SKRIPSI

KORELASI ANTARA PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN, PENGALAMAN

DAN MOTIVASI PEMERIKSA PAJAK DENGAN KINERJA PEMERIKSA

PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI JAKARTA BARAT

Oleh:

Zamal Firdaus

NIM: 204082002339

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H/2009 M

KORELASI ANTARA PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN, PENGALAMAN

DAN MOTIVASI PEMERIKSA PAJAK DENGAN KINERJA PEMERIKSA

PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI JAKARTA BARAT

Oleh:

Zamal Firdaus

NIM: 204082002339

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H/2009 M

KORELASI ANTARA PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN, PENGALAMAN

DAN MOTIVASI PEMERIKSA PAJAK DENGAN KINERJA PEMERIKSA

PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI JAKARTA BARAT

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Zamal Firdaus NIM: 204082002339

Di Bawah Bimbingan

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H/2009 M

Pembimbing I

Dr. Yahya Hamja, MM

NIP. 130 676 334

Pembimbing II

Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si

Hari ini Rabu Tanggal 29 Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan

Ujian Komprehensif atas nama Zamal Firdaus NIM: 204082002339 dengan judul

Skripsi ”KORELASI ANTARA PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN,

PENGALAMAN, DAN MOTIVASI PEMERIKSA PAJAK DENGAN

KINERJA PEMERIKSA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

(KPP) DI JAKARTA BARAT”. Memperhatikan penampilan mahasiswa

tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 29 April 2009

Tim Penguji Ujian Komprehensif

Drs. Abdul Hamid Cebba Ak., MBA

Ketua

Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si

Sekretaris

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Penguji Ahli

Hari ini Senin Tanggal 22 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan

Ujian Skripsi atas nama Zamal Firdaus NIM: 204082002339 dengan judul ”

KORELASI ANTARA PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN,

PENGALAMAN, DAN MOTIVASI PEMERIKSA PAJAK DENGAN

KINERJA PEMERIKSA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

(KPP) DI JAKARTA BARAT”. Memperhatikan penampilan mahasiswa

tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 22 Juni 2009

Tim Penguji Ujian Skripsi

Dr. Yahya Hamja, MM Ketua

Rahmawati, SE, MM

Sekretaris

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS

Penguji Ahli

ABSTRACT

Zamal Firdaus, Thesis Title "Correlation of Taxation Technical Training, Experiences, Motivation a Tax Auditor towards The works of Tax Auditor at

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) in West Jakarta. Undergraduate Program (S-1) Tax Accountancy Major, Faculty of Economy and Social Sciences of Syarif

Hidayatullah Islamic State University Jakarta 2009.

The purpose of this research is to know how big Correlation of Taxation Technical Training (X1) , Experiences (X2), Motivation a Tax Auditor (X3) as an

independent variable towards The works of Tax Auditor at Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) in West Jakarta (Y) as a dependent variable.

The research has been done by mean of filling out questionnaires by tax employee

and to used to secondary data too. The responders are Tax Auditor at Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Taman Sari Satu, Taman Sari Dua, Tambora,

Kalideres, dan Cengkareng. The samples included are 50 responders. For

analyzing the data researcher used SPSS version 12.0.

The result of this research shows that the Correlation of Taxation Technical

Training, Experiences, Motivation a Tax Auditor towards The works of Tax

Auditor at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) in West Jakarta have a value

coefficients correlation 0,550 this means coefficients correlation between the Correlation of Taxation Technical Training, Experiences, Motivation a Tax

Auditor towards The works of Tax Auditor at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) in West Jakarta is significantly positive.

Keyword: Taxation Technical Training, Experience, works of Tax Auditor

ABSTRAK

Zamal Firdaus, Judul skripsi “Korelasi Antara Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan Kinerja Pemeriksa Pajak Pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat". Strata satu (S-1) jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar korelasi Antara Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan

Kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat.

Variabel yang menjadi fokus penelitian adalah pelatihan teknis perpajakan (X1),

pengalaman (X2), dan motivasi (X3) sebagai variabel bebas dan kinerja Pemeriksa

Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat (Y) sebagai variabel terikat.

Penelitian dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh aparat pajak dan data

sekunder yang dapat mendukung penelitian. Responden penelitian adalah para

Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Taman Sari Satu,

Taman Sari Dua, Tambora, Kalideres, dan Cengkareng. Sampel diambil sebanyak

50 responden. Untuk metode analisis dan uji hipotesis menggunakan korelasi, lalu

perhitungannya menggunakan program SPSS versi 12.0.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Korelasi Antara Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan Kinerja

Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat memiliki nilai koefisien sebesar 0,550 yang berarti koefisien Korelasi Antara Pelatihan

Teknis Perpajakan, Pengalaman dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan Kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat adalah kuat.

Kata kunci : Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman, Motivasi, Kinerja

Pemeriksa Pajak

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat

kesempurnaan yang paling tinggi. Aku bersaksi tiada tuhan yang pantas disembah

selain Allah Yang maha Esa, yang tiada sekutu bagi-Nya, yang telah memberi

keistimewaan kepada orang–orang yang dikehendaki dari para hamba-Nya dan

Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan-Nya yang telah

Allah istimewakan dengan seluruh kesempurnaan ubudiyyah. Semoga rahmat

Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad

SAW, yang hatinya telah dipenuhi oleh Allah ta’ala dengan keagungan-Nya jalla

wa’alaa yang Maha Tinggi dan kepribadiannya selalu diliputi dengan keindahan-

Nya yang Maha Mulia, Mudah-mudahan rahmat Allah SWT juga terlimpahkan

kepada keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti

jalannya, sehingga mereka mendapat kebaikan yang banyak. Amma ba’du.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Jazakumullah Khairan

Katsir yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua yang terkasihi dan tersayangi (Ibu dan Ayah), keluarga tercinta

yang tidak pernah berhenti berdoa dan memberikan semangat.

2. Murabbi atas bimbingan dan kesabarannya

3. Bpk Dr. Yahya Hamja, MM, selaku dosen pembimbing I yang amat sangat

baik dalam memberikan pengarahan selama penulisan.

4. Bpk Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang amat

sangat baik dalam memberikan pengarahan selama penulisan.

5. Bpk. Prof. Dr. Abdul Hamid. MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial.

6. Bpk. Prof. Dr. Rodoni, selaku Pembantu Dekan Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

7. Bpk Herni Ali HT, SE, MM, selaku Pembantu Dekan Bagian

Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

8. Bpk. Afif Sulfa, SE, Ak, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

9. Ibu Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi

10. Bpk Suhendra, S.Ag, MM, selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Non Reguler.

11. Ibu Rahmawati, SE, MM, selaku Sekretaris Program Studi FEIS Non

Reguler

12. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

13. Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah

membantu dalam hal-hal kebaikan (Pak Sandy, Mas Heri, Mas Aziz, Bu

Ani, Kak Isma, Kak Yuli, Pak Sukmadi, Alfred, dan lain-lain)

14. Sahabat-sahabat di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) wa bil Khusus

Wajihah LDK, KAMMI, serta wasilah PIM yang telah memberikan

pelajaran bermanfaat. Semoga kita selalu terjalin Ukhuwah dan

silaturahim, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan

menegakkan syari’at kehidupan sehingga dapat membangun Peradaban

Islam yang futuh. Keep Fight n’ Istiqomah on the way of Allah SWT.

15. Sahabat KKN/S, Akh Selamet, Heri P, Misbah, Ukhti Sumi from Fakultas

Dakwah dan Komunikasi (FDK), Mr.Robert, dkk. Sahabat Magang, Siti

Hawa K (Neng), Ellya R. Sahabat seperjuangan FEIS Non Reguler, Akh

Dadi, Nanda, Ukhti Fitriah Abdullah, Ukhti Febriyanti, Dika Mira Uncha

Sari, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Tetap

Semangat n’ Sukses - Arigato Gozaimasu.

16. Sahabat-sahabat angkatan 2004, baik akuntansi n’ manajemen reguler dan

Non Reguler. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita

semua.Amiin.

17. Kepala Kantor, Bpk Subandono Rachmadi sebagai Ka.Subag Umum

beserta staff dan Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Taman Sari

Satu.

18. Kepala Kantor, Bpk Iman Sutrijono sebagai Ka.Subag Umum beserta staff

dan Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua.

19. Kepala Kantor, Bpk Johanes Setiarso sebagai Ka.Subag Umum beserta

staff, Bpk Subardiyo dan Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta

Tambora.

20. Kepala Kantor, Ka.Subag Umum beserta staff dan Ibu Mora Aryani

Siregar beserta Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kalideres.

21. Kepala Kantor, Ka.Subag Umum beserta staff dan Bpk A.Yoga Bintoro,

S.Sos beserta Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Cengkareng.

22. Pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga

saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini merupakan apresiasi bagi

penulis. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis ingin

mempersembahkan skripsi ini bagi semua pihak (siapa pun) yang menaruh

perhatian bagi perkembangan penelitian di Indonesia dengan harapan semoga

seuntai kata dan kalimat yang tersusun dalam skripsi ini bermanfaat. Amiin.

Jakarta, Juni 2009

Jumadil Akhir 1430 H

Zamal Firdaus

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP…………………………………………………….i

ABSTRACT………………………………………………………………………iii

ABSTRAK..............................................................................................................iv

KATA PENGANTAR.............................................................................................v

DAFTAR ISI.........................................................................................................viii

DAFTAR TABEL .................................................................................................xii

DAFTAR GAMBAR............................................................................................xiv

DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian..........................................................1

B. Perumusan Masalah...................................................................5

C. Tujuan dan Manfaat...................................................................6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelatihan Teknis Perpajakan......................................................8

1. Pengertian Pelatihan Teknis.................................................8

2. Jenis Pelatihan Teknis Perpajakan.....................................12

B. Pengalaman..............................................................................15

C. Motivasi....................................................................................16

D. Kinerja......................................................................................20

1. Pengertian Kinerja..............................................................20

2. Standar Kinerja...................................................................22

3. Aspek-Aspek Kinerja ........................................................24

E. Pengukuran Kinerja..................................................................27

1. Pengertian Pengukuran Kinerja..........................................27

2. Maksud Pengukuran Kinerja..............................................28

3. Manfaat Pengukuran Kinerja.............................................28

4. Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah......................29

5. Ekonomi.............................................................................32

6. Efisiensi..............................................................................33

7. Efektifitas...........................................................................36

F. Pemeriksaan Pajak...................................................................37

1. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak......................................37

2. Pengertian Pemeriksaan Pajak...........................................38

3. Tujuan Pemeriksaan...........................................................39

4. Jenis Pemeriksaan Pajak....................................................41

5. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan..............44

6. Norma dan Pedoman Pemeriksaan....................................45

7. Tahap Pemeriksaan Pajak..................................................50

8. Teknik dan Metode Pemeriksaan Pajak.............................57

9. Prosedur Pemeriksaan Pajak..............................................58

G. Penelitian Terdahulu................................................................59

H. Kerangka Pemikiran.................................................................62

I. Hipotesis..................................................................................62

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian........................................................63

B. Metode Pemilihan Sampel.......................................................63

C. Metode Pengumpulan Data......................................................64

1. Data Primer........................................................................64

2. Data Sekunder....................................................................65

D. Metode Analisis.......................................................................65

1. Uji Kualitas Data................................................................65

a. Uji Validitas Data.........................................................65

b. Uji Realibilitas.............................................................66

2. Uji Hipotesis......................................................................67

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannnya...............69

1. Variabel Independen (X)....................................................69

2. Variabel Dependen (Y)......................................................71

BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.........................................74

1. Tempat dan waktu.............................................................74

2. Karakteristik Responden...................................................74

B. Penemuan dan Pembahasan.....................................................76

1. Hasil Try Out.....................................................................76

a. Identitas Responden....................................................77

b. Validitas dan Reliabilitas.............................................77

2. Hasil Penelitian..................................................................84

a. Identitas Responden.....................................................84

b. Validitas dan Realibilitas.............................................85

c. Hasil Korelasi Pearson.................................................92

d. Hasil Uji Korelasi Pearson...........................................94

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan..............................................................................96

B. Implikasi..................................................................................96

C. Saran........................................................................................99

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategori Penilaian Tinggi Rendahnya Reliabilitas Instrumen.......67

Tabel 3.2 Pedoman tingkat keeratan korelasi.................................................68

Tabel 3.3 Pengukuran Terhadap Pelatihan Perpajakan, Pengalaman, dan

Motivasi..........................................................................................71

Tabel 3.4 Operasional Variabel Penelitian.....................................................72

Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian…………………………………………..76

Tabel 4.2 Data Identitas Responden Try Out………….…………………....77

Tabel 4.3 Hasil Try Out Validitas variable X1 (P_Teknis Perpajakan)…......78

Tabel 4.4 Hasil Try Out Reliabilitas variable X1 (P_Teknis Perpajakan)…..79

Tabel 4.5 Hasil Try Out Validitas variable X2 (Pengalaman)………………79

Tabel 4.6 Hasil Try Out Reliabilitas variable X2 (Pengalaman)…...……….80

Tabel 4.7 Hasil Try Out Validitas variable X3 (Motivasi)………………….80

Tabel 4.8 Hasil Try Out Reliabilitas variable X3 (Motivasi)……………….81

Tabel 4.9 Try Out Validitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)...............82

Tabel 4.10 Try Out Reliabilitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)...........83

Tabel 4.11 Data Identitas Responden..............................................................84

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas variable X1 (P_Teknis Perpajakan)….............85

Tabel 4.13 Hasil Validitas variable X1 (P_Teknis Perpajakan)……………...86

Tabel 4.14 Hasil Reliabilitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan)........87

Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas variable X2 (Pengalaman)................................87

Tabel 4.16 Hasil Reliabilitas variable X2 (Pengalaman)..................................88

Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas variable X3 (Motivasi)....................................89

Tabel 4.18 Hasil Reliabilitas variable X3 (Motivasi)......................................90

Tabel 4.19 Hasil Uji Validitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)............90

Tabel 4.20 Hasil Reliabilitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)..............91

Tabel 4.21 Korelasi Antar Variabel Pelatihan Teknis, Pengalaman, dan

Motivasi.........................................................................................92

Tabel 4.22 Korelasi Gabungan Pelatihan Teknis, Pengalaman, Motivasi......93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Skema Penelitian Pemikiran...............................................62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....................................................................................105

Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden Try Out…………………………112

Lampiran 3 Output Validitas SPSS Data Try Out……………..…………….121

Lampiran 4 Output Validitas SPSS Riset.......................................................125

Lampiran 5 Uji Korelasi Pearson....................................................................130

Lampiran 6 Komposisi Sumber Daya Manusia..............................................131

Lampiran 7 Nilai r tabel..................................................................................132

Lampiran 8 Surat Keterangan Riset................................................................133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemeriksaan pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk

menjalankan fungsi pengawasan yang telah diamanatkan oleh UU Perpajakan

(Gunadi, 2005). Menurut Arens dan Loebbecke dalam bukunya Auditing

Pendekatan Terpadu yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, menjelaskan

bahwa yang dimaksud Auditor Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak yang

berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggung

jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum

dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksanaan DJP di lapangan

adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mempunyai auditor-auditor

khusus dalam Fungsional Pajak. Tanggung jawab Fungsional Pajak adalah

melakukan audit terhadap para Wajib Pajak tertentu untuk menilai apakah

telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan.

Tujuan utama setiap institusi pemungut pajak adalah tercapainya

penerimaan pajak yang optimal, yakni berimbangnya tingkat penerimaan

pajak aktual (actual revenue) dengan penerimaan pajak potensial. Dengan kata

lain, tidak ada selisih antara penerimaan aktual dengan penerimaan potensial,

atau sering disebut tax gap. Menurut James (2003) dalam Gunadi (2005)

besarnya tax gap ini mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (tax

compliance).

Menurut Simon James dkk (2003) dalam Gunadi (2005) pengertian

kepatuhan pajak (tax compliance) dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak

mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang

berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive

investigation), peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sangsi baik hukum

maupun administrasi, dengan demikian, secara hipotesis bila semua Wajib

Pajak mentaati dan patuh terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku,

maka selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak

aktual menjadi 0. Oleh karena itu, dalam konsep yang sederhana,

meningkatnya tingkat kepatuhan pajak tercemin pada menyempitnya tax gap,

yakni selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak

aktual.

Kepatuhan pajak juga sering diasosiasikan dengan dua istilah baku

yang sudah populer dalam bidang-bidang perpajakan, yakni tax avoidance dan

tax evasion. Perbedaan dari kedua istilah ini secara konvensional terletak

pada aspek legalitasnya. Tax avoidance terkait dengan upaya-upaya Wajib

Pajak secara legal untuk mengurangi kewajiban pajaknya karena adanya

kelemahan-kelemahan sistem perpajakan atau tiadanya aturan yang mengatur

dalam ketentuan perpajakan (loop holes), sedangkan tax evasion terkait pada

upaya-upaya ilegal Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya

(Alm,(1999) dalam Gunadi (2005)).

Pemeriksaan pajak merupakan suatu mekanisme pengawasan dalam

penerapan sistem self assesment perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Disamping itu, pemeriksaan pajak juga

merupakan sarana untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan

keadilan bagi Wajib Pajak (Maharani, 2006).

Adanya kepercayaan kepada Wajib Pajak melalui penerapan self

assessment system ini akan berhasil apabila kondisi kepatuhan sukarela

(voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada

di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah,

dimana hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan

tax ratio Indonesia masih terendah di Kawasan ASEAN yaitu sebesar 11,6

untuk tahun 2005. Salah satu langkah yang tepat dilakukan oleh Direktorat

Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah

dengan meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan yang dapat berhasil

sesuai tujuan karena adanya peran Pemeriksa Pajak diharapkan dapat

menentukan efektivitas pemeriksaan itu sendiri, sehingga nantinya berdampak

dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, pemeriksa yang

profesional menjadi tuntutan dalam setiap pemeriksaan.

Sistem self assesment membutuhkan kepatuhan sukarela dari wajib

pajak yang diwujudkan jika terpenuhi unsur kesadaran perpajakan dan unsur

tindakan penegakan hukum. Melihat kenyataan tingkat kesadaran perpajakan

masyarakat Wajib Pajak masih relatif rendah maka diperlukan adanya

tindakan penegakan hukum yang memadai dengan dilaksanakan melalui

tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum sebagai salah satu

melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga

Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai di samping

diperlukan prosedur pemeriksaan, norma dan kaidah yang mengatur seseorang

Pemeriksa Pajak.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh

Pemeriksa Pajak, serta melihat luasnya jangkauan tugas, sementara jumlah

petugas yang terbatas, maka efisiensi kerja adalah suatu kebutuhan utama.

Dengan efisiensi kerja yang tinggi maka pelaksanaan tugas Pemeriksa Pajak

akan meningkat, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan yang tidak

kecil terhadap tercapainya tujuan Direktorat Jendral Pajak, khususnya di

dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Djazoeli Sadhani, 1999).

Pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam serangkaian peraturan

mengenai kebijakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menjaga kualitas

pemeriksaan dan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Wajib

Pajak (Maharani, 2006). Hal ini diungkap dalam Peraturan Menteri Keuangan

202/ PMK.03/ 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak

Pidana di Bidang Perpajakan pasal 6 ayat 2a yang menjelaskan syarat

Pemeriksa Pajak yaitu telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis

yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa bukti permulaan

dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.

Dari gambaran di atas, semakin nyata bahwa Pemeriksa Pajak (fiskus)

harus memiliki pelatihan teknis, pengalaman, dan motivasi dalam perpajakan

serta terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam Pemeriksa Pajak. Sehingga

penerimaan pajak mencapai target yang diinginkan.

Salah satu objek penelitian ini adalah beberapa Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) di Jakarta, diharapkan dengan adanya penelitian ini berpengaruh

terhadap kinerja Pemeriksa Pajak, walaupun variabel pelatihan teknis

perpajakan, pengalaman, dan motivasi bukanlah satu-satunya faktor yang

mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti

seberapa besar variabel pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi

ini mempunyai korelasi dengan kinerja Pemeriksa Pajak di Kantor

Pelayananan Pajak (KPP) di Jakarta. Untuk itu penulis mencoba menelitinya

dalam bentuk skripsi yang berjudul: Korelasi Antara Pelatihan Teknis

Perpajakan, Pengalaman dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan Kinerja

Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada korelasi positif dan signifikan antara pelatihan teknis

perpajakan dengan kinerja Pemeriksa Pajak?

2. Apakah ada korelasi positif dan signifikan antara pengalaman dengan

kinerja Pemeriksa Pajak?

3. Apakah ada korelasi positif dan signifikan antara motivasi dengan kinerja

Pemeriksa Pajak?

4. Apakah secara bersama-sama ada korelasi positif dan signifikan antara

pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi dengan kinerja

Pemeriksa Pajak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar korelasi positif

dan signifikan antara pelatihan teknis perpajakan yang telah diikuti,

pengalaman, dan motivasi terhadap kinerja pemeriksa pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak di Jakarta Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Ilmu Akuntansi

Untuk menambah referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan

yang ada di Indonesia.

b. Peneliti

Memperoleh pengetahuan mengenai korelasi positif dan

signifikan antara pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan

motivasi dengan kinerja Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Jakarta.

c. Pemeriksa Pajak (fiskus)

Sebagai sarana informasi bahwa pembinaan pendidikan pajak

dan pengalaman sangat penting bagi tumbuhnya pemahaman terhadap

perencanaan audit pajak dalam efisiensi pemeriksaan.

d. Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai masukan dan evaluasi untuk perbaikan sistem pelayanan

pajak yang lebih baik.

e. Pihak Akademis

memberikan sumbangan fikiran dan dapat menambah

pengetahuan untuk pihak-pihak yang ingin memperdalam ilmu

perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelatihan Teknis Perpajakan

1. Pengertian Pelatihan Teknis

Pelatihan teknis perpajakan merupakan pelatihan yang ditujukan

kepada pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan bertujuan untuk

memberikan ataupun meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta

keterampilan khususnya mengenai masalah-masalah perpajakan. Pada

hakikatnya pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan berkaitan dengan

kemampuan penalarannya.

Dengan kemampuan menalarnya, manusia mampu

mengembangkan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi kekuatan

manusia untuk tidak semata-mata tunduk kepada kodrat alam serta selalu

sadar dan aktif berupaya untuk menjadikan dirinya beradaptasi terhadap

sesuatu yang ada lingkungannya. Manusia adalah satu-satunya makhluk

yang mampu mengembangkan pengetahuan secara sistematis. Karena

pengetahuan manusia memikirkan hal-hal baru memanfaatkan sumber

daya, mengembangkan kebudayaan dan memberikan makna di dalam

kehidupannya. Dengan pengetahuan maka manusia mampu menguasai dan

mempengaruhi perilaku lain (Gordon, 1991:413 dalam Djazoeli Sadhani

(1999)).

Dikaitkan dengan pengembangan tujuan belajar, terdapat tiga ranah

(domain) yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor (Bloom, 1979: 7

dalam Djazoeli Sadhani (1999)). Sedangkan menurut Woolfok (1998:482)

dalam Djazoeli Sadhani (1999), ranah dapat dibagi ke dalam enam

kelompok yaitu: (1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3) penerapan, (4)

analisis, (5) sintesis, dan (6) penilaian.

Sementara itu mengenai definisi pajak, Soemitro (1982:13) dalam

Djazoeli Sadhani (1999) mengemukakan bahwa pajak merupakan

peralihan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang

yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan

(tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan

untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat

pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada

di luar bidang keuangan negara. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan

kebijakan fiskal, dari segi mikro ekonomi pajak mengurangi income

individu, mengurangi daya beli, dan mengurangi kesejahteraan individu

serta mengubah pola hidup Wajib Pajak. Hasil pajak selanjutnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang terdiri

dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Lebih lanjutnya Soemitro mengemukakan bahwa pajak mempunyai

tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara,

dengan maksud agar mempunyai dana untuk membiayai pengeluaran

negara. Dalam hal ini pajak dikatakan mempunyai fungsi budgeter. Di

samping itu pajak mempunyai fungsi mengatur (regulerend) yang berarti

bukan semata-mata untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam

kas negara tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Pajak juga mempunyai fungsi mengatur perekonomian negara termasuk

juga inflasi.

Ditinjau dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang,

pemungutan pajak di suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai pajak

pusat yaitu pajak-pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah

pusat dan pajak daerah yaitu pajak-pajak yang pemungutannya oleh

pemerintah daerah.

Pajak-pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat

meliputi : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB). Pemungutan pajak-pajak tersebut dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sebagai pelaksana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Undang-Undang Nomor

21 Tahun 1997 tentang Bea Perlolehan Hak atas Tanah dan Banguanan.

Di samping ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana disebutkan di atas, dalam pelaksanaan peraturan perundang-

undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh

Wajib Pajak sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan tindakan

penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Di sisi lain dengan

makin meningkatnya jumlah pembayar pajak dan pemahaman akan hak

dan kewajiban dalam melaksanakan kewajibannya maka dalam

pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat

dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian

yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana.

Pelaksanaanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997

tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Sebagai pelaksana Undang-Undang, karyawan Direktorat Jenderal

Pajak khususnya Pemeriksa Pajak dituntut untuk memahami seluruh

Undang-Undang tersebut di atas beserta peraturan pelaksanaannya, juga

tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak serta akuntansi.

2. Jenis Pelatihan Teknis Perpajakan

Menurut Chairuddin Syah Nasution (2002:61) Berbagai Jenis

pelatihan teknis perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal

Pajak untuk para pegawainya antara lain sebagai berikut:

a. Diklat Penyesuaian Tugas (DPT) Dasar II Perpajakan

Merupakan pelatihan yang ditujukan bagi pegawai dengan latar

belakang pendidikan paling tinggi Sekolah Menengah Atas (SMA),

yang telah memenuhi masa kerja tertentu atau telah memperoleh gelar

kesarjanaan pada saat bekerja, untuk diangkat dalam sebuah jabatan

struktural.

b. Diklat Penyesuaian Tugas (DPT) Dasar III Perpajakan

Merupakan pendidikan dan pelatihan perpajakan yang khusus

diberikan bagi pegawai lulusan strata 1 dan 2 yang baru diterima

bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak melalui kebijakan penarikan

pegawai baru. Setelah mengikuti DPT dasar III ini, barulah pegawai-

pegawai tersebut ditempatkan pada unit-unit kerja lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak. Sementara untuk pegawai lulusan Program

Diploma Perpajakan maupun Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

(STAN) telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perpajakan pada

masa kuliah, sehingga saat lulus kuliah mereka dapat langsung

ditempatkan pada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak.

c. Diklat Teknis Fungsional Pemeriksa Pajak

Merupakan pendidikan dan pelatihan perpajakan khusus yang

diberikan kepada pejabat-pejabat atau pegawai yang diangkat jabatan

fungsional pemeriksa pajak.

d. Diklat Teknis Substansi (DTS) I dan II Perpajakan

Merupakan pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai

honorer (setinggi-tingginya lulusan SMA) untuk diangkat sebagai

pegawai tetap Direktorat Jenderal Pajak.

e. Diklat Teknis Pemeriksaan Lapangan

Merupakan pendidikan dan pelatihan teknis mengenai tata cara

melakukan pemeriksaan pajak atau pegawai struktural.

Dari berbagai pelatihan teknis perpajakan di atas, dapat dilihat

bahwa pelatihan tersebut diterapkan untuk seluruh pegawai dari seluruh

latar belakang pendidikan. Dengan demikian Direktorat Jenderal telah

mengusahakan semaksimal mungkin segala upaya untuk meningkatkan

pengetahuan serta keterampilan teknis perpajakan bagi pegawainya.

Selain itu ada hal yang perlu diperhatikan bagi pegawai pajak

terutama pemeriksa pajak adalah Kemampuan Numerik. Pada hakikatrnya

secara kemampuan (ability) manusia diciptakan tidak sama, ada yang

memiliki kemampuan tinggi ada yang memiliki kemampuan rendah.

Setiap manusia pasti mempunyai kekuatan dan kelemahan pada satu atau

berbagai bidang aktivitas tertentu. Sebagai makhluk yang mampu

mengelola lingkungan hidupnya maka kekuatan dan kelemahan manusia

pada masing-masing bidang dapat dioptimalisasikan dengan cara

menempatkan individu dengan kemampuan tertentu pada bidang kerja

yang tepat sesuai dengan kemampuannya itu.

Menurut Munandar (1992:17) dalam Djazoeli Sadhani (1999)

kemampuan merupakan suatu daya untuk melakukan suatu tindakan yang

merupakan hasil dari pembawaan atau latihan, karena itu kemampuan

berfungsi menunjukkan bahwa seseorang dapat atau tidak dapat

melakukan suatu aktivitas. Kemampuan bersama-sama dengan bakat

menentukan adalah faktor utama yang menentukan prestasi kerja

seseorang, sementara prestasi itu sendir antara lain ditentukan

intelejensinya.

Sementara itu kemampuan intelektual merupakan suatu daya yang

diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Terdapat tujuh dimensi

yang menyusunnya yaitu (1) kemampuan numerik, (2) pemahaman verbal,

(3) kecepatan perseptual, (4) penalaran induktif, (5) penalaran deduktif, (6)

visualisasi ruang dan (7) memori (Robbins, 1990:86 dalam Djazoeli

Sadhani, 1999).

Dengan demikian pengertian pelatihan teknis perpajakan dalam

penelitian ini adalah upaya pengembangan SDM yang ditujukan bagi

pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan teknis di bidang perpajakan,

agar dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

B. Pengalaman

Pengalaman ialah pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang

diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.

Secara umum, pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau

pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan proposisional. Pengetahuan

yang berdasarkan pengalaman juga diketahui sebagai pengetahuan empirikal

atau pengetahuan posteriori. Seorang dengan cukup banyak pengalaman di

bidang tertentu dipanggil ahli (Wikipedia, 2007).

Pengalaman menunjukkan berapa lama seseorang telah berkarya dalam

menerapkan keahliannya di masyarakat. Disamping pendidikan dan pelatihan,

pengalamanlah yang memberikan gambaran nyata performance seseorang

dalam meniti karirnya. Pengalaman membentuk seseorang menjadi bijaksana

karena pengalaman yang diperolehnya baik pengalaman yang baik maupun

yang buruk, karena dia pernah merasakan bagaimana fatalnya melakukan

kesalahan, nikmatnya menemukan pemecahan masalah dan bagaimana

memenangkan argumentasi serta kebanggaan yang telah memperoleh rezeki

karena keahliannya tersebut (Bonner & Lewis, 1990; Farhan, 2004).

Oleh karena itu, Pemeriksa pajak yang mempunyai banyak

pengalaman dalam jabatannya lebih mudah memecahkan masalah yang

ditemukan, dibanding dengan yang sedikit pengalamannya.

C. Motivasi

Salah satu faktor terpenting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

adalah bagaimana membangkitkan motivasi pegawai untuk dapat bekerja

semaksimal mungkin. Dengan demikian suatu organisasi harus mampu untuk

memberikan dorongan positif kepada pegawainya yang akan memacu

motivasi pegawai yang bersangkutan untuk lebih berdaya guna dan

memaksimalkan kinerjanya secara keseluruhan.

Banyak ahli yang mendefinisikan motivasi, salah satunya adalah

Watne F. Cascio (1995) dalam Chairuddin Syah Nasution (2002) yang

mendefinisikannya sebagai: "a force that result from an individual's a desire

to satisfy there need (e.g. hunger, thirst and social approval)"

T. Hani Handoko (1995) dalam Chairuddin Syah Nasution (2002)

mendefinisikan motivasi sebagai: "keadaaan pribadi seseorang yang

mendorong keinginan motivasi untuk melakukan kegiatan tertentu guna

mencapai tujuan organisasi".

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa motivasi pada dasarnya

merupakan keinginan pribadi seseorang untuk melakukan suatu tindakan

berdasarkan suatu hal yang bersifat timbal balik. Maksudnya adalah seorang

akan termotivasi untuk melakukan suatu tindakan bila ada kebutuhan atau

kepuasan yang telah terpenuhi seluruhnya atau sebagian. Motivasi ini juga

sangat terkait dengan faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang itu

sendiri, dan faktor eksternal yaitu faktor yang berbeda di lingkungan

kehidupan atau pekerjaan seseorang.

Membicarakan motivasi pegawai dalam suatu organisasi, tidak terlepas

dari keterkaitannya dengan masalah kepuasan kerja. Menurut Luthans (1995)

dalam Chairuddin Syah Nasution (2002) dalam "Organizational Behaviour"

ada lima hal yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu:

1. Pembayaran, seperti gaji dan upah

2. Pekerjaan itu sendiri

3. Promosi Pekerjaan

4. Kepenyeliaan

5. Rekan sekerja

Dengan demikian apabila salah satu faktor di atas tidak terpenuhi,

kemungkinan akan menimbulkan ketidakpuasan yang pada akhirnya akan

mengurangi motivasi pegawai yang bersangkutan.

Dari berbagai teori mengenai motivasi, Husein Umar (2001) dalam

Djazoeli Sadhani (1999) dalam "Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi"

membagi teori Motivasi dalam dua kelompok besar yaitu Teori Kepuasan

(Content Theory) dan Teori Proses (Process Theory).

1. Teori Motivasi Kepuasan

Teori ini didasarkan kepada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan

individu sehingga mereka mau melakukan aktivitasnya. Teori ini mencoba

mencari tahu tentang kebutuhan apa yang dapat memuaskan dan dapat

mendorong semangat kerja seseorang. Semakin tinggi standar kebutuhan

dan kepuasan yang diinginkan, maka semakin giat seseorang untuk

bekerja. Teori Kepuasan ini antara lain:

a. Teori Motivasi Klasik dari Taylor

Menurut teori ini, motivasi pekerja hanya untuk dapat memenuhi

kebutuhan dan kepuasan biologis saja, yaitu untuk dapat

mempertahankan kelangsungan hidup.

b. Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow

Menurut teori ini kebutuhan dan kepuasan pekerja identik dengan

kebutuhan biologis dan psikologis, yaitu berupa materil maupun non

materil. Maslow kemudian membagi dalam lima kelompok kebutuhan

yaitu kebutuhan faali (fisiologikal), rasa aman, sosial, harga diri, dan

aktualisasi diri.

c. Teori Dua Faktor dari Frederick Herzberg

Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor

utama yaitu faktor pemeliharaan (gaji, kepastian pekerjaan, dll).Teori

Dua Faktor ini disebut juga dengan konsep Higiene, yang

mencangkup:

1) Isi pekerjaan

- Prestasi

- Pengakuan

- Pekerjaan itu sendiri

- Tanggung Jawab

- Pembangunan potensi individu

2) Faktor Higiene

- Gaji dan upah

- Kondisi kerja

- Kebijakan dan administrasi organisasi

- Hubungan antara pribadi

- Kualitas supervisi

2. Teori Motivasi Proses

Teori ini berusaha agar setiap pegawai mau bekerja giat sesuai harapan.

Daya penggerak yang memotivasi semangat kerja terkandung dari harapan

yang akan diperolehnya. Jika harapan menjadi kenyataan, maka pegawai

cenderung akan meningkatkan kinerjanya. Yang termasuk dalam teori ini

antara lain:

a. Teori Harapan dari Victor H. Vroom

Teori ini mengemukakan bahwa seseorang bekerja untuk

merealisasikan harapan-harapannya dari pekerjaan tersebut.

b. Teori Keadilan

Teori ini mengemukakan bahwa keadilan merupakan daya penggerak

yang memotivasi semangat kerja seseorang. Dengan demikian atasan

harus bersikap adil terhadap semua bawahannya secara obyektif.

c. Teori Pengukuhan

Teori ini didasarkan atas hubungan sebab akibat dari perilaku dengan

pemberian kompensasi.

Dalam penelitian ini pengertian motivasi adalah suatu dorongan

atau rangsangan yang membuat seseorang melakukan pekerjaan karena

sebagai timbal balik dengan melakukan pekerjaan tersebut segala

kebutuhan hidup dan sosialnya akan terpenuhi. Dorongan atau rangsangan

tersebut dapat berupa penghasilan yang memuaskan, penempatan kerja

yang sesuai dengan keahlian keterampilan, dan pendidikan, lingkungan

kerja dan sebagainya.

D. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Sasaran dan tujuan sebuah organisasi pada akhirnya adalah mencapai

hasil yang semaksimalnya mungkin dengan segala sumber daya yang ada.

Dengan demikian organisasi tersebut sedapat mungkin harus

meningkatkan kinerjanya terutama kinerja sumber daya manusia yang ada

guna mencapai sasaran dan tujuannya. Namun demikian keefektifan dan

keefisienan kinerja sumber daya manusia juga tergantung pada organisasi

itu sendiri, apakah menyerupai kejelasan misi, strategi dan tujuan. Bila

arah organisasi secara keseluruhan jelas maka akan dapat ditentukan

sejauh mana kinerja organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Telah

disebutkan pula bahwa masalah kinerja ini juga sangat tergantung dari

masing-masing individu sumber daya manusia yang ada pada organisasi

tersebut.

Sedarmayani dalam "Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja"

(2001) dalam Chairuddin Syah Nasution (2002) mengemukakan pendapat

dari August W.Smith (1982) yang menyatakan bahwa kinerja atau

performance adalah:

".....output drive processes, human or otherwise".

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan produktivitas karena

merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai

tingkat produktivitas organisasi yang tinggi. Dengan demikian penilaian

atas kinerja merupakan hal yang sangat penting.

Dalam pengertian kinerja yang lain, menurut Ilyas (2002:7) dalam

Yulita Arfiana (2008:38) kinerja adalah hasil karya personil baik kuantitas

maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan

penampilan individu maupun kelompok kerja personil. Penampilan hasil

karya tidak terbatas kepada personil yang mengaku jabatan fungsional

maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di

dalam organisasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Tiffin dan Mc Cormick (1979)

dalam Wicaksono (2002:25) bahwa individu yang berbeda akan

menghasilkan kinerja yang berbeda pula. Hal ini disebabkan kinerja

individu berhubungan dengan individual variable dan situational variable.

Individual variable adalah variabel yang berasal dari dalam diri individu

yang bersangkutan, misalnya: kemampuan, kepentingan, dan kebutuhan-

kebutuhan tertentu. Sedangkan situational variable adalah variabel yang

bersumber dari situasi pekerjaan yang lebih luas (lingkungan organisasi)

misalnya: pelaksanaan, supervisi, iklim organisasi, hubungan dengan

rekan kerja dan sistem pemberian imbalan atau kompensasi.

2. Standar Kinerja

Menurut Sedarmayani dengan mengutip pendapat dari L.R. Sayle

dan Strauss (1947) dalam Chairuddin Syah Nasution (2002) menyatakan

bahwa:

"Standar kinerja perlu dirumuskan guna dijadikan tolak ukur dalam

mengadakan perbandingkan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan, kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang telah

dipercayakan kepada seseorang. Standar tersebut dapat pula dijadikan

sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggungajawaban terhadap apa

yang telah dilakukan".

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu

standar kerja dalam organisasi yang dapat digunakan sebagai alat penilaian

terhadap kinerja pegawai.

M.T. Efendi Hariandja (2002) dalam Chairuddin Syah Nasution

(2002) dalam "Manajemen Sumber Daya Manusia" menyatakan bahwa

tujuan penilaian kinerja secara umum adalah:

"Untuk memberikan feedback kepada pegawai dalam upaya memperbaiki tampilan organisasi, dan secara khusus dilakukan dalam kaitannya dengan

berbagai kebijakan terhadap pegawai seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan, dan lain-lain".

Menurut Suparihanto (1987) dikutip oleh Wicaksono (2002:26)

dalam Yulita Arfiana (2008:39), standar kinerja adalah suatu alat ukur

terhadap suatu perbandingan antara apa yang diharapkan atau ditargetkan

dengan apa yang telah dilakukan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan

yang telah dipercayakan oleh seseorang. Standar kinerja dapat pula

dijadikan sebagai alat pertanggung jawaban terhadap apa yang telah

dikerjakan atau yang telah dilakukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10

tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dikutip Suprihanto dalam Wicaksono

(2002:26) standar yang digunakan untuk mengukur kinerja seorang

Pegawai Negeri Sipil adalah:

a. Kesetiaan, yang meliputi unsur kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian

kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan

Pemerintah.

b. Prestasi kerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai

Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

c. Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-

baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas

keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

d. Ketaatan, adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk

mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan

kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan

oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan tidak melanggar

larangan yang ditentukan.

e. Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan

wewenang yang diberikan kepadanya.

f. Kerjasama, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk

bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu

tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa

menunggu perintah dari atasan.

g. Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil

untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara

maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

3. Aspek-Aspek Kinerja

Menurut Furtwengler (2002:86) dalam Yulita Arfiana (2008:40),

aspek-aspek yang terdapat dalam kinerja meliputi:

a. Kecepatan

Kecepatan terkait dengan unsur-unsur tindakan pegawai

mengindikasikan pemahaman mengenai pentingnya kecepatan dalam

lingkungan persaingan, kemampuan melakukan pekerjaan dengan

bagus, kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan

kemampuan mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan rutin dengan

lebih cepat. Kecepatan sangat penting bagi keunggulan bersaing

perusahaan atau organisasi.

b. Kualitas

Kualitas tidak dapat dikorbankan dami kecepatan. Kualitas pekerjaan

pegawai dapat dilihat dari beberapa unsur seperti: pegawai bangga

terhadap pekerjaannya, pegawai melakukan pekerjaannya dengan

benar sejak awal dan pegawai mencari cara-cara untuk memperbaiki

kualitas pekerjaannya.

c. Pelayanan

Aspek pelayanan dapat dilihat melalui hal-hal berikut: tindakan

pegawai mengindikasikan pemahaman mengenai pentingnya melayani

para pelanggan, pegawai menunjukkan keinginan untuk melayani

orang lain dengan baik, pegawai merespon pelanggan dengan tepat

waktu dan pegawai memberikan sesuatu lebih daripada yang diminta

oleh pelanggan.

d. Nilai

Pemahaman mengenai nilai sangat penting dalam keputusan

pembelian, penetapan sasaran, menyusun prioritas dan efektifitas kerja.

Paling tidak ada dua hal yang tercakup dalam aspek nilai, yaitu:

tindakan pegawai mengindikasikan pemahaman mengenai konsep nilai

dan nilai merupakan sesuatu yang dipertimbangkan oleh pegawai

dalam mengambil keputusan.

e. Keterampilan Interpersonal

Keterampilan interpersonal dapat ditinjau dari hal-hal, seperti:

pegawai menunjukkan perhatian kepada perasaan orang lain, pegawai

menggunakan bahasa yang memberi semangat kepada orang lain,

pegawai bersedia membantu orang lain dan pegawai merayakan

keberhasilan orang lain dengan tulus.

f. Mental untuk sukses

Hal ini mencangkup unsur-unsur antara lain: pegawai memiliki sikap

can do (yakin bahwa ia dapat melakukan apapun), pegawai mencari

cara untuk menambah pengetahuan-pengetahuannya, pegawai mencari

cara untuk memperbanyak pengalamannya dan pegawai realistis dalam

mengukur kemampuannya.

g. Terbuka untuk berubah

Kondisi ini terkait dengan hal-hal berikut: pegawai bersedia menerima

perubahan, pegawai mencari cara baru untuk menyelesaikan tugas

lama, tindakan pegawai mengindikasikan sifat ingin tahu dan pegawai

memandang peran yang dilakukan sebagai peran yang berarti.

h. Kreativitas

Kreativitas pegawai dapat dilihat dari beberapa hal, seperti: kreativitas

dalam pemecahan masalah, kemampuan melihat hubungan antara

masalah-masalah yang kelihatannya tidak berkaitan, kemampuan

untuk membuat konsep abstrak dan mengembangkannya menjadi

konsep yang dapat diterapkan dan kemampuan menerapkan

kreativitasnya dalam pekerjaan sehari-hari.

i. Keterampilan berkomunikasi

Ketarampilan berkomunikasi pegawai meliputi: penampilan gagasan

logis dalam bahasa yang mudah dipahami, kemampuan menyatakan

ketidaksetujuan tanpa menciptakan konflik, menulis dengan

menggunakan kata-kata yang jelas dan tepat penggunaan bahasa yang

bernada optimis.

j. Inisiatif

Inisiatif pegawai mencangkup hal-hal seperti: selalu bersedia

membantu orang lain jika pekerjaannya telah selesai, ingin selalu

terlibat dalam proyek baru, selalu berusaha mengembangkan

keterampilannya di luar tempat kerja dan menjadi sumber gagasan

untuk perbaikan kerja.

k. Perencanaan organisasi

Kemampuan perencanaan pegawai misalnya: selalu membuat jadwal

personal, bekerja berdasarkan jadwal tersebut dan selalu memutuskan

lebih dahulu pendekatan yang digunakan pada suatu tugas sebelum

memulainya.

E. Pengukuran Kinerja

1. Pengertian Pengukuran Kinerja

Definisi yang tertuang dalam modul sosialisasi sistem

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah LAN & BPKP (2000) dalam

Putra Adi Syani (2008:22) disebutkan bahwa pengukuran kinerja

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai

dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki

kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang

berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan

mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses

penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan (Bappeda Kabupaten

Sleman, 2003:155) dalam Putra Adi Syani (2008:22).

2. Maksud Pengukuran Kinerja

a. Membantu memperbaiki kinerja Pemerintah. Ukuran kinerja

dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan

dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam

pemberian pelayanan publik.

b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber

daya dan pembuatan keputusan.

c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki

komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004:121)

3. Manfaat Pengukuran Kinerja

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk

menilai kinerja manajemen

b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan

korektif untuk memperbaiki kinerja

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward

and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur

sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati

e. Sebagai alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka

memperbaiki kinerja organisasi

f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah

terpenuhi

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi Pemerintah

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

(Mardiasmo, 2004:122)

4. Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah

Menurut Putra Adi Syani (2008:24) Pengukuran kinerja digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang

diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi maupun data

eksternal yang berasal dari luar instansi.

Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang

akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam

pengambilan keputusan. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja

kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil,

dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur

kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran.

Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak

dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam

rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja mencangkup kinerja kegiatan yang merupakan

tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran

instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana

tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian

sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS).

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan,

dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan

untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang

mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program.kegiatan dimasa yang

akan datang.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun

realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan

hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap

perebedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya

kendala maupun strategis pemecahan masalah yang telah dan akan

dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan

perbandingan-perbandingan antara lain:

a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di

bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar

internasional (Bappeda Kabupaten Sleman, 2003:155) dalam Putra Adi

Syani (2008:26).

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik

dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan

akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat

mencangkup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money,

yaitu: ekonomis (hemat cermat), dalam pengadaan alokasi sumber daya,

efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti

penggunaanya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing

benefits and minimizing costs) serta efektif (berhasil guna) dalam arti

mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2004:130).

5. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of

input). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan

jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang

dimungkinkan (spending less). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna)

sering disebut kehematan yang mencangkup juga pengelolaan secara hati-

hati atau cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan

operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau

mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakekatnya

ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomis, karena

kedua-duanya mengehendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost

reduction). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan

peningkatan manfaat yang lebih besar (Mardiasmo, 2004:131).

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang

didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan

masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif.

Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah:

a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh

organisasi?

b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biya organisasi lain yang

sejenis yang dapat diperbandingkan?

c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya

secara optimal? (Mardiasmo, 2004:133).

6. Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep

produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan

perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang

digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan

efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan

penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending

well).

Efisiensi menurut Djazoeli Sadhani (1999) diartikan bahwa

Efisiensi adalah suatu cara melakukan proses dan mendapatkan hasil yang

diinginkan dengan jumlah input yang paling minimum. Selain itu

pernyataan lain oleh Mondy dan Premeaux (1993:20) dalam Djazoeli

Sadhani (1999) menjelaskan bahwa efisiensi adalah suatu cara untuk

mendapatkan hasil yang lebih baik dari jumlah input yang paling

minimum, atau dengan kata lain, bagaimana memanfaatkan suatu

kapabilitas hasil produksi atau operasi yang diinginkan dengan

menggunakan energi, waktu, uang, material dan input lain yang minimum.

Terdapat beberapa konsep efisiensi kinerja diantaranya

dikemukakan oleh Mondy dan Premeaux (1993:20) dalam Djazoeli

Sadhani (1999)) yang menyatakan bahwa efisiensi adalah suatu cara untuk

mendapatkan hasil yang lebih baik dari jumlah input yang paling

minimum, atau dengan kata lain, bagaimana memanfaatkan suatu

kapabilitas hasil produksi atau operasi yang diinginkan dengan

menggunakan energi, waktu, uang, material, dan input lain yang

minimum. Sementara itu Stoner dkk (1955:9) dalam Djazoeli Sadhani

(1999) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kemampuan

untuk melakukan sesuatu dengan benar sebagai suatu konsep input-output.

Dengan demikian seorang pengelola dikatakan efisiensi jika mampu

mencapai suatu prestasi berupa output atau hasil dengan memanfaatkan

biaya seminimum mungkin. Efisiensi dikatakan meningkat apabila dengan

menggunankan input yang sama diperoleh output yang lebih besar atau

apabila output yang sama tetapi dengan menggunakan input yang lebih

kecil (Robbins, 1997:45 dalam Djazoeli Sadhani (1999)).

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan

sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staff, upah, biaya,

administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut

menghasilkan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran

(yaitu: efisiensi dari proses internal) (Mardiasmo, 2004:132).

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input semakin

besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi

suatu organisasi.

Efisiensi =

Output

Input

Penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk

satuan mata uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah

uang ataupun satuan fisik. (catatan: efisiensi seringkali juga dinyatakan

dalam bentuk input/output, dengan interprestasi yang sama dengan bentuk

output/input, contoh: biaya per unit) (Mardiasmo, 2004:133).

Dikaitkan dengan organisasi maka efisiensi dapat digunakan

sebagai salah satu alat ukur keberhasilan organisasi setara dengan tingkat

keuntungan, keefektifan, kemampuan mengembangkan dan memuaskan

karyawan (Harvey, 1982:18 dalam Djazoeli Sadhani (1999)). Dari uraian

tersebut terkandung pengertian hubungan antara efisiensi dengan proses

manajemen karena manajemen melalui keempat fungsinya yaitu

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, pada

dasarnya merupakan upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui

kegiatan sumber daya manusia dengan selalu melibatkan alokasi dan

pengendalian input seperti sumber daya uang, fisik, dan manusia.

Pada organisasi pemerintah pembahasan efisiensi kinerja umumnya

dipusatkan pada efisiensi pemakaian sumber daya input yang dapat

ditingkatkan secara optimal sekiranya penyediaan sumber pendukung

dapat dipertahankan bersamaan dengan upaya untuk terus meningkatkan

output. Sumber daya dan dana pemerintah bukan tak terbatas, maka

diperlukan pengaturan dalam penggunaannya. Suatu hal yang terjadi di

hampir semua negara khususnya di negara-negara yang sedang

berkembang.

Secara khusus peningkatan efisiensi kinerja dalam sistem

pemerintahan mempunyai implikasi adanya pergeseran sikap dalam sikap

pandang yang semula mengacu pada kegiatan (activity oriented) menjadi

mengacu ke hasil (result oriented). Orientasi ke kegiatan ini berlaku

umum di kalangan pemerintahan sehingga mengakibatkan tidak begitu

dihiraukannya output, demikian pula tujuan serta komposisi output yang

dihasilkan menjadi samar-samar dan di luar garis pandang.

Pemeriksa Pajak dapat digolongkan sebagai white collar employee.

Menurut Lehrer (1983:2) dalam Djazoeli Sadhani (1999)) pekerja kerah

putih mempunyai peran yang besar di dalam organisasi, tetapi hanya

sedikit organisasi yang secara formal dan langsung melakukan

peningkatan efisiensi dan produktivitas mereka. Padahal memberikan

perhatian pada pekerja jenis ini akan berpengaruh pada efisiensi kinerja

dan produktivitas organisasi keseluruhan.

7. Efektivitas

Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan

pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang

harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak

(outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan

program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap

pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif

proses kerja suatu organisasi (Mardiasmo, 2004:132).

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi

mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan,

maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting

yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang

berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali

lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah

dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau

kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo,

2004:134).

F. Pemeriksaan Pajak

1. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata

Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, bahwa tujuan pemeriksaan pajak

adalah menetapkan jumlah pajak terutang. (Hanantha Bwoga, Yoseph Agus

BBN dan Tony Marsyahrul, 2005:7).

2. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Suandy (2005:209-210), pengertian umum pemeriksaan

adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data

dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur

Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk

melaksanakan pemeriksaan pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi

harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun

laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun

pajak berakhir.

Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (Closing Conference) adalah

pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas

temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang

disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas

yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan

yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang

dkumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan

pemeriksaan. Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil

pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas

serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa

keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan

petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan

oleh wajib pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan

bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang

perpajakan.

Objek dari pemeriksaan adalah laporan keuangan Wajib Pajak

yang menjadi dasar dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pemeriksaan

pajak adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak (DJP), dalam hal ini petugas pemeriksaan pajak (fiskus)

terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan

Undang-Undang pajak untuk berbagai tujuan.

3. Tujuan Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

mempunyai satu atau beberapa tujuan, misalnya untuk menguji kepatuhan

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut UU

No. 16 / 2000, selain tujuan yang disebutkan di atas, pemeriksaan juga

mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Secara eksplisit di dalam UU No. 16 /

2000 tidak dijelaskan tentang tujuan lain dari pemeriksaan tersebut. Tetapi

dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545 /KMK.04/2000

tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, disebutkan

tujuan lain dari pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Tujuan pemeriksaan adalah untuk:

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka

memberikan Kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib

pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

1) Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak,

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak,

2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi,

3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada

waktu yang telah ditetapkan,

4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan

oleh Direktur Jenderal Pajak,

5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat

Pemberitahuan tidak dipenuhi.

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan

2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

4) Wajib Pajak mengajukan keberatan

5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto

6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan

7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil

8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai

9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

untuk tujuan lain selain angka 1 sampai angka 9.

4. Jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai alasan dan

pertimbangan. Jenis-jenis pemeriksaan menurut Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.7/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang

Kebijaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan terdiri dari:

a. Pemeriksaan Rutin yaitu: pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubugan dengan pemenuhan

hak dan kewajiban perpajakannya, dilakukan atas:

1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang

menyatakan Lebih Bayar,

2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang menyatakan

Rugi Tidak Lebih Bayar, 3) Data prioritas dan atau alat keterangan

b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu berdasarkan skor otomatis secara

komputerisasi c. Pemeriksaan Khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan

terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya

dilaksanakan terhadap:

1) Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan,

2) Wajib Pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat,

termasuk melalui Kotak Pos 5000,

3) Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur

Jenderal Pajak.

d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi yaitu pemeriksaan yang

dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik, dan atau tempat

usaha dari Wajib Pajak Domisili

e. Pemeriksaan Tahun Berjalan yaitu pemeriksaan terhadap Wajib

Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis

pajak tertentu atau seluruh jenis pajak (all taxes) dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak

lainnya. f. Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu pemeriksaan yang

dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

g. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak seperti kantor, pabrik, tempat usaha,

tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya

dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau

tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

h. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di

kantor Direktorat Jenderal Pajak.

i. Pemeriksaan Terintegrasi yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan

dengan pertukaran data dan informasi dari para Wajib Pajak

terperiksa yang terdapat hubungan yang terintegrasi seperti

Wajib Pajak Domisili dengan Wajib Pajak Lokasi atau dari

Wajib Pajak-wajib pajak terperiksa yang ada hubungan usaha

dan finansial.

Menurut Gunadi (2005), Kebijakan pemeriksaan pajak yang

diterbitkan tahun 2003 adalah kebijakan yang bersifat komprehensif yang

mengatur seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana

Pemeriksaan Pajak (UP3). Kebijakan yang komprehensif tersebut

diharapkan membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih efektif dan

efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan, memberikan deterrent effect

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan Negara dari

sektor pajak. Peningkatan kualitas pemeriksaan merupakan merupakan

tujuan utama yang dicanangkan DJP untuk tahun 2003. Refleksi kualitas

pemeriksaan diukur dengan semakin tingginya tingkat kolektibilitas hasil

pemeriksaan (outcome).

Sedangkan menurut sifat dan caranya, maka pemeriksaan pajak

dapat dibagi menjadi:

a. Pemeriksaan Lengkap

Adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak,

meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan

dan/atau tahun sebelumnya dengan melakukan teknik pemeriksaan yang

lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, dan biasanya

dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan baik tingkat pusat,

Kantor Wilayah atau di tingkat Daerah.

b. Pemeriksaan Sederhana

Pemeriksaan Sederhana dapat dilakukan:

1) Di Lapangan, meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik

tahun berjalan atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan teknik,

bobot dan kedalaman yang sederhana.

2) Di Kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang

dilakukan dengan teknik, bobot dan kedalaman yang sederhana.

Pemeriksaan sederhana kantor biasanya dilakukan oleh Kantor

Pelayanan Pajak (Hardi, 2003:15)

5. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Suandy (2006:62) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:

a. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis

pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau

untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.

b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun

berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor

Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan

lengkap atau pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan kantor hanya dapat

dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.

Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan

dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan. Pemeriksaan

Esperanto lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat

diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan.

Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4

minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 minggu. Apabila

dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor ditemukan indikasi adanya transaksi

yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan

ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi

unsur transfer pricing, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam

serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu

paling lama 2 tahun. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan paling lama 2

tahun ini tidak berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan

dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak.

6. Norma dan Pedoman Pemeriksaan

Menurut Suandy (2006:63) Pemeriksaan dilakukan dengan

berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa

Pajak, pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Norma pemeriksaan yang berkaitan

dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan adalah sebagai

berikut:

a. Pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan

dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pada waktu melakukan

pemeriksaan,

b. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan

dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak,

c. Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan

Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak,

d. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan

kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa,

e. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak,

f. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib

Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara

Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib

Pajak,

g. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai

penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya

mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan

pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan

pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan

dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku,

h. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan

dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama

14 hari sejak selesainya pemeriksaan,

i. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak

berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh

wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam

rangka pemeriksaan kantor adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksa pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang

ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil wajib

pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk

dalam rangka pemeriksaan,

2) Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan

kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa,

3) Pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak,

4) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib

Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara

Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan,

5) Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai

penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya

mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan

pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan

pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan

dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku,

6) Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan

dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling

lama 7 hari sejak selesainya pemeriksaan,

7) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak

berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh

Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan

pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:

a) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki

keterampilan sebagai pemeriksa pajak,

b) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian,

bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari

perbuatan tercela, dan

c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta

memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya

tentang Wajib Pajak.

Persyaratan tersebut mengharuskan seorang pemeriksa pajak untuk

mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai baik secara teoritis

(minimal menguasai ilmu akuntansi, auditing, dan perpajakan) maupun

secara teknis pemeriksaan dan memiliki keterampilan dan pengetahuan

yang cukup. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak harus selalu mengikuti

perkembangan ilmu yang berkaitan dengan tugasnya dan senatiasa

meningkatkan keterampilannya sejajar dengan peningkatan kepedulian

Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

2) Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan

sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik,

sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang

seksama,

2) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang

harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya

jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan,

3) Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada

temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Menurut Suandy (2006:66) Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah

sebagai berikut:

1) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat

ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan

pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak

adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan

perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

2) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan

penyimpangan surat pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja

Pemeriksaan antara lain mengenai:

a) Berbagai faktor perbandingan

b) Nilai absolut dari penyimpangan

c) Sifat dari penyimpangan

d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan

e) Pengaruh penyimpangan

f) Hubungan dengan permasalahan lainnya.

3) Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap

dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

7. Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut Himayah (2005:22) Agar pemeriksaan dapat berjalan

sesuai tujuan dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan,

diperlukan alur kegiatan yang sistematis. Tahap pemeriksaan secara umum

dibagi dalam tiga tahap yaitu persiapan pemeriksaan, pelaksanaan

pemeriksaan, dan pembuatan laporan.

a. Tahap persiapan pemeriksaan

Tahap ini mencangkup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Tujuan dari

pemeriksaan ini agar pemeriksa memperoleh gambaran umum mengenai

Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang

disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

01/PJ.7.1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan

Pajak, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data

Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum

mengenai kegiatan Wajib Pajak berupa; kegiatan usaha, kewajiban

perpajakan, organisasi dan administrasi perusahaan, struktur

permodalan, susunan Direksi, dan lain-lain.

b) Menganalisa SPT dam laporan keuangan Wajib Pajak

Tujuannya adalah untuk menentukan hal yang harus

diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan dan menetukan

perkiraan yang diprioritaskan, dan atau dikembangkan

pemeriksaannya.

c) Mengidentifikasi Masalah

Tujuannnya adalah untuk menentukan apakah ada masalah

yang memerlukan perhatian khusus dan sebagai bahan untuk

menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan.

d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai

alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi, kebiasaan lain yang

perlu diketahui, dan lain-lain.

e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Tujuannya adalah agar pemeriksa dapat menentukan luas dan

arah pemeriksaan secara tepat.

f) Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah suatu daftar prosedur

pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa dalam suatu

pemeriksaan. Sedangkan prosedur pemeriksaan merupakan langkah

pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang

diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan hasil

penelaahan yang diperoleh pada tahap persiapan pemeriksaan

sebelumnya, agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal,

sebagai alat untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan

pelaksanaan pemeriksaan, dan merupakan referensi untuk

pemeriksaan berikutnya.

g) Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam

Berdasarkan hasil penelaahan pada tahap pemeriksaan

sebelumnya, pemeriksa harus menentukan buku, catatan dan

dokumen yang akan dipinjam, sekaligus menyusun daftar pertanyaan

yang akan diajukan kepada Wajib Pajak sesuai dengan program

pemeriksaan yang telah disusun.

h) Menyediakan sarana pemeriksaan

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lancar, maka

sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan

sarana antara lain; Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, Surat Perintah

Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak

kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Surat Pemberitahuan tentang

pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak, dan formulir lainnya.

b. Tahap pelaksanaan pemeriksaan

Setelah melakukan persiapan secara matang, pemeriksa pajak

hendaknya segera memulai kegiatan pemeriksaannya dengan

berpedoman pada keputusan KMK Nomor: 545/KMK.04/2000, yaitu:

1) Memeriksa di tempat Wajib Pajak

Yang dimaksud memeriksa di tempat Wajib Pajak adalah

pemeriksaan yang dilakukan di Kantor atau di pabrik atau di tempat

usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada

kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan

data/fakta mengenai kegiatan Wajib Pajak yang sebenarnya, untuk

mengetahui dan menilai sistem pengendalian intern, dan untuk

meyakinkan kebenaran/keberadaan secara fisik aktiva tetap yang

dilaporkan dan kepemilikannya.

2) Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

Tujuannya adalah untuk mengetahui lemah atau kuatnya

sistem pengendalian intern sebagai dasar untuk menetukan dalamnya

pengujian yang dilakukan.

3) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

Berdasarkan fakta/data/informasi yang diperoleh pada waktu

pemeriksaan setempat dan setelah memperhatikan hasil penilaian

sistem pengendalian intern, pemeriksa menelaah dan menyusun

kembali program pemeriksaan yang dibuat pada tahap persiapan

pemeriksaan.

4) Melakukan pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen

Tujuannya adalah untuk meyakinkan kebenaran angka yang

dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan

membandingkannya terhadap angka yang ada dalam pembukuan dan

dokumen pendukungnya dan untuk menentukan apakah angka yang

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) telah sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku.

5) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu

Tujuannya adalah untuk meneguhkan kebenaran data atau

informasi dari Wajib Pajak dengan bukti yang diperoleh dari pihak

ketiga.

6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang

diperiksa

Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai koreksi fiskal

dari hasil pemeriksaan yangtelah dilakukan.

7) Melakukan pembahasan akhir atas hasil pemeriksaan (closing

conference)

Menurut KMK Nomor: 545/KMK.04/2000 Pasal 1 angka 4,

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (closing conference) adalah

pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak

atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut

baik yang disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemerikasaan

yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan Wajib Pajak.

Selanjutnya dalam KMK yang sama dalam pasal 15,

beberapa poin diantaranya menyebutkan tentang hal yang harus

ditaati dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yaitu

sebagai berikut:

a) Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pemeriksa

pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak

tentang Hasil Pemeriksaan berupa hal yang berbeda antara Surat

Pemberitahuan (SPT) dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi

oleh Wajib Pajak.

b) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib

Pajak menyampaikan tanggapan secara tertulis.

c) Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, pemeriksa

pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan.

d) Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat

didampingi oleh konsultasi pajak dan atau Akuntan Publik

e) Dalam pemeriksaan lapangan, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,

tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil

pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama tiga minggu.

f) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak

menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan Berita

Acara, dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak

(STP) diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan

yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

Untuk poin (e), dalam petunjuk pelaksanaannya, proses

pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau

penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan harus diselesaikan

dalam jangka waktu paling lama tiga minggu untuk Pemeriksaan

Lapangan dan dua minggu untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan

terhitung sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima

Wajib Pajak.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat Berita Acara

Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan

pemeriksa.

c. Tahap pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Menurut Firdaus (2007:26) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) adalah

laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan

yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas

pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) menyajikan penilaian serta

pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

yang diperiksa, yang disarikan dari Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) digunakan sebagai dasar

penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP)

atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan

perpajakan.

