KPU KOTA JAMBI JL. MANADO (SAMPING GOR) KOTA BARU- …kpu-jambikota.go.id/uploadan/LAKIP TAHUN 2016.pdf · Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

KPU KOTA JAMBI

JL. MANADO (SAMPING GOR)

KOTA BARU- JAMBI

TelP. 0741 - 445958

Laporan Kinerja Tahun 2016 Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

KPU KOTA JAMBI

2

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Esa karena berkat dan rahmatnNya Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dapat

menyusun Laporan Kinerja (LKj) tahun 2016 sebagai wujud pelaksanaan amanat

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Pernjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. KPU Kota Jambi sebagai

pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Selain itu, KPU Kota Jambi juga menjalankan Reformasi Birokrasi seperti yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU Kota

Jambi melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand

Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan

proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jambi, serta

menjadikan KPU Kota Jambi sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum

(Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam

penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan Kinerja KPU Kota Jambi diharapkan tidak

hanya dapat dipertanggung jawabkan secara mandiri namun juga dapat

dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada

masyarakat.


KPU KOTA JAMBI

3

KPU Kota Jambi memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan

kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian

kinerja KPU Kota Jambi pada tahun 2016 atas sasaran yang ditetapkan secara umum

dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Kota Jambi tahun

2016 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga

kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan

visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilhan Umum yang mandiri, profesional,

dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Kota Jambi, Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

WEIN ARIFIN, S.IP


KPU KOTA JAMBI

4

DDAAFFTTAARR IISSII

Halaman

KATA PENGANTAR ...................................................................... 22

DAFTAR ISI ................................................................................. 46

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................. 57

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ....................................... 68

C. Struktur Organisasi ........................................................ 88

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran ........................................................................ 10

B. Rencana Strategis 2015 – 2019 ..................................... 13

C. Revisi Renstra ............................................................... 14

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ........................................ 15

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 ........................ 1622

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................ 17

C. Akuntabilitas Keuangan.................................................. 1822

Bab IV PENUTUP


KPU KOTA JAMBI

5

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

AA.. LLAATTAARRBBEELLAAKKAANNGG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilik Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur,

Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan

kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai

ileh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang menggunakan anggaran negara

dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan

sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,

maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat

kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan

laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama

Tahun Anggaran 2016, setiap capai kinerja (performance results) tersebut

diperbandingkan dengan PK (performance agreement) sebagai tolak ukur dan

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis

atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check

point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.


KPU KOTA JAMBI

6

BB.. KKEEDDUUDDUUKKAANN,, TTUUGGAASS DDAANN FFUUNNGGSSII

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya

disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa tugas KPU :

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati,

dan walikota meliputi :

a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan

setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD dan Pemerintah;

b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;

c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;

d. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesudai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa tugas KPU :

Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilhian gubernur, bupati, dan

walikota meliputi :

a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan

setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;

b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil

presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat;

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU.

f. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;


KPU KOTA JAMBI

7

g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyenggaraan Pemilu

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tembusan kepada

Bawaslu;

h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani

oleh ketua dan anggota KPU;

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten/Kota

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. Memberikan dukungan teknis administratif;

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyeleng-

garakan Pemilu;

d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

provinsi;

e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota.

f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota;

h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.


KPU KOTA JAMBI

8

CC.. SSTTRRUUKKTTUURR OORRGGAANNIISSAASSII

11.. SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kota Jambi didukung oleh 17

pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan.

Berdasarkan jenjang pegawai KPU Kota Jambi dapat dilkasifikasikan ke dalam

beberapa golongan, antara lain : SMA, DIII, S1 dan S2.

Grafik 1

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah

Orang

Berdasarkan Grafik 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan

latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu 8 orang dan S2

sebanyak 2 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat

pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kota Jambi cukup baik

sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan

kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur

organisasi.

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SD SMP SMA D3 S1 S2


KPU KOTA JAMBI

9

22.. SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii

Struktur Organisasi KPU dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 2

Struktur Organisasi KPU Kota Jambi

SEKRETARIS

SUBBAG PROGRAM

DAN DATA

SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS

SUBBAG HUKUM SUBBAG UMUM,

LOGISTIK, KEUANGAN

ANGGOTA K E T U A


KPU KOTA JAMBI

10

BBAABB IIII

PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRNNJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA

AA.. SSAASSAARRAANN Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan

untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih

kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan

strategi :

a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang

terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu

yang partisipatif;

b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih

keras;

c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan

demokratis;

d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;

e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;

f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk

keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;

g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga

pemerintah;

h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat

ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;

i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga

penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian,

pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif,d an fasilitasi dialog.


KPU KOTA JAMBI

11

2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui

strategi sebagai berikut :

a. Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan

pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;

b. Perubahan Undang-Undang Partai Politik untuk mendorong pelembagaan

partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen,

pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalu

APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan

demokrasi;

c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem

kepartaian, dan sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat,

dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh

dengan strategi :

a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan

daerah;

b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Pemilu yang

partisipati;

c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik

perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian

akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam

politik partainya;

d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan,

penyandang disabilitas, dan kelomopk marjinal/rentan lainnya;

e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;

f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang

ditempuh dengan strategi;

a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk

keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi

publik;

b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib

membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik


KPU KOTA JAMBI

12

sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel,

serta dapat dipertanggungjawabkan;

c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan

Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara

berkualitas;

d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan

partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alas an

pengambilan keputusan;

e. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas untuk meningkatkan

kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan

sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, teritinggal dan rawan politik;

f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya,

kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media

penyebaran informasi publik yang efektif;

g. Kampanye publik terkait reformasi mental;

h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

i. Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun

komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan

memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:

a. Penguatan kemtiraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat

sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai

pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan

dan pengawasan kebijakan;

b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan

kapasitas masyarakat media sesuai degnan kebutuhannya;

c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan

nasional melalu berbagai media.


KPU KOTA JAMBI

13

BB.. RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS 22001155 -- 22001199

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun

Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019, dan telah ditetapkan melalui

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Renstra KPU memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang

akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan KPU selama periode 5

(lima) tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

KPU Kota Jambi memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu :

“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan

berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi

Pemilihan Umum Kota Jambi untuk menylenggarakan pemilu yang jujur, adil,

transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja

yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi

Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di

samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi juga berkomitmen penuh

untuk itu mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiliuan. Relevansi

pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda

prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yaktni pembangunan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efekti, demokratis dan terpercaya serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan

pentingnya Komisi Pemilihan Umum memerkuat brand image organisasi

menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan

mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di

Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan

tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum

(KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi adalah sebagai berikut :


KPU KOTA JAMBI

14

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang professional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hokum,

progresif, dan partisipati;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku

kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan

pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan

pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode

etik penyelenggara Pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanan misi tersebut, maka tujuan yang

hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas,

dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di

Indonesia;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,

dan aksesabel.

CC.. RREEVVIISSII RREENNSSTTRRAA

Revisi Rencana Strategis KPU Kota Jambi tahun 2016 tidak mengalami revisi.


KPU KOTA JAMBI

15

DD.. PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001166

DDaallaamm rraannggkkaa mmeellaakkssaannaakkaann RReennssttrraa KKPPUU KKoottaa JJaammbbii ttaahhuunn 22001155 –– 22001199 ppaaddaa

ttaannggggaall 1122 JJaannuuaarrii 22001166 KKPPUU KKoottaa JJaammbb tteellaahh mmeenneettaappkkaann PPeerrjjaannjjiiaann KKiinneerrjjaa

sseebbaaggaaii ppeerrnnyyaattaaaann tteekkaadd ddaann jjaannjjii rreennccaannaa kkeerrjjaa yyaanngg aakkaann ddiiccaappaaii ppaaddaa ttaahhuunn

22001166..

PPeerrjjaannjjiiaann KKiinneerrjjaa TTaahhuunn 22001166 iinnii sseessuuaaii ddeennggaann ttaarrggeett,, wwaallaauuppuunn tteerrddaappaatt kkeennddaallaa

ddaallaamm ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa.. HHaall iinnii ddaappaatt ddiilliihhaatt ddaarrii LLaappoorraann KKiinneerrjjaa ttaahhuunn 22001166..

AAddaappuunn ttaarrggeett ddaallaamm ppeerrjjaannjjiiaann kkiinneerrjjaa ttaahhuunn 22001166 ddaappaatt ddiilliihhaatt ddaallaamm llaammppiirraann

PPeerrjjaannjjiiaann KKiinneerrjjaa..


KPU KOTA JAMBI

16

BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

Dalam tahun anggaran 2016, Komisi Pemilihan Umum menetapkan beberapa

sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan

dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada

umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang

ditetapkan pada awal tahun 2016. Akuntabilitas kinerja KPU, dapat dijelaskan

seperti gambaran di bawah ini.

AA.. PPeenngguukkuurraann CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa TTaahhuunn 22001166

Kinerja KPU Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari

proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015-

2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan ditahun 2016 akan

merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah

ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka

dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke

elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka

penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU

secaramenyeluruh.

Berikut ini adalah pencapaian realisasi anggaran dan persentase pencapaian

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 :

Pencapaian

Realiasi

Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Anggaran 1.828.804.000 8.822.382.000 25.469.139.000 1.343.276.000 3.011.708.000

Realisasi 1.538.024.526 8.644.328.726 20.358.685.495 1.552.658.648 2.831.804.742

Persentase 84.10 % 97.98% 79.93% 115.59% 94.03%

Pada tahun 2012 jumlah anggaran yang terealisasi untuk mencapai target

sasaran adalah sebesar Rp. 1.538.024.526 atau 84.10 % dari total anggaran

sebesar Rp. 1.828.804.000, sedangkan pada tahun 2013 jumlah anggaran yang

terealisasi untuk mencapai target sasaran adalah Rp. 8.644.328.726 atau


KPU KOTA JAMBI

17

97.98% dari total anggaran sebesar Rp. 8.822.382.000 yang mengalami kenaikan

dibandingkan pada tahun 2012, dan pada tahun 2014 jumlah anggaran yang

terealisasi untuk mencapai target sasaran adalah sebesar Rp. 20.358.685.495 atau

79.93% yang mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2013, sedangkan

pada tahun 2015 jumlah anggaran yang terealisasi untuk mencapai target sasaran

adalah sebesar Rp. 1.552.658.648 atau 115.59% dari total anggaran sebesar Rp.

1.343.276.000 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014, dari

kekurangan anggaran tahun 2015 tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan

kegiatan Sekretariat KPU Kota Jambi mengajukan kekurangan anggaran kepada

Sekretariat KPU RI, yaitu pada anggaran belanja pegawai namun sampai akhir

tahun anggaran 2015 tidak dilakukan revisi anggaran sehingga terjadi Pagu minus

pada belanja pegawai, dan pada tahun 2016 jumlah anggaran yang terealisasi

untuk mencapai target sasaran adalah Rp. 2.831.804.742 atau 94.03% dari total

anggaran sebesar Rp. 3.011.708.000.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Tahun 2016 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

B. EEvvaalluuaassii ddaann AAnnaalliissiiss CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa

KPU Kota Jambi secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana

telah ditetapkan pada tahun 2016. Adapun kesimpulan berhasil diperoleh dari

skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

No. Rentang Nilai Kategori Keterangan

1 >100 Sangat

Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah

melampui target indikator kinerja

2 91 – 100 Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah

mencapai target indikator kinerja

3 71 – 90 Cukup Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah

mendekati target indikator kinerja

4 51 – 70 Kurang

Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan tidak

sesuai dengan target indikator kinerja

5 0 – 50 Tidak Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan sangat

tidak sesuai dengan target indikator

kinerja


KPU KOTA JAMBI

18

C. AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann

Sasaran ini dicapai melalui berbagi progam dan kegiatan. Adapun Capaian

indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2016 adalah berhasil.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Jambi pada tahun 2016 dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan

Sekretariat KPU Kota Jambi. (Kode : 3355)

Indikator Kinerja Target Realisasi

Anggaran % Anggaran %

Laporan sistem akuntansi dan laporan keuangan.

19.792.000 100% 19.649.700 99.28 %

Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran

16.535.000 100% 15.875.500 96.01 %

Layanan Perkantoran 2.352.829.000 100% 2.193.926.132 93.25 %

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, pemdistribusian dan inventarisasi

sarana dan prasarana pemilu. (Kode : 3356)



Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manamejen Pemilu

1.700.000 100% 1.700.000 100%

Fasilitas pengadaan logistik Pemilu

300.000 100% 300.000 100%

Inventarisasi Logistik Pemilu

11.980.000 100% 11.960.000 99.83%


KPU KOTA JAMBI

19

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. (Kode : 3357)



Dokumen perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi

20.181.000 100% 16.782.650 83.16%

Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien

2.200.000 100% 1.118.950 50.86%

Data dan Informasi Kepemiluan

2.900.000 100% 1.691.000 58.31%

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

16.705.000 100% 16.639.000 99.60%

Sistem Aplikasi Pemilu 540.000 100% 540.000 100%

4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.

(Kode: 3358)



Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

620.000 100% 300.000 48.39%

Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel

53.090.000 100% 53.090.000 100%


KPU KOTA JAMBI

20

5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. (Kode : 3360)



Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi

14.421.000 100% 14.200.000 98.47%

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

1.535.000 100% 1.500.000 97.72%

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

10.136.000 100% 10.129.800 99.94%

Layanan Perkantoran 451.590.000 100% 442.812.985 98.06%

6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen, KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (Kode : 3361)



Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

3.760.000 100% 3.640.000 96.81%

7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan

Dengan Penyelenggaraan Pemilu. (Kode : 3363)



Advokasi dan Sengketa Hukum

2.780.000 100% 450.000 16.19%

Layanan Administrasi Kepemiluan

780.000 100% 720.000 92.31%

Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada

780.000 100% 780.000 100%


KPU KOTA JAMBI

21

8. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis /Supervisi /Publikasi/

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih. (Kode : 3364)



Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

2.750.000 100% 2.748.475 99.94%

Publikasi Informasi Pemilu

16.972.000 100% 16.812.250 99.06%

Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

4.732.000 100% 2.700.000 57.06%

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

2.100.000 100% 1.738.300 82.78%

Jumlah anggaran yang terealisasi untuk mencapai sasaran tersebut di atas

adalah sebesar Rp. 2.831.804.742 atau 94.03% dari total anggaran sebesar

Rp. 3.011.708.000.

Indikator kinerja sasaran tersebut diatas dicapai melalui Program penguatan

kelembangaan demokrasi dan perbaikan proses politik, dengan dukungan beberapa

kegiatan.


KPU KOTA JAMBI

22

BBAABB IIVV

PPEENNUUTTUUPP

Laporan Kinerja KPU Kota Jambi Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas

kinerja KPU Kota Jambi dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam

menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Jambi berpegangan pada

tujuan, sasaran, dan program kerja.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencfana yang telah ditetapkan. Meskipun

demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan

dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat,

dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama

dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah

harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat

dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam

penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja,

bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Jambi antara

laibn adalah melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih

dengan metode/strategi yang lebih variatif, memberikan pemahaman kepada

masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, memberikan pemahaman dan

sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak

dalam pelaksanaan Pemilu, melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan

barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan, menyusun

regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak

sesuai dengan perundang-undangan, menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang

terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan

mengelola Dana, dan Perubahan data pemilih serta jumlah badan penyelenggara ad

hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan KPU Kota Jambi adalah merumuskan

tujuan dan sasaran berorientasi dalam penyusunan Renstra 2015-2019, serta indikator

kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama unit

kerja yang merupakan turunan dari dokumen Renstra.

Documents

KPU KOTA JAMBI JL. MANADO (SAMPING GOR) KOTA BARU- …kpu-jambikota.go.id/uploadan/LAKIP TAHUN 2016.pdf · Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan