Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 ayat 10 pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan ataubukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (1995: 23) Fungsi SPT dapat dilihat dari Wajib Pajak, dan pemotong/pemungut pajak sebagai berikut:

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Untuk melaporkan pembayaran daripemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEFINISI-DEFINISI DALAM KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain:

Wajib Pajak adalah orang pribadi ataubadan yang menurut peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau tahun kalender kecuali bila

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

(KUP)

Kewajiban Pembukuan

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembukuan sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (1995: 27), yaitu:

Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha sebenarnya.

Diselenggarakan di Indonesia.

Menggunakan huruf latin dan angka arab.

Menggunakan satuan mata uang rupiah atau mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan metode accrual basis atau cash basis. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.