Upload
dinhnguyet
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
daftar isi
Pengantar Direktur Jenderal 4Visi & Misi 7Pendahuluan 9
Pemberian Pembebasan dan/atau keringananBea Masuk 23Pemberian Fasilitas Kepabeanan dibidang Pertambangan 24Pemberian Fasilitaas KITE dan TPB 25Perumusan Kebijakan 27
Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 11Analisis Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 12Kendala dan Resiko Fiskal dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 13Strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 13
Program Kerja Tahun 2011 29Laporan Pencapaian Kinerja Tahun 2011 31
Capaian Kinerja Tahun 2011 18Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Sasaran 19Pengembangan Sistem Otomasi 19
Sumber Daya Manusia 63Target dan Program Kerja Tahun 2011 65Pencapaian Kinerja Tahun 2011 67Kendala dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2011 68Permasalahan dan Tantangan Reformasi Birokrasi 73
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA INDUSTRIAL ASSISTANCE
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA REVENUE COLLECTION
CAPAIAN KINERJA DJBCDALAM KERANGKA COMMUNITY PROTECTION
HUBUNGAN KERJASAMAINTERNASIONAL
CAPAIAN KINERJADJBC DALAM KERANGKA TRADE FACILITATION
REFORMASI DAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DJBC
Pencapaian Kinerja Utama 41Evaluasi dan Analisis beberapa Indikator kinerja 43Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 45Rata-rata Persentase Realisasi Janji LayananUnggulan 45Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan 49Jumlah Audit yang Diselesaikan 51Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi StandarKompetensi Jabatannya 53Jumlah Pegawai yang Diberikan Penghargaan 54Persentase Penyelesaian SOP 55Persentase Penyelesaian/modernisasi organisasi 57Persentase downtime sistem pelayanan 58Persentase Penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 59Kegiatan Dibidang Audit 60
INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC41
23
11
29 75
17
63
Laporan Kinerja DJBC
2011
PENDINGMATTERS
TANTANGAN KEDEPAN DANRENCANA AKSI
ISU PENTING DAN INOVASIBARU
PENUTUP
83
79
87
93
4
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Para pemangku kepentingan yang terhormat,Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perlindunganNya, segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cu-kai (DJBC) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2011 dengan baik. Ditengah berbagai hambatan dan tantangan serta gejolak perekonomian global yang tidak ringan, DJBC berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan peran yang sangat strategis un-tuk mengamankan hak negara, pengembangan perekonomian nasional dalam perdagangan dunia, mendukung kelancaran arus barang serta melakukan upaya optimalisasi pengawasan, pencega-han dan penindakan atas masuknya barang larangan dan pem-batasan.
Laporan Kinerja DJBC 2011 kami susun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh DJBC dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2011, memberikan gambaran tentang kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pokok permasalahan strategis yang perlu diantisipasi di masa yang akan datang.
Pada tahun 2011, kinerja DJBC dalam mengumpulkan penerimaan negara menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Secara keseluruhan, DJBC berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 131, 103 Trilyun (113, 99 % dari Target APBN-P sebesar Rp 115, 015 trilyun). Penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan oleh DJBC tersebut disumbang dari penerimaan Bea Masuk Rp 25,238 trilyun, penerimaan Cukai Rp 77,009 trilyun dan penerimaan Bea Keluar Rp 28,855 trilyun. Dari aspek peneri-maan negara, DJBC telah berkontribusi yang cukup besar dalam menyumbangkan Pajak Dalam rangka Impor (PDRI) dan PPN Tembakau sebesar Rp 153, 542 trilyun atau sama dengan 20,7 persen dari penerimaan pajak dalam APBN-P tanun 2011.
Dari aspek trade facilitator, selama tahun 2011 DJBC telah melakukan berbagai upaya memberikan dukungan dan fasilitasi perdagangan. Program fasilitasi perdagangan difokuskan kepada penyusunan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), peningkatan kualitas pemberian jalur prioritas dan berbagai rumusan kebijakan di bidang perdagangan. Aspek industrial Assistance, selama tahun 2011 kami men-coba fokus memberikan fasilitas pembebasan dan keringanan bea Masuk dan Cukai untuk meningkat-kan pertumbuhan industri, meningkatkan investasi. Sedangkan kinerja DJBC di bidang community protector, kami menitikberatkan pada kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan dan penanganan ba-rang bukti. Kami melakukan berbagai penindakan dengan tanpa kompromi di bidang narkotika, hasil tembakau dan penegahan dalam upaya penyelundupan barang larangan dan pembatasan
Para pemangku kepentingan yang terhormat,Tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi yang dapat bertahan dalam menghadapi tuntutan zaman ada-lah organisasi yang senantiasa mempersiapkan dirinya menghadapi dan mengatisipasi secara konsisten adanya perubahan (eksternal dan internal organisasi), dan terus meningkatkan dirinya melalui trans-formasi organisasi. Seluruh jajaran DJBC menyadari bahwa hakekat transformasi merupakan strategi dan sekaligus implementasi yang bertujuan untuk membawa organisasi ke bentuk dan sistem yang
PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL
5
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
baru yang selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi yang terus dilaksanakan. Selama tahun 2011, program trans-formasi dikembangkan berdasarkan tiga pilar Kementerian Keuangan yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan disiplin dan manajemen budaya kerja SDM. Terkait pengembangan SDM, pada tahun 2011, DJBC secara serius dan konsisiten, melakukan berbagai program yang menitikberatkan pada empat aspek yaitu integritas, kompetensi, accountability dan budaya kerja dan kepemimpinan. Di bidang kelembagaan, pada tahun 2011, telah diresmikan 11 kantor modern sehingga total yang telah menjadi kantor modern berjumlah 39 kantor.
Pada Tahun 2011, DJBC telah ditunjuk sebagai Piloting Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance) Reformasi Birokrasi Nasional dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan reformasi di DJBC telah sesuai dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam refor-masi birokrasi nasional. Pelaksanaan penjamin kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi (tingkat mikro), 24 (dua puluh empat) sasaran dengan menggunakan 42 (empat puluh dua) indikator dan 76 (tujuh puluh enam) parameter. Hasil piloting penjaminan kualitas menunjukkan capaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau kategori “sangat baik”.
Dalam mengakhiri tahun 2011, seluruh jajaran pimpinan DJBC berhasil melakukan introspeksi dan mulai melakukan pe-nataan yang akan digunakan sebagai blue print dalam perumusan rencana aksi untuk membawa DJBC menuju ke tahun 2020 yang dikenal dengan CUSTOMS 2020. Hakekat CUSTOMS 2020 mengandung arti suatu kondisi DJBC di tahun 2020 dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yang dimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkan pengamanan hak keuangan negara. Pondasi yang dicoba dirumuskan dalam CUSTOMS 2020 pada hakekatnya merupakan pembentu-kan dan langkah antisipasi yang akan digunakan untuk pembenahan DJBC. Pembenahan akan dilakukan berangkat dari kenyataan adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia, perubahan paradigma kebijakan in-stitusi Pabean Dunia dan antisipasi meningkatnya pemasukan barang larangan dan pembatasan secara illegal. Bagi DJBC, momen akhir tahun 2011, merupakan momen yang berarti dan sangat penting karena kami telah berhasil menyusun action plan dengan pondasi pada : Legal Framework, Sumber Daya Manusia, Organisasi, Sistem dan Prosedur, Sarana dan Prasarana dan Anggaran. Diharapkan dengan telah disususnnya Action Plan tersebut, DJBC mampu mengantisipasi perubahan secara menyeluruh, sistematis, terarah dan konsisten.
Para pemangku kepentingan yang terhormatAkhir kata, kami berharap laporan singkat ini dapat memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan ten-tang kinerja DJBC Tahun 2011. Kami bersyukur atas beberapa capaian yang telah kami raih. Namun, kami menyadari masih terdapat beberapa area yang perlu segera dibenahi. Tantangan ke depan tidak ringan, seluruh jajaran DJBC akan senantiasa bekerja keras, berpacu diri tiada henti dan terus semangat bekerja untuk negeri Indonesia tercinta.
Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Ir. Agung Kuswandono, MA.NIP. 196703291991031001
7
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Visi Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan
standar internasional.
MisiMengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi
perdagangan, mendukung industri dan melindungi
masyarakat.
Strategi Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam
organisasi dan pelayanan.
9
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
1. Pengamanan dan pemungutan penerimaan negara
dari kegiatan impor, ekspor, dan pemungutan cukai
(revenue collection);
2. Melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan
internasional (trade facilitation);
3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif
bagi pertumbuhan industri dan investasi mela-
lui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta
pencegahan unfair trading (industrial assistance);
4. Menjamin perlindungan kepada masyarakat terha-
dap akses yang timbul sebagai akibat dari
masuknya barang-barang pembatasan dan larangan
serta narkotika (community protection).
Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasa-
ma ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani
pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang
kepabeanan telah bergeser dari Revenue Collection ke
Trade Facilitation, Industrial Assistance dan Community
Protection yang bertujuan untuk dapat mendorong per-
tumbuhan industri dan investasi dalam negeri.
PENDAHULUAN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah
salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran
yang sangat penting dalam menggerakkan roda
perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan
dalam bentuk pengumpulan penerimaan negara untuk
membiayai pembangunan nasional, pemberian fasilitasi
perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan
perdagangan internasional, pemberian insentif fiskal
untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi in-
vestasi dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari
masuknya barang-barang yang berbahaya bagi
keamanan dan mengganggu kesehatan masyarakat.
Peran ini pada akhirnya juga memberikan kontribusi
siginifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi
yang tinggi terutama dalam menggerakan pertumbuhan
di sektor riil karena peran DJBC menjadi salah satu faktor
penting daya saing nasional dalam ekonomi global dan
menjadi salah satu faktor penentu keputusan investasi
asing. Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai
aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang im-
por dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan tanggung
jawab yang cukup besar, meliputi:
11
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
CAPAIANKINERJA DJBC DALAM KERANGKAREVENUECOLLECTION
Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011
Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2011 Surplus Rp 16
Triliun (13,9%) dari yang ditargetkan.
