Upload
phungdien
View
245
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
KONTRIBUSI IUPHHK-HA PT. RATAH TIMBER TERHADAP
PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN LONG HUBUNG,
KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR
RIBKHA SINAGA
E14070048
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2011
RINGKASAN
RIBKHA SINAGA, E14070048. Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber Terhadap Pembangunan Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dibawah Bimbingan LETI SUNDAWATI.
Pembangunan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional harus memperhatikan aspek-aspek dari pembangunan nasional tersebut. Pembangunan dikatakan berhasil apabila terdapat kerjasama dan dukungan dari berbagai sektor, dimana masing-masing sektor melakukan peranan dan fungsinya dengan baik. Salah satu sektor yang dinilai dapat menunjang pembangunan nasional ini adalah sektor kehutanan. Dalam rangka peningkatan peranan sektor kehutanan ini, pemerintah memberikan ijin pengusahaan hutan negara kepada perusahaan swasta. Dengan adanya sistem hak pengusahaan hutan ini, diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian baik itu nasional maupun ekonomi masyarakat sekitar hutan serta mampu membangun aspek ekologi dan aspek sosial dengan memperhatikan azas keadilan dan pemerataan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber tehadap pembangunan Kecamatan Long Hubung, baik itu kontribusi terhadap pendapatan daerah kecamatan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan karyawan serta kontribusi terhadap peluang berusaha masyrarakat, akses terhadap transportasi dan pembangunan sarana dan prasarana desa serta peningkatan SDM. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2011 di PT. Ratah Timber, Kalimantan Timur dengan mengambil dua desa lokasi penelitian, yaitu: Desa Mamahak Teboq dan Desa Lutan. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder, jumlah responden yang diambil sebanyak 65 responden, yaitu: masyarakat Desa Mamahak Teboq, masyarakat Desa Lutan, karyawan PT. Ratah Timber dan staf Kecamatan Long Hubung. Metode yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan metode analisis deskriptif .
Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber terhadap pendapatan daerah Kecamatan Long Hubung berupa dana kompensasi. Kontribusi terhadap pendapatan Kutai Barat yang secara tidak langsung diterima oleh Kecamatan Long Hubung selama tahun 2007-2009 sebesar 0,277 % per tahun dari total pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat. IUPHHK PT. Ratah Timber berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana 93,59% karyawan Base Camp merupakan masyarakat sekitar. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa binaan dan Karyawan Base Camp IUPHHK PT. Ratah Timber dapat dikatakan cukup.Selain itu, IUPHHK PT. Ratah Timber memberikan kontribusi terhadap aksesibilitas, kesempatan berusaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
Kata Kunci : Pembangunan, Kontribusi IUPHHK, Pendapatan Daerah
ABSTRACT
RIBKHA SINAGA, E14070048. Contribution of IUPHHK-HA PT. Ratah Timber On The Development of Long Hubung Sub District, Kutai Barat Regency, Kalimantan Timur. By Lecturers LETI SUNDAWATI.
Development of a region is an integral part of national development which also should notice the aspect of national development itself. A success development could happened if there are cooperation and support from other sectors, which each of them do its role and function as well. One of sectors that considered could support national development is forestry. In condition of increasing the role of forestry sector, government provide license for managing national forests to private companies. This license is expected to help the increasing growth of sustainable national development and encourage the growth of both national and forest community economic, which able to build ecological and social aspect based on justice and equilibrium.
This study was aimed to analyze contribution of IUPHHK-HA PT. Ratah Timber on the development of Long Hubung Sub-district, as well contribution on sub-district income, labour rate, community and worker income and its contribution for community enterprise, access of transportation for developing facilities and infrastructures and developing human resources. This study was held on April to May 2011 at PT. Ratah Timber, East Kalimantan by taking two locations on Mamahak Teboq and Lutan villages. Primary and secondary data were taken, involving 65 respondents from Mamahaq teboq, Lutan, Ratah Timber’s workers and Long Hubung sub-district’s staffs. Quantitative analyze method and descriptive analyze method were used in this study.
Indirectly contribution from IUPHHK-HA PT. Ratah Timber to income of Long Hubung sub-district since 2007 until 2009 is approximately 0,277% each yera of total income’s Kutai Barat Regency. The contribution on labor rate could be seen from the record of 93,59% workers are people around the company. The welfare rate of under directory villagers and the workers is proper enough. IUPHHK PT. Ratah Timber also provide contribution in accessibility, entrepreneurship and capability human resources development. Keywords : Development, IUPHHK’s Contribution, District Income
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kontribusi IUPHHK-
HA PT Ratah Timber terhadap Pembangunan Daerah Kecamatan Long Hubung,
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur adalah benar-benar hasil karya sendiri
dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya
ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang
berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari
penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di
bagian akhir skripsi ini.
Bogor, September 2011
Ribkha Sinaga
NRP E14070048
Judul Skripsi : Kontribusi IUPHHK-HA PT Ratah Timber terhadap
Pembangunan Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Kutai Barat,
Kalimantan Timur
Nama : Ribkha Sinaga
NRP : E14070048
Menyetujui :
Dosen Pembimbing,
Dr. Ir. Leti Sundawati, M.Sc
NIP. 196408301990032001
Mengetahui:
Ketua Departemen Manajemen Hutan
Dr.Ir. Didik Suharjito, MS
NIP. 196304011994031001
Tanggal Kelulusan :
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis hanturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala berkat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber Terhadap Pembangunan
Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Skripsi ini
ditulis untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Program Sarjana Kehutanan,
Departemen Manajemen Hutan, Institut Pertanian Bogor.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi IUPHHK-HA PT.
Ratah Timber terhadap pendapatan daerah Kecamatan Long Hubung serta
mengetahui trickle down effect dari PT. Ratah Timber tersebut. Penulis menyadari
masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan keterbatasan
dihadapi penulis dalam pelaksanaan penelitian ini. Kritik dan saran yang bersifat
membangun sangat penulis harapkan.
Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi
mengenai kontribusi pemegang izin pengusahaan hutan khususnya PT. Ratah
Timber dan sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan pada
umumnya dan komunitas akademika pada khususnya.
Bogor, September 2011
Penulis
RIWAYAT HIDUP
Penulis mempunyai nama lengkap Ribkha Sinaga
dan lahir di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi
Sumatera Utara, pada tanggal 24 Oktober 1989. Penulis
adalah anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak
Dirman Sinaga dan Ibu Tiara Sitanggang.
Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri
173117 Pansurnapitu pada tahun 1995 dan lulus tahun
2001. Kemudian pendidikan menegah pertama diselesaikan pada tahun 2004 di
SMP Negeri 3 Tarutung. Pendidikan menengah umum diselesaikan pada tahun
2007 di SMA Negeri 1 Tarutung. Pada Tahun 2007, Penulis diterima di Institut
Pertanian Bogor sebagai mahasiswa tingkat sarjana Jurusan Manajemen Hutan,
Fakultas Kehutanan.
Selama menuntut ilmu di IPB, penulis aktif di sejumlah organisasi
kemahasiswaan yakni sebagai sekretaris Komisi Kesenian Unit Kegiatan
Mahasiswa PMK IPB tahun ajaran 2009/2010, bendahara Persekutuan Fakultas
Kehutanan IPB tahun ajaran 2009/2010, Panitia Temu Manajer (TM) jurusan
Manajemen Hutan 2009, Tim pemerhati Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA)
Persatuan Anak Rantau Tarutung tahun ajaran 2009/2010, sekretaris panitia
retreat angkatan IPB tahun 2010. Selain itu penulis juga pernah menjadi asisten
mata kuliah Teknik Inventarisasi Hutan tahun 2010 dan asisten mata kuliah
Pendidikan Agama Kristen Protestan TPB IPB tahun 2010. Penulis juga telah
melaksanakan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di Leuweung
Sancang Barat-Kamojang tahun 2009, Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di
Gunung Walat tahun 2010 dan Praktek Kerja Lapang (PKL) di IUPHHK PT
Ratah Timber, Kalimantan Timur pada tahun 2011.
Untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan IPB, penulis menyelesaikan
skripsi dengan judul Kontribusi IUPHHK-HA PT Ratah Timber terhadap
Pembangunan Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan
Timur di bawah bimbingan Dr. Ir. Leti Sundawati, M.Sc.
UCAPAN TERIMAKASIH
Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Yesus Kristus atas segala cinta
kasihNya sehingga penulisan skripsi ini telah berhasil diselesaikan. Hal ini tidak
terlepas dari dukungan banyak pihak yang turut membantu proses penulisan
skripsi ini. Saya mengucapkan terimakasih kepada :
1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Dirman Sinaga dan Ibu Tiara
Sitanggang. Terimakasih buat kasih, doa, dukungan dan bimbingan yang
selalu diberikan. Skripsi ini persembahan kasih buat bapak dan mama.
2. Buat ketiga adik penulis, Masnur, Wilfran dan Harry. Terimakasih buat kasih,
doa, dukungan, semangat dan canda tawa yang selalu diberikan buat kakak.
3. Kepada Ibu Dr. Ir Leti Sundawati, M.Sc sebagai dosen pembimbing.
Terimakasih buat bimbingan, kesabaran, pengertian dan semangat yang telah
diberikan kepada penulis sejak pembuatan proposal sampai penulisan skripsi
ini selesai.
4. Kepada ibu Resti Meilani, S.Hut, M.Si sebagai dosen penguji. Terimakasih
buat saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.
5. Kepada Bapak Wahyul, Bapak Jatmiko, Bapak Ganjo, Bapak Wasis, Bapak
Wahyudi dan Bapak Sumari. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan
sehingga penulis dapat melakukan praktek kerja lapang dan penelitian di PT.
Ratah Timber.
6. Kepada seluruh karyawan PT. Ratah Timber, Bapak Samusi, Bapak
Wijanarko, Bapak Wahyudi, Bapak Hajang, Bapak Kurnia, Bapak Riza,
Bapak Huvat, Bapak Ading, Kak Irfan, Mas Adi, Mas Muji, Kak Adit, Om
Paulus, Bapak Mise, Bapak Lauren, Mbak Marni dan semua karyawan Base
Camp PT. Ratah Timber yang tidak bisa disebut satu-persatu. Terimakasih
buat bantuan, dukungan, semangat dan rasa kekeluargaan yang telah
diberikan kepada penulis selama penulis melaksanakan penelitian di PT.
Ratah Timber.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis, Magdalena, Sriyo, Vera, Desi, Basten,
Vania, Metha, Ruth, Mega, Bang Ico, Bang Wastin, Kak Corry, Bang Eko,
Joe dan Bambang dan semua keluarga besar Komisi Kesenian. Terimakasih
atas doa, semangat, canda tawa dan kasih sayang yang diberikan.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Juliana, Johan, Jimmy, Christa, Grace,
Monik, Hlham, Adi, Kristi, Nia dan Marisa serta seluruh keluarga besar
MNH 44. Terimakasih buat kerja sama, semangat, bantuan dan doa yang
diberikan.
9. Kepada teman-teman satu bimbingan, Denia dan Devi. Terimakasih buat
kerjasama, semangat dan dukungannya.
10. Kepada sahabat-sahabat, Lenni, Yesika, Priskila, Krisna, Esti, Tetty, Devi,
Werdhi, Connie, Adrian, Togi, Reni, Eleven, Citra dan semua penghuni kosan
Griya Ananta terimakasih buat doa, bantuan, dukungan dan kebersamaannya.
Tuhan Memberkati.
11. Kepada seluruh keluarga besar Parsadaan Anak Rantau Tarutung, Elohay
Selichot dan Persekutuan Fakultas Kehutanan IPB. Terimakasih buat doa,
dukungan, motivasi dan rasa kekeluargaannya.
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................ ii
DAFTAR TABEL .................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2. Perumusan Masalah ....................................................................... 3 1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................... 4 1.4 Manfaat Penelitian......................................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 6
2.1. Pembangunan ................................................................................ 6 2.2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ................. 9 2.3. Pungutan Sektor Kehutanan........................................................... 10 2.4 Peraturan Daerah ........................................................................... 11 2.5 Anggaran dan Pendapatan Daerah ................................................. 12
2.5.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ................................................. 12 2.5.2 Dana Perimbangan .................................................................... 13 2.5.3 Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah....................................... 15
2.6 Pendapatan Rumah Tangga ........................................................... 15 2.7 Trickle Down Effect ...................................................................... 16 2.8 Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) ................................ 16 2.9 Corporate Sosial Responsibility ..................................................... 16
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 18
3.1 Kerangka Pemikiran ...................................................................... 18 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian ........................................................ 20 3.3 Jenis dan Sumber Data .................................................................. 20 3.4 Pemilihan Responden .................................................................... 21 3.6 Pengolahan dan Analisis Data ....................................................... 22
BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN ............................ 24
4.1 Sejarah dan Perkembangan IUPHHK PT. Ratah Timber ................ 24 4.2 Kondisi Biofisik ............................................................................ 25
4.2.1 Letak dan Luas IUPHHK .......................................................... 25 4.2.2 Jenis Tanah dan Geologi ........................................................... 26 4.2.3 Topografi .................................................................................. 26 4.2.4 Iklim. Suhu dan Hidrologi ........................................................ 27 4.2.5 Kondisi hutan ........................................................................... 27 4.2.6 Sediaan Tegakan di IUPHHK-PT.Ratah Timber ....................... 28
4.3 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Sekitar IUPHHK PT. Ratah Timber........................................................... 29
iii
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................... 39
5.1 Karakteristik Responden ................................................................ 39 5.2 Kontribusi Langsung IUPHHK-HA PT. Ratah Timber .................. 41
5.2.2 Kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber Terhadap Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Karyawan PT. Ratah Timber......... 44
5.2.3 Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ............................................................................ 49
5.3 Kontribusi Tidak Langsung IUPHHK PT. Ratah Timber ............... 50 5.3.1 Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber Terhadap Peluang
Berusaha Masyarakat Sekitar .................................................... 51 5.3.2 Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber Terhadap
Pembangunan Sarana dan Prasarana ......................................... 52 5.3.3 Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber Terhadap Akses
Transportasi .............................................................................. 54 5.3.4 Pungutan yang Dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber yang
Tidak Diterima Langsung oleh Kecamatan Long Hubung ......... 55 5.4 Persepsi Masyarakat Mengenai Kontribusi IUPHHK Terhadap
Pembangunan Kecamatan Long Hubung ...................................... 64 5.5 Kerjasama Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Setempat ........ 64 5.6 Penunaian Kewajiban IUPHHK-HA PT. Ratah Timber ................. 65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 67
6.1 Kesimpulan ................................................................................... 67 6.2 Saran ............................................................................................. 67
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 68
LAMPIRAN ............................................................................................. 68
DAFTAR TABEL
No Halaman
1. Batas-batas wilayah pengusahaan hutan IUPHHK PT. Ratah Timber.... 25 2. Luas areal IUPHHK PT. Ratah Timber berdasarkan fungsi hutan.......... 25 3. Kondisi topografi areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber…………….. 26 4. Kondisi penutupan lahan di areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber….. 28 5. Sediaan kelompok jenis pohon yang boleh diperdagangkan………….... 28 6. Target dan realisasi penebangan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber
tahun 1998-2010……………………………………………………….. 29 7. Daftar desa yang berada di dalam dan di luar areal IUPHHK
PT. Ratah Timber………………………………………………………. 30 8. Jumlah kepadatan penduduk di sekitar areal IUPHHK
PT. Ratah Timber………………………………………………………. 31 9. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di desa sekitar areal
IUPHHK PT. Ratah Timber…………………………………………… 31 10. Jumlah keluarga pertanian di desa sekitar dan di dalam areal
IUPHHK PT. Ratah Timber……………………………………………. 33 11. Jumlah sarana pendidikan di sekitar areal IUPHHK PT. Ratah
Timber………………………………………………………………….. 34 12. Jumlah sarana pendidikan di sekitar areal PT. Ratah Timber………….. 34 13. Fasilitas kesehatan dan tenaga kerja medis di Kecamatan
Long Hubung dan Kecamatan Laham………………………………….. 36 14. Sarana perhubungan dan transportasi desa sekitar areal
PT. Ratah Timber………………………………………………………. 36 15. Sarana perekonomian di desa sekitar areal kerja IUPHHK
PT. Ratah Timber………………………………………………………. 37 16. Sarana perekonomian lainnya di desa sekitar areal kerja IUPHHK
PT. Ratah Timber………………………………………………………. 38 17. Sebaran responden berdasarkan umur………………………………….. 39 18. Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin…………………………. 40 19. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan……………………. 40 20. Sebaran responden berdasarkan jenis pekerjaan……………………….. 41 21. Dana kompensasi yang dibayarkan PT. Ratah Timber RKT 2009…….. 43 22. Pendapatan perkapita masyarakat………………………………………. 45 23. Pengeluaran perkapita Masyarakat……………………………………... 47 24. Gaji karyawan Camp Mamahak Teboq………………………………… 48 25. Tingkat kepuasan karyawan Camp Mamahak Teboq………………….. 48 26. Jumlah tenaga kerja lokal karyawan Camp Mamahak Teboq………….. 49 27. Persepsi responden terhadap peranan IUPHHK PT. Ratah Timber
pada penyerapan tenaga kerja………………………………………….. 50 28. Persepsi masyarakat terhadap peranan IUPHHK PT. Ratah Timber
pada peluang berusaha masyarakat…………………………………….. 51 29. Pelatihan oleh PT. Ratah Timber tahun 2010-2011……………………. 53
vii
30. Persepsi masyarakat terhadap kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber pada peningkatan kapasitas SDM……………………………………… 53
31. Persepsi masyarakat terhadap kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber pada akses transportasi…………………………………………………. 55
32. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai barat………………………………………………….. 57
33. Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan yang Dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat……………………………………………………………… 58
34. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat…… 58
35. Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat…………………………………………………. 60
36. Besarnya Dana Reboisasi yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat.. 60
37. Besarnya Pajak Penghasilan yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat…………………………………………………. 61
38. Total pungutan yang dibayarkan PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat…………………… 63
39. Persepsi masyarakat terhadap kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber… 64 40. Pandangan terhadap kerjasama yang dibangun PT. Ratah Timber…….. 65 41. Program Pembinaan Desa Hutan (PMDH) PT. Ratah Timber................ 66 42. Rekapitulasi laporan realisasi kelola sosial /PMDH 2010……………… 66
DAFTAR GAMBAR
No Halaman
1. Kerangka pemikiran…………………………………..……………… 19
2. Grafik perbandingan antara rataan pendapatan rumah tangga dengan UMR………………………………………………………………….. 45
DAFTAR LAMPIRAN
No Halaman
1. Identitas responden desa Mamahak Teboq……………………….. 71 2. Identitas responden Desa Lutan…………………………………… 72 3. Identitas responden karyawan Camp PT. Ratah Timber………….. 73 4. Identitas staf PT. Ratah Timber……………………………………. 75 5. Identitas responden staf Kecamatan Long Hubung................. ......... 75 6. Rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran perkapita responden
Desa Mamahak Teboq……………………………………………… 76 7. Rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran perkapita responden
Desa Lutan………………………………………………………….. 77 8. Rincian komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat 78 9. Rincian komponen dana perimbangan Kabupaten Kutai Barat…… 80 10. Rincian komponen pendapatan lain-lain yang sah………………... 81 11. Rincian pendapatan Kabupaten Kutai Barat
tahun anggaran 2007-2009…………………………………………. 82 12. Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat
tahun anggaran 2007-2009………………………………………… 83 13. Kewajiban yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber…………. 84 14. Rincian besarnya kewajiban yang dibayarkan IUPHHK
PT. Ratah Timber 2007-2009……………………………………….. 85 15. Dana kompensasi yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber…. 86
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya seluruh lapisan
masyarakat dalam membangun seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara. Tujuan pembangunan yang garis besarnya ditetapkan dalam UUD, secara
terperinci akan dicapai dengan melalui strategi pembangunan yang diterangkan
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan secara organis dibuatkan
dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun dan dilaksanakan melalui anggaran
pembangunan pemerintah dan kegiatan sektor swasta.
Tujuan pembangunan nasional itu sendiri mencakup beberapa aspek, yaitu:
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja, serta
kelestarian sumber daya. Pembangunan wilayah yang merupakan bagian integral
dari pembangunan nasional harus memperhatikan aspek-aspek dari pembangunan
nasional tersebut. Pembangunan dikatakan berhasil apabila terdapat kerjasama dan
dukungan dari berbagai sektor dimana masing-masing sektor melakukan peranan
dan fungsinya dengan baik. Salah satu sektor yang dianggap dapat menunjang
pembangunan nasional ini adalah sektor kehutanan.
Hutan adalah kekayaan alam yang harus dipergunakan untuk sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33
Ayat 3, sumberdaya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa semua hutan di dalam
wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Peranan dan posisi pemerintah sangat penting dalam penyelenggaraan
kehutanan ini. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mengatur
dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan
hasil hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau
2
kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, mengatur dan menetapkan
hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-
perbuatan hukum mengenai kehutanan.
Hutan ada yang diusahakan langsung oleh negara seperti Perum Perhutani
yang mengusahakan langsung hutan-hutan di seluruh Jawa dan hutan yang
diusahakan tidak langsung dimana modal pemerintah diinvestasikan untuk
diusahakan pihak swasta. Selain itu, pemerintah juga memberikan ijin
pengusahaan hutan negara kepada perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang
memperoleh izin pengusahaan hutan akan mempunyai wewenang dalam
menebang pohon dan melakukan kegiatan reboisasi dan pengolahan lahan hasil
bekas tebangan. Pemerintah sekaligus menyelenggarakan pungutan dan
mengenakan pajak pada saat kegiatan ekspor ataupun pada pengujian dengan
menarik grading fee ataupun pajak-pajak lain, seperti: pajak penghasilan, pajak
bumi dan bangunan dan sebagainya.
