10

Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU
Page 2: Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU
Page 3: Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU
Page 4: Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU
Page 5: Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU
Page 6: Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU
Page 7: Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU
Page 8: Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU
Page 9: Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU
Page 10: Kota Subulussalam juga tidak menemukan data UKL/UPL sebagai kewajiban perusahaan dalam melalukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yaitU UU