8. Teknik dan Metode Pemeriksaan Pajak

Agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan tepat waktu yang telah

ditentukan serta efektif degnan laporan yang memadai, maka harus

dilaksanakan berdasarkan teknik dan metode seperti pemeriksaan pada

umumnya.

Menurut T.Tuannakota dalam Himayah (2005:31) dalam buku

Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik:

Teknik pemeriksaan (Audit Technique) adalah cara mendapatkan

pembuktian dan dikenal dengan istilah memeriksa (to examine), menganalisis (to analyze), mengecek (to check), membandingkan,

konfirmasi, footing, menginspeksi (to infect), merekonsiliasi, testing, atau

sampling, menelusuri (to trace) dan memeriksa dokumen dasar (vouching).

Sejalan dengan hal tersebut baik teknik pemeriksaan merupakan

cara pembuktian data dari metode pemeriksaan. Teknik pemeriksaan dalam

pemeriksaan pajak dengan teknik pemeriksaan yang dilakukan akuntan

publik tidak terdapat pada pemeriksaan yang mendasar (Erly Suandy,

2002:237).

Pelaksanaan pemeriksaan dalam Himayah (2005:32) dapat

dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Langsung

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-

angka dalam Surat Pemberitahuan (SPT), laporan keuangan, buku-buku,

catatan-catatan, dan dokumen pendukung sesuai dengan proses

pemeriksaan.

b. Metode Tidak Langsung

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengujian atas kebenaran

angka-angka dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak langsung

melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan

dan biaya.

Metode tidak langsung dapat digunakan sebagai pelengkap metode

langsung atau sebagai pengganti dalam hal pemakaian metode langsung

atau tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Metode tidak langsung yang

biasa digunakan antara lain metode transaksi tunai, metode perbandingan

kekayaan bersih, metode satuan dan volume, metode pendekatan

produksi dan metode pendekatan laba kotor (Erly Suandy, 2002:242).

9. Prosedur Pemeriksaan Pajak

a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan

Pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang

diperiksa.

b. Wajib Pajak yang diperiksa harus:

1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib

Pajak, atau objek yang terutang pajak.

2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

4) Apabila dalam mengungkapkan hal-hal dalam angka (1) Wajib Pajak

terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban

itu tidak berlaku oleh suatu keperluan pemerksaan tersebut.

c. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau

ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b

diatas (Mardiasmo, 1997: 35-36).

G. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada dua penelitian terdahulu dalam melakukan

penelitian, yaitu :

1. Djazoeli Sadhani (1999)

a. Judul

Pengetahuan Dasar, Kemampuan Numerik dan Efisiensi Kerja

(Survei di Kantor Pemeriksaan Pajak Jakarta Khusus II, Jakarta)

b. Tujuan

Untuk mengetahui bahwa mengetahui hubungan antara

pengetahuan dasar perpajakan, budaya organisasi, dan kemampuan

numerik terhadap efisiensi kerja Pemeriksa Pajak.

c. Metodelogi penelitian

Untuk pengujian dan pembahasan dilakukan penggunaan

kuisioner, pengujian dilakukan dengan validitas dan realibilitas dan

dianalisis dengan analisis korelasi sederhana, parsial dan korelasi

ganda kemudian diteruskan dengan analisis regresi linier sederhana

dan regresi ganda.

d. Sampel

Pemeriksa Pajak di Kantor Pemeriksaan Pajak Jakarta Khusus II,

Jakarta sebanyak 90 responden dengan teknik acak sederhana.

e. Hasil penelitian

Pertama, Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara

pengetahuan dasar perpajakan dengan efisiensi kerja. Kedua, terdapat

hubungan yang positif dan signifikan antara budaya organisasi dengan

efisiensi kerja Pemeriksa Pajak. Ketiga, terdapat hubungan positif

antara kemampuan numerik dengan efisiensi kerja Pemeriksa Pajak.

Keempat, terdapat hubungan positif dan signifikan antara ketiga

variabel pengetahuan dasar, budaya organisasi, dan kemampuan

numerik dengan efisiensi Pemeriksa Pajak.

2. Chairuddin Syah Nasution (2002)

a. Judul

Analisis Hubungan Pendidikan Akademis, Pelatihan Teknis

Perpajakan, Penempatan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja

Pegawai Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak .

b. Tujuan

Untuk mengungkapkan seberapa besar keterkaitan hubungan antara

latar belakang pendidikan akademis pegawai, pelatihan teknis

perpajakan dan motivasi kerja terhadap kinerja Direktorat Jenderal

Pajak khususnya pada bagian Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

yang merupakan unit kerja administrasi.

c. Metodelogi penelitian

Metode pengujian menggunakan uji t-test dan uji F-test. Uji

kelayakan dengan validitas dan reabilitas. Uji BLUE (Best Linier

Unbiased Estimator).

d. Sampel

Penelitian dengan penyebaran kuisioner kepada 70 responden yang

berada di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

e. Hasil penelitian

Terdapat hubungan antara pendidikan akademis, pelatihan

perpajakan, penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja

pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

H. Kerangka Pemikiran

Model Penelitian dapat ditunjukkan dengan kerangka pemikiran yang

dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Skema Penelitian

I. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir, maka dapat

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha1 : Terdapat korelasi positif dan signifikan antara pelatihan teknis

perpajakan dengan kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak di Jakarta Barat.

Ha2 : Terdapat korelasi positif dan signifikan antara pengalaman dengan

kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat.

Ha3 : Terdapat korelasi positif dan signifikan antara motivasi dengan kinerja

pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat.

Pelatihan teknis

perpajakan

Pengalaman

Motivasi

Kinerja Pemeriksa Pajak

-Efisiensi

-Efektivitas

Ha4 : Secara bersama-sama Terdapat korelasi positif dan signifikan antara

pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, motivasi dengan kinerja

pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta

Barat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat memiliki 11 Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP Madya Jakarta Barat, KPP Pratama Jakarta

Palmerah, KPP Jakarta Grogol Petamburan, KPP Jakarta Tamansari Satu, KPP

Jakarta Tamansari Dua, KPP Jakarta Tambora, KPP Jakarta Cengkareng, KPP

Jakarta Kebon Jeruk Satu, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, KPP

Pratama Jakarta Kalideres, KPP Pratama Jakarta Kembangan. Penelitian ini

ditujukan untuk mengetahui seberapa besar korelasi positif dan signifikan

antara pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, motivasi dengan kinerja

pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat. Objek

penelitian dalam skripsi ini adalah pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak di Jakarta Barat.

B. Metode Penentuan Sampel

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:115), populasi adalah

sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik

tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa pajak pada

Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode judgement sampling

atau purposive sampling dimana menurut Hamid (2007:29) adalah

pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi

semata. Teknik pemilihan sample ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui

informasi yang berkaitan tentang pemeriksaan pajak maka peneliti dapat

memilih pemeriksa pajak sebagai sample penelitian. Para pemeriksa pajak

merupakan subjek yang tepat untuk memberikan informasi berdasarkan

pertimbangan tertentu dibandingkan subyek dalam KPP yang bukan

pemeriksa pajak. Faktor kepraktisan (kecepatan waktu dan biaya yang murah)

merupakan pertimbangan pokok dalam metode pemilihan sampel secara tidak

acak ini.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoeh dari pengumpulan langsung dari

lapangan (tidak melalui perantara), berupa opini subjek (orang) secara

individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),

kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun data primer yang

digunakan dalam penelitian ini:

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan penelitian dengan cara mengajukan daftar

pertanyaan langsung kepada responden, yaitu pemeriksa pajak pada

Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat. Dalam penelitian ini metode

yang digunakan peneliti adalah skala linkert yang menggunakan

ukuran interval sebagai nilai skalanya.

b. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

melakukan tanya jawab dengan pemeriksa pajak yang berhubungan

dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain). Adapun data sekunder yang peneliti pakai yaitu:

a. Riset Kepustakaan

Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang datanya diambil

terutama atau seluruhnya dari kepustakaan (buku, dokumentasi, artikel,

jurnal, laporan, internet, dan lain sebagainya)

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan

data dengan cara mengutip langsung data yang diperoleh dari lembaga

(instansi) terkait, yang berhubungan dengan penelitian.

D. Metode Analisis

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk membuktikan sejauh mana data yang

terdapat di kuisioner dapat mengukur tingkat ke validitasan suatu kuisioner.

Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Pengujian validitas

dilakukan terlebih dahulu mengetahui total skor untuk tiap-tiap responden,

selanjutnya dihitung tingkat validitasnya dengan menggunakan korelasi

Product Moment dari Pearson. Tingkat validitas instrument ini dianalisis

dengan cara mengkorelasikan skor butir pertanyaan dan skor total untuk

seluruh pertanyaan. Harga koefisien korelasi yang dipakai adalah koefisien

korelasi masing-masing butir pertanyaan. Jika koefisien korelasi > 0,300,

semua butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika harga

koefisien korelasi lebih kecil dari 0,300, maka butir pertanyaan tersebut

dinyatakan tidak valid (Sudarmanto, 2005:88).

b. Uji Reliabilitas

Setelah menetukan validitas instrumen penelitian, tahap selanjutnya

adala hmengukur reliabilitas datan dan instrumen penelitian. Reliabilitas

menunjukkan konsistensi dari data yang dikumpulkan. Suatu kuisioner

dikatakan reliable (handal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan

adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:45).

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah

dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk

menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal. Teknik yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur koefisien

Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai

Cronbach's Alpha > 0,6 (Ghozali, 2005:42). Selain itu menurut Yarnest

(2004:68) dalam Putra Adi Syani (2008:34) menginterpretasikan tinggi

rendahnya reliabilitas instrumen sebagai pedoman didasarkan pada

ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kategori Penilaian Tinggi Rendahnya Reliabilitas Instrumen

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas

< 0.200 Sangat Rendah

0.200 – 0,399 Rendah

0,400 – 0,599 Cukup

0,600 – 0,799 Tinggi

0,800 – 1,00 Sangat Tinggi

Sumber : Yarnest, 2004:68

2. Uji Hipotesis

Analisis Koefisien Korelasi Sederhana

Yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat

hubungan antara variabel bebas dan terikat. Koefisien korelasi ini disebut

koefisien korelasi pearson karena diperkenalkan pertama kali oleh Karl

Pearson pada tahun 1990. Koefisien korelasi ini sering juga disebut sebagai

koefisien korelasi product moment pearson Jenis korelasi ini lebih tepat

untuk data yang berukuran interval atau rasio. Adapun rumus dari product

moment adalah sebagai berikut:

Keterangan:

n = Jumlah responden

X = Variabel Independen

Y = Variabel Dependen

r = Koefisien Korelasi dengan ketentuan -1 < r < 1

Yaitu:

r > 0 Berarti terdapat hubungan yang positif antara X dan Y

r < 0 Berarti terdapat hubungan yang negatif antara X dan Y

r = 0 Berarti tidak terdapat hubungan antara X dan Y

Menurut Nugroho (2005:36) sifat korelasi akan menentukan arah dari

korelasi. Keeratan korelasi dapat interpretasikan kuat dan lemahnya tingkat

hubungan variabel dalam penelitian didasarkan pada ketentuan sebagai

berikut:

Tabel 3.2

Pedoman tingkat keeratan korelasi

Interval Koefisien Tingkat Keeratan Korelasi

0,00 – 0,20 Sangat Lemah

0,21 – 0.40 Lemah

0,41 – 0,70 Kuat

r = n Σ XY – Σ X . Σ Y

√ n Σ X2 – (Σ X)2 . (n Σ Y2 – (Σ Y)2

0,71 – 0,90 Sangat Kuat

0,91 – 0,99 Sangat Kuat Sekali

1 Korelasi Sempurna

Sumber : Nugroho, 2005:36

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika

menggunakan hipotesis nol (Ho) adalah sebagai berikut:

• Jika r-hitung < r-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) >

level of significant (α) maka diterima

• Jika r-hitung > r-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) <

level of significant (α) maka ditolak

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang

mempunyai penjabaran yang diterapkan dalam suatu penelitian dan

dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang ingin diteliti secara jelas

dapat diterapkan indikatornya (Indriantoro, 2002:69).

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas variabel

independen dan variabel dependen yaitu:

1. Variabel Independen (X)

a. Pelatihan Teknis Perpajakan

Pelatihan teknis perpajakan merupakan pelatihan yang ditujukan kepada

pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan bertujuan untuk memberikan

ataupun meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan

khususnya mengenai masalah perpajakan termasuk didalamnya

kemampuan numerik.

b. Pengalaman

Pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat

keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.

c. Motivasi

Keinginan pribadi seseorang untuk melakukan suatu tindakan

berdasarkan suatu hal yang bersifat timbal balik guna mencapai tujuan

organisasi

Alat yang digunakan untuk mengukur variabel pelatihan teknis

perpajakan, pengalaman, dan motivasi adalah dengan menyebarkan

kuisioner seperti yang digunakan Nurhayati (2005), Putra Adi Syani (2008)

dan telah dimodifikasi oleh penulis sesuai kebutuhan penelitian. Agar data

hasil kuisioner yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis diperlukan suatu

skala pengukuran atas jawaban setiap responden.

Dalam hal ini skala 5 tingkat (linkert) untuk mengukur persepsi

pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi yang terdiri dari

sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kelima

penelitian ini diberi bobot sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pengukuran Terhadap Pelatihan Perpajakan, Pengalaman, dan Motivasi

No Uraian Skala

1. Sangat Setuju (SS) 5

2. Setuju (S) 4

3. Ragu-ragu (RR) 3

4. Tidak Setuju (TS) 2

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1

2.Variabel Dependen (Y)

Kinerja Pemeriksa Pajak adalah hasil pencapaian atas program yang

dilaksanakan oleh pemeriksa pajak serta evaluasi atas bagaimana program

dilaksanakan melalui tata kelola manajemen yang baik. Variabel ini diukur

dengan menggunakan indikator sebagai berikut: efektivitas pelaksanaan

kegiatan/program, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan

kegiatan/program.

Tabel 3.4

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dimensi Indikator Skala

1. Pelatihan

Teknis

Perpajakan

Optimalisasi

Pelatihan

Teknis

a. Peningkatan pendidikan

b. Peningkatan pengetahuan dasar

perpajakan

c. Peningkatan pemahaman

d. Peningkatan kemampuan numerik

e. Peningkatan Keterampilan khusus

mengenai masalah-masalah

perpajakan

Ordinal

2. Pengalaman Masa Tugas a. Masa Kerja

b. Pengalaman Baik

c. Pengalaman Buruk

d. Nilai Pekerjaan

Ordinal

Isi Pekerjaan a. Prestasi

b. Pengakuan

c. Pekerjaan itu sendiri

d. Tanggung Jawab

e. Pembangunan potensi individu

Ordinal

3. Motivasi

Faktor Higiene a. Gaji dan upah

b. Kondisi Kerja

c. Kebijakan dan administrasi

Ordinal

organisasi

d. Hubungan antara pribadi

e. Kualitas supervisi

Efisiensi a. Menghindari duplikasi pekerjaan

atau kegiatan yang tanpa tujuan

atau kurang jelas tujuannya

b. Menggunakan prosedur kerja yang

efisien

c. Menggunankan sumber daya yang

minimum dalam menghasilkan

jasa dengan kualitas dan kuantitas

yang tepat

Ordinal

4. Kinerja

Efektifitas a. Hasil pelaksanaan suatu program

memenuhi tingkat pencapaian

yang diinginkan

b. Pelaksanaan suatu program dengan

program lainnya tidak tumpang

tindih atau bertentangan

c. Meningkatkan kepuasaan dan

kepercayaan pihak terkait dari

pekerjaan yang dilakukan

Ordinal

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman

Sari Satu yang beralamat di Jalan Mangga Besar No.52 Jakarta lantai 3,

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari Dua yang beralamat di Jalan

K.S Tubun No.10 Jakarta lantai 4, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Tambora yang beralamat di Jl. Kali Besar Barat No.14-15 Jakarta

lantai 4, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng yang beralamat di

Jalan Lingkar Luar Barat No.10 A Cengkareng Timur lantai 3, dan Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres di Jalan Raya Duri Kosambi

No.36-37 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng lantai 2.

Proses pengiriman dan pengumpulan kuesioner dilaksanakan

selama di bulan Mei Kantor Pelayanan Pajak yang dijadikan sampel

penelitian masing-masing dikirim sesuai jumlah data pemeriksa pajak di

tempat tersebut. Dalam penyebaran kuisioner ini dilakukan dengan

bantuan staf pemeriksa pajak dan hasil kuisioner dapat diambil setelah ada

konfirmasi dari pihak tersebut.

2. Karakteristik Responden

Kuisioner yang dibagikan kepada pemeriksa pajak berjumlah 50

buah dengan tingkat proporsi pembagian sebagai berikut:

a. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari Satu

Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 9 kuisioner.

Kuisioner yang dapat dianalisis sebanyak 9 kuisioner. Sehingga dapat

dianalisis semua.

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari Dua

Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 10 kuisioner.

Kuisioner yang dapat dianalisis sebanyak 9 kuisioner dan 1 kuisioner

sisanya tidak dapat dianalisis karena tidak diisi atau salah

c. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tambora

Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 9 kuisioner.

Kuisioner yang dapat dianalisis sebanyak 6 kuisioner dan 3 kuisioner

sisanya tidak dapat dianalisis karena tidak diisi atau salah.

d. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng

Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 11 kuisioner.

Kuisioner yang dapat dianalisis sebanyak 9 kuisioner dan 2 kuisioner

sisanya tidak dapat dianalisis karena tidak diisi atau salah.

e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres

Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 11 kuisioner.

Kuisioner yang dapat dianalisis sebanyak 9 kuisioner dan 2 kuisioner

sisanya tidak dapat dianalisis karena tidak diisi atau salah.

Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian

Kuisioner yg

dapat dianalisis

Kuisioner yg tidak

dapat diisi/salah

NO

Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Σ % Σ %

Jumlah

kuisioner

yg disebar

1 KPP Taman Sari Satu 9 100% 0 0% 9

2 KPP Taman Sari Dua 9 90% 1 10% 10

3 KPP Tambora 6 67% 3 33% 9

4 KPP Cengkareng 9 82% 2 18% 11

5 KPP Kalideres 9 82% 2 18% 11

Jumlah 42 84% 8 16% 50

Sumber : Data primer yang diolah

B. Penemuan dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil output dari kuisioner yang dibagikan kepada

responden:

1. Hasil Try Out

a. Identitas Responden

Sebelum 50 kuisioner dibagikan kepada responden, penulis

melakukan Try Out atau pra survey terhadap 10 responden yaitu

pemeriksa pajak dengan memberikan 4 butir pertanyaan untuk

mengetahui identitas responden dapat dilihat pada table 4.2 sebagai

berikut :

Tabel 4.2

Data Identitas Responden Try Out

Jumlah No Pertanyaan Jawaban

Σ %

1 Jenis Kelamin Pria 9 90%

Wanita 1 10%

Jumlah 10 100%

2 Usia < 25 Tahun 0 0%

26-35 Tahun 6 60%

> 36 Tahun 4 40%

Jumlah 10 100%

3 Tingkat Pendidikan D3 1 10%

S1 7 70%

S2 2 20%

S3 0 0%

Lainnya 0 0%

Jumlah 10 100%

4 Lama Bekerja < 5 Tahun 0 0%

6-10 Tahun 4 40%

> 11 Tahun 6 60%

Jumlah 10 100%

Sumber : Data primer yang diolah

b. Validitas dan Reliabilitas

Pertanyaan yang diberikan kepada pemeriksa pajak pada saat

Try Out sebanyak 50 butir pertanyaan yang terdiri dari 12 butir

pertanyaan variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan), 8 butir

pertanyaan variable X2 (Pengalaman), 14 butir pertanyaan variable X3

(Motivasi) dan 16 butir pertanyaan variable Y (Kinerja Pemeriksa

Pajak) yang terdiri dari 9 butir pertanyaan yang mengukur efisiensi

dan 7 butir pertanyaan mengukur efektifitas. Berikut adalah hasil try

out validitas varibel:

Tabel 4.3

Hasil Try Out Validitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan)

Korelasi Antara Nilai Korelasi

(Pearson Corellation)

Probabilitas

Korelasi

[sig.(2 tailed)]

Kesimpulan

PT1 dengan Total 0.682(*) 0.030 Valid

PT2 dengan Total 0.729(*) 0.017 Valid

PT3 dengan Total 0.527 0.117 Tidak Valid

PT4 dengan Total 0.794(**) 0.006 Valid

PT5 dengan Total 0.640(*) 0.046 Valid

PT6 dengan Total 0.689(*) 0.028 Valid

PT7 dengan Total 0.720(*) 0.019 Valid

PT8 dengan Total 0.770(**) 0.009 Valid

PT9 dengan Total 0.928(**) 0.000 Valid

PT10 dengan Total 0.928(**) 0.000 Valid

PT11 dengan Total 0.834(**) 0.003 Valid

PT12 dengan Total 0.834(**) 0.003 Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.3, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan

dari tiap-tiap variabel valid dan tidak valid. Seperti terlihat semua

pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan

dibawah 0.05 yaitu terdapat pada PT1 sebesar 0.030, PT2 sebesar

0.017, PT4 sebesar 0.006, PT5 sebesar 0.046, PT6 sebesar 0.028, PT7

sebesar 0.019, PT8 sebesar 0.009, PT9 sebesar 0.000, PT10 sebesar

0.000, PT11 sebesar 0.003, PT12 sebesar 0.003. Pada PT3 dinyatakan

tidak valid karena memiliki nilai signifikan diatas 0.05.

Tabel 4.4

Hasil Try Out Reliabilitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan)

Sumber : Data primer yang diolah

Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan

pada variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan) adalah dengan melihat

table Cronbach’s Alpha yaitu 0,920. Karena 0,920 > 0,60 (syarat

reliabel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable X1

(Pelatihan Teknis Perpajakan) adalah reliabel.

Tabel 4.5

Hasil Try Out Validitas variable X2 (Pengalaman)

Korelasi Antara Nilai Korelasi

(Pearson Corellation)

Probabilitas

Korelasi

[sig.(2 tailed)]

Kesimpulan

Png1 dengan Total 0.716(*) 0.020 Valid

Png2 dengan Total 0.887(**) 0.001 Valid

Png3 dengan Total 0.826(**) 0.003 Valid

Png4 dengan Total 0.826(**) 0.003 Valid

Png5 dengan Total 0.827(**) 0.003 Valid

Png6 dengan Total 0.818(**) 0.004 Valid

Png7 dengan Total 0.000 1.000 Tidak Valid

Png8 dengan Total 0.739(*) 0.015 Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Reliability Statistics

.920 12

Cronbach's

Alpha N of Items

Berdasarkan table 4.5, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan

dari tiap-tiap variabel valid dan tidak valid. Seperti terlihat semua

pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan

dibawah 0.05 yaitu terdapat pada Png1 sebesar 0.020, Png2 sebesar

0.001, Png3 sebesar 0.003, Png4 sebesar 0.003, Png5 sebesar 0.003,

Png6 sebesar 0.004, Png8 sebesar 0.015. Pada Png7 dinyatakan tidak

valid karena memiliki nilai signifikan diatas 0.05.

Tabel 4.6

Hasil Try Out Reliabilitas variable X2 (Pengalaman)

Sumber : Data primer yang diolah

Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan

pada variable X2 (Pengalaman) adalah dengan melihat tabel

Cronbach’s Alpha yaitu 0,862. Karena 0,862 > 0,60 (syarat reliabel),

maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable X2

(Pengalaman) adalah reliabel.

Tabel 4.7

Hasil Try Out Validitas variable X3 (Motivasi)

Korelasi Antara Nilai Korelasi

(Pearson Corellation)

Probabilitas

Korelasi

[sig.(2 tailed)]

Kesimpulan

M1 dengan Total 0.659(*) 0.038 Valid

M2 dengan Total 0.683(*) 0.029 Valid

Reliability Statistics

.862 8

Cronbach's

Alpha N of Items

M3 dengan Total 0.624 0.054 Tidak Valid

M4 dengan Total 0.758(*) 0.011 Valid

M5 dengan Total 0.579 0.080 Tidak Valid

M6 dengan Total 0.783(**) 0.007 Valid

M7 dengan Total 0.614 0.059 Tidak Valid

M8 dengan Total 0.575 0.082 Tidak Valid

M9 dengan Total 0.750(*) 0.012 Valid

M10 dengan Total 0.872(**) 0.001 Valid

M11 dengan Total 0.631 0.050 Tidak Valid

M12 dengan Total 0.507 0.135 Tidak Valid

M13 dengan Total 0.300 0.400 Tidak Valid

M14 dengan Total 0.436 0.208 Tidak Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.7, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan

dari tiap-tiap variabel valid dan tidak valid. Seperti terlihat semua

pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan

dibawah 0.05 yaitu terdapat pada M1 sebesar 0.038, M2 sebesar

0.029, M4 sebesar 0.011, M6 sebesar 0.007, M9 sebesar 0.012, M10

sebesar 0.001. Pada M3, M5, M7, M8, M11, M12, M13, M14

dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai signifikan diatas 0.05.

Tabel 4.8

Hasil Try Out Reliabilitas variable X3 (Motivasi)

Sumber : Data primer yang diolah

Reliability Statistics

.868 14

Cronbach's

Alpha N of Items

Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan

pada variable X3 (Motivasi) adalah dengan melihat table Cronbach’s

Alpha yaitu 0,868. Karena 0,868 > 0,60 (syarat reliabel), maka

konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable X3 (Motivasi) adalah

reliabel.

Tabel 4.9

Hasil Try Out Validitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)

Korelasi Antara Nilai Korelasi

(Pearson Corellation)

Probabilitas

Korelasi

[sig.(2 tailed)]

Kesimpulan

K1 dengan Total 0.685(*) 0.029 Valid

K2 dengan Total 0.685(*) 0.029 Valid

K3 dengan Total 0.797(**) 0.006 Valid

K4 dengan Total 0.735(*) 0.016 Valid

K5 dengan Total 0.567 0.087 Tidak Valid

K6 dengan Total 0.749(*) 0.013 Valid

K7 dengan Total 0.829(**) 0.003 Valid

K8 dengan Total 0.839(**) 0.002 Valid

K9 dengan Total 0.839(**) 0.002 Valid

K10 dengan Total 0.647(*) 0.043 Valid

K11 dengan Total 0.829(**) 0.003 Valid

K12 dengan Total 0.764(*) 0.010 Valid

K13 dengan Total 0.688(*) 0.028 Valid

K14 dengan Total 0.811(**) 0.004 Valid

K15 dengan Total 0.737(*) 0.015 Valid

K16 dengan Total 0.575 0.082 Tidak Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.9, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan

dari tiap-tiap variabel valid dan tidak valid. Seperti terlihat semua

pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan

dibawah 0.05 yaitu terdapat pada K1 sebesar 0.029, K2 sebesar 0.029,

K3 sebesar 0.006, K4 sebesar 0.016, K6 sebesar 0.013, K7 sebesar

0.003, K8 sebesar 0.002, K9 sebesar 0.002, K10 sebesar 0.043, K11

sebesar 0.003, K12 sebesar 0.010, K13 sebesar 0.028, K14 sebesar

0.004, K15 sebesar 0.015. Pada K5, K16 dinyatakan tidak valid karena

memiliki nilai signifikan diatas 0.05.

Tabel 4.10

Hasil Try Out Reliabilitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)

Sumber : Data primer yang diolah

Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan

pada variable Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak) adalah dengan

melihat table Cronbach’s Alpha yaitu 0,942. Karena 0,942 > 0,60

(syarat reliabel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi

variable Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak) adalah reliabel.

Reliability Statistics

.942 16

Cronbach's

Alpha N of Items

2. Hasil Penelitian

a. Identitas Responden

Setelah 50 kuisioner dibagikan kepada responden ternyata

hanya 42 kuisioner yang dapat dianalisis. Data identitas responden

tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.11

Data Identitas Responden

Jumlah

No Pertanyaan Jawaban Σ %

1 Jenis Kelamin Pria 35 83%

Wanita 7 17%

Jumlah 42 100%

2 Usia < 25 Tahun 0 0%

26-35 Tahun 29 69%

> 36 Tahun 13 31%

Jumlah 42 100%

3 Tingkat Pendidikan D3 7 17%

S1 30 71%

S2 5 12%

S3 0 0%

Lainnya 0 0%

Jumlah 42 100%

4 Lama Bekerja < 5 Tahun 0 0%

6-10 Tahun 16 38%

> 11 Tahun 26 62%

Jumlah 42 100%

Sumber : Data primer yang diolah

b. Validitas dan Realibilitas

Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada 50 responden

ternyata hanya 42 kuisioner yang dapat dianalisis dengan 50 butir

pertanyaan yang dapat dilakukan uji validitas dan realibilitas sama

seperti Try Out.

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan)

Korelasi Antara Nilai Korelasi

(Pearson Corellation)

Probabilitas

Korelasi

[sig.(2 tailed)]

Kesimpulan

PT1 dengan Total 0.792(**) 0.000 Valid

PT2 dengan Total 0.767(**) 0.000 Valid

PT3 dengan Total 0.773(**) 0.000 Valid

PT4 dengan Total 0.373(*) 0.015 Valid

PT5 dengan Total 0.241 0.124 Tidak Valid

PT6 dengan Total 0.701(**) 0.000 Valid

PT7 dengan Total 0.817(**) 0.000 Valid

PT8 dengan Total 0.820(**) 0.000 Valid

PT9 dengan Total 0.542(**) 0.000 Valid

PT10 dengan Total 0.896(**) 0.000 Valid

PT11 dengan Total 0.681(**) 0.000 Valid

PT12 dengan Total 0.442(**) 0.003 Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.12, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan

dari tiap-tiap variabel valid dan tidak valid. Seperti terlihat semua

pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan

dibawah 0.05 yaitu terdapat pada PT1 sebesar 0.000, PT2 sebesar

0.000, PT3 sebesar 0.000, PT4 sebesar 0.015, PT6 sebesar 0.000, PT7

sebesar 0.000, PT8 sebesar 0.000, PT9 sebesar 0.000, PT10 sebesar

0.000, PT11 sebesar 0.000, PT12 sebesar 0.003. Pada PT5 dinyatakan

tidak valid karena memiliki nilai signifikan diatas 0.05, sehingga harus

dikeluarkan dan tidak disertakan dalam pengujian data selanjutnya.

Pengujian dilakukan kembali berdasarkan PT5 yang sudah

dikeluarkan sehingga hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel

4.13.

Tabel 4.13

Hasil Validitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan)

Korelasi Antara Nilai Korelasi

(Pearson Corellation)

Probabilitas

Korelasi

[sig.(2 tailed)]

Kesimpulan

PT1 dengan Total 0.815(**) 0.000 Valid

PT2 dengan Total 0.786(**) 0.000 Valid

PT3 dengan Total 0.765(**) 0.000 Valid

PT4 dengan Total 0.354(*) 0.021 Valid

PT6 dengan Total 0.698(**) 0.000 Valid

PT7 dengan Total 0.837(**) 0.000 Valid

PT8 dengan Total 0.848(**) 0.000 Valid

PT9 dengan Total 0.562(**) 0.000 Valid

PT10 dengan Total 0.915(**) 0.000 Valid

PT11 dengan Total 0.668(**) 0.000 Valid

PT12 dengan Total 0.452(**) 0.003 Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.13, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan

dari tiap-tiap variabel valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat

dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05.

Tabel 4.14

Hasil Reliabilitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan)

Sumber : Data primer yang diolah

Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan

pada variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan) adalah dengan melihat

table Cronbach’s Alpha yaitu 0,895. Karena 0,895 > 0,60 (syarat

reliabel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable X1

(Pelatihan Teknis Perpajakan) adalah reliabel.

Berdasarkan uji validitas instrumen pelatihan teknis perpajakan

diketahui semua item dinyatakan valid dan reliabilitas menunjukkan

bahwa instrumen memiliki keandalan yang tinggi. Artinya kriteria

kelayakan instrumen pelatihan teknis perpajakan telah memenuhi

kriteria persyaratan instrumen yang baik, yaitu valid dan reliabel.

Tabel 4.15

Hasil Uji Validitas variable X2 (Pengalaman)

Korelasi Antara Nilai Korelasi

(Pearson Corellation)

Probabilitas

Korelasi

[sig.(2 tailed)]

Kesimpulan

Png1 dengan Total 0.620(**) 0.000 Valid

Png2 dengan Total 0.658(**) 0.000 Valid

Reliability Statistics

.895 11

Cronbach's

Alpha N of Items

Png3 dengan Total 0.801(**) 0.000 Valid

Png4 dengan Total 0.419(**) 0.006 Valid

Png5 dengan Total 0.463(**) 0.002 Valid

Png6 dengan Total 0.586(**) 0.000 Valid

Png7 dengan Total 0.437(**) 0.004 Valid

Png8 dengan Total 0.587(**) 0.000 Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.15, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan

dari tiap-tiap variabel valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat

dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05.

Tabel 4.16

Hasil Reliabilitas variable X2 (Pengalaman)

Sumber : Data primer yang diolah

Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan

pada variable X2 (Pengalaman) adalah dengan melihat tabel

Cronbach’s Alpha yaitu 0,664. Karena 0,664 > 0,60 (syarat reliabel),

maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable X2

(Pengalaman) adalah reliabel.

Berdasarkan uji validitas instrumen pengalaman diketahui

semua item dinyatakan valid dan reliabilitas menunjukkan bahwa

instrumen memiliki keandalan yang tinggi. Artinya kriteria kelayakan

instrumen pelatihan teknis perpajakan telah memenuhi kriteria

persyaratan instrumen yang baik, yaitu valid dan reliabel.

Reliability Statistics

.664 8

Cronbach's

Alpha N of Items

Tabel 4.17

Hasil Uji Validitas variable X3 (Motivasi)

Korelasi Antara Nilai Korelasi

(Pearson Corellation)

Probabilitas

Korelasi

[sig.(2 tailed)]

Kesimpulan

M1 dengan Total 0.616(**) 0.000 Valid

M2 dengan Total 0.668(**) 0.000 Valid

M3 dengan Total 0.458(**) 0.002 Valid

M4 dengan Total 0.524(**) 0.000 Valid

M5 dengan Total 0.630(**) 0.000 Valid

M6 dengan Total 0.618(**) 0.000 Valid

M7 dengan Total 0.354(*) 0.021 Valid

M8 dengan Total 0.474(**) 0.002 Valid

M9 dengan Total 0.560(**) 0.000 Valid

M10 dengan Total 0.508(**) 0.001 Valid

M11 dengan Total 0.447(**) 0.003 Valid

M12 dengan Total 0.558(**) 0.000 Valid

M13 dengan Total 0.401(**) 0.009 Valid

M14 dengan Total 0.359(*) 0.020 Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.17, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan

dari tiap-tiap variabel valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat

dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05.

Tabel 4.18

Hasil Reliabilitas variable X3 (Motivasi)

Sumber : Data primer yang diolah

Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan

pada variable X3 (Motivasi) adalah dengan melihat table Cronbach’s

Alpha yaitu 0,765. Karena 0,765 > 0,60 (syarat reliabel), maka

konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable X3 (Motivasi) adalah

reliabel.

Berdasarkan uji validitas instrumen motivasi diketahui semua

item dinyatakan valid dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen

memiliki keandalan yang tinggi. Artinya kriteria kelayakan instrumen

pelatihan teknis perpajakan telah memenuhi kriteria persyaratan

instrumen yang baik, yaitu valid dan reliabel.

Tabel 4.19

Hasil Uji Validitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)

Korelasi Antara Nilai Korelasi

(Pearson Corellation)

Probabilitas

Korelasi

[sig.(2 tailed)]

Kesimpulan

K1 dengan Total 0.580(**) 0.000 Valid

K2 dengan Total 0.573(**) 0.000 Valid

K3 dengan Total 0.633(**) 0.000 Valid

K4 dengan Total 0.633(**) 0.000 Valid

K5 dengan Total 0.660(**) 0.000 Valid

Reliability Statistics

.765 14

Cronbach's

Alpha N of Items

K6 dengan Total 0.765(**) 0.000 Valid

K7 dengan Total 0.794(**) 0.000 Valid

K8 dengan Total 0.652(**) 0.000 Valid

K9 dengan Total 0.707(**) 0.000 Valid

K10 dengan Total 0.647(**) 0.000 Valid

K11 dengan Total 0.522(**) 0.000 Valid

K12 dengan Total 0.823(**) 0.000 Valid

K13 dengan Total 0.547(**) 0.000 Valid

K14 dengan Total 0.751(**) 0.000 Valid

K15 dengan Total 0.702(**) 0.000 Valid

K16 dengan Total 0.693(**) 0.000 Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.19, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan

dari tiap-tiap variabel valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat

dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05.

Tabel 4.20

Hasil Reliabilitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)

Sumber : Data primer yang diolah

Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan

pada variable Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak) adalah dengan

melihat table Cronbach’s Alpha yaitu 0,914. Karena 0,914 > 0,60

Reliability Statistics

.914 16

Cronbach's

Alpha N of Items

(syarat reliabel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi

variable Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak) adalah reliabel.

Berdasarkan uji validitas instrumen kinerja pemeriksa pajak

diketahui semua item dinyatakan valid dan reliabilitas menunjukkan

bahwa instrumen memiliki keandalan yang tinggi. Artinya kriteria

kelayakan instrumen pelatihan teknis perpajakan telah memenuhi

kriteria persyaratan instrumen yang baik, yaitu valid dan reliabel.

c. Hasil Korelasi Pearson

Tabel 4.21

Korelasi Antar Variabel Pelatihan Teknis, Pengalaman, dan Motivasi

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.21 menyajikan hasil korelasi pearson untuk semua

sampel penelitian, dengan jumlah sampel 42 responden aparat pajak.

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa korelasi pelatihan teknis

perpajakan, pengalaman, dan motivasi Pemeriksa Pajak dengan

kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di

Correlations

1 .589** .538** .346*

. .000 .000 .025

42 42 42 42

.589** 1 .336* .393*

.000 . .030 .010

42 42 42 42

.538** .336* 1 .595**

.000 .030 . .000

42 42 42 42

.346* .393* .595** 1

.025 .010 .000 .

42 42 42 42

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pelatihan_Teknis

Pengalaman

Motivasi

Kinerja

Pelatihan_

Teknis Pengalaman Motivasi Kinerja

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

Jakarta Barat memiliki hubungan yang positif masing-masing

Pelatihan teknis dengan kinerja sebesar 0,346, Pengalaman dengan

kinerja sebesar 0,393, Motivasi dengan kinerja sebesar 0,595 dengan

tingkat signifikansi masing-masing pada level 5% untuk pelatihan

teknis dan pengalaman, dan 1% untuk Motivasi. Hal tersebut

mencerminkan kondisi bahwa adanya korelasi yang positif dan lemah

antara pelatihan teknis perpajakan dan pengalaman, serta korelasi

positif dan kuat untuk motivasi Pemeriksa Pajak dengan kinerja

Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat,

terbukti pada table 4.21.

Tabel 4.22

Korelasi Gabungan Pelatihan Teknis, Pengalaman, Motivasi

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.22 menyajikan hasil korelasi pearson untuk semua

sampel penelitian, dengan jumlah sampel 42 responden aparat pajak.

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa korelasi pelatihan teknis

perpajakan, pengalaman, dan motivasi Pemeriksa Pajak dengan

kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di

Jakarta Barat memiliki hubungan yang positif 0,550 dengan tingkat

Correlations

1 .550**

. .000

42 42

.550** 1

.000 .

42 42

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PT_P_M

Kinerja

PT_P_M Kinerja

Correlation is significant at the 0.01 level

(2-tailed).

**.

signifikansi pada level 1%. Hal tersebut mencerminkan kondisi bahwa

adanya korelasi yang positif dan kuat antara pelatihan teknis

perpajakan, pengalaman, dan motivasi Pemeriksa Pajak dengan

kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di

Jakarta Barat, terbukti pada table 4.22.

d. Hasil Uji Korelasi Pearson

Hipotesis dilakukan dengan mencari korelasi variabel

penelitian yaitu pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi

Pemeriksa Pajak dengan kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat. Hasil korelasi dapat dilihat

pada tabel 4.22. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil korelasi

pearson yaitu 0,550 dan P-value 0,000. Pada pembahasan sebelumnya

dijelaskan ketentuan sebagai berikut:

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan pedoman yang digunakan

untuk menerima atau menolak hipotesis jika menggunakan hipotesis

nol (H0) adalah sebagai berikut:

Jika r-hitung < r-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) >

level of significant (α) maka diterima

Jika r-hitung > r-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) <

level of significant (α) maka ditolak

Maka keputusan yang diambil adalah menolak H0 karena p-

value pada kolom sig.(2-tailed) = 0,000 lebih kecil dari level of

significant (α) = 0,05, atau melihat tanda )** pada output SPSS yang

menunjukkan adanya korelasi signifikan.

Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif

dan kuat antara pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi

dengan kinerja Pemeriksa Pajak. Artinya semakin baik pelaksanaan

pelatihan teknis, pengalaman dan motivasi maka semakin kuat kinerja

pemeriksa pajak. Hal ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya

pelatihan teknis itu sendiri yaitu untuk memberikan ataupun

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan

khususnya mengenai masalah-masalah perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Hasil uji korelasi pearson menunjukkan hubungan yang positif dan

kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini dibuktikan

dengan nilai pearson correlation 0,550 dengan tingkat signifikan pada level

0,01. dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 dinyatakan ditolak dan

menerima Ha, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan

teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi Pemeriksa Pajak dengan kinerja

Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat. Hasil

penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat, karena nilai korelasi

bernilai 0,550, menurut Nugroho (2005:36), korelasi dinyatakan kuat jika nilai

korelasi berkisar 0,41 sampai 0,70.

B. Implikasi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koefisien korelasi adalah kuat,

yang mempunyai pemahaman bahwa bila ingin meningkatkan kinerja

Pemeriksa Pajak secara efektif dan efisien maka harus terlebih dahulu

meningkatkan pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi. Dalam

upaya peningkatan pelatihan teknis perpajakan, harus didukung dengan

pemahaman pengetahuan dasar perpajakan yang dikaitkan dengan konsep

pendidikan seumur hidup (lifelong education) dan pembentukan suatu

masyarakat gemar belajar (learning society) baik secara formal pada lembaga

pendidikan maupun tempat kerja.

Pelaksanaan pembekalan pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak pada

umumnya dan Pemeriksa Pajak pada khususnya yang selama ini dilakukan

melalui Diklat Penyesuaian Tugas (DPT) oleh Pusdiklat Pajak sebaiknya terus

menerus dikoordinasikan bersama dengan direktorat-direktorat teknis.

Koordinasi tersebut selain dimaksudkan untuk membahas materi pengetahuan

perpajakan yang bersumber dari Undang-Undang perpajakan, juga berupa

pemutakhiran kurikulum, penyempurnaan metode pengajaran, peningkatan

kualitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta lama pendidikan.

Selain itu, perbaikan materi DPT dengan menitikberatkan pada

kemampuan mengintepretasikan produk hukum. Pedoman utama Pemeriksa

Pajak dalam melakukan pekerjaan adalah Undang-Undang perpajakan beserta

aturan-aturan pelaksanaannya. Kelemahan umum yang dijumpai di dalam

pelaksanaan tugas adalah Pemeriksa Pajak pada umumnya memiliki

kemampuan untuk melakukan pemeriksaan (auditing) dan akuntansi yang

memadai akan tetapi kurang kuat kemampuannya dalam menginteprestasikan

aturan-aturan hukum yang bersifat yuridis fiskal yang untuk melakukannya

dibutuhkan sense dan logika hukum.

Pengetahuan perpajakan yang diperoleh selama DPT apabila tidak

diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari lambat laun akan hilang. Terlebih

apabila Pemeriksa Pajak yang bersangkutan tidak memiliki dorongan yang

cukup kuat untuk mau belajar dengan inisiatif sendiri. Hal ini perlu ditunjang

dengan materi tes yang selalu direvisi dan dimutakhirkan dengan memasukkan

keputusan-keputusan dan surat-surat edaran terbaru. Selain materi yang

berkaitan dengan pengukuran faktual, materi tes juga menyangkut aspek

pemahaman atau interprestasi.

Agar kondisi dinamis juga perlu didukung dengan penyelenggaraan

inhouse discussion pada tiap-tiap unit pemeriksaan pajak. Diskusi dapat

diselenggarakan pada unit yang paling kecil yaitu tim pemeriksa di bawah

bimbingan Ketua Tim atau suatu kelompok dibawah pengawasan Ketua

Kelompok. Variasi diskusi dalam menunjang pelatihan teknis dapat dilakukan

simulasi dalam bentuk pembagian peran (role playing).

Dalam menunjang kapasitas pemeriksa pajak, pemberian pelatihan

teknis didukung oleh pelatihan berbahasa Inggris kepada Pemeriksa Pajak

terutama yang ditugaskan pada unit pemeriksaan terhadap perusahaan yang

pembukuannya dalam bahasa Inggris dan menggunakan mata uang yang

didenomisasi dalam US Dollar, ataupun perusahaan-perusahaan yang

mempekerjakan karyawan asing atau lawan-lawan transaksinya dilakukan

dengan perusahaan asing. Maksudnya agar Pemeriksa Pajak tersebut dapat

berkomunikasi dengan relatif mudah dan efisien serta terhindar timbulnya

kesalahan penafsiran karena adanya kendala tidak dapat berbahasa Inggris.

Dengan adanya proses dan studi kasus yang ditemui serta

mengaplikasikan hasil pelatihan teknis perpajakan yang bertujuan

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan khususnya

mengenai masalah perpajakan maka dengan berjalannya waktu akan

menambah pengalaman yang nantinya menjadi sebuah referensi untuk

menghadapi kasus-kasus perpajakan lainnya. Tingkat kerja Pemeriksa Pajak

sangatlah berat baik itu berupa godaan materi sehingga sangat mudah untuk

melakukan tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu

sangatlah perlu jika kemampuan dan kerja Pemeriksa Pajak harus didukung

motivasi yang baik dan benar sehingga personal Pemeriksa Pajak menjaga

keprofesionalitasnya.

C. Saran

Dengan melihat kesimpulan dan implikasi, maka bisa disimpulkan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Faktor peningkatan pelatihan teknis perpajakan yang didukung oleh

pengetahuan dasar dan kemampuan numerik bagi Pemeriksa Pajak harus

dimulai dari tahap rekruitmen, baik rekruitmen pegawai pajak baru

maupun rekruitmen unutk menjadi Pemeriksa Pajak. Karena pengetahuan

merupakan sesuatu yang bisa dikembangkan melalui pendidikan dan

pelatihan sehingga pengembangan kemampuan mengenai segala sesuatu

berhubungan dengan Pemeriksa Pajak dilakukan secara berkesinambungan

sesuai dengan konsep lifelong edication dan pembentukan learning

society.

2. Perlu dilakukan pengujian dalam hal penempatan standarisasi pendidikan

dalam mengikuti pelatihan teknis sebagai syarat menjalani pekerjaan atau

jabatan.

3. Pengalaman mendukung performance seseorang dalam karirnya.

Pengalaman membentuk orang menjadi bijaksana dalam menentukan

sikap berdasarkan pengalaman baik maupun buruk yang dialami. Sehingga

dalam hal ini Pemeriksa Pajak menjadikan pengalaman tersebut menjadi

pelajaran agar lebih baik dalam menemui kasus-kasus perpajakan dengan

meningkatkan kapasitas dalam pendidikan dan pelatihan sehingga

menghasilkan kerja efektif dan efisien.

4. Perlu diperhatikan unsur keadilan dalam kebijakan baik internal maupun

eksternal personal sehingga seseorang tersebut termotivasi untuk

melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.

5. Dengan adanya reformasi pajak yang telah berjalan diharapkan kinerja

Pemeriksa Pajak lebih baik dan profesional dalam meningkatkan

kemampuan dan kapasitas keahlian sehingga mencapai tujuan organisasi

secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Arfiana, Yulita. "Korelasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi Dalam

Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kinerja Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan", UIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Bwoga, Hanantha, Yoseph Agus dan Tony Marsyahrul. "Pemeriksaan Pajak di

Indonesia", PT Grasindo, Jakarta, 2005.

Direktur Jenderal Pajak. Surat Edaran Nomor SE-03/PJ.7/2001, Jakarta, 2001

Farhan, Djuni. "Etika, Dilema Etika dan Akuntabilitas Profesional Akuntan

Publik", Manajemen dan Usahawan, Edisi Feb-Mar, 2002, hal 30-54.

Firdaus, Ahmad. "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Terhadap Penerimaan Pajak (studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak

Jakarta Kebon Jeruk)", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.

Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS Edisi III",

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Jakarta, 2005.

Gunadi. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax

Complience)", Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 5, 2005.

Gunadi. "Teknis Pemeriksaan Pajak Untuk Penetapan Surat Ketetapan Pajak

(Bagian 1)", Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 9, 2005.

Gunadi. "Teknis Pemeriksaan Pajak Untuk Penetapan Surat Ketetapan Pajak

(Bagian 2)", Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 1 Nomor 10, 2005.

Hamid, Abdul. "Buku Panduan Penulisan Skripsi", Grafika Karya Utama, Jakarta,

2004.

Hamid, Abdul. "Panduan Penulisan Skripsi", FEIS UIN Press, Jakarta, 2007.

Himayah, Siti. "Pelaksanaan Pemeriksa Pajak Atas Surat Pemberitahuan (SPT)

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP

Jakarta Tebet)", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005.

Hardi, Drs. Msc. "Pemeriksaan Pajak", PT. Kharisma Bintang Kreativitas Prima,

Jakarta, 2003.

Hasan, M. Tholhah. "Islam dan Masalah SDM", Lantabora Press, Jakarta, 2005.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. "Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi

dan Manajemen", BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember

tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak, Dirjen Pajak, 1990.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22

Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Dirjen Pajak,

Jakarta, 2000.

Lestari, Eka. "Pengaruh Informasi Perpajakan dan Lama Masa Kerja Sebagai

Pemeriksa Pajak Terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak", UIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Lumbantoruan, Sophar, "Akuntansi Pajak.", PT Gramedia Widiasarana Indonesia,

Jakarta, 2005.

Maharani, Maria Christin. "Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap

Efisiensi Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di

Surabaya", Universitas Airlangga, Surabaya. 2006.

Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik", Andi Publisher, Yogyakarta, 2004.

Munandar, Ashar Sunyoto. "Psikologi Industri dan Organisasi", Universitas

Indonesia, Jakarta, 2001

Nasution, Chairuddin Syah. "Analisis Hubungan Pendidikan Akademis, Pelatihan

Teknis Perpajakan, Penempatan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja

Pegawai Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak", Jurnal Manajemen

dan Fiskal Vol.2 No.2, April 2002.

Nugroho, Bhuono Agung, SE, M.Si, Ak. "Strategi Jitu Memilih Metode Statistik

Penelitian dengan SPSS", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

Nurhayati. "Pengaruh Komitmen Profesional dan Komitmen Organisasi

Terhadap Intensi Keluar: Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening

(Studi Empiris Pada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan

Non Bank Di DKI Jakarta)", Trisakti, Jakarta, 2005.

Sadhani, Djazoeli. "Pengetahuan Dasar, Kemampuan Numerik, Dan Efisiensi

Kerja (Survai di Kantor Pemeriksaan Pajak Khusus IIm Jakarta (1998))",

Jurnal Kipas, Vol 1, Nomor 8, Mei 1999.

Suandy, Erly. "Hukum Pajak Edisi Kedua", Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Suandy, Erly. "Hukum Pajak Edisi Ketiga", Salemba Empat, Jakarta, 2005.

Suandy, Erly. "Perpajakan Edisi Kedua", Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Subri, Mulyadi. "Ekonomi SDM dalam Prespektif Pembangunan", Raja

Graffindo Persada, Jakarta, 2003.

Supriyanti. "Pengaruh Pengalaman dan Motivasi Terhadap Profesionalisme

Serta Pengaruh Profesionalisme Terhadap Hasil Kerja (Outcomes): Studi

Empiris Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Jawa Bagian Timur II Sidoarjo", Universitas Airlangga, Surabaya,

2007.

Syani, Putra Adi. "Korelasi Antara Audit Bawasda Dengan Kinerja Kecamatan

Kota Tanggerang", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Wicaksono, Fanny. "Pengaruh Peresepsi Mengenai Komitmen dan Budaya

Organisasi Terhadap Peresepsi Mengenai Kinerja Pegawai Pajak di

Direktorat Jenderal Pajak", Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia,

Jakarta, 2002.

Wikipedia. "Pengalaman", artikel diakses tanggal 14 Februari 2007, dari http:

//id.wikipedia.org/wiki/Pengalaman

Wikipedia. "Auditor", artikel diakses tanggal 19 Maret 2008, dari http:

//id.wikipedia.org/wiki/Auditor

www.pajak.go.id

Yusrohnillah, Fanny. "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan

Wajib Pajak Terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Pajak", UIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta, 2006.

CURRICULUM VITAE

Personal Data

Name : Zamal Firdaus Gender : Laki-Laki Date of Birth : Jakarta, 8 Juni 1986 Religion : Islam Marital Status : Belum Menikah Country : Indonesia Address : Jl. Pahlawan No.2 Rt 05/ 07

Kampung Baru, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11560

E-mail Account : zamalfirdaus@yahoo.com Phone Number : +62215490707 Handphone Number

: +6285691559256 , 94215867

Formal Educations

1. S1 UIN Syarif Hidayatullah

(Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial – Akuntansi)

di Jakarta 2004-now

2. SMU N 78 Jakarta di Jakarta 2004 3. SLTPI Al-Azhar Kemandoran di Jakarta 2001 4. SDI Al-Azhar Kemandoran di Jakarta 1998 5. TK An-Nurmaniyah di Jakarta 1992

Non-Formal Educations

1. Kursus Accurate Accounting di PT PUCO, Jakarta 2007 2. Kursus Microsoft Office di SMU N 78, Jakarta 2002-2003 3. Kursus Bahasa Inggris di BBC 2001-2002

Organizational Experiences

1. LPP PIM UIN Syarif Hidayatullah Koord Tim Data dan Humas 2008-now 2. Dewan Presidium Pusat PIM UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta 2008-now

3. FOCUS Management Direktur Divisi Sosial 2008-now 4. LDK UIN Syarif Hidayatullah Sekretaris Umum 2007-2008 5. BEM Non Reguler FEIS UIN Syarif

Hidayatullah Ketua Litbang 2006-2007

6. LDK UIN Syarif Hidayatullah Ketua Komisariat Dakwah 2006-2007

(Komda) Non Reguler

7. Forum Amal Studi Islam (FASI) 78

Staff Divisi Pembinaan Siswa 2006-2007

8. LDK UIN Syarif Hidayatullah Ka.Bidang Syiar Komisariat Dakwah (Komda) NR

2005-2006

9. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Syarif Hidayatullah

Komisariat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

2005

10. Forum Amal Studi Islam (FASI) 78

Staff Divisi Pembinaan Siswa 2005-2006

11. BEM Non Reguler FEIS UIN Syarif Hidayatullah

Ketua Bidang Kerohanian 2004-2005

12. SMA N 78 Ketua Rohis 2002-2003

Seminar, Workshop, Orientation, and Training

1. Pelatihan Akuntansi Terapan UIN Syarif Hidayatullah,

Jakarta 2004

2. Accounting Studies Visitation Bursa Efek Jakarta

Bursa Efek Jakarta 2004

3. Economic Training Motivation "Service Excellence & Perfect Motivation"

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2004

4. Pelatihan Teknis dan Persiapan Memasuki Dunia Kerja (Strategi Bekerja di Lembaga Internasional)

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2004

5. Pelatihan Perpajakan "Taxation, Learning and Application 2005"

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2005

6. Refleksi Terhadap Peran Ekonomi Islam dan Perkembangan Perekonomian Indonesia Memasuki Tahun 2005

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2005

7. Seminar Perpajakan "Pengantar Ilmu Hukum Pajak"

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2005

8. Seminar Dan Bedah Buku "Dosa-Dosa Media Amerika"

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2006

9. Seminar dan Simulasi Pasar Modal 2006 serta Kunjungan ke BEJ

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2006

10. Manajemen Investasi Syariah Universitas Indonesia (UI) 2006 11. Workshop Audit "Fraud Indication and

Audit Technique) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2007

Working Experiences

1. Wakaf Center As a Administration and Financial

Staff Division Des 3rd 2007 – Now

2. PT PUCO As a Financial dan Tax Staff Division Sept 17th 2007 – Nov 30th

2007

Demikian Curriculum Vitae ini dibuat untuk dipergunakan dan

dimanfaatkan seperlunya. Terima Kasih.

Jakarta, 20 Desember 2008

Zamal Firdaus

PENGUJIAN VALIDITAS PELATIHAN TEKNIS (X1)

No JAWABAN PERTANYAAN

Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

R1 4 4 3 3 3 4 4 4

R2 4 5 5 4 5 5 4 4

R3 4 4 3 3 3 4 4 4

R4 4 5 5 3 2 5 4 4

R5 5 5 5 5 5 5 5 5

R6 5 5 3 3 3 5 5 5

R7 4 4 4 4 4 5 4 4

R8 5 5 4 5 4 5 5 5

R9 4 5 4 4 4 5 5 4

R10 5 5 4 4 4 4 4 4

R11 5 5 5 5 4 5 5 5

R12 5 5 5 5 1 5 5 5

R13 5 5 5 4 2 5 5 5

R14 4 4 4 4 4 4 4 4

R15 5 5 5 5 4 5 5 5

R16 5 5 4 4 2 5 5 5

R17 5 5 5 2 5 5 5 5

R18 4 4 4 4 2 4 4 4

R19 1 1 1 4 4 4 1 1

R20 4 4 4 4 4 4 4 4

R21 5 2 4 4 4 4 4 4

R22 5 5 5 4 4 5 5 4

R23 5 5 5 5 4 5 5 5

R24 5 5 4 4 3 4 4 4

R25 5 5 5 4 4 5 5 4

R26 5 5 5 4 4 5 5 5

R27 4 4 4 4 2 4 4 4

R28 4 5 5 4 4 5 5 5

R29 5 5 5 4 4 5 5 4

R30 4 5 4 4 4 4 5 4

R31 5 5 5 4 4 4 4 4

R32 5 5 5 2 4 5 5 5

R33 5 5 4 2 2 4 5 5

R34 4 5 4 4 4 4 4 4

R35 5 5 5 4 4 5 5 5

R36 5 5 5 4 4 5 5 5

R37 5 5 5 5 5 5 5 5

R38 5 5 5 4 4 5 5 5

R39 4 4 4 4 4 4 4 5

R40 5 5 4 4 4 4 4 4

R41 5 5 3 4 3 5 5 4

R42 4 5 3 4 4 4 5 4

Nilai Korelasi 0.682 0.729 0.527 0.794 0.640 0.689 0.720 0.770 0.928

(r Hitung)-TO

Lampiran 2 : Tabulasi jawaban responden dan perhitungan validitas dengan excel

Nilai Korelasi 0.792 0.767 0.773 0.373 0.241 0.701 0.817 0.820

(r Hitung)-R

Nilai Korelasi 0.632

(r Tabel)-TO

Nilai Korelasi 0.304

(r Tabel)-R

1

Nilai Korelasi V V TV V V V V V

(r Tabel)-TO

1

Nilai Korelasi V V V V TV V V V

(r Tabel)-R

PENGUJIAN VALIDITAS PENGALAMAN (X2)

No JAWABAN PERTANYAAN Responden P13 P14 P15 P16 P17 P18

R1 4 3 4 3 4 R2 5 5 5 3 4 R3 4 3 4 3 3 R4 4 3 4 3 4 R5 5 5 5 5 5 R6 3 3 3 3 3 R7 4 3 4 4 4 R8 4 5 5 4 5 R9 4 3 4 2 4

R10 4 4 4 4 4 R11 5 5 5 4 5 R12 5 1 5 3 1 R13 5 5 5 4 4 R14 4 3 4 4 4 R15 4 4 5 4 5 R16 3 4 5 4 5 R17 5 5 5 5 5 R18 4 2 4 4 4 R19 1 4 1 4 4 R20 4 4 4 4 4 R21 5 4 5 2 4 R22 4 4 5 4 4 R23 5 4 5 4 4 R24 4 3 4 3 4 R25 4 4 4 4 4 R26 5 4 5 2 5 R27 4 2 4 2 4 R28 3 3 4 4 4 R29 4 4 4 4 5 R30 4 3 4 2 4 R31 4 4 4 4 4 R32 5 4 4 1 4 R33 4 2 4 2 4 R34 4 4 4 2 4 R35 2 2 4 1 5 R36 2 2 4 1 5 R37 4 4 5 4 5 R38 5 1 5 1 5 R39 4 3 4 5 4 R40 4 3 4 4 4 R41 5 5 5 1 5 R42 4 4 5 3 4

Nilai Korelasi 0.716 0.887 0.826 0.826 0.827 0.818 (r Hitung)-TO

Nilai Korelasi 0.620 0.658 0.801 0.419 0.463 0.586(r Hitung)-R

Nilai Korelasi (r Tabel)-TO

Nilai Korelasi (r Tabel)-R

Nilai Korelasi V V V V V V (r Tabel)-TO

Nilai Korelasi V V V V V V (r Tabel)-R

PENGUJIAN VALIDITAS MOTIVASI (X3)

No JAWABAN PERTANYAAN

Responden P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30

R1 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3

R2 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4

R3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3

R4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4

R5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

R6 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3

R7 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

R8 1 3 1 3 4 4 4 4 4 4

R9 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3

R10 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3

R11 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4

R12 5 5 1 3 5 5 3 3 5 5

R13 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4

R14 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3

R15 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

R16 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4

R17 2 2 2 2 5 5 2 2 5 5

R18 2 4 2 2 4 4 4 3 4 3

R19 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4

R20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

R21 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2

R22 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3

R23 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4

R24 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3

R25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

R26 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4

R27 4 2 2 4 5 4 4 3 3 4

R28 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4

R29 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

R30 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3

R31 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

R32 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3

R33 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4

R34 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3

R35 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3

R36 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3

R37 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4

R38 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5

R39 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4

R40 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

R41 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3

R42 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3

Nilai Korelasi 0.659 0.683 0.624 0.758 0.579 0.783 0.614 0.575 0.750 0.872

(r Hitung)-TO

Nilai Korelasi 0.616 0.668 0.458 0.524 0.630 0.618 0.354 0.474 0.560 0.508

(r Hitung)-R

Nilai Korelasi

(r Tabel)-TO

Nilai Korelasi

(r Tabel)-R

1 1 1 1

Nilai Korelasi V V TV V TV V TV TV V V

(r Tabel)-TO

Nilai Korelasi (r Tabel)-R V V V V V V V V V V

PENGUJIAN VALIDITAS KINERJA (Y)

No JAWABAN PERTANYAAN

Responden P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46

R1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4

R2 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4

R3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4

R4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4

R5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

R6 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4

R7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

R8 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3

R9 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4

R10 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

R11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

R12 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3

R13 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4

R14 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4

R15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

R16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

R17 5 5 5 5 5 4 4 2 2 4 4

R18 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4

R19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

R20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

R21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

R22 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4

R23 4 4 2 4 4 4 4 1 2 4 4

R24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

R25 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3

R26 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5

R27 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

R28 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

R29 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

R30 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4

R31 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3

R32 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4

R33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4

R34 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4

R35 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4

R36 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4

R37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

R38 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2

R39 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4

R40 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4

R41 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3

R42 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4

Nilai

Korelasi 0.685 0.685 0.797 0.735 0.567 0.749 0.829 0.839 0.839 0.647 0.829 0.764

(r Hitung)-TO

Nilai Korelasi 0.580 0.573 0.633 0.633 0.660 0.765 0.794 0.652 0.707 0.647 0.522 0.823

(r Hitung)-R

Nilai

Korelasi (r Tabel)-

TO

Nilai

Korelasi

(r Tabel)-R

1

Nilai Korelasi V V V V TV V V V V V V (r Tabel)-

TO

Nilai Korelasi V V V V V V V V V V V

(r Tabel)-R

No Total No Total

Responden Keseluruhan Responden Keseluruhan

R1 182 R22 212

R2 210 R23 211

R3 180 R24 199

R4 196 R25 198

R5 250 R26 225

R6 194 R27 187

R7 194 R28 190

R8 199 R29 192

R9 188 R30 183

R10 186 R31 195

R11 235 R32 196

R12 218 R33 188

R13 201 R34 190

R14 179 R35 209

R15 214 R36 209

R16 210 R37 238

R17 211 R38 214

R18 178 R39 204

R19 170 R40 199

R20 200 R41 199

R21 190 R42 185

Lampiran 5 : Output Korelasi Pearson SPSS Riset

HASIL KORELASI PEARSON

Correlations

Correlations

Correlations

1 .589** .538** .346*

. .000 .000 .025

42 42 42 42

.589** 1 .336* .393*

.000 . .030 .010

42 42 42 42

.538** .336* 1 .595**

.000 .030 . .000

42 42 42 42

.346* .393* .595** 1

.025 .010 .000 .

42 42 42 42

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pelatihan_Teknis

Pengalaman

Motivasi

Kinerja

Pelatihan_

Teknis Pengalaman Motivasi Kinerja

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

Correlations

1 .550**

. .000

42 42

.550** 1

.000 .

42 42

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PT_P_M

Kinerja

PT_P_M Kinerja

Correlation is significant at the 0.01 level

(2-tailed).

**.