KONTRADIKSI PENYELENGGARAAN RESEPSI PERNIKAHAN DI …

Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI Vol.8 No.2, Mei 2021

Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam

131

KONTRADIKSI PENYELENGGARAAN RESEPSI PERNIKAHAN DI

TENGAH WABAH VIRUS CORONA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Adri Latif

1, Hasanuddin Muhammad

1, Muhammad Rusfi

1

1Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, [email protected],



Corresponding author: [email protected]

Received: 28th

May 2021, Revised: 29th

May 2021, Accepted: 30th

May 2021

Abstract

Marriage reception is something that is commonplace in Indonesian society after carrying out the procession of

the marriage contract, especially for Muslims. This is based on the recommendation to carry out a wedding

reception in order to notify family, friends and neighbors that a marriage contract has been carried out and to

avoid slander in the future. The sample of the wedding reception research was in Sukabumi District, Bandar

Lampung City, Lampung Province. In conducting research, researchers used a qualitative research method.

The conclusion of the study is that it is more important to avoid harm than future benefit to avoid the spread of

the corona virus.

Keywords: Wedding Party, Corona Virus, Pandemic

Abstrak

Resepsi pernikahan adalah suatu hal yang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia setelah

melakukan prosesi akad nikah terutama bagi warga muslim. Hal ini didasari karena dianjurkannya untuk

melaksanakan resepsi pernikahan guna memberitahukan kepada keluarga, teman dan tetangga bahwa telah

dilangsungkan akad nikah dan untuk menghindari terjadinya fitnah di kemudian hari. Sampel penelitian resepsi

pernikahan ada di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Dalam melakukan

penelitian, peneliti menggunakan metode qualitative research. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa lebih

utama menghindari kemudharatan dari pada mendatang kemaslahatan untuk menghindari terjadinya

penyebaran virus corona.

Kata Kunci : Resepsi pernikahan, Masa Pandemi, Virus Corona

I. PENDAHULUAN

Resepsi pernikahan adalah suatu anjuran Rasulullah SAW dalam rangkaian acara

pernikahan. Sebagaimana sabda-Nya: “Adakanlah walimah walau hanya menyembelih

seekor kambing.”1 Secara tekstual, hadis ini mengandung anjuran yang sangat ditekankan.

Kata ‘walau hanya’ mengandung makna suatu hal yang sangat diinginkan untuk diwudkan.

Menyaksikan upacara pernikahan pengantin muslim adalah suatu hal yang mulia.

Sebab akan memperluas persaudaraan dan membina kasih sayang sesama umat manusia.

Dengan demikian akan terwujud persatuan dan kesatuan yang kokoh.

1Imam Muslim, Shahih Muslim Juz V, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, hlm. 75.

mailto:[email protected]






132

Besarnya hikmah menyelenggarakan resepsi pernikahan, yaitu untuk memberitahukan

kepada khalayak ramai termasuk keluarga, teman dan tetangga bahwa telah dilangsungkan

akad nikah serta untuk mencegah terjadinya fitnah dikemudian hari menjadi landasan

dianjurkannya melaksanakan resepsi pernikahan.

Namun hal ini sedikit berbeda penerapannya dengan mengingat kondisi di tengah

pandemi Corona yang sedang terjadi saat ini. Virus Corona yang menyebar begitu cepat

seketika mengubah sistem sosial masyarakat termasuk diberlakukannya pembatasan sosial

oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Seperti yang kita

ketahui, bahwa lumrahnya ketika diadakan resepsi pernikahan maka akan dihadiri oleh

banyak orang. Mulai dari kerabat, teman dan juga tetangga. Hal ini mengakibatkan bertolak

belakangnya anjuran untuk melaksanakan resepsi pernikahan dengan larangan

mengumpulkan banyak orang yang termaktub dalam maklumat Kapolri akibat adanya virus

Corona.2

II. METODE PENELITIAN

Peneliti turun langsung ke lapangan menggunakan teknik wawancara guna

mendapatkan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan

deskriptif, di mana peneliti menjelaskan kronologis peristiwa yang terjadi di lapangan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode qualitative research.

III. HASIL PENELITIAN

3.1. Resepsi Pernikahan Menurut Hukum Islam

Walimah atau resepsi berasal dari kata al-walam yang berarti sebuah pertemuan yang

diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi,

baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara popular walimah digunakan untuk merayakan

kegembiraan pengantin. Tetapi bisa juga digunakan untuk acara lainnya seperti walimah

khitan, walimah tasmiyah dan lainnya.3

Pada sumber lain, kata Walimah -berasal dari bahasa Arab yang artinya al (الوليمة )

jam’u ( الجمع ) yang berarti berkumpul, sebab-sebab antara suami istri berkumpul, bahkan

para tetangga. Walimah ( الوليمة) juga berasal dari kata al-walima ( الولم) yang berarti

2Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam

Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). 3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum adat, Hukum

Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 90.



133

makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan bisa juga diartikan sebagai

makanan untuk tamu undangan atau lainnya.4

Dalam kitab al-Muhazzab, Walimah diartikan sebagai “makanan yang diperjamukan

untuk manusia ada enam, yaitu penjamuan dalam pernikahan, penjamuan setelah melahirkan,

penjamuan ketika menyunatkan anak, penjamuan ketika membangun rumah, penjamuan

ketika datang dari bepergian dan penjamuan karena tidak ada sebab”.5 Kemudian Nabi

Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syariat

Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban

dan pada saat pernikahan.6 Sementara Ibnu Atsir dalam kitabnya an-Nihayah mengemukakan

bahwa walimah adalah “Makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”7

Kata walimah dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai penjamuan kawin.8 Imam

Syafi’I dalam kitab al-Umm menyebutkan bahwa walimah adalah tiap-tiap jamuan

merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan atau peristiwa menggembirakan lainnya

yang mengundang banyak orang maka dinamakan walimah.9 Sementara makna walimah

secara umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan

makna secara khusus disebut walimatul ‘urs yang mengandung arti peresmian perkawinan

yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi

menikah dan resmi menjadi pasangan suami istri, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur

kedua belah pihak keluarga atas dilangsungkannya perkawinan tersebut.10

Menurut Imam Marsudi, Walimah adalah “jamuan makan pernikahan yang bertujuan

memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah

SWT, yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islam di tengah

masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan

pernikahan”.11

Secara literal, walimah berarti makanan atau minuman yang disuguhkan hanya dalam

pesta perkawinan.12

Jika dikatakan secara mutlak, walimah digunakan dalam istilah

pernikahan, sedangkan undangan khitan disebut ‘adzar, undangan membangun rumah

4 Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 131.

5 Al-Syairazi, Al-Muhazzab, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, hlm. 476.

6 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Anda Utama, Jakarta, 1993, hlm. 1286

7Slamet Abidin dan Amindudin, Fiqih Munakahat, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 149.

8 Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1615

9 Al-Syafi’I, Al-Umm, Juz VII, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, hlm. 476.

10 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1917.

11 Imam Marsudi, Bingkisan Pernikahan, Cet. 1, Lintas Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 76.

12 Kamal bin As-Sayyid salim, Fiqih Sunnah Wanita, Tiga Pilar, Jakarta, 2007, hlm. 191.



134

disebut wakirah, undangan karena musibah disebut wadhimah dan yang diadakan tanpa

sebab disebut makdubah.13

Dari beberapa pengertian telah penulis uraikan di atas, maka penulis menarik

kesimpulan bahwa resepsi pernikahan (walimatul ‘urs) adalah suatu jamuan makan sebagai

wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dilangsungkannya prosesi akad nikah,

dan sebagai sarana untuk mengumumkan kepada sanak saudara dan tetangga bahwa kedua

mempelai telah resmi menikah agar tidak ada fitnah dikemudian hari.

3.2. Praktik Resepsi Pernikahan Menurut Syari’at Islam

Sesuai dengan tujuan diadakannya resepsi pernikahan yaitu untuk memberitahukan

kepada sanak saudara, teman dan tetangga bahwa telah dilangsungkannya akad nikah, maka

sahib al-hajat wajib untuk mengundang sanak keluarga, teman dan tetangga tersebut tanpa

membedakan suku dan juga status sosial. Rasulullah SAW bersabda:

“Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah yang hanya mengundang

orang-orang kaya tanpa mengundang orang-orang miskin, dan barangsiapa yang tidak

menghadiri undangan maka ia telah menyalahi Allah dan Rasul-Nya.” (H.R Muslim

dan Bayhaqi)14

Tak hanya memberikan anjuran kepada sahib al-hajat saja untuk mengundang sanak

keluarga, teman dan tetangga. Namun orang yang diundang pun juga memiliki kewajiban

yaitu memenuhi undangan yang diberikan kepadanya. Menurut ulama Hanafiah menghadiri

undangan resepsi pernikahan adalah sunnah. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa

menghadiri undangan resepsi pernikahan adalah wajib. Tidak ada alasan untuk tidak

memenuhi undangan tersebut seperti kedinginan, kepanasan dan sibuk.15

Bila tidak ada udzur

syar’i seperti ada hal yang tidak bisa ditingalkan atau jaraknya terlampau jauh maka wajib

hukumnya bagi orang yang menerima undangan walimah untuk menghadiri undangan

tersebut.16

Rasulullah SAW bersabda:

