KOTA BANDUNG TAHUN : 2012 NOMOR : 21 PERATURAN WALIKOTA

BERITA DAERAHKOTA BANDUNG

TAHUN : 2012 NOMOR : 21

PERATURAN WALIKOTA BANDUNGNOMOR : 387 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkanPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun2011 tentang Pajak Daerah, dimana dalam ketentuanPasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12telah diatur mengenai Pajak Restoran;

b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaranpelaksanaan pemungutan Pajak Restoran sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu diatur secara teknisketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan PajakRestoran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan PeraturanWalikota Bandung tentang Tata Cara PemungutanPajak Restoran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan SuratPaksa;

2. Undang-Undang …

Jalan Wastukancana No. 2 Telepon (022) 4232338 - 4207706 - 4240127 Fax. (022) 4236150Bandung - 40117 Provinsi Jawa Barat




TENTANG













TENTANG













TENTANG










2

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untukkeduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Provinsi dan PemerintahanKabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut BerdasarkanPenetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh WajibPajak;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun2007 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bandung;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARAPEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Bandung.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.3. Walikota adalah Walikota Bandung.4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Bandung.5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota

Bandung.

6. Pejabat ...

3

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugastertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapatpenugasan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

7. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BPadalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerimahasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyaiwewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalahkontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerahbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembagadan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputipembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidegan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.

12. Penanggung ...

4

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badanyang bertanggung jawab atas pembayaran pajaktermasuk wakil yang menjalankan hak memenuhikewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapatdikenakan Pajak.

14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangdilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data daninformasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah hargaperolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutupdengan menyusun laporan keuangan berupa neraca danlaporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnyadisingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikankepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasiperpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenaldiri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakanhak dan kewajiban daerah.

16. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yangdigunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri danmelaporkan objek pajak atau usahanya kepada Dinas.

17. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan olehKepala Dinas sebagai dasar untuk melakukanpemungutan pajak.

18. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yangdisediakan oleh restoran.

19. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atauminuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dansejenisnya termasuk jasa boga/katering.

20. Nota Pesanan adalah bukti pembayaran yangsekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuatoleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaranatas jasa pelayanan restoran.

21. Peredaran ...

5

21. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan brutosebelum dikurangi biaya-biaya.

22. Bon penjualan atau bill, faktur atau invoice adalahdokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai buktipungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saatpengajuan pembayaran kepada subjek pajak.

23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yangselanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang olehWajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ataubukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.

24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkatSSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajakyang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atautelah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melaluitempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yangselanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapanpajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaranpokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlahyang masih harus dibayar.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah suratketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlahpajak yang telah ditetapkan.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangselanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapanpajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranpajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripadapajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Surat ...

6

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnyadisingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan jumlah pokok pajak sama besarnya denganjumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidakada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkatSTPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajakdan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ataudenda.

30. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yangmembetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ataukekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang-undangan perpajakan daerah yangterdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak DaerahKurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak DaerahNihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, SuratTagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atauKeputusan Keberatan.

31. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatanterhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SuratKetetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak DaerahKurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadappemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yangdiajukan oleh Wajib Pajak.

32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnyadisingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagaidasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BendaharaUmum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

33. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadidasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, danmelaporkan pajak yang terutang.

34. Tahun ...

7

34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)tahun.

35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayarpada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek dan subjek pajak atauretribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yangterutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusikepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajakdan biaya penagihan pajak.

38. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihanpajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,pemberitahuan Surat Paksa dan/atau penyitaan.

39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerahadalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Polriuntuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tindak pidana di bidangperpajakan Daerah yang terjadi, serta menemukantersangkanya.

40. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar WajibPajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajakdaerah dan biaya penagihan pajak daerah denganmenegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihanseketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yangtelah disita.

41. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untukmenguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak,guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajakmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Lelang …

8

42. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umumdengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulismelalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.

43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yangdilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkansuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atautujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

44. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas yang diberi tugas, wewenang dantanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan.

45. Pemeriksaan sederhana merupakan pemeriksaanlapangan untuk satu jenis pajak daerah dan bersifatbulanan, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalampemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapaitujuan pemeriksaan.

46. Pemeriksaan lengkap merupakan pemeriksaan lapanganuntuk seluruh jenis pajak daerah untuk bulan berjalandan/atau bulan-bulan sebelumnya yang dilakukandengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazimdigunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

47. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yangdilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usahaatau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atautempat lain yang ditentukan oleh Dinas.

48. Pemeriksaan …

9

48. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporankeuangan Wajib Pajak Daerah dalam rangka memberikanpernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasiyang disajikan dalam laporan keuangan Wajib PajakDaerah.

49. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas kondisikinerja Wajib Pajak Daerah yang akan menghasilkantemuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

50. Pemeriksaan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yangdilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaankeuangan, termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentuini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitandengan keuangan dan pemeriksaan investigatif yangmenghasilkan kesimpulan.

51. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukanWajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatuKeputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkanpengaturan perundang-undangan perpajakan.

52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajakatas banding terhadap Keputusan Keberatan yangdiajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK RESTORANBagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 2

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Hasil pemungutan Pajak merupakan penerimaanDaerah dan disetor ke Kas Daerah.

(3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang,pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajakdilarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 4 ...

10

(4) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) adalah kegiatan dalam rangka menujuproses pemungutan pajak berupa penerapan teknologiinformasi, pencetakan formulir perpajakan,pengiriman surat-surat kepada wajib pajak ataupenghimpunan data objek dan subjek pajak.

Pasal 3

(1) Jenis pajak restoran dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak restoran memenuhi kewajiban pajakdengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB dan/atau SKPDN.

(3) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat diterbitkan STPD, KeputusanPembetulan, Keputusan Keberatan, dan PutusanBanding sebagai dasar pemungutan dan penyetoranpajak.

(4) Walikota mendelegasikan wewenang penerbitanSKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD kepada KepalaDinas.

(5) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN dan STPD, sebagaimana dimaksud pada ayat(4), Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan secaraperiodik setiap bulan pada awal bulan berikutnyakepada Walikota.

Bagian KeduaMasa Pajak

Pasal 4Masa pajak restoran ditentukan lamanya 1 (satu) bulan.

BAB IIITATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 5

(1) Setiap Wajib Pajak yang baru, wajib mendaftarkan diridan/atau melaporkan usahanya kepada Dinas, denganmenggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.

(2) Formulir ...

11

(2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Dinassebelum usahanya diselenggarakan.

(3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajakatau Penanggung Pajak dengan cara:a. mengambil sendiri ke Dinas;b. dikirim oleh petugas Dinas; atauc. mengakses secara on line pada situs Dinas.

(4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis denganbenar, jelas dan lengkap serta ditandatangani olehWajib Pajak atau Penanggung Pajak denganmelampirkan:a. fotocopy identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor);b. fotocopy akte pendirian (untuk badan usaha);c. Surat Keterangan perizinan kegiatan/usaha dari

instansi berwenang.

(5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diridan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksudpada ayat (4), diberikan NPWPD.

(6) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatanapabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5).

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 6(1) Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar,

dan melaporkan pajak yang terutang Wajib Pajakmemenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakanSPTPD.

(2) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas,benar dan lengkap serta menandatanganinya.

(3) Jika pengisian SPTPD dikuasakan, harusditandatangani oleh kuasanya.

(4) SPTPD ...

12

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperolehWajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan caramengambil sendiri ke Dinas, dan/atau mengaksessecara on line situs Dinas.

Pasal 7

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Dinaspaling lama 15 (lima belas) hari kalender setelahberakhirnya masa pajak atau setelah dikukuhkansebagai pengusaha kena pajak.

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud padaayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;b. rekapitulasi penggunaan Nota Pesanan atau

bon/bill penjualan;

(3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh padahari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPDjatuh pada hari kerja berikutnya.

(4) Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai denganbatas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Dinas memberikan Surat Teguran.

(5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila:a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak atau Kuasanya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3);

b. SPTPD tidak dilampiri keterangan atau dokumensebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikansebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas wajibmemberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 8

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau penanggung pajak,Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapatmemberikan perpanjangan jangka waktu penyampaianSPTPD untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Permohonan …

13

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas kepadaKepala Dinas paling lambat sebelum berakhirnya bataswaktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) dengan melampirkan pernyataanmengenai besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

BAB VTATA CARA PEMBAYARAN

Bagian KesatuTata Cara Pembayaran

Pasal 9

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atauBendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjukoleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalamSPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

(2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yangditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke KasDaerah paling lambat 1 x 24 jam.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakanSPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sertaharus dilakukan sekaligus atau lunas denganmenggunakan bukti setoran berupa SSPD.

(4) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD,wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

(5) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPDyang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempopembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

(6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari liburmaka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerjaberikutnya.

Bagian ...

14

Bagian KeduaTata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan

Pembayaran

Pasal 10

(1) Dalam keadaan kahar Kepala Dinas atas permohonanWajib Pajak, dapat memberikan persetujuan kepadaWajib Pajak untuk mengangsur atau menundapembayaran Pajak terutang.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. perang saudara;b. invasi dari negara lain;c. bencana alam;d. pemberontakan; dan

e. hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaanpekerjaan dan tidak dapat diatasi.

(3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaanpembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaransecara angsuran maupun menunda pembayaranpajak, mengajukan permohonan secara tertuliskepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yangjelas dan melampirkan surat keterangan dari pihakyang berwenang, fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, danSTPD;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf aharus sudah diterima Kepala Dinas paling lambat7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuhtempo pembayaran yang telah ditentukan;

c. terhadap permohonan pembayaran secaraangsuran maupun penundaan pembayaran yangdisetujui Kepala Dinas, dituangkan dalamKeputusan pembayaran secara angsuran maupunpenundaan pembayaran;

d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan terhitung sejak tanggal Keputusanangsuran;

e. penundaan ...

15

e. penundaan pembayaran diberikan untuk palinglama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuhtempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB,SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain olehKepala Dinas;

f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalahsebagai berikut:

1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanyaterhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasilpengurangan antara besarnya sisa pajak yangbelum atau akan diangsur, dengan pokok pajakangsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagianantara jumlah pajak terutang yang akandiangsur, dengan jumlah bulan angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlahsisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (duapersen);

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulanangsuran adalah pokok pajak angsuranditambah dengan bunga sebesar 2% (duapersen).h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap

bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi,tetapi harus dilunasi tiap bulan;i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalahsebagai berikut:

1. perhitungan bunga dikenakan terhadapseluruh jumlah pajak terutang yang akanditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2%(dua persen) dengan jumlah bulan yangditunda dikalikan dengan seluruh jumlahutang pajak yang akan ditunda;

2. besarnya …

16

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalahseluruh jumlah utang pajak yang ditunda,ditambah dengan jumlah bunga 2% (duapersen) sebulan;

3. penundaan pembayaran harus dilunasisekaligus paling lambat pada saat jatuh tempopenundaan yang telah ditentukan dan tidakdapat diangsur.

j. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonanpembayaran secara angsuran, tidak dapatmengajukan permohonan penundaan pembayaranuntuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VITATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 11

(1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yangtidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayarandiatur sebagai berikut:a. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7(tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempopembayaran;b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejaktanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran, WajibPajak harus melunasi pajak yang terutang;c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3(tiga) kali;d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidakdilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukandalam Surat Peringatan atau Surat Teguran, KepalaDinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (duapuluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atauSurat Teguran.

(2) Ketentuan …

17

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajakdengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

(3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidakmengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukankeberatan pajak serta mengajukan pembetulan,pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusanatau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 12

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligustanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) apabila:

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akanmeninggalkan Kota Bandung untuk selama-lamanya;

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkanbarang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangkamenghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaanatau pekerjaan yang dilakukan di Kota Bandung;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atauPenanggung Pajak akan membubarkan badanusahanya atau menggabungkan usahanya ataumemindahtangankan perusahaan yang dimiliki ataudikuasainya atau melakukan perubahan bentuklainnya;

d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atauPenanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapattanda-tanda kepailitan.

(2) Kepala Dinas menetapkan jadwal waktu tindakanpenagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktuyang telah ditentukan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisiDaerah.

BAB VII ...

18

BAB VII

TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyitaan

Pasal 13

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidakdilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak tanggalditerima Surat Paksa, maka Kepala Dinas menerbitkanSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadapbarang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milikwajib pajak atau penanggung pajak.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengandisaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orangyang telah dewasa, penduduk Kota Bandung, dikenaloleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya.

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajakmembuat berita acara pelaksanaan sita yangditandatangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak atauPenanggung Pajak dan saksi-saksi.

(4) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidakhadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengansyarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah yangberwenang.

(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri olehwajib pajak atau penanggung pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sitaditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dansaksi-saksi.

(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyaikekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atauPenanggung Pajak menolak menandatangani BeritaAcara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud padaayat (3).

(7) Salinan ...

19

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapatditempelkan pada barang bergerak dan/atau barangtidak bergerak yang disita, atau ditempat barangbergerak dan/atau Benda tidak bergerak yang disitaberada, dan/atau di tempat-tempat umum.

(8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberisegel sita, yang memuat sekurang-kurangnya:a. kata "disita";b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita;c. larangan untuk memindahtangankan,

memindahkan hak, meminjamkan hak ataumerubah barang yang disita.

Pasal 14

(1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atauPenanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaanpelaksanaan penyitaan.

(2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milikWajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan,atau di tempat lain termasuk yang penguasaannyaberada di tangan pihak lain atau yang dijaminkansebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang

tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldorekening koran, giro, atau bentuk lainnya, piutang,dan penyertaan modal pada perusahaan lain;dan/atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan,dan kapal dengan isi tertentu.

(3) Penyitaan terhadap barang wajib pajak ataupenanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadapbarang milik perusahaan, pengurus kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempattinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.

(4) Penyitaan …

20

(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan(3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yangdisita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajakdan biaya penagihan pajak.

Pasal 15

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabutdengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh KepalaDinas selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajakatau Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah apabila:

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utangpajak dan biaya penagihan pajak;

b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusanpengadilan pajak;

c. ditetapkan lain oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Lelang

Pasal 16

(1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pelaksanaanlelang kepada Kantor Lelang Negara berdasarkanlaporan/rekomendasi dari Kepala Dinas.

(2) Tata cara lelang berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGANKETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Walikota mendelegasikan pelaksanaan pembetulan,pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusanatau pengurangan sanksi administrasi kepada KepalaDinas.

Pasal …

21

Pasal 18

(1) Kepala Dinas melaksanakan pembetulan, pembatalan,pengurangan ketetapan dan penghapusan ataupengurangan sanksi administrasi.

(2) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, penguranganketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksiadministrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajakatau penanggung pajak.

(3) Kepala Dinas menugaskan pejabat yang ditunjukuntuk melakukan penelitian administrasi ataspermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas danhasilnya dilaporkan kepada Walikota.

(4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinasatas nama Walikota menerbitkan Keputusan menerimaatau menolak.

(5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan menerima ataumenolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajibdilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota, 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan.

Bagian Kesatu

Pembetulan KetetapanPasal 19

(1) Kepala Dinas melaksanakan pembetulan terhadapSKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang dalampenerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ataukesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapanketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang PajakDaerah.

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLBatau STPD atas permohonan Wajib Pajak ataupenanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sebagai berikut:

a. permohonan ...

22

a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalamjangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPDKB,SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabilaWajib Pajak atau penanggung pajak dapatmenunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidakdapat dipenuhi karena keadaan diluarkekuasaannya;

b. terhadap pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLBatau STPD, Kepala Dinas menunjuk pejabat yangditunjuknya untuk menerbitkan salinanKeputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau STPD;

c. terhadap Keputusan Pembetulan KetetapanSKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPDsebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tandadengan teraan cap pembetulan dan dibubuhiparaf pejabat yang ditunjuknya;

d. Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud padahuruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajakatau penanggung pajak paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkan KeputusanPembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atauSTPD tersebut;

e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalamKeputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau STPD harus dilunasi dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalendersejak Keputusan tersebut diterbitkan;

f. dengan diterbitkannya Keputusan PembetulanSKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD makaSKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD semuladibatalkan, disimpan sebagai arsip dalamadministrasi perpajakan; dan

g. Surat …

23

g. Surat Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atauSTPD semula, sebelum disimpan sebagai arsipsebagaimana dimaksud dalam huruf f, harus diberitanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan”; dan

h. dalam hal permohonan Wajib Pajak ataupenanggung pajak ditolak, maka Kepala Dinassegera menerbitkan Keputusan PenolakanPembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atauSTPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejakdiajukannya permohonan.

Bagian Kedua

Pembatalan Ketetapan

Pasal 20

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukanpermohonan pembatalan ketetapan pajak kepadaWalikota melalui Kepala Dinas.

(2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau STPD.

(3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangankeadilan atau adanya temuan baru.

(4) Dalam hal diterbitkannya Keputusan PembatalanKetetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),maka Pejabat yang ditunjuk melakukan hal-halsebagai berikut:a. melakukan pemeriksaan terhadap SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang telahditerbitkan;b. berdasarkan hasil pemeriksaan kepala Dinasmelaporkan kepada Walikota;

(5) Atas …

24

(5) Atas laporan Kepala Dinas, Walikota menerbitkanKeputusan menerima atau menolak permohonanpembatalan ketetapan pajak.

(6) Dalam hal menerima permohonan pembatalanketetapan pajak, Walikota memerintahkan KepalaDinas untuk menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau STPD yang baru serta memberikantanda silang pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atauSTPD yang lama dan selanjutnya dibericatatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan“dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama Pejabatyang bersangkutan.

(7) Dalam hal menolak permohonan pembatalanketetapan pajak, maka atas SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan dikukuhkandengan Keputusan Penolakan Pembatalan olehWalikota.

Bagian Ketiga

Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 21

(1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapatmengajukan permohonan pengurangan ataukeringanan pajak kepada Kepala Dinas.

