1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE NEGARA MALAYSIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 32 TAHUN 1997 TENTANG

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

TANGGAL 26 – 30 APRIL 2011

I. PENDAHULUAN

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Negara Malaysia dalam Rangka

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU

No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dilaksanakan

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor: 104/PIMP/IV/2010-2011 tentang Penugasan Delegasi

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU

No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk lakukan

Kunjungan Luar Negeri ke Malaysia Dari Tanggal 26 April 2011 Sampai Dengan

Tanggal 30 April 2011.

Delegasi Komisi VI DPR RI dalam rangka kunjungan kerja ini dipimpin

oleh Bapak Aria Bima, dengan susunan delegasi sebagai berikut:

2

NO. NO.

ANGG N A M A

FRAKSI

1 A-362 ARIA BIMA PIMP TIM / F.PDIP

2 A-445 IR. ATTE SUGANDI, MM F.PD

3 A-417 IR.H. MUHAMMAD AZHARI, SH,M.H F.PD

4 A-462 FERARRI ROEMAWI, MBA F.PD

5 A-240 HAYANI ISMAN F.PG

6 A-243 IR.H. EDDY KUNTADI F.PG

7 A-346 DANIEL LUMBAN TOBING F.PDIP

8 A-395 NYOMAN DHAMANTRA F.PDIP

9 A-68 ECKY AWAL MUCHARRAM, SE F.PKS

10 A-117 IR. CHANDRA TIRTA WIJAYA F.PAN

11 A-309 H. ISKANDAR DZULKARNAIN SJAICHU, SE F.PPP

12 A-147 LUKMAN EDY, M.Si F.PKB

13 A-7 ERIK SATRYA WARDHANA,SE F. HANURA

14 -- RATU METY MULYANI SARI,SE SEKRETARIAT

15 -- AKHMAD AULAWI, SH,MH PERANCANG

UNDANG-UNDANG

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja luar negeri ini dilakukan dengan maksud untuk

mendapatkan masukan tentang berbagai hal untuk meningkatkan kinerja DPR-

RI dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusinya dengan cara melihat dan

menerima penjelasan secara langsung dari Parlemen dan Institusi yang

dikunjungi sesuai dengan ruang lingkup substansi yang akan diatur dalam

undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Tujuan diadakan kunjungan kerja luar negeri ini untuk berdiskusi dengan

Pemerintah, Parlemen, dan para pelaku usaha di bidang perdagangan

berjangka komoditi di Negara Malaysia mengenai substansi yang menjadi

pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

3

Kunjungan kerja luar negeri ke Negara Malaysia ini diharapkan akan

menambah wawasan anggota Komisi VI DPR-RI, bagaimana satu negara

mengimplementasikan konsep pembangunan perekonomian terutama dalam

pelaksanaan undang-undang di bidang perdagangan komoditi dan penyediaan

suatu sistem yang kompatible dengan kepentingan produsen dan konsumen

komoditi tertentu terutama untuk saat ini adalah Komoditi pertanian dan mineral

tambang.

III. PROFIL NEGARA

A. Umum

Nama Negara : Malaysia

Ibu kota : Kuala Lumpur

Putrajaya (pusat administratif)

Penduduk Negara : 27.730.000 (2008)

dengan kepadatan 845/km2

Luas wilayah : 329,847 km2

Kota-kota besar : Kuala Lumpur

Johor Bahru

Shah Alam

Subang Jaya

Alor Setar

Bahasa resmi : Bahasa melayu

Agama : Islam

Hari Nasional : 31 Agustus 1957

Lagu Kebangsaan : Negaraku

Bendera :

Lambang Negara :

Mata uang : Ringgit

PDB : Total $ 384,119 miliar (2008)

Perkapita $ 14.071 (2008)

Iklim : Tropis dengan suhu 24–35° Celsius

Peta

4

B. HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA1

1. Politik

Indonesia dan Malaysia merupakan Negara yang memiliki hubungan erat

tidak hanya kedekatan secara geografis, tetapi juga kedekatan historis,

kesamaan budaya dan rasa persaudaraan (garis keturunan). Hal ini yang

menjadi landasan yang kuat hubungan Indonesia dan Malaysia selama ini,

gejolak politik yang terjadi sejak masa konfrontasi hingga saat ini lebih

dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok maupun politis

tertentu yang berkeinginan mengganggu serta merusak hubungan Indonesia

dengan Malaysia. Sejauh ini hubungan politik kedua negara merupakan pilar

penting dalam memajukan organisasi ASEAN yang telah berkembang secara

pesat dalam empat dekade terakhir, baik di tingkat regional maupun

Internasional. Hubungan kedua Negara juga telah menjadi perhatian dan role

model bagi Negara-Negara Asia Tenggara lainnya maupun di dunia

Internasional. Oleh karena itu kedua pemerintah Indonesia dan Malaysia

selalu mengutamakan jalur diplomasi serta bersikap bijak dalam

menyelesaikan setiap persoalan atau konflik, khususnya bagaimana

1 Situs KBRI di Malaysia: http://www.kbrikualalumpur.org.

5

menempatkan hubungan bilateral kedua Negara secara seimbang baik

secara substantif maupun dari sudut pandang publik masing-masing Negara.

Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Kuala Lumpur pada tanggal 18-19

Mei 2010 telah menghidupkan dan merevitalisasi kembali forum Joint

Commission Meeting (JCM) yang terakhir diselenggarakan pada tahun 2004

dengan membentuk working group (WG) dan sub-working group (SWG) untuk

membahas isu-isu tertentu dibawah kerangka Joint Commission Meeting

(JCM).