Dari Ibn Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang dari

kalian diundang ke walimah, maka datanglah.” (HR. Bukhori)17

Kemudian menurut Imam

13

Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Ahyar, Bina Iman, Surabaya,

1993, hlm. 144. 14

Ibid, hlm. 89. 15

Haris Hidayatullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan

(Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso), Jurnal Hukum Keluarga Islam,

Vol. 4,No. 1 2019, hlm. 10. 16

Syaikhul Arif, Resepsi Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Aktualia, Vol 9 No 1, 2018.

hlm. 94. 17

Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 5, Beirut ; Dar Al-Kutub Al-Imlah, 1994, hlm. 75.



135

Ibnu hajar dalam kitab Fathul Bari, undangan walimah itu wajib dihadiri apabila memenuhi

syarat-syarat berikut :

1) Pengundangnya sudah mukallaf, merdeka dan berakal

2) Undangan tidak dikhususkan untuk orang-orang kaya saja

3) Undangan tidak ditujukan kepada orang-orang yang disenangi dan dihormati saja

4) Pengundang adalah orang Islam (menurut pendapat shahih)

5) Undangan khusus hari pertama (Menurut pendapat yang mashur)

6) Belum didahului oleh undangan lain (apabila waktunya bersamaan), maka yang wajib

dihadiri adalah yang pertama

7) Tidak ada kemungkaran (walimah dibuat sedemikian rupa sehingga ada perbuatan

munkar, seperti pesta minuman keras dan lain-lain

8) Dan yang diundang tidak memiliki udzur atau halangan.18

Terkait pelaksanaannya, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara

mutlak kapan seharusnya resepsi pernikahan ini dilaksanakan. Waktu walimah adalah waktu

kapan dilaksanakan walimah atau saat-saat melakukan walimah, sebelum akad nikah atau

sesudahnya, atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini tergantung dengan

kebiasaan masyarakat setempat.19

Ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwa waktu pelaksanaan resepsi pernikahan

yang utama adalah mulai dari dilangsungkannya akad nikah sampai selang waktu yang tidak

ditentukan, dan waktu yang paling utama adalah setelah malam pertama. Hal serupa

disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali.20

Sementara ulama madzhab Maliki berpendapat

bahwa resepsi pernikahan dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah malam pertama.21

Biasa terjadi pada masyarakat Indonesia, resepsi pernikahan biasa dilaksanakan

setelah akad nikah sebelum malam pertama (qabla dukhul). Namun tidak menutup

kemungkinan resepsi pernikahan dilaksanakan jauh hari setelah dilaksankannya akad nikah.

Namun hal terpenting dalam melaksanakan walimah adalah disesuaikan dengan kemampuan,

tidak terjadi pemborosan dan tidak ada maksud lain seperti ingin membanggakan diri,

memamerkan kekayaan dll.

18

Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kemasutra Islami, Cet ke-4, PT

Gramedia, Jakarta, 2013, hlm.141-142. 19

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Terjemah Moh Tolib), PT al-Ma’arif, Bandung, hlm. 185-186. 20

Syaikhul Arif, Resepsi Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Aktualia, Vol 9 No 1, 2018, hlm. 97 21

Ibid.



136

Para ulama sepakat tidak ada batas maksimal dan minimal dalam resepsi pernikahan

yang harus dilakukan. Hidangan apapun baik makanan atau minuman yang disajikan itu

sudah cukup untuk memenuhi kriteria sunnah. Biaya resepsi pernikahan sebaiknya

disesuaikan dengan kondisi suami. Jika kondisi suami berkecukupan maka sebaiknya tidak

kurang dari seekor kambing dan jika mampu dalam menghidangkan lebih dari seekor

kambing. Namun jika suami tidak mampu maka tidak ada kewajiban baginya untuk

menghidangkan seekor kambing, jamuan dapat disesuaikan dengan kemampuannya.22

Melihat pelaksanaan walimah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, jelas

bahwa Rasulullah Saw melaksanakan walimah dengan jamuan biasa dan sederhana tanpa

menghidangkan beragam macam makanan yang nantinya akan mendekati

mubazir/pemborosan. Hal ini menunjukkan bahwa walimah diadakan sesuai kemampuan dan

tidak boleh dipaksakan dalam pengadaannya.

3.3. Kedudukan Maklumat Kapolri dalam Sistem Tata Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum dan berdaulat tentu memiliki aturan dalam

menjalankan sistem pemerintahannya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 adalah sebagai konstitusi tertinggi di negara ini. Selain memiliki Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi, Indonesia juga

memiliki berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang tersusun dalam hierarki

peraturan perundang-undangan..

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat diakitkan dengan

ajaran Hans Kalsen mengenai Stufenbau des Recht atau The Hierarchy of Law yang intinya

adalah kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang

lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.23

Hans Kalsen juga mengatakan bahwa

hukum adalah sistem norma yang dinamik. Karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus

oleh lembaga-lembaga otoritas yang berwenang membentuknya.24

Beberapa peraturan yang

mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undang diantaranya adalah:

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menyebutkan bahwa tata urutan peraturan

perundang-undangan Republik Indonesia ialah sebagai berikut:25

22

Ibid. hlm. 96. 23

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.

201. 24

Ibid. hlm. 203. 25

Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan.



137

a. Undang-undang Dasar 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

c. Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);

e. Peraturan Pemerintah

f. Peraturan Presiden;

g. Peraturan Daerah.

Serta pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 perubahan

atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Pasal 7 ayat (1) mengatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas:26

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi, dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketetapan MPR No. III/MPR/2000, peraturan perundang-undangan yang

tersusun secara hierarkis tersebut memiliki konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih

tinggi.27

Hal ini selaras dengan asas hukum lex superior derogate legi inferiori (hukum yang

lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah).28

Beberapa prinsip tentang tata

urutan peraturan perundang-undangan adalah:29

a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan

landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau

berada di bawahnya;

26

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 27

Pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2020 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan. 28

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 393. 29

Rosjidi Ranggawidjaja, Pedoman Teknik Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Cita Bhakti

Akademika, Bandung, 1996, hlm. 19.



138

b. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki

dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

c. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi tingkatannya;

d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang

sederajat;

e. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka

peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan

bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi

yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih

umum.

Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dilanda bencana non-alam yaitu

adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini tentu berimbas pada beberapa sektor

termasuk sektor hukum. Regulasi khusus secara cepat dilakukan oleh pemerintah dalam

menyikapi hal ini. Dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan seperti Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja

Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi,

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang

Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease

(Covid-19), dan juga Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan

Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Hal ini menjadi sebuah pertanyaan mengapa suatu maklumat memiliki peranan

penting dalam regulasi hukum? Karena pada hierarki peraturan perundang-undangan yang

telah penulis paparkan di atas tidak menyebutkan adanya maklumat masuk ke salah satu

tingkatan peraturan perundang-undangan.

Maklumat atau pemberitahuan; pengumuman30

memang tidak dikenal dalam sistem

perundang-undangan nasional sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi dalam ilmu perundang-undangan

30

Kamus Bahasa Indonesia, Op. Cit., hlm. 186.



139

Maklmumat dikenal sebagai Peraturan Kebijakan. Menurut Jimly Asshiddiqie, di samping

peraturan perundang-undangan, dapat ditemukan pula beberapa hal mengenai peraturan

kebijakan (Policy Rules).31

Di sebut Police Rules karena memang Maklumat tidak dapat

dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi isinya bersifat mengatur.

Dikeluarkannya Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan

Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

tentu memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa dasar hukum

yang digunakannya. Jika merujuk pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018

tentang Karantina Kesehatan, maka pemerintah pusat dapat menetapkan status kedaruratan

Kesehatan masyarakat yang termanifestasikan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) sebagai bentuk respon negara dalam menyikapi pandemi ini.

Karena sebagai negara hukum dan berdaulat, Indonesia wajib untuk melindungi rakyatnya.32

Dalam rangka implementasi peraturan tersebut, negara harus membuat dan

menetapkan regulasi kebijakan kesehatan. Sebuah kebijakan publik harus lahir dan

dihadirkan sebagai bentuk nyata peran negara dalam memberikan perlindungan. Kerena pada

hakikatnya negara hadir untuk menjamin perlindungan dan kepastian.33

Pasal 152 ayat (1)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat bertangung jawab melakukan upaya pencegahan,

pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.34

Kemudian Pasal 2 undang-undang tersebut mengatakan “Upaya pencegahan,

pengendalian dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang

sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi

akibat penyakit menular.35

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

mengharuskan adanya pembatasan-pembatasan ketika terjadi kedaruratan kesehatan.