Sistem Hak Pengusahaan Hutan atau biasa dikenal dengan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah salah satu sistem pengusahaan
hutan di Indonesia dengan para pemegang IUPHHK sebagai pelaksana utama,
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 dan ditujukan untuk
pengusahaan hutan alam. Pada umumnya Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK)
diberikan kepada badan usaha swasta dan BUMN dengan penambahan
kepemilikan saham oleh koperasi.
Perusahaan yang telah mengantongi hak pengusahaan hutan akan
mempunyai wewenang dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan,
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Maka dengan itu, pemerintah
menetapkan aturan-aturan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan serta pemanfaatan hutan dalam PP. No. 6 Tahun 2007. Dan kemudian
diperbaharui dalam PP No. 3 Tahun 2008. Selain itu juga ditetapkan Peraturan
Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2008 tentang tata cara pemberian
rekomendasi Gubernur dalam rangka permohonan atau perpanjangan izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman.
Sistem hak pengusahaan hutan ini diharapkan dapat membantu dalam
peningkatan pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh
3
karena itu dalam upaya peningkatan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan
suatu langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian baik
itu perekonomian nasional maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar
hutan serta juga mampu membangun aspek ekologi dan aspek sosial dengan
memperhatikan azas keadilan dan pemerataan. Dengan demikian jelas adanya
bahwa keberadaan suatu perusahaan yang memperoleh izin hak pengusahaan
hutan sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah ataupun terhadap
pembangunan nasional.
IUPHHK-HA PT. Ratah Timber salah satu perusahaan swasta pemegang
izin usaha di Kalimantan Timur. Perusahaan ini adalah penghasil jenis kayu
kelompok meranti, bangkirai, nyatoh, dan kayu kamper untuk kebutuhan bahan
baku industri kayu lapis. Perusahaan ini telah memperoleh perpanjangan izin
pengusahaan hutan sampai tahun 2055 dengan luas 93.425 Ha.
1.2. Perumusan Masalah
Setiap pemegang izin pengusahaan hutan dikenakan Iuran Hak Pengusahaan
Hutan (IHPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH), Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Dana Jaminan Kinerja
(DJK), Dana Investasi Pelestarian Hutan (DIPH), dan dana investasi untuk
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan
kehutanan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun
1999. Perusahaan yang memperoleh izin pengusahaan hutan juga diharapkan
mampu berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dimana
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta yang telah
memperoleh izin pengusahaan hutan diwajibkan bekerja sama dengan masyarakat
setempat dengan harapan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pemerataan
kesejahteraan dapat terwujud.
Akan tetapi saat ini, banyak perusahaan pemegang izin hak pengusahaan
hutan yang tidak aktif, yang tidak melakukan pemulihan lingkungan bekas
tebangan dan kinerja perusahaan yang buruk. Saat ini pemerintah telah membatasi
kepemilikan pengusahaan hutan melalui PP No.6 Tahun 2007. Tujuan pembatasan
tersebut adalah untuk menjamin terlaksanannya pengelolaan hutan secara lestari
4
dan memberi peluang serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pengusahaan
hutan.
Pada dasarnya, peran IUPHHK sangat berperan penting dalam upaya
peningkatan pembangunan, baik itu pembangunan daerah dan pembangunan
wilayah, misalnya: memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja,
meningkatkan sumber pendapatan negara dan devisa dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi saat ini, banyak
perusahaan pemegang izin pengusahaan hutan yang kurang bertanggung jawab
dan kurang berkomitmen dalam menjalankan izin pengusahaan hutan yang sudah
dimilikinya akibatnya pemerintah tidak sungkan-sungkan untuk mencabut hak
pengusahaan hutan atau tidak memberikan perpanjangan izin pengusahaan hutan.
Hal ini akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat banyak dan
berdampak buruk terhadap pembangunan nasional.
Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu kiranya diketahui kontribusi PT.
Ratah Timber terhadap pembangunan daerah Kecamatan Long Hubung, berupa
kontribusi tehadap pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan serta pembangunan desa-desa di
sekitar hutan.
1.3. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi PT.
Ratah Timber terhadap pembangunan daerah Kecamatan Long Hubung,
Kabupaten Kutai Barat.
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menghitung besarnya pungutan yang dibayarkan oleh PT. Ratah Timber dan
kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kecamatan Long Hubung,
Kabupaten Kutai Barat.
2. Menganalisis penyerapan tenaga kerja oleh PT. Ratah Timber.
3. Menganalisis dampak PT. Ratah Timber terhadap perekonomian masyarakat
sekitar kawasan hutan, frekuensi transportasi di sekitar kawasan hutan dan
pembangunan sarana dan prasarana umum (Trickle down effect PT. Ratah
Timber).
5
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kontribusi
pemegang izin pengusahaan hutan khususnya PT. Ratah Timber dan sebagai
bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan pada umumnya dan komunitas
akademika pada khususnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pembangunan
Menurut Kartasasmita (1996), pembangunan daerah bertujuan
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui
pembangunan yang serasi dan terpadu baik antarsektor maupun antar
pembangunan sektoral dan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien
dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di
seluruh pelosok tanah air. Pada dasarnya ada 3 aspek perencanaan pembangunan
yaitu (1) makro; (2) sektoral; (3) regional. Ketiga aspek perencanaan tersebut
saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai hasil
keseluruhan yang maksimal perlu dipadukan dengan sebaik-baiknya.
Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi yaitu, Pertama, dari
pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan
melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah.
Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan
potensinya. Kedua, dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan
pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah tersebut. Kota
dan desa saling terkait dan membentuk suatu sistem. Oleh karena itu
pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan
yang terpadu dan saling mengisi. Ketiga, pembangunan daerah dilihat dari segi
pemerintahannya. Agar tujuan dan usaha pembangunan derah dapat berhasil
dengan baik maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik. Oleh karena
itu, pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat
pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab (Kartasasmita 1996).
Menurut Rahmaddin (2009), pembangunan selalu menimbulkan dampak
negatif dan dampak positif. Oleh karena itu, diperlukan suatu indikator tolak ukur
pembangunan. Secara umum indikator untuk mengukur adanya suatu
pembangunan adalah indikator sosial dan indikator ekonomi. Variabel indikator
7
ekonomi, yaitu: pendapatan perkapita, perubahan struktur ekonomi, kesempatan
kerja dan pengangguran.
1. Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita dapat memberikan gambaran tentang laju
pertumbuhan masyarakat di berbagai daerah dan dapat juga memberikan
gambaran mengenai perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan yang sudah
terjadi di berbagai daerah. Bank Dunia pada tahun 1995 mengklasifikasikan
Negara berdasarkan tingkatan GNP/GDP per kapita sebagai berikut:
a. Negara berpenghasilan rendah adalah kelompok negara-negara dengan GNP
per kapita kurang atau sama dengan US$ 695.
b. Negara berpenghasilan menengah adalah kelompok negara-negara dengan
GNP/GDP per kapita lebih dari US$ 695 namun kurang dari US$ 8.626.
c. Negara berpenghasilan tinggi adalah kelompok negara-negara dengan
GNP/GDP per kapita di atas US$ 8.626.
Kelemahan dari indikator ini, tidak memasukkan produksi yang tidak
melalui pasar seperti dalam perekonomian subsisten, jasa ibu rumah tangga,
transaksi barang bekas, kerusakan lingkungan dan masalah distribusi pendapatan.
2. Perubahan Struktur Ekonomi
Mengukur tingkat kemajuan struktur produksi (pertanian, manufaktur dan
jasa-jasa). Peranan sektor pertanian akan menurun untuk memberi kesempatan
bagi tampilnya sektor-sektor manufaktur dan jasa yang secara sengaja senantiasa
diupayakan agar terus berkembang. Oleh karena itu, strategi pembangunan
biasanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara besar-
besaran sehingga kadangkala mengorbankan kepentingan pembangunan sektor
pertanian dan daerah pedesaan pada umumnya.
3. Kesempatan Kerja
Rendahnya sifat kewirausahaan penduduk di negara-negara berkembang,
memaksa pemerintah di negara-negara tersebut untuk menyiapkan dan membuka
lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Dengan pencapaian tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan dan
berbagai peluang ekonomi lainnya.
8
4. Pengangguran
Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara berkembang
pada akhirnya menjadi bom waktu sekitar 15 sampai dengan 20 tahun kemudian
pada saat mereka masuk sebagai angkatan kerja. Dengan penciptaan lapangan
pekerjaan, baik oleh sektor swasta maupun oleh pemerintah diharapkan angka
pengangguran yang relative tinggi dinegara berkembang akan mengalami
penurunan.
Adapun beberapa variabel yang termasuk dalam indikator sosial adalah
sebagai berikut:
1. Indeks Mutu Hidup (IMH) merupakan indeks gabungan dari harapan hidup
pada usia 1 tahun, angka kematian dan tingkat melek huruf. Untuk masing-
masing indikator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1
hingga 100 dimana 1 merupakan kinerja terjelek sedangkan 100 adalah kinerja
terbaik.
2. Human Development Index (HDI) mencoba merangking semua negara dalam
skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1
(Pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk
pembangunan yaitu: a) Tingkat Harapan Hidup, b) Pengetahuan yang diukur
dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca
(diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga).
3. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah
disesuaikan yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing
negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.
Indikator kunci pembangunan sosial ekonomi lainnya versi United Nations
Research Institute on Social Development (UNRISD) yang dikeluarkan pada
tahun 1970 terdiri atas 7 indikator ekonomi dan 9 indikator sosial sebagai berikut:
1. Harapan Hidup
2. Persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih
3. Konsumsi protein hewani per kapita per hari
4. Kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah
5. Rasio pendidikan luar sekolah
6. Rata-rata jumlah orang per kamar
9
7. Sirkulasi surat kabar per 1000 penduduk
8. Persentase penduduk usia kerja dengan listrik, gas, air dan sebagainya
9. Produksi pertanian per pekerja pria di sektor pertanian
10. Persentase tenaga kerja pria dewasa di pertanian
11. Konsumsi listrik ( kw per kapita)
12. Konsumsi baja (kg per kapita)
13. konsumsi energy (ekuivalen kg batu bara per kapita)
14. Persentase sektor manufaktur dalam GDP
15. Perdagangan luar negeri per kapita
16. Persentase penerima gaji dan upah terhadap angkatan kerja
Beberapa indikator pembangunan sosial ekonomi yang selama ini
dipergunakan Indonesia, sebagai berikut:
1. Laju Peningkatan Pendapatan
2. Laju Penurunan Jumlah Kecamatan Miskin
3. Laju Penurunan ketimpangan penerimaan pendapatan
4. Laju urunan kesenjangan harapan hidup
5. Laju pengurangan angka kematian bayi
6. Laju pengurangan melek huruf
7. Laju penurunan pertumbuhan penduduk
2.2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Menurut Fahutan IPB (2003), Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
adalah memungut pohon berdiri yang telah memenuhi persyaratan teknis dan
ekonomis sebesar Annual Allowable Cut (AAC) yang disetujui pemerintah.
Pemegang IUPHHK / HPH mendapat hak pengusahaan atau pemanfaatan hutan
pada areal kawasan hutan produksi tertentu, sebagai berikut:
1. Mempunyai hak untuk menggunakan kawasan seluas areal HPH/IUPHHK
yang dimilikinya
2. Memanfaatkan hasil hutan kayu sebesar riap (AAC)
3. Membangun fasilitas untuk keperluan pemanfaatan dan pengangkutan
4. Menggunakan sarana untuk keperluan pemanfaatan dan pengangkutan
5. Menggunakan jaringan jalan umum (sungai dan darat)
10
6. Kegiatan pemanfaatan hutan (pemungutan kayu) di hutan alam produksi akan
menimbulkan dampak kerusakan hutan atau gangguan terhadapnya (struktur
dan komposisi hutan, biodiversity) dan lingkungan sosial-ekonomi
masyarakat lokal
HPH/IUPHHK mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Membayar stumpage value dari pohon yang ditebang
2. Memulihkan hutan dari kerusakan akibat kegiatan penebangan, antara lain:
a. Kerusakan tegakan (komposisi dan struktur tegakan)
b. Kerusakan tanah akibat penyaradan dan angkutan
c. Gangguan biodiversity, baik flora maupun fauna
d. Terganggunya atau hilangnya sumber-sumber pendapatan tradisional
masyarakat lokal
e. Penggunaan jaringan jalan umum, baik gangguan lalu lintas maupun
kerusakan kontruksi jalan
2.3. Pungutan Sektor Kehutanan
Menurut Fahutan IPB (2003), pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
pusat maupun daerah adalah berupa pajak dan bukan pajak. Pajak adalah
pungutan yang dikenakan kepada perorangan atau badan hukum berdasarkan
peraturan perpajakan yang berlaku untuk pembiayaan negara dan pembangunan.
Pungutan bukan pajak adalah segala pungutan berupa iuran, retribusi dan lain-lain
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi pendapatan negara
/ daerah otonom. Pungutan resmi (Pajak dan bukan pajak) dari pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah dapat diklasifikasikan atas pemungutannya, sebagai
berikut:
1. Pungutan atas harta kekayaan, seperti :
a. Pajak bumi dan bangunan atau sewa lahan (land rent)
b. IHPH/IUPHHK (apabila pungutan iuran itu atas dasar hak pengelolaan
/pemanfaatan hutan atau lahan hutan tersebut)
c. Pajak kendaraan dan peralatan
d. Pajak pemanfaatan air permukaan (pajak atas sumberdaya publik)
11
e. Dana jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutansebagai jaminan
atas nilai barang dan ekosistem hutan
f. Dana kompensasi masyarakat adat (dana ini akibat ketidakjelasan property
rights, jika jelas milik masyarakat bisa berupa land rent ataupun bentuk lain-
lainnya.
2. Pungutan atas layanan jasa, seperti :
a. Retribusi angkutan sungai dan retribusi jalan raya
b. Pajak reklame (atas penggunaan ruang publik)
c. Pajak penerangan jalan
3. Pungutan atas hasil produksi, seperti ;
a. Dana reboisasi (DR)
b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
c. Dana kontribusi pembangunan daerah
d. Sumbangan pihak ketiga
e. Dana pembinaan masyarakat desa
f. Dana investasi untuk penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan
serta penyuluhan kehutanan
g. Dana pembinaan SDM dan pengembangan IPTEK
4. Pungutan atas pendapatan mencakup pendapatan bruto dan bersih
a. Pajak penghasilan (PPh, tenaga kerja, badan dan impor)
b. Pajak pertambahan nilai
2.4 Peraturan Daerah
Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah ini berlaku
setelah diundangkan dalam lembaran daerah (UU No.32 tahun 2004). Daerah
otonom, selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
12
Indonesia. Kutai Barat sebagai kabupaten yang baru dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan sesuai dengan prinsip
penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu menata sistem kebijakan
pemerintahannya termasuk dibidang kehutanan secara demokratis yang
mengandung prinsip-prinsip transparansi, partisipatif dan bertanggung-jawab serta
memiliki sejumlah kewenangan dibidang kepengurusan hutan.
2.5 Anggaran dan Pendapatan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun
anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 menyatakan
bahwa penyelenggaaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menopang kegiatan
ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
sebagimana arah tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber
Pendapatan terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain
2. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat
2.5.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh suatu daerah
yang berasal dari sumber-sumber kekayaan di dalam wilayahnya sendiri yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Adapun sumber PAD adalah sebagai berikut :
13
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Usaha Milik Daerah
4. Lain-lain dari PAD yang sah meliputi pendapatan dari penjualan kendaraan
bermotor, pendapatan aset dari penjualan aset yang berlebih, pendapatan hasil
penjualan barang milik daerah, pendapatan dari jasa giro dan lain-lain.
Pajak daerah merupakan suatu bentuk iuran wajib yang dibebankan kepada
perorangan dan atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah (UU No.34 tahun 2000). Pajak daerah dapat berupa pajak
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak sarang burung walet
dan lain-lain.
Sedangan retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sebagai
pembayaran atas jasa untuk kepentingan pribadi. Jenis retribusi daerah yang dapat
dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah antara lain retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, tempat
penginapan/pesanggrahan villa dan lain-lain.
2.5.2 Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas :
1. Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi
hasil non pajak / Sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), yang dialokasikan berdasarkan persentase tetentu
dari pendapatan dalam negeri bersih yang ditetapakan dalam APBN.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan dari APBN kepada daerah
dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi, untuk :
a. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas
nasional
14
b. Mendanai Kegiatan khusus yang diusulkan daerah.
Dana perimbangan ini adalah kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan
desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.
dimana tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan
melengkapi. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam
UU No. 33 Tahun 2004. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,
proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan
penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan
kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan.
Dalam UU No. 33 Tahun 2004 diatur besarnya dana perimbangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari pungutan sektor kehutanan, sebagai
berikut:
1. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen)
untuk daerah dengan rincian sebagai berikut: 16,2% untuk daerah provinsi
yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi
64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum
Daerah kabupaten/kota, dan 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan,
10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan
kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi
penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut
65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah
kabupaten dan kota; dan 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai
insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya
mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29, dana bagi hasil dari
penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang
dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60%
untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.
15
3. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan
Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari
wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh
persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
Dimana Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah
dibagi dengan rincian: 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan 64%
(enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil. Dan Dana Bagi
Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian daerah dibagi dengan
rincian: 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; 32%
(tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan 32% (tiga
puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk
kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
4. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan
imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah digunakan
untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% (empat puluh
persen) untuk daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di
kabupaten/kota penghasil.
2.5.3 Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah
Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana
Darurat. Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UU. No. 33
Tahun 2004 merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada Daerah yang
bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah dituangkan
dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Hibah
digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.
2.6 Pendapatan Rumah Tangga
Murbayanto (1998) mengatakan pendapatan rumah tangga adalah
pendapatan yang diperoleh oleh seluruh anggota keluarga, baik suami, istri
maupun anak. Pendapatan keluarga adalah angka yang diperoleh dari sumber-
sumber lain yang diterima oleh petani bersama keluarganya disamping kegiatan
16
pokoknya, cara ini dipakai apabila petani tidak membedakan sumber-sumber
pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2.7 Trickle Down Effect
Menurut Hamzah (2010), Trickle Down Effect adalah sebuah teori dimana
menurut teori ini jika orang kaya menginvestasikan uangnya di sektor riil,
infrastruktur dan pasar modal maka akan ada kegiatan ekonomi yang bergulir dan
menghidupi orang kelas menengah dan lebih miskin. Dengan kata lain, modal
yang digulirkan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghidupi beragam
bisnis yang lebih kecil, persaingan bisnis akan berjalan dinamis sehingga tujuan
dari pemerataan ekonomi akan mudah tercapai.
2.8 Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)
Salah satu tujuan dari program PMDH adalah membuat masyarakat secara
sosial dapat hidup mandiri dalam artian masyarakat akan dapat berdiri di atas
kakinya sendiri tanpa banyak ditopang atau bergantung kepada belas kasihan
perusahaan HPH/HTI. Dalam Buku Pedoman Survey Sosial Ekonomi Kehutanan
Indonesia (2000) dinyatakan bahwa perhatian yang diberikan terhadap masyarakat
yang hidup di dalam dan sekitar hutan tidak hanya bantuan yang bersifat belas
kasihan, akan tetapi harus mampu menciptakan situasi yang kondusif agar mereka
dapat mengembangkan diri sendiri menuju kemandirian secara berkelanjutan yang
diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2.9 Corporate Sosial Responsibility
Menurut Rosihan (2007), CSR adalah sebuah bentuk tanggung jawab
perusahaan, tidak saja IUPHHK tetapi semua perusahaan terhadap pemberdayaan
masyarakat sekitar. Perusahaan dituntut tidak saja mengejar keuntungan tetapi
juga memberikan kesejahteraan kepada lingkungan. Seperti yang lain, perusahaan
adalah makhluk sosial yang hidup berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Oleh
karena itu, perusahaan dituntut untuk solide peduli dan berkolaborasi dengan
lingkungan. Pinsip CSR adalah menyeimbangkan unsur ekonomi dan sosial. Titik
imbang bisa tercapai bila ada saling pengertian antara kedua bela pihak
17
perusahaan diwakili oleh segenap direksi dan karyawan sedangkan lingkungan
diwakili oleh pimpinan formal dan informal serta tokoh-tokoh masyarakat
setempat.
2.10 Persepsi Masyarakat
Persepsi masyarakat pada hakikatnya adalah pandangan, interpretasi,
penilaian, harapan dan atau aspirasi seseorang terhadap objek. Persepsi dibentuk
melalui serangkaian proses (kognisi) yang diawali dengan menerima
rangsangan/stimulus dari objek oleh indera (mata, hidung, telinga, kulit dan
mulut) dan dipahami dengan interpretasi/penaksiran tentang objek yang
dimaksud. Jadi persepsi merupakan respon terhadap rangsangan yang datang dari
suatu objek. Respon ini berkaitan dengan penerimaan atau penolakan oleh
individu terhadap objek yang dimaksud. Persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor
intern yang ada dalam individu tersebut (bakat, minat, kemauan, perasaan, fantasi,
kebutuhan, motivasi, jenis kelamin, umur, kepribadian, kebiasaan serta sifat lain
yang khas). Persepsi juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan sosial
ekonomi seperti pendidikan, lingkungan, tempat tinggal, suku bangsa dan lainnya
(Harihanto 1988 dalam Insusanty 2003).
Menurut Calhoun dan Acocella (1990) dalam Insusanty (2003), persepsi
yang kita kenal memiliki 3 dimensi yang sama yang menandai konsep diri,
sebagai berikut:
1. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui (kita anggap tahu) tentang prediksi
lain-wujud lahiriah, perilaku, masa lalu, perasaan, motif, dan sebagainya.
2. Pengharapan adalah gagasan kita tentang orang itu menjadi apa dan melakukan
apa.
3. Evaluasi adalah kesimpulan tentang sesorang didasarkan pada bagaimana
seseorang (menurut pengetahuan kita tentang mereka) memenuhi pengharapan
kita tentang dia.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Kerangka Pemikiran
Sektor kehutanan adalah salah satu sektor yang dianggap penting dalam
upaya peningkatan pembangunan nasional. Sebagai upaya peningkatan peranan
sektor kehutanan maka Pemerintah memberikan ijin pengusahaan hutan-hutan
negara kepada perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang
memperoleh ijin pengusahaan hutan mempunyai wewenang dalam menebang
pohon dan melakukan kegiatan reboisasi dan pengolahan lahan hasil bekas
tebangan.
Perusahaan swasta yang mempunyai ijin pengusahaan hutan (IUPHHK-HA)
sangat berperan penting dalam upaya peningkatan pembangunan baik itu
pembangunan daerah maupun pembangunan wilayah. Peranan IUPHHK-HA
dalam peningkatan pembangunan ini sering disebut juga dengan kontribusi
IUPHHK-HA terhadap peningkatan pembangunan.
Pengkajian kontribusi IUPHHK-HA ini, diperoleh kontribusi langsung dan
kontribusi tidak langsung IUPHHK terhadap pembangunan daerah. Kontribusi
langsung yang dimaksud adalah kontribusi IUPHHK-HA terhadap Pendapatan
Kecamatan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan rumah tangga dan pendapatan
tenaga kerja. Pungutan yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber ini yang
langsung dibayarkan kepada Kecamatan Long Hubung berupa dana kompensasi
atau dengan kata lain dikenal dengan uang debu.
Kontribusi tidak langsung dari IUPHHK-HA adalah kontribusi yang tidak
terukur atau dirasakan pada saat itu juga akan tetapi dapat dirasakan pengaruhnya.
Kontribusi yang tidak langsung dari IUPHHK-HA yang akan dikaji adalah
peluang berusaha masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan
SDM serta frekuensi transportasi. Selain itu, pungutan yang dibayarkan IUPHHK
PT. Ratah Timber juga memberikan kontribusi secara tidak langsung terhadap
pendapatan Kecamatan Long Hubung. Artinya pungutan yang dibayarkan ini
masuk terlebih dahulu ke kas daerah Kabupaten Kutai Barat yang kemudian akan
terjadi bagi hasil antara pihak Kabupaten dan pihak Kecamatan. Pungutan yang
19
dimaksud adalah pajak bumi dan bangunan, IHPH/IUPHHK, pajak kendaraan dan
peralatan, dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, pajak penghasilan. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.
Gambar 1. Kerangka pemikiran kontribusi IUPHHK-HA.
Kontribusi
PT. Ratah Timber
Pembangunan Daerah
Pend
apat
an K
ecam
atan
Pend
apat
an T
enag
a K
erja
/ M
asya
raka
t
Peny
erap
an T
enag
a K
erja
Pelu
ang
Ber
usah
a M
asya
raka
t
Sara
na &
Pra
sara
na
Tran
spor
tasi
Langsung Tidak Langsung
Peni
ngka
tan
Kap
asita
s SD
M
Pend
apat
an k
ecam
atan
ya
ng ti
dak
dite
rima
lang
sung
20
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 1 bulan dari bulan April sampai Mei
2011. PT. Ratah Timber berada di dua Kecamatan, namun dalam penelitian ini
kecamatan yang diambil adalah Kecamatan Long Hubung yang merupakan pusat
kegiatan (base camp) IUPHHK PT. Ratah Timber.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan. Data primer
merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan
menggunakan kuisioner, sebagai berikut:
1. Staf PT. Ratah Timber : Besarnya pungutan yang dibayarkan oleh PT. Ratah
Timber terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat. Pungutan yang
dimaksud adalah pungutan atas harta kekayaan, pungutan atas layanan jasa
dan pungutan atas hasil produksi.
2. Buruh atau tenaga kerja di PT. Ratah Timber : jumlah pendapatan, jumlah
pengeluaran, pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan, dan pandangan
terhadap keberadaan IHPHHK-HA PT. Ratah Timber.
3. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar PT. Ratah Timber : struktur
pendapatan, jumlah pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha serta
pandangan terhadap IUPHHK-HA PT. Ratah Timber.
4. Pejabat dan Staf Dinas Kecamatan Long Hubung : potensi kampong, jumlah
penduduk dan pandangan terhadap keberadaan IUPHHK-HA PT. Ratah
Timber.
Data sekunder yang digunakan untuk memperkuat data primer yang diperoleh
dari lembaga-lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung
dengan sektor kehutananan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini,
sebagai berikut:
1. Statistik Daerah Kecamatan Long hubung
2. Kondisi Geografis Kecamatan Long Hubung
3. Struktur dan Komposisi Pendapatan Daerah Kecamatan Long Hubung
4. Potensi Hutan PT. Ratah Timber
21
5. Produksi kayu per tahun PT. Ratah Timber
6. Pungutan yang dibayarkan oleh PT. Ratah Timber terhadap Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Barat. Pungutan yang dimaksud adalah pungutan
atas harta kekayaan, pungutan atas layanan jasa dan pungutan atas hasil
produksi.
7. Laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat
(tahun anggaran 2007-2009).
3.4 Pemilihan Responden
Responden untuk tokoh masyarakat adalah responden yang bertempat
tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan PT. Ratah Timber. PT. Ratah Timber
memiliki 7 desa binaan yang terdapat di Kecamatan Long Hubung, namun dalam
penelitian ini desa sampel yang diambil adalah Desa Mamahak Teboq yang
merupakan pusat kegiatan (base camp) PT. Ratah Timber dan Desa Lutan yang
masih berada di dalam areal dan mudah untuk dijangkau. Responden dipilih
dengan metode Purposive Sampling yaitu pemilihan yang disengaja dengan tujuan
tertentu, dengan kriteria kedua desa tersebut merupakan desa binaan PT. Ratah
Timber. Jumlah Responden yang diambil sebanyak 65 orang dengan rincian,
sebagai berikut :
1. Lima belas responden masyarakat Desa Mamahak Teboq
2. Lima belas responden masayarakat Desa Lutan
3. Dua puluh lima responden karyawan Base Camp PT. Ratah Timber
4. Lima orang responden Staf PT. Ratah Timber
5. Lima orang Pejabat dan Staf Kecamatan Long Hubung
3.5 Metode Pengumpulan Data
Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini. meliputi :
1. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah langkah awal untuk mengetahui kondisi lokasi
penelitian dan membantu dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan.
22
2. Teknik Wawancara
Data dikumpulkan melalui tanya jawab yang dilakukan langsung terhadap
nara sumber dari Staf dan tenaga kerja serta masyarakat yang tinggal di
sekitar PT. Ratah Timber dan Staf Dinas Kecamatan Long Hubung.
3. Pengumpulan Data-Data sekunder
Pengumpulan data-data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik,
Dinas Pendapatan Daerah Kutai Barat dan IUPHHK PT. Ratah Timber.
3.6 Pengolahan dan Analisis Data
1. Menghitung pungutan (pajak dan non pajak) yang dibayarkan PT. Ratah
Timber terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat kemudian
membandingkan kontribusi PT. Ratah Timber terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat. Dilakukan dengan menggunakan rumus:
DP = PADh + DPh
Keterangan : DP : Total Pungutan yang dibayarkan IUPHHK –HA PT.
Ratah Timber ke Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat PADh : Pungutan yang dibayarkan IUPHHK-HA PT.Ratah
Timber terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat
DPh : Pungutan yang dibayarkan IUPHHK-HA PT.Ratah Timber terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Kutai Barat
%DP = %100xPDDP
Keterangan : %DP : Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber terhadap
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat DP : Total Pungutan yang dibayarkan IUPHHK-HA PT.
RatahTimber ke Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat PD : Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat
23
2. Pengolahan data pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dilakukan
dengan analisa data kuantitatif dengan menggunakan perhitungan statistik
sederhana yang kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel hasil
yang akan dianalisis secara deskriptif.
a. Pendapatan Total keluarga adalah pendapatan yang diterima keluarga dari
berbagai sumber. Persamaan yang digunakan untuk menghitung pendapatan
selama 1 tahun baik dari upah sebagai buruh maupun usaha lannya. Untuk
itu digunakan persamaan :
µt = µ1+µ2+µn
Dimana :
µt : Total Pendapatan keluarga dari berbagai Sumber µ1 : Pendapatan Yang diperoleh dari Upah Buruh µ2 : Pendapatn Yang diperoleh dari Berdagang µn : Pendapatan Yang diperoleh dari sumber lain
c. Pendapatan Perkapita
µk=µt/Ja
Dimana :
µk : Pendapatan perkapita dari keluarga per tahun µt : Total Pendapatan Keluarga Per tahun
Ja : Jumlah Anggota Keluarga Per tahun
3. Analisis kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber terhadap penyerapan tenaga
kerja, peluang berusaha masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana,
frekuensi transportasi dan peningkatan SDM dilakukan melalui analisis
terhadap persepsi responden dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel hasil.
Tabel hasil ini merupakan informasi umum data hasil observasi dan tabel-
tabel hasil di ulas secara deskriptif untuk dapat menyajikan gambaran
kontribusi perusahaan dan pembuatan kesimpulan dan rekomendasi.
BAB IV
KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Sejarah dan Perkembangan IUPHHK PT. Ratah Timber
Perusahaan PT. Ratah Timber semula bernama PT. Ratah Timber Company
dengan status penanaman modal asing (PMA) dan telah diumumkan dalam berita
negara tertanggal 19 Maret 1971. Selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan
Tetap dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/V/1982 tanggal
6 Januari 1982. Perusahaan yang semula berupa Penanaman Modal Asing (PMA)
kemudian berubah menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tunduk
terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1970. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1998,
tanggal 4 Februari 1998 perusahaan mengalami perubahan nama menjadi PT.
Ratah Timber.
PT. Ratah Timber pertama kali memperoleh pengusahaan hutan pada
tanggal 7 November 1970 dengan luas areal 125.000 Ha terletak di Provinsi
Kalimantan Timur. SK HPH tersebut berlaku untuk jangka waktu dua puluh tahun
dan berakhir pada tahun 1990. Setelah beberapa kali memperoleh ijin
perpanjangan sementara, akhirnya PT. Ratah Timber memperoleh SK
pembaharuan hak secara definitive berdasarkan keputusan menteri Kehutanan
Nomor: 95/KPTS- II/2000 pada tanggal 22 Desember 2000 dengan luas areal ±
97.690 Ha yang berlaku selama dua puluh tahun terhitung sejak tanggal 7
November 1990 dan berakhir tanggal 7 November 2010.
Selanjutnya untuk mendapat SK perpanjangan IUPHHK yang kedua, maka
PT. Ratah Timber mengajukan permohonan perpanjangan IUPHHK dua tahun
sebelum berakhirnya izin yaitu pada tanggal 28 Oktober 2010. Selanjutnya setelah
memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam
perpanjangan IUPHHK maka PT. Ratah Timber memperoleh izin perpanjangan
SK definitif melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK/359/Menhut -II/2008
tanggal 18 Juni 2008 dengan luas areal 93.425 Ha terhitung mulai tanggal 8
November 2010 dan akan berakhir pada tanggal 07 November 2055.
25
4.2 Kondisi Biofisik
4.2.1 Letak dan Luas IUPHHK
Secara geografis areal kerja IUPHHK-HA PT. Ratah Timber terletak pada
114o55’ – 115o30’ Bujur Timur dan 0o2’LS – 0o15’LU. Berdasarkan letak
administrasi pemerintahan, areal tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Long
Hubung dan Kecamatan Laham, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan
Timur. Berdasarkan wilayah pemangkuan hutan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber
termasuk dalam wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mamahak
Besar, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur. Adapun batas-batas areal kerja IUPHHK-HA PT.Ratah
Timber disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 Batas-batas wilayah pengusahaan hutan IUPHHK PT. Ratah Timber
No Lokasi Berbatasan dengan 1 Utara Areal Penggunaan Lain (APL) dan IUPHHK-HA PT Seroja
Universum Narwastu 2 Timur APL dan IUPHHK PT. Kedap Sayaaq 3 Selatan Hutan Negara (Non IUPHHK) dan Hutan Lindung Batu Buring
Ayok 4 Barat Hutan Negara (Non IUPHHK) dan IUPHHK Agro City Kaltim
Sumber : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu IUPHKK-HA PT. Ratah Timber Periode 2011-2020
Luas hutan yang dikelola oleh IUPHHK-HA PT. Ratah Timber berdasarkan
SK.359/Menhut-II/2009 pada tanggal 18 Juni 2009 adalah seluas ± 93.425 Ha
dimana luas hutan produksi tetap (HP) mencapai 73.420 Ha dan luas hutan
produksi terbatas (HPT) 20.005 Ha. Rincian luas areal IUPHHK PT. Ratah
Timber berdasarkan fungsi hutan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Luas areal IUPHHK PT. Ratah Timber berdasarkan fungsi hutan
Areal IUPHHK-HA PT.Ratah Timber Luas (Ha) % Hutan Produksi 73.420 78,587 Hutan Produksi Terbatas 20.005 21,413 Total Luas 93.425 100 Sumber : RKUPHHK PT. Ratah Timber periode 2011-2020
26
4.2.2 Jenis Tanah dan Geologi
Berdasarkan peta tanah tinjau Kalimantan skala 1:250.000 Tahun 1976,
areal kerja IUPHHK-HA PT. Ratah Timber memiliki tiga jenis tanah yaitu
podsolik merah kuning, latosol dan aluvial. Tanah podsolik merah kuning
terbentuk di atas wilayah berlereng datar, landai dan agak curam. Tanah latosol
terbentuk di atas formasi Batu Ayau sedangkan tanah aluvial terbentuk dari
endapan aluvial yang terdapat pada kelerengan datar yaitu terdapat di sekitar tepi
Sungai Mahakam.
Tanah podsolik merah kuning terbentuk di areal IUPHHK-HA PT. Ratah
Timber yang sebagian besar adalah formasi Ujoh Bilang yaitu mencakup areal
seluas 76.418 Ha atau 81,8%. Formasi geologi lainnya adalah formasi Batu Pasir
Lenmuring, formasi Batu Ayau dan endapan Aluvial.
4.2.3 Topografi
Hasil analisis kelas lereng berdasarkan peta garis bentuk dari potret udara
skala 1:25.000 menunjukkan bahwa sebagian besar areal kerja (±71,9%) tergolong
datar hingga landai. Di samping itu juga terdapat areal dengan kelerengan > 40%
(sangat curam) seluas 496 Ha. Kondisi topografi areal kerja selengkapnya
disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3 Kondisi topografi areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber
Klasifikasi Kelas Lereng Blok I (ha) Blok II (ha) Jumlah HP HPT HP ha %
A : 0 – 8 % Datar 37.348 4.553 2.125 44.026 47,1 B : 9 – 15 % Landai 16.992 4.685 1.498 23.175 24,8 C : 16 – 25 % Agak curam 8.446 4.303 2.186 14.935 16,0 D : 26 – 40 % Curam 2.785 3.347 885 7.017 7,5 E : > 40 % Sangat curam - 380 116 496 0,5 Tidak ada data 1.039 2.737 - 3.776 4,0 Jumlah 73.420 20.005 6.810 93.425 100,0
Sumber : Pengukuran Digitasi Peta Kelas Lereng IUPHHK-HA PT.Ratah Timber yang didasarkan pada peta garis bentuk skala 1:25.000 tahun 2009
27
4.2.4 Iklim. Suhu dan Hidrologi
1. Curah hujan
Menurut sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson, iklim di areal IUPHHK-
HA PT. Ratah Timber termasuk iklim sangat basah atau tipe A.
2. Suhu dan kelembapan udara
Kecepatan angin tertinggi tercatat sebesar 17 – 22 knot dengan frekuensi
rata-rata 23 kali setahun, bertiup dari arah Timur Laut dan umumnya berlangsung
antara bulan Januari – Maret. Selain bulan-bulan tersebut, angin bertiup dengan
kecepatan antara 4 – 6 knot dari arah Utara ke Timur Laut atau Barat Laut. Bentuk
presipitasi yang terjadi sepanjang dua puluh tahun terakhir berupa embun dan
hujan air. Selama musim penghujan embun turun disertai kabut yang cukup pekat
kira-kira sampai jam 8 pagi.
3. Hidrologi
Areal kerja IUPHHK-HA PT. Ratah Timber berada di dalam satu Daerah
Aliran Sungai (DAS) dengan beberapa Sub DAS yaitu: Sub DAS Mahakam Ulu,
Sub DAS Ratah, Sub DAS Hubung, Sub DAS Long Gelawang, Sub DAS
Benturak, Sub DAS Nyerubungan, Sub DAS Pari dan Sub DAS Jerumai.
Berdasarkan studi SEMDAL diperoleh data bahwa kondisi debit sesaat tertinggi
dari beberapa titik sungai-sungai di areal kerja IUPHHK-HA PT. Ratah Timber
adalah Sungai Ratah Hilir sebesar 30.784 m3/detik dengan sedimen 319,17
ton/Ha. Sedangkan debit terendah terdapat pada Sungai Benturak yaitu 7.184
m3/detik dengan sedimen 0,89 ton/Ha.
4.2.5 Kondisi hutan
Berdasarkan hasil interpretasi citra Landsat 7 ETM+ Band 542 Path/Row
117/60 liputan 11 Februari 2010 yang di-mozaick dengan Path/Row 118/60
liputan tanggal 2 Februari 2009. Kondisi penutupan lahan areal IUPHHK PT.
Ratah Timber sebagian besar berupa hutan bekas tebangan yakni meliputi 75.123
Ha (80,4%) dan sisanya berupa hutan primer seluas 7.149 Ha (7,6%), non hutan
9.144 Ha (9,8%) dan areal tertutup awan 2.009 Ha (2,2%) sebagaimana disajikan
pada Tabel 4.
28
Tabel 4 Kondisi penutupan lahan di areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber
No Penutupan lahan Fungsi dan peruntukan hutan (ha) HPT HP BZHL Jumlah %
1 Hutan primer 2.487 4.330 332 7.149 7,6 2 Hutan bekas tebangan 14.422 58.269 2.432 75.123 80,4 3 Non-hutan 477 8.464 233 9.144 9,8 4 Tertutup awan 0 2.009 0 2.009 2,2
Jumlah 17.356 73.072 2.997 93.425 100,0 Sumber : Peta penafsiran citra Landsat Path/Row 117/60 liputan 11 Februari 2010 yang di-
mozaick dengan Path/Row 118/60 liputan tanggal 2 Februari 2009 4.2.6 Sediaan Tegakan di IUPHHK-PT.Ratah Timber
Informasi sediaan tegakan di areal IUPHHK-HA PT. Ratah Timber ini
diperoleh dari hasil kegiatan Iventarisasi Hutan Menyeluruh berkala (IHMB) yang
dilakukan pada bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009. Pada
Hutan produksi tetap (HP) diameter pohon yang boleh ditebang adalah pohon
kelompok meranti, pohon kayu indah dan rimba campuran dengan diameter 40 cm
UP sedangkan pada hutan produksi terbatas (HPT) diameter pohon yang boleh
ditebang adalah pohon yang mempunyai diameter lebih dari 50 cm. Rincian
sediaan tegakan kelompok jenis pohon yang dapat diperdagangkan dapat dilihat
pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5 Sediaan kelompok jenis pohon yang boleh diperdagangkan
Kelompok Jenis
40 UP 50 UP 60 UP
N V N V N V Kayu Indah 39.183 113.159.30 14.551 65.255 5.735 36.878.70 Kelompok Meranti 882.939 3.159.980.6 459.751 2.323.215.00 255.136 1.690.158.80 Rimba Campuran 380.435 1.036.469.60 139.437 556.900.30 49.328 283.867.80
Total 1.302.557 4.309.609.5 613.739 2.945.370 310.199 2.010.905.3 Sumber : Laporan Kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT. Ratah Timber,
2009
Potensi sediaan tegakan ini akan memberikan informasi kepada pengelola
IUPHHK-HA PT. Ratah Timber untuk menentukan jatah tebangan Produksi per
tahunnya.
Volume sediaan tegakan yang digunakan dalam perhitungan jatah produksi
tahunan adalah volume sediaan tegakan berdasarkan hasil Invetarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB) sesuai dengan Permenhut No.: P.11/Menhut-II/2009
29
dimana 50 cm up untuk hutan produksi terbatas dan 40 cm untuk hutan produksi
tetap. Target dan realisasi penebangan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber semenjak
perusahaan berganti nama sampai dengan penebangan Tahun 2010 dapat dilihat
pada Tabel 6 dibawah ini.
Tabel 6 Target dan realisasi penebangan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber tahun 1998-2010
No Tahun
Penebangan RKT
Target Tebangan Realisasi Tebangan
Luas (Ha) Produksi (m3) Luas (Ha) Produksi (m3) 1 1998/1999 1.995 53.512 1.515 35.544,53 2 1999/2000 1.640 40.191 1.318 37.276,03 3 2000 1.263 40.423 482 17.108,18 4 2001 1.865 58.840 1.865 58.840,00 5 2002 2.115 54.680 2.115 54.680,00 6 2003 1.987 35.677 1.987 35.677,00 7 2004 874 31.000 874 30.998,00 8 2005 1.444 28.000 1.444 27.896,86 9 2006 1.449 40.000 1.449 17.237,55
10 2007 1.345 36.000 801 20.049,09 11 2008 1.573 45.000 1.573 40.606,00 12 2009 1.667 49.555 1.667 44.352,63 13 2010 1.963 41.419 1.963 39.065,86
Sumber : Rencana Kerja Tahuanan (RKT) 2011 PT. Ratah Timber
4.3 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Sekitar IUPHHK PT. Ratah Timber
] Menurut administrasi pemerintahan, areal kerja IUPHHK-HA PT. Ratah
Timber berada di Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Laham, Kabupaten
Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kecamatan Long Hubung terdiri dari 10
desa dimana 7 diantaranya berada di dalam areal kerja IUPHHK PT. Ratah
Timber. Kecamatan Laham terdiri 5 desa dan 4 diantaranya berada di areal kerja
IUPHHK PT. Ratah Timber. Desa-desa yang terdapat di areal kerja IUPHHK-HA
PT. Ratah Timber disajikan pada Tabel 7.
30
Tabel 7 Daftar desa yang berada di dalam dan di luar areal IUPHHK PT. Ratah Timber
Desa Lokasi Di dalam lokasi Di Luar Lokasi
Kecamatan Long Hubung 1. Desa Mamahak Teboq v 2. Desa Sirau v 3. Desa Lutan v 4. Desa Datah Bilang Ilir v 5. Desa Datah Bilang Ulu v
v v
6. Desa Datah Bilang Baru 7. Desa Long Hubung 8. Mata Libaq v 9. Wana Pariq v 10. Tri Pariq makmur v
Kecamatan Laham 1. Desa Long Gelawang v 2. Desa Muara Ratah v 3. Desa Danum Paroy v 4. Desa Laham v 5. Desa Desa Nyerubungan v
Sumber : RKUPHHK PT. Ratah Timber Periode 2011-2020
Desa Mamahak Teboq adalah desa terdekat dengan kegiatan (base camp)
IUPHHK-HA PT. Ratah Timber. Di wilayah Kecamatan Long Hubung, suku
bangsa Dayak Bahau merupakan etnik terbesar, yang mendiami seluruh desa di
kecamatan tersebut selain Desa Datah Bilang Ilir, Datah Bilang Ulu, dan Datah
Bilang Tengah. Etnis terbesar yang mendiami ketiga desa tersebut adalah Suku
Dayak Kenyah yang berasal dari Long Apun dan Long Boh di daerah hulu Sungai
Mahakam. Sedangkan di Kecamatan Laham, etnis terbesar yang mendiami desa-
desa di wilayah tersebut terdiri dari suku Dayak Bahau (di desa Long Gelawang),
Dayak Punan (desa Muara Ratah dan Laham) serta suku Bakumpai (di desa
Danum Paroy dan Nyerubungan).
Suku dayak Bahau dapat dikelompokkan dalam tiga suku, yaitu Suku Bahau
Latsa, Suku Bahau Lat Busang dan Suku Bahau Modang. Kelompok Suku Dayak
Bahau yang tinggal di desa-desa sekitar areal IUPHHK-HA PT. Ratah Timber
adalah Bahau Latsa. Kelompok suku ini tinggal di desa-desa sepanjang Sungai
Mahakam di Kecamatan Long Hubung kecuali untuk Desa Datah Bilang Ilir dan
Datah Bilang Baru.
Suku pendatang di 11 desa yang terdapat di dalam dan di sekitar areal kerja
IUPHHK-HA PT. Ratah Timber terdiri dari Suku Banjar (Kalimantan Selatan),
31
Suku Jawa dan Sunda (Pulau Jawa), suku Madura, Suku Makasar/Bugis
(Sulawesi) dan Cina. Para pendatang pada umumnya tinggal di daerah-daerah
pusat perdagangan atau bekerja di IUPHHK-HA PT. Ratah Timber maupun
perusahaan sejenis di sekitar wilayah tersebut. Luas wilayah, jumlah penduduk
dan kepadatan penduduk desa yang berada di areal kerja IUPHHK PT. Ratah
Timber dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8 Jumlah kepadatan penduduk di sekitar areal IUPHHK PT. Ratah Timber
No Desa Luas (Km2)
Penduduk (jiwa)
Keluarga (KK)
Kepadatan (jiwa/Km2) (jiwa/KK)
I KEC. LONG HUBUNG 1 Mamahak Teboq 199,01 1.480 385 74,37 3,48 2 Sirau 137,32 751 186 5,47 4,04 3 Lutan 137,32 751 186 5,47 4,04 4 Datah Bilang Ilir 36,62 1.428 380 39,00 3,76 5 Datah Bilang Ulu 73,24 2.137 485 29,18 4,41 6 Datah Bilang Baru 7 Long Hubung 27,46 1.353 303 49,27 4,47 II KEC. LAHAM 1 Muara Ratah 366,18 689 166 1,88 4,15 2 Long Gelawang 137,32 514 128 3,74 4,02 3 Danum Paroy 45,77 172 46 3,76 3,74 4 Nyerubungan Jumlah 1.022,92 8.524 2.079 8,33 4,10
Sumber : 1. Kecamatan Long Hubung Dalam Angka Tahun 2009. Kecamatan Laham dalam Angka Tahun 2009
2. Hasil survei tim RKUPHHK PT. RATAH TIMBER 2010
Tabel 8 menunjukkan jumlah penduduk di sebelas desa yang terdapat di
areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber adalah 8.524 jiwa dengan luas wilayah
1.022,92 km2 serta kepadatan penduduknya sebesar 8,33 jiwa/km2. Data
komposisi penduduk menurut jenis kelamin di desa-desa sekitar areal kerja
IUPHHK PT. Ratah Timber disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9 Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di desa sekitar areal IUPHHK PT. Ratah Timber
Desa Laki-Laki Perempuan Sex Ratio Mamahak Teboq 773 658 117,48 Lutan 470 383 122,72 Datah Bilang Ilir 1.023 847 120,78 Datah Bilang Ulu 1.063 884 120,25 Long Hubung 598 608 98,36 Muara Ratah 287 227 126,43 Long Gelawang 372 317 117,35 Danum Paroy 95 77 123,3 Jumlah 4681 4001 946,75
Sumber : Potensi Kampung Kutai Barat, 2008
32
Sebagaimana karakteristik sosial ekonomi masyarakat pedalaman di pulau
Kalimantan pada umumnya, masyarakat di sekitar areal IUPHHK-HA PT. Ratah
Timber sebagian besar (sekitar 90%) menggantungkan sumber kehidupan dari
alam di sekitarnya yang berupa sungai dan hutan. Pola berladang berpindah, usaha
mencari ikan serta mencari rotan merupakan bentuk ketergantungan masyarakat
terhadap alam sekitarnya. Masuknya beberapa perusahaan industri kayu
(IUPHHK) serta tenaga kerja pendatang mempengaruhi pola berpikir dan pola
hidup masyarakat Dayak lokal dan mengakibatkan cukup banyak anggota
masyarakat yang menerjuni sektor mata pencaharian non pertanian seperti
berdagang, penyedia jasa angkutan atau bekerja di IUPHHK.
Kehidupan masyarakat ditandai dengan pola pemukiman yang
mengelompok atau pola desa (rural resetlement type) dan terpusat dalam
kampung-kampung hunian yang berada di sekitar Sungai Mahakam atau Sungai
Ratah. Komunikasi antara daerah dilakukan antar air. Rumah-rumah masyarakat
desa tersebut umumnya didirikan di tepi jalan yang sejajar dengan sungai,
didirikan di atas tonggak setinggi 2 – 2,5 meter. Rumah-rumah mereka beratap
sirap sebagian kecil beratap seng. Dinding rumah umumnya terbuat dari kayu
meranti (shorea spp) dan keruing (Dipterocarpus spp).
Suku Dayak membuat rumah dengan cara mengambil kayu dari hutan atau
kadang-kadang mendapat bantuan bahan baku dari perusahaan IUPHHK-HA PT.
Ratah Timber. Salah satu hak sosial masyarakat yang hingga sekarang masih
dijunjung tinggi dan dilestarikan keberadaannya secara non-formal adalah hak
ulayat. Tata cara penggunaan tanah ulayat yang menyangkut luas, batas dan
sebagainya masih diatur oleh hukum adat.
Berdasarkan matapencahariannya, masyarakat desa di dalam dan di sekitar
IUPHHK sebagian besar hidup dengan matapencaharian sebagian petani,
berdagang dan berusaha di bidang pertambangan emas tradisional. Berdasarkan
data yang terdapat dalam Kecamatan Long Hubung Dalam Angka dan Kecamatan
Laham Dalam Angka Tahun 2009 persentase keluarga di delapan desa di sekitar
areal IUPHHK-HA PT. Ratah Timber yang bermata pencaharian di bidang
pertanian mencapai 90%.
33
Usaha tani yang dilakukan penduduk setempat umumnya berupa berladang
berpindah yang merupakan kegiatan bertani secara turun temurun dari
pengalaman tani orang tua mereka terdahulu. Perladangan penduduk banyak
ditemukan berada di sisi kanan atau kiri sungai di sekitar daerah pemukiman
dengan komoditas yang ditanam seperti padi, jagung, ketela/singkong, sayuran
dan tanaman perkebunan (kakao, karet) serta tanaman buah. Persentase keluarga
di desa areal IUPHHK PT. Ratah Timber yang mata pencahariannya bertani dapat
dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10 Jumlah keluarga pertanian di desa sekitar dan di dalam areal IUPHHK PT. Ratah Timber
No Desa Etnis terbesar Jumlah keluarga pertanian (%)
1 Mamahak Teboq Dayak Bahau 92 2 Lutan Dayak Bahau 94 3 Datah Bilang Ilir Dayak Kenyah 75 4 Datah Bilang Ulu Dayak Kenyah 91 5 Long Hubung Dayak Bahau 75 6 Muara Ratah Dayak Punan 90 7 Long Gelawang Dayak Bahau 90 8 Danum Paroy Bakumpai 70
Sumber: Kecamatan Long Hubung Dalam Angka Tahun 2009. Kecamatan Laham Dalam Angka Tahun 2009
Pemilikan tanah ulayat sering kali menimbulkan konflik. Tanah garapan,
ladang dan pemukiman mereka pandang sebagai tanah ulayat, namun secara
administrasi berada dalam areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber. Selain itu,
penduduk juga mempunyai kebun seperti rotan dan buah-buahan. Pemilikan
kebun lebih jelas dibanding pemilikan atas ladang karena sistem perladangan
sering tidak menetap. IUPHHK PT. Ratah Timber tetap mengakui hak-hak
perladangan mereka dan juga mengakui hak-hak masyarakat untuk memungut
hasil hutan seperti rotan, getah jelutung, durian dan berburu berbagai jenis
binatang yang tidak dilindungi seperti babi.
Meskipun data secara pasti tentang jumlah perambahan hutan tidak
tercatat, tetapi kegiatan ini sangat dirasakan akibatnya oleh perusahaan, yaitu
berupa berkurangnya areal yang dapat diproduksi terutama pada lokasi yang
berdekatan dengan Sungai Ratah dan anak sungainya. Untuk mengendalikan
perambahan hutan yang dilakukan masyarakat PT. Ratah Timber telah
merencanakan untuk melakukan pemetaan partisipatif yang didahului dengan
34
kegiatan pengkajian Desa Secara Partisipatif atau Participatory Rural Appraisal
(PRA). [
4.4 Keberadaan Sarana dan Prasarana di Desa Areal Kerja IUPHHK PT. Ratah Timber
1. Sarana Pendidikan
Fasilitas pendidikan masyarakat di delapan desa di sekitar IUPHHK-HA
PT. Ratah Timber relatif masih terbatas. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD).
terdapat di semua desa sedangkan untuk tingkat TK, SMP dan SMA. belum di
semua desa terdapat sarana tersebut. Untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMP
dan SMA anak didik harus bersekolah ke desa terdekat atau ke ibukota
kecamatan, ibukota kabupaten ataupun ibukota provinsi Kalimantan Timur
(Samarinda). Jumlah sarana pendidikan di desa areal kerja IUPHHK PT. Ratah
Timber dapat dilihat pada Tabel 11 dan 12.
Tabel 11 Jumlah sarana pendidikan di sekitar areal IUPHHK PT. Ratah Timber
No Desa Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar Jumlah (unit)
Jika Tidak Ada TK, Jarak ke TK
Terdekat (Km)
Jumlah (unit)
Jika Tidak Ada SD, Jarak ke SDTerdekat
(Km) 1 Mamahak Teboq 1 - 1 - 2 Lutan - 9,00 1 - 3 Datah Bilang Ilir - 9,50 1 - 4 Datah Bilang Ulu - 8,00 1 - 5 Long Hubung 1 - 1 - 6 Muara Ratah - 10,00 1 - 7 Long Gelawang - 17,00 1 - 8 Danum Paroy - 7,00 1 - Jumlah 2 8
Sumber: Statistik Potensi Kampung Kutai Barat, 2008
Tabel 12 Jumlah sarana pendidikan di sekitar areal PT. Ratah Timber No Desa Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA)
Jumlah (unit)
Jika Tidak Ada SMP, Jarak ke SMP Terdekat
(Km)
Jumlah (unit)
Jika Tidak Ada SMA, Jarak ke SMA
Terdekat (Km) 1 Mamahak Teboq 1 - - 20,00 2 Lutan - 7,00 - 7,00 3 Datah Bilang Ilir 1 9,50 - 2,50 4 Datah Bilang Ulu 1 8,00 2 - 5 Long Hubung 1 - 1 - 6 Muara Ratah - 10,00 - 10,00 7 Long Gelawang - 17,00 - 17,00 8 Danum Paroy - 7,00 - 7,00 Jumlah 4 4
Sumber: Statistik Potensi Kampung Kutai Barat, 2008
35
Berdasarkan Tabel 11 dan 12 dapat dilihat bahwa kurangnya sarana
pendidikan di desa sekitar areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber dimana Taman
Kanak-Kanak (TK) yang ada merupakan TK swasta. Delapan SD merupakan
sekolah negeri dan SMP yang ada 3 diantaranya merupakan sekolah negeri dan 1
lagi merupakan sekolah swasta dan untuk SMA, dua diantaranya merupakan
sekolah swasta.
Lembaga pendidikan keterampilan yang ada di desa sekitar areal IUPHHK
adalah tata busana (menjahit) yang berada di Desa Datah Bilang Ilir, ketrampilan
mengenai kecantikan di Desa Long Hubung, montir mobil ada di Desa Datah
Bilang Ulu dan Desa Datah Bilang Ilir dan teknisi elektonik ada di Desa Datah
Bilang Ilir.
2. Sarana Kesehatan
Tingkat kesehatan masyarakat sangat ditunjang dengan tersedianya
fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Fasilitas kesehatan di tingkat Kecamatan
Long Hubung dan Kecamatan Laham pada saat ini relatif sudah cukup memadai
yaitu berupa sarana pelayanan masyarakat untuk berobat (Puskesmas) yang berada
di pusat pemerintahan Kecamatan yaitu desa Long Hubung dan desa Laham,
selanjutnya tempat pelayanan pemeriksaan kesehatan di tingkat desa dengan
kunjungan rutin setiap bulannya yang dikenal dengan istilah Posyandu (Pusat
Pelayanan Terpadu) dan hampir terdapat di setiap desa di wilayah pemerintahan
Kecamatan Long Hubung maupun Kecamatan Laham. Sedangkan puskesmas
pembantu hanya ada di Desa Mamahak Teboq, Desa Lutan, Desa Datah Bilang,
Desa Danum Paroy, Desa Long Gelawang. Ketersediaan tenaga medis di
puskesmas Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Laham jumlahnya masih
relatif terbatas yaitu terdiri dari seorang dokter, 15 orang perawat dan 2 orang
bidan dan seorang petugas gizi. Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk di
kedua Kecamatan tersebut adalah 1:559. Fasilitas kesehatan dan tenaga kerja
medis dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini.
36
Tabel 13 Fasilitas kesehatan dan tenaga kerja medis di Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Laham
No Uraian Kecamatan
Long Hubung Laham 1 Puskesmas 1 unit 1 unit 2 Puskesmas pembantu 4 unit 2 unit 3 Balai pengobatan 2 unit - 4 Praktek dokter 1 unit - 5 Posyandu 8 unit 4 unit 6 Dokter 1 orang - 7 Mantri kesehatan/perawat 13 orang 2 orang 8 Bidan 2 orang - 9 Petugas gizi 1orang -
Sumber: Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka Tahun 2009
3. Sarana Perhubungan dan Transportasi
Sungai Mahakam adalah sungai terbesar dan terpanjang yang melewati
daerah Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Laham serta dapat dilalui oleh
kapal motor, namun dalam kondisi surut hanya dapat dilalui oleh kapal motor
kecil. Sarana transportasi antar desa atau antar kecamatan dilalui dengan
transportasi sungai. Dimana transportasi sungai lebih banyak digunakan oleh
penduduk daripada transportasi melalui darat hal ini disebabkan karena jalan darat
belum cukup memadai atau belum sepenuhnya mengalami pengerasan masih
berupa pembukaan badan jalan sehingga pada saat musim hujan jalan darat susah
untuk dilewati. Sarana perhubungan dan transportasi dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14 Sarana perhubungan dan transportasi desa sekitar areal PT. Ratah Timber
Nama Desa
Sarana dan Prasarana Transportasi Jarak dan Angkutan yang Digunakan ke Kecamatan
Lalu Lintas antar Desa Melalui
Jenis Permukaan Jalan Darat
Jarak (Km)
Jenis Angkutan Umum yang Digunakan
Mamahak Teboq Darat dan Air Tanah 30 Perahu/Kapal Motor Lutan Darat dan Air Beton 16 Perahu/Kapal Motor Datah Bilang Ilir Darat dan Air Aspal 21 Perahu/Kapal Motor Datah Bilang Ulu Darat dan Air Aspal 15 Sepeda Motor Long Hubung Darat dan Air Aspal 1 Sepeda Motor Muara Ratah Air - 10 Perahu/Kapal Motor Long Gelawang Air - 17 Perahu/Kapal Motor Danum Paroy Air - 7 Perahu/Kapal Motor
Sumber : Statistik Potensi Kampung Kabupaten Kutai Barat, 2008
Sarana jalan darat yang merupakan penghubung antar desa di Pemerintahan
Kabupaten Kutai Barat sedang berlangsung hingga ke Desa Long Gelawang. Dari
Desa Lutan dengan tujuan ke Pemerintahan Kecamatan Long Hubung sejauh 14
37
Km bila tidak hujan dapat ditempuh dengan berkendaraan selama 40 menit
melalui jalan darat. Sarana jalan darat ke Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
belum terhubung.
4. Sarana Perekonomian
Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya sebagian besar
penduduk desa sekitar areal kerja IUPHHK mempunyai matapencaharian sebagai
petani. Dengan adanya sarana peronomian disuatu daerah akan membantu dan
menunjang pertumbuhan daerah tersebut. Di desa areal kerja IUPHHK PT. Ratah
Timber tidak terdapat industri, baik itu industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
Untuk lebih jelasnya mengenai sarana perekonomian di desa sekitar areal Kerja
IUPHHK dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15 Sarana perekonomian di desa sekitar areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber
Desa Kelompok Pertokoan
Pasar Permanen/Semi
Permanen
Jumlah Warung Makanan & Minuman
Jumlah Toko Kelontong
Mamahak Teboq Tidak Ada Tidak Ada - 19 Lutan Tidak Ada Tidak Ada 1 10 Datah Bilang Ilir Tidak Ada Ada 2 10 Datah Bilang Ulu Tidak Ada Ada 1 12 Long Hubung Tidak Ada Ada 2 8 Muara Ratah Tidak Ada Tidak Ada - - Long Gelawang Tidak Ada Tidak Ada - 4 Danum Paroy Tidak Ada Tidak Ada - 6
Sumber : Potensi Kampung Kabupaten Kutai Barat, 2008
Selain sarana dan prasaran ekonomi yang ada pada Tabel 14, terdapat
beberapa sarana ekonomi lainnya yang juga menunjang perekonomian desa
sekitar areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber. Sarana yang dimaksud ini, dapat
dilihat pada Tabel 16 di bawah ini.
38
Tabel 16 Sarana perekonomian lainnya di desa sekitar areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber
Desa Jumlah Hotel
Jumlah Penginapan
Juamlah Koperasi
Jumlah KUD
Jumlah Koperasi simpan Pinjam
Jumlah Koperasi
Non KUD Lainnya
Mamahak Teboq - - 3 1 1 1 Lutan - 1 1 1 - - Datah Bilang Ilir - 1 - - - - Datah Bilang Ulu - - 1 - 1 - Long Hubung - 3 2 - 1 1 Muara Ratah - - 1 - 1 - Long Gelawang - - 2 1 1 - Danum Paroy - - 1 - 1 -
Sumber : Potensi Kampung Kabupaten Kutai Barat, 2008
5. Sarana dan Prasarana Lainnya
Selain sarana dan prasarana yang dijelaskan di atas, terdapat juga sarana
umum lainnya di desa sekitar areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber yaitu sarana
ibadah meliputi mushola dan gereja, kantor desa, kantor kecamatan, balai
pertemuan, pos keamanan lingkungan dan sarana olahraga yang terdiri dari
lapangan sepakbola, lapangan bola volley dan lapangan bulutangkis.
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Karakteristik Responden
1. Umur Responden
Responden adalah masyarakat desa bina hutan PT. Ratah Timber, Karyawan
PT. Ratah Timber dan Staf Kecamatan Long Hubung. Usia responden berkisar
antara 21- 70 tahun artinya responden yang paling muda berumur dari 21 tahun
dan yang paling tua berumur 70 tahun. Data umur responden disajikan pada Tabel
17 dibawah ini.
Tabel 17 Sebaran responden berdasarkan umur Kelompok Umur (Tahun)
Mamahak Teboq Lutan
Karyawan Base Camp
Karyawan Samarinda
Staf Kecamatan
Total Responden
n % n % n % n % n % n %
21-30 2 13,33 1 6,67 6 24 0 0,00 1 20 10 15,38
31-40 9 60,00 3 20,00 7 28 1 20,00 2 40 22 33,85
41-50 4 26,67 5 33,33 8 32 3 60,00 1 20 21 32,31
51-60 0 0,00 3 20,00 4 16 1 20,00 1 20 9 13,85
61-70 0 0,00 3 20,00 0 0 0 0,00 0 0 3 4,62
Jumlah 15 100,00 15 100,00 25 100 5 100,00 5 100 65 100,00
Tabel 17 menunjukkan bahwa persentase terbesar pada umur 31-40 sebesar
33,85% (22 orang). Menurut Suyono (1991) usia produktif adalah usia yang
berada diatas 10 tahun dan kurang dari 50 tahun. Sedangkan responden dengan
persentase paling kecil pada umur 61-70 yaitu sebanyak 3 orang (4,62%). Adanya
responden yang berumur 70 tahun ini dikarenakan karena kondisi tubuh masih
sehat dan masih bisa diwawancarai dan mengerti dengan pertanyan-pertanyaan
yang diajukan serta mampu memberikan pandangan terhadap keberaan IUPHHK-
HA PT. Ratah Timber.
2. Jenis Kelamin
Persentase jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki sebesar 89,23% dan
perempuan hanya 10,77%. Banyaknya persentase responden laki-laki ini
disebabkan karena dari 30 responden karyawan PT. Ratah Timber baik karyawan
40
Base Camp dan karyawan Samarinda semua berjenis kelamin laki-laki. Hal ini
dapat menunjukkan bahwa masih kurangnya perempuan yang mau bekerja di
IUPHHK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 18.
Tabel 18 Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin Jenis Kelamin
Mamahak Teboq
Lutan Karyawan Base Camp
Karyawan Samarinda
Staf Kecamatan
Total Responden
n % n % n % n % n % N %
Laki-Laki 12 80 12 80 25 100 5 100 4 80 58 89,23
Perempuan 3 20 3 20 0 0 0 0 1 20 7 10,77
Jumlah 15 100 15 100 25 100 5 100 5 100 65 100,00
3. Pendidikan Responden
Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pola pikir orang tersebut,
persepsi seseorang terhadap sesuatu hal serta respon atau tindakan terhadap suatu
kejadian. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik relatif
lebih responsif terhadap informasi. Dalam bermasyarakat tingkat pendidikan juga
mempengaruhi status sosial seseorang dalam masyarakat tersebut. Untuk lebih
jelasnya mengenai tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 19.
Tabel 19 Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan Tingkat Pendidikan
Mamahak Teboq Lutan Karyawan
Base Camp Karyawan Samarinda
Staf Kecamatan
Total Responden
n % n % n % n % n % n %
SD 2 13,33 3 20,00 2 8 0 0 0 0 7 10,77
SMP 3 20,00 3 20,00 3 12 0 0 0 0 9 13,85
SMA 7 46,67 8 53,33 16 64 2 40 4 80 37 56,92
PT 3 20,00 1 6,67 4 16 3 60 1 20 12 18,46
Jumlah 15 100,00 15 100,00 25 100 5 100 5 100 65 100,00
Menurut Tabel 19, tingkat pendidikan responden yang lebih tinggi adalah
responden yang tingkat pendidikannya SMA yaitu sebesar 56,92 %, kemudian
disusul yang pendidikannya perguruan tinggi dengan persentase 18,46% dan SMP
dengan persentase 13,85% dan persentase yang lebih kecil adalah responden yang
memiliki tingkat pendidikan SD dengan persentase 10,77%. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden memiliki pendidikan yang
cukup.
41
4. Pekerjaan Responden
Pekerjaan responden paling banyak adalah sebagai pegawai swasta dengan
persentase 66,15% atau sebanyak 43 orang kemudian disusul sebagai PNS dan
petani sebanyak 9 orang atau sebesar 13,85%. Jenis pekerjaan sebagai petani yang
dimaksud disini adalah mereka yang mempunyai mata pencaharian dari hasil
pertanian seperti perladangan dan perkebunan serta mereka yang memanfaatkan
hasil hutan bukan kayu seperti pengumpul rotan dan berburu hewan hutan yang
tidak dilindungi. Sedangkan jenis pekerjaan sebagai pegawai swasta adalah
mereka yang bekerja di IUPHHK, pegawai dan guru honor, BPK desa dan mereka
yang bekerja di perusahaan lain. Jenis pekerjaan sebagai wiraswasta yang
dimaksud disini adalah mereka yang bekerja sebagai pedagang dan sebagai
tukang. Untuk sebaran responden menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada
Tabel 20.
Tabel 20 Sebaran responden berdasarkan jenis pekerjaan Jenis Pekerjaan
Mamahak Teboq Lutan
Karyawan Base Camp
Karyawan Samarinda
Staf Kecamatan
Total Responden
n % n % n % n % n % n %
Petani 2 13,33 7 46,67 0 0 0 0 0 0 9 13,85
PNS 2 13,33 2 13,33 0 0 0 0 5 100 9 13,85
Pegawai Swasta 7 46,67 6 40,00 25 100 5 100 0 0 43 66,15
Wiraswasta 4 26,67 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4 6,15
Jumlah 15 100,00 15 100,00 25 100 5 100 5 100 65 100,00
Berdasarkan Tabel 20, banyaknya responden yang bekerja sebagai pegawai
swasta disebabkan karena 30 responden dari 65 responden adalah karyawan PT.
Ratah Timber yang pada dasarnya adalah pegawai swasta.
5.2 Kontribusi Langsung IUPHHK-HA PT. Ratah Timber
Sebagai salah satu pemegang hak ijin pengusahaan hutan, maka sudah
seharusnya IUPHHK PT. Ratah Timber memberikan kontribusinya baik itu
kontribusi terhadap Negara maupun kontribusinya terhadap lingkungan sosialnya.
Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kontribusi IUPHHK PT.
Ratah Timber yang akan dibahas adalah kontribusi secara langsung dan kontribusi
tidak langsung, baik itu terhadap pendapatan Kecamatan Long Hubung,
penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat serta pendapatan tenaga kerja.
42
5.2.1. Dana Kompensasi yang Dibayarkan Langsung ke Kecamatan Long Hubung
Kontribusi PT. Ratah Timber terhadap pendapatan Kecamatan Long
Hubung berupa dana kompensasi yang dibayarkan langsung ke Kecamatan Long
Hubung. Pembayaran dana kompensasi terhadap masyarakat merupakan suatu
solusi dalam upaya pengurangan kerugian yang dialami akibat kegiatan
eksploitasi hutan . Kerugian masyarakat berupa pencemaran air, udara, tanah dan
kerugian lainnya yang berkaitan dengan dampak ekploitasi hutan.
Menurut Harry (2004), Kerugian fisik yang diakibatkan kegiatan
eksploitasi hutan meliputi : (a) Kehilangan tanah (tanah pertanian, akses ke hutan
serta sumber daya alam lainnya, hilangnya hak memanfaatkan sumber daya alam);
dan atau (b) Kehilangan bangunan (rumah dan bangunan fisik lainnya); dan atau
(c) Kehilangan pusat kehidupan dan pusat budaya masyarakat (tempat-tempat
religius, tempat ibadah, pemakaman).
Dana kompensasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan adalah
iuran yang dikeluarkan oleh perusahaan pengusahaan hutan untuk masyarakat
yang ada di dalam dan di sekitar hutan atas kayu yang diproduksi oleh
perusahaan. Dana kompensasi ini digunakan untuk kepentingan masyarakat
setempat antara lain dalam bentuk usaha-usaha produktif melalui Badan Usaha
Bersama yang programnya diketahui oleh Camat dan kepala desa setempat
(Fahutan IPB 2003).
Perhitungan dana kompensasi dihitung Berdasarkan SK Gubernur
Kalimantan Timur No. 20 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Bupati Kutai No. 283
Tahun 2000. Dimana jumlah dana kompensasi dihitung berdasarkan perhitungan
dari hasil perkalian jumlah kayu yang diproduksi dengan tarif harga kayu, dimana
untuk Kelompok Meranti dengan harga sebesar Rp.3.000.- dan Kelompok Rimba
Campuran dengan harga sebesar Rp.2000.-.
Pembayaran dana kompensasi untuk RKT 2010 akan dibayarkan pada akhir
tahun RKT 2011 demikian pembayaran dana kompensasi untuk RKT tahun
selanjutnya. Desa-desa sekitar HPH yang berhak menerima dana kompensasi
diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 283 Tahun 2000.
Pembayaran dana kompensasi untuk RKT 2009 yang dibayarkan pada akhir RKT
2010 dapat dilihat pada Tabel 21 dibawah ini.
43
Tabel 21 Dana kompensasi yang dibayarkan PT. Ratah Timber RKT 2009 No Kampung Persentase (%) Banyaknya (Rp) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Mamahak Teboq Lutan Long Hubung Datah Bilang Ilir Datah Bilang Ulu Datah Bilang Baru Long Gelawang Danum Paroy Nyerubungan Muara Ratah Sirau Kec. Long Hubung Kec. Laham Kapolsek Kepala Adat Besar Kec. Long Hubung
14 4 5 2
1,5 1,5 28 13 8 2 10 4 3 2 2
18.488.576,4 5.282.450,4 6.603.063,0 2.641.225,2 1.980.918,9 1.980.918,9
36.977.152,8 17.167.963.,8 10.564.900,8
2.641.225,2 13.206.126,0
5.282.450,4 3.961.837,8 2.641.225,2 2.641.225,2
Jumlah 100 132.061.260,00 Dari Tabel 21 diatas dapat dilihat besarnya dana kompensasi yang
dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber untuk RKT 2009. Berdasarkan
perhitungan, Kecamatan Long Hubung menerima 44 % dari dana kompensasi
yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber pada tahun 2010 untuk RKT 2009.
Dari hasil Tabel 21 juga dapat dilihat bahwa kampung Long Gelawang dan
Mamahak Teboq menerima dana kompensasi terbesar yaitu 28% dan Mamahak
Teboq menerima 14 %, hal ini disebabkan karena RKT 2009 berada di wilayah
Kampung Long Gelawang dan Base Camp IUPHHK PT. Ratah Timber berada di
Kampung Mamahak Teboq. Dana kompensasi untuk RKT 2010 akan dibayarkan
pada akhir tahun 2011.
Pada saat pembayaran dana kompensasi ini, disaksikan oleh masing-masing
petinggi kampung (kepala desa) yang bersangkutan dan perwakilan dari pihak
perusahaan. Dana kompensasi yang diterima oleh masing-masing kampung ini
akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana
kampung serta honor badan pengurus kampung desa. Selain itu, dana kompensasi
yang diterima masing-masing kampung akan dibagikan ke masing-masing RT
yang ada di kampung tersebut. Dana yang diterima ini akan digunakan sesuai
dengan keperluan RT tersebut,misalnya pembangunan dan perbaikan sarana desa,
bantuan dan santunan terhadap warga yang berdukacita. Berdasarkan hasil
44
wawancara dengan Staf Kecamatan Long Hubung mengenai kewajiban yang
dibayarkan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber maka 100% responden mengatakan
bahwa IUPHHK-HA PT. Ratah Timber sudah melakukan kewajibannya nya
dengan baik yaitu misalnya pembayaran dana kompensasi dan pelaksanaan
kegiatan PMDH. Rincian Pembayaran Dana Kompensasi Dapat dilihat Pada
Lampiran 15.
5.2.2 Kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber Terhadap Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Karyawan PT. Ratah Timber
Masyarakat yang dimaksud disini adalah responden yang diambil dari Desa
Mamahak Teboq dan Desa Lutan (desa binaan PT. Ratah Timber), sedangkan
karyawan yang dimaksud adalah karyawan yang bekerja di base camp Mamahak
Teboq.
1. Pendapatan Masyarakat
Bagi seseorang yang telah memiliki pekerjaan, pendapatan merupakan
imbalan yang diterima dari pekerjaan yang dilakukannya sedangkan untuk mereka
yang menganggur pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima dari orang
tua atau pasangan mereka.
Pendapatan per kapita keluarga adalah jumlah seluruh pendapatan dari
berbagai sumber dibagi dengan banyaknya jumlah anggota keluarga per tahunnya.
Pendapatan per kapita penduduk Desa Mamahak Teboq dan Desa Lutan diperoleh
dari hasil wawancara. Dimana pendapatan per kapita ini sudah dihitung dengan
menggunakan Microsoft Excel.
Hasil wawancara yang diperoleh adalah jumlah pendapatan responden dari
sumber pertanian, peternakan, pendapatan tetap keluarga per bulan dan sumber-
sumber lainya yang kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah anggota
keluarga sehingga diperoleh pendapatan per kapita per bulannya. Pendapatan
perkapita masyarakat Mamahak Teboq terkecil sebesar Rp.4.180.000,- dan
pendapatan perkapita terbesar Rp. 28.800.000,-. Sedangkan untuk masyarakat
Lutan pendapatan perkapita terkecil sebesar Rp.4.180.000,- dan pendapatan
perkapita terbesar Rp. 28.800.000,-. Interval pendapatan perkapita masyarakat
dapat dilihat pada Tabel 22.
45
Tabel 22 Pendapatan perkapita masyarakat
Pendapatan Per Kapita (Rp/tahun)
Mamahak Teboq Lutan Total n % n % n %
1.000.000-7.979.000 7 46,67 12 80 19 63,33 7.980.000-14.959.000 7 46,67 3 20 10 33,33
14.690.000-21.939.000 0 0,00 0 0 0 0,00 21.940.000-28.919.000 1 6,67 0 0 1 3,33
Jumlah 15 100 15 100 30 100,00
Berdasarkan hasil Tabel 22 sebanyak 1 responden (6,67%) masyarakat
Mamahak Teboq yang mempunyai pendapatan perkapita sebesar Rp. 21.940.000-
28.919.000. Sedangkan untuk masyarakat Desa Lutan sebanyak 12 responden
(40%) yang mempunyai pendapatan perkapita Rp. 1.000.000-7.979.000
Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa
sekitar areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber, besar pendapatan yang diperoleh
dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR). Menurut Bruton (1992),
kesejahteraan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Rataan
pendapatan masyarakat Desa Mamahak Teboq dan Desa Lutan berturut-turut
sebesar Rp.2.420.000 dan Rp. 1.739.793 per bulan. Upah Minimum Regional
(UMR) Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Barat adalah Rp.
1.020.000,00 per bulan. Perbandingan antara nilai rataan pendapatan rumah
tangga per bulan dengan UMR dapat dilihat pada grafik yang terdapat pada
Gambar 2.
Gambar 2 Grafik perbandingan antara rataan pendapatan rumah tangga dengan UMR.
46
Pada Gambar 2 di atas terlihat bahwa rataan pendapatan rumah tangga
berada di atas Upah Minimum Regional (UMR). Artinya bahwa pendapatan
masyarakat desa binaan IUPHHK PT. Ratah Timber memiliki pendapatan yang
cukup memadai. Dari grafik juga dilihat bahwa responden Desa Mamahak Teboq
memiliki rataan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi dari pada responden
Desa Lutan. Bila dilihat dari letak desa, wajar saja bahwa pendapatan responden
Desa Mamahak Teboq lebih besar dari responden desa Lutan karena Desa
Mamahak Teboq merupakan pusat kegiatan PT. Ratah Timber sehingga
mempunyai kesempatan menjadi karyawan di PT. Ratah Timber. Dari penjelasan
diatas maka dapat dikatakan bahwa perekrutan tenaga kerja sebagai karyawan
mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Pengeluaran Masyarakat Desa Mamahak Teboq dan Desa Lutan
Sama halnya dengan pendapatan, pengeluaran yang akan di bahas pada sub
bab ini hanya pengeluaran per kapita masyarakat Desa Mamahak Teboq dan Desa
Lutan sedangkan untuk pengeluaran karyawan Camp PT. Ratah Timber
pengeluaran yang ditanyakan bukan pengeluaran per kapita dan pengeluaran
untuk responden Staf Kecamatan Long Hubung dan karyawan Samarinda PT.
Ratah Timber tidak ditanyakan.
Pengeluaran adalah sejumlah uang yang dikorbankan untuk mendapat
suatu barang atau jasa. Jenis Pengeluaran dikelompokkan kedalam 3 kategori
kebutuhan yaitu : (1) Primer atau jenis pengeluaran untuk kebutuhan pangan
(beras, gula, kopi, dan kebutuhan makan lainnya), (2) Sekunder atau jenis
pengeluaran untuk kebutuhan sandang (pakaian, sekolah, hiburan), (3) tersier atau
jenis pengeluaran untuk kebutuhan papan atau kebutuhan konsumtif (rumah
tinggal yang layak, perabotan rumah tangga, alat electronik). Pengeluaran per
kapita adalah jumlah total pengeluaran untuk seluruh anggota keluarga per
tahunnya. Rincian pengeluaran masyarakat Mamahak Teboq dan Desa Lutan
disajikan dalam Tabel 23.
47
Tabel 23 Pengeluaran perkapita Masyarakat
Pengeluaran Per Kapita (Rp/tahun)
Mamahak Teboq
Lutan
Total
n % n % n % 450.000-2.329.000 5 33,33 10 66,67 15 50 2.330.000-4.209.000 4 26,67 2 13,33 6 20 4.210.000-6.089.000 3 20,00 2 13,33 5 16,67 6.090.000-7.969.000 3 20,00 1 6,67 4 13,33 Jumlah 15 100,00 15 100,00 30 100,00
Menurut Tabel 23 pengeluaran masyarakat lebih besar terdapat antara
450.000-2..329.000 sebanyak 15 orang (50%). Berdasarkan data yang diperoleh,
terdapat beberapa keluarga yang pengeluarannya lebih sedikit dibandingkan
dengan pendapatan yang diterimanya. Hal ini disebabkan karena pada sebagian
keluarga tidak mengeluarkan biaya untuk membeli beras. sayur-sayuran dan ikan
dan belum mempunyai tanggungan pendidikan. Sedangkan terdapat beberapa
keluarga yang mempunyai pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan karena
harus mengorbankan biaya yang cukup banyak untuk memperoleh bahan
makanan dan biaya pendidikan.
3. Gaji Karyawan PT. Ratah Timber
Menurut Hasibuan (2002), Gaji adalah salah satu hal yang penting bagi
setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang
diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau dengan kata lain,
gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap.
Karyawan dalam IUPHHK PT. Ratah Timber ini dibagi kedalam tingkatan
dengan urutan dari atas ke bawah adalah Direktur Utama, Direktur Produksi,
Camp Manager, Deputi Manager, Asisten Manager, Kepala Urusan kemudian
anggota. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian tingkatan karyawan dapat dilihat
pada Lampiran 16.
Pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner penelitian hanya ditanyakan
kepada Karyawan Camp Mamahak Teboq. Rincian kisaran gaji yang diterima
Karyawan IUPHHK Mamahak Teboq dapat dilihat pada Tabel 24.
48
Tabel 24 Gaji karyawan Camp Mamahak Teboq Upah (Rp/bulan) Jumlah (orang) Persentase (%) 1.000.000-1.500.000 10 40 1.600.000-2.000.000 9 36 2.100.000-2.500.000 1 4 2.600.000-3.000.000 1 4 3.100.000-4.000.000 4 16 Total 25 100
Berdasarkan hasil Tabel 24, dapat dilihat bahwa karyawan dengan gaji
antara Rp.1.000.000-1.500.000 atau sebesar 40 %, kemudian disusul dengan gaji
Rp.1.600.000-2.000.000 dengan persentase 36 %. Banyaknya karyawan yang
mempunyai gaji pokok antara Rp 1.000.000 – 1.500.000 adalah karyawan yang
mempunyai posisinya masih sebagai anggota dari kepala urusan sedangkan gaji
Rp.1.600.000-2.000.000 adalah karyawan yang sudah mempunyai posisi sebagai
Kepala Urusan. Untuk memperoleh posisi di perusahaan ini, dengan
memperhatikan tingkat pendidikan dan lamanya dia bekerja sebagai karyawan PT.
Ratah Timber. Untuk data yang lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 19.
Berdasarkan UMR Kalimantan Timur Rp.1.020.000.- maka upah karyawan Camp
PT. Ratah Timber tidak ada yang berada di bawah Upah Minimum Regional.
Seringkali upah yang diterima mempengaruhi tingkat kepuasan kerja
seseorang. Dengan gaji yang diperoleh, karyawan akan dapat memenuhi
kebutuhan - kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh
kepuasan kerja dari jabatannya (Hasibuan 2002). Kepuasan kerja adalah bentuk
perasaan dan ekspresi seseorang ketika dia mampu/tidak mampu memenuhi
harapan dari proses kerja dan kinerjanya. Kepuasan Karyawan Base Camp PT.
Ratah Timber dapat dilihat pada Tabel 25.
Tabel 25 Tingkat kepuasan karyawan Camp Mamahak Teboq Kepuasan Tenaga Kerja PT. Ratah Timber Jumlah (orang) Persentase (%)
Puas 19 76 Tidak 6 24 Total 25 100
Dari 25 karyawan Camp PT. Ratah Timber yang diwawancarai mengenai
masalah kepuasan selama bekerja di PT. Ratah Timber maka 76% atau sebanyak
19 orang karyawan yang menjawab puas selebihnya menjawab tidak puas yaitu
sebesar 24% atau sebanyak 6 orang. Alasan mereka mengatakan mereka puas
49
bekerja di PT. Ratah Timber karena perusahaan memberikan fasilitas (air dan
listrik), perusahaan memperhatikan keadaan karyawannya, suasana kekeluargaan
yang mereka dapat, lingkungan kerja yang kondusif, upah yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anak serta diberinya kesempatan bagi
karyawan untuk kreatif dan inovatif. Sedangkan bagi mereka yang mengatakan
tidak puas selama bekerja di PT. Ratah Timber karena gaji yang mereka terima
tidak sesuai, jenjang karir yang diperoleh tidak dilihat dari lamanya bekerja serta
sarana bagi karyawan sangat minim.
5.2.3 Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Kegiatan eksploitasi hutan selain mnyebabkan kerugian fisik dapat juga
menyebabkan kerugian non fisik. Menurut Harry (2004), kerugian atas faktor
nonfisik meliputi kehilangan pendapatan dan sumber penghidupan karena
ketergantungan pada tanah beserta segala isinya. Ganti kerugian atas faktor
nonfisik dapat berupa usaha pengganti, penyediaan lapangan kerja, bantuan kredit,
dan bentuk lain yang disepakati bersama.
Dengan demikian salah kontribusi IUPHHK adalah kemampuannya untuk
menyerap karyawan yang bekerja dan melakukan kegiatan produksi baik
karyawan yang bekerja di lapangan maupun di kantor serta mengurangi jumlah
pengangguran. Penyerapan tenaga kerja ini akan mempengaruhi kesempatan
kerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk
bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Banyaknya tenaga kerja lokal
yang menjadi karyawan base camp PT. Ratah Timber dapat dilihat pada Tabel 26
dibawah ini.
Tabel 26 Jumlah tenaga kerja lokal karyawan Camp Mamahak Teboq
Tenaga Kerja Masyarakat Lokal Jumlah (Orang) Kegiatan Umum 14 Kegiatan Produksi 24 Kegiatan Perencanaan 80 Kegiatan Pembinaan Hutan 3 Kegiatan Bina Lingkungan 10 Kegiatan Borongan Operator Chainsaw 7 Kegiatan Borongan Operator Traktor 8 Total 146
50
Dari Tabel 26 dapat dilihat bahwa sebanyak 146 karyawan berasal dari
masyarakat lokal dimana jumlah keseluruhan karyawan Camp PT. Ratah Timber
sebanyak 156 orang artinya sebanyak 93,59% karyawan Base Camp PT. Ratah
Timber merupakan tenaga kerja lokal. Berdasarkan analisis terhadap persepsi
responden mengenai kontribusi PT. Ratah Timber terhadap penyerapan tenaga
kerja akan disajikan dalam Tabel 27 di bawah ini.
Tabel 27 Persepsi responden terhadap peranan IUPHHK PT. Ratah Timber pada penyerapan tenaga kerja
Responden
Kontribusi IUPPHHK PT. Ratah Timber Terhadap penyerapan Tenaga kerja
Meyerap Tenaga Kerja
Tidak Menyerap Jumlah
n % n % n % Mamahak Teboq 12 80,00 3 20,00 15 100 Lutan 8 53,33 7 46,67 15 100 Karyawan Base Camp 25 100,00 0 0,00 25 100 Staf Kecamatan 5 100,00 0 0,00 5 100 Total Responden 50 83,33 10 16,67 60 100
Berdasarkan hasil Tabel 27, 83,33% atau sebanyak 50 responden
mengatakan bahwa IUPHHK-HA PT. Ratah Timber memberikan kontribusi
dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan alasan, bahwa IUPHHK-HA PT. Ratah
Timber mengurangi jumlah pengangguran di desa sekitar dengan menyerap
tenaga kerja harian lepas untuk membantu kegiatan lapangan PT. Ratah Timber,
membantu masyarakat dalam berburu dan berladang dengan dibukanya jalan
hutan oleh perusahaan dan bahkan PT. Ratah Timber membuka kesempatan kerja
untuk orang-orang dari luar daerah. Sedangkan 16,67% responden yang
mengatakan bahwa PT. Ratah Timber tidak memberikan kontribusi terhadap
penyerapan tenaga kerja dengan alasan bahwa sulitnya kesempatan untuk menjadi
tenaga kerja tetap di PT. Ratah Timber serta putra daerah jarang menduduki
posisi yang baik di perusahaan serta masih banyaknya pengangguran di desa
sekitar perusahaan.
5.3 Kontribusi Tidak Langsung IUPHHK PT. Ratah Timber
Kontribusi tidak langsung yang dimaksud di sini adalah manfaat yang
diterima oleh masyarakat banyak dengan keberadaan perusahaan ini yang tidak
51
diterima secara langsung atau pada saat itu juga akan tetapi manfaatnya dapat
dirasakan oleh masyarakat.
5.3.1 Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber Terhadap Peluang Berusaha Masyarakat Sekitar
Peluang berusaha yang diamati ini adalah kontribusi PT. Ratah Timber
terhadap kegiatan dan pekerjaan masyarakat desa sekitar. Contoh peluang
berusaha masyarakat adalah berburu hewan buruan yang tidak dilindungi Undang-
undang seperti babi hutan, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti rotan,
dammar, madu hutan, tanaman obat-obatan. Persepsi responden terhadap
kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber ini diperoleh dari hasil wawancara dengan
responden Desa mamahak Teboq, Desa Lutan, Karyawan Base Camp dan Staf
Dinas Kecamatan Long Hubung. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam Tabel 28 di
bawah ini.
Tabel 28 Persepsi masyarakat terhadap peranan IUPHHK PT. Ratah Timber pada peluang berusaha masyarakat
Responden
Kontribusi IUPPHHK PT. Ratah Timber Terhadap Peluang Berusaha Kepada Masyarakat
Berkontribusi Tidak Berkontribusi Jumlah
n % n % n % Mamahak Teboq 12 80,00 3 20,00 15 100 Lutan 11 73,33 4 26,67 15 100 Karyawan Base Camp 22 88,00 3 12,00 25 100 Staf Kecamatan Long Hubung 5 100,00 0 0,00 5 100
Total Responden 50 83,33 10 16,67 60 100
Dari Tabel 28 di atas dapat dilihat bahwa 83,33% atau 50 orang responden
yang mengatakan bahwa IUPHHK-HA PT. Ratah Timber memberikan peluang
berusaha kepada masyarakat. PT. Ratah Timber memberi peluang berusaha
kepada masyarakat berupa penyerapan tenaga baik kerja harian lepas dan tenaga
kerja tetap, memudahkan masyarakat untuk menuju ladang dan berburu dengan
dibukanya jalan hutan. Selain itu, terdapat juga alasan dari responden bahwa PT.
Ratah Timber mengadakan kebun karet, membantu kelompok tani, suplai sayur ke
dapur umum dan suplai ikan dan hewan buruan oleh masyrakat setempat ke dapur
umum perusahaan, semakin bertambahnya jumlah warung dan adanya pengrajin
yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu.
52
Sedangkan 16,67% atau 10 orang responden yang mengatakan bahwa
IUPHHK-HA PT. Ratah Timber tidak memberikan peluang berusaha kepada
masyarakat yaitu dengan alasan bahwa PT. Ratah Timber memonopoli peluang
berusaha masyarakat yaitu dengan adanya koperasi karyawan sehingga tidak
membantu distribusi hasil dagangan penduduk, kurangnya komunikasi antara
pihak perusahaan dengan masyarakat, lamaran kerja yang belum ditanggapi dan
belum adanya bantuan dari perusahaan.
5.3.2 Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana
Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa IUPHHK PT.
Ratah Timber terletak di Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan laham dan
mempunya 11 desa binaan. Kontribusi terhadap pembangunan sarana dan
prasarana oleh IUPHHK PT. Ratah Timber dapat dilihat melalui program Bina
Desa PT. Ratah Timber. Adanya program desa binaan yang dibuat oleh IUPHHK
ini merupakan upaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan
pendidikan, pelatihan maupun pemasaran hasil-hasil pertanian masyarakat.
Bantuan IUPHHK PT. Ratah Timber Terhadap pembangunan sarana dan
prasarana adalah dengan memberi bantuan berupa kayu bulat dan bantuan uang
untuk pembangunan atau perbaikan gedung sekolah, gedung ibadah, gedung
kantor pemerintahan desa, posyandu desa dan sarana olahraga di desa binaan.
Selain itu, juga membantu dalam pembukaan jalan desa dengan alat berat
perusahaan.
Agar tetap eksis di masyarakat maka perusahaan wajib melaksanakan
kewajiban sosialnya. Peningkatan sumberdaya manusia merupakan salah satu
wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial. Adapun yang
dimaksud dengan peningkatan sumberdaya manusia adalah upaya yang dilakukan
oleh PT. Ratah Timber untuk meningkatkan potensi yang terkandung dalam diri
masyarakat/karyawan untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang
adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh
potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan
dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
53
Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM ini adalah perusahaan harus
bersedia menyiapkan prasarana dan sebagai fasilitator yaitu dengan cara
melakukan pelatihan dan penyuluhan baik itu terhadap masyarakat sekitar dan
terhadap karyawan. Pelatihan yang dilaksanakan PT. Ratah Timber dari tahun
2010-2011 dapat dilihat pada Tabel 29 di bawah ini.
Tabel 29 Pelatihan oleh PT. Ratah Timber tahun 2010-2011 Nama Pelatihan Sponsor Waktu Tempat Peserta Participatory Rural Apraisal (PRA)
WWF April 2010 Desa Lutan. Danum Paroy. Long Gelawang
Tokoh-tokoh masyarakat. pemuda. dan aparat desa
Pelatihan Lingkungan (HCVF)
WWF April 2011
Basecamp PT. Ratah Timber
Karyawan. Mahasiswa PKL dan Siswa Kehutanan
Pelatihan Internal HCVF/KBKT
WWF Agustus 2011
Basecamp PT. Ratah Timber
Karyawan Jakarta. Samarinda dan Camp PT.Ratah Timber
Pelatihan PRA WWF Februari 2010
Desa Mamahak Teboq
Tokoh-tokoh masyarakat. pemuda. dan aparat desa
Pelatihan Pengenalan Jenis Pohon
WWF Maret 2010
Basecamp PT. Ratah Timber
Karyawan Ratah Timber. Karyawan PT. Roda Mas. Mahasiswa PKL IPB
Pelatihan Reduce Impact Logging (RIL)
TFF Mei 2010 Basecamp PT. Ratah Timber
Karyawan Jakarta. Samarinda dan Camp PT.Ratah Timber
Pelatihan Pembuatan Peta Partisipatif
WWF Desember 2010
Basecamp PT. Ratah Timber
Karyawan RTC.Wakil dari Desa Sirau. Desa Datah Bilang Hulu. Datah Bulang Hilir. Datah Bilang Baru. Danum Paroy. Long Hubung. Mamahak Teboq.Muara Ratah
Pelatihan Reduce Impact Logging (RIL)
TFF Februari 2011
Basecamp PT. Ratah Timber
Karyawan Jakarta. Samarinda dan Camp PT.Ratah Timber
Sedangkan pandangan masyarakat terhadap kontribusi peningkatan SDM ini
dapat dilihat pada Tabel 30 dibawah ini.
Tabel 30 Persepsi masyarakat terhadap kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber pada peningkatan kapasitas SDM
Responden Kontribusi IUPPHHK PT. Ratah Timber Terhadap peningkatan SDM Berkontribusi Tidak Berkontribusi Jumlah n % n % n %
Mamahak Teboq 0 0 15 100 15 100 Lutan 12 80 3 20 15 100 Karyawan Base Camp 23 92 2 8 25 100 Total Responden 35 63,636 20 36,364 55 100
54
Dari 55 responden yang ditanyai mengenai peranan terhadap peningkatan
SDM ini 63,636% atau sebanyak 35 orang yang mengatakan bahwa perusahaan
ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan SDM masyarakat dengan alasan
bahwa perusahaan melakukan pelatihan dan penyuluhan mengenai kebun karet,
Bina desa dan lingkungan, pelatihan pemadaman kebakaran sedangkan
peningkatan SDM untuk karyawan perusahaan memberikan pelatihan mengenai
Reduce Impact Logging, PWH, Pengenal Jenis, HCVF, PRA, dan teknik
peralatan. Sedangkan 36,364% responden yang mengatakan bahwa PT.Ratah
Timber tidak memberikan peranan dalam peningkatan SDM dengan alasan belum
pernah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh PT. Ratah Timber. Masyarakat
berharap besar perusahaan mengadakan pelatihan secara rutin baik itu penyuluhan
kesehatan dan pertanian menetap.
5.3.3 Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber Terhadap Akses Transportasi
Dengan adanya suatu perusahaan. diharapkan memberikan pengaruh
terhadap akses transportasi di daerah sekitar perusahaan tersebut. Sarana
transportasi yang ada di sekitar perusahaan masing tergolong sangat minim.
Sarana transportasi antar desa dilalui dengan transportasi sungai. Sedangkan untuk
transportasi jalan darat masih berupa pembukaan badan-badan jalan belum
mengalami pengerasan badan jalan dengan aspal sehingga pada saat musim hujan
jalan ini akan sangat sulit dilalui.
PT. Ratah Timber ikut membantu pembukaan badan jalan dengan alat berat yaitu
jalan darat dari Base Camp, Mamahak Teboq menuju Kampung Datah Bilang bila
tidak hujan dapat ditempuh selama 40 menit melalui jalan darat. Untuk
mengetahui kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber terhadap aksesibilitas
dilakukan wawancara dengan responden Desa Mamahak Teboq, Desa Lutan,
Karyawan Base Camp dan Staf Dinas Kecamatan Long Hubung. Hasil wawancara
ini disajikan dalam Tabel 31.
55
Tabel 31 Persepsi masyarakat terhadap kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber pada akses transportasi
Responden
Kontribusi IUPPHHK PT. Ratah Timber Terhadap Akses Transportasi
Berkontribusi Tidak Berkontribusi Jumlah n % n % n %
Mamahak Teboq 13 86,67 2 13,33 15 100 Lutan 8 53,33 7 46,67 15 100 Karyawan Base Camp 22 88,00 3 12,00 25 100 Staf Kecamatan Long Hubung 3 60,00 2 40,00 5 100 Total Responden 46 76,67 14 23,33 60 100
Berdasarkan Tabel 31, sebanyak 46 orang atau 76,67% mengatakan
perusahaan memberikan pengaruh terhadap akses transportasi, dengan alasan
bahwa jalan hutan yang dibuka oleh perusahaan digunakan masyarakat untuk
akses ke hutan atau ke ladang, dan dengan adanya alat berat perusahaan PT. Ratah
Timber membantu pembukaan jalan ke desa Datah Bilang dan Long Hubung serta
bantuan terhadap pembuatan jalan di desa Mamahak Teboq.
Sedangkan 23,33% atau sebanyak 14 orang responden mengatakan bahwa
perusahaan tidak memberikan kontribusi terhadap akses tranportasi yang ada di
desa sekitar hutan karena selama ini jalur transportasi yang sering digunakan
masyarakat adalah jalur transportasi melewati sungai dan usulan pembukaan jalan
dari Desa Sirau ke Desa Lutan sampai sekarang belum ditanggapi perusahaan.
5.3.4 Pungutan yang Dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber yang Tidak
Diterima Langsung oleh Kecamatan Long Hubung
Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam
mempunyai kewajiban untuk membayarkan atau memberikan kontribusinya
kepada Negara, daerah maupun lingkungan sosialnya. Pungutan yang dibayarkan
IUPHHK PT. Ratah Timber yang secara tidak langsung masuk ke kas daerah
Kecamatan Long Hubung adalah pungutan-pungutan yang dibayarkan IUPHHK
PT. Ratah Timber berupa pungutan atas harta kekayaan, pungutan atas layanan
jasa, pungutan atas hasil produksi dan pungutan mencakup pungutan pendapatan
bersih.
Dimana pungutan yang dibayarkan ini masuk ke dalam kas provinsi dan
kemudian ada bagi hasil antara provinsi dengan kabupaten sesuai dengan
56
peraturan perundangan yang mengatur dana perimbangan. Bagi hasil dari
pungutan IUPHHK PT. Ratah Timber yang masuk ke dalam kas daerah
Kabupaten Kutai Barat ini secara tidak langsung akan memberikan kontribusi atau
bagi hasil dengan beberapa kecamatan yang terdapat di dalam kabupaten tersebut
dimana salah satunya adalah Kecamatan Long Hubung. Berikut akan dijelaskan
bagi hasil pungutan yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber, sebagai berikut:
1. Pungutan Atas Harta Kekayaan
Pungutan atas harta kekayaan ini merupakan pungutan resmi dari
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat diklasifikasikan atas
pemungutannya. yaitu : pajak bumi dan bangunan, IHPH/IUPHHK, pajak
kendaraan dan peralatan, pajak pemanfaatan air permukaan, dana jaminan kinerja.
Dalam kenyataannya pungutan atas harta kekayaan yang dibayarkan oleh
IUPHHK-HA PT. Ratah Timber adalah pajak bumi dan bangunan. IUPHH, dan
Pajak kendaraan.
a. Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan
PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak
terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 proporsi pembagian hasil pajak bumi dan
bangunan sebesar 90% untuk daerah meliputi 16.2% untuk daerah Provinsi yang
bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi. 64.8%
untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas
Umum Daerah Kabupaten/Kota dan 9% untuk biaya pemungutan.
Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada
seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan
PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65% dibagikan secara
merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan
sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun
sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. Besarnya
pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber terhadap
Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada Tabel 32 di bawah ini
dengan tahun anggaran mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.
57
Tabel 32 Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai barat
Tahun Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) (Rp)
Dana Perimbangan (DP) (Rp)
Pendapatan Daerah (PD) (Rp)
Kontribusi (%)
DP PD 2007 328.628.453,918 955.610.711.483,610 1.087.157.753.395,050 0,034 0,030 2008 286.814.921,566 1.154.544.803.867,000 1.268.568.099.166,570 0,025 0,023 2009 259.909.488,203 1.072.130.060.262,000 1.265.423.341.122,630 0,024 0,021
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber diolah, 2011
Tabel 32 menunjukkan kontribusi pajak bumi dan bangunan yang
dibayarkan oleh IUPHHK-HA PT. Ratah Timber terhadap Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Kutai Barat dimana objek pajak bumi seluas 976.900.000 m2
dan objek bangunan seluas 10.600 m2. Pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan
oleh IUPHHK-HA PT. Ratah Timber mengalami penurunan pada tahun anggaran
2007 -2009. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2008 PT. Ratah Timber
mengalami pengurangan PBB sebesar 40% dan pada tahun 2009 mengalami
pengurangan sebesar 10% berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. :
KEP-2/WPJ.14/KB.01/2008 tanggal 10 Maret 2008. Dengan demikian PBB yang
dibayarkan PT. Ratah Timber terhadap dana perimbangan Kabupaten Kutai Barat
memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,034% dan
kontribusi terhadap Pendapatan Kabupaten Kutai Barat terbesar pada tahun 2007
yaitu sebesar 0,030%.
b. Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)
Iuran hak pengusahaan hutan yang dibayarkan oleh IUPHHK-HA PT. Ratah
Timber ini dibayarkan pada tahun secara angsur yaitu pada tahun 2009 dan tahun
2010 pada saat perusahaan tersebut mendapat izin perpanjangan IUPHHK. Iuran
hak pengusahaan hutan ini merupakan komponen dana perimbangan. Menurut UU
33 tahun 2004 pembagian IHPH ini dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh
persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. Dan
pembagian untuk daerah dirinci lagi dimana 16% (enam belas persen) untuk
provinsi dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota. Besarnya
IHPH yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dapat dilihat pada Tabel 33.
58
Tabel 33 Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan yang Dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun
Iuran Hak Pengusahaan
Hutan (Rp)
Dana Perimbangan (DP) (Rp)
Pendapatan Daerah (PD) (Rp)
Kontribusi (%)
DP PD
2007 0 955.610.711.483,610 1.087.157.753.395,050 0 0,004
2008 0 1.154.544.803.867,000 1.268.568.099.166,570 0 0,004
2009 807.192.000,000 1.072.130.060.262,000 1.265.423.341.122,630 0,075 0,064
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber diolah, 2011
Berdasarkan Tabel 32 diatas dapat dilihat bahwa IHPH yang dibayarkan PT.
Ratah Timber ini hanya memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan dan
Pendapatan Daerah yaitu pada tahun 2009 dengan masing-masing kontribusinya
0,075% dan 0,064%. IHPH/IUPHH yang dibayarkan PT. Ratah Timber ini atas
areal kerja seluas 93.425 Ha utuk jangka waktu selama 45 tahun.
c. Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh IUPHHK PT. Ratah
Timber ini adalah pajak alat berat yang digunakan untuk kegiatan produksi di
lapangan. Alat berat yang digunakan oleh PT, Ratah Timber ini adalah Tractor,
Logging Truck, Dump Truck, Wheel Loader, Motor Grader, Excavator, Pajak
kendaraan bermotor dan BBNKB ini termasuk ke dalam komponen pajak porvinsi
dimana dalam UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 94 diatur pembagian hasil
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dimana sebesar 30% tiga puluh persen) diserahkan ke kas kabupaten.
Besarnya Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor yang diterima oleh Dinas Kabupaten Kabupaten Kutai Barat dari
IUPHHK PT. Ratah Timber dapat dilihat pada Tabel 34.
Tabel 34 Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun Pajak Kendaraan
Bermotor/BBNKB (Rp)
Dana Perimbangan (DP) (Rp)
Pendapatan Daerah (PD) (Rp)
Kontribusi (%)
DP PD 2007 9.895.606,80 955.610.711.483,61 1.087.157.753.39,05 0,001 0,001 2008 7.201.895,40 1.154.544.803.867,00 1.268.568.099.166,57 0,001 0,001 2009 29.179.554,90 1.072.130.060.262,00 1.265.423.341.122,63 0,003 0,002
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber diolah, 2011
59
Berdasarkan Tabel 34, PKB dan BBNKB yang dibayarkan IUPHHK PT.
Ratah Timber memberikan kontribusi terbesar terhadap dana perimbangan terjadi
pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,003% dan kontribusi terbesar pada pendapatan
daerah terjadi pada tahun 2009 juga sebesar 0,002%.
2. Pungutan Atas Layanan Jasa
Pungutan atasa layanan jasa ini berupa reribusi angkutan sungai atau
retribusi jalan raya, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Namun pada
kenyataannya IUPHHK-HA PT. Ratah Timber tidak membayarkan pungutan atas
layanan jasa tersebut.
3. Pungutan Atas Hasil Produksi
Pungutan atas hasil produksi ini terdiri dari Dana reboisasi (DR), provisi
sumberdaya hutan (PSDH) dana kontribusi pembangunan daerah, sumbangan
pihak ketiga dana pembinaan masyarakat desa serta dana investasi untuk
penelitian, pengembangan, pendidikan. dan perlatihan serta penyuluhan kehutanan
dana pembinaan SDM dan IPTEK. Namun pada kenyataannnya IUPHHK-HA PT.
Ratah Timber membayarkan pungutan atas hasil produksi berupa PSDH, DR.
dana pembinaan masyarakat desa serta membuat anggaran biaya untuk
pengembangan. pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan beserta
dana pembinaan SDM dan IPTEK dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
(RKAP) sedangkan dana yang masuk ke kas daerah adalah dana bagi hasil PSDH
dan bagi hasil DR.
a. Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah
pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang
dipungut dari hutan negara. Perimbangan dana PSDH ini diatur dalam UU 33 taun
2004 dimana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah
Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen)
untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. Dana Bagi Hasil
dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah dibagi dengan rincian 16%
(enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan. 32% (tiga puluh dua
persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan 32% (tiga puluh dua persen)
60
dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi yang bersangkutan. Besarnya PSDH yang dibayarkan IUPHHK PT.
Ratah Timber terhadap Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada Tabel 35.
Tabel 35 Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun Provisi Sumber
Daya Hutan (Rp)
Dana Perimbangan (DP) (Rp)
Pendapatan Daerah (PD) (Rp)
Kontribusi (%)
DP PD 2007 307.451.258,880 955.610.711.483,610 1.087.157.753.395,050 0,032 0,028 2008 612.378.306,048 1.154.544.803.867,000 1.268.568.099.166,570 0,052 0,048 2009 675.133.102,080 1.072.130.060.262,000 1.265.423.341.122,630 0,063 0,053
Sumber Dinas Pendapatan Daerah dan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber diolah, 2011 2. Bagi hasil dari Dana Reboisasi
Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta
kegiatan pendukungnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor: 92 Tahun 1999 Tanggal: 13 Oktober 1999 ditetapkan tarif DR untuk
daerah Kalimatan dimana kelompok jenis meranti dikenakan DR sebesar US $ 16
2/m3. Kelompok jenis rimba campuran US $ 13/m3 dan untuk kelompok kayu
indah US $ 20/m3. Pungutan DR ini akan masuk ke dalam kas umum daerah dan
kas umum provinsi dimana perimbangan Dana Reboisasi ini diatur dalam UU 33
Tahun 2004 dimana 60% dari dana reboisasi ke pemerintah dan 40% untuk
daerah. Besarnya Dana Reboisasi yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber
dapat dilihat pada Tabel 36.
Tabel 36 Besarnya Dana Reboisasi yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun Dana Reboisasi (Rp)
Dana Perimbangan (DP) (Rp)
Pendapatan Daerah (PD) (Rp)
Kontribusi (%)
DP PD 2007 1.102.673.880,000 955.610.711.483,610 1.087.157.753.395,050 0,115 0,101 2008 2.312.152.884,000 1.154.544.803.867,000 1.268.568.099.166,570 0,200 0,182 2009 2.543.947.884,000 1.072.130.060.262,000 1.265.423.341.122,630 0,237 0,201
Sumber Dinas Pendapatan Daerah dan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber diolah, 2011
Menurut Tabel 36, kontribusi DR terhadap dana perimbangan dan terhadap
pendapatan daerah terbesar pada tahun anggaran 2009 yaitu sebesar 0,237% dan
0,201 % hal ini disebabkan karena realisasi tebangan pada tahun 2009 lebih besar.
61
4. Pungutan Atas Pendapatan Mencakup Pendapatan Bruto dan Bersih
Pungutan ini terdiri dari pajak penghasilan (PPh tenaga kerja. badan dan
impor) dan pajak pertambahan nilai. IUPHHK-HA PT.Ratah Timber hanya
membayar pungutan berupa pajak penghasilan tenaga kerja (PPh tenaga kerja)
untuk karyawan yang ada di Jakarta, samarinda dan Camp Mamahak Teboq.
Namun pada kesempatan ini PPh yang akan dibahas adalah PPh untuk karyawan
Samarinda dan karyawan Mamahak Teboq.
a. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)
Menurut UU 33 Tahun 2004 pembagian hasil dari pajak penghasilan ini
yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dibagi
dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40%
(empat puluh persen) untuk provinsi. Besarnya pajak penghasilan yang
dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber terhadap Kas Daerah Kabupaten Kutai
Barat pada tahun anggran 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada
Tabel 37.
Tabel 37 Besarnya Pajak Penghasilan yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun Pajak Penghasilan
(Rp)
Dana Perimbangan (DP) (Rp)
Pendapatan Daerah (PD) (Rp)
Kontribusi (%) DP PD
2007 3.622.675,80 955.610.711.483,61 1.087.157.753.395,05 3,79x10-4 3,33x10-4 2008 1.052.780,64 1.154.544.803.867,00 1.268.568.099.166,57 0,91x10-4 0,83x10-4 2009 5.346.939,84 1.072.130.060.262,00 1.265.423.341.122,63 4,99x10-4 4,23x10-4
Sumber Dinas Pendapatan Daerah dan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber diolah, 2011
Berdasarkan Tabel 37 diatas dapat dilihat kontribusi PPh terhadap dana
perimbangan Kabupaten Kutai Barat pada tahun anggaran 2007-2009.
Kontribusi terhadap dana perimbangan paling besar berada pada tahun 2009
sebesar 4,99x10-4 % . Besarnya kontribusi terhadap dana perimbangan akan
mempengaruhi kontribusi terhadap pendapatan daerah juga. Oleh karena itu,
kontribusi terhadap pendapatan daerah terbesar juga terjadi pada tahun 2009
sebesar dan kontribusi terhadap pendapatan daerah terbesar hanya sebesar
4,23x10-4%. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian kewajiban yang dibayarkan
62
IUPHHK PT. Ratah Timber terhadap pemerintahan Kabupaten Kutai Barat dapat
dilihat pada Lampiran14.
5. Total Pungutan yang Dibayarkan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat
Pungutan yang dibayarkan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber yang
memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah selama tahun 2007-2009 terdiri
dari enam jenis. yaitu pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, PBB, pajak
penghasilan, iuran hak pengusahaan hutan (IHPH/IUPHH), provisi sumberdaya
hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR). Pungutan ini masuk kedalam komponen
Dana Perimbangan. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal
antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Sutedi
(2009) menyatakan bahwa pemerataan pembangunan sebagai salah satu prinsip
dasar penyelenggaraan pemerintahan bertambah penting artinya agar pertumbuhan
pada setiap daerah maupun perkembangan antar daerah dapat berlangsung secara
sinergis.
Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan
bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian
otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur
dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan
hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan itu, maka kepada daerah
diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
Secara umum PAD menggambarkan tingkat keberhasilan daerah dalam
mengurus rumah tangganya (otonomi) yang terkait pada bidang sektor/ kehutanan.
Kemampuan daerah dalam menanggulangi ketergantungan terhadap Pemerintah
Pusat dapat dilihat dari tingkat PAD yang dicapai. Lebih besarnya dana
perimbangan dari PAD menunjukkan bahwa peran pemerintah memang sangat
dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber
terhadap pendapatan Kabupaten Kutai Barat yang secara tidak langsung tidak
63
diterima oleh kas daerah Kecamatan Long Hubung dapat dilihat pada Tabel 38
dibawah ini
Tabel 38 Total pungutan yang dibayarkan PT. Ratah Timber dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun
Total Pungutan Yang Dibayarkan PT. Ratah Timber
(*DP) (Rp)
%
PD (Rp)
2007 1.752.271.875 0,161 1.087.157.753.395 2008 2.991.536.555 0,236 1.268.568.099.167 2009 5.495.298.174 0,434 1.265.423.341.123
*Rata 3.413.035.535 0,277 1.207.049.731.228
Secara total PT. Ratah Timber memberikan kontribusi terhadap
pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2007-2009 memiliki rata-
rata-rata 0,277% per tahun (Rp 3.413.035.535 per tahun). Kontribusi terbesar
IUPHHK-HA PT. Ratah Timber tehadap pendapatan daerah terjadi pada tahun
2009 yaitu sebesar Rp 5.495.298.174 (0,434%) dimana pendapatan daerah
Kabupaten Kutai Barat pada tahun tersebut sebesar Rp. 1.265.423.341.1123.
Besarnya kontribusi pada tahun 2009 ini dikarenakan oleh dibayarnya Iuran hak
pengusahaan hutan oleh PT. Ratah Timber. Pungutan yang dibayarkan PT. Ratah
Timber yang tergolong rendah terhadap kontribusi pendapatan daerah (0,000%)
memberikan gambaran bahwa belum sepenuhnya terdapat pengelolaan yang
optimal. Optimalisasi kehutanan merupakan keseimbangan antara manfaat
ekologi. manfaat ekonomi dan manfaat sosial secara lesari. Dengan upaya
pengelolaan yang efektif dan efisien. IUPHHK-HA PT. Ratah Timber memiliki
prospek jangka panjang yang dapat turut memberikan kontribusi yang tinggi
tehadap pembangunan daerah.
Pungutan yang dibayarkan terhadap pendapatan daerah Kutai Barat ini
memberikan kontribusi langsung terhadap kas daerah Kabupaten Kutai Barat dan
memberikan kontribusi tidak langsung terhadap kas daerah Kecamatan Long
Hubung. Artinya, penerimaan yang diterima oleh Kabupaten/kota akan tetap
dirasakan oleh Kecamatan Long Hubung misalnya bagi hasil antara kabupaten
dan kecamatan atau keuangan kabupaten yang digunakan sebaik-baiknya dalam
rangka upaya pembangunan Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan lainnya
yang terdapat dalam Kabupaten Kutai Barat.
64
5.4 Persepsi Masyarakat Mengenai Kontribusi IUPHHK Terhadap Pembangunan Kecamatan Long Hubung
Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, telah diuraikan
kontribusi PT. Ratah Timber terhadap kecamatan Long Hubung baik secara
langsung maupun tidak langsung. Pada sub bab ini, akan dibahas pula pandangan
responden terhadap kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber terhadap
pembangunan Kecamatan Long Hubung dapat dilihat pada Tabel 39 dibawah ini.
Tabel 39 Persepsi masyarakat terhadap kontribusi IUPHHK PT. Ratah Timber
Responden
Kontribusi IUPPHHK PT. Ratah Timber Terhadap Pembangunan Kecamatan Long Hubung
Berkontribusi Tidak Berkontribusi Jumlah n % n % n %
Mamahak Teboq 11 73,333 4 26,667 15 100 Lutan 10 66,667 5 33,333 15 100 Karyawan Base Camp 29 96,667 1 3,333 30 100 Staf Kecamatan Long Hubung 5 100,00 0 0,00 5 100 Total Responden 55 84,615 10 15,385 65 100
Dalam Tabel 39, dapat dilihat bahwa sebanyak 84,615% responden
mengatakan bahwa PT. Ratah Timber berkontribusi terhadap pembangunan
Kecamatan Long Hubung pada umumnya dan desa sekitar hutan pada khususnya.
Dengan alasan bahwa kontribusi yang diberikan PT. Ratah Timber itu adalah
Bantuan-bantuan berupa bantuan sembako, honor guru, beasiswa untuk para
siswa, sumbangan kayu untuk peti mati, sumbangan BBM untuk listrik ditempat
ibadah, bantuan solar untuk kantor kecamatan dan dana kompensasi.
Sedangkan responden yang mengatakan bahwa IUPHHK PT.Ratah Timber
sebanyak 15,385% dengan alasan bahwa kurangnya perhatian dari perusahaan
sendiri yang dapat dilihat dari bantuan yang belum terlihat dan pendapatan
masyarakat sekitar yang masih minim.
5.5 Kerjasama Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Setempat
Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 responden masyarakat sekitar
maka pendapat mereka mengenai kerja sama yang dibangun pihak perusahaan
dengan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 40
.
65
Tabel 40 Pandangan terhadap kerjasama yang dibangun PT. Ratah Timber
Responden Kerjasama IUPPHHK PT. Ratah Timber dengan Masyarakat
Ada Tidak Jumlah n % n % n %
Mamahak Teboq 10 66,67 5 33,33 15 100 Lutan 9 60 6 40 15 100 Total Responden 19 63,33 11 36,67 30 100
Dari Tabel 40, di atas dapat dilihat bahwa 63,33% responden mengatakan
bahwa antara pihak perusahaan dengan masyarakat mempunyai kerjasama yaitu
perkebunan karet, pembukaan jalan dengan alat berat Ratah Timber, Pembinaan
Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan pelibatan masyarakat dengan adanya suatu
kegitan sedangkan 36,67% responden mengatakan bahwa perusahaan tidak ada
kerjasama sama sekali dengan masyarakat. Alasan pernyataan tersebut karena
responden ini tidak tahu tentang kerja sama yang diadakan perusahaan dengan
masyarakat dan mereka menganggap bahwa perusahaan tidak menyisihkan uang
untuk program pembinaan masyarakat desa.
5.6 Penunaian Kewajiban IUPHHK-HA PT. Ratah Timber
Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Kecamatan Long Hubung
mengenai kewajiban yang dibayarkan IUPHHK-HA PT. Ratah Timber maka
100% responden mengatakan bahwa IUPHHK-HA PT. Ratah Timber sudah
melakukan kewajibannya nya dengan baik yaitu misalnya pembayaran dana
kompensasi dan kegiatan PMDH.
Kegiatan pembinaan desa hutan di sekitar areal kerja IUPHHK PT. Ratah
Timber sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 1991. Bentuk kegiatannya
antara lain membantu dalam pengadaan sarana dan prasarana umum, pelibatan
dalam pembangunan fasilitas operasional Base Camp dan perekrutan tenaga kerja.
Pada tahun 19991 PT. Ratah Timber baru memiliki 2 desa binaan. Pada saat ini
PT. Ratah Timber sudah memiliki 11 desa binaan. PMDH yang dilakukan
perusahaan terhadap desa binaan pada umumnya dalah peningkatan ekonomi,
penyelesaian konflik sosial, pembangunan sarana dan prasaran umum, bantuan
sosial dan budaya serta bantuan dalam bidang pendidikan. Berikut akan diuraikan
Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) PT.Ratah Timber dalam
Tabel 41.
66
Tabel 41 Program Pembinaan Desa Hutan (PMDH) PT. Ratah Timber No Kegiatan PMDH No Kegiatan PMDH 1 Tali Asih
a. Camat Long Hubung b. Camat Laham c. Kepala Adat Besar Long Hubung &
Laham d. Kapolsek Long Hubung e. Staf Kapolsek f. Dan Ramil Long Iram g. Babinsa Long Iram h. Petinggi i. Kepala Adat Kampung j. BPK k. Sekretaris desa l. Kaur Pemerintahan
m. Kaur Umum n. Kaur pembangunan
3 Kegiatan Pendidikan a. Honor guru b. Beasiswa c. Pengadaan Buku d. Konsumsi guru
4 Sosial Budaya a. Bantuan Duka Cita b. Pemeliharaan Bangunan Sekolah c. Pemeliharaan Tempat Ibadah d. Pelantikan Pengurus Kampung e. Penerangan Listrik Desa f. Bantuan Transport BBM g. Akomodasi Budaya h. Bantuan ATK Kampung i. Bantuan ATK sekolah j. Perayaan keagamaan
2
Kegiatan Kesehatan
a. Pengobatan Gratis b. Posyandu
5 Prasarana Umum a. Pembuatan jembatan
6 Dana Kompensasi
Salah satu indikator keberhasilan kegiatan PMDH pada tahap pelaksanaan
dapat dinilai dari persentase realisasi rencana fisik dan biaya kegiatan PMDH.
Rencana biaya kelola sosial tahun 2010 sebesar Rp.458.000.000,00 sedangkan
biaya yang terealisasi Rp.232.590.410,00 sehingga besar realisasi fisik dan biaya
adalah 50,78%. Dari keenam kegiatan PMDH yang dilakukan oleh PT. Ratah
Timber ternyata masih ada beberapa masyarakat bahkan responden dalam
penelitian ini yang sama sekali tidak mengetahui bantuan yang diberikan PT.
Ratah Timber. Persentase realisasi rencana biaya kegiatan PMDH pada tahun
2010 dapat dilihat Tabel 42.
Tabel 42 Rekapitulasi laporan realisasi kelola sosial /PMDH 2010 Jenis Kegiatan Rencana
RKAP 2009 Semester 1 Semester 2 Jumlah
Aspek Pendidikan 40.700.000 17.942.000 16.039.000 33.981.000 Aspek Kesehatan 10.000.000 750.000 15.00.000 2.250.000 Aspek Ekonomi. Sosial dan Budaya 292.300.000 35.817.900 28.480.250 64.298.150 Dana Kompensasi Produksi 105.000.000 0 0 0 Pelestarian SHL Percontohan 10.000.000 0 132.061.260 132.061.260 Total 458.000.000 54.509.900 178.080.510 232.590.410
Sumber : Laporan Tahunan Kegiatan PMDH Unit Bina Lingkungan PT. Ratah Timbe
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
1. Kontribusi IUPHHK-HA PT. Ratah Timber terhadap pendapatan daerah
Kecamatan Long Hubung berupa dana kompensasi yang dibayarkan setiap
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan kontribusi rata-rata terhadap pendapatan
daerah di Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2007-2009 sebesar 0,277 %
per tahun dari total pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat.
2. IUPHHK PT. Ratah Timber berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja
dimana 93,59% karyawan Base Camp merupakan masyarakat sekitar.
3. IUPHHK PT. Ratah Timber memberikan kontribusi terhadap aksesibilitas,
kesempatan berusaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia serta
pembangunan sarana dan prasarana. Dimana 76,67% responden mengatakan
PT. Ratah Timber berkontribusi terhadap aksesibilitas, 83,33% responden
mengatakan PT. Ratah Timber berkontribusi terhadap kesempatan berusaha,
63,63% responden mengatakan PT. Ratah Timber berkontribusi terhadap
peningkatan kapasitas SDM dan 84,62% responden mengatakan PT. Ratah
Timber berkontribusi terhadap pembangunan sarana dan prasarana.
6.2 Saran
Saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah :
1. Harus ada terobosan baru dari perusahaan di bidang perkebunan sehingga
dapat melibatkan masyarakat sekitar
2. Alokasi biaya yang memadai dan komitmen perusahaan dengan masyarakat
untuk kerjasama peningkatan kualitas pembangunan desa sekitar agar
terciptanya suasana berusaha yang kondusif dari perusahaan dan kelestarian
hutan dijaga.
DAFTAR PUSTAKA
[Fahutan IPB] Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. 2003. Peninjauan Menyeluruh Terhadap Pungutan Sektor Usaha Kehutanan.Bogor. Fahutan IPB
Hamzah Rosyidi. 2010. Trickle Down Effect dan horse and sparrow theory. http://idiysorhazmah.wordpress.com/2010/07/15/trickle-dwon-effect-dan- horse-and-sparrow-theory/. [16 Februari 2011]
Harry Hikmat. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora Utama.
Hasibuan Malayu SP. 2002. Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
Insusanty E.2003. Persepsi, Sikap dan Perilaku Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap NIlai Sumber Daya Hutan : Studi Kasus di Desa Cihanyawar Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi [skripsi]. Bogor : Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
Kartasamita Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
Larasatie. P. 2005. Kontribusi Hutan Negara Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang. [skripsi]. Bogor : Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor
Murbayanto. 1998. Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta : Aditya Media.
Rahmaddin.2009. Indikator Pembangunan daerah. http://ovalhanif.wordpress.com/2009/04/21/indikator-pembangunan daerah/ . [26 Januari 2011]
Sitanggang Hefrina. 2008. Pengembangan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan di PT. Ratah Timber Kalimantan Timur [Skripsi]. Bogor : Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
69
Sutedi A.2009. Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 1999. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan. Kabupaten Malinau. Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Kutai Barat.
Pemerintah Kutai Barat. 2008. Statistik Potensi Kampung Kabupaten Kutai Barat. Kutai Barat
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 2009. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka. Kutai Barat.
Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta
Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
Suyono IM. 1991. Studi Interaksi Masyarakat Desa Sekitar dengan Tanaman Obat di Taman Nasional Baluran [skripsi]. Bogor : Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
LAMPIRAN
71
Lampiran 1 Identitas responden Desa Mamahak Teboq
No Responden
Jenis Kelamin Umur Agama Suku Status
Perkawinan Tingkat
Pendidikan Pekerjaan
1 Laki-laki 24 Islam Dayak Busang Kawin SMP Berburu 2 Lai-laki 40 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA Wiraswasta 3 Laki-laki 30 Islam Bugis Kawin SD Wiraswasta 4 Laki-laki 41 Katolik Dayak Bahau Kawin PT Petinggi 5 Laki-laki 40 Islam Bugis Kawin SMA PNS 6 Perempuan 43 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA Guru Honor 7 Laki-laki 36 Islam Dayak Bahau Kawin SMA Pedagang 8 Laki-laki 35 Islam Banjar Belum Kawin PT PNS 9 Laki-laki 38 Islam Bekumpai Kawin SD Wiraswasta 10 Laki-laki 32 Katolik Dayak Bahau Kawin SMP Petani 11 Laki-laki 32 Islam Bugis Kawin SMA Pegawai Swasta 12 Laki-laki 38 Protestan Dayak Tunjung Kawin SMA Pegawai Swasta 13 Laki-laki 35 Katolik Dayak Bahau Kawin SP Pegawai Swasta 14 Perempuan 26 Islam Madar Kawin PT Guru Honor 15 Perempuan 37 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA Guru Honor
72
Lampiran 2 Identitas responden Desa Lutan
No Responden
Jenis Kelamin Umur Agama Suku Status
Perkawinan Tingkat
Pendidikan Pekerjaan
1 Perempuan 41 Islam Dayak Bahau Kawin SMA Guru Honor 2 Laki-laki 50 Islam Bakumpai Kawin SMP BPK Desa 3 Laki-laki 42 Katolik Jawa Kawin SMA Petani 4 Laki-laki 37 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA Wakil BPK Desa 5 Laki-laki 60 Islam Bekumpai Kawin SD Petani 6 Laki-laki 36 Katolik Dayak Bahau Kawin SMP Petani 7 Perempuan 29 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA Staf BPK Desa 8 Laki-laki 38 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA PNS 9 Laki-laki 53 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA Pegawai Swasta 10 Perempuan 40 Katolik Dayak Bahau Kawin PT Guru 11 Laki-laki 41 Islam Jawa Kawin SMP Petani 12 Laki-laki 70 Islam Dayak Tunjung Kawin SD Petani 13 Laki-laki 67 Islam Bekumpai Kawin SMA Pegawai Swasta 14 Laki-laki 55 Katolik Dayak Bahau Kawin SD Petani 15 Laki-laki 47 Islam Banjar Kawin SMA Petani
73
Lampiran 3 Identitas responden karyawan Camp PT. Ratah Timber No Responden
Bidang Pekerjaan
Jenis Kelamin
Umur Agama Suku Status Perkawinan
Tingkat Pendidikan
Pengalaman Kerja
Upah (x Rp.1000.000)
1 Staf TUK & Produksi
Laki-laki 41 Katolik Dayak Bahau
Kawin SMK 11-15 tahun 1-1.5
2 Staf Bagian Umum
Laki-laki 51 Islam Dayak Bahau
Kawin SMK 16-20 tahun 1.6-2
3 Staf Bagian Umum
Laki-laki 39 Islam Jawa Kawin PT 11-15 tahun 1.6-2
4 Staf Bina Lingkungan dan Sosial
Laki-laki 43 Katolik Dayak Bahau
Kawin SMA 16-20 tahun 1.6-2
5 Staf Bina Lingkungan dan Sosial
Laki-laki 46 Islam Jawa Kawin PT < 1 tahun 3.1-3.5
6 Staf Bagian Umum
Laki-laki 38 Islam Jawa Kawin SMA 16-20 tahun 1.6-2
7 Staf Bina Lingkungan dan Sosial
Laki-laki 50 Katolik Dayak Bahau
Kawin SMP 26-30 tahun 3.1-3.5
8 Staf Bina Lingkungan dan Sosial
Laki-laki 36 Islam Jawa Kawin SMA 16-20 tahun 1.6-2
9 Staf Bina Lingkungan dan Sosial
Laki-laki 30 Islam Sunda Belum Kawin PT 1-5 tahun 1.6-2
10 Staf TUK & Produksi
Laki-laki 33 Islam Kutai Kawin SMA 11-15 tahun 1-1.5
11 Staf Perencanaan Hutan
Laki-laki 29 Islam Bugis Belum Kawin SD 16-20 tahun 1.6-2
12 Staf TUK & Produksi
Laki-laki 29 Islam Bugis Kawin SMA 1-5 tahun 1-1.5
74
No Responden
Bidang Pekerjaan
Jenis Kelamin
Umur Agama Suku Status Perkawinan
Tingkat Pendidikan
Pengalaman Kerja
Upah (x Rp.1000.000)
13 Staf Perencanaan
Laki-laki 43 Katolik Dayak Bahau
Kawin SMP < 1 tahun 1-1.5
14 Staf Perencanaan Hutan
Laki-laki 37 Katolik Dayak Bahau
Kawin SMA 1-5 tahun 2.6-3
15 Staf TUK & Produksi
Laki-laki 45 Islam Jawa Kawin SMA 21-25 tahun 3.1-3.5
16 Staf Perencanaan Hutan
Laki-laki 55 Islam Jawa Kawin SMA 1-5 tahun 1-1.5
17 Staf TUK & Produksi
Laki-laki 23 Islam Jawa Belum Kawin SMA 1-5 tahun 1-1.5
18
Staf Pembinaan Hutan
Laki-laki 26 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA 6-10 tahun 1-1.5
19 Staf Bagian Umum
Laki-laki 21 Islam Jawa Belum Kawin SMA < 1 tahun 1.6-2
20 Staf Perencanaan Hutan
Laki-laki 26 Islam Sunda Kawin PT 1-5 tahun 1.6-2
21 Staf Perencanaan Hutan
Laki-laki 43 Islam Jawa Kawin SMA 11-15 tahun 1-1.5
22 Staf Bina Lingkungan dan Sosial
Laki-laki 31 Katolik Dayak Bahau
Kawin SMA 1-5 tahun 1-1.5
23 Staf Bagian Umum
Laki-laki 55 Katolik Dayak Bahau
Kawin SD 26-30 tahun 1-1.5
24 Staf Pembinaan Hutan
Laki-laki 40 Islam Bakumpai Kawin SMP 6-10 tahun 1-1.5
25 Staf Bagian Umum
Laki-laki 40 Islam Jawa Kawin SMA 11-15 tahun 1.6-2.5
Lanjutan Lampiran 3
75
Lampiran 4 Identitas staf PT. Ratah Timber
No Responden Bidang Pekerjaan Jenis
Kelamin Umur Agama Suku Status Perkawinan
Tingkat Pendidikan
Pengalaman Kerja
1 Manager Umum Samarinda Laki-laki 43 Islam Jawa Kawin PT 15-20 tahun
2 Manager Bina Lingkungan dan Sosial Laki-laki 45 Islam Jawa Kawin PT 15-20 tahun
3 Kepala Urusan Tata Usaha Kayu Laki-laki 37 Islam Bugis Kawin SMA 15-20 tahun
4 Staf Bagian Umum dan Personalia Laki-laki 43 Islam Banjar Kawin PT 15-20 tahun
5 Deputy Manager Laki-laki 55 Islam Jawa Kawin SMA 26-30 tahun
Lampiran 5 Identitas responden staf Kecamatan Long Hubung No Responden Bidang Pekerjaan Jenis
Kelamin Umur Agama Suku Status Perkawinan
Tingkat Pendidikan
1 Kasi Pelayanan Umum Laki-laki 35 Katolik Dayak Bahau Kawin PT 2 Kasi Pemerintahan Laki-laki 55 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA 3 Staf Kasi Pendidikan Perempuan 29 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA
4 Staf Kasi Pelayanan Umum Laki-laki 37 Katolik Dayak Bahau Kawin SMA
5 Kasi PMK Laki-laki 47 Katolik Jawa Kawin SMA
76
Lampiran 6 Rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran perkapita responden Desa Mamahak Teboq
No. Responden
Sumber-Sumber Pendapatan Rumah Tangga (Rp/Bulan) Pendapatan Rumah Tangga Total
(Rp/Bulan)
Pengeluaran Rumah Tangga
(Rp/Bulan)
Jumlah Anggota Keluarga
Pendapatan Perkapita
Pengeluaran Perkapita Pertanian Gaji Usaha
Dagang Peternakan Sumber Lain
1 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 400.000 3 8.000.000 1.600.000 2 2.00..000 850.000 0 500.000 0 3.350.000 1.850.000 3 13.400.000 7.400.000 3 500.000 1.000.000 0 0 1.000.000 2.500.000 0 4 7.500.000 0 4 200.000 1.800.000 0 0 0 2.000.000 1.080.000 4 6.000.000 3.240.000 5 0 2.100.000 1.000.000 0 0 3.100.000 400.000 3 12.400.000 1.600.000 6 250.000 1.675.000 0 300.000 0 2.225.000 1.675.000 3 8.900.000 6.700.000 7 0 250.000 3.000.000 0 0 3.250.000 150.000 4 9.750.000 450.000 8 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 660.000 1 28.800.000 7.920.000 9 0 500.000 0 0 700.000 1.200.000 1.200.000 3 4.800.000 4.800.000 10 80.000 0 1.000.000 0 2.400.000 3.480.000 442.000 3 13.920.000 1.768.000 11 0 1.200.000 0 750.000 0 1.950.000 950.000 4 5.850.000 2.850.000 12 0 3.410.000 0 0 0 3.410.000 2.002.000 4 10.230.000 6.006.000 13 245.000 1.050.000 0 250.000 0 1.545.000 1.598.000 4 4.635.000 4.794.000 14 100.000 700.000 0 0 1.000.000 1.800.000 1.030.000 3 7.200.000 4.120.000 15 100.000 1.850.000 0 140.000 0 2.090.000 1.845.000 6 4.180.000 3.690.000
77
Lampiran 7 Rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran perkapita responden Desa Lutan
No. Responden
Sumber-Sumber Pendapatan Rumah Tangga (Rp/Bulan) Pendapatan Rumah Tangga Total
(Rp/Bulan)
Pengeluaran Rumah Tangga
(Rp/Bulan)
Jumlah Anggota Keluarga
Pendapatan Perkapita
Pengeluaran Perkapita
Pertanian Gaji Usaha Dagang Peternakan Sumber
Lain
1 500.000 500.000 0 0 0 1.000.000 510.000 4 3.000.000 1.530.000 2 150.000 850.000 0 0 0 1.000.000 510.000 4 3.000.000 1.530.000 3 850.000 0 0 0 0 850.000 1.700.000 4 2.550.000 5.100.000 4 300.000 700.000 0 0 0 1.000.000 385.000 4 3.000.000 1.155.000 5 2.100.000 0 0 40.000 1.450.000 3.590.000 660.000 7 6.154.285 1.131.428 6 800.000 0 0 0 350.000 1.150.000 1.200.000 7 1.971.428 2.057.142 7 500.000 500.000 0 0 300.000 1.300.000 650.000 3 5.200.000 2.600.000 8 2.200.000 1.856.900 0 0 0 4.056.900 1.650.000 4 12.170.700 4.950.000 9 2.000.000 850.000 0 0 0 2.850.000 1.950.000 3 11.400.000 7.800.000 10 500.000 1.700.000 0 0 0 2.200.000 800.000 4 6.600.000 2.400.000 11 800.000 300.000 0 0 0 1.100.000 725.000 5 2.640.000 1.740.000 12 500.000 0 0 0 0 500.000 540.000 6 1.000.000 1.080.000 13 2.000.000 0 0 0 1.000.000 3.000.000 308.000 4 9.000.000 924.000 14 200.000 1.500.000 0 0 0 1.700.000 1.644.000 12 1.700.000 1.644.000
15 500.000 0 300.000 0 0 800.000 610.000 8 1.200.000 915.000
78
Lampiran 8 Rincian komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat
Pendapatan Asli Daerah No Pajak Daerah No Retribusi Daerah No Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
No Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1
Pajak Hotel a. Hotel Binatang Lima Berlian b. Losmen/Rm.Penginapan /Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos
1
Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan
Kesehatan b. Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
c. Retribusi Biaya Penggantian KTP dan Akte Catatan Sipil
d. Retribusi Pasar e. Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor f. Retribusi Tambat Kapal
1
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD a. BUMD BPDKaltim
Cabang Melak
1
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan a. Penjualan Kendaraan Dinas Roda
Empat
2
Penerimaan Jasa Giro a. Jasa Giro Kas Daerah (Kas
Umum) b. Jasa Giri Pemegang Kas c. Jasa Giro Dana Cadangan d. Jasa Giro Gaji e. Jasa Giro Kas DAK-DR f. Jasa Giro Kas DAK-Kesehatan g. Jasa Giro Kas DAK-Pendidikan h. Jasa Giro Kas AD HOC II i. Jasa Giro Kas Subsidi Provinsi
2
Pajak Restoran a. Rumah Makan b. Catering
3
Pajak Hiburan a. Balap Kendaraan
Bermotor b. Pantai Pijat/Refleksi
2
Retribusi Jasa Usaha a. Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah b. Retribusi Termina c. Retribusi Tempat
Khusus parker d. Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan e. Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga f. Retribusi Pengolahan g. Limbah Cair h. Retribusi Hasil Hutan
4 Pajak Reklame 5
Pajak Penerangan Jalan a. Pajak Penerangan
Jalan PLN b. Pajak Penerangan
Jalan Non PLN 3
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan a. Bidang Pekerjaan Umum
6
Pajak Pengambilan Galian Golongan C
79
a. Pasir b. Kerikil c. Tanah Uruk d. Sirtu e. Tanah Liat.Bata dan
Genteng
i. Ikutan j. Retribusi Pendaftaran
Perusahaan k. Retribusi Usaha
Perdagangan dan Ijin Industri
l. Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang
4
Pendapatan Dari Pengembalian a. Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan dinas
c. Pengembalian dari PT. Taspen
3
Retribusi Perijinan Tertentu a. Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)
c. Retribusi Izin Trayek d. Retribusi Izin
Pengelolaan & Pengusahaan Goa S. Burung Walet
e. Retribusi Izin Lokasi f. Retribusi SIUJK
5
Pendapatan Dari Angsuran/ Cicilan Penjualan a. Angsuran/ Cicilan Penjualan
Kendaraan
7
Pajak Sarang Burung Walet
6
Pendapatan Lain-Lain yang Sah a. Pendapatan Lain-Lain Yang
Sah Lainnya b. Jasa Pelayanan Medis Lainnya
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat
Lanjutan Lampiran 8
80
Lampiran 9 Rincian komponen dana perimbangan Kabupaten Kutai Barat
Dana Perimbangan No Bagi Hasil Pajak No Bagi Hasil Bukan Pajak No Dana Alokasi Umum
(DAU) No Dana Alokasi Khusus
(DAK) 1 Bagi Hasi Dari Pajak Bumi Dan
Bangunan 1 Bagi Hasil Dari Provisi
Sumber Daya Hutan 1 Dana Alokasi Umum 1 DAK Pendidikan
2 Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Lainnya
2 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap 2
Dana Tunjangan Kependidikan DAU
2 DAK Kesehatan
3 Bagi Hasil Dari Pajak Pengahasilan (PPh)
3 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi
3 DAK Jalan
4 Biaya Pemungutan PBB 4 Bagi Hasil Dari Pungutan Perikanan
4 DAK irigasi
5
Pembagian Insentif Atas Pencapaian Target Pemungutan PBB Perkotaan dan Pedesaan
5 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi
5 DAK Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
6
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi
6 DAK Kelautan dan Perikanan
7 DAK Pertanian 8 DAK Lingkungan Hidup 9 DAK Perdagangan
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat
81
Lampiran 10 Rincian komponen pendapatan lain-lain yang sah
No Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lain
No Bantuan Keuangan Dari Provinsi No Penerimaan Lain-Lain
1 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 1 Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
1 Dana Penyesuaian
2 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
2 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Penguatan Pembangunan
3 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan bermotor
3 Dana Darurat/Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
6 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat
82
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat
Lampiran 11 Rincian pendapatan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2007-2009
No
Jenis Penerimaan
Komponen Penerimaan
Tahun
2007 2008 2009 1 Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Pajak Daerah 3.682.868.026,40 5.749.003.676,00 3.604.317.091,25 Retribusi Daerah 4.657.167.028,84 8.730.444.663,64 5.009.307.745,69 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0 4.537.632.227,12 5.836.664.612,69 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.619.385.856,20 14.428.668.932,81 19.759.587.511,00
Total 23.959.420.911,44 33.445.749.499,57 34.209.876.960,63 2
Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak 56.822.079.899,61 52.183.500.575,00 78.581.578.979.00 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 547.627.631.584,00 677.924.788.292,00 606.107.541.283.00 Dana Alokasi Umum (DAU) 331.974.000.000,00 369.682.515,00 339.894.940.000.00 Dana Alokasi Khusus 19.187.000.000,00 54.754.000.000,00 47.546.000.000.00
Total 955.610.711.483,61 1.154.544.803.867,00 1.072.130.060.262.00 3 Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
Dana Darurat 4.000.000.000,00 0,00 0.00 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lain 17.192.621.000,00 25.856.420.000,00 32.998.204.900,00 Penerimaan Lain-Lain 1.500.000.000,00 2.471.125.800,00 50.388.096,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 84.895.000.000,00 52.250.000.000,00 75.697.103.000,00
Total 107.587.621.000,00 80.577.545.800,00 159.083.403.900,00 Jumlah Total Pendapatan Daerah 1.087.157.753.395,05 1.268.568.099.166,57 1.265.423.341.122,63
83
Lampiran 12 Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2007-2009
Tahun Sumber Pendapatan (x Rp. 1.000.000.-) Pendapatan Daerah (x Rp.1.000.000.-) Pendapatan Asli
Daerah % Dana
Perimbangan % Pendapatan
Daerah Lainnya %
2007 23.959,21 2,204 955.610,711 87,900 107.587,621 9,896 1.087.158,753
2008 33.445,749 2,646 1.154.544,804 91,012 80.577,546 6,352 1.268.568,099 2009 34.209,877 2,703 1.072.130,060 84,725 159.083,404 12,572 1.265.423,341 *R 30.538,349 2,515 1.060.761,859 87,879 115.749,524 9,607 1.207.050,731 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat (201
84
Lampiran 13 Kewajiban yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber
No Pungutan Atas Harta Kekayaan No Pungutan Atas Hasil Produksi No Pungutan Atas Pendapatan Mencakup Pendapatan Bruto dan Bersih
1 Pajak Bumi dan Bangunan 1 Dana Reboisasi (DR) 1 Pajak Penghasilan (PPh. tenaga kerja. badan impor)
2 IHPH/IUPHHK 2 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 2 Pajak Pertambahan Nilai
3
Pajak Kendaraan dan Peralatan a. Tractor b. Motor Grader c. Whell Loader d. Bulldozer e. Logging Truck f. Dump Truck
3
Dana Pembinaan Masyarakat Desa Pendidikan (Honor guru. Sarana Belajar. Beasiswa) Kesehatan (Posyandu. pengobatan gratis) Sosial Ekonomi dan Budaya (Kelembagaan. pertanian menetap. keagamaan. Sarana dan Prasarana
4 Dana Kompensasi Masyarakat Adat Sumber : Buku RKAP IUPHHK-HA PT Ratah Timber
85
Lampiran 14 Rincian besarnya kewajiban yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber 2007-2009
No Jenis Pungutan Komponen Pungutan
Tahun
2007 2008 2009 2010
1
Pungutan Atas Harta Kekayaan
Pajak Bumi dan Bangunan 563.491.862,00 491.795.133,00 445.660.988,00 490.986.018,00 IHPH/IUPHHK 0 0 0 6.306.187.500,00 Pajak Kendaraan dan Peralatan 32.985.356,00 24.006.318,00 97.265.183,00 31.235.907,00 Dana Kompensasi Masyarakat Adat 90.882.740,00 60.065.440,00 119.029.340,00 132.061.260,00
2
Pungutan Atas Hasil Produksi
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1.200.981,48 2.392.102,76 2.637.238.680,00 2.288.084.385,00
Dana Reboisasi (DR) 2.756.682.270,00 5.780.382.210,00 6.359.869.710,00 5.562.756,63
Dana Pembinaan Masyarakat Desa 101.940.750,00 84.689.510,00 132.530.160,00 100.529.150,00
3
Pungutan Atas Pendapatan Mencakup Pendapatan Bruto dan Bersih
Pajak Penghasilan (PPh. tenaga kerja. badan impor)
30.188.965,00 8.773.172,00 44.557.832,00 73.263.300,00
Sumber : Buku RKAP IUPHHK-HA PT Ratah Timber
86
Lampiran 15 Dana kompensasi yang dibayarkan IUPHHK PT. Ratah Timber
RKT Tahun Jenis Total Dana Kompensasi Yang dibayarkan Meranti/K.Indah Rimba Campuran
M3 Rp M3 Rp. 1995/1996 52.731,01 79.096.515,00 253,93 253.930,00 79.350.445,00 1996/1997 52.295,22 78.442.830,00 271,78 271.780,00 78.714.610,00 1997/1998 36.723,01 55.084.515.00 42.880,00 42.880,00 55.127.395,00 1998/1999 35.544,52 53.316.780,00 0,00 0,00 53.316.780,00 1999/2000 37.276,03 55.914.045,00 0,00 0,00 55.914.045,00
2000 17.108,17 51.324.510,00 0,00 0,00 51.324.510,00 2001 27.903,94 83.711.820,00 鳗,00 0,00 83.711.820,00 2002 24.064,43 72.193.290,00 0,00 0,00 72.193.290,00 2003 35.674,36 107.023.080.00 0,00 0,00 107.023.080,00 2004 30.998,25 92.994.750,00 0,00 0,00 92.994.750,00 2005 27.896,86 83.690.580,00 0,00 0,00 83.690.580,00 2006 29.126,92 87.380.760,00 1.750,99 3.501.980,00 90.882.740,00 2007 19.967,26 59.901.780,00 81,83 163.660,00 60.065.440,00 2008 37.816,88 113.450.640,00 2.789,35 5.578.700,00 119.029.340,00 2009 43.356,00 130.068.000,00 996,63 1.993.260,00 132.061.260,00
87
Lampiran 16 Struktur organisasi PT Ratah Timber
KaurPAK &
PWH
Fungsional pere
ncan
aan
Kaur mb er cruisi
ng
Kaur KURPET
Kaur pemeliharaan
Kaur penanaman
Kaur persema
ian
Kaur litbang
Kaur Bina desa
hutan
Kaur perlin
hut
Kaur RPL/ RKL
Kaur
TUK
Kaur
TPK Kaur fungsional pengj.
kayu
Kaur fung. Pengws prod
& alat
Kaur umum & person
alia
Kaur keuangan
Kaur
logis k
Manager Keuangan Manager Umum Tim Internal Audit Koordinator PHPL Manager Perencanaan & Prod
Ka. Cabang Camp Manager
Depu Ma nager
As. Man TUK & peng. Prod
Tim STD As.Man
Pembinaan Hutan As. Man BinLin As. Amn
Prod
As. Man Pernc. Hutan
Ka. TU
Direktur Utama
Direktur Produksi Direktur Keuangan
Manager Umum
Manager Keuangan
Mgr Bin, Lingk & sos
Manager camp & prod
Kaur pembalakan
Kaur teknik &peralatan
Kaur kaur gudg & pralata
n
Kaur jln & bangunan