Annual Consultation

Konsultasi Tahunan (Annual Consultations) ke-7 antara Presiden Republik

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, Najib

Tun Razak pada tanggal 18-19 Mei 2010 mencerminkan besarnya perhatian

kedua Negara dalam meningkatkan dan menjaga hubungan bilateral serta

menunjukkan luasnya cakupan isu-isu yang dihadapi oleh masing-masing

negara. Kedua belah pihak merasa perlu menindaklanjuti pending matters

yang tertuang dalam Joint Statement konsultasi tahunan, khususnya dalam

hal penyelesaian MoU di bidang kerjasama hubungan udara,

ketenagakerjaan, pemberantasan ilegal logging, perikanan, visa pelajar,

pariwisata, pendidikan dan pembentukan Joint Committee on Agriculture.

Terkait dalam upaya memberantas terorisme, militansi dan ekstrimis, instansi-

instansi pemerintah kedua negara menganggap perlu pembentukan

mekanisme pertukaran informasi financial intelligence dan pemberantasan

pencucian uang antar negara. Sebagai negara pendiri/pembentuk ASEAN,

Indonesia dan Malaysia menekankan arti penting keberadaan Asean dan

Asean Regional Forum dalam menciptakan dan memelihara stabilitas dan

kesejateraan di kawasan. Kedua negara berkomitmen bersama untuk

menciptakan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 dan meningkatkan

kerjasama di forum-forum multilateral seperti APEC, OKI dan GNB.

Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC)

Pada pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang

merupakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Kota Kinabalu, Sabah

6

pada tanggal 6 September 2010 Indonesia diwakili oleh Menlu Marty

Natalegawa dan Malaysia diwakili oleh Menlu Anifah Aman, kedua negara

sepakat untuk lebih mengutamakan jalur diplomasi dan perundingan dalam

mengatasi setiap permasalahan, khususnya dalam hal perbatasan darat dan

laut. Untuk menghidari terulangnya kembali insiden pada tanggal 13 Agustus

2010 yang berbuntut pada penahanan tiga petugas Patroli Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polis Marin Diraja Malaysia dan

penahanan tujuh nelayan Malaysia oleh pihak berwenang Indonesia, kedua

Negara sepakat perlunya ditetapkan suatu Standard Operating Procedures

(SOP) dan Rules of Engagement (ROE) bagi pegawai atau pekerja yang

terkait di lapangan. Kedua Menteri Luar Negeri masing-masing Negara

sepakat bahwa root cause dari insiden tersebut karena belum

terselesaikannya masalah delimitasi perbatasan maritim kedua Negara.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui untuk menangani persoalan

ini dengan mengintensifkan serta mempercepat jadwal proses perundingan

delimitasi batas maritim sebanyak empat kali pertemuan sepanjang sisa akhir

tahun 2010. Proses perundingan akan mencakup seluruh segmen perbatasan

maritim Indonesia dan Malaysia yaitu segmen Selat Malaka, segmen Selat

Malaka Selatan, segmen Selat Singapura, segmen Laut Cina selatan dan

segmen Laut Sulawesi.

Roundtable Discussion ‘Optimalisasi Hubungan Bilateral Indonesia-

Malaysia’

Dalam rangka mencari dan menghimpun masukan-masukan mengenai

peningkatan hubungan Indonesia–Malaysia, Kedutaan Besar Republik

Indonesia di Kuala Lumpur melakukan inisiatif menyelenggarakan sebuah

Roundtable Discussion dengan tema “Optimalisasi Hubungan Bilateral

Indonesia–Malaysia” pada tanggal 6-7 Oktober 2010 di Jakarta. Acara ini

dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, pejabat-pejabat dari Kementerian

Luar Negeri Indonesia, Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, mantan Dubes

RI yang tegabung dalam Forum Dubes, wakil-wakil dari LSM, media serta

akademisi. Pertemuan ini dimaksudkan dapat menghasilkan pandangan-

7

pandangan serta pemikiran-pemikiran yang lebih utuh dan jernih dalam

mencermati hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Dalam acara tersebut

banyak masukan dan pandangan mengenai hubungan bilateral Indonesia-

Malaysia, khususnya perbedaan sistem pemerintahan, tingkat perekonomian

dan kemakmuran serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penegakan

hukum. Dalam agenda pembahasan Roundtable Dicussion ini tersusun

sesuai dengan tingkat sensitivitas hubungan kedua negara yang perlu

diupayakan solusinya seperti:

1. Keberadaan media kedua negara dalam liputan pers baik cetak

ataupun elektronik yang dapat membentuk opini publik secara tidak

proporsional bahkan dapat menyulut kemarahan publik.

2. Secara historis, walaupun Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah

asal-usul/keturunan yang sama, namun generasi muda kedua negara

mengalami degradasi pemahaman akan kedekatan sejarah tersebut.

3. Persoalan TKI, perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah

Indonesia dan Malaysia menyebabkan banyaknya TKI yang masuk ke

Malaysia melalui agensi tidak resmi dan akhirnya bekerja di Malaysia

secara ilegal dan sulit untuk dipantau keberadaannya.

4. Konteks perbatasan kedua negara telah mendikte Indonesia dan

Malaysia untuk menjabarkan lebih rinci berbagai elemen dari

keamanan negara masing-masing sehingga menjaga dan memelihara

batas negara menjadi tantangan dalam pengelolaan wilayah-wilayah

perbatasan diantara kedua negara.

Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman kedua Negara khususnya di bidang

media untuk menerapkan inward looking editorial policy agar lebih bijaksana

dalam menyelesaikan setiap persoalan dengan melihat kedalam diri sendiri

terlebih dahulu. Menahami dan mempelajari best practices serta

pengalaman–pengalaman rekonsiliasi dari Negara-Negara belahan dunia lain

yang memiliki masalah-masalah perbatasan dengan Negara tetangganya.

Terkait persoalan masalah perbatasan, penting kiranya kedua Negara

mengusahakan dan mengupayakan pemeliharaan garis-garis batas secara

bersama. Perlunya pemerintah mendorong pengelolaan secara efektif setiap

8

wilayah perbatasan khususnya peningkatan pertahanan di wilayah teritorial

maritim Indonesia. Sangat disadari bahwa penyelesaian batas maritim

tidaklah mudah karena melibatkan begitu banyak instansi yang menyebabkan

memakan waktu cukup panjang. Untuk itu perlu adanya kepedulian dan

pengetahuan aspek legal di wilayah perbatasan masih perlu ditingkatkan

khususnya yang terkait hak-hak berdaulat/kedaulatan di perbatasan negara.

Pertemuan tingkat teknis ke-16 penetapan batas maritim RI - Malaysia

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur yang diwakili

oleh Minister Counsellor Politik dan Atase Pertahanan telah memfasilitasi

anggota Delegasi Republik Indonesia pada “the 16th Technical Meeting on

Maritime Boundaries Delimitation between Malaysia and the Republik of

Indonesia” di Kuantan, Malaysia, pada tanggal 13-14 Oktober 2010.

Pertemuan ini membahas dua agenda utama yaitu: (i) pembahasan delimitasi

batas maritim di Laut Sulawesi, dan (ii) pembahasan area yang relevan untuk

delimitasi batas maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kedua belah

pihak memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pembahasan yang

lebih intensif guna mempercepat penyelesaian masalah penetapan batas

maritim. Ketua delegasi RI, Plt. Direktur Jenderal Hubungan Perjanjian

Internasional, Linggawaty Hakim menanggapi pentingnya pertemuan kedua

pihak yang diharapkan dapat menghasilkan langkah terobosan

(breakthrough) dalam menyelesaikan permasalahan-permasalah yang

mengalami jalan buntu (deadlock) selama ini. Sementara itu ketua delegasi

Malaysia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Research, Trities and

International Law, Kementerian Luar Negeri Malaysia, Dato’ Noor Farida

Ariffin, memandang penting pertemuan tingkat teknis ke-16 ini untuk

mencapai kemajuan signifikan mengingat pentingnya penyelesaian masalah

penetapan batas bagi hubungan kerjasama kedua Negara. Tingginya

expectations dan tekanan di dalam negeri masing-masing, baik dari political

leaders’ maupun masyarakat diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan

yang lebih konkrit untuk kepentingan kedua belah negara.

9

2. Ekonomi

Neraca Perdagangan Bilateral Malaysia - Indonesia

Pada tahun 2009, impor Malaysia dari Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan

dengan ekspornya ke Indonesia. Tingginya impor tersebut menyebabkan

terjadinya surplus bagi Indonesia sebesar USD 1,63 milyar pada neraca

perdagangannya dengan Malaysia. Jika dibandingkan dengan tahun 2008,

surplus pada neraca perdagangan tersebut naik sebesar 57,30%, dimana

surplus tahun 2008 hanya berjumlah USD 1,03 milyar. Dalam periode 5 tahun

terakhir yaitu dari tahun 2005 hingga 2009 Indonesia selalu mengalami

surplus, surplus terendah terjadi pada tahun 2006 dimana nilainya hanya

sebesar USD 885,94 juta, sedangkan yang terbesar terjadi pada tahun 2009

(Tabel 7).

Total Nilai Perdagangan Bilateral Malaysia - Indonesia

Peningkatan hubungan dagang antara Malaysia dan Indonesia dapat dilihat

dari trend total perdagangannya pada periode 2005 - 2009 yang nilainya

relatif cukup besar yaitu meningkat rata-rata sebesar 12,69% per tahun. Jika

pada tahun 2005 total nilai perdagangan kedua negara hanya berjumlah USD

7,70 milyar, pada tahun 2008 nilai tersebut menjadi USD 13,48 milyar, tetapi

disebabkan krisis pada 2009 nilai tersebut kembali menurun menjadi USD

11,44 milyar.

Pada 2009, total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia – Malaysia

mencatat jumlah USD 11,44 milyar, turun sebesar 15,11%% berbanding

periode yang sama tahun 2008. Berdasarkan total nilai perdagangan dari

negara yang menjadi mitra dagang Malaysia, maka Indonesia berada di

peringkat ke tujuh di bawah China, Singapura, Amerika Serikat, Jepang,

Thailand dan Korea Selatan. Menurunnya total nilai perdagangan bilateral

antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh menurunnya aktifitas usaha

antara kedua negara sebagai dampak krisis ekonomi.

10

Ekspor Malaysia ke Indonesia

Ekspor Malaysia ke Indonesia sejak tahun 2005 – 2009 terus meningkat

setiap tahunnya, jika pada tahun 2005 nilainya hanya sebesar USD 3,32

milyar, pada tahun 2009 nilai ekspor tersebut menjadi USD 4,91 milyar.

Berdasarkan data statistik, pada periode 5 tahun tersebut, trend ekspor

Malaysia ke Indonesia meningkat rata-rata sebesar 12,81% per tahun.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, ekspor Malaysia ke

Indonesia menurun dari USD 6,22 milyar pada 2008 menjadi USD 4,91 milyar

pada tahun 2009 atau turun sebesar 21,13%. Nilai kelompok mata dagangan

ekspor terbesar ke Indonesia pada 2009 yaitu kelompok SITC 4 (mineral

fuels, lubricants, etc) dengan, nilai ekspornya sebesar USD 1,25, diikuti oleh

kelompok machinery & transport equipment sebesar USD 1,19 milyar.

Impor Malaysia Dari Indonesia

Pada tahun 2009, Malaysia mengimpor berbagai jenis produk komoditi dari

Indonesia senilai USD 6,53 milyar, terjadi penurunan sebesar 9,94% jika

dibandingkan dengan impor pada tahun 2008 yang berjumlah USD 7,25

milyar. Rata-rata pertumbuhan (trend) impor Malaysia dari Indonesia pada

periode tahun 2005 – 2009 yaitu sebesar 12,58% per tahun.

Berdasarkan statistik tahun 2009, kelompok mata dagangan yang paling

banyak di impor oleh Malaysia dari Indonesia yaitu manufactured goods;

mineral fuels, lubricants, etc dan animal & vegetables oils & fats dengan nilai

masing-masing sebesar USD 1,50 milyar; USD 1,26 milyar dan USD 1,13

milyar.

11

Investasi

Dari sejumlah sumber di Malaysia maupun dari pertanyaan yang diajukan

oleh sejumlah pengusaha kepada KBRI, nampak bahwa Malaysia

menunjukkan minat yang sangat besar untuk meningkatkan investasinya di

Indonesia di sejumlah sektor. Hal ini tercermin dengan melonjaknya nilai

investasi pada beberapa tahun terakhir terutama di sektor perbankan,

perkebunan dan telekomunikasi. Pada tahun 2009 terdapat sejumlah 8 izin

usaha tetap yang dikeluarkan bagi perusahaan Malaysia dengan nilai

realisasi investasi mencapai USD 7,1 juta. Dengan nilai realisasi investasi

yang demikian, pada periode hingga Februari 2009, Malaysia menempati

peringkat ke-11 dalam realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) per

negara. Sementara itu data dari Pemerintah Malaysia menunjukkan hingga

kuartal ke-3 nilai investasi Indonesia di Malaysia adalah USD 87,436 juta (RM

315 juta) dan investasi Malaysia di Indonesia mencapai USD 328,651 juta

(RM 1,184 miliar).

3. Perdagangan

Total Perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia tahun 2008 mencapai nilai

US$ 14,03 milyar, atau meningkat 28,29% dibandingkan dengan tahun 2007

yaitu sebesar US$ 11,5 milyar. Nilai perdagangan bilateral ini telah

menempatkan Indonesia sebagai mitra dagang Malaysia terbesar ke-7

setelah Singapura, Jepang, Amerika Serikat, China, Thailand dan Korea

Selatan. Trend selama 5 tahun (2003-2008) tercatat positif 17,88%. Pada

kuartal ke dua tahun 2009 (Januari-Juni 2009) total perdagangan Indonesia-

Malaysia mencatat jumlah US$ 5,13 milyar, atau turun 15,60% dibandingkan

dengan periode yang sama tahun 2008 (US$ 6,08 milyar). Hal ini merupakan

dampak dari krisis ekonomi global yang menyebabkan jatuhnya ekspor dan

impor Malaysia dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia.

Ekspor Indonesia ke Malaysia pada tahun 2008 tercatat sebesar US$ 7,55

milyar, meningkat 25,86% dibandingkan dengan tahun 2007 (US$ 6,28

milyar). Trend selama 5 tahun (2003-2008) positif 15,74%. Pada periode

Januari - Juni 2009 ekspor Indonesia ke Malaysia mencapai jumlah US$ 2,90

12

milyar, atau turun 11,13% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun

2008 sebesar US$ 3,27 milyar. Penurunan ekspor ini terlihat pada produk

minyak sawit, karet alam, parts and components, makanan laut, kertas, serta

tekstil dan produk tekstil.

Impor Indonesia dari Malaysia pada tahun 2008 berjumlah sebesar US$ 6,48

milyar, meningkat 31,25% jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar US$

5,22 milyar. Trend selama 5 tahun (2003-2008) positif 20,65%. Pada periode

Januari - Juni 2009 impor Indonesia dari Malaysia membukukan angka US$

2,22 milyar, atau menurun 20,81% jika dibandingkan dengan periode yang

sama tahun 2008 sebesar US$ 2,81 milyar. Penurunan impor ini tercatat pada

refined petroleum products, Electronics&Electrical products, crude petroleum,

manufactures of metal dan chemicals and chemical products.

Neraca Perdagangan Indonesia - Malaysia pada tahun 2008 menunjukkan

posisi defisit untuk Malaysia sebesar US$ 1,07 milyar, atau meningkat

dibandingkan dengan defisit tahun 2007 (US$ 1,06 milyar). Selama 5 tahun

terakhir (2003-2008), neraca perdagangan menunjukkan posisi surplus bagi

Indonesia. Pada periode Januari - Juni 2009, neraca perdagangan

menunjukkan posisi défisit bagi Malaysia sebesar US$ 679,14 juta. Defisit ini

meningkat 48,42% dibandingkan defisit Malaysia pada periode yang sama

tahun 2008 sebesar US$ 457,59 juta.