(2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajakharus diajukan secara tertulis dengan menggunakanbahasa Indonesia dengan paling kurang memuat : namadan alamat wajib pajak atau penanggung pajak, jenispajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon danalasan yang mendasari diajukannya permohonanpengurangan pajak, serta melampirkan:

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitaspemohon;

b. fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak ataupenanggung pajak;

c. SSPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD.

(3) Pemberian …

25

(3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkanpertimbangan keadaan kahar sebesar 50 % (limapuluh persen).

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan daripermohonan Wajib Pajak atau penanggung pajak,Kepala Dinas menyampaikan Keputusan menolak ataumenerima permohonan pengurangan ketetapan pajakkepada Wajib Pajak.

Bagian KeempatPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 22

(1) Kepala Satuan Perangkat Daerah atas permohonan WajibPajak atau penanggung pajak dapat mengurangkan ataumenghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam halsanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafanWajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karenakesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiberupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

disebabkan keterlambatan pembayaran SKPDKB,SKPDKBT atau STPD;b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ataukenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atauSTPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi berupa bunga dan/atau dendadisebabkan keterlambatan pembayaran pada masapajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adilakukan sebagai berikut:a. Wajib Pajak atau penanggung pajak mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinasdalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalendersetelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajakatau penanggung pajak dapat menunjukkan bahwajangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karenakeadaan diluar kekuasaannya;

b. Surat ...

26

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a harus dicantumkan alasan yang jelasdengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak ataupenanggung pajak atau bukan karenakesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telahdiisi dan ditandatangani Wajib Pajak ataupenanggung pajak;

c. Terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Dinasmengurangkan atau menghapuskan sanksiadministrasi bunga atau denda akibatketerlambatan pembayaran pada masa pajak,dengan cara menuliskan catatan/keterangan padasarana pembayaran Surat Setoran Pajak Daerahbahwa sanksi tersebut dikurangkan ataudihapuskan;

d. Wajib Pajak atau penanggung pajak melakukanpembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kalidua puluh empat) jam sejak disetujuinyapermohonan pengurangan sebagaimana dimaksuddalam huruf b;

e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinasmenugaskan pejabat yang ditunjuk untuk:

1. menuliskan catatan/keterangan pada saranapembayaran SSPD bahwa sanksi tersebutdikenakan sebesar 2 % (dua persen) per bulanuntuk kemudian dibubuhi tanda tangan dannama jelas;

2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bungatersebut.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiberupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalamsurat ketetapan pajak atau STPD sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagaiberikut:

a. Wajib ...

27

a. Wajib Pajak atau penanggung pajak mengajukanpermohonan secara tertulis kepada Kepala Dinasdalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak suratketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak ataupenanggung pajak, kecuali apabila Wajib Pajakatau penanggung pajak dapat menunjukkan bahwajangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karenakeadaan diluar kekuasaannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf aharus mencantumkan alasan yang jelas sertamelampirkan:1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau

penanggung pajak atau bukan karenakesalahannya;

2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanyakenaikan pajak terutang.

(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjukoleh Kepala Dinas segera melakukan penelitianadministrasi tentang kebenaran dan alasan WajibPajak atau penanggung pajak maupun lampirannyasebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sehagaimanadimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas melalui pejabatyang ditunjuk membuat telaahan atas penguranganatau penghapusan sanksi administrasi untukmendapat persetujuan.

(7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat(6) disetujui, maka segera memberikan penguranganatau penghapusan sanksi administrasi berupa bungaatau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yangtercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPDyang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkanKeputusan Pengurangan dan Penghapusan SanksiAdministrasi sebagai pengganti surat ketetapan pajakatau STPD semula, serta ditandatangani oleh KepalaDinas.

(8) Dalam ...

28

(8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat(6) tidak disetujui, maka segera menerbitkanKeputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusansanksi administrasi yang ditandatangani oleh KepalaDinas.

(9) Wajib Pajak atau penanggung pajak melakukanpembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) harikalender setelah menerima Keputusan pengurangandan penghapusan sanksi administrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (7).

BAB IXKEBERATAN DAN BANDING

Bagian KesatuKeberatan

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepadaWalikota melalui Kepala Dinas atas suatu:a. SKPDKB:b. SKPDKBT;c. SKPDLB;d. SKPDN; dane. STPD.

(2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atauisi dari ketetapan dengan membuat perhitunganjumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitunganWajib Pajak.

(3) Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenispajak dan satu tahun pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untukbeberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajakyang sama diselesaikan secara bersamaan oleh KepalaDinas, untuk bahan pertimbangan Walikota.

Pasal 24

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan ...

29

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam BahasaIndonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelasberupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yangterutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidakbenar;

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atasketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harusdapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajaktersebut;

c. surat permohonan keberatan ditandatangani olehWajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatandikuasakan kepada pihak lain harus denganmelampirkan surat kuasa;

d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satusurat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajakatau masa pajak dengan melampirkan foto kopinya;

e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangkawaktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapanpajak daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecualiapabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangkawaktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaandi luar kekuasaannya.

Pasal 25

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,tidak akan diterima.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belummemenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e,Kepala Dinas meminta Wajib Pajak untuk melengkapipersyaratan tersebut.

(3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuankeberatan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal …

30

Pasal 26

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanpermohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 27

(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulansejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikotaharus memberikan Keputusan atas keberatan yangdiajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalamKeputusan keberatan atau Keputusan penolakankeberatan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak, atau menambah besarnya pajak yangterutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1) telah lewat, dan Walikota tidak memberikanjawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajakdianggap dikabulkan.

(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak WajibPajak untuk mengajukan permohonan mengangsurpembayaran.

Pasal 28

(1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukanpemeriksaan lapangan, maka Kepala Dinasmenugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukanpemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalamLaporan Pemeriksaan Pajak Daerah.

(2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukanpemeriksaan lapangan, Kepala Dinas menugaskanpejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan danpertimbangan atas keberatan Wajib Pajak danhasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasipembahasan keberatan pajak.

Pasal …

31

Pasal 29

(1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah ataulaporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Dinasmenugaskan pejabat yang ditunjuk untuk membuattelaahan pertimbangan keberatan pajak.

(2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinasmelaporkan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga)bulan sejak tanggal surat keberatan diterimasebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2)Walikota menerbitkan Keputusan menerima ataumenolak keberatan.

(4) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimanadimaksud ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan petikanKeputusan keberatan pajak.

Bagian KeduaBanding

Pasal 30

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanyakepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusanmengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatanditerima, dengan dilampirkan salinan dari Keputusantersebut.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangkawaktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (4), atas jumlah pajak yang belum dibayarpada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampaidengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan PutusanBanding.

Pasal ...

32

Pasal 31

(1) Terhadap satu Keputusan keberatan, diajukan satusurat banding.

(2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataanpencabutan kepada Pengadilan Pajak.

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud padaayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:

a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal suratpernyataan pencabutan diajukan sebelum sidangdilaksanakan;

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melaluipemeriksaan dalam hal surat pernyataanpencabutan diajukan dalam sidang ataspersetujuan terbanding.

(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atauputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdapat diajukan kembali.

Pasal 32

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanpermohonan banding belum merupakan pajak yang terutangsampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

(1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukanpermohonan pengembalian atas kelebihanpembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Dinas.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihanpembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerahberdasarkan:a. perhitungan dari Wajib Pajak atau penanggung

pajak;

b. Keputusan …

33

b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan,pembatalan dan pengurangan ketetapan, danpengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi;

c. putusan banding atau putusan peninjauankembali;

d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan,dan/atau pembebasan pajak berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan wajib pajak atau penanggung pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secaratertulis Paling lambat 6 (enam) bulan sejak saattimbulnya kelebihan pembayaran pajak.

(4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak ataupenanggung pajak, harus dilampirkan dokumen:a. Nama dan Alamat Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak;b. NPWPD;c. Masa Pajak;d. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;e. alasan yang jelas.

(5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranpajak disampaikan secara langsung.

(6) Bukti penerimaan oleh Kepala Dinas merupakan buktisaat permohonan diterima.

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Dinas menunjuk pejabat yang ditunjukuntuk segera mengadakan penelitian ataupemeriksaan terhadap kebenaran kelebihanpembayaran pajak dan pemenuhan kewajibanpembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajakatau penanggung pajak.

(8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan KepalaDinas untuk menerbitkan Keputusan menerima ataumenolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1)dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.

(9) Kepala …

34

(9) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 12(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemberikan keputusan.

(10) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajakmempunyai utang pajak lainnya, kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebihdahulu utang pajak dimaksud.

(11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukandalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKPDLB.

(12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajakdilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas memberikanimbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulanatas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 34

(1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihanpembayaran pajak dialokasikan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yangterjadi dalam tahun berjalan dilakukan denganmembebankan pada pendapatan yang bersangkutan.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak padatahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanjatidak terduga.

(4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkandengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ayat (10), pembayarannya dilakukandengan cara pemindahbukuan dan buktipemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.

(5) Kepala ...

35

(5) Kepala Dinas mengajukan Surat PermohonanMembayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKDyang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.

(6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihanpembayaran pajak.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANGKEDALUARSA

Pasal 35

(1) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan daftar wajibpajak yang memiliki piutang.

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat daftarwajib pajak yang dapat dihapuskan piutangnya.

(3) Kepala Dinas mengajukan daftar wajib pajak yangakan dihapuskan piutangnya kepada Walikota yangtelah memenuhi kriteria kedaluarsa.

(4) Atas usul Kepala Dinas sebagaimana dimaksud padaayat (3), apabila telah memenuhi ketentuan, makaWalikota menerbitkan Keputusan Penghapusan PajakDaerah.

BAB XII

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 36

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet palingsedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet kurangdari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahunwajib membuat pencatatan.

(3) Wajib …

36

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)meliputi :a. Wajib Pajak perusahaan jasa;b. Wajib Pajak perusahaan dagang; danc. Wajib Pajak perusahaan industri.

Pasal 37(1) Pembukuan paling sedikit memuat data dan informasi

keuangan yang meliputi:a. harta;b. kewajiban;c. modal;d. penghasilan dan biaya; dane. harga.

(2) Informasi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1)ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupaneraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajaktersebut.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2)disusun dengan menggunakan standar akuntansi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentangperedaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilanbruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yangterutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajakdan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 39Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerahsecara sederhana maupun lengkap dengan tujuan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerahdalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan danpembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.

Pasal …

37

Pasal 40

Kewenangan pemeriksaan terhadap Pajak Daerah dapatdilakukan melalui 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu:a. Pemeriksaan Keuangan;b. Pemeriksaan Kinerja;c. Pemeriksaan Tujuan Tertentu.

Pasal 41

(1) Walikota dalam pelaksanaan pemeriksaan memberikankewenangan kepada Kepala Dinas untuk membentuk TimPemeriksa yang memiliki kebebasan dan kemandiriandalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

(2) Tim Pemeriksa diberi kewenangan untuk mendapatkandata, dokumen, dan keterangan dari pihak yangdiperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisikterhadap setiap aset yang dikelola Wajib Pajak.

(3) Pemeriksaan dapat dilakukan kepada WajibPajak/Wakil/Kuasa Wajib Pajak.

(4) Apabila Wajib Pajak/Wakil/Kuasa Wajib Pajak menundauntuk diperiksa, maka Wajib Pajak/Wakil/Kuasa WajibPajak yang bersangkutan harus menandatangani SuratPernyataan Penundaan Pemeriksaan (SP3).

(5) Penundaan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerjadari jadwal pemeriksaan yang tercantum pada SuratPemberitahuan Pemeriksaan (SP2), sehingga selama masapenundaan dapat dilakukan penyegelan tempat/ruanganyang diduga sebagai tempat penyimpanan dokumen,catatan-catatan yang dapat memberi petunjuk tentangkeadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lainyang dianggap penting.

(6) Apabila pemeriksaan dilanjutkan setelah habis masapenundaan dan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa Wajib Pajaktidak berada ditempat, maka pemeriksaan tidak dapatdilakukan dan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa Wajib Pajakdianggap menolak pemeriksaan.

(7) Wajib …

38

(7) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menolakuntuk diperiksa, maka yang bersangkutan harusmenandatangani Surat Pernyataan PenolakanPemeriksaan Pajak (SP4).

(8) Dalam hal Wajib Pajak/Wakil/Kuasa Wajib Pajak menolakuntuk menandatangani Surat Pernyataan PenolakanPemeriksaan Pajak (SP4), pemeriksa harus membuat danmenandatangani Berita Acara penolakan pemeriksaanpajak dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dari Dinas.

Pasal 42

(1) Pemeriksaan pajak meliputi pemeriksaan laporankeuangan beserta data-data pendukungnya.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapatmeminta informasi pendukung non keuangan danwawancara berkenaan dengan pemeriksaan serta dapatmeminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usaha yang masihmenjadi catatan pendapatan terhutang.

(3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi nota pesanan atau bon penjualan.

(4) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen harusdiserahkan kepada pemeriksa paling lama 3 (tiga) harikerja terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan(SP2) diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 43

(1) Tim Pemeriksa wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan(KKP) yang memuat seluruh informasi yang diperoleh dariWajib Pajak, program pemeriksaan yang dilakukan,pendapat dan kesimpulan hasil pemeriksaan setelahdilakukan klarifikasi.

(2) Tim Pemeriksa wajib memberi pendapat dan kesimpulanpemeriksaan yang didasarkan pada hasil pemeriksaandan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.

Pasal 44 …

39

Pasal 44(1) Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa

disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

(2) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pemeriksaankeuangan akan menghasilkan opini.

(3) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pemeriksaankinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, danrekomendasi.

(4) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pemeriksaantujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

(5) Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikankepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannyauntuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnyabersama bidang yang menangani perpajakan.

(6) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi temuandan kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan HasilPemeriksaan (LHP).

(7) Apabila Tim Pemeriksa menemukan unsur pidana, wajibdilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(8) Hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh TimPemeriksa kepada Wajib Pajak dengan menggunakanSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yangdilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan.

(9) Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atauseluruhnya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harusmemberikan tanggapan secara tertulis kepada KepalaDinas paling lambat dalam 3 (tiga) hari setelah diterimaSPHP dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung dansanggahan seperlunya.

(10) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(9) tidak ditindak lanjuti, maka Wajib Pajak dinyatakanmenyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan harusmenandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Hasil(SP2H).

Pasal …

40

Pasal 45(1) Tim Pemeriksa melakukan pembahasan dengan Wajib

Pajak atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).(2) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau

seluruhnya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),Tim Pemeriksa mengajukan permohonan kepada KepalaDinas agar perbedaan tersebut dibahas melalui TimPengendali.

(3) Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah TimPengendali yang merupakan Kertas Kerja Pemeriksaan(KKP).

(4) Tim Pengendali dapat mengirim surat panggilan pertamakepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaanpembahasan hasil pemeriksaan.

(5) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pertamadari Tim Pengendali, maka Tim Pengendali dapatmengirim surat panggilan kedua.

(6) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pertamadan kedua, Tim Pengendali membuat danmenandatangani Berita Acara Ketidakhadiran WajibPajak.

(7) Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara HasilPembahasan beserta lampirannya yang harusditandatangani oleh Wajib Pajak dan Tim Pengendali sertamerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP.

(8) Apabila Wajib Pajak menolak untuk menandatanganiBerita Acara Hasil Pembahasan, maka Tim Pengendalimembuat catatan tentang penolakan tersebut dalamBerita Acara Pembahasan.

(9) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan pembahasan Tim,maka pemeriksaan dapat ditindaklanjuti melaluipemeriksaan dengan tujuan tertentu guna mengungkapadanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsurpidana.

Pasal 46(1) Jangka waktu pemeriksaan sederhana harus diselesaikan

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu.

(2) Jangka …

41

(2) Jangka Waktu pemeriksaan lengkap harus diselesaikandalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu.

(3) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepadaKepala Dinas paling lambat 3 (tiga) minggu sesudahberakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 47(1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilarang diungkapkan

kepada umum, hanya dapat diberikan kepada merekayang berdasarkan peraturan perundang-undanganmempunyai kewenangan untuk mengetahuinya.

(2) Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan publikdapat juga mengakibatkan informasi tersebut dilaranguntuk diungkapkan dalam laporan.

Pasal 48Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir,namun Tim Pemeriksa tidak mengeluarkan Laporan HasilPemeriksaan (LHP), maka Tim Pemeriksa harus membuatcatatan yang mengikhtisarkan hasil pemeriksaannya sampaitanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentiantersebut.

Bagian KetigaPengawasan

Pasal 49Pengawasan administratif dilakukan terhadap:a. status penyelenggaraan usaha restoran;b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang

terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50(1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan

pengawasan terhadap:a. Pengoperasian usaha restoran;b. Izin usaha restoran;c. Pemungutan dan pembayaran pajak.

(2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilaisebagai berikut:

a. pemilikan …

42

a. pemilikan dan masa berlaku izin;b. aspek operasional dari fasilitas restoran;c. aspek pembukuan, bill, tanda masuk dan tarip

restoran;d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan

pelaporan pajak.(3) Apabila dalam pengawasan yang dilakukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukanpelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan ataspelanggaran tersebut.

(4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum),maka data tersebut dipakai sebagai dasar untukmelakukan tagihan susulan.

Pasal 51(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan dan

menempatkan personil dan/atau peralatan manualmaupun program aplikasi on line pada obyek pajakrestoran.

(2) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangkapenataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secaranyata.

(3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalamtenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yangditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebutmenjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

(4) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrolsetiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajibdipergunakan oleh wajib pajak sebagaimana mestinya.

(5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnyaperalatan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

BAB ...

43

BAB XIIIBENTUK, JENIS DAN CARA PENGISIAN FORMULIR

PERPAJAKAN

Pasal 52

Bentuk, jenis yang berkaitan dengan Pajak Restorantercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, makaPeraturan Walikota Bandung Nomor 330 Tahun 2008tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (BeritaDaerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 13), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal …

44

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandungpada tanggal 4 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandungpada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 21

Documents

KOTA BANDUNG TAHUN : 2012 NOMOR : 21 PERATURAN WALIKOTA