31

Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-undang, Op.Cit, hlm. 202 32

Simanjuntak, Yoan Nursari, Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial), Srikandi,

Surabaya, 2005, hlm. 214. 33

Resky Panji Perdana Martua Hasibuan, Anisa Ashari, “Optimalisasi Peran Negara Menghadapi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Gukum Tata Negara Darurat”. Jurnal Salam, Vol. 7 No.

7, Juni 2020, hlm. 596. 34

Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 35

Ibid.



140

Ancaman hukum bagi pelanggar pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 93 “Setiap orang

yang tidak mematuhi penyelanggaraan Kekerantinaan Kesehatan36

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekerantinaan

Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah).37

Oleh karena itu, Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang

Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona

(Covid-19) dapat dikatakan sebagai suatau peraturan kebijakan (Policy Rules) yaitu suatau

pengumuman yang dikeluarkan oleh Kapolri dalam keadaan mendesak atau darurat dengan

tujuan menertibkan masyarakat demi mewujudkan keselamatan rakyat. Karena pada

prinsipnya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

3.4. Analisis Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Tengah Wabah Virus Corona

Sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sahib al-hajat

mengundang keluarga, teman dan tetangga tanpa membedakan kedudukan guna turut serta

mendoakan kedua mempelai yang baru saja diakad-nikahkan, semoga kedua mempelai dapat

menjalani bahtera rumah tangga dan menjalani keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah.

Dengan dilaksanakannya resepsi pernikahan sesuai syari’at Islam maka hikmah dan tujuan

dilaksanakannnya resepsi pernikahan (walimatul ‘urs) dapat terwujud. Sementara bagi

mereka yang menerima undangan resepsi pernikahan maka wajib baginya untuk menghadiri

undangan tersebut jika tidak ada udzur syar’i (menurut jumhur ulama).

Pada masa pandemi ini, bagi masyarakat yang memiliki hajat dihadapkan dengan dua

pilihan. Pertama, tetap mewujudkan hajatnya; atau Kedua, menaati aturan yang telah

ditetapkan pemerintah. Satu sisi ia memiliki hak untuk melakukan apa saja yang ingin

diperbuat, namun di sisi lain ia harus memperhatikan kondisi sekitarnya salah satunya

memperhatikan keselamatan jiwa.

Kebijakan akad nikah yang hanya dapat dihadiri oleh maksimal 10 orang menjadi

salah satu langkah untuk mencegah penyebaran virus Corona namun tetap memberikan hak

bagi calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah. Kebijakan ini dimaksudkan agar

masyarakat tidak melakukan perkumpulan yang melibatkan banyak orang termask resepsi

pernikahan. Seperti yang kita ketahui, biasanya resepsi pernikahan akan dihadiri oleh banyak

36

Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya pemyakit

dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 37

Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.



141

tamu undangan. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan saat ini, di mana virus Corona

atau Covid-19 dengan mudahnya menyebar kapan saja dan di mana saja terlebih pada

kerumuman masa.

Atas dasar itu larangan untuk mengumpulkan banyak orang termasuk resepsi

pernikahan diberlakukan. Larangan ini tercantum dalam Maklumat Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan

Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Pasal 2 huruf a

tertanggal 19 Maret 2020.

Resepsi pernikahan menjadi salah satu tempat berkumpulnya banyak orang. Maka

acara ini pun tak luput dari perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dkeluarkannya

berbagai aturan dan himbauan bagai masyarakat dalam rangka memutus mata rantai

persebaran virus Corona. Dengan tidak mengunjungi tempat keramaian, maka diharapkan

persebaran virus Corona akan terputus.

Masyarakat yang menerima undangan resepsi pernikahan pun pasti akan dibuat

dilema olehnya. Satu sisi ia memiliki kewajiban untuk menghadiri undangan resepsi

pernikhan, namun di sisi lain ia juga harus memperhatikan keselamatan jiwanya (Hifzhun

Nafs). Penerapan salah satu aspek Maqashid syari’ah yaitu Hifzhun Nafs tidak ada alternatif

lainnya atau tidak dapat tergantikan.

Pada kaidah ushul fiqih disebutkan: هااعظم من نفعها نهي كل عبادةكان ضرر

Setiap ibadah yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, maka ibadah) عنها

tersebut dilarang).38

Kaidah diatas secara tegas menyatakan larangan melaksanakan suatu ibadah jika

dalam melaksanakan suatu ibadah tersebut nilai mudharat lebih besar daripada manfaatnya.

