7

Kuningan, Kab · TATA CARA PENJATUHAN DISIPLIN Pasal 9 Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut

Download PDF Report

Upload
others
View
9
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kuningan, Kab · TATA CARA PENJATUHAN DISIPLIN Pasal 9 Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut

Page 2: Kuningan, Kab · TATA CARA PENJATUHAN DISIPLIN Pasal 9 Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut

Page 3: Kuningan, Kab · TATA CARA PENJATUHAN DISIPLIN Pasal 9 Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut

Page 4: Kuningan, Kab · TATA CARA PENJATUHAN DISIPLIN Pasal 9 Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut

Page 5: Kuningan, Kab · TATA CARA PENJATUHAN DISIPLIN Pasal 9 Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut

Page 6: Kuningan, Kab · TATA CARA PENJATUHAN DISIPLIN Pasal 9 Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut

Page 7: Kuningan, Kab · TATA CARA PENJATUHAN DISIPLIN Pasal 9 Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR - Web Itjen 124 PMK09 2011.pdf · Pemeriksa Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Displin Sedang Dan Berat Di ... (2) Dalam hal pelanggaran disiplin

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR - Web Itjen 124 PMK09 2011.pdf · Pemeriksa Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Displin Sedang Dan Berat Di ... (2) Dalam hal pelanggaran disiplin

Documents

60.253.116.6760.253.116.67/.../PP_46-2011_tentang_Prestasi_Kerja_PNS.pdfPNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan

60.253.116.6760.253.116.67/.../PP_46-2011_tentang_Prestasi_Kerja_PNS.pdfPNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan

Documents

Scanned by CamScanner - Pesisir Selatan Regency INFORMASI...penjatuhan hukum disiplin Tidak Terbatas Sam api dengan pengumuman hasil Sampai dengan penge sahan peraturan Per-UU yang

Scanned by CamScanner - Pesisir Selatan Regency INFORMASI...penjatuhan hukum disiplin Tidak Terbatas Sam api dengan pengumuman hasil Sampai dengan penge sahan peraturan Per-UU yang

Documents

Nomor 11.1 Tahun 2015... · (khusus bagi yang diusulkan penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat); 8) Tambahan informasi dalam usul atau surat keterangan terpisah yang

Nomor 11.1 Tahun 2015... · (khusus bagi yang diusulkan penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat); 8) Tambahan informasi dalam usul atau surat keterangan terpisah yang

Documents

PROSEDUR DAN TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN … · 3. Apabila tidak hadir, maka seluruh pelanggaran disiplin yang diduga dilakukannya dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan

PROSEDUR DAN TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN … · 3. Apabila tidak hadir, maka seluruh pelanggaran disiplin yang diduga dilakukannya dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan

Documents

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT BAGI WARGA … · Penerapan hukuman disiplin telah diatur dalam Pasal 9 Pemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT BAGI WARGA … · Penerapan hukuman disiplin telah diatur dalam Pasal 9 Pemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan

Documents

gunungsitolikota.go.id · Panitia Pengadaan / Pokja ULP; penyelenggara negara tertentu atas permintaan ... rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota. BAB

gunungsitolikota.go.id · Panitia Pengadaan / Pokja ULP; penyelenggara negara tertentu atas permintaan ... rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota. BAB

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn465-2011.pdf · Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn465-2011.pdf · Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil

Documents

ALASAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN ......-07 Balikpapan, dan mengenai penjatuhan pidana tambahan diserahkan kepada Ankumnya telah sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31

ALASAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN ......-07 Balikpapan, dan mengenai penjatuhan pidana tambahan diserahkan kepada Ankumnya telah sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31

Documents

PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI …eprints.ums.ac.id/88696/6/NASKAH PUBLIKASI.pdf · 2021. 1. 28. · adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, ... Pasal

PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI …eprints.ums.ac.id/88696/6/NASKAH PUBLIKASI.pdf · 2021. 1. 28. · adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, ... Pasal

Documents

Seleksi Jafung Dosen.pdf · Unit Kerja tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai disiplin

Seleksi Jafung Dosen.pdf · Unit Kerja tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai disiplin

Documents

ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI DISIPLIN BERLALU LINTAS ...repository.uinsu.ac.id/7706/1/ROSDIANA HARAHAP.pdf · analisis fiqih siyasah mengenai disiplin berlalu lintas menurut pasal

ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI DISIPLIN BERLALU LINTAS ...repository.uinsu.ac.id/7706/1/ROSDIANA HARAHAP.pdf · analisis fiqih siyasah mengenai disiplin berlalu lintas menurut pasal

Documents

· Perlunya tertib administrasi dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan tidak

· Perlunya tertib administrasi dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan tidak

Documents

Workshop Aplikasi Metode Penjatuhan Hukuman …itjen.kemenkumham.go.id/images/Paparan_Aplikasi_MPJHD...LATAR BELAKANG • PP 53Tahun 2010 : pasal 3 (17 poin Kewajiban) dan Pasal 4

Workshop Aplikasi Metode Penjatuhan Hukuman …itjen.kemenkumham.go.id/images/Paparan_Aplikasi_MPJHD...LATAR BELAKANG • PP 53Tahun 2010 : pasal 3 (17 poin Kewajiban) dan Pasal 4

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA€¦ · berita negara republik indonesia no.1408, 2015 kemenkumham. hukuman disiplin. sanksi administratif. pegawai. penjatuhan. tata cara. pencabutan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA€¦ · berita negara republik indonesia no.1408, 2015 kemenkumham. hukuman disiplin. sanksi administratif. pegawai. penjatuhan. tata cara. pencabutan

Documents

WordPress.com€¦ · BUPAT PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 363 TAHUN 2019 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA

WordPress.com€¦ · BUPAT PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 363 TAHUN 2019 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA

Documents

Protap penjatuhan hukuman disiplin

Protap penjatuhan hukuman disiplin

Government & Nonprofit

PETUNJUK TEKNISbkd.nttprov.go.id/sites/default/files/2020-08/Buku... · 2020. 8. 5. · 8. Sub Bidang Displin dan KORPRI : SK Penjatuhan Hukuman Disiplin dan SK Penetapan Status Perkawinan

PETUNJUK TEKNISbkd.nttprov.go.id/sites/default/files/2020-08/Buku... · 2020. 8. 5. · 8. Sub Bidang Displin dan KORPRI : SK Penjatuhan Hukuman Disiplin dan SK Penetapan Status Perkawinan

Documents

RAHASIA - simpeg.bnn.go.id · Contoh : Berita Acara Pemeriksaan . ... Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin ... Bentuk Keputusan Sidang Tim Sidang pelanggaran Disiplin sesuai

RAHASIA - simpeg.bnn.go.id · Contoh : Berita Acara Pemeriksaan . ... Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin ... Bentuk Keputusan Sidang Tim Sidang pelanggaran Disiplin sesuai

Documents

· langsung membuat berita acara ketidakhadiran dalam rangka pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan I-I-IP dan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan

· langsung membuat berita acara ketidakhadiran dalam rangka pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan I-I-IP dan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan

Documents

TEHNIS PROSEDUR DAN TATA CARA PENJATUHAN …pusat.jakarta.go.id/doc/dl20190404090254_5ca565cea15da.pdf · tehnis prosedur dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin (pp. 53/2010) sekretariat

TEHNIS PROSEDUR DAN TATA CARA PENJATUHAN …pusat.jakarta.go.id/doc/dl20190404090254_5ca565cea15da.pdf · tehnis prosedur dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin (pp. 53/2010) sekretariat

Documents

Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan ... · Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan ... membahas kesesuaian penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak

Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan ... · Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan ... membahas kesesuaian penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak

Documents

JURNAL PENERAPAN PASAL 486 KUHP OLEH HAKIM …e-journal.uajy.ac.id/10725/1/JurnalHK10910.pdf · PENERAPAN PASAL 486 KUHP OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS

JURNAL PENERAPAN PASAL 486 KUHP OLEH HAKIM …e-journal.uajy.ac.id/10725/1/JurnalHK10910.pdf · PENERAPAN PASAL 486 KUHP OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS

Documents

PROGAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO … · PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ... Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan

PROGAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO … · PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ... Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan

Documents

SALINAN - Kemhan RIi. efektif dan efisien; dan j. manfaat. Pasal 3 Hakikat Hukum Disiplin Militer merupakan pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan Hukum Disiplin

SALINAN - Kemhan RIi. efektif dan efisien; dan j. manfaat. Pasal 3 Hakikat Hukum Disiplin Militer merupakan pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan Hukum Disiplin

Documents

BUPATI TULUNGAGUNG PERATURAN DAERAH ... - surabaya.bpk… · anggota keluarga, dan masyarakat; ... Pasal 6 Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijatuhkan

BUPATI TULUNGAGUNG PERATURAN DAERAH ... - surabaya.bpk… · anggota keluarga, dan masyarakat; ... Pasal 6 Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijatuhkan

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin. Pasal 6 (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. ditetapkan dengan surat perintah: a. Menteri

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin. Pasal 6 (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. ditetapkan dengan surat perintah: a. Menteri

Documents

ppid.bnp2tki.go.id info... · 10. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 11. Informasi dan/atau data penjatuhan hukuman disiplin Calon Pegawai Negeri

ppid.bnp2tki.go.id info... · 10. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 11. Informasi dan/atau data penjatuhan hukuman disiplin Calon Pegawai Negeri

Documents

Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan

Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan

Documents

FORMULASI PEDOMAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA …

FORMULASI PEDOMAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA …

Documents