Upload
al-arif
View
216
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
file Konstitusi Yang pernah Digunakan Di Indonesia ini sangat penting.
Citation preview
KONSTITUSI YANG PERNAH DIGUNAKAN DI INDONESIA
PENGERTIAN KONSTITUSIconstitution=undang-undang dasar atau sebagian mengartikan konstitusi adalah hukum dasar
konstitusi: tertulis disebut UUD tidak tertulis diisebut konvensi
Syarat konstitusi/hukum dasar tertulis: 1. jaminan HAM2. susunan ketatanegaraan3. pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan4. prosedur mengubah UUD
Syarat konvensi1. kebiasaan yang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara2. sejalan dengan UUD3. sebagai aturan dasar pelengkap yang tidak terdapat dalam UUD4. diterima rakyat sehingga tidak bertentangan dengan kehendaknya
KONSTITUSI PENTING?
karena menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
arti:penyelenggaraan negara harus berdasarkan konstitusi
Tujuan membatasi kekuasaanmelindungi HAMsebagai pedoman penyelenggaraan negara
KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU
1.UUD 1945
2.Konstitusi RIS
3.UUDS 1950
4.UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 1959
5.UUD 1945 hasil amandemen
No Aspek UUD 1945 Konstitusi RIS
UUDS 1950
UUD 1945 hasil Dekrit
UUD 1945 hasil amandemen
1 masa berlaku 18-8-1945 S/D 27-12-1945
27-12-1945 S/D 17-8-1950
17-8-1950 S/D 5-7-1959
5-7-1959 S/D 19-10-1999
19-8-1999 S/D sekarang
2 bentuk negara kesatuan serikat kesatuan kesatuan kesatuan
3 sistem pemerintahan
presidensiil parlementer parlementer
presdensiil presidensil
4 alat kelengkapan
MPR/DPR,Presiden/Wkl,MA,BPK,DPA
Presiden/Wkl,Menteri,MA,Senat,DPR,DPK
Presiden/Wkl,menteri,DPR,MA,DPK
MPR/DPR,Presiden/Wkl,MA,BPK,DPA
MPR,DPR,DPD,Presiden/Wkl,MA,MK,KY,BPK,KPU
PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSIMasa awal kemerdekaan
Masa orde lama Masa Orde baru Masa setelah amandemen
1.KNIP diserahi kekuasaan legeslatif dan menetapkan GBHN2.penerapan sstem parlementer
1.keluar Penetapan Presiden2.Pidato Presiden sebagai GBHN3.Pimpinan lembaga sebagai menteri4.hak budget tidak berjalan5.presiden membubarkan DPR6.Pengangkatan Presiden seumur hdup
1.MPR tidak berkehendak mengubah UUD 19452.TAP tentang referendum
anggaran Penddkan dalam APBN belum sesuai dengan UUD 1945
DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN UUD 1945
1.UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden meliputi kekuasaan eksekutif dan legeslatif khususnya membuat UU
2.UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga menimbulkan lebih dari satu tafsir
3.Kedudukan penjelasan UUD 1945 seringkali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal
TUJUAN PERUBAHAN/AMANDEMEN
1. menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkokoh NKRI
2. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agara sesuai perkembangan paham demokrasi
3. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat negara hukum
4. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern
5. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi seperti pengaturan wilayah dan pemilu
6. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan negara
KESEPAKATAN DASAR
1.tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
2.tetap mempertahankan NKRI
3.mempertegas sistem pemerintahan presidensiil
4.penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal
PERUBAHAN TERHADAP UUD 1945
Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Okt 1999,ditetapkan tanggal 29-10- 1999
Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000, ditetapkan tanggal 18-8-2000
Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 Nopember 2001,ditetapkan tanggal 9-11- 2001
Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002,ditetapkan tanggal -8-2002
PERBANDINGAN
sebelum
pasal 1 (2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dlakukan sepenuhnya oleh MPR
setelah
pasal 1(2) kedaulatan berada ditangan rakyat dailaksanakan menurut UUD
SIKAP POSITIF TERHADAP AMANDEMEN1. menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa
dan politisiyang memperjuangkan reformasi
2. menghargai upaya yang dlakukanoleh lembaga negara khususnya MPR
3. menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945
4. mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 hasil perubahan
5. berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dalam melaksanakan aturan hasil perubahan
6. menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lan dibawh UUD 1945 termasuk tata tertib sekolah