Karena pada dasarnya kemudharatan harus dicegah sebisa mungkin ( ي دفع رر الض

مكان 39.( بقدرال

Menunda untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan pertimbangan masih

merebaknya virus Corona adalah sebuah alasan yang dapat diterima. Pada dasarnya, tidak

ada waktu khusus yang disyari’atkan untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan, hanya

saja ada waktu yang dianjurkan. Menurut penulis, resepsi pernikahan dapat ditunda

38

Duski Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih), CV. Amanah, Palembang, 2019,

hlm. 82. 39

Ibid.



142

pelaksanannya untuk sementara waktu. Menyelenggarakan resepsi pernikahan pada waktu

yang tidak dianjurkan bukanlah menjadi penghalang atau menjadi sebab berkurangnya

hikmah dan tujuan diadakannya resepsi pernikahan.

Tujuan diadakannya resepsi pernikahan adalah untuk memberitahukan kepada

keluarga, teman dan tetangga bahwa telah dilangsungkan akad nikah sehingga tidak

menimbulkan fitnah dikemudian hari. Di era globalisasi seperti sekarang ini, penyampaian

informasi sangat mudah dilakukan. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk

memberitahukan kepada keluarga, teman dan tetangga bahwa telah dilangsungkan akad

nikah.

Tujuan kemaslahatan diadakannya resepsi pernikahan di tengah wabah virus Corona

akan bertolak belakang dengan kaidah fiqih درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح (Menghindari

kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan). Karena dengan

berkumpulnya banyak orang dapat menjadi salah satu cara penyebaran virus Corona.

Kaidah di atas dengan tegas mengatakan bahwa jika dihadapkan pada dua pilihan,

pertama adalah mendatangkan kemashlahatan dan yang kedua adalah menghindari

kemudharatan. Maka wajib hukumnya untuk mendahulukan menghindari kemudharatan.

IV. SIMPULAN

Resepsi pernikahan sebagai anjuran Rasulullah SAW dalam rangkaian acara

pernikahan menjadi kontras hukumnya ketika dihadapkan dengan kondisi saat ini. Sebuah

anjuran mengumpulkan banyak orang bertolak belakang dengan larangan mengumpulkan

banyak orang. Sebaiknya penyelenggaraan resepsi ditunda sesuai kaidah bahwa lebih utama

menghindari kemudharatan dari pada mendatang kemaslahatan untuk menghindari

terjadinya penyebaran virus corona.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Abidin, Slamet dan Amindudin, Fiqih Munakahat, Pustaka Setia, Bandung 1999.

Abi Husain Muslim, Imam, Al-Jami’us Shahih Muslim,

Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad, Kifayatul Ahyar, Bina Iman,

Surabaya, 1993.

Al-Syafi’I, Al-Umm, Juz VII, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut,



143

Al-Syairazi, Al-Muhazzab, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Anda Utama, Jakarta 1993.

Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kemasutra Islami, Cet ke-4, PT.

Gramedia, Jakarta 2013.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum adat,

Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung 2007.

Ibrahim, Duski, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih), CV. Amanah, Palembang,

2019.

Imam Marsudi Bingkisan Pernikahan, Cet. 1, Lintas Pustaka, Jakarta 2006.

Imam Muslim, Shahih Muslim Juz V, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

Ranggawidjaja, Rosjidi, Pedoman Teknik Perencanaan Peraturan Perundang-undangan,

Cita Bhakti Akademika, Bandung 1996.

Salim, Kamal bin As-Sayyid, Fiqih Sunnah Wanita, Tiga Pilar, Jakarta 2007.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Terjemah Moh Tolib), PT al-Ma’arif, Bandung

Simanjuntak, Yoan Nursari, Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial),

Srikandi, Surabaya 2005.

Tihami, H.M.H., Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2013.

B. Jurnal

Haris Hidayatullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi

Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten

Bondowoso), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4,No. 1 2019

Panji Perdana Martua Hasibuan, Resky, Anisa Ashari, “Optimalisasi Peran Negara

Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Gukum Tata

Negara Darurat”. Jurnal Salam, Vol. 7 No. 7, Juni 2020.

Syaikhul Arif, Resepsi Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Aktualia, Vol 9 No 1, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.



144

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan.

Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan

Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Documents

KONTRADIKSI PENYELENGGARAAN RESEPSI PERNIKAHAN DI …