Sepuluh Besar Komoditi Ekspor Indonesia ke Malaysia adalah: mineral fuel

(nilai US$ 1,4 milyar), fats and oils (US$ 1,0 milyar), cocoa (US$ 789,7 juta),

electrical machinery (US$ 471,8 juta), copper (US$ 460,4 juta), paper,

paperboard (US$ 274,9 juta), machinery (US$ 263,0 juta), vehicles (US$

243,2 juta), organic chemicals (US$ 211,0 juta) dan plastic (US$ 136,0 juta).

Sepuluh Besar Komoditi Impor Indonesia dari Malaysia adalah: mineral fuel

(US$ 1,6 milyar), machinery (US$ 534,2 juta), organic chemicals (US$ 480,5

juta), electrical machinery (US$ 471,4 juta), plastic (US$ 395,9 juta), iron and

steel (US$ 278,5 juta), vehicles (US$ 143,4 juta), fertilizers (US$ 139,0 juta),

iron/steel products (US$ 129,9 juta), dan baking related (US$ 119,9 juta).

13

Permasalahan di bidang perdagangan. Krisis ekonomi global telah mampu

menurunkan kinerja perdagangan bilateral kuartal kedua tahun 2009 dengan

turunnya ekspor dan impor di kisaran angka 20%. Gambaran ini akan

semakin suram apabila kondisi bisnis dikeruhkan oleh situasi non-ekonomis

(politik, keamanan, sosial dan budaya) yang terjadi belakangan ini antara ke

dua negara. Kalangan pelaku usaha pada umumnya masih merasakan

ketidakpastian sehingga masih menunggu perkembangan (bersikap “wait and

see”) dalam melakukan kerjasama di bidang perdagangan.

IV. HASIL PERTEMUAN

A. DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DI MALAYSIA

Delegasi diterima oleh Duta Besar RI untuk Malaysia Bapak Tan Sri, Prof.

Drs. Da’i Bachtiar, SH, AO.

Dalam pertemuan mengemuka beberapa pertanyaan dan pendapat dari

anggota delegasi terkait beberapa hal:

a. Langkah strategis yang perlu diambil oleh Indonesia terkait dengan

Pasar ASEA bersatu tahun 2015.

b. Langkah yang perlu disiapkan oleh Indonesia untuk meningkatkan

daya saing Indonesia-Malaysia.

c. Ingin memahami lebih jauh pelaksanaan perdagangan berjangka di

Malaysia khususnya pelaksanaan dan sanksi yang dikenakan.

d. Ingin memahami lebih jauh pihak yang menetapkan terhadap

kehalalan produk derivatif syariah dalam perdagangan berjangka

komoditi di Malaysia.

B. DI DEWAN RAKYAT (PARLEMEN) MALAYSIA

Delegasi diterima oleh Wakil Ketua Dewan Rakyat Malaysia, dan

beberapa anggota Dewan Rakyat Malaysia.

Berdasarkan hasil pemaparan Wakil Ketua Dewan Rakyat dan beberapa

anggota Dewan Rakyat Malaysia, dapat digarisbawahi beberapa hal

14

terkait dengan pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi di Malaysia

sebagai berikut:

a. Tidak ada komisi atau alat kelengkapan Parlemen Malaysia yang

menangani secara khusus bidang perdagangan.

b. Perdagangan berjangka komoditi di Malaysia didasari oleh Trade Act

1885.

c. Perkembangan perdagangan berjangka komoditi di Malaysia diawali

oleh sistem konvensional, sedangkan sistem syariah baru

dikembangkan 3 tahun belakangan ini.

d. Dalam perdagangan berjangka komoditidi Malaysia, Security

Commision memegang peranan penting untuk mengawasi

perdagangan berjangka komoditi dan perdagangan bursa saham

(equity exchange).

e. Dalam sistem keuangan Islam di Malaysia terdapat lembaga yang

menjadi tempat rujukan bagi pelaksanaan sistem keuangan Islam

yaitu MIFC (Malaysia International Islamic Finance Center).

C. DI BURSA MALAYSIA

Pertemuan Delegasi Komisi VI DPR RI berlangsung di Gedung Bursa

Malaysia berhad, yang diterima oleh Dato’ Tajuddin Atan, Chief Executive

Officer Of Bursa Malaysia Bhd., dan juga beberapa pejabat di Security

Commision Malaysia, Bursa Derivatives Malaysia, dan Islamic Market

Malaysia. Adapun beberapa hasil pertemuan di Bursa Malaysia sebagai

berikut:

Bursa Malaysia dibentuk berdasarkan Pasal 15 Capital Markets and

Services Act 2007.

Bursa Malaysia beroperasi secara terintegrasi baik dalam hal

perdagangan, kliring, penyelesaian, dan penyimpanan.

Kegiatan utama dari Bursa Malaysia meliputi:

a. Provisi, pelaksanaan dan pemeliharaan efek, produk derivatif, dan opsi;

b. Meregister secara elektronik untuk pasar obligasi sekunder;

c. Kliring;

15

d. Pusat penyimpanan; dan

e. Mengumumkan harga dan informasi penting lainnya tekait efek dan

jasa nomine untuk kustodian.

Secara umum kelembagaan Pasar Modal/Bursa Malaysia sebagai berikut:

Pemaparan Ruang Lingkup Security Commision

Security Commision (SC) merupakan lembaga pengawas kegiatan bursa di

Malaysia (oversight regulator)

Fungsi SC meliputi tiga hal:

a. Melakukan supervisi terhadap bursa sebagai FLR dan operator pasar;

b. Melakukan analisis dan review terhadap peraturan dan kebijakan yang

dikeluarkan oleh Bursa;

c. Mengawasi proyek pengembangan bursa.

Fungsi pengawasan lain dari SC adalah

16

a. Memberikan rekomendasi atas suatu produk derivatif sebelum disetujui

oleh Menteri Keuangan;

b. Memberikan persetujuan atas penunjukan Dewan Direksi Bursa dan

Senior Management oleh Menteri Keuangan;

c. Memberikan notifikasi terhadap pengurangan,penghilangan atau akuisisi

asset;

d. Memberikan petunjuk dalam hal penyelesaian konflik; dan

e. Dapat menghentikan, menunda transaksi perdagangan, memodifikasi

peraturan bursa, mensyaratkan penetapan margin atau penambahan

margin dalam perdagangan berjangka komoditi.

Pendekatan pengawasan Pasar yang dilakukan oleh SC mencakup 3 hal:

1. Pengawasan terhadap Bursa Market, mencakup:

a. Memonitor posisi pembukaan bursa;

b. Memonitor layar online;

c. Memonitor Aramis Alert.

2. Pengawasan terhadap Inter-Market, mencakup:

a. Memonitor pergerakan harga dan korelasinya antara underlying cash

dengan kontrak derivatif;

b. Memonitor harga lain yang mempengaruhi pasar tunai dihubungkan

dengan informasi terkait, seperti data ekspor, produksi dan tingkat

cadangan palm oil;

c. Mengamati angka pengiriman CPO

3. Pengawasan terhadap Cross-Market, mencakup:

a. Mengamati pergerakan harga di pasar bursa lain;

b. Mencari data terkait bursa dari publik, seperti dari Internet, Bloomberg

dan Reuters.

Supervisi yang dilakukan oleh SC terhadap Bursa sebagai pembuat regulator

berupa:

a. Audit terhadap peraturan tahunan yang berlaku internal, mencakup:

1) Investigasi dan pengawasan perusahaan;

2) Penegakan peraturan;

3) Perdagangan, kliring, penyelesaian dan penyimpanan;

4) Penangangan konflik; dan

17

5) Sumber daya yang tersedia

b. Pengawasan eksternal, mencakup:

1) Proses dan rekomendasi tambahan dari persetujuan bursa;

2) Memeriksa setiap bulan terhadap penegakan hukum yang dilakukan

oleh Bursa terhadap Para pelaku bursa yang melanggar;

3) Memeriksa setiap catur wulan terhadap perubahan peraturan yang

dibuat oleh Bursa;

4) Memeriksa laporan para pejabat terhadap lembaga peserta Bursa;

5) M emeriksa laporan adanya konflik kepentingan;

6) Mengembangkan sistem infrastruktur IT dan stabilitas untuk

operasionalisasi Bursa.

Tujuan pengawasan SC terhadap perdagangan berjangka komoditi di

Malaysia untuk:

a. Mempromosikan pasar yang wajar dan teratur;

b. Meningkatkan integritas pasar;

c. Mengurangi situasi pasar yang merugikan

Pengawasan SC terhadap bursa berjangka komoditi mencakup:

a. Pengawasan paralel, bertujuan untuk mengawasi secara keseluruhan

kegiatan di Bursa Derivatif.

b. Pengawasan oversight.

Pengawasan SC terhadap supervisi Bursa Derivatif atas para peserta bursa

meliputi:

a. Memonitor efektivitas Peraturan Kegiatan Perantara Bursa mencakup

Perdagangan dan Kliring yang dilakukan oleh para peserta;

b. Memonitor Penegakan Peraturan bursa terkait dengan Peraturan bursa

dan UU Sekuritas secara umum;

c. Memeriksa kesiapan atau ketersediaan sumber data bursa terkait dengan

pelaksanaan fungsi bursa; dan

d. Memonitor supervisi kegiatan perantara bursa.

Pengawasan SC terhadap review peraturan dan kebijakan operasional Bursa,

mencakup:

a. Memformulasikan pedoman dan kebijakan operasional;

b. Mereview perubahan atas peraturan bisnis;

18

c. Mereview kebijakan terkait bidang industri;

d. Melakukan studi komparasi dengan negara yang melakukan penerapan

bursa yang sama;

e. Menyediakan/menyiapkan pendapat hukum terkait dengan kegiatan

operasional bursa.

SC mengadopsi pendekatan tiga cabang untuk memastikan pasar modal baik

diatur, meliputi:

a. Disiplin diri (Self Dicipline), meliputi: keterbukaan, transparansi,

manajemen resiko, mematuhi tata tertib dan budaya lembaga perantara

dan perusahaan.

b. Disiplin Pasar (Market-Dicipline), meliputi: disiplin atas aktivitas Pasar dan

Pemegang Saham.

c. Disiplin atas peraturan (Regulatory Dicipline), meliputi: kerangka hukum

yang kuat, pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta

pendidikan dan kepedulian.

Pemaparan Atas Pasar Modal Islam di Malaysia

Pada prinsipnya aturan Pasar Modal Islam merupakan bagian dari Peraturan

Pasar Modal pada umumnya.

Bisnis dan transaksi Pasar Modal Islam sama dengan transaksi dan bisanis

yang dilakukan di pasar modal konvensional.

Pendekatan pengaturan umum untuk mengatur produk Pasar Modal Islam

sama dengan kewajiban atas bagian dari perantara.

Keterbukaan, transparansi, dan tata kelola sama antara Pasar Modal Islam

dengan Pasar Modal Konvensional.

Dalam pengembangan Pasar Modal Islam di Malaysia, Undang-Undang

Pasar Modal dan Jasa 2007 (CMSA) memfasilitasi pengembangan Pasar

Modal Islam.

Ciri umum untuk pengembangan Pasar Modal Islam, meliputi beberapa hal

diantaranya:

a. Produk keuangan Islam harus menarik dan menjadi bagian dari seluruh

sistem keuangan global;

19

b. Pembuat peraturan Pasar Modal Islam harus memastikan kesesuaian

dengan peraturan keuangan internasional;

c. Pembuat peraturan harus meningkatkan kepedulian dan pemahaman atas

produk Keuangan Islam;

d. Mengurangi/meminimalisasi peluang terjadinya arbitrase; dan

e. Pengembangan sumber daya manusia adalah kunci terpenting.

Perkembangan evolusi Keuangan Islam di Malaysia di awali pada tahun 1963

dengan berdirinya Badan Pendanaan Haji, selanjutnya Tahun 1983 berdiri

Perbankan Islam yang pertama dengan diberlakukan pula Undang-Undang

Perbankan Islam di Malaysia. Satu tahun kemudian, pada tahun 1984 berdiri

asuransi Islam di Malaysia dengan nama Takaful Company yang dibentuk

berdasarkan Takaful Act 1984. Tahun 1993, diberlakukan Security

Commision Act, yang memberikan mandat kepada SC untuk

mengembangkan Pasar Modal di Malaysia. Lalu pada tahun 2007 berlaku

Undang-Undang Jasa Pasar Modal 2007.

Pasar Modal Islam mengacu pada pasar dimana transaksi pasar modal,

operasi dan kegiatan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip

Syariah Islam.

Pelaksanaan berdasarkan prinsip Syariah Islam tersebut mengandung makna

bahwa:

a. dilarang melakukan pembayaran atau penerimaan bunga, atau riba;

b. larangan kontrak dengan unsur-unsur gharar (ambiguitas)

c. larangan melakukan praktek perjudian; dan

d. Larangan produksi dan penjualan barang dan jasa yang dilarang dalam

Islam

Dalam transaksi kontrak di Pasar Modal Islam didasari atas kontrak yang

Islami meliputi:

a. Kontrak pertukaran, terdiri atas Bai bithaman ajil, Murabahah, Istisna’,

Ijarah, dan Salam;

b. Kontrak penyertaan, terdiri atas musyarakah dan mudharabah; dan

c. Kontrak keagenan, terdiri atas wakalah.

Produk dan Jasa dari Pasar Modal Islam di Malaysia yang ditawarkan dengan

berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

20

a. Produk Pasar Modal Islam Malaysia: saham sesuai syariah, Islamic unit

trusts, dana investasi realestat islam, sukuk, produk derivatif islam dan

sebagainya..

b. Jasa Pasar Modal Islam Malaysia:perantara perdagangan efek Islam,

pengelola dana Islam, indeks harga saham Islam, dan sebagainya.

Perkembangan Pasar Modal Islam di Malaysia sangat bekembang pesat

tercatat bahwa Pasar Modal Islam Malaysia memberi kontribusi 51% dari

keuntungan Pasar Modal Malaysia secara keseluruhan yang mencapai 2.04

trilyun RM. (per Januari 2011).

Bursa Berjangka Komoditi Islam di Malaysia

Pada tahun 2006, Malaysia Internasional Islamic Financial Center (MIFC)

berinisiatif mempromosikan Malaysia sebagai penghubung keuangan Islam

Internasional dan memperkuat peranan negara sebagai pusat intelektual

keuangan Islam.

Insitiatif MIFC ini membandingkan komunitas jaringan keuangan, lembaga

pengatur bursa, badan dan kementerian Pemerintah, lembaga keuangan,

lembaga peningkatan modal, dan perusahaan jasa profesional yang turut

serta dalam kegiatan keuangan Islam.

Malaysia sebagai penghubung keuangan Islam memfokuskan pada bidang:

a. Organisasi sukuk;

b. Islamic Fund and Welth Management

c. Perbankan Islam Internasional;

d. Takaful Internasional; dan

e. Human Capital Development

Dalam rangka meningkatkan penawaran produk terhadap para investor, dan

dalam merespon kepentingan MIFC, Bursa Malaysia telah mendirikan Divisi

Bursa Islam, untuk melaksanakan penerapan prinsip syariah dalam Produk

Bursa Saham dan Produk Bursa Berjangka.

Produk Bursa Malaysia dalam Divisi Bursa Islam untuk Perdagangan

Berjangka Komoditi adalah Bursa Suq Al Sila.

Bursa Suq Al Sila merupakan bentuk penerapan syariah terhadap produk

perdagangan berjangka untuk memfasilitasi keuangan Islam.

21

Bursa Suq Al Sila merupakan produk yang dimiliki secara penuh oleh Bursa

Malaysia yang dilaksanakan oleh Bursa Malaysia Islamic Services Sdn Bhd.

Para pelaku bisnis dalam Bursa Suq Al Sila adalah para institusi/lembaga

Keuangan Islam, para lembaga keuangan konvensional yang menawarkan

jasa-jasa keuangan Islam, serta para suplier perdagangan berjangka.

Prinsip dalam Bursa Suq Al Sila menggunakan prinsip penerapan kontrak

Murabahah dan Tawarruq.

Kontrak transaksi Murabahah adalah kontrak jual beli terhadap suatu barang

dimana harga, biaya-biaya lain dan margin keuntungan ditetapkan secara

jelas pada saat perjanjian jual beli antara 2 belah pihak.

Kontrak transaksi Tawarruq adalah ...

Dalam Bursa Suq Al Sila harus ada penyerahan fisik barang yang menjadi

obyek barang komoditi berjangka.

Dalam Bursa Suq Al Sila diperdagangkan Produk Multi Komoditi dan Produk

Multi Currency dengan didukung oleh prinsip Murabahah.

Produk multi komoditi yang ditawarkan dalam Bursa Suq Al Sila diantaranya

meliputi:

a. CPO;

b. Crude Oil;

c. Cotton;

d. Alumunium;

e. Nikel

f. Bensin;

g. Metanol;

h. Kopi;

i. Pelumas bahan bakar;

j. Coklat; dan

k. Solar.

Pembelian dan penjualan produk komoditi di Bursa Suq Al Sila dilakukan

secara elektronik, 15 jam dan 6 hari perminggu.

22

Pandangan SC terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi di Malaysia

Khususnya Perdagangan Komoditas Crude Palm Oil (CPO)

SC memutuskan bahwa kontrak berjangka CPO DIIZINKAN karena

sesuai dengan prinsip Syariah.

Bahwa ada yang beranggapan perdagangan tersebut tidak nyata, dijawab

bahwa ontrak berjangka terhadap CPO tersebut dapat diselesaikan secara

tunai sebelum tanggal jatuh tempo atau penyelesaian melalui pengiriman

pada tanggal jatuh tempo (Pendirian rumah kliring juga memastikan

pengiriman dan penyelesaian transaksi).

Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa kontrak berjangka tersebut

mengandung unsur spekulasi, dijawab oleh SC bahwa spekulasi ada dalam

segala bentuk usaha dan tidak terbatas pada transaksi berjangka. Yang

menjadi perhatian adalah apakah keadaan spekulasi itu berlebihan atau di

bawah normal.

Selanjutnya ada yang beranggapan bahwa transaksi ini tidak ada pertukaran

barang, SC menjawab bahwa walaupun dalam kontrak ini ada pembelian /

penjualan barang dalam arti yang sebenarnya mungkin terjadi, Kontrak

berjangka CPO meningkat nilai untuk pelaku pasar dengan memberikan

kepastian kepada manajemen operasi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Negara Malaysia dalam

Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas

UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, untuk

selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembahasan

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kunjungan tersebut diharapkan dapat

membangun dan mempererat hubungan dua parlemen pada khususnya, dan

hubungan bilateral dua negara Indonesia – Malaysia pada umumnya.

23

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran kunjungan

dimaksud.

KOMISI VI DPR-RI

LAMPIRAN

DOKUMENTASI DELEGASI KOMISI VI DPR RI KE MALAYSIA

24 – 30 APRIL 2011

KEDUTAAN BESAR RI DI MALAYSIA

24

Delegasi Komisi VI DPR RI Sedang Mendengarkan Pemaparan Dari Duta Besar Republik Indonesia

Untuk Malaysia, Bapak Da’i Bachtiar di Ruang Rapat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia

Ketua Delegasi Komisi VI DPR RI, Bapak Aria Bima, sedang memberikan pemaparan maksud dan

Tujuan Delegasi ke Negara Malaysia, sekaligus memperkenalkan Delegasi yang datang Malaysia

Dalam rangka kunjungan kerja ini.

Delegasi Anggota Komisi VI DPR RI yang berkunjung ke KBRI Malaysia

25

Cenderamata berupa plakat kenang-kenangan yang diberikan oleh Dubes RI di Malaysia

kepada Delegasi Komisi VI DPR RI.

PARLEMEN MALAYSIA

26

Delegasi Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan ke Parlemen Malaysia. Delegasi diterima

oleh Wakil Ketua Parlemen Malaysia yang didampingi oleh para Anggota Parlemen Malaysia

Ketua Delegasi Komisi VI DPR RI sedang memaparkan maksud dan tujuan Delegasi dalam

Kunjungan ke Parlemen Malaysia, yang pada intinya meminta masukan sejauh mana Parlemen

Malaysia melakukan regulasi terhadap pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi di Malaysia.

27

Cenderamata yang diberikan oleh Parlemen Malaysia kepada Delegasi Komisi VI DPR RI.

Cenderamata yang diberikan oleh Delegasi Komisi VI DPR RI kepada Parlemen Malaysia.

BURSA MALAYSIA

28

Delegasi Komisi VI DPR RI diterima dan disambut oleh Dato’ Tajuddin Atan, Chief Executive

Officer Of Bursa Malaysia Bhd.

Delegasi Komisi VI DPR RI sedang mendengarkan pemaparan mengenai Bursa Derivative

Malaysia, Bursa Islam Malaysia dan Security Comission di Gedung Bursa Malaysia.

29

Pemaparan mengenai ruang lingkup tugas dan fungsi Bursa Derivative Malaysia oleh

Mr. Chong Kim Seng, CEO Bursa Derivatives Malaysia berhad.

Penjelasan Mengenai Tugas dan Fungsi Security Commision dalam Bursa Berjangka Komoditi

Di Malaysia, oleh Ms. Sjamsul Bahriah Shamsudin.

30

Penjelasan Mengenai Sistem Keuangan Islam dan Bursa Islam di Malaysia oleh Mr. Wan

Rizaidy W. MamatSaufi, Head of Product Development Islamic Market Malaysia.

Penjelasan Mengenai Kerangka Hukum dan Perkembangan Pasar Modal Islam di Malaysia.

31

Cenderamata Disampaikan oleh Dato’ Tajuddin Atan, Chief Executive Officer Of Bursa Malaysia

Bhd. Kepada Bapak Aria Bima, Pimpinan Delegasi Komisi VI DPR RI yang Berkunjung ke Bursa

Malaysia 28 April 2011.

32