NO JENISPENERIMAAN TARGET APBN-P
REALISASI 2011 SURPLUS (DEFISIT)
NOMINAL PENCAPAIAN NOMINAL %
1 2 3 4 5 (4/3) 6 (4-3) 7 (6/3)
1. BEA MASUK 21.500,79 25.238,84 117,39% 3.738,05 17.39%
a. Riil 21.000,79 25.191,49 119,95% 4.190,70 19,95%
b. DTP 500,00 47,35 9,47% (452,65) -90,53%
2. CUKAI 68.075,34 77.009,46 113,12% 8.934,12 13,12%
a. HT 65.381,86 73.252,78 112,04% 7.870,92 12,04%
b. MMEA 2.411,76 3.581,79 148,51% 1.170,03 48,51%
c. EA 281,71 154,59 54,87% (-127,12) -45,13%
d. Lainnya* 0 20,30 100% 0 0
4. PPN HT 25.439,07 28.885,58 113,43% 3.416,50 13,43%
TOTAL 115.015,21 131.103,88 113,99% 16.088,68 13,99%
Sumber Data: Ditjend Perbendaharaan
*) (Biaya pengganti + Denda Administrasi ) - Restitusi cukai
12
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA REVENUE COLLECTION
Pajak Dalam Rangka Impor dan PPN HT
Realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Hasil Tembakau (PPN HT) sebagai
berikut:
NO JENISPENERIMAAN
REALISASI s.d. DES GROWTH
2010 2011 Nominal %
1. PPN Impor 82.706,29 107.016,01 24.309,72 29,39
2. PPnBM Impor 4.790,58 5.374,48 583,90 12,19
3. PPh Ps. 22 Impor 23.598,53 28.295,19 4.696,66 19,90
Sub Total PDRI 111.095,40 140.685,68 29.590,28 26,68
4. PPN HT 11.485,30 12.856,78 1.371,48 11,94
Total PDRI 122.580,70 153.542,46 30.961,76 25,26
Konstribusi DJBC terhadap penerimaan perpajakan PDRI dan PPN Cukai HT terhadap total penerimaan
perpajakan sebesar 20,7%. Untuk lebih jelasnya penerimaan perpajakan dan penerimaan perpajakan
yang dihimpun DJBC dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
PENERIMAAN PAJAK YANG DIHIMPUN DJP
Uraian PenerimaanBruto Restitusi Penerimaan Netto Total
Dalam Negeri 863.728,40 45.125,51 818.602,89 818.602,89
Luar Negeri 54.697,52 687,92 54.009,59 54.009,59
Cukai 77.013,24 3,82 77.009,41 77.009,41
Penerimaan Pajak Diluar Cukai 741.593,48
Total Penerimaan Pajak Yang Dihimpun DJP 588.056,95
Kontribusi penerimaan Pajak yang dihimpun DJP 79,30%
PENERIMAAN PAJAK YANG DIHIMPUN DJBC
Uraian PenerimaanBruto Restitusi Penerimaan Netto Total
PPh Impor 28.298,93 3,74 28.295,19 140.685,69
PPN Impor 107.037,33 21,31 107.016,01
PPnBM Impor 5.408,29 33,81 5.374,48
PPN HT 12.856,78
Total Penerimaan Pajak Yang Dihimpun DJBC 153.542,47
Kontribusi penerimaan Pajak yang dihimpun DJBC 20,70%
Analisis Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011
Realisasi penerimaan DJBC tahun 2011 meningkat 38,26% dibandingkan dengan realisasi penerimaan
DJBC tahun 2010, terdiri dari kenaikan jenis penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 5.478,41 milyar (naik
27,72%), Cukai sebesar Rp 10.844,17 milyar (naik 16,4%), dan Bea Keluar sebesar Rp 19.957,8 milyar
13
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
(naik 224,3%).
Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar tahun 2010 dan 2011 adalah
sebagaimana pada tabel di bawah ini:
Milyar Rp
No. Jenis Penerimaan
2010 2011 GROWTH
APBN-P Realsd. Des % APBN-P Real
sd. Des % Nominal %
1 Bea Masuk * 15.106,81 19.760,43 130,80 21.500,79 25.238,84 117,39 5.478,41 27,72
2 Bea Keluar 5.454,56 8.897,78 163,13 25.439,07 28.855,58 113,43 19.957,80 224,30
3 Cukai 59.265,95 66.165,29 111,64 68.075,34 77.009,46 113,12 10.844,17 16,40
Total 79.827,30 94.823,50 118,79 115.015,20 131.103,88 113,99 36.280,38 38,26Ket. * Nilai BM Tidak Termasuk BM DTP Tahun 2010 BM DTP sebesar Rp 2TTahun 2011 BM DTP sebesar Rp 0,5 T
Kendala dan Risiko Fiskal dalam Pencapaian Target Penerimaan tahun 2011
1. Sektor Bea Masuk
- Konsekuensi Kerjasama Perdagangan Internasional melalui skema FTA (IJ-EPA, China, Korea, India, AANZ);
- Fasilitas Pembebasan dan Keringanan BM;
- Tarif umum BM (MFN) cenderung menurunkan tarif efektif rata-rata BM;
- Kebijakan non tarif yang berorientasi pada pengendalian barang impor dan penggunaan produksi dalam negeri.
2. Sektor Cukai
- Konsisten dengan Road Map Hasil Tembakau;
- Rencana pemberlakuan PP Pengendalian Tembakau;
- Antisipasi Ratifikasi FCTC (Framework Control Tobacco Convention );
- Antisipasi Pemberlakuan Pajak Rokok Daerah, yang melarang produksi, penjualan dan peredaran miras
- Larangan merokok di tempat umum.
3. Sektor Bea Keluar
- Bea Keluar bukan merupakan Instrumen penerimaan negara, karena tujuan penerapan BK adalah untuk
mengantisipasi lonjakan harga yang tinggi, ketersediaan bahan baku dalam negeri, kelestarian SDA, dan menjaga
kestabilan harga komoditas dalam negeri (Pasal 2A UU Kepabeanan).
- Harga internasional CPO cenderung fluktuatif, yang berpengaruh pada penerimaan BK.
Strategi dan Kebijakan DJBC tahun 2011
1. Optimalisasi di Bidang Kepabeanan
- Peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang impor dan Peningkatan efektivitas pemeriksaan
fisik barang;
- Optimalisasi fungsi unit pengawasan melalui peningkatan patroli darat dan laut dan Peningkatan pengawasan
14
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA REVENUE COLLECTION
di daerah perbatasan terutama jalur rawan penyelundupan dan pos audit.
2. Optimalisasi di Bidang Cukai
- Kenaikan tarif cukai Hasil Tembakau;
- Optimalisasi Pengawasan peredaran BKC.
- Pembinaan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan di bidang cukai.
15
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
- Penerapan manajemen risiko dalam Pelayanan dan pengawasan di bidang cukai.
3. Peningkatan Sektor Pelayanan
- Penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Window (INSW), dalam rangka menyongsong Asean Single
Window (ASW);
- Pelayanan Kepabeanan 24 Jam sehari 7 hari seminggu di pelabuhan-pelabuhan utama;
- Pengembangan otomatisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Transformasi Kelembagaan dalam bentuk penetapan Kantor Modern (2009/2010: 28 Kantor, 2011: 11 Kantor).
17
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Peran DJBC dalam kerangka trade facilitator dalam
tahun 2011 difokuskan kepada harmonisasi penyusunan
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, peningka-
tan kualitas proses pemberian ijin Importir MITA Jalur Pri-
oritas, peningkatan proses pemutakhiran Data Base Nilai
Pabean I, pemutakhiran klasifikasi barang maupun besa-
ran tarif, dan pemutakhiran harga ekspor dalam rangka
pemungutan Bea Keluar dan peningkatan pelay-
anan penetapan klasifikasi barang sebelum impor (PKSI),
penetapan klasifikasi barang dan nilai pabean untuk ba-
rang impor sementara dan kendaraan bermotor, peneta-
pan Keputusan User Specific Duty Free Scheme (USDFS)
dalam kerangka kerjasama Indonesia Jepang, penetapan
keputusan impor sementara dan perpanjangan jangka
waktu impor sementara, dan pengumpulan data untuk
usulan peruntukan Barang Milik Negara.
CAPAIANKINERJA DJBCDALAM KERANGKATRADEFACILITATION
Khusus terkait BTKI 2012, penerbitan buku tarif ini bertu-
juan untuk menyediakan Buku Tarif Kepabeanan Indone-
sia sebagai pengganti BTBMI 2007 yang dapat dipergu-
nakan tepat waktu mulai 1 Januari 2012, guna :
1. Memperbaharui sistem klasifikasi barang sebe-
lumnya, untuk mengikuti perkembangan teknologi
dan masyarakat industri serta pola perdagangan In-
ternasional;
2. Memudahkan pengumpulan, pembuatan dan anali-
sis Statistik perdagangan;
3. Memberikan Sistem Internasional yang resmi un-
tuk pemberian Kode, penjelasan dan penggolongan
barang untuk tujuan perdagangan seperti tarif
pengangkutan, keperluan pengangkutan, dokumen-
tasi dan sebagainya.
18
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA TRADE FACILITATION
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
Rumusan kebijakan yang telah diselesaikan
dalam rangka memfasilitasi perdagangan ada-
lah sebanyak 13 (tiga belas) peraturan, yang
terkait dengan:
a. Penyelesaian Barang Yang Dinyatakan Tidak
Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan
Barang yang menjadi Milik Negara;
b. Penetapan Tarif dan Nilai Pabean dan Sanksi
Administrasi serta Penetapan Direktur Jen-
deral atau pejabat Bea dan Cukai;
c. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan BMAD
Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari RRC dan
Malaysia;
d. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap
Impor Produk Tali Kawat baja (Steel Wire
Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00;
e. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap
Impor Produk Tali Kawat baja (Steel Wire
Ropes) dengan Pos Tarif ex 7312.10.10.00;
f. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Im-
por Produk Kawat Seng;
g. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Im-
por Produk Kawat Bindrat;
h. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap
Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Ka-
pas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang
(Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Un-
bleached);
i. Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ke-
wajiban Pabean atas Kapal yang telah di-
masukkan ke dalam daerah pabean oleh
Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional dan
belum diselesaikan kewajiban pabeannya;
j. Impor Sementara;
k. Tentang Penelitian Ulang dalam rangka
Penetapan Kembali Nilai Pabean;
l. Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan
Asal dalam rangka Persetujuan ASEAN Aus-
tralia New Zealand Free Trade Area (AANZ-
FTA);
m. Petunjuk Penggunaan Buku Tarif Kepa-
beanan Indonesia 2012.
Dalam konteks pelayanan kepada pengguna
jasa importasi, sampai dengan akhir tahun
2011 telah ditetapkan Importir MITA Jalur
Prioritas berjumlah 108 (seratus delapan)
perusahaan, dan rincian lebih lanjut sebagai
berikut :
a. Perusahaan yang mengajukan permohonan
MITA Prioritas : 20 perusahaan
b. Perusahaan yang ditolak permohonan MITA
Prioritas : 15 Perusahaan
c. Perusahaan yang dicabut penetapan MITA
Prioritas : 3 Perusahaan
d. Perusahaan yang mendapatkan penetapan
MITA Prioritas : 108 Perusahaan
e. Perusahaan Uji Coba MITA
Non Prioritas : 189 Perusahaan
Pemutakhiran data yang telah dilakukan se-
lama tahun 2011 adalah sebagai berikut :
a. Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean I se-
banyak 12 (dua belas) kali pemutakhiran;
b. Pemutakhiran data mengenai klasifikasi
barang maupun besaran tarif berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan telah dilaku-
kan sebanyak 6 (enam) kali pemutakhiran,
terakhir pemutakhiran data berdasarkan
PMK Nomor : 213/PMK.011/2011 tentang
19
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012;
c. Pemutakhiran data harga ekspor dalam rangka pe-
mungutan Bea Keluar, sebanyak 12 (dua belas) kali
pemutakhiran.
Sedangkan capaian program kerja lainnya selama ta-
hun 2011 adalah sebagai berikut :
a. Penetapan klasifikasi barang dan nilai pabean untuk
barang impor sementara dan untuk kendaraan ber-
motor atas permintaan penetapan dari Direktorat
Fasilitas Kepabeanan, telah dilaksanakan sebanyak
715 (tujuh ratus lima belas) penetapan;
b. Penetapan klasifikasi barang sebelum impor (PKSI)
sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) penetapan;
c. Penetapan keputusan USDFS dalam kerangka ker-
jasama Indonesia Jepang, sebanyak 117 (seratus tu-
juh belas) keputusan;
d. Penetapan keputusan pemberian ijin impor se-
mentara sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh)
keputusan;
e. Penetapan keputusan perpanjangan jangka waktu
ijin impor sementara sebanyak 108 (seratus delapan)
keputusan;
f. Penetapan keputusan perpanjangan ijin vooruitslag
yang kedua, sebanyak 14 (empat belas) keputusan;
g. Pengumpulan data BTD, BDN dan BMN dari Kanwil,
KPU dan KPPBC seluruh Indonesia untuk usulan sta-
tus Barang Milik Negara, telah dilaksanakan se-
banyak 2 (dua) kali atau sekali setiap semester sela-
ma tahun 2011.
KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI
DALAM PENCAPAIAN SASARAN
Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka penca-
paian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2011
antara lain:
1. Kendala dalam proses penyusunan Buku Tarif Kepa-
beanan Indonesia 2012, antara lain kesulitan dalam
mendapatkan masukan dari pembina sektor terkait
perumusan sistem klasifikasi untuk membantu
pengembangan industri sektor yang bersangkutan,
sementara DJBC dalam tenggat waktu tertentu harus
segera menyampaikan usulan-usulan tersebut ke
sidang AHTN agar dapat ditampung dalam subpos
AHTN.
2. Kendala terkait pengenaan Bea Keluar untuk ko-
moditi kelapa sawit, CPO dan turunannya, yaitu ke-
sulitan petugas di lapangan untuk membedakan jenis
komoditi turunan CPO, karena beberapa produk tu-
runan CPO memiliki kesamaan ciri secara fisik, selain
itu juga karena petugas di lapangan belum dibekali
pengetahuan khusus mengenai CPO.
PENGEMBANGAN SISTEM OTOMASI
Target dan Program Kerja untuk Tahun 2011
Dalam tahun 2011, Direktorat IKC menargetkan untuk
membangun 3 (tiga) sistem aplikasi sesuai IKU DIKC,
yang meliputi :
a. Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) BC2.3 Sentral-
isasi (user : Direktorat Fasilitas Kepabeanan)
b. Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II (user : Direk-
torat Teknis Kepabeanan)
c. Sistem Passenger Analysis Unit (user : Direktorat
Penindakan dan Penyidikan)
Pencapaian Kinerja untuk Tahun 2011
Ketiga sistem aplikasi dapat diselesaikan pembangu-
nannya sesuai target yang ditetapkan dan masing-mas-
ing telah diimplementasikan dan kepada unit pemakai
(user) terkait.
a. Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) BC2.3 Sentral-
isasi, sesuai Berita Acara Serah Terima nomor BA-04/
BC.93/2011 tanggal 29 Desember 2011.
b. Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II, sesuai Berita
Acara Serah Terima nomor BA-02/BC.93/2011 tang-
gal 17 November 2011.
20
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA TRADE FACILITATION
c. Sistem Passenger Analysis Unit, sesuai
Berita Acara Serah Terima nomor BA-03/
BC.93/2011 tanggal 29 November 2011.
Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Tahun
2011
Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian
sasaran Tahun 2011, yaitu :
a. Pembangunan aplikasi menggunakan
teknologi baru berbasis java dan SOA (ser-
vice oriented architecture), sehingga harus
dilakukan training terlebih dahulu kepada
SDM yang ada dan perlunya waktu pe-
nyesuaian dalam pelaksanaannya.
b. Dalam tahun 2011, Direktorat Informasi
Kepabeanan dan Cukai harus mengembang-
kan / mengerjakan beberapa sistem aplikasi
yang tidak termasuk dalam IKU DIKC 2011,
seperti : Sistem Aplikasi Registrasi Kepa-
beanan, Sistem Aplikasi Cukai EA / MMEA
sentralisasi dan penyempurnaan Sistem In-
formasi Direktorat P2 (Sidia), sehingga ikut
menyita waktu dan SDM yang telah terse-
dia.
23
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
CAPAIANKINERJA DJBC DALAM KERANGKAINDUSTRIALASSISTANCE
Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan
Bea Masuk
Dalam rangka memberi dukungan terhadap industri,
DJBC memberikan fasilitas pembebasan dan/atau
keringanan bea masuk untuk mendorong pertumbuhan
industri, meningkatkan investasi, serta meningkatkan
daya saing ekspor. Jenis fasilitas pembebasan dan/atau
keringanan bea masuk yang diberikan oleh DJBC melalui
Direktorat Fasilitas Kepabeanan pada prinsipnya seba-
gaimana tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal
26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ten-
tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan, serta Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP) berdasarkan Undang-Undang Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
24
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA INDUSTRIAL ASSISTANCE
Data pemberian fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk periode tahun 2011 adalah
sebagai tabel berikut:
DATA PEMBERIAN FASILITAS DAN/ATAU KERINGANAN BM PERIODE TAHUN 2011
NO PERATURAN JENIS FASILITAS JUMLAH SKEP
1 KMK-239/KMK.01/1996 Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Proyek Pemerin-tah
35
2 KMK-141/KMK.05/1997 Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum Serta Ba-rang Untuk Konservasi Alam
24
3 KMK-143/KMK.05/1997 Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
42
4 KMK-144/KMK.05/1997 Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan, Atau Untuk Kepentin-gan Penanggulangan Bencana Alam
37
5 PMK-101/PMK.04/2007 Pemberian pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan
1
6 PMK-104/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keper-luan Olah Raga
18
7 PMK-105/PMK.04/2007 Pemberian pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, pertanian, peternakan, atau perikanan
23
8 PMK-163/PMK.04/2007 Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Daerah Untuk Kepentingan Umum
59
9 PMK-154/PMK011/2008 Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum
31
10 PMK-261/PMK.011/2011 BMDTP atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan / atau jasa guna kepentingan umum dan pen-ingkatan daya saing industri sektor tertentu
77
JUMLAH TOTAL 347
Pemberian Fasilitas Kepabeanan di Bidang Pertambangan
Dalam upaya untuk menarik investasi (khususnya migas dan pertambangan mineral), maka sesuai
dengan dasar hukum yang ada (untuk migas dan panas bumi), yaitu kontrak yang telah ditandatangani,
Undang-Undang tentang Migas, Undang-Undang tentang Panas bumi, dan Undang-Undang tentang
Kepabeanan, Menteri Keuangan telah menerbitkan keputusan tentang pembebasan BM dan PDRI
tidak dipungut dan/atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) atas impor barang untuk kegiatan hulu
migas dan panas bumi.
Selain itu DJBC dalam perannya sebagai Industrial Assistence, terus berusaha agar prosedur dalam
25
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
pemberian perijinan atau pemberian fasilitas dapat lebih sederhana dan secara bertahap diarahkan pada sistem oto-
masi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk perijinan dan pemberian fasilitas tersebut dapat dicapai sesuai dengan
janji layanan.
Untuk selanjutnya pemberian fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan
baik dan efektif, sehingga dapat membantu peningkatan produksi migas dan energi di Indonesia serta dapat mendorong
investasi di bidang pertambangan.
Data pemberian fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan untuk periode 2011 adalah sebagaimana tabel berikut :
DATA PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG PERTAMBANGANPERIODE TAHUN 2011
NO PERATURAN JENIS FASILITAS JUMLAH SKEP
1 PMK-20/PMK.010/2005 Pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Pro-duction Sharing Contracts) minyak dan gas bumi
808
2 PMK-78/PMK.010/2005 Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi berdasarkan kontrak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
19
3 PMK-177/PMK.011/2007 Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi
105
4 PMK-22/PMK.011/2011 Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi dengan fasilitas PPN ditanggung pemerintah / PPNDTP
72
JUMLAH TOTAL 1004
Pemberian Fasilitas KITE dan TPB
Fasilitas Kepabeanan juga diberikan dalam bentuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Tempat Penimbunan
Berikat (TPB). Fasilitas TPB terdiri dari enam jenis yaitu Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB), Tempat Penyeleng-
garaan Pameran Berikat (TPPB), Toko Bebas Bea (TBB), Tempat Lelang Berikat (TLB), dan Kawasan Daur Ulang Berikat
(KDUB).
Fasilitas KITE merupakan pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau cukai serta PPN
dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang
hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE adalah perusahaan yang mengimpor
sendiri hasil produksinya atau menyerahkan hasil produksinya ke KB untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain.
Data pemberian fasilitas KITE untuk periode 2011 adalah sebagaimana table berikut:
DATA PEMBERIAN FASILITAS KITE PERIODE TAHUN 2011
• NIPER Jumlah pengguna NIPER aktif : 1015 Perusahaan
26
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
• PENYELESAIAN DOKUMEN
JENIS DOKUMENJUMLAH DOKUMEN JUMLAH DOKUMEN % Penyelesaian
2010 2011 2010 2011 2010 2011
BCF. KT-01 1.759 1.216 1.694 1.154 96.30% 94.90%
BCL.KT-01 6.945 5.852 4.579 3.559 65.93% 60.82%
BCL.KT-02 2.805 1.790 1.097 707 39.11% 39.50%
Fasilitas di KB berupa penangguhan bea masuk, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22
atas impor barang dan bahan untuk diolah oleh PDKB serta terhadap barang modal dan peralatan
yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi. Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM
juga diberlakukan atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lain, pengeluaran barang dan/
atau bahan dalam rangka sub kontrak baik ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) atau PDKB
lain, peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak, pemasukan BKP dari
TLDDP jika diolah lebih lanjut atau mesin dan/atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara lang-
sung dalam proses produksi. Dalam KB diberikan pula fasilitas terhadap barang modal dan peralatan
asal impor milik Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) dan/atau PDKB, apabila telah melampaui jangka
waktu dua tahun sejak dimasukkan ke KB dapat dipindahtangankan ke DPIL dengan tanpa kewajiban
membayar bea masuk.
Fasilitas di GB meliputi penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 atas impor
barang atau bahan asal impor yang ditimbun di dalalm GB. Disamping itu di GB juga diberikan pembe-
basan cukai terhadap impor Barang Kena Cukai (BKC) yang akan ditimbun didalam GB.
Data pemberian fasilitas TPB periode tahun 2011 adalah sebagaimana tabel berikut:
DATA PEMBERIAN FASILITAS TPB PERIODE TAHUN 2011
No Jenis Fasilitas Jumlah SKEP
1 Kawasan Berikat 1692 Gudang Berikat 203 Toko Bebas Bea 54 Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat 0
TOTAL 194
27
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Perumusan Kebijakan
Dalam kaitannya dengan peran industrial assistance, be-
berapa rumusan kebijakan yang telah diselesaikan dan
diterapkan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1. Tentang Gudang Berikat;
2. Tentang Kawasan Berikat;
3. Tentang Tata Cara Pemberian Pajak Pertambahan
Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Un-
tuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas
Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi
Untuk Tahun Anggaran 2011;
4. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
29
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Program Kerja Tahun 2011
Kegiatan Pengawasan
Program kerja dalam rangka kegiatan pengawasan di bi-
dang kepabeanan dan cukai yang ditetapkan untuk di-
laksanakan pada tahun 2011 secara garis besar sama
dengan program kerja yang telah dilaksanakan pada ta-
hun 2011, antara lain :
a. Melakukan operasi pengawasan penyeludupan fisik
dan pelanggaran administrasi barang impor;
b. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terha-
dap penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dan cukai ;
c. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terha-
dap penyeludupan di daerah rawan dan perbatasan;
d. Melaksanakan operasi pengawasan kegiatan ekspor
untuk mencegah terjadinya ekspor fiktif, ekspor ba-
rang larangan dan pembatasan, dan pelarian pajak
ekspor (PE);
e. Melaksanakan pengawasan dan penindakan pe-
malsuan pita cukai, pemakaian pita cukai palsu, pen-
gunaan pita cukai yang bukan haknya, penggunaan
pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, dan hasil
tembakau (HT) yang tidak dilekati pita cukai (rokok
polos);
CAPAIANKINERJA DJBC DALAM KERANGKACOMMUNITYPROTECTION
f. Melaksanakan pengawasan dan penindakan peredar-
an MMEA impor ilegal dan pengeluaran MMEA lokal
yang tidak sesuai prosedur atau tidak membayar cu-
kai;
g. Melaksanakan pengawasan di bidang Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor (NPP) dan asistensi
kegiatan pengawasan NPP ke KPPBC.
Kegiatan Penindakan
Program kerja dalam rangka kegiatan penindakan dibi-
dang kepabeanan dan cukai yang ditetapkan untuk dilak-
sanakan pada tahun 2011, antara lain :
a. Melakukan kegiatan penindakan atas pelanggaran
ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai pada
wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan
Utama DJBC dan KPPBC;
b. Melakukan asistensi kegiatan penindakan atas
pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan
cukai pada wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC, Kan-
tor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC;
30
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA COMMUNITY PROTECTION
c. Melakukan pengolahan data laporan
penindakan dan perkembangan penanga-
nan perkara dari Kantor Wilayah DJBC, Kan-
tor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC se-
bagai data untuk mengukur tingkat capaian
IKU Kemenkeu One yaitu persentase tindak
lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan
cukai.
Kegiatan Penyidikan
Target kinerja pelaksanaan penyidikan diper-
oleh dengan membandingkan antara jumlah
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
(PDP) yang merupakan bukti telah dimulainya
penyidikan oleh PPNS DJBC dan penyerahan
berkas perkara ke Kejaksaan sebagai bukti
bahwa penyidikan atas perkara telah diserah-
kan kepada Jaksa Penuntut Umum.
Pada tahun 2011, penyidikan tindak pidana di
bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan
ke Kejaksaan ditargetkan sebesar 50%. Penca-
paian target ini dilakukan monitoring setiap bu-
lan dan setiap triwulan guna evaluasi perkem-
bangan pencapaian.
Dalam rangka pencapaian target tersebut,
diselenggarakan program kerja antara lain :
1. Penyusunan panduan materiil dan formil
penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan
Cukai.
2. Pemberian bantuan tenaga PPNS dalam
kegiatan penyidikan pada kantor-kantor
DJBC.
Kegiatan Intelijen
Terkait dengan tugas Direktorat Penindakan
dan Penyidikan di bidang Intelijen sebagai lang-
kah pelaksanaan program pengawasan sesuai
rencana kerja yang ditetapkan untuk tahun
2011 adalah:
a. Meningkatkan kepatuhan di bidang kepa-
beanan dan cukai;
b. Meningkatkan efektivitas kegiatan intelijen
di bidang kepabeanan melalui penerbitan
NHI yang akurat;
c. Membuat kebijakan di bidang intelijen yang
selaras dengan kepentingan nasional;
d. Penerapan manajemen resiko yang efektif
dalam pelayanan dan pengawasan Kepa-
beanan dan Cukai;
e. Melaksanakan bimbingan teknis dalam
rangka peningkatan fungsi intelijen;
f. Melaksanakan evaluasi yang efektif terha-
dap kegiatan intelijen di bidang kepabeanan
dan cukai;
g. Pemanfaatan sistem Teknologi Informasi
dan Komunikasi yang terintegrasi secara op-
timal;
h. Melakukan targeting penumpang menggu-
nakan Passanger Analyzing Unit (PAU) ber-
dasarkan pengembangan kasus penindakan
NPP di laut, udara dan perbatasan darat,
yang kemudian dimasukkan kedalam attensi
management dalam PAU dan/atau bentuk
Surat Rahasia Direktur Penindakan dan Pe-
nyidikan kepada kantor-kantor wilayah dan
pelayanan Bea dan Cukai.
i. Melakukan analisa Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) melalui SIMONA dan INSW (In-
donesia National Single Window) dan ana-
lisa manifest barang kargo.
31
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Laporan Pencapaian KinerjaTahun 2011
Kegiatan Pengawasan
Realisasi atas program kerja yang ditetapkan pada tahun
2011, yaitu :
a. Melakukan operasi pengawasan penyeludupan fisik
dan pelanggaran administrasi barang impor se-
banyak 51 kali di seluruh Indonesia dengan hasil
banyak temuan pelanggaran berupa kesalahan pem-
beritahuan jumlah dan jenis barang, barang impor
yang terkena larangan dan pembatasan yang tidak
dilengkapi dengan izin dari instansi terkait, pelang-
garan tipe merk, spesifikasi, ukuran dan berat yang
tidak sesuai pemberitahuan, nilai pabean yang tidak
wajar, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya;
b. Melaksanakan pengawasan dan penindakan
penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dan cukai.
Operasi pengawasan terhadap perusahaan penerima
fasilitas Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB)
dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dilak-
sanakan khususnya di wilayah pengawasan Kantor
Wilayah DJBC Jakarta, Kantor Wilayah DJBC Banten,
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Kantor Wilayah
DJBC Jawa Tengah dan DIY dan Kantor Wilayah DJBC
Jawa Timur I dengan hasil masih ditemukan adanya
pelanggaran berupa kesalahan pemberitahuan jenis
barang, HS dan tarif bea masuk, dan kesalahan pem-
beritahuan jumlah dan jenis barang dengan komoditi
umumnya berupa barang elektronik;
c. Melaksanakan pengawasan dan penindakan penye-
lundupan di daerah rawan dan perbatasan;
Operasi pengawasan untuk mencegah terjadinya
penyeludupan di daerah rawan dan perbatasan di-
laksanakan melalui operasi patroli laut di wilayah
perairan wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Nangroe
Aceh Darussalam, Kantor Wilayah DJBC Sumatera
Utara, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau,
Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat, Kan-
tor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan dengan
menggunakan Kapal Patroli Bea dan Cukai dan Anak
Buah Kapal dari Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tan-
jung Balai Karimun serta di wilayah perairan wilayah
kerja Kalimantan Bagian Barat dan Kalimantan Bagian
Timur dengan Kapal Patroli Bea dan Cukai beserta
Anak Buah Kapal dari Pangkalan Sarana Operasi Tipe
B Pantoloan dengan Komandan Patroli dari Pegawai
Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan Kantor Pe-
layanan Utama Tipe B Batam.
Beberapa hasil kegiatan patroli laut adalah sebagai beri-
kut:
1. Salah satu patroli laut yang telah dilaksanakan ada-
lah penegahan kapal MT. Western KGT dan MT Con-
certina yang kedapatan membawa komoditi crude oil
sebanyak + 650 kilo liter dengan modus melakukan
pemuatan dan pengangkutan barang ekspor berupa
crude oil tanpa dokumen dengan cara ship to ship;
2. Penyegelan terhadap KM Artika yang mengangkut
spare parts. stationery and accesories, dll, dengan
proses peyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada
KPPBC Tipe A3 Teluk Nibung.
d. Melasanakan operasi pengawasan kegiatan ekspor
untuk mencegah terjadinya ekspor fiktif, ekspor ba-
rang larangan dan pembatasan dan pelarian pajak
ekspor (PE).
Pelaksanaan operasi pencegahan pelanggaran kepa-
beanan di bidang ekspor Belem menemukan adanya
pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;
32
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA COMMUNITY PROTECTION
e. Melaksanakan pengawasan dan penindakan
pemalsuan pita cukai, pemakaian pita cu-
kai palsu, pengunaan pita cukai yang bukan
haknya, penggunaan pita cukai yang tidak
sesuai peruntukannya, dan hasil tembakau
(HT) yang tidak dilekati pita cukai (rokok po-
los).
Hasil operasi pengawasan masih ditemu-
kan adanya pelanggaran berupa peredaran
rokok yang dilekati pita cukai yang tidak
sesuai dengan peruntukannya dan pelangga-
ran-pelanggaran lainnya.
f. Melaksanakan pengawasan dan penindakan
peredaran MMEA impor ilegal dan pengelu-
aran MMEA lokal yang tidak sesuai prosedur
atau tidak membayar cukai.
Data Kegiatan PengawasanDirektorat Penindakan dan Penyidikan
No. Kegiatan Pengawasan
Jumlah Pengawasan (kali)
Tahun 2010
Tahun 2011
1. Operasi pengawasan kegiatan impor
27 9
2. Operasi pengawasan ter-hadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai
12 12
3. Operasi patroli laut 14 9
4. Operasi pengawasan kegiatan ekspor
10 3
5. Operasi pengawasan hasil tembakau
17 15
6. Operasi pengawasan MMEA 2 9Jumlah 82 57
33
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
g. Melaksanakan pengawasan di bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) dan asistensi kegiatan penga-
wasan NPP ke KPPBC.
Pengawasan di bidang NPP selama tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan patroli dan operasi NPP, serta asistensi
terhadap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh KPU BC atau KPPBC. Kegiatan yang dilakukan sepanjang
tahun 2011 adalah sebagai berikut :
No. Kegiatan Pengawasan KPPBC Jumlah
1. Patroli NPP Rutin Bulanan KPU BC Tanjung PriokKPPBC Madya Pabean Soekarno HattaKPPBC Madya Pabean YogyakartaKPPBC Madya Pabean Bandung
12
2. Patroli NPP Khusus KPU BC BatamKPPBC TMP EntikongKPPBC TMP PontianakKPPBC TMP JuandaKPPBC TMP DumaiKPPBC TMP MedanKPPBC Tanjung PinangKPPBC MataramKPPBC TMP Tanjung PerakKPPBC AcehKPPBC TMP MakassarKPPBC TMP SemarangKPPBC TMP SurakartaKPPBC TMP YogyakartaKPPBC TMP Ngurah RaiKPPBC TMP Teluk NibungKPPBC TMP Teluk BayurOperasi Ketupat (SH, BDO)Operasi Lilin (SH, BDO)
32
3. Asistensi pengawasan dan pelati-han NPP (CNT workshop)
KPPBC TMP SurakartaKWBC Riau dan SumbarKPU BatamKPPBC Ngurah RaiKPPBC TMP MedanKPPBC TMP JuandaKWBC Jateng dan DIYKPU Tanjung PriokKPPBC TMP MerakKPPBC TMP Soekarno HattaKPPBC TMP TangerangKWBC SumutKWBC Jatim IKWBC Bali,NTT dan NTBKWBC Kalbagtim
25
34
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA COMMUNITY PROTECTION
Kegiatan Penindakan
Perbandingan jumlah penindakan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011 da-
pat dilihat pada tabel berikut ini :
Data Kegiatan Penindakan
Direktorat Penindakan dan Penyidikan
No. Kegiatan Pengawasan
Jumlah Penindakan
(kasus)
Tahun 2010
Tahun 2011
1. Impor 6 11
2. Fasilitas kepabeanan dan cukai
6 9
3. Patroli laut 5 1
4. Ekspor 0 0
5. Cukai hasil tembakau 2 12
6. Cukai MMEA 2 12Jumlah 21 45
Data Kegiatan Pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
No. Tahun Jumlah Penindakan
1. 2010 3.680
2. 2011 3.378
Jumlah 7.058
Dalam kaitannya dengan NPP, penindakan yang
telah dilakukan diseluruh Indonesia sebanyak
143 (seratus empat puluh tiga) kasus yang terse-
bar pada 23 (dua puluh tiga) Kantor, dengan to-
tal barang bukti seberat 214.634,87 gram.
Data penindakan NPP selengkapnya adalah
sebagai berikut :
Penindakan NPP berdasarkan
Kantor Bea dan Cukai
No. Kantor Jumlah Kasus
1. KPPBC Madya Pabean Soekarno Hatta
52
2. KPPBC Teluk Nibung 19
3. KPPBC Medan 14
4. KPPBC Madya Pabean Ngurah Rai
12
5. KPU BC Tipe B Batam 9
6. KPPBC Madya Pabean Juanda 8
7. KPPBC Madya Pabean Bandung 6
8. KPPBC Madya Pabean Dumai 3
9. KPPBC Madya Pabean Surakarta 3
10. KPPBC TMP Nunukan 3
11. KPPBC Jayapura 3
12. KPPBC Madya Pabean Yogya-karta
2
13. KPPBC Tanjung Balai Karimun 1
14. KPPBC Bengkalis 1
15. KPPBC Selat Panjang 1
16. KPPBC Banda Aceh 1
17. KPPBC Palembang 1
18. KPPBC TMP Pekan Baru 1
19. KPU Tanjung Priok 1
20. KPPBC Pasar Baru 1
21. KPPBC TMP Makassar 1
22. KPPBC TMP Tarakan 1
23. KPPBC Cirebon 1
24. KPPBC Mataram 1
Jumlah 146
35
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Realisasi Asistensi dan Pengawasan
yang Menghasilkan Penindakan NPP
Oleh Subdirektorat Narkotika
No. Kantor Jumlah Kasus
1. KPPBC TMP Soekarno Hatta 8
2. KPU Tanjung Priok 1
3. KPU Batam 1
4. KPPBC TMP Bandung 5
5. KPPBC TMP Medan 2
6. KPPBC TMP Makassar 1
7. KPPBC Pasar Baru 1
8. KPPBC Cirebon 1
9. KPPBC TMP Ngurah Rai 3
Jumlah 23
Penindakan NPP berdasarkan Jenis
No. Jenis NPP Jumlah Satuan
1. Methamphetamine 158.376,70 gram
2. Cocaine 176,17 gram
3. Ekstasi 9.665,70 gram
4. Ganja 1.280,50 gram
5. Erimin Five / Happy Five
348,00 gram
6. Hashish 3,00 gram
7. Heroin 14.718,11 gram
8. Ketamine 32.355,99 gram
9. Morphine 158,00 gram
10. Amfetamin 295,00 gram
11. Bromazepam 15,00 gram
Jumlah 217.392,17 gram
Di samping melaksanakan kegiatan pengawasan dan
penindakan tersebut di atas, Direktorat Penindakan dan
Penyidikan juga melaksanakan kegiatan lainnya, seperti :
a. Ikut serta dalam kegiatan Patkor Optima Malindo ke
20 A pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2011 dengan
mengirimkan anggota delegasi pada upacara pem-
bukaan di Batam dengan dukungan Kapal Patroli BC
9002 dan Patkor Optima Malindo ke 20 B pada tang-
gal 20 s.d. 30 Oktober 2011 dengan upacara penutu-
pan di Port Klang, Malaysia pada tanggal 31 Oktober
2011;
b. Ikut serta dalam kegiatan Patkor Kastima pada tang-
gal 18 s.d 30 Juli 2011 dengan pembukaan di Batam.
Indonesia pada tanggal 19 Juli 2011 dan penutupan
di Pangkalan Kastam Marin Sungai Pulai, Johor, Ma-
laysia tanggal 30 Juli 2011
c. Ikut serta dalam kegiatan Patkor Optima Malindo ke
20 A pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2011 dengan
mengirimkan anggota delegasi pada upacara pem-
bukaan di Batam dengan dukungan Kapal Patroli BC
9002;
d. Ikut serta melakukan pemantauan dan pengawasan
atas pencacahan dan perajangan kertas banderol
berhologram rusak dan pelat cetak hologram rusak,
mengawasi pelaksanaan pemusnahan pita cukai, plat
cukai, pemantauan batas lekat pita cukai MMEA apa-
bila ada permintaan dari unit lainnya;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi
pengawasan bidang kepabeanan dan cukai yang
diikuti oleh para pejabat unit pengawasan dari Kantor
Wilayah DJBC, KPU BC dan KPPBC;
f. Melakukan kegiatan koordinasi lintas sektoral dengan
instansi teknis terkait di dalam negeri yang diwujud-
kan melalui kegiatan seperti partisipasi dalam kegia-
tan rapat dan patroli bersama yang dilaksanakan di
bawah koordinasi Badan Koordinasi Keamanan Laut
(BAKORKAMLA);
g. mengadakan dan mengikuti pelatihan SDM melalui
seminar, workshop serta pendidikan dan pelatihan
dengan materi pelatihan yang berkaitan dengan tu-
gas dan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
Kegiatan Penyidikan
Kegiatan penyidikan dalam tahun 2011 mencapai 121
kasus. Secara kuantitas mengalami penurunan sebesar
36
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA COMMUNITY PROTECTION
33 % jika dibandingkan dengan tahun 2010. Hal tersebut disebabkan karena kuantitas penindakan
pelanggaran kepabeanan dan cukai menurun yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaku
usaha terkait kepabeanan dan cukai semakin meningkat.
Dari 121 kasus yang dilakukan penyidikan dalam tahun 2011, 96 kasus (79 %) diantaranya telah
diserahkan ke kejaksaan dengan status P-21. Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu
sebesar 50 %. Ke 121 kasus tersebut terdiri dari ; penyidikan tindak pidana kepabeanan 69 kasus,
dimana 60 kasus telah P-21, dan penyidikan tindak pidana cukai 52 kasus, dimana 36 kasus telah P-21.
Kegiatan Intelijen
Terkait dengan tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan di bidang Intelijen sebagai langkah pelak-
sanaan program pengawasan sesuai rencana kerja yang ditetapkan untuk tahun 2011 adalah :
Meningkatkan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai
Selama periode tahun 2011 telah diberikan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu juga dilakukan kegiatan pemblokiran terhadap perusahaan yang
melakukan pelanggaran sesuai dengan yang diatur dalam KEP-14/BC/2001. Rincian jumlah perijinan
dan pemblokiran yang telah dilakukan untuk periode tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Perusahaan Jumlah Seluruh PerijinanJumlah Perijinan
Th. 2011 Jumlah Pem-blokiran Persentase
Importir 2.5747 2.352 816 3,16%
PPJK 1.658 127 18 1,09%
Total 27.405 2.479 834 3,04%
Disamping pemblokiran dilakukan juga pencabutan pemblokiran bagi perusahaan dengan status di-
blokir yang telah mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran dan telah memenuhi persyara-
tan untuk dicabut status blokirnya sesuai dengan ketentuan dalam KEP-14/BC/2001, dengan perincian
sebagai berikut :
No. Perusahaan Buka Blokir
1. Importir 911
2. PPJK 14
Total 925
Meningkatkan efektivitas kegiatan intelijen di bidang kepabeanan melalui penerbitan NHI
yang akurat
Membuat kebijakan di bidang intelijen yang selaras dengan kepentingan nasional.
Untuk menunjang pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai serta mendukung pelaksanan tugas
pengawasan yang efektif dan efisien sejalan dengan ketentuan maka informasi untuk keperluan
pengawasan harus dapat dikelola secara akurat, relevan dan tepat waktu. Oleh karena itu Subdit Inteli-
jen membuat kebijakan optimalisasi pemanfaatan SMS Centre Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
37
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan fungsi intelijen.
Dalam rangka meningkatkan fungsi intelijen telah dilakukan bimbingan teknis mengenai aplikasi SIDIA dan PAU pada
setiap kantor wilayah.
Melaksanakan evaluasi yang efektif terhadap kegiatan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai
Dalam rangka efektifitas pengawasan yang berkaitan dengan pengamanan hak-hak negara dan dipenuhinya ketentuan
kepabeanan tentang ekspor Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya maka Subdit Intelijen telah menyusun Kajian
Evaluasi Pengawasan Ekspor Kelapa Sawit.
Pemanfaatan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi secara optimal
a) menerapkan dan mengembangkan Passenger Analyzing Unit (PAU) untuk mengawasi penumpang pesawat udara.
PAU ini telah terinstalasi di 8 KWBC dan 16 KPPBC. Beberapa kasus penangkapan penyeludupan narkotika di bandara
adalah merupakan hasil analisa dengan menggunakan PAU.
b) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengawasan juga telah dibuat suatu Sistem Informasi Direktorat P2 (SIDIA) yang
telah terinstal di 16 KWBC, 2 KPU dan 18 KPPBC
c) Untuk memudahkan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai saat ini juga sedang dikembangkan design aplikasi
tata laksana pengawasan.
Penerapan manajemen resiko yang efektif dalam pelayanan dan pengawasan Kepabeanan dan Cukai.
Penerapan dan pengembangan manajemen risiko kepabeanan dan cukai dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi kegiatan intelijen dalam rangka pengawasan. Pelaksanaannya dengan melakukan profiling terhadap importir,
komoditi, perusahaan pemilik NPPBKC, perusahaan penerima fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan
cukai.
Profil Importir
Sampai dengan bulan November 2011 komposisi importir berdasarkan kategori resiko importir adalah sebagai berikut :
No. Risk Grade
Status Importir
Total %IP IU IT
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Low Risk 4.376 88,42 278 5,62 295 5,96 4.949 19,22
2. Medium Risk 1.535 37,60 2.184 53,50 363 8,89 4.082 15,85
3. High Risk 893 29,11 1.977 64,44 198 6,45 3.068 11,92
4. Very High Risk 2.378 17,42 10.329 75,68 941 6,89 13.648 53,01
TOTAL 9182 35,66 14768 57,36 1797 6,98 25747 100
38
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA COMMUNITY PROTECTION
Sedangkan untuk profiling perusahaan yang
terupdate adalah :
Bulan Profil Perusahaan Yang Terupdate
Januari 202
Februari 166
Maret 270
April 208
Mei 225
Juni 263
Juli 182
Agustus 23
September 273
Oktober 204
November 336
Desember 43
Total 2395
Rata-Rata 199
Profil Pengusaha Hasil Tembakau (pemilik
NPPBKC HT)
Database Profil Pengusaha Hasil Tembakau saat
ini sudah ada pada Sistem Aplikasi Cukai (SAC).
Telah diselesaikan proses legal formal untuk
dasar hukumnya dengan diterbitkannya Surat
Rahasia Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
SR-27/BC/2010 yang ditujukan kepada KPPBC
terkait untuk dilaksanakan dan laporan pelak-
sanaannya akan menjadi input dalam proses
pembentukan dan pengembangan Database
Profil Pengusaha Hasil Tembakau.
Menerapkan dan mengembangkan Sistem
PAU untuk mengawasi penumpang pesawat
udara;
Sistem PAU ini sangat bermanfaat untuk efek-
tifitas dan efisiensi pengawasan/targeting
penumpang pesawat udara beserta barang
bawaannya yang memiliki tingkat resiko ting-
gi sebagai kurir narkotika, psikotropika dan
prekursor (NPP). Pada awalnya (tahun 2010)
Sistem PAU ini diterapkan di 5 (lima) bandar
udara internasional di Indonesia yaitu Soekar-
no Hatta Jakarta, Ngurah Rai Denpasar, Juanda
Surabaya, Polonia Medan dan Husein Sastrane-
gara Bandung, kemudian pada pertengahan
tahun 2011 telah dilakukan kegiatan so-
sialisasi mengenai Sistem PAU ini ke beberapa
KWBC/KPU/KPPBC yang membawahi bandara-
bandara internasional seperti : KWBC Sumatera
Bagian Selatan, KWBC Banten, KWBC Bali, NTT
dan NTB, KWBC Sulawesi, KWBC Riau dan Su-
matera Barat, KWBC Kalimantan Bagian Timur,
KWBC Jawa Timur I, KPU Batam dan KPPBC
Yogyakarta. Beberapa kasus penegahan NPP
di bandara adalah merupakan hasil analisa
dengan menggunakan sistem PAU.
Pengembangan PAU dilakukan dengan penam-
bahan konten, penambahan jumlah maska-
pai penerbangan yang terhubung dengan sis-
tem PAU serta perluasan penggunaan PAU di
bandara-bandara internasional lainnya.
41
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
INDIKATORKINERJAUTAMA DJBC
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengukuran tingkat capaian kinerja DJBC tahun 2011
sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara mem-
bandingkan antara capaian IKU Kemenkeu-One DJBC Ta-
hun 2011 dengan targetnya.
Secara umum target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun
2011 dapat tercapai dengan baik walaupun masih ter-
dapat beberapa IKU yang pencapaiannya berada sedikit
dibawah target yang ditetapkan. Dari 22 IKU Kemenkeu-
One DJBC Tahun 2011 terdapat 19 IKU berstatus hijau,
2 IKU berstatus kuning, dan 1 IKU berstatus abu-abu.
Dua IKU yang capaiannya kuning yaitu IKU “Rata-rata
persentase realisasi dari janji layanan unggulan” dan IKU
“Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)”.
Sedangkan IKU yang masih abu-abu (belum ada capa-
ian) yaitu IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan”, hal
tersebut karena Sekretariat Jenderal Kemenkeu belum
menyampaikan hasil survey kepada DJBC.
42
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC
Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 dapat disajikan sebagaimana
tabel berikut :
NoIKU 2011 Pencapaian
target IKU s.d. akhir tahunKode Nama Target Realisasi
1 BC-1.1 Jumlah Penerimaan Bea dan CukaiRp114.515,21
Milyar(APBN-P)
Rp131.056,53 Milyar
(114,44%)TERCAPAI
2 BC-2.1
Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai yang mendapat penangguhan pembayaran
99% 99,99% TERCAPAI
3 BC-2.2 Persentase penyelesaian piutang 60% 79,42% TERCAPAI
4 BC-3.1 Indeks kepuasan pengguna layanan 3,8(Periode Tahunan) 3,65 TIDAK TERCAPAI
5 BC-4.1 Persentase kajian/telaahan yang diselesaikan 83,30% 102,08% TERCAPAI
6 BC-4.2Persentase penyelesaian perancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai
75% 138,70% TERCAPAI
7 BC-4.3
Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan standar internasional
75% 129% TERCAPAI
8 BC-5.1 Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan 100% 99,92% TIDAK TERCAPAI
9 BC-5.2 Persentase realisasi dari janji layanan pendukung 80% 94,92% TERCAPAI
10 BC-6.1 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 70 80,86 TERCAPAI
11 BC-7.1Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
50% 79,34% TERCAPAI
12 BC-7.2 Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai 55% 84,40% TERCAPAI
13 BC-8.1 Jumlah Laporan Hasil Audit yang diselesaikan 300 569 TERCAPAI
14 BC-8.2 Persentase hasil audit berupa tambah bayar 80% 94,38% TERCAPAI
15 BC-9.1Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
80% 80,41% TERCAPAI
16 BC-9.2 Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan 107 107 TERCAPAI
17 BC-10.1 Persentase penyelesaian SOP 100% 107% TERCAPAI
(214 SOP)
18 BC-10.2 Persentase penyelesaian/ modernisasi organisasi 100% 100% TERCAPAI
(11 kantor)
19 BC-10.3 Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko 60% 94,64% TERCAPAI
20 BC-11.1Persentase pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
100% 100% TERCAPAI
21 BC-11.2 Persentase downtime sistem pelayanan 1% 0,02% TERCAPAI
22 BC-12.1 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 80% 80,78% TERCAPAI
43
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
EVALUASI DAN ANALISISBEBERAPA INDIKATOR KINERJA
Jumlah Penerimaan Bea Dan Cukai
Bea Masuk
Dari sisi penerimaan Bea Masuk, walaupun terdapat 2
KWBC dari 18 KWBC dan KPU yang tidak dapat menca-
pai target yaitu KWBC Jawa Barat (92,71%) dan KWBC
Kalbagbar (99,72%) namun target bea masuk secara
keseluruhan dapat terlampaui yaitu sebesar 119,87%
dari target bea masuk yang ditetapkan dalam APBN-P
2011 (tidak termasuk target BM DTP).
Tercapainya target penerimaan bea masuk per Desem-
ber 2011, antara lain disebabkan:
a. Nilai tukar Rupiah yang mengalami penguatan, men-
dorong tingkat importasi sehingga meningkatkan
dutiable import. Nilai Kurs Rata-rata s.d. Desem-
ber 2011 sebesar Rp 8.775,21 menguat sebesar Rp
324,64 (3,6%) dibanding periode yang sama tahun
2010 dan berada di bawah Kurs asumsi makro APBN-
P 2011 sebesar Rp 8.700. Devisa impor Bayar s.d. De-
sember sebesar US$ 141,04 Milyar, meningkat 27,8%
dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar
US$ 110,4 Milyar.
b. Tarif efektif rata-rata yang berada diatas tarif yang
diasumsikan;
Tarif efektif rata-rata, s.d. periode Desember 2011
sebesar 2,04%, naik 3,57% dari periode yang sama
tahun 2010 sebesar 1,97%; namun masih berada dia-
tas tariff yang diasumsikan dalam APBN-P pada tahun
2011 sebesar 1,93%.
c. Internal Effort DJBC dalam peningkatan pelayanan
dan pengawasan di bidang kepabeanan seperti in-
tensifikasi pemeriksaan dokumen dan fisik barang,
pemberantasan penyelundupan, temuan hasil audit
dll.
Cukai
Penerimaan cukai terdiri dari penerimaan Cukai HT, Cu-
kai MMEA, dan Cukai EA. Sampai dengan bulan Desem-
ber 2011, realisasi penerimaan Cukai berdasarkan lapo-
ran KPU/KPPBC pada aplikasi MPO sebesar Rp 76.627.53
milyar atau 112,56% dari target APBN-P 2011 sebesar Rp
68.075,30 milyar.
Dapat terlampauinya penerimaan Cukai s.d. Desember
2011, antara lain disebabkan:
a. Dampak kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau mulai
Januari 2011
Sebagai antisipasi kenaikan Tarif Cukai pada Januari
2011 terjadi peningkatan pesanan pita cukai di akhir
tahun 2010 yang pelunasannya dilakukan Bulan Janu-
ari dan Februari 2011. Penurunan penerimaan cukai
pada bulan Maret dikarenakan nilai pesanan pita
cukai bulan Januari dan Februari yang pembayaran-
nya jatuh tempo bulan maret relatif sedikit/menurun
karena dampak kenaikan tariff cukai di 2011. Namun
demikian untuk bulan April, penerimaan cukai kem-
bali normal.
b. Internal effort DJBC dalam pemberantasan rokok il-
legal, mengintensifkan kegiatan pemantauan kepatu-
han pengusaha (a.l: Produksi, Pelekatan, Pencatatan),
memaksimalkan penagihan cukai, dan optimalisasi
sosialisasi di bidang Cukai. Dari sisi produksi HT s.d.
Desember 2011 dihasilkan produksi Hasil Tembakau
sebesar 319,6 milyar batang atau mengalami ke-
naikan sebesar 7,98% dibandingkan dengan produksi
HT pada periode yang sama tahun 2010 sebanyak
295,9 milyar batang. Kenaikan produksi HT tersebut,
lebih disebabkan adanya effort internal DJBC dalam
pemberantasan peredaran rokok illegal.
44
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC
Bea Keluar
Sampai dengan bulan Desember 2011,
realisasi penerimaan Bea Keluar berdasarkan
laporan KPU/KPPBC pada aplikasi MPO sebesar
Rp 28.500,43 milyar atau 112.03% dari target
APBN-P sebesar Rp 25.439,10 milyar.
Tercapainya penerimaan Bea Keluar s.d. De-
sember 2011 disebabkan antara lain:
a. Tingginya Tarif BK dan Harga Patokan Ekspor
CPO
Pengenaan BK atas ekspor beberapa ko-
moditi seperti CPO, Rotan, Kayu, Kulit, dan
Kakao sangat tergantung pada kebijakan
pemerintah terkait dengan penetapan Harga
Referensi yang menentukan tarif dan HPE.
Sejak bulan September 2010 harga
Referensi CPO meningkat seiring naiknya
harga minyak mentah dunia. Memasuki awal
tahun 2011, tariff Bea Keluar CPO bulan
Januari menjadi 20%, bulan Februari dam
Maret kembali meningkat menjadi 25% ka-
rena harga referensi yang sudah berada dia-
tas US$ 1.250/ton, sedangkan untuk tariff
Bea Keluar Kakao masih 10%; Penerimaan
Bea Keluar Bulan Agustus 2011 kembali
meningkat di banding bulan sebelumnya,
karena volume ekspor CPO yang tinggi dan
tarif BK Bulan Agustus menjadi 15%.
b. Internal effort DJBC
Dengan meningkatnya harga minyak dunia,
harga CPO dan turunannya yang menjadi ko-
moditi substitusi minyak menjadi naik. Ting-
ginya harga CPO dipasaran internasional
mendorong tingginya tingkat eksportasi se-
hingga menghasilkan Bea Keluar yang cukup
tinggi. DJBC diminta untuk meningkatkan
pengawasan yang lebih efektif terhadap
lalu lintas komoditi CPO dan turunannya,
berkaitan hal tersebut telah dikeluarkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor SE-2/BC/2011 tanggal 21 Ma-
ret 2011 tentang optimalisasi pengawasan
pengangkutan ekspor dan/atau antar pulau,
kelapa sawit, CPO, dan Produk turunannya.
45
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
Dalam rangka untuk mengukur kepuasan pengguna jasa atas layanan yang dilaksanakan oleh DJBC diadakan Survei
Kepuasan Pengguna Layanan. Survey ini merupakan salah satu media komunikasi antara DJBC dengan pengguna jasanya.
Dari hasil survey ini akan didapatkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJBC. Informasi yang terkumpul melalui survey
ini akan menjadi masukan bagi DJBC dalam menyempurnakan pelayanannya. Untuk tahun 2011 survei dilakukan oleh
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan menggunakan jasa konsultan dari IPB.
Periode Indeks Kepuasan*) Target 2011
S.d. Desember - 3,8(skala 1-5)
RATA-RATA PERSENTASE REALISASI JANJI LAYANAN UNGGULAN
1. Capaian Janji Layanan Unggulan DJBC Tahun 2011
Janji layanan unggulan adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan
kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.2010
tentang Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.
Pada tahun 2011 capaian IKU Janji Layanan Unggulan DJBC diukur dari 6 (enam) jenis layanan yaitu Pelayanan Permo-
honan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA), Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur
MITA Prioritas, Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau, Pelayanan Permohonan Penyediaan
Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik, Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil
Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik, Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara
Elektronik.
Data capaian kinerja janji layanan unggulan untuk tahun 2011 seperti dalam tabel di bawah ini :
No Janji layanan unggulan PIC
S.d. Bulan Desember
Jumlah Dokumen
Memenuhi Target
Dokumen %
1 Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA) [11 (sebelas) hari kerja]
Dit. Cukai 203 203 100,00%
2 Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas [20 (dua puluh) menit]
KPU Priok
109593 109589 99,996%
3 Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau [30 (tiga puluh) menit]
242116 242099 99,993%
4 Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tem-bakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik [1 (satu) jam]
KPPBC Kudus 1342 1341 99,925%
5 Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik [1 (satu) jam] KPPBC Kudus
849 849 100,00%
6 Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik [20 (dua puluh) menit] 7217 7188 99,598%
TOTAL 68.075.339,10 361.320 361.269 99,92%
46
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC
2. Kendala Yang Dihadapi
Sampai dengan bulan Desember 2011 capaian
untuk janji layanan unggulan secara keselu-
ruhan adalah sebesar 99,92% dari target yang
ditetapkan sebesar 100%. Dari data capaian
tersebut jumlah dokumen yang tidak mencapai
target waktu janji layanan adalah 51 dari total
361.320 dokumen (0,01%).
Faktor penyebab tidak tercapainya beberapa
dokumen sesuai janji layanan antara lain
disebabkan oleh :
a. Faktor yang di luar kontrol DJBC yaitu diper-
lukannya waktu untuk menunggu konfirma-
si dari pihak bank pada saat verifikasi doku-
men di mana hal tersebut di luar jangkauan
sistem Bea dan Cukai;
b. Pemeliharaan server yang dilakukan secara
rutin yang mengharuskan server untuk di-
matikan;
c. Adanya perbaikan/pergantian hardware
sistem yang rutin maupun dalam hal force
majeure.
3. Langkah Yang Sudah Dilakukan
Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk
mengoptimalkan capaian kinerja layanan
unggulan yaitu :
a. Berkoordinasi dengan Direktorat Informasi
Kepabeanan dan Cukai dengan melakukan
penanganan yang responsif khususnya un-
tuk masalah yang terkait dengan terjadinya
kesalahan pada sistem pelayanan;
b. Melakukan pembinaan secara personal ke-
pada para pegawai untuk mencegah ter-
hambatnya pelayanan terhadap dokumen.
PERSENTASE REALISASI
DARI JANJI LAYANAN PENDUKUNG
Realisasi dari janji pelayanan yang tepat wak-
tu selain layanan unggulan yang diukur oleh
DJBC pada tahun 2011 adalah Janji Layanan
Pendukung. Janji layanan pendukung adalah
standar prosedur operasi yang disusun dan
diimplementasikan dalam rangka pelayanan
kepada pihak eksternal dengan limit waktu ter-
tentu berdasarkan Standar Operasi Prosedur
(Standard Operating Procedure) yang ditetap-
kan oleh masing-masing unit pemberi layanan.
Capaian janji layanan pendukung diukur dari 7
(tujuh) jenis layanan yaitu Pelayanan Ekspor,
Pelayanan PEC (Pre Entry Classification)/PKSI,
Pelayanan Penggunaan tarif dalam rangka US-
DFS, Pelayanan Pemberian Pembebasan BM
atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk
Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial,
Kebudayaan, atau untuk Kepentingan Penang-
gulangan Bencana Alam, Pelayanan Pembe-
basan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas
Bumi, Pelayanan Pemberian Perijinan Kawasan
Berikat (KB), Pelayanan Registrasi Kepabeanan.
47
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
No Janji layanan pendukung PIC
S.d. Bulan Desember
Jumlah Dokumen
Memenuhi Target
Dokumen %
1 Pelayanan Ekspor [1 (satu) jam] KPU Priok 680071 679334 99,89%
2 Pelayanan PEC / PKSIStandar waktu penetapan klasifikasi barang :a. 1-5 item barang : 7 hari kerjab. 5- 10 item barang : 10 hari kerja c. > 10 item barang : Sesuai kebutuhan
Dit. Teknis
172 149 86,63%
3 Pelayanan Penggunaan tarif dalam rangka USDFS dengan standar waktu [5 (lima) hari kerja]
102 96 94,12%
4 Pelayanan Pemberian Pembebasan BM atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan, atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam [14 (empat belas) hari kerja]
37 35 94,59%
5 Pelayanan Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi [14 (empat belas) hari kerja]
105 105 100,00%
6 Pelayanan Pemberian Perijinan Kawasan Berikat (KB) [30 (tiga puluh) hari kerja] 169 169 100,00%
7 Pelayanan Registrasi KepabeananBatas waktu yang berlaku saat ini : adalah 45 hari untuk registrasi PPJK/P-22/BC/2007 dan 30 hari untuk registrasi importir / P-34/BC/2007.
35897 32016 89,19%
TOTAL 94,92%
Sampai dengan bulan Desember 2011 capaian untuk janji layanan pendukung secara keseluruhan adalah sebesar 94,92%
dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Meskipun secara keseluruhan realisasi janji pelayanan pendukung telah me-
menuhi target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian janji
pelayanan khususnya di Direktorat Teknis Kepabeanan yaitu :
a. Jumlah barang yang diminta penetapan cukup banyak dan terkadang data yg diajukan oleh pemangku kepentingan
belum lengkap;
b. Belum adanya database analisa terhadap barang yang diajukan Penetapan Klasifikasi Barang Sebelum Impor (PKSI)
maupun USDFS
Saat ini dalam menetapkan klasifikasi barang masih ada kemungkinan pegawai tidak sesuai penetapannya / tidak kon-
sisten dengan hasil penetapan yang lalu untuk barang yang sama, karena belum lengkapnya database mengenai Peneta-
pan Klasifikasi Sebelum Impor.
48
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menin-
daklanjuti kendala yang dihadapi dalam penca-
paian target pada tahun 2011 yaitu :
a. Penegasan persyaratan utk permohonan
penetapan nilai pabean dan klasifikasi ba-
rang, agar berkas pengajuan diterima oleh
petugas dalam keadaan data telah lengkap
dan benar;
b. Pada tahun 2011 sudah disusun database
PKSI namun belum termasuk hasil/
proses analisa identifikasi dan klasifikasi dari
pemeriksa dan pada tahun 2012 direncana-
kan akan dibuat database USDFS. Diharap-
kan dengan penyusunan database tersebut
dapat menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dan menjamin konsistensi pegawai
dalam menetapkan klasifikasi barang.
TINGKAT EFEKTIVITAS EDUKASI
DAN KOMUNIKASI
Efektivitas edukasi dan komunikasi merupa-
kan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan
peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman
substansi/materi yang disampaikan melalui
pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Penila-
ian efektivitas edukasi dan komunikasi didasar-
kan pada sebaran kuesioner terhadap peserta
sosialisasi. Objek penilaian dalam kuesioner
meliputi 6 (enam) objek yaitu:
1) Materi yang disampaikan lengkap dan kom-
prehensif;
2) Materi yang diberikan sesuai dengan kebu-
tuhan;
3) Penyaji menguasai materi yang disampai-
kan;
4) Penyaji dapat menyampaikan materi
dengan baik;
5) Tempat, sarana, dan prasarana memadai;
6) Secara umum sosialisasi ini sudah efektif.
Survey yang dilakukan tersebut untuk
mengukur Indeks Efektivitas Edukasi dan Komu-
nikasi dalam skala 1-100, dengan keterangan
sebagai berikut :
• 0 ≤ x ≤ 20 = tidak efektif
• 20 < x ≤ 40 = kurang efektif
• 40 < x ≤ 60 = cukup efektif
• 60 < x ≤ 80 = efektif
• 80 < x ≤ 100 = sangat efektif.
Target rata-rata indeks efektivitas edukasi
dan komunikasi pada tahun 2011 adalah 70.
Persepsi kumulatif (rata-rata) stakeholder ter-
hadap efektifitas edukasi dan komunikasi yang
dilaksanakan oleh DJBC untuk sosialisasi pada
tahun 2011 menunjukkan bahwa secara umum
sosialisasi yang dilaksanakan SANGAT EFEKTIF,
dengan indeks persepsi rata-rata 80,86.
No Periode Pelaporan
Jumlah Kegiatan
Edukasi dan Komunikasi
Yang Dilakukan
Rata2 Indeks
Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
1 Januari 7 76,74
2 Februari 9 76,79
3 Maret 4 77.98
4 April 3 81,82
5 Mei 1 87,41
6 Juni 12 80,78
7 Juli 2 84,25
8 Agustus 1 81,39
9 September - -
10 Oktober 9 81,57
11 November 7 80,71
12 Desember 1 79,98
Total s.d. Desember 56 80,86
49
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
PERSENTASE HASIL PENYIDIKAN YANG DINYATAKAN LENGKAP OLEH KEJAKSAAN (P21)
Pada tahun 2011 indikator pengukuran akurasi penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai mengalami pe-
rubahan jika dibandingkan dengan indikator pada tahun 2010 yang hanya mengukur sampai dengan tahap penyerahan
berkas ke Kejaksaan (P-19). Capaian kinerja untuk tahun 2011 diperoleh dengan membandingkan jumlah Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang merupakan bukti telah dimulainya penyidikan oleh PPNS DJBC
dengan jumlah berkas perkara yang telah P-21 (P21 adalah dokumen instansi kejaksaan sebagai penilaian kelengkapan
penyidikan yang dilakukan penyidik DJBC).
Pada tahun 2011, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
ditargetkan sebesar 50%. Sampai dengan bulan Desember 2011 realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan
yaitu sebesar 79,34%.
No KantorS.d. Desember
Target 2011∑ PDP P-21 %
1 Direktorat P2 6 5 83,33
50%
2 NAD 1 0 0
3 Sumut 17 15 88,24
4 Riau & Sumbar 2 1 0
5 Khusus Kepri 20 16 80
6 Sumbagsel 1 1 100
7 Banten 5 2 40
8 Jakarta 11 11 100
9 Jabar 2 1 50
10 Jateng & DIY 10 8 80
11 Jatim I 6 4 66,67
12 Jatim II 11 9 81,82
13 Bali, NTB & NTT 4 2 50
14 Kalbagbar 6 6 100
15 Kalbagtim 3 0 0
16 Sulawesi 5 4 80
17 MPP 1 1 100
18 KPU Batam 1 1 100
19 KPU Tg. Priok 9 9 100
TOTAL 121 96 79,34
Kegiatan penyidikan dalam tahun 2011 mencapai 121 kasus. Dari 121 kasus yang dilakukan penyidikan dalam tahun
2011, 96 kasus telah diserahkan ke kejaksaan dengan status P-21. Berikut rincian dari 121 kasus tersebut :
50
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC
Penyidikan tindak pidana kepabeanan se-
banyak 69 kasus, dengan rincian :
- 54 kasus telah dinyatakan lengkap oleh JPU
(P-21),
- 1 kasus penghentian penyidikan (SP3),
- 4 kasus dinyatakan belum lengkap (P-19),
- 2 kasus pengiriman berkas perkara (Tahap I)
dan
- 8 kasus dalam proses pemeriksaan.
penyidikan tindak pidana cukai sebanyak 52
kasus, dengan rincian :
- 42 kasus telah dinyatakan lengkap oleh JPU
(P-21),
- 1 kasus dinyatakan belum lengkap (P-19),
- 2 kasus pengiriman berkas perkara (Tahap I)
dan
- 7 kasus dalam proses pemeriksaan.
Walaupun pada tahun 2011 capaian IKU ini da-
pat melampaui target yang ditetapkan. Akan
tetapi dalam pelaksanaan penyidikan terdapat
beberapa kendala yang dihadapi yang mana
kendala-kendala tersebut akan sangat berpo-
tensi menghambat kinerja proses penyidikan
pada tahun-tahun mendatang yaitu :
Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil,
yang antara lain disebabkan karena :
a. Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
sebagai satu-satunya institusi yang memi-
liki wewenang menyelenggarakan pendidi-
kan PPNS tidak lagi membuka kesempatan
bagi DJBC untuk mengirimkan pegawainya
mengikuti Diklat PPNS. Hal ini disebabkan
karena POLRI berpendapat bahwa dalam
proses pemberkasan perkara suatu kasus
DJBC harus bekoordinasi dengan POLRI dan
tidak boleh langsung ke Kejaksaan. Sedang-
kan selama ini proses yang berjalan adalah
DJBC langsung berkoordinasi dengan kejak-
saan dan hal ini juga didukung oleh pihak ke-
jaksaan itu sendiri yang menegaskan bahwa
perkara terkait kepabeanan dan cukai dapat
langsung ke kejaksaan.
b. Adanya perubahan persyaratan administrasi
untuk mengikuit pendidikan PPNS yang dike-
luarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,
yang mempersyaratkan calon peserta diklat
PPNS dengan pangkat minimal III/a dan tel-
ah memiliki ijazah S1.
Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khu-
susnya untuk kualifikasi Pelaksana. Ban-
yak Penyidik yang telah menduduki jabatan
Struktural serta telah tersebar ke seluruh In-
donesia serta penyebaran tenaga PPNS yang
tidak merata dan proporsional dengan beban
penyidikan pada masing-masing kantor DJBC.
Belum adanya kesepahaman dengan instan-
si penegak hukum lain di beberapa daerah
berkaitan dengan pelaksanaan penegakan
hukum Kepabeanan dan Cukai.
PERSENTASE TEMUAN PELANGGARAN KEPA-
BEANAN DAN CUKAI
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat ke-
berhasilan penindakan pelanggaran kepabean-
an dan cukai. Pelanggaran merupakan pelang-
garan di bidang kepabeanan dan cukai yang
dilakukan penindakan oleh petugas bea dan
cukai. Temuan pelanggaran merupakan temuan
pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai
yang mengakibatkan sanksi administrasi,
penetapan barang dikuasai negara atau barang
milik negara, rekomendasi audit dan penyidi-
51
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
kan, dan/atau diserahkan kepada instansi terkait.
Jumlah penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesia dari bulan Januari s.d Desember 2011 se-
banyak 3.378 kasus dan yang menghasilkan temuan sebanyak 2.851 kasus, sehingga tingkat capaian sebesar 84,40%.
No. Kantor Jumlah Penindakan
Menghasilkan Temuan
Jumlah Tindak Lanjut Temuan Hasil Penindakan %
Capaian Target SA
BDN atau BMN
Audit Penyidikan Pelimpahan
ke Intansi lain Terkait
1 Direktorat P2 44 24 4 5 0 15 0 54,55%
55%
2 NAD 11 10 1 6 0 1 2 90,91%
3 Sumut 335 248 136 51 0 32 29 74,03%
4 Riau dan Sumbar 70 39 3 26 0 2 8 55,71%
5 Kepulauan Riau 24 14 0 0 0 14 0 58,33%
6 Sumbagsel 68 60 8 45 0 5 2 88,24%
7 Banten 434 407 27 291 0 4 85 93,78%
8 Jakarta 157 156 12 140 0 3 1 99,36%
9 Jawa Barat 343 266 64 189 0 0 13 77,55%
10 Jateng dan DIY 317 289 23 236 1 15 14 91,17%
11 Jawa Timur I 296 234 91 129 0 5 9 79,05%
12 Jawa Timur II 205 190 143 25 0 22 0 92,68%
13 Bali, NTB, dan NTT 173 144 72 50 0 10 12 83,24%
14 Kalbagbar 89 72 3 22 0 2 45 80,90%
15 Kalbagtim 102 86 19 60 0 2 5 84,31%
16 Sulawesi 66 60 4 48 0 6 2 90,91%
17 MPP 8 8 4 0 0 2 2 100,00%
18 KPU Batam 101 86 17 44 0 13 12 85,15%
19 KPUTg. Priok 535 458 167 87 1 177 26 85,61%
Total 3378 2851 798 1454 2 330 267 84,40%
Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dalam rangka meningkatkan tingkat keberhasilan peninda-
kan pelanggaran kepabeanan dan cukai yaitu :
1. Melakukan asistensi kegiatan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai pada beberapa kantor seperti Kanwil DJBC
Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat,
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, KPPBC Tipe Madya Pabean Bandar
Lampung, KPPBC Tipe B Bojonegoro;
2. Melakukan pengolahan data laporan penindakan dan perkembangan penanganan perkara dari Kantor Wilayah DJBC,
Kantor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC.
JUMLAH LAPORAN HASIL AUDIT YANG DISELESAIKAN
Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan atas kegiatan audit yang telah dilaksanakan sesuai dengan surat tugas.
Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mendorong efektivitas pelaksanan kegiatan audit kepabeanan dan cukai melalui
pengukuran jumlah LHA yang diselesaikan. Sampai dengan bulan Desember tahun 2011 jumlah audit yang telah disele-
saikan sebanyak 569 LHA dari 300 LHA yang ditargetkan untuk selesai pada tahun 2011.
52
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC
Berikut rincian jumlah penyelesaian LHA pada tahun 2011 :
No Kantor ∑ LHA atas ST DROA Target
1 NAD 5
300
2 Sumut 31
3 Riau dan Sumbar 29
4 Kepri 19
5 Sumbangsel 20
6 Banten 17
7 Jakarta 38
8 Jabar 67
9 Jateng dan DIY 50
10 Jatim I 24
11 Jatim II 31
12 Bali, NTB, dan NTT 28
13 Kalbagbar 23
14 Kalbagtim 24
15 Sulawesi 12
16 Maluku, Papua, dan Papua Barat 17
17 KPU Tg Priok 43
18 KPU Batam 15
19 Direktorat Audit 76
TOTAL 569
PERSENTASE HASIL AUDIT BERUPA TAMBAH BAYAR
Pada tahun 2011, efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai selain diukur dari penyelesaian
jumlah LHA juga diukur dari jumlah hasil audit yang mengakibatkan tambah bayar. Capaian kinerja
IKU ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang
dilakukan dengan jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang mengakibatkan tambah bayar,
yaitu pelaksanaan audit yang mendapatkan adanya temuan yang berakibat terjadinya tambah bayar
dari auditee berupa tambah bayar BM, BK, Cukai ataupun sanksi administrasi.
Sampai dengan Desember 2011, dari sejumlah 569 pelaksanaan audit yang dilaksanakan berdasarkan
ST DROA sejumlah 537 audit mendapatkan adanya temuan yang berakibat terjadinya tambah bayar
dengan total tagihan sebanyak Rp 1.173,99 milyar. Berikut rincian jumlah audit yang mengakibatkan
tambah bayar :
53
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
No Kantor
∑ Pelaksanaan Audit
berdasarkan DROA
∑ Pelaksanaan Audit DROA yang mengakibatkan tambah bayar
Persentase hasil audit
berupa tambah bayar
Tagihan Audit
1 NAD 5 5 100,00% Rp658.781.708
2 Sumut 31 30 96,77% Rp16.207.482.000
3 Riau dan Sumbar 29 28 96,55% Rp26.315.894.368
4 Kepri 19 18 94,74% Rp14.309.630.572
5 Sumbangsel 20 18 90,00% Rp8.620.891.065
6 Banten 17 16 94,12% Rp18.092.800.171
7 Jakarta 38 35 92,11% Rp224.088.197.411
8 Jabar 67 67 100,00% Rp229.391.455.645
9 Jateng dan DIY 50 46 92,00% Rp2.380.478.000
10 Jatim I 24 24 100,00% Rp5.356.546.000
11 Jatim II 31 30 96,77% Rp1.183.671.616
12 Bali, NTB, dan NTT 28 24 85,71% Rp35.576.026.651
13 Kalbagbar 23 19 82,61% Rp3.956.696.601
14 Kalbagtim 24 21 87,50% Rp29.904.240.111
15 Sulawesi 12 11 91,67% Rp6.391.489.080
16 Maluku, Papua, dan Papua Barat
17 16 94,12% Rp1.411.820.673
17 KPU Tg Priok 43 41 95,35% Rp109.698.832.000
18 KPU Batam 15 15 100,00% Rp3.908.435.000
19 Direktorat Audit 76 73 96,05% Rp436.544.806.920
TOTAL 569 537 94,38% Rp1.173.998.175.592
PERSENTASE PEJABAT YANG TELAH MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI JABATANNYA
Dalam rangka untuk menilai Job Person Match, yaitu indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan Standar Kom-
petensi Jabatan, dilakukan Assessment Test kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Standar Kompetensi
Jabatan adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan.
Target yang ditetapkan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 80% dari jumlah pejabat di lingkungan DJBC yang mengikuti
Assessment Test mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya (indeks kesesuaian min 72%).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center Departemen
Keuangan, DJBC telah melaksanakan assessment center bagi pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat eselon IV,
eselon V serta pelaksana di lingkungan DJBC. Sedangkan pelaksanaan assessment center bagi pejabat eselon II dan III
dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Sumber Daya Manusia.
54
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
No Eselon Jumlah Pejabat *)
Jumlah Pejabat yang telah mengikuti AC
dan sudah diketahui hasilnya
Jumlah pejabat yang memenuhi
JPM minimal 72%
Persentase pejabat yang
memenuhi JPM minimal 72%
Target
1 II 30 30 27 90%80%2 III 206 199 178 89%
3 IV dan PFPD 1236 1236 973 79%
TOTAL 1472 1465 1178 80,41
Sebanyak 1465 pejabat dari total 1472 pejabat di lingkungan DJBC telah mengikuti Assesssment Center
dan yang memenuhi kualifikasi kesesuaian kompetensi jabatan minimal 72% sebanyak 1178 pejabat
atau capaiannya sebesar 80,41%. Dibandingkan dengan tahun 2010, capaian tersebut mengalami
peningkatan. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan pada tahun 2011 yaitu :
1. Pelaksanaan feedback dan konseling bagi pejabat eselon III dan IV atas hasil assessment center.
2. Melakukan kegiatan coaching & conseling dengan melibatkan atasan yang bersangkutan untuk
memberikan bimbingan.
3. Melakukan re-assessment test terhadap pejabat yang JPM-nya di bawah target.
JUMLAH PEGAWAI YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN
Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan adalah jumlah pegawai DJBC yang diberikan penghar-
gaan dengan kriteria luar biasa dan amat baik terkait dengan prestasi pada bidang tugasnya. Pembe-
rian penghargaan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal No P-55/BC/2010 tentang Pemberian
Penghargaan bagi pegawai di lingkungan DJBC.
Sampai dengan Bulan Desember 2011 realisasi jumlah pegawai yang diberikan penghargaan telah
mencapai jumlah target yang ditetapkan yaitu sebanyak 107 pegawai. Rincian pemberian penghargaan
pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
55
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
No Bulan Kategori Kualifikasi PenghargaanJumlah pegawai
yang mendapatkan penghargaan
Target Tahun 2011
1 Januari Prestasi Kerja Amat Baik 13
107
Luar Biasa Baik 26
Pengabdian Amat Baik 21
Luar Biasa Baik 2
2 Februari Prestasi Kerja Amat Baik 25
Luar Biasa Baik 0
Pengabdian Amat Baik 0
Luar Biasa Baik 0
3 Maret - - -
4 April - - -
5 Mei - - -
6 Juni Pengabdian Amat Baik 16
7 Juli - - -
8 Agustus - - -
9 September - - -
10 Oktober Pengabdian Amat Baik 1
11 November - - -
12 Desember Pengabdian Luar Biasa Baik 3
Jumlah s.d Desember 107
PERSENTASE PENYELESAIAN SOP
SOP (Standar Operasi Prosedur) adalah standar yang dijadikan panduan bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan, sehing-
ga akan memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilaksanakan, waktu penyelesaian, dan biaya (bila ada biaya).
Jumlah SOP yang harus diperbaiki/dibuat adalah jumlah SOP yang ditargetkan untuk selesai diperbaiki/dibuat dan SOP
dianggap selesai apabila telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Untuk tahun 2011 direncanakan akan diselesaikan SOP sebanyak 200 SOP dengan target persentase penyelesaian adalah
100%. Pada tