Tulisan berikut ini adalah analisa dari sudut fungsi pengawasan1 yang dilakukan KPPU (Komisi

Pengawas Persaingan Usaha) terhadap artikel berjudul “Evaluasi terhadap Fungsi dan

Kedudukan KPPU”. Penulis artikel tersebut memaparkan bahwa hasil evaluasi tersebut antara

lain :

1) KPPU merupakan lembaga yang independen dan dapat dikategorikan sebagai organisasi

“QUANGOS” (Quasi-autonomous Non Governmental Organization) ;

2) KPPU menjalankan fungsi ganda (dual function) yakni fungsi eksekutif dan fungsi

yudikatif ;

3) Sinergi dan kerja sama antara KPPU dengan berbagai instansi terkait, terutama instansi-

instansi yang menjalankan yudikatif, belum berjalan dengan harmonis ; dan

4) KPPU telah berupaya menegakan filosofi pengaturan persaingan usaha yang sehat di

Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare)

Tujuan analisa berikut adalah untuk menentukan pengawasan yang seperti apa yang KPPU

lakukan atau dengan kata lain masuk klasifikasi pengawasan yang manakah KPPU itu dan juga

menganalisa mengenai apakah jenis pengawasan tersebut tepat/layak bagi komisi tersebut

dengan merujuk pada fakta-fakta yang ada selama komisi tersebut menjalankan tugasnya.

I. Pendahuluan

Sekitar lebih 65 tahun yang lalu, para pendiri bangsa ini mengenal betapa pentingnya

pembangunan di bidang ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat

sebagaimana terlihat dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pancasila tersirat dalam rumusannya bahwa

demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap

warga untuk berpartisipasi -misal di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa-

dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

1 Pengawasan merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan administrasi negara

Namun jika hal yang terjadi justru sebaliknya –tidak terwujudnya demokrasi dalam sektor

ekonomi- maka perkembangan ekonomi yang telah ada, justru dapat berbalik menjadi

kemunduran tidak disadari hanya dalam waktu singkat. Sejarah telah menunjukan kepada kita

berulang kali bahwa sesuatu hal yang pada awalnya menyerang sektor perekonomian suatu

negara maka akan berimbas pada sektor lainnya. Inilah mengapa ancaman terbesar yang dihadapi

dunia pada umumnya dan Indonesia pada khusunya adalah perkawinan antara praktik monopoli

dan pengawasan ekonomi yang lemah.

Sebagai respon atas ancaman tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang No 5/Tahun 1999

Tenrang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dalam UU

tersebut diartikan sebagai berikut :

“Monopoli adalah usaha penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas

penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha”

Terkait dengan pengawasan ekonomi khususnya terhadap praktik monopoli dengan

diundangkannya Undang-Undang No 5/Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dibentuklah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No 5/Tahun 1999.

Sebelum masuk lebih jauh mengenai analisa fungsi pengawasan KPPU akan dijabarkan terlebih

dahulu mengenai doktrin-doktrin ahli Hukum Administrasi Negara tentang fungsi pengawasan,

bentuk-bentuk pengawasan yang kemudian akan dibuat semacam perbandingan antara doktrin

tersebut dengan fungsi KPPU.

A. Pengawasan menurut doktrin

Menurut Sondang P. Siagian

“Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

rencana pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang telah

ditentukan”

Selain pengawasan terdapat usaha lainnya agar tujuan tercapai yaitu “Sistem

Pengendalian” yang memiliki definisi :

“Segala usaha untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang

dilaksanakan dapat berjalan dengan semestina”

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara Pengawasan dan Sistem

Pengendalian dalam hal kapan lembaga tersebut berjalan. Adapun bila dijabarkan

perbedaan tersebut antara lain :

1. Pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan, sedangkan

pengawasan dapat pula dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah selesai

2. pada pengendalian sudah terkandung kewenangan mengadakan tindakan korektif,

sedangkan dalam pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya,

jadi berada di luarnya.

B. Bentuk-bentuk pengawasan

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum

yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan

pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang

ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan

sehingga mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah

pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut

dilakukan (misal pada akhir tahun anggaran)

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilaksanakan di tempat yang

bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan

dengan cara penelitian terhadap dokumen atau surat-surat pertanggungjawaban yang

disertai bukti-bukti penerimaan dan/atau pengeluaran

4. Pengawasan Rechtmatigheid dan Doelmatigheid

Pengawasan jenis ini ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan keuangan negara

5. Pengawasan Formal dan Informal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat

yang berwenang baik bersifat intern maupun ekstern. Sedangkan pengawasan

informal adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat baik langsung maupun tidak

langsung.

C. Sifat Pengawasan

a) pengawasan politik

b) pengawasan yuridis

c) pengawasan administratif

d) pengawasan fungsional

e) pengawasan masyarakat

f) pengawasan ekonomis

g) pengawasan moril dan susila

D. Dasar Hukum Pengawasan

E. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan

pengawasan.

F. Maksud Pengawasan

Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak

Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai dan mengusahakan agar tidak

terulang di kemudian hari

Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam

rencana awal (planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang

direncanakan

Untuk mengetahui apakah pelaksanan kerja sesuai dengan program

Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan

dalam planning2

Setelah mengetahui apakah itu arti pengawasan dalam kajian ini maka selanjuntya mari kita

perhatikan apakah itu KPPU secara keseluruhan dimana akan dipersempit kedalam

pembahasan fungsi KPPU dalam pengawasan.

2 Rumusan ini menurut saya merupakan rumusan umum dari penjabaran-penjabaran tentang tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

II. KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di

Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Umumnya KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut yakni :

1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara

bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat

menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian

penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory

pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar

negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui

pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli

dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya

untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku

usaha lain.

Dalam pembuktian, KPPU menggunakan unsur pembuktian per se illegal, yaitu sekedar

membuktikan ada tidaknya perbuatan, dan pembuktian rule of reason, yang selain

mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan.

Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat:

1. Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker

2. Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan

3. Efisiensi alokasi sumber daya alam

4. Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim

ditemui pada pasar monopoli

5. Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan

layanannya

6. Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi

7. Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak

8. Menciptakan inovasi dalam perusahaan

Ringkasan tugas dan wewenang KPPU

Tugas

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai

dengan Pasal 16;

2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal

36;

5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan

dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat.

Wewenang

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat;

3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli

dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku

usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

undang-undang ini;

6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap

mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau

setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi

panggilan Komisi;

8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan

atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna

penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain

atau masyarakat;

11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar

ketentuan Undang-undang ini.

Batasan dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU

Memang walaupun pada akhirnya KPPU memiliki kewenangan yang luas dimana

kewenangan-kewenangan yang luas tersebut tetap ada batasnya, yaitu dari segi eksekusi

putusan, walaupun KPPU bisa memeriksa, menyidik, memanggil para pihak bahkan

membuat suatu putusan terhadap perkara yang diperiksanya tetap saja KPPU tidak bisa

melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya karena untuk

melaksanakan eksekusi diperlukan fiat eksekusi pengadilan. Dari segi pidana, walaupun

KPPU memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan pemeriksaan, tetapi hasil

pemeriksaan KPPU tersebut hanya menjadi bukti permulaan yang cukup bagi penyidik.

III. KESIMPULAN

Keberhasilan dalam penerapan undang-undang yang mengatur persaingan usaha akan

sangat bergantung pada kinerja kelembagaan yang menegakan dan mengawasi

pelaksanaan hukum.

Dalam artikel tersebut dikatakan “Sejauh ini KPPU telah dapat mengemban tugas dan

kewajibannya sebagaimana diatur UU. Namun dalam menyikapi kebijakan Pemerintah

yang bertentangan dengan filosofi UU tersebut, KPPU hanya diberi kewenangan sebatas

memberi saran dan menghimbau” Analisa-Mengurangi hakikat pengawasan yang

dimaksud, dan membuka penyalahgunaan oleh pemerintah-

KPPU diawasi dengan Analisis SPeKOP (Sistem Pengukuran Kinerka Operasi

Pemerintah) Analisa–Dalam hal ini KPPU sebagai pengawas juga diawasi oleh pihak

lainnya-

*Parameter SPeKOP :

1) Peningkatan pelayanan kepada hak yang dilayani

2) Peningkatan efektifitas dan kapabilitas seluruh organisasi

3) Peningkatan proses pembelajaran individu dan organisasi

Faktor-Faktor yang diukur dalam SPeKOP adalah :

1) Kepemimpinan

2) Perencanaan strategis Analisa -Hal ini untuk mengukur bagaimana KPPU

melakukan “pengawasan preventif” agar berjalan sesuai rencana-

3) Faktor eksternal

4) Proses Internal

5) SDM

6) Sistem Informasi manajemen

7) Hasil sesuai dengan tujuan organisasi Analisa-Ini mirip dengan bentuk

pengawasan “doelmatigheid” dimana meskipun KPPU menjalankan

tindakannya berdasarkan dasar hukum yang sah namun tetap akan

dipertanyakan apa urgensi dari tindakan tersebut, apakah sesuai dengan

filosofi dibentuknya KPPU?-

KPPU menerima laporan dari masyarakat Analisa-Terdapat pengawasan Informal disini-

KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana Analisa-Pengawasan pada intinya adalah

untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan atau meluruskan hal yang

sebelumnya salah, dengan adanya fakta KPPU tidak dapat menjalankan pidana menurut

saya dalam sudut pandang tertentu hal ini mengurangi wibawa dari KPPU dalam

menjalankan fungsi pengawasan. Dapat kita bayangkan bila terdapat pesawat tempur

misal F-22 yang sedang bertugas mengawasi perbatasan namun tidak memiliki rudal

sama sekali (ompong), tentu si pelanggar perbatasan akan seenaknya saja lalu-lalang

tanpa takut sama sekali.3

KPPU pengawasannya

Bentuk : Bentuk-bentuk pengawasan

1. Pengawasan Intern dan Ekstern Analisa–KPPU memiliki keduanya-

2. Pengawasan Preventif dan Represif Analisa-Dalam hal ini sebenarnya KPPU

memiliki keduanya, namun yang paling dominan adalah pengawasan Represif-

3. Pengawasan Aktif dan Pasif Analisa-KPPU melakukan baik pengawasan Pasif

maupun Aktif-

4. Pengawasan Rechtmatigheid dan Doelmatigheid Analisa-KPPU melakukan

pengawasan baik Rechtmatigheid maupun Doelmatigheid-

5. Pengawasan Formal dan Informal Analisa-KPPU merupakan pengawas secara

formal, dan masyarakat sebagai rekan dari KPPU merupakan pengawas secara

Informal, KPPU sendiri juga diawasi oleh masyarakat.

Sifat Pengawasan

a) pengawasan politik

b) pengawasan yuridis

c) pengawasan administratif Analisa–KPPU melakukan pengawasan secara

administratif yang artinya pengawasan tersebut tujuannya dititikberatkan pada

efisiensi (doelmatigheid)-

d) pengawasan fungsional Analisa-KPPU melakukan pengawasan yang sifatnya

fungsional, hal ini cukup jelas mengingat KPPU memang ditugaskan untuk

melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha yang ada sebagaimana

terumus dalam UU No 5/1999-

e) pengawasan masyarakat Analisa- KPPU selain mengawasi tentu tidak akan lepas

dari pengawasan masyarakat-

f) pengawasan ekonomis

g) pengawasan moril dan susila

3 Hal ini dikecualikan bila pesawat tadi melakukan Kamikaze, ceritanya akan berbeda….

Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan

pengawasan. –Dalam hal ini tujuan pengawasan yang dilakukan oleh KPPU adalah untuk

memberikan peluang yang sama bagi calon pelaku usaha untuk ikut bersaing dalam

pasar, atau lebih singkatnya memerangi monopoli-

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KPPU menjalankan fungsi pengawasan

dengan berbagai bentuknya, dan mengenai apakah fungsi pengawasan tersebut sudah

baik atau belum, maka jawabannya yang paling pasti adalah perlu ditingkatkan lagi

kinerjanya.