.com/?p=70, diakses pada 8 Februari 2010, pukul 10.45 WIB.

4

diperkirakan bertambah 1000-2000 BMT per tahun sampai dengan tahun tersebut.

Pinbuk juga membuat perkiraan akan aset total BMT, yang diperhitungkan telah

mencapai Rp 2 triliun pada pertengahan tahun 2006. Aset tersebut tumbuh pesat

dibandingkan setengah tahun sebelumnya, pada Desember 2005 sebesar Rp 1,5

triliun. Dan jika perhitungan ini benar, maka pembiayaan yang berhasil diberikan

oleh BMT juga mendekati jumlah itu, mengingat kinerja BMT yang sangat tinggi

dalam hal pembiayaan. Padahal, dalam waktu yang bersamaan perbankan

konvensional sedang mengalami perlambatan pertumbuhan dalam hal aset dan

penyaluran dananya kepada pihak ketiga.6

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa segmentasi BMT adalah usaha-usaha

informal menengah ke bawah. Dalam proses penghimpunan dan pembiayaan tentulah

terdapat banyak kesulitan yang ditemukan, terlebih dalam kegiatan pembiayaan.

Kemungkinan tidak terbayarnya kewajiban oleh nasabah peminjam pasti ada

mengingat usaha yang mereka lakukan punya nilai uncertainty yang tinggi. Kesulitan

ini tidak serta merta membuat para penggiat BMT patah arang. Seperti tidak pernah

kehabisan akal, mereka menciptakan banyak inovasi untuk membuat maslahat baik

bagi BMT sebagai pihak yang memberikan pembiayaan atau pengusaha sebagai

pihak yang diberi fasilitas pembiayaan.

6 Ibid.

5

Adalah mudharabah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh

BMT. Dalam operasionalnya pedagang/pengusaha adalah pihak yang diberi amanah

oleh BMT untuk menjalankan usaha dengan modal pembiayaan yang telah diberikan.

BMT sebagai pemilik modal tentu menginginkan uangnya dapat berputar dan

mendapatkan keuntungan, terlebih karena pembiayaan mudhorobah adalah

pembiayaan yang memiliki resiko paling tinggi. Begitu juga dengan pengusaha

menginginkan usahanya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan.

Banyak upaya yang dilakukan untuk membuat ekspektasi mereka agar

mendapat keuntungan dari usahanya. Diantaranya adalah pendampingan yang

dilakukan BMT kepada para pengusaha. Pola pembiayaan dengan melakukan

pendampingan usaha, adalah pembiayaan usaha yang telah diberikan pinjaman

(modal) akan diberikan pendampingan usaha yang berguna untuk mengawasi aktifitas

perdagangan atau usaha tersebut. Pendampingan yang dilakukan akan

meminimalisasi resiko, meningkatkan keefektifitasan dan keuntungan dari usaha

tersebut akan semakin besar, yang kemudian bagi hasil dari usaha yang telah

dijalankan itu pun dapat dibagi antara pengusaha dan pemberi modal. Saat ini telah

banyak BMT yang telah memberikan fasilitas pendampingan kepada para usaha kecil

menengah yang meminjam dana di BMT tersebut.

Pendampingan ini diharapkan dapat menambah return bagi BMT

dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah yang dilakukan tanpa pendampingan.

BMT Ta’awun adalah salah satu dari sekian BMT yang melakukan pendampingan

6

pada pembiayaan mudharabahnya. Namun pendampingan ini belum tentu

memberikan return yang lebih dibanding dengan pembiayaan mudharabah yang

dilakukan tanpa pendampingan.

Berdasarkan realitas di atas, maka perlu kiranya penulis mengkaji lebih dalam

tentang sejauh mana efektivitas pendampingan ini terhadap peningkatan return

pembiayaan mudharabah dalam sebuah penelitian. Penelitian. Ini nantinya akan

dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: “ Efektifitas Pendampingan Usaha

Mikro dalam Peningkatan Return Pada Pembiayaan Mudharabah: Studi pada

BMT Ta’awun” .

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN

1. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam analisis dan menghindari

pembahasan yang terlalu luas maka permasalahan akan dibatasi pada lembaga

keuangan mikro syari’ah yang dalam hal ini BMT yang telah mempunyai

program pendampingan terhadap pembiayaan mudharabah. Masalah utama

yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sejauh mana efektifiitas

pendampingan pembiayaan mudhorobah berpengaruh terhadap return BMT

Ta’awun.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah:

7

a. Bagaimana konsep dan implementasi pendampingan terhadap usaha

mikro pada pembiayaan mudharabah di BMT Ta’awun?

b. Sejauh mana efektifitas pendampingan usaha mikro terhadap

tingkat return pembiayaan mudharabah pada BMT Ta’awun?

c. Apa kendala serta solusi yang dilakukan BMT Ta’awun dalam

proses pendampingan kepada para pengusaha mikro dalam rangka

meningkatkan return?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep dan implementasi pendampingan

terhadap usaha mikro pada pembiayaan mudharabah di BMT Ta’awun.

2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pendampingan usaha mikro

terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT Ta’awun.

3. Untuk mengetahui kendala serta solusi yang dilakukan oleh BMT

Ta’awun kepada para pengusaha mikro dalam rangka meningkatkan

return.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperdalam dan

memperluas khazanah keilmuan penulis, khususnya dalam bidang

8

pendampingan terhadap usaha mikro pada pembiayaan mudharabah yang

diaplikasikan oleh BMT.

2. Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana

pendampingan bisa membantu para pengusaha mikro dalam usaha mereka

dan mempengaruhi tingkat return BMT.

3. Praktisi

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan peningkatan

dan perkembangan kinerja pelayanan BMT.

4. Masyarakat

Membantu mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para

pengusaha kecil mengenai pendampingan yang dilakukan BMT pada

pembiayaan mudharabah.

D. Kajian Pustaka

Penulis melihat beberapa studi terdahulu yang mempunyai hubungan dengan

tema skripsinya. Diantaranya skripsi tahun 2006 oleh Ani Rohyani, mahasiswa

Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul

“Pengaruh Efektifitas Pengawasan BMT Al-munawarah Pamulang dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota”. Dalam penelitian tersebut dapat

disimpulkan bahwa efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh BMT Al-Munawarah

9

Pamulang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi

anggota sebesar 28%, sedangkan 72% lainnya adalah pengaruh yang ditimbulkan

oleh variable lain.

“Strategi Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (Studi Kasus

pada Yayasan Microfin Indonesia)”, skripsi tahun 2005 oleh Luthfianto, mahasiswa

Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam

skripsinya menjelaskan tentang beberapa strategi yang dilakukan oleh yayasan

microfin Indonesia dalam mendampingi lembaga keuangan mikro syari’ah.

Skripsi Alfiah, mahasiswa Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Efektifitas Pendampingan Bank

Pembiayaan Rakyat Syari’ah Harta Insan Karimah dalam Menunjang Keberhasilan

Usaha Debitur”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pendampingan yang

dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah mempunyai pengaruh yang signifikan

dalam menunjang keberhasilan usaha debitur.

Dari ketiga penelitian tersebut tidak didapatkan penellitian yang melihat

dampak pendampingan pembiayaan dari sisi pihak yang memberi modal. dalam hal

ini penulis berkesimpulan bahwa penting dilakukan penelitian yang melihat

efektifitas pendampingan pembiayaan mudharabah yang dilakukan kepada para

pengusaha kecil terhadap tingkat return yang didapat oleh BMT.

10

E. Kerangka Konsep

Efektifitas berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).7 Pada

dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil.

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa

kegiatan tersebut adalah efektif.

Pendampingan menurut departemen sosial adalah proses menjalin relasi sosial

antara pendamping dengan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah,

memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam

pemenuhan kebutuuhan hidup serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan

sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan public lainnya.8

Usaha Mikro menurut Awali Rizky sebagaimana dikutip oleh Dr. Euis

Amalia, M.Ag. dalam bukunya yang berjudul keadilan distributive dalam islam

mengatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal,

omzet yang sangat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti,

tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan umumnya tidak

memiliki legalitas usaha.9

7 J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 371

8 Departemen Sosial RI, Panduan Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 2005 9 Euis Amalia, Keadilan Distributive dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Ed. 1, h. 41-42.

11

Pembiayaan berasal dari bahasa latin yaitu dari kata creder yang berarti

percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayan oleh

lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan.10

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan bab I pasal I ayat 25

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik;

3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;

4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS

dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan

ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.11

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang

memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, al-mudharabah

10 Moch. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Perbankan: Teknik dan Kasus, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 1999), Ed. I, h. 1.

11 ”Undang-undang No. 21 tahun 2008”, diakses pada tanggal 09 Maret 2010, Pukul 03.50 WIB., http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf

12

adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama

menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

kontrak, sedangkan apabila kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian

itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan

atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian

tersebut12.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penulis

menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada

lalu di analisis lebih lanjut kemudian di ambil suatu kesimpulan.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari data-data serta informasi-informasi

yang diperoleh dari lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.

12 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendikia, 2001), h. 96.

13

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu

sumber data primer yang merupakan data pokok yang diperoleh dari hasil

penelitian lapangan (field research) dan sumber data sekunder yang

merupakan data penunjang yang diperoleh dari hasil penelitian

kepustakaan (library research).

a. Field Research

Dalam penelitian ini, penulis langsung meneliti pada obyek penelitian

yaitu BMT Ta’awun Cipulir Kebayoran Lama. Sehingga data yang

diperoleh merupakan data primer, dengan instrument sebagai berikut:

1) Pengumpulan data arsip berupa laporan keuangan, prospectus

perusahaan, data marketing, technical support dll. Untuk

selanjutnya dianalisa (Content Analysis).

2) Wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk

mendapatkan data dari karyawan BMT Ta’awun. Wawancara ini

dilakukan dengan instrument pedoman wawancara.

b. Library Research

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dan mempelajari

buku-buku kepustakaan, literature, artikel, bahan-bahan kuliah yang

berkaitan erat dengan pembahasan skripsi ini.

14

4. Teknik Analisis

Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan penelitian kualitatif

yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran atau suatu kelas

peristiwa sekarang, dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran

atau lukisan sistematis, actual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta

hubungan antara fenomena yang diselidiki.13 Untuk mengetahui

efektifitas pendampingan dalam peningkatan return pembiayaan

mudharabah, maka penulis membandingkan laporan mutasi rekening

pembiayaan mudharabah BMT Ta’awun dengan perbandingan sebagai

berikut:

a. membandingkan dua usaha yang didampingi dan tidak didampingi

dengan sama-sama dibiayai dengan pembiayaan mudharabah;

b. membandingkan tingkat return sebelum dan sesudah didampingi pada

satu usaha dengan pembiayaan mudharabah.

5. Pedoman Penulisan Laporan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, mengacu pada “Pedoman Penulisan

Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2007.

13 M. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal.63.

15

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu meliputi latar belakang, pembatasan dan perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian

terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP PENDAMPINGAN, USAHA MIKRO DAN

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Membahas mengenai pengertian pendampingan, tujuan,

proses dan pola pendampingan, tugas pendamping serta

tolook ukur efektifitas pendampingan. Pengertian usaha

mikro, pengertian pembiayaan mudharabah dan perhitungan

return bagi hasil.

BAB III : PENDAMPINGAN PADA PEMBIAYAAN

MUDHARABAH DI BMT TA’AWUN

Meliputi gambaran umum BMT Ta’awun, praktek pola

pendampingan pada pembiayaan mudharabah di BMT

Ta’awun, kriteria usaha yang didampingi dan biaya

operasional yang disebabkan adanya pendampingan.

16

BAB IV : EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN TERHADAP

RETURN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Beirisi analisa dan pembahasan tentang sejauh mana

efektifitas pendampingan pembiayaan mudharabah terhadap

return pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran.

17

BAB II

PENDAMPINGAN, USAHA MIKRO DAN PEMBIAYAAN

MUDHARABAH

Pembiayaan mudharabah sebagaimana yang diketahui adalah pembiayaan

dengan resiko paling tinggi. BMT sebagai penyedia dana bagi usaha mikro yang

merupakan sektor usaha yang mendominasi di Indonesia harus melakukan berbagai

usaha untuk meminimalisasi resiko ini. Salah satu usaha tersebut adalah dengan

melakukan pendampingan.

Pendampingan sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan usaha

dengan memperluas pengetahuan tentang bagaimana mempergunakan sumberdaya

dengan efektif dan efisien. Pendampingan di sisi lain bisa menjadi salah satu bentuk

manajemen resiko bagi lembaga keuangan. Dengan melakukan pendampingan, dana

yang mereka kucurkan lebih aman karena mereka tahu pasti kemana dan bagaimana

dana mereka diusahakan dan dikelola. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam

skripsi ini adalah untuk mengetahui dampak pendampingan terhadap return bagi hasil

yang didapat oleh BMT setelah melakukan pendampingan. Namun sebelum masuk

dalam pembahasan efektifitas pendampingan terhadap return bagi hasil, maka penulis

terlebih dahulu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut.

18

A. Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan

Karjono mengatakan, seperti yang dikutip oleh Ismawan bahwa

pendampingan adalah suatu strategi (cara untuk mencapai tujuan) dimana

hubungan antara pendamping dengan yang didampingi adalah hubungan dialogis

(saling mengisi) di antara dua subjek. Diawali dengan memahami realitas

masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas kearah yang lebih baik.14

Departemen Sosial Republik Indonesia mendefinisikan pendampingan

sosial sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan

Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan

masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat

dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan

kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial

dasar, lapangan pekerjaan dan fasilitas pelayanan publik lainnya.15 Tujuan

pendampingan adalah pemberdayaan dan penguatan (empowerment).16

Dari definisi yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa

Pendampingan merupakan upaya untuk menyertai masyarakat dalam

14 Ismawan Bambang, Pamuji, Otok S., LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal, (Jakarta: PT Penebar Swadata, 1994), h. 40.

15 Lihat Departemen Sosial RI, Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan (Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006-2010), (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005), h. 14

16 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas(Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), (Jakarta: FEUI Press, 2003), h. 96.

19

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai

kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan Pendampingan merupakan upaya

berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pendamping merupakan salah satu motivator bagi pengembangan masyarakat.

Berkaitan dengan pengertian pendampingan di atas, Ismawan mengatakan

bahwa pendamping adalah orang yang bertugas untuk mewujudkan kelompok

swadaya maysrakat yang sukses dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan

dan keterampilan anggota, menghidupkan dinamika kelompok dan usaha

(produktif) anggota.17 Dalam kaitannya dengan pendampingan yang dilakukan di

BMT, maka BMT adalah bertindak sebagai pendamping yang mendampingi para

pengusaha mikro yang melakukan pembiayaan di BMT yang bersangkutan.

2. Tujuan Pendampingan

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa tujuan dari pendampingan

adalah sebagai pemberdayaan dan penguatan. Namun lebih spesifik Twelvetrees

sebagaimana yang dikutip oleh Meerada Saryati Aryani bahwa tujuan dari

pendampingan adalah:18

17 Bambang, dkk., LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal, h. 30. 18 Meerada Saryati Aryani, Proses Pendampingan Guswil DKI dalam Upaya Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus pada Kelompok Mugi Sukses di manggarai, Kelompok Dahlia dan Al Alam di Cilincing), Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003, h. 35.

20

a. Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi di lingkungan

tersebut.

b. Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk

menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani

permasalahan.

Seperti juga yang dikemukakan oleh Pincus dan Minahan dalam Adriani:19

a. Meningkatkan kemampuan dari orang dalam memecahkan masalah

dan mencontohkannya.

b. Menghubungkan orang dengan system yang menyediakan mereka

sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan.

c. Meningkatkan keefektifan dan kemudahan pelaksanaan dari sistem

tersebut.

d. Memberikan sumbangan pada pembangunan kebijakan sosial dan

memperbaiki kebijakan sosial.

3. Proses dan Pola Pendampingan

Menurut Aslihan Burhan beberapa macam pola pendampingan adalah

sebagai berikut:20

19 Andriani Sumampouw dkk, Ada Bersama Tradisi, (Semarang: Swisscontact & Limpad, 2000), h. 36.

20 Aslihan Burhan, “Pedoman Manajemen Pendampingan”, Makalah untuk Program Pendampingan Fakir Miskin Melalui Keterpaduan KUBE dan BMT KUBE dan SUB URBAN. PINBUK, 2009, h. 7

21

a. Motivasi

Memotivasi atau memberi dukungan baik dengan moril maupun materi

untuk berwirausaha dan menumbuhkan semangat swadaya dan

memulai langkah maju dengan semangat kemandirian dan

professional.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dilakukan berdasarkan tingkat perkembangan

kelompok, mulai dari penyadaran diri, motivasi kelompok,

administrasi organisasi dan keuangan, motivasi usaha kolektif,

kepemimpinan sampai analisa situasi.

c. Bimbingan dan Konsultasi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendidikan yang

telah dijalankan dan lebih banyak diarahkan pada program perorangan

atau kelompok yang lebih kecil dengan kasus-kasus setempat dan

spesifik.

d. Monitoring dan Evaluasi

Mengadakan kunjunagan monitoring kepada pengusaha yang

melakukan pembiayaan, pada setiap kunjungan dicatat perkembangan

usaha dan mengevaluasi atau menilai keberhasilan usaha para kreditur.

22

Agar perubahan kondisi yang lebih baik berhasil dilakukan, seorang

pendamping harus melalui suatu tahap perubahan berencana seperti yang

dikemukakan oleh Lippit, Watson dan Westley yang dikutip oleh Adi, yakni:21

a. Tahap pengembangan kebutuhan akan perubahan

Sebelum proses perubahan berencana dimulai, kesulitan yang dihadapi

oleh masyarakat harus diterjemahkan sebagai kesadaran mengenai

masalah yang ada. Hal ini merupakan inti dari keinginan untuk

berubah dan keinginan untuk mencari bantuan dari luar system. Tetapi

pada suatu kasus tertentu, masyarakat tidak mengetahui bagaimana

harus menggali kebutuhan yang mereka rasakan (felt needs) dan

kebutuhan riil (riil needs) mereka, serta tidak tahu apa yang menjadi

kebutuhan yang dirasakan dan kebutuhan riil mereka. Dalam kasus

seperti ini mereka memerlukan hadirnya agen perubahan (change

agent) dari luar sistem untuk membantu dan menstimulasi mereka

untuk memikirkan apa yang mereka butuhkan.

b. Tahap pemantapan relasi kebutuhan

Pada tahap ini, antara pendamping dan klien melakukan pemantapan

hubungan. Pembentukan dan pembinaan relasi dengan warga

masyarakat sangat diperlukan untuk dapat bekerja sama dengan

21 Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, h. 244-249.

23

mereka kearah perubahan yang direncanakan. Pembinaan relasi akan

sangat membantu untuk dapat memperoleh data yang akurat mengenai

kebutuhan dan sumber daya system klien, serta membentuk

kepercayaan warga yang ikut aktif melakukan perubahan dalam

masyarakat.

c. Tahap klarifikasi atau diagnosis masalah sistem klien

Adalah proses dimana pendamping mempelajari sistem klien, setelah

sebelumnya pendamping mengumpulkan data yang akurat mengenai

sistem kllien.

d. Tahap pengkajian alternatif jalur dan tujuan perubahan serta penentuan

tujuan program dan kehendak untuk melakukan tindakan

Dari data yang telah dianalisis kemudian ditentukan tujuan operasional

dari program ataupun kegiatan yang akan dilakukan serta alternative

cara yang akan ditempuh guna mencapai tujuan tersebut.

e. Tahap transformasi kehendak kedalam upaya perubahan yang nyata

Merupakan tahapan yang mefokuskan pada upaya mentransfer

perencanaan program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata

masyarakat serta mengembangkan pemantauan terhadap pelaksanaan

kegiatan intervensi.

24

f. Tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan

Adalah tahap institusionalisasi atau pelembagaan perubahan menjadi

bagian yang tetap bagi masyarakat.

g. Tahap terminasi

Merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhirnya suatu relasi

perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah habis atau karena

masyarakat itu sudah siap untuk mandiri untuk dapat terus

mengembangkan kegiatan yang ada. Dalam proses pengembangan

masyarakat terminasi yang diharapkan adalah siapnya masyarakat

untuk mandiri, sehingga tidak diperlukan pendamping di daerah

tersebut.

4. Tugas Pendamping

Mayo yang dikutip oleh Adi menuliskan tugas-tugas yang harus dilakukan

oleh seorang pendamping, yaitu:22

a. Menjalin kontak dengan individu, kelompok atau organisasi

b. Mengembangkan profil komunitas, menilai (asses), kebutuhan dan

sumber daya masyarakat.

22 Ibid., h. 97-98

25

c. Mengembangakn analisis strategis, merencanakan sasaran, tujuan

jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

d. Memfasilitasi kemapaman kelompok-kelompok sasaran

e. Bekerja secara produktif dalam mengatasi konflik, baik konflik antar

kelompok ataupun organisasi

f. Mengelola sumber daya yang ada termasuk waktu dan dana

g. Mendukung kelompok dan organisasi guna mencapai sumber daya

yang dibutuhkan, misalnya dalam hal dana dilakukan dengan membuat

proposal permohonan dana

h. Memonitor perkembangan program atau kegiatan terutama

pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

i. Menarik diri dari kelompok yang sudah berkembang dan memfasilitasi

proses perpisahan yang efektif

j. Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi strategi yang serupa.

Menurut Gardono seperti yang dikutip oleh Prijono dan Pranaka bahwa

peranan pendamping sangat krusial dalam membina aktifitas kelompok

masyarakat. Penndamping bertugas menyertai proses pembentukan dan

26

penyelenggaraab kelompok, sebagai fasilitator (pemandu), komunikator

(penghubung) ataupun dinamisator (penggerak).23

5. Tolok Ukur Efektifitas Pendampingan

Efektifitas diartikan sebagai padanan kata yang menunjukkan taraf

tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan

efektif jika usaha tersebut mencapai tujuannya. Secara ideal efektifitas dapat

dinyatakan dengan ukuran yang agak pasti, sehingga ada standardisasi

tercapainya tujuan X dan lain sebagainya.24

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oleh Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan efektifitas adalah berasal dari kata efektif yang mempunyai

beberapa arti antara lain:

a. Ada efeknya (akibat, pengaruh dan kesan)

b. Manjur atau mujarab

c. Membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku

23 Onny S. Prijono dan A. M. W. Pranarka, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), h. 142.

24 “Efektifitas” dalam Kanisisus, Ensiklopedi Umum, (Jakarta: Kanisius, 1973), h. 36

27

Dan dari kata itu muncul pula kata keefektifan yang diartikan dengan

keadaan berpengaruh, berkesan, kemanjuran dan keberhasilan25. Salah satu

konsep utama dalam mengukur prestasi kerja adalah efektifitas. Menurut ahli

manajemen Peter Brucker efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar

(doing the right). Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan

tertentu.26

Dari banyak pengertian mengenai efektifitas diatas dapat disimpulkan

bahwa efektifitas adalah keadaan dimana suatu pekerjaan dilakukan dengan

benar dan sesuai dengan tujuannya. Untuk mencapai keadaan ini tentunya harus

melalui mekanisme yang berfungsi sebagai komponen pendukung.

Menurut Georgopoulus yang dikutip oleh Rini Yulianti dalam skripsinya

bahwa mekanisme efektivitas terdapat dalam beberapa komponen, yakni:27

a. Produktivitas adalah sama artinya dengan efisien

b. Luwes, artinya mematuhi norma-norma dan memuaskan anggota dan

konsep daya suai. Maksudnya adalah kemampuan organisasi dalam

menyesuaikan diri pada perubahan, baik perubahan di dalam maupun

di luar organisasi.

25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 219.

26 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 7 27 Rini Yulianti, Efektivitas “Pemanfaatan Al Qardhul Hasan bagi Pedagang Kecil”, Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

28

c. Ketegangan, adalah konflik dan pertentangan di antara anggota-

anggota organisasi, yang erat kaitannya dengan peningkatan (kalau

terkendali) dan penurunan (kalau dibiarkan berlarut-larut).

Dalam usaha memahami efektivitas yang bersifat abstrak ini, beberapa

analisa organisasi berusaha mengidentifikasi segi-segi yang menonjol kaitannya

dengan konsep ini. Walaupun ada sederetan panjang kriteria kerja yang dipakai,

namun kriteria yang paling banyak dipakai meliputi hal-hal berikut:28

a. Kemampuan menyesuaikan diri

b. Produktivitas

c. Kepuasan kerja

d. Kemampuan berlaba

e. Pencarian sumber dana

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam sebuah

usaha dilihat dari kriteria menyesuaikan diri, produktifitas yang meningkat,

kepuasan kerja, kenaikan kemampuan berlaba dan pencarian sumber dana.

Dalam tahap pendampingan dikenal dengan tahap terminasi, tahap dimana

kemandirian komunitas untuk terus melakukan kegiatannya tanpa ketergantungan

kepada pendamping lapangan. Dalam tahap ini pemutusan hubungan formal

28 Bambang Kustianto, Ikhtisar Studi Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia, 1991), Cet. Ke-8, h. 121.

29

memang sudah dilakukan oleh pendamping. Community worker hanya bertindak

sebagai tempat konsultasi.29

B. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan

oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang

yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain, modal

usahanya tidak lebih dari Rp 10juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga

kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar mengunakan anggota

keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan

mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari. Maka itulah, kegiatan usaha mikro

ini belum disertai analisis kelayakan usaha dan rencana bisnis yang sistematis, namun

ditunjukkan oleh kerja keras pemilik/sekaligus pemimpin usaha. Kegiatan usaha

menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal,

dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanent,

29 Masdariyah, “Pelaksanaan Program Sinergis Pemberdayaan Komunitas Pos Keadilan Peduli Umat (PROSPEK PKPU) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM AL-FALAH) Komunitas Pedagang Kecil di Pasar Mampang Jakarta Selatan”, Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009, h. 61-62.

30

usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relatif kecil, dan menghadapi

persaingan ketat30.

Menurut pada bab I pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun

2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah usaha mikro adalah usaha produktif

milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Dalam pasal 6 Kriteria

Usaha Mikro adalah sebagai berikut:31

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah).

Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003

tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil dalam Pasal 3 mengenai kriteria

usaha mikro adalah sebagai berikut:32

1. usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia;

30 “Mengenal Kelompok Usaha Mikro”, diakses pada 17 november 2010 pukul 23.30 WIB dari http://www.p2kp.org/wartaarsipdetil.asp?mid=1094&catid=2&

31 “Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008”, artikel diakses pada tanggal 17 Nopember 2010 pukul 23.30 WIB dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/17681/UU20Tahun2008UMKM.pdf

32 “ Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003”, diakses pada tanggal 17 november 2010 pukul 23.40 WIB dari http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2003/40~KMK.06~2003Kep.htm

31

2. memiliki hasil penjualan yang banyak RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

per tahun.

Kenyataan menunjukkan bahwa posisi usaha mikro mempunyai peran yang

strategis di negara kita. Indikasi yang menunjukkan peran usaha mikro dapat dapat

dilihat dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas

sumber daya manusia yang cukup berati.33 Fakta ini dapat kita lihat dari hasil

Pendaftaran (Listing) Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)34:

Tabel 2.1 Jumlah Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Pulau,

Tahun 2006 (dalam ribuan)

Jumlah Tidak Jumlah

(2)+(3)+ dapat (6)+(7)

(4)+(5) diklasifika sikan

Mikro Kecil Menengah Besar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Sumatra 3 341,4 651,8 18,1 7,1 4 018,4 3,1 4 021,5

Jawa 12 012,5 2 375,5 81,6 31,1 14 500,7 6,4 14 507,1

Bali & 1 047,6 152,8 7,4 2,0 1 209,8 0,8 1 210,6

Nusa Tenggara

33 Panji Anaraga dan Djokon Sudantoko, Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 244

34 “Pendaftaran (Listing) Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi 2006 (SE06)”, diakses pada 17 november 2010, http://www.bps.go.id/brs_file/se06-02jan07.pdf?

Skala Usaha

Pulau

32

Kalimantan 888,0 202,5 6,4 2,5 1 099,4 1,4 1 100,8

Sulawesi 1 404,8 172,4 5,9 2,2 1 585,4 0,6 1 585,9

Maluku & 256,9 42,3 1,4 0,6 301,2 0,4 301,6

Papua

Indonesia 18 951,2 3 597,3 120,8 45,6 22 714,9 12,6 22 727,4

(83,43) (15,84) (0,53) (0,20) (100,00)

Sumber: BPS 2007

Dari 22,7 juta perusahaan/usaha, 12,6 ribu perusahaan/usaha diantaranya (0,06

persen) merupakan perusahaan/usaha yang tidak dapat diklasifikasikan skala

usahanya, karena berdasarkan hasil pencacahan di lapangan, perusahaan/usaha

tersebut hanya merupakan unit kegiatan ekonomi yang melayani keperluan

perusahaan pusat/induknya.35 Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa mayoritas usaha

di Indonesia adalah usaha mikro, yakni sebanyak 83,43%.

Persentase perusahaan/usaha skala usaha mikro terhadap seluruh

perusahaan/usaha sejalan dengan persentase tenaga kerja yang bekerja pada

perusahaan/usaha skala usaha mikro. Bila persentase perusahaan/usaha mikro

terhadap jumlah seluruh perusahaan/usaha sebesar 83,43 persen maka persentase

tenaga kerjanya sebesar 62,68 persen (31.210.900 dari 49.990.400 tenaga kerja).

Sementara jumlah tenaga kerja pada perusahaan/usaha besar tercatat hampir 5 juta

35 Ibid.

33

orang (10,02 persen), dan pada perusahaan/usaha menengah sebanyak 2,7 juta orang

(5,39 persen).36

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan bab I pasal I No. 25,

yang dimaksud Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna’;

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau

UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi

36 Ibid.

34

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil37”.

Sedangkan mudhãrabah berasal dari kata dharib, berarti memukul atau

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses

seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, al-

mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak

pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila kerugian ditanggung oleh pemilik

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian

tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut38.

Dalam pembiayaan Bank Syariah dan BMT, mudharabah merupakan suatu

bentuk kerjasama usaha yang terjadi, antara satu pihak sebagai penyedia modal

sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola, agar kedua pihak berbagi

keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk

menanggung resiko39. Walaupun bank bukanlah pemilik modal sebenarnya. Ini

37 “Undang-undang No. 21 tahun 2008”, artikel diakses pada tanggal 17 Nopember 2010 dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf

38 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendikia, 2001), h. 96.

39 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan,2001), h. 164-167.

35

adalah inovasi dari skema mudharabah klasik yang telah dikembangkan oleh

para ulama kontemporer.

Hal tersebut di atas menurut M. Anwar Ibrahim sebagaimana dikutip oleh

Adiwarman Karim dilakukan dengan alasan karena skema mudharabah klasik40

sudah tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan pada

bank atau lembaga keuagan lainnya termasuk BMT dengan beberapa

pertimbangan berikut:41

a. sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka

tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi

hubungan yang langsung dan professional;

b. banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar,

sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul maal untuk

sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu;

c. lemahnya disiplin terhadap ajaran islam menyebabkan sulitnya bank

memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkannya.

Dengan alasan inilah ulama memperbolehkan adanya indirect financing,

yakni bank menerima dana dari shahibul maal dalam bentuk dana pihak ketiga

40 Mudharabah yang dilakukan hanya di antara dua pihak. Shahibul maal sebagai pemilik dana berhubungan langsung dengan mudharib yang membutuhkan dana (direct financing).

41 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 210.

36

sebagai sumber dananya. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul ini

disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang

menghasilkan (earning asset).42

Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua yaitu mudharabah mutlaqah

(Unrestricted Investment Account) dan mudharabah muqoyyadhah (Restricted

Investment Account).

a. Mudharabah Mutlaqah (bebas)

Mudharabah Mutlaqah atau disebut dengan Unrestricted Investment

Account adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara

shahibul maal selaku investor dengan mudharib selaku pengusaha

yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (mudharib)

mendapatkan hak keleluasaan (disrectionary right) dalam pengelolaan

dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

b. Mudharabah Muqoyyadah (terikat)

Disebut juga dengan istilah Restricted Investment Account yaitu

kerjasama dua orang atau lebih atau antara shahibul maal selaku

investor dengan pengusaha atau mudharib, investor memberikan

batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis

instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa43.

42 Ibid., h. 211. 43 Antonio, Bank Syari’ah Teori dan Praktek, h. 174

37

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang

dimaksud dengan pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana

oleh lembaga keuangan yang transaksinya menggunakan akad

mudharabah, dimana lembaga keuangan bertindak sebagai shahibul

maal yang menyalurkan dana dari pihak ketiga kepada nasabah

mudharib, sedang pembagian keuntungan dan kerugian adalah sesuai

dengan kesepakatan.

2. Perhitungan Return Bagi Hasil

Karena investasi adalah menempatkan uang untuk bekerja, maka dirasa

penting untuk mengetahui bagaimana uang akan digunakan dan apakah akan

digunakan secara efektif. Akal sehat investor perlu dipersenjatai dengan konsep-

konsep yang membantu untuk mengukur kualitas sebuah investasi. Salah satunya

adalah dengan menghitung return, secara singkat return berarti hasil investasi.

Berikut Rumus yang digunakan oleh penulis dalam perhitungan return bagi

hasil:44

Angsuran Pokok =

Laba = %laba x Saldo Pembiayaan

BAHAS BMT = Nisbah BAHAS x laba

Simpanan Pembiayaan = 0,25% x Plafon Pembiayaan

44 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (Yogyakarta, UII Press, 2004), h. 176.

Plafon Pembiayaan

Jangka Waktu

38

Total Angsuran = Angsuran Pokok + BAHAS+ Simpanan

Pembiayaan

Saldo Bulan Kedua = Saldo Bulan 1 - Angsuran Pokok

Dimana :

a. Angsuran Pokok : Pembayaran angsuran pembiayaan tanpa ditambah

dengan bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan.

b. Plafon Pembiayaan : Batas maksimal pembiayaan yang diberikan

kepada nasabah.

c. Jangka Waktu : Waktu pembayaran pelunasan pembiayaan.

d. Laba : Keuntungan yang diperoleh BMT dari hasil usaha nasabah

pembiayaan mudharabah.

e. BAHAS : Bagi Hasil.

f. Nisbah BAHAS : Prosentase yang ditentukan berdasarkan hasil

kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak nasabah.

g. Simpanan Pembiayaan : Simpanan nasabah yang besarnya ditentukan

oleh BMT pada saat aqad sebesar 0,25% dari plafon pembiayaan.

h. Total Angsuran : Angsuran yang terdiri dari angsuran pokok,

BAHAS dan simpanan pembiayaan.

i. Saldo Pembiayaan : Jumlah saldo pembiayaan mudharabah yang

harus dibayar oleh nasabah setelah dikurangi dengan angsuran

pokok.

39

BAB III

PENDAMPINGAN PADA PEMBIAYAAN

MUDHARABAH DI BMT TA’AWUN

A. GAMBARAN UMUM BMT TA’AWUN

1. Sejarah Berdiri

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha yang mendominasi di

Indonesia. Kiprahnya dalam penyerapan tenaga kerja juga sumbangannya

terhadap PDB yang mencapai 53% sudah tidak diragukan lagi. Sayangnya

kesulitan mengakses dana membuat mereka tersendat dalam mengembangkan

usahanya, mengingat sebagian besar meeka berasal dari sector informal yang

tidak bankable. Inilah yang membuat lembaga keuangan mikro ”menjamur”

di Indonesia. Ada banyak pilihan yang dapat dipilih sebagai alternatif

pencarian dana bagi pengusaha mikro dan kecil, mulai dari koperasi, BPR,

LKMD yang kesemuanya dijalankan dengan sistem konvensional hingga

lembaga keuangan yang dijalankan dengan sistem syar’ah seperti BPRS,

koperasi syari’ah dan BMT.

BMT TA’AWUN adalah salah satu lembaga keuangan mikro syari’ah

yang meramaikan kancah permodalan bagi usaha mikro dan kecil, berlokasi

di Jl. Amsar No. 4 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan Legalitas

SK Menkop dan UKM No: 0254/BH/-1.82/VII/2005 dan Akta Notaris:

ARNASYA PATTINAMA, SH No: 6 Tanggal 18 Juli 2005 dan telah

mengalami AKTA Perubahan No. 117/BH/PAD/XII.4/-1.829.41/2009

40

Tanggal 09 September 2009 Notaris TITIEK IRAWATI No. 24 Tanggal 05

Agustus 2009.

BMT Ta’awun didirikan oleh Bapak Abdul Hoir dengan modal awal

pendirian sebesar Rp. 92.751.700 dan asset perusahaan senilai Rp.

194.026.901 dengan jumlah karyawan sebanyak 6 orang. Dan pada tahun

2008 modal BMT At-Ta’awun meningkat menjadi Rp. 11.249.872.446 dan

asset perusahaan senilai Rp. 3.496.262.384, dengan jumlah karyawan

sebanyak 16 orang. Kehadiran BMT Ta’awun telah memberikan harapan bagi

rakyat kecil untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha ke arah yang

lebih baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat

yang belum mengetahui lembaga ini sebagai salah satu pilihan terbaik dalam

bermuamalah.

2. Visi dan Misi

a. Visi BMT Ta’awun

• Bersama membangun perekonomian umat dengan pembinaan

usaha mikro dan pemberdayaan dhu’afa produktif secara

amanah dan profesional

• Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang professional

dan amanah.

b. Misi BMT Ta’awun

• Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang professional

dan amanah

41

• Melayani dan membina masyarakat mikro dengan produk-

produk perbankan syari’ah dalam pengembangan usaha

• Mengelola zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat secara

profesional dan amanah

• Melkukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap mustahik

untuk menjadi muzaki

3. Struktur Organisasi

BMT Ta’awun memiliki susunan kepengurusan yang terstruktur.

Kepengurusan ini dibagi menjadi dua bagian, pengurus yang sifatnya hanya

memantau dan membuat kebijakan serta pengurus yang mengelola langsung

kegiatan bisnis di BMT. Pengurus yang sifatnya sebagai pemantau adalah

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang bertugas sebagai pemantau kegiatan,

produk dan jasa BMT apakah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip

syari’ah, Dewan Pengawas Manajemen yang bertugas mengawasi

manajemen, organisasi BMT dan lain sebagainya, serta sebagai pembuat

kebijakan yakni Ketua Pengurus, Sekretasis Pengurus dan bendahara

pengurus. Sedangkan pada pengelola BMT terdapat banyak bagian yang

meliputi semua aktifitas keseharian BMT. Untuk lebih lanjut maka akan

disebutkan struktur organisasi yang ada pada BMT Ta’awun.

a. Pengurus KJKS Ta’awun

Dewan Pengawas Syari’ah : H. Masyhuri Husein, S. Ag.

: Ir. Abdul Mukhlis

Dewan Pengawas Manajemen : Fahmi El Amruzi Dalimi

42

: Sarah Bulkis

Ketua Pengurus : Ir. H. Hilwin Manan

Sekretaris Pengurus : Ir. H. Moch. Agustiono, MM.

Bendahara : H. Abdul Hoir

b. Pengelola BMT Ta’awun

General Manager : Subandikot, A. Md.

Manajer Keuangan & HRD : Syahruddin, S. Kom.

Manajer Pembiayaan

& Operasional : Abdul Kodir, S.H.I.

Kepala Bagian Marketing : Kamaluddin

: Aris, S.Sos.

: Irwansyah, S.Pdi.

Kepala Bagian Baitul Maal :Irfan Abdullah

Senior Marketing : Iim Arif Iman Nudin

: Mulyadi

: Nur Achmad

: Zuriyat

Staff Teller, Customer Service

& ADM : Dian Amrulloh, S.E.

: Septian Pratama, A.Md.

: Fitriyani

: Rathna Shopianti

: Rizki Rosyid

43

4. Produk dan Jasa BMT

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Simpanan Ta’awun : Jenis simpanan yang bersifat umum dan

dapat diambil kapan saja pada waktu jam kerja.

2) Simpanan Pendidikan : Produk simpanan yang biasa

digunakan untuk kebutuhan persiapan pendidikan dan proses

pengambilannya sesuai dengan masa-masa pendidikan yaitu

persemester yang tepatnya pada bulan Juli dan Desember.

3) Simpanan Idul Fitri : Produk simpanan yang digunakan untuk

kebutuhan menjelang Idul Fitri dan proses pengambilannya

hanya bisa dilakukan 1 bulan sebelum hari raya idul fitri.

4) Simpanan Qurban : Simpanan yang memang dipersiapkan

untuk mereka yang berniat untuk menjadi seorang mudhahi

(pequrban) pada saat hari raya Idul Adha, yang dananya

tersebut akan digunakan untuk membeli hewan qurban dan

dapat diambil 1 bulan sebelum hari raya Idul Qurban.

5) Investasi Mudharabah Berjangka : Simpanan berjangka yang

sistem pengambilannya hanya pada jangka tertentu yaitu 1

bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Simpanan ini pun juga

dapat di rool over (perpanjang) waktunya sesuai keinginan

mitra.

6) Zakat, Infaq dan Shadaqah

44

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Murabahah: Salah satu jenis produk pembiayaan

dengan sistem jual – beli syariah, dimana harga jualnya terdiri

dari harga pokok barang (pembiayaan) ditambah keuntungan

(margin) yang disepakati, sementara pembayarannya bisa

dilakukan dengan tunai, tangguh, ataupun dicicil.

2) Pembiayaan Mudharabah : Kerjasama antara pemilik modal

dengan pemilik tenaga (pekerja). Dalam hal ini, BMT 100%

memberikan permodalan kepada pengusaha yang sudah

memiliki skill dan tenaga kerja tetapi belum memiliki modal

sama sekali, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.

3) Pembiayaan Musyarakah : Penyertaan modal atau kerjasama

antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha

tertentu yang halal dan produktif dengan pembagian nisbah

(bagi hasil) sesuai kesepakatan dan resiko usaha ditanggung

porsi kerjasama.

4) Pembiayaan Qardh : Pembiayaan kebajikan/lunak dengan

memberikan pembiayaan/ pinjaman kepada mitra yang dapat

ditagih atau diminta kembali dengan tanpa minta imbalan atau

kelebihan dari pokok pinjaman. Pembaiayaan ini hanya

diberikan kepada para dhuafa atau mustahik zakat.

5) Pembiayaan Ijarah : Pembiayaan dengan memindahkan hak

guna atau manfaat atas barang atau jasa dengan memberikan

45

upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan barang

atau jasa tersebut.

6) Pemberdayaan zakat dalam bentuk santunan, beasiswa

pendidikan, qardhul hasan, amilin, muqayyadah.

c. Jasa Pelayanan

1) Pembayaran rekening listrik, telepon, dan PAM

2) Pengurusan BPKB, STNK, dan SIM

B. Praktek dan Pola Pendampingan pada Pembiayaan Mudharabah

1. Praktek Pembiayaan Mudharabah Di BMT Ta’awun

Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT,

umumnya menetapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi nasabah

atau para pengusaha yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT.

Ketentuan teknis tersebut berintikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak

BMT kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dilihat dari kerangka

praktisnya, ketentuan bagi pengajuan bantuan pembiayaan di Bmt tidal jauh

dengan lembaga keuangan konvensional, akan tetapi yang membedakan

adalah tata cara berinteraksi dan memperhitungkan bagi hasil yang ditetapkan

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mekanisme perhitungan bagi

hasil yang diterapkan di BMT Ta’awun adalah profit sharing . Profit sharing

adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

46

memperoleh pendapatan tersebut.45 Keuntungan yang didapat dari hasil usaha

tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih

dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

Gambar 3.1 Tentang skema proses pembiayaan

45 Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah, (Jakarta : Djambatan, 2001), h. 264

SURVEY PERSYARATAN

PENGAJUAN

INFORMASI

1. Pengisian formulir

2. Foto copy KTP

3. Kartu klirig 4. Akte nikah 5. Surat

persetujuan

1. Lokasi usaha 2. Lokasi

domisili 3. Kelayakan

usaha 4. Laporan

keuangan 5. Pendapatan

KOMITE

Disetujui 1. Konfirmasi 2. Penetapan 3. Janji

kerjasama 4. Pencairan

dana

Tidak disetujui 1. Pemberitahuan

dengan surat 2. Kerapihan

arsip pengguna

Monitoring 1. Konfirmasi 2. Jemput

bola 3. Penyelesai

an permasalahan

47

Sumber: BMT TA’AWUN

Adapun beberapa proses pengajuan permohonan pembiayaan di BMT

TA’AWUN seperti terlihat pada gambar 3.1 Tentang skema proses

pembiayaan untuk tahap awal, mengajukan sebuah permohonan pembiayaan

dengan membuat surat permohonan pembiayaan, proses selanjutnya pihak

BMT Ta’awun akan melakukan penilaian kelayakan dan menjadi wewenang

BMT Ta’awun dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan

pembiayaan. Ketentuan persyaratan dokumentasi yang diterapkan berbeda-

beda, dalam hal ini beberapa langkah yang di berlakukan oleh pihak BMT

Ta’awun antara lain:

a. Persyaratan-persyaratan

1) Mengajukan permohonan melalui marketing BMT Ta’awun di pasar

atau datang langsung ke kantor.

2) Mengisi surat permohonan pembiayaan

3) Melengkapi persyaratan administrasi/surat-menyuratnya seperti:

a) Foto copy KTP Suami istri (bila menikah)

b) Foto copy Kartu Keluarga/surat nikah

c) Foto copy Jaminan (BPKB, Sertifikat tanah, Surat kios)

d) Slip gaji asli (bagi karyawan)

4) Survey usaha dan tempat tinggal

b. Analisis kelayakan usaha

Setelah persyaratan dipenuhi maka BMT akan meninjau langsung ke

lapangan meliputi: Lokasi usaha, lokasi domisili, Kelayakan usaha,

48

Laporan keuangan, pendapatan perbulan, penetapan jaminan. Analisis

kelayakan usaha yang BMT Ta’awun lakukan mencakup:

1) Character, yaitu penilaian selektif terhadap mudharib dan mengukur

profitabilitas bagi pengembalian pembiayaan.

2) Capacity, yaitu kemampuan pemohon dalam pengelolaan

menunjukan prestasi, baik dari segi kegiatan bisnis maupun dalam

prilaku usahanya.

3) Capital, yaitu penilaian terhadap modal yang dapat diberikan kepada

calon debitur sesuai dengan kelayakan atas usaha yang akan

dijalankannya atau yang sedang dijalankannya.

4) Condition, yaitu keadan usaha calon mudharib yang berkaitan

dengan peluang dan prospek usaha mudharib atau nasabah dalam

mengelola dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT

5) Collateral, yaitu adanya jaminan yang diberikan oleh mudharib atau

nasabah kepada pihak BMT, baik dari segi kualitas maupun

kuantitasnya. Keharusan adanya jaminan ini bersifat kondisional

c. Komite

Setelah bagian marketing BMT Ta’awun melakukan survey kepada calon

mudharib dan menganalisisnya maka, bagian marketing akan membuat

proposal pembiayaan yang akan di presentasikan pada sidang komite.

Terjadinya penolakan atas pengajuan pembiayaan pada BMT Ta’awun

dapat dilakukan bila tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah

49

ditantukan, kemudian disampaikan kepada pemohon dengan lisan dan

tertulisan.

d. Persetujuan dan pengikatan pembiayaan

Persetujuan dan pengikatan pembiayaan terjadi setelah anggota sidang

komite menerima proposal yang dipresentasikan marketing pembiayaan.

Kemudian marketing menghubungi nasabah dan melakukan pengikatan

perjanjian. Setelah pengikatan terjadi antar BMT Ta’awun dan pemohon

pembiayaan maka pencairan dana pun langsung bisa dicairkan.

Pengawasan yang dilakukan BMT Ta’awun kepada mudharib dilakukan

oleh bagian marketing langsung yang meliputi penyelesaian masalah dan

memberikan solusinya.

2. Pola Pendampingan pada Pembiayaan Mudharabah BMT

Ta’awun

Pembiayaan mudharabah di BMT Ta’awun baru ada sejak awal 2009,

fawalnya BMT Ta’awun tidak mempraktekkan pola pendampingan, namun

dengan banyaknya masalah pada pembiayaan mudharabah tanpa

pendampingan akhirnya BMT Ta’awun melakukan praktek pendampingan

pada semua pembiayaan mudharabah. Pola pendampingan yang dilakukan

oleh BMT Ta’awun adalah sebagai berikut:46

a. Motivasi

46 Hasil Wawancara pribadi dengan Bagian Marketing BMT Ta’awun, Bpk. Irwansyah. Tanggal 17 Desember 2010.

50

Dalam rangka meningkatkan kinerja dari usaha yang dilakukan

nasabah pembiayaan mudharabahnya, BMT Ta’awun senantiasa

menumbuhkan semangat kemandirian dan profesionalisme

nasabahnya melalui dukungan moril. Ini dilakukan agar nasabah

termotivasi untuk dapat melunasi kewajiban tepat pada waktunya.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BMT Ta’awun

adalah berdasarkan tingkat perkembangan nasabahnya. Untuk

nasabah pembiayaan mudharabah yang usahanya adalah lembaga

keuangan mikro atau BMT, BMT Ta’awun memberikan

pendidikan berupa bagaimana pola pelemparan dana pada nasabah

mereka, analisa pelaporan dana. Selain itu juga BMT memberikan

pelatihan keBMT-an untuk mereka. Dan untuk usaha yang dibiayai

selain BMT, maka BMT Ta’awun melakukan pendampingan

berupa pembuatan laporan keuangan yang accountable, pembuatan

laporan keuangan bulanan.

c. Bimbingan dan Konsultasi

Bimbingan dan konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BMT Ta’awun pada

nasabahnya. Selain itu juga BMT Ta’awun membantu melakukan

promosi bagi nasabahnya.

d. Monitoring dan Evaluasi

51

BMT Ta’awun melakukan monitoring kepada pengusaha yang

merupakan nasabah pembiayaan mudharabahnya. Kegiatan ini

dilakukan dalam bentuk pemeriksaan atau pemantauan terhadap

biaya, apakah biaya yang dihabiskan sudah dilakukan dengan

seefisien mungkin. Ini perlu dilakukan karena perhitungan bagi

hasilnya menggunakan profit and lost sharing. Dan pada

pembiayaan mudharabah yang hitungan bagi hasilnya

menggunakan revenue sharing, maka monitoring tetap dilakukan

pada aktifitas bisnis nasabah untuk menghindari kerugian. Setiap

perkembangan yang terjadi dicatat oleh BMT Ta’awun untuk

kemudian dievaluasi dan dinilai seberapa jauh keberhasilan yang

telah dicapai oleh nasabahnya.

C. Kriteria Usaha yang Didampingi

BMT Ta’awun merupakan salah satu lembaga mikro yang cukup besar.

Hingga tahun 2009 aset BMT Ta’awun mencapai Rp. 4.366.505.695,- dengan

realisasi pembiayaan sebesar Rp. 4.398.781.000,-. Dari jumlah pembiayaan yang

terealisasi tersebut porsi pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah kurang

dari Rp. 200.000.000,- Kebanyakan pembiayaan yang dilakukan adalah

murabahah sedang sisanya adalah ijaroh dan qord. Dan pada tahun 2010 jumlah

realisasi pembiayaan ini meningkat.

52

Tabel 3.1 Plafon Produk Pembiayaan

TAHUN PLAFON

PLAFON

MURABAHAH MUDHAROBAH MUSYAROKAH IJARAH QORD

2009 Rp.4.398.781.000 Rp.3.934.443.000 Rp .130.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 285.850.000 Rp.13.488.000

2010 Rp.8.225.772.500 Rp.7.119.642.200 Rp. 254.165.800 Rp. 36.200.000 Rp. 810.003.500 Rp. 5.761.000

Kenaikan 53,4 % 55,2% 51% 68% 21,6% 32,9%


53

Perputaran keuangan yang sangat cepat ini harus diimbangi dengan

manajemen yang baik dalam rangka mengurangi resiko yang dapat saja terjadi.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk meminimalisasi resiko adalah melakukan

pendampingan pada usaha mikro yang dibiayai.

Hingga bulan Januari 2011 tercatat ada 16 pembiayaan mudharabah dengan

total plafon sebesar Rp. 344.165.800,-. Semua pembiayaan tersebut didampingi

oleh pihak BMT Ta’awun dengan memenuhi syarat sebagai berikut:47

1. Usaha Karyawan (Test Case Product)

Pembiayaan mudharabah awalnya diberikan pada karyawan BMT, ini

adalah sebagai bentuk test case product sebelum nantinya dilakukan

pembiayaan mudharabah pada pihak luar atau masyarakat sekitar.

Pembiayaan ini ini selalu dipantau oleh pihak BMT Ta’wun. Setiap

perkembangan dicatat dan dievaluasi oleh BMT. Pendampingan yang

dilakukan pada usaha milik karyawan BMT Ta’awun sendiri akan lebih

mudah dilakukan. Karena dapat setiap saat meantau perkembangan yang

terjadi pada usaha karyawan BMT yang dibiayai.

2. Usaha yang bukan temporary (Continue)

Usaha yang didampingi haruslah usaha yang sifatnya berkesinambung,

bukan usaha sementara, mengingat ada beberapa tahapan yang dilakukan

dalam pendampingan. Pola pendampingan yang sifatnya monitoring

47 Hasil Wawancara pribadi dengan Bagian Marketing BMT Ta’awun, Bpk. Irwansyah. Tanggal 17 Desember 2010

54

laporan keuangan harus dilakukan pada usaha yang terus mnerus. Usaha

yang sifatnya temporary hanya dilakukan pada waktu tertentu dan tidak

memungkinkan untuk dimonitoring secara terus menerus.

3. Pendanaan yang sesuai dengan apa yang dimiliki BMT (usaha mikro).

Pembiayaan BMT Ta’awun yang sebagian besar digulirkan pada

pembiayaan murabahah, ijaroh dan selebihnya pada musyarakah dan

mudharabah. Jika dibandingkan dengan bank maka jumlah pembiayaan

yang digulirkan jauh leih sedikit, segmentasinya pun hanya pada

pengusaha menengah ke bawah. Karenanya BMT Ta’awun hanya

memberikan pendampingan pada usaha yang dibiayai dengan akad

mudharabah yang kebanyakan merupakan usaha mikro.

4. Mudharib bekerjasama (kooperatif) dan bertanggung jawab dalam

akuntabilitas laporan.

Pembiayaan mudharabah digulirkan dengan studi kelayakan pembiayaan.

Karakter mudharib sangat mempengaruhi pada digulirkan atau tidaknya

suatu pembiayaan. Tercapainya target dan tujuan dari pendampingan

sangat dipengaruhi juga oleh karakter mudharib. Pendampingan yang

dilakukan pada pembiayaan mudharabah akan berjalan lancar dan

maksimal dengan karakter mudharib yang bertanggung jawab.

5. Usaha informal yang minim manajemen

Tujuan utama dari pedampingan adalah sebagai pemberdayaan dan

penguatan. Usaha-usaha kecil menengah kebawah yang mendominasi

55

usaha di Indonesia adalah sasaran utama dari pendampingan. Usaha-

usaha ini kebanyakan bersifat informal yang minim manajemen.

Manajemen yang berlaku bersifat sangat tradisional dan tidak terstruktur.

Pendampingan dilakukan untuk membuat manajemen mereka lebih

teratur yang akhirnya dapat memperkuat dan meningkatkan kinerja.

D. Biaya Operasional yang disebabkan Adanya Pendampingan

Pendampingan oleh BMT Ta’awun dilakukan dengan beberapa pola. Praktek

pendampingan ini akan sangat berguna baik dari sisi pengusaha sebagai nasabah

maupun BMT sebagai penyedia jasa pembiayaan. Para pengusaha akan sangat

terbantu dengan adanya pendampingan yang dilakukan BMT. Pengusaha akan

mengerti bagaimana manajemen keuangan yang baik, bagaimana membuat

laporan keuangan dan lain sebagainya.

Manfaat pendampingan juga dapat dirasakan oleh pihak BMT selaku

penyedia modal atau shahibul maal. Pendampingan dapat berfungsi sebagai salah

satu manajemen resiko. Melalui pendampingan, BMT Ta’awun tau persis kemana

dan bagaimana uang mereka diusahakan, karena BMT mengawasi, membimbing

dan memberi pendidikan tentang bagaimana mengusahakan uang mereka dengan

baik.

Karena pendampingan yang dilakukan berfungsi sebagai manajemen resiko,

maka pendampingan dilakukan cuma-cuma atau tanpa pembebanan biaya kepada

nasabah. Pembuatan laporan keuangan, promosi pemantauan biaya dan

monitoring laporan keuangan dilakukan agar nasabah pembiayaan mudharabah

56

dapat menjalankan usaha mereka dengan profesional. Usaha-usaha ini mempunyai

nilai timbal balik baik bagi nasabah pembiayaan mudharabah maupn BMT

Ta’awun.48

Pendampingan yang dilakukan oleh BMT Ta’awun kepada nasabah

pembiayaan mudharabahnya dilakukan baik terjun langsung ke lapangan maupun

hubungan yang dilakukan via telpon. Pihak BMT yang ditugaskan untuk

melakukan pendampingan adalah kepala bagian saja yang tentunya sudah

mumpuni dalam bidangnya. Baik pendampingan yang dilakukan dengan terjun

langsung ke lapangan maupun via telpon tentu mengeluarkan biaya yang harus

ditanggung oleh BMT Ta’awun. Namun biaya ini tidak banyak dan sangat tidak

berpengaruh pada kegiatan pembiayaan nasabah dan BMT.49

48 Hasil Wawancara pribadi dengan Bagian Marketing BMT Ta’awun, Bpk. Irwansyah. Tanggal 17 Desember 2010.

49 Hasil wawancara pribadi dengan General Manager BMT Ta’awun Cipulir, Bpk. Subandikot pada tanggal 18 Februari 2011

57

BAB IV

EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN USAHA MIKRO DALAM PENINGKATAN RETURN PADA

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Efektifitas Pendampingan Usaha Mikro terhadap Tingkat Return pada Pembiayaan

Mudharabah

1. Esensi Pendampingan dalam Pembiayaan Mudharabah

Salah satu faktor yang membuat para pengusaha mikro bisa bertahan dan

terus tumbuh, yaitu adanya proses pendampingan yang dilakukan oleh lembaga

keuangan mikro yang memiliki kepedulian terhadap perekonomian rakyat.

Selain memberikan bantuan berupa materi kepada pengusaha mikro ini,

lembaga keuangan juga harusnya memberikan pengetahuan dan bimbingan

manajemen, keuangan dan lainnya yang berhubungan dengan usaha mereka.

Pendampingan memberikan spirit bagi yang didampingi dan yang

terdampingi. Pendampingan adalah sebuah bentuk hubungan yang

memungkinkan terjadinya proses berbagi keterampilan dan pengalaman baik

professional, maupun personal yang mendorong proses tumbuh dan

berkembang sepanjang proses yang terjadi. Pendampingan merupakan bentuk

hubungan antar personal antara seseorang yang dipandang lebih berpengalaman

58

atau lebih profesional dan seseorang yang diposisikan masih kurang

berpengalaman atau kurang profesional.

Proses pendampingan didasarkan pada pemberian dorongan, komentar

dan saran yang bersifat membangun, terlaksana dalam suasana keterbukaan,

saling percaya dan saling menghargai, serta keinginan yang kuat untuk berbagi

dan belajar satu sama lain. Keseluruhan proses dan semua aspek pendampingan

terjadi karena hubungan yang terjalin antara pihak yang terlibat dalam

pendampingan adalah hubungan yang sudah lama terbangun.

Dalam wujudnya yang paling efektif, pendampingan adalah kemitraan

pembelajaran yang melibatkan kerjasama dan peluang untuk menghadapi

tantangan dan melakukan refleksi berkelanjutan oleh kedua belah pihak yang

terlibat. Hubungan pendampingan bisa juga berupa kemitraan sejawat yang di

dalamnya, posisi dan peran pendamping dan yang terdampingi bisa saja

bertukar berdasarkan konteks tertentu.

BMT Ta’awun adalah salah satu lembaga keuangan mikro syari’ah yang

memberikan pendampingan pada nasabah mereka, khusunya nasabah

pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah dipilih sebagai objek

dilakukannya pendampingan karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan

yang paling beresiko dibanding pembiayaan lainnya. Tidak dapat dipungkiri

jika selain alasan kepedulian terhadap ekonomi rakyat BMT memilih

59

melakukan pendampingan pada pembiayaan mudharabah juga dengan alasan

meminimalisasi resiko, mengingat BMT bukan lembaga yang murni nirlaba.

Dalam kegiatannya BMT menjalankan dua fungsi, fungsi sosial yang dilakukan

oleh baitul maal dan fungsi profit oriented yang dilakukan oleh baitut tamwil.

Pendampingan yang dilakukan ini diharapkan mampu meminimalisasi

resiko yang mungkin terjadi, mengingat pembiayaan mudharabah adalah

pembiayaan yang memiliki resiko paling tinggi. Seperti yang dikemukakan oleh

Pincus dan Minahan dalam Adriani50 bahwa salah satu tujuan pendampingan

adalah meningkatkan keefektifan dan kemudahan pelaksanaan dari sebuah

sistem. Pembiayaan mudharabah dan pendampingan yang diberikan adalah

untuk mengembangkan dan meningkatkan produktifitas usahanya. Produktifitas

perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang

dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang, serta menentukan daya

saing di era pasar bebas yang akan datang.

2. Indikasi Keberhasilan Pendampingan

Efektifitas adalah keadaan dimana suatu pekerjaan dilakukan dengan

benar dan sesuai dengan tujuannya. Efektifitas dalam sebuah usaha dilihat dari

kriteria menyesuaikan diri, produktifitas yang meningkat, kepuasan kerja,

kenaikan kemampuan berlaba dan pencarian sumber dana. Dalam tahap

50 Andriani Sumampouw dkk, Ada Bersama Tradisi, (Semarang: Swisscontact & Limpad, 2000), h. 36.

60

pendampingan dikenal dengan tahap terminasi, tahap dimana kemandirian

komunitas untuk terus melakukan kegiatannya tanpa ketergantungan kepada

pendamping lapangan. Namun penelitian ini hanya melihat sebatas dimana

pendampingan efektif dalam pengembalian return ke BMT tanpa masalah.

Efektifitas dalam sebuah usaha dilihat dari kriteria menyesuaikan diri,

produktifitas yang meningkat, kepuasan kerja, kenaikan kemampuan berlaba

dan pencarian sumber dana. Dalam kaitannya dengan keberhasilan

menyesuaikan diri, kita dapat mengukur dengan tercapainya semua tujuan

pendampingan yang dilakukan oleh BMT Ta’awun terhadap pendampingan

pada pembiayaan mudharabah. Tujuan-tujuan pendampingan yang dilakukan

BMT Ta’awun pada nasabah pembiayaan mudharabah:

a. Meningkatkan kemampuan nasabah dalam memecahkan masalah

b. Menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-

kesempatan yang memungkinkan nasabah untuk mengembangkan

usahanya

c. Meningkatkan keefektifan dan kemudahan pelaksanaan yang

terkandung dalam sistem pendampingan

BMT Ta’awun mampu membuat nasabah pembiayaan mudharabah

memecahkan masalah mereka melalui motivasi dan bimbingan yang dilakukan.

Pemecahan masalah ini dilakukan melalui konsultasi yang tidak hanya berupa

61

pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang

ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-

pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang

diperlukan Dalam proses pemecahan masalah, pendampingan dapat dilakukan

melalui serangkaian tahapan yang biasa dilakukan dalam praktek pekerjaan

sosial pada umumnya, yaitu: pemahaman kebutuhan, perencanaan dan

penyeleksian program, penerapan program, evaluasi dan pengakhiran.

Untuk memecahkan masalah, BMT Ta’awun sebagai pendamping

menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan bagi nasabah pembiayaan

mudharabahnya. Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam

proses pemecahan masalah. Sumber dapat berupa sumber personal

(pengetahuan, motivasi, pengalaman hidup, motivasi), sumber interpersonal

(sistem pendukung yang lahir baik dari jaringan pertolongan alamiah maupun

interaksi formal dengan orang lain), dan sumber sosial (respon kelembagaan

yang mendukung kesejahteraan klien maupun masyarakat pada umumnya).

Sumber ini diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki akses

terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada di sekitar

lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena

alasan ekonomi maupun birokrasi. Di sinilah BMT Ta’awun berperan dalam

penyediaan sumber. BMT Ta’awun menyediakan dana bagi nasabahnya dengan

prosedur yang sesederhana mungkin. Melalui sumber ini juga BMT

62

memberikan layanan berupa manajemen keuangan, monitoring, evaluasi dan

lain sebagainya. BMT pun membuka lebih banyak peluang usaha dengan ikut

serta dalam pemasaran dan iklan.

Tabel 4.1 Perbandingan Perlakuan Pembiayaan Mudharabah BMT Ta’awun

Jenis Perlakuan pada

Pembiayaan Pendampingan Non-Pendampingan

Pembuatan Laporan Keuangan

yang Accountable YA TIDAK

Pemeriksaan Laporan Keuangan YA TIDAK

Pelatihan dan Motivasi YA TIDAK

Pembenahan Administrasi YA TIDAK

Promosi YA TIDAK


Penyediaan dana yang proporsional serta pendampingan yang profesional

akhirnya mengakibatkan manajemen yang teratur dalam struktur perdagangan

dan bisnis nasabah. Dan ini tentu saja berpengaruh pada tingkat laba yang

dihasilkan yang berpengaruh pada tingkat pengembalian ke BMT Ta’awun

sendiri. Untuk melihat keefektifan ini dapat dilihat dengan dua indikasi.

63

Pertama membandingkan dua usaha yang didampingi dan tidak didampingi

dengan sama-sama dibiayai dengan pembiayaan mudharabah dan

membandingkan tingkat return sebelum dan sesudah didampingi pada satu

usaha dengan pembiayaan mudharabah.

Pendampingan yang dilakukan oleh BMT Ta’awun pada nasabah

pembiayaan mudharabahnya terbukti efektif dalam peningkatan pengembalian

return mereka kepada BMT Ta’awun. Sebanyak pembiayaan yang disertai

dengan pembiayaan nyaris tanpa masalah dalam pengembalian modal dan

pemberian bagi hasil.51

a. Perbandingan Return Pembiayaan Mudharabah Pendampingan dan Non-

pendampingan

Berikut akan dijelaskan dua pembiayaan mudharabah dengan

pendampingan dan non-pendampingan. Pembiayaan mudharabah yang pertama

adalah pembiayaan mudharabah tanpa pendampingan yang diberikan BMT

Ta’awun pada usaha tekstil dengan plafon sebesar Rp. 40.000.000,-, jangka

waktu pengembalian 6 bulan terhitung sejak bulan Juli 2009 hingga Januari

2010, nisbah bagi hasil 18,57% untuk BMT.


64

Tabel 4.2 Return Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Non-Pendampingan

Bulan Pengembalian Pokok BASIL

Agustus 2009 Rp. 6.666.700,- Rp. 333.300,-

September 2009 Rp. Rp. 549.700,-

Oktober 2009 Rp. Rp.

November 2009 Rp. 7.000.000,- Rp. 333.300,-

Desember 2009 Rp. 6.500.000,- -

Januari 2010 Rp. 4.500.000,- -

Februari 2010 Rp. 15.333.300,- Rp. 2.885.000,-

Sumber: Data Primer (Diolah)

Awal diberlakukannya pendampingan pada BMT Ta’awun adalah setelah

BMT melakukan pembiayaan mudharabah yang dapat dikategorikan gagal,

karena pengembalian pokok yang tidak sesuai dengan perhitungan serta

65

pembagian hasil yang tidak dapat dikatakan baik..52 Tabel di atas menunjukkan

pengembalian pembiayaan mudharabah tanpa pendampingan. Hanya pada awal

periode angsuran nasabah mengembalikan uang pokok sesuai dengan

perhitungan:

Angsuran Pokok =

= Rp. 6.666.700,-

Sedangkan pada bulan-bulan selanjutnya bahkan nasabah tidak mengembalikan

uang pokok dan baru melunasinya pada akhir periode pembiayaan, bahkan

pembiayaan ini dilunasi melewati batas periode pembiayaan. Selanjutnya adalah bagi

hasil tiap bulannya tidak menunjukkan angka yang begitu baik, walaupun pada bulan

Februari nasabah memberikan bagi hasil yang cukup besar namun pada bulan

Oktober, Desember 2009 dan Januari 2010 nasabah tidak memberikan bagi hasil.

Pembiayaan mudharabah yang kedua adalah pembiayaan yang diberikan kepada

usaha jasa keuangan mikro dengan plafon sebesar Rp. 15.000.000,-, jangka waktu

pengembalian 10 bulan terhitung sejak bulan Februari 2010 hingga Desember 2010,

nisbah bagi hasil 32,5% untuk BMT.

52 Hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Pembiayaan BMT Ta’awun Cipulir, Bpk. Abdul Kodir pada tanggal 18 Februari 2011

Plafon Pembiayaan

Jangka Waktu

Rp. 40.000.000,-

6 bulan

66

Tabel 4.3 Return Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dengan Pendampingan

Bulan Pengembalian Pokok BASIL

Maret 2009 Rp. 2.928.000,- Rp. 273.000,-

April 2009 Rp. Rp.

Mei 2009 Rp. 1.828.000 Rp. 156.000,-

Juni 2009 Rp. 1.452.000,- Rp. 169.000,-

Juli 2009 Rp. Rp.

Agustus 2010 Rp. 8.792.000,- Rp. 390.000,-


67

Tabel di atas menunjukkan pembiayaan yang dilakukan dengan pendampingan.

Pada bulan pertama nasabah yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah tersebut

telah menunjukkan adanya pengaruh pendampingan. Pengembalian pokok dilakukan

melebihi perhitungan yang artinya nasabah mempunyai kemampuan lebih untuk

dapat mengembalikan pokok pembiayaan melebihi perhitungan. Pada pembiayaan ini

terlihat adanya pengaruh yang besar yang diberikan oleh kegiatan pendampingan

pada peningkatan return pengembalian pada pembiayaan mudharabah. Walaupun

pada bulan April dan Juli tidak memberikan pengembalian baik pokok maupun bagi

hasil, namun nasabah dapat mengembalikan angsuran pokok pembiayaan dengan

nominal melebihi perhitungan dan melunasi beserta bagi hasilnya dua bulan lebih

awal.

b. Perbandingan Return Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Sebelum dan

Sesudah Pendampingan

Setelah dijelaskan perbandingan dua pembiayaan mudharabah dengan

pendampingan dan non-pendampingan, maka berikut akan dijelaskan

perbandingan satu pembiayaan mudharabah sebelum dan sesudah dilakukannya

pendampingan. Pembiayaan mudharabah ini diberikan BMT Ta’awun pada

usaha tekstil (usaha yang sama dengan contoh sebelumnya, namun dengan

pembiayaan yang baru) dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000,-, jangka waktu

pengembalian 9 bulan terhitung sejak bulan Februari 2010 hingga November

68

2010, nisbah bagi hasil 32,5% untuk BMT, pengembalian pokok pembiayaan

dilakukan tiga bulan sekali.

Tabel 4.4 Return Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah sebelum dan

sesudah Pendampingan

Bulan Pengembalian Pokok BASIL Pendampingan

Maret 2010 Rp. Rp. TIDAK

April 2010 Rp. Rp. TIDAK

Mei 2010 Rp. Rp. 2.000.000,- TIDAK

Juni 2010 Rp. Rp. 3.000.000,- YA

69

Juli 2010 Rp. Rp. YA

Agustus 2010 Rp. 11.000.000,- Rp. YA

September 2010 Rp. 21.666.700,- Rp. 2.000.000,- YA

Oktober 2010 Rp. Rp. YA

November 2010 Rp. 21.333.300,- Rp. 8.833.300,- YA


Pada tiga bulan pertama pembiayaan ini, BMT Ta’awun belum memberlakukan

pendampingan. Namun setelah melihat pengembalian angsuran pokok pertama tidak

terlaksana dan pembagian hasil hanya dilakukan satu kali selama tiga bulan, maka

BMT Ta’awun memutuskan untuk melakukan pendampingan. BMT Ta’awun

melakukan pendampingan berupa peninjauan laporan bulanan serta terjun langsung

ke lapangan dimana nasabah melakukan operasi bisnisnya. Upaya ini cukup

menghasilkan, terbukti pada bulan Agustus, September dan November nasabah dapat

membayar angsuran pokok untuk tiga bulan kedua dan ketiga, begitu juga dengan

bagi hasil yang diberikan. Selain faktor pendampingan, faktor ramainya pembeli pada

bulan puasa juga mempengaruhi kenaikan return.53

53 Hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Pembiayaan BMT Ta’awun Cipulir, Bpk. Abdul Kodir pada tanggal 18 Februari 2011

70

B. Kendala serta Solusi yang Dilakukan BMT Ta’awun dalam Proses Pendampingan

kepada para Pengusaha Kecil dalam Rangka Meningkatkan Return

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang paling beresiko bagi BMT

sebagai pihak yang membiayai atau shahibul maal, walaupun jumlah realisasinya

tidak mendominasi pembiayaan pada BMT bahkan tidak begitu banyak namun

kerugian yang terjadi tetap saja berdampak pada kegiatan operasional yang lain.

Terlebih kerugian yang terjadi harus ditanggung BMT jika bukan disebabkan

kelalaian mudharib.

BMT sebagai shahibul maal harus menyerahkan modal mudharabah kepada

mudharib agar kontrak ini menjadi sah. Mudharib bebas menginvestasikan dan

menggunakan modal tersebut dalam batas-batas klausul kontrak mudharabah yang

secara umum menetapkan jenis usaha yang dipilih, jangka waktu kongsi, dan lokasi-

lokasi tempat mudharib boleh menjalankan usahanya. Para mudharib/calon nasabah

pembiayaan mengajukan proposal pembiayaan sesuai dengan keahlian dan

kemampuan mereka, menanggapi atas proposal yang telah diajukan, maka pihak

BMT dapat menganalisa atas pengajuan pembiayaan tersebut berdasarkan prospek

usaha, kelayakan usaha, integritas pengelola, atau garis kebijakan manajemen BMT

untuk mengidentifikasi segmen/jenis usaha yang akan dimasuki oleh BMT.54


71

Berbagai macam usaha yang diajukan dan dibiayai dengan pembiayaan

mudharabah ini, juga berasal dari nasabah yang beragam kemampuan, dalam artian

kemampuan mengelola keuangan. Inilah yang menyebabkan resiko mungkin terjadi.

Maka untuk meminimalisasi resiko ini BMT melakukan pendampingan pada usaha-

usaha tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendampingan

dilakukan dengan berbagai pola dan pendekatan. Tidak semua pendampingan

berjalan mulus, tentu ada beberaa kendala yang dihadapi dalam melakukan

pendampingan. Berikut akan diuraikan beberapa kendala yang dihadapi dalam proses

pendampingan serta solusi yang dilakukan BMT Ta’awun dalam meminimalisasi

kendala yang ada.

1. Kendala yang dihadapi BMT Ta’awun dalam Proses Pendampingan

Pembiayaan Mudharabah

a. Kemampuan Mudharib dalam pembukuan yang tertib

Usaha yang dibiayai oleh BMT Ta’awun dengan jenis pembiayaan

mudharabah pastinya daei berbagai macam jenis usaha dan tentunya

juga berasal dari berbagai kalangan. Ini menyebabkan tingkat

kemampuan untuk membuat pembukuan tertib juga beragam, namun

kebanyakan dari mereka tidak mempunyai basik pembuatan

pembukuan yang benar. Pembukuan yang mereka lakukan sebelum

pendampingan bersifat tradisional bahkan tidak melakukan pembukuan

sama sekali, jadi BMT Ta’awun saebagai pendamping harus

72

melakukan dari dasar pendidikan dan pembelajaran pembukuan yang

tertib.

b. Terbatasnya SDM dalam menangani objek-objek varian yang berbeda,

karena tidak semua keahlian dimiliki oleh SDM BMT.

BMT Ta’awun awalya dimotori oleh AMK ( Anak Muda Kreatif )

Cipulir yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-

beda, begitu juga dengan karyawan yang bekerja pada operasional

BMT. Dengan operasional kegiatan bisnis tidak semua karyawan

memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang keuangan,

pemasaran dan sebagainya. Ini bertolak belakang dengan program

pendampingan yang dilakukan pada pembiayaan mudharabah. Siklus

kegiatan pendampingan menuntut untuk trampil dalam hal keuangan,

pemasaran dan sebagainya demi terlaksananya program pendampingan

yang baik.

c. Mengukur karakter Mudharib dalam mengakui biaya pendapatan, serta

crosscheck valid dari pembukuan yang dibuat.

Karena pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Ta’awun

adalah bersifat profit & lost sharing maka sebisa mungkin biaya-biaya

harus ditekan. Sayangnya sulit mengukur pengakuan biaya yang benar,

ini terkait dengan karakter mudharib yang bermacam-macam. Selain

itu juga BMT mengalami kesulitan untuk memeriksa kebenaran dari

73

pembukuan yang dibuat, karena BMT mempunyai keterbatasan waktu

dan tidak dapat mengawasi pembukuan setiap hari.

d. Belum adanya standarisasi baku dalam tiap bidang usaha yang dibiayai

oleh BMT.

Seperti yang telah diketahui bahwa pembiayaan mudharabah adalah

pembiayaan yang paling beresiko. Dalam prakteknya BMT harus

merealisasikan pembiayaan dengan proses studi kelayakan terhadap

usaha yang akan dibiayai. Namun sayangnya BMT belum mempunyai

standar yang dibakukan tentang usaha yng dibiayai. Standar ini

nantinya akan membantu BMT dalam melakukan pendampingan apa

yang harusnya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan baik

nasabah maupun BMT.

2. Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi

a. Pendampingan pembukuan dasar dagang dalam pengakuan neraca

laba-rugi.

Dalam menghadapi kemampuan minim nasabah tentang pembukuan

yang tertib, maka BMT Ta’awun melakukan pendidikan tentang

pembukuan dari tingkat yang sangat dasar. Kegiatana ini dilakukan

oleh pendamping (BMT) yang sudah sangat mumpuni dalam bidang

keuangan.

b. Peningkatan Kualitas SDM

74

Untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dan kualitas pendampingan

yang dilakukan, maka BMT Ta’awun harus senantiasa menjaga dan

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.

Karena jika merekrut kembali karyawan, maka BMT akan

mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Peningkatan kualitas ini

dapat dilakukan dengan pelatihan dan seminar baik dari internal BMT

maupun dari luar. Proses peningkatan kualitas ini juga harus

mempertimbangkan berapa biaya yang mungkin akan dikeluarkan.

c. Kehati-hatian dalam akad mudharabah, karena berisiko

Karakter mudharib yang bermacam-macam menuntut pihak shahibul

maal yakni BMT untuk selalu berhati-hati dalam melakukan akad

mudharabah. Pendampingan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk

manajemen resiko harus dilakukan demi meminimalisasi resiko yang

akan terjadi.

d. Melakukan pembelajaran dalam akad mudharabah.

Pembelajaran kembali tentang akad mudharabah adalah solusi yang

dilakukan dalam rangka membuat standar yang baku tentang usaha

yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah. Standar baku ini akan

membantu BMT dalm penentuan jenis pendampingan menurut tingkat

75

dan jenis usahanya. Sehingga akhirnya berdampak pada peningkatan

hasil yang maksimal dari proses pendampingan.

75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada

BMT Ta’awun, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. BMT Ta’awun melakukan pendampingan pada semua nasabah pembiayaan

mudharabahnya dengan pola sebagai berikut:

a. Motivasi, BMT Ta’awun senantiasa menumbuhkan semangat

kemandirian dan profesionalisme nasabahnya melalui dukungan

moril.

b. Pendidikan dan Pelatihan, Untuk nasabah pembiayaan mudharabah

yang usahanya adalah lembaga keuangan mikro atau BMT, BMT

Ta’awun memberikan pendidikan berupa bagaimana pola pelemparan

dana pada nasabah mereka, analisa pelaporan dana. Dan untuk usaha

yang dibiayai selain BMT, maka BMT Ta’awun melakukan

pendampingan berupa pembuatan laporan keuangan yang

accountable, pembuatan laporan keuangan bulanan.

c. Bimbingan dan Konsultasi, merupakan tindak lanjut dari kegiatan

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BMT Ta’awun pada

nasabahnya.

76

d. Monitoring dan Evaluasi, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk

pemeriksaan atau pemantauan terhadap biaya, apakah biaya yang

dihabiskan sudah dilakukan dengan seefisien mungkin. Setiap

perkembangan yang terjadi dicatat oleh BMT Ta’awun untuk

kemudian dievaluasi dan dinilai seberapa jauh keberhasilan yang

telah dicapai oleh nasabahnya.

2. BMT Ta’awun terbukti efektif melakukan pendampingan pada pembiayaan

mudharabah dengan indikasi kemajuan manajemen, kinerja keuangan dan

laporannya yang akhirnya berdampak pada peningkatan return.

3. Dalam melakukan proses pendampingan pada pembiayaan mudharabah,

BMT Ta’awun menghadapi beberapa masalah yang tentunya diatasi dengan

beberapa solusi sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi:

a. Kemampuan Mudharib dalam pembukuan yang tertib

b. Terbatasnya SDM dalam menangani objek-objek varian yang berbeda,

karena tidak semua keahlian dimiliki oleh SDM BMT.

c. Mengukur karakter Mudhorib dalam mengakui biaya pendapatan, serta

crosscheck valid dari pembukuan yang dibuat.

d. Belum adanya standarisasi baku dalam tiap bidang usaha yang dibiayai

oleh BMT

77

Solusi yang dilakukan:

e. Pendampingan pembukuan dasar dagang dalam pengakuan neraca laba-

rugi.

f. Peningkatan Kualitas SDM

g. Kehatia-hatian dalam akad mudharabah

h. Melakukan pembelajaran dalam akad mudhorobah.

B. Saran

Dari temuan yang didapat selama penelitian, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. BMT hendaknya meningkatkan dan mengeksplorasi kemampuan dalam

pendampingan, penambahan keahlian pada bidang pemasaran, keuangan

dan lainnya akan meningkatkan kualitas pendampingan yang dilakukan

pada pembiayaan mudharabah sehingga tercapai semua target dari adanya

program pendampingan.

2. Bagi para nasabah agar lebih berpartisipasi aktif dalam program

pendampingan dalam rangka menopang kemajuan dan peningkatan baik

kuantitas maupun kualitas pembiayaan mudharabah.

3. Bagi para peneliti lain yang ingin meneliti tentang bank pendampingan

penulis menyarankan agar dapat meneliti tentang kemungkinan dan

peluang penerapan pendampingan pada BMT lain, mengingat hanya

78

sedikit BMT yang menerapkan pendampingan dikarenakan porsi

pembiayaan mudharabah yang minim.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi

Komunitas(Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), (Jakarta:

FEUI Press, 2003)

Alfiah, “Efektifitas Pendampingan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Harta Insan

Karimah dalam Menunjang Keberhasilan Usaha Debitur”, Skripsi Muamalat

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Amalia, Euis, Keadilan Distributive dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,

2009)

Anaraga, Panji dan Djokon Sudantoko, Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil,

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)

Antonio, M. Syafi’i, Bank Syari’ah Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press

dengan Tazkia Cendikia, 2001)

Aryani, Meerada Saryati, Proses Pendampingan Guswil DKI dalam Upaya

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus pada

Kelompok Mugi Sukses di manggarai, Kelompok Dahlia dan Al Alam di

Cilincing), Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,

2003

Badudu, J.S dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 1994)

Burhan, Aslihan, “Pedoman Manajemen Pendampingan”, Makalah untuk Program

Pendampingan Fakir Miskin Melalui Keterpaduan KUBE dan BMT KUBE

dan SUB URBAN. PINBUK, 2009

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 1998)

Departemen Sosial RI, Panduan Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 2005

Departemen Sosial RI, Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan (Program

Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006-2010), (Jakarta: Departemen Sosial

RI, 2005)

Handoko, T. Hani, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1998)

Kanisisus, Ensiklopedi Umum, (Jakarta: Kanisius, 1973)

Karim, Adiwarman A., Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2007)

Kustianto, Bambang, Ikhtisar Studi Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia,

1991), Cet. Ke-8

Luthfianto, “Strategi Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (Studi

Kasus pada Yayasan Microfin Indonesia)”, Skripsi Muamalat Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005

Masdariyah, “Pelaksanaan Program Sinergis Pemberdayaan Komunitas Pos

Keadilan Peduli Umat (PROSPEK PKPU) dalam Pemberdayaan Ekonomi

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM AL-FALAH) Komunitas Pedagang

Kecil di Pasar Mampang Jakarta Selatan”, Skripsi Jurusan Pengembangan

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta 2009

Nazir, Muhammad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Pamuji, Ismawan Bambang, Otok S., LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal,

(Jakarta: PT Penebar Swadata, 1994)

Pemberdayaan Mikro Syariah, Republika, (Jakarta), 11 November 2005

Prijono, Onny S. dan A. M. W. Pranarka, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan

Implementasi, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996)

Ridwan, Muhammad, Manajmen Baitul Maal Wat Tamwil (Yogyakarta: UII Press,

2004)

Rohyani, Ani, “Pengaruh Efektifitas Pengawasan BMT Al-munawarah Pamulang

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota”, Skripsi Manajemen

Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006

Sumampouw, Andriani, dkk, Ada Bersama Tradisi, (Semarang: Swisscontact &

Limpad, 2000)

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk

dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan,2001)

Tjoekam, Moch., Perkreditan Bisnis Perbankan: Teknik dan Kasus, (Jakarta: PT

Gramedia Pusaka Utama, 1999)

Widodo, Hartanto dkk, PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis

Operasional Baitul mal Wat Tamwil (BMT) (Bandung: Mizan, 1999)

Yulianti, Rini, Efektivitas “Pemanfaatan Al Qardhul Hasan bagi Pedagang Kecil”,

Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2008

INTERNET:

http://permodalanbmt.com/?p=70

http://www.depkop.go.id/statistik-ukm/cat_view/35-statistik/37-statistik-ukm/212-

statistik-ukm-2010/216-buku-statistik-ukm-2009.html

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-

0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf

“Perkiraan Asset BMT”, artikel diakses pada 26 Desember 2010 dari

http://zonaekis.com/perkirakan-aset-bmt#more-1512

“Mengenal Kelompok Usaha Mikro”, diakses pada 17 november 2010 pukul 23.30

WIB dari http://www.p2kp.org/wartaarsipdetil.asp?mid=1094&catid=2&

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008”, artikel diakses pada

tanggal 17 Nopember 2010 pukul 23.30 WIB dari

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-

9858774DF852/17681/UU20Tahun2008UMKM.pdf

“ Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003”, diakses pada tanggal 17

november 2010 pukul 23.40 WIB dari

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2003/40~KMK.06~2003Kep.htm

“Pendaftaran (Listing) Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi 2006 (SE06)”, diakses

pada 17 november 2010, http://www.bps.go.id/brs_file/se06-02jan07.pdf?

“Undang-undang No. 21 tahun 2008”, artikel diakses pada tanggal 17 Nopember

2010 dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-

0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf

Documents

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5180/1/INDRA... · 3 Hartanto Widodo, dkk, PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan