Click here to load reader
Upload
ekoo-nopiadie
View
11
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
e
Citation preview
3/22/2012
1
PP 27 tahun 2012 tentangIzin Lingkungan
Izin lingkungan
PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Izin lingkungan izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan
Izin lingkungan diperoleh melalui tahapan:a) Penyusunan Amdal dan UKL-UPLb) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, danc) Permohonan dan penerbitan izin lingkungan
3/22/2012
2
Pendekatan studi dalam menyusun dokumen Amdal
Pendekatan studi tunggal apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota
Pendekatan studi terpadu apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu jenis usaha/kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 kementerian, lpnk, satker prov, satker kab/kota
Pendekatan studi kawasan lebih dari 1 jenis usaha/kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan
Pengikutsertaan masyarakat
Dilakukan melalui: Pengumuman rencana usaha/kegiatan Konsultasi publik
Dilakukan sebelum penyusunan KA Dalam jangka waktu 10 hari kerja masyarakat
berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan thd rencana usaha/kegiatan
Disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur, bupati/walikota
3/22/2012
3
Pengecualian dari kewajiban menyusun Amdal
Lokasi rencana usaha/kegiatan berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan
Lokasi rencana usaha/kegiatan berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kab/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kab/kota, atau
Usaha/kegiatan dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana
(wajib menyusun UKL-UPL)
Penyusunan UKL-UPL
Melalui pengisian formulir UKL-UPL yang ditentukan oleh Menteri Paling sedikit memuat:
a) Identitas pemrakarsab) Rencana usaha dan/atau kegiatanc) Dampak lingkungan yang akan terjadi, dand) Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Jika lebih dari 1 jenis usaha/kegiatan perencanaan dan pengelolaannya saling terkait hanya satu UKL-UPL
Pemeriksaan UKL-UPL paling lama 14 hari Pemeriksaan dilakukan oleh:
Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota
3/22/2012
4
Kerangka acuan
Jangka waktu penilaian paling lama 30 hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi
KA tidak berlaku apabila: Perbaikan KA tidak disampaikan kembali oleh
pemrakarsa paling lama 3 tahun terhitung sejak dikembalikannya KA oleh Komisi Penilai Amdal, atau
Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan KA
Andal
Komisi penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk: Rekomendasi kelayakan lingkungan, atau Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan
Rekomendasi ditetapkan berdasarkan: Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting
dampak Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait dalam
menanggulangi dampak penting negatif dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan
Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL paling lama 75 hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap
3/22/2012
5
Keputusan kelayakan lingkungan
a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapanb. Pernyataan kelayakan lingkunganc. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan
RKL-RPL, dand. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait Dalam hal usaha/kegiatan yang direncanakan wajib
memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan kelayakan lingkungan harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Permohonan & penerbitan izin lingkungan
Diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa
Disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL , atau pemeriksaan UKL-UPL
Permohonan harus dilengkapi: Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan Profil usaha dan/atau kegiatan
Setelah diterima permohonan tsb wajib diumumkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melalui multi media dan pepan pengumuman paling lama 5 hari kerja sejak dokumen Andal & RKL-RPL dinyatakan lengkap (UKL-UPL 2 hari kerja)
Masyarakat diberi kesempatan memberikan saran, pendapat dan tanggapan paling lama 10 hari kerja (UKL-UPL 3 hari kerja) sejak diumumkan
3/22/2012
6
Izin lingkungan Paling sedikit memuat:
Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota
Berakhirnya izin lingkungan Jika usaha/kegiatan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan, izin lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
Izin lingkungan berakhir dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan Izin lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media
massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak diterbitkan
Penanggungjawab wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan jika ada perubahan
Perubahan izin lingkungan Perubahan kepemilikan Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Perubahan yang berpengaruh thd lingkungan yang memenuhi kriteria:
Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh thd lingkungan Penambahan kapasitas produksi Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan Perubahan sarana usaha/kegiatan Perluasan lahan dan bangunan usaha/kegiatan Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha/kegiatan dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah Terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena
akibat lain Tedapat perubahan dampak dan/atau risiko thd lingkungan berdasarkan kajian
analisis risiko lingkungan dan/atau audit lingkungan yang diwajibkan Tidak terlaksananya rencana usaha/kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak
diterbitkannya izin lingkungan
3/22/2012
7
Kewajiban pemegang izin lingkungan
Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat di dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan(disampaikan secara berkala setiap 6 bulan)
Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup
Sanksi administratif
Bentuk sanksi administratif: Teguran tertulis Paksaan pemerintah Pembekuan izin lingkungan, atau Pencabutan izin lingkungan
Penerapan didasarkan atas: Efektifivitas & efisiensi Tingkat dan berat ringannya jenis pelanggaran Tingkat ketaatan Riwayat ketaatan Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran
3/22/2012
8
Ketentuan penutup
Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan
PP 27/1999 tentang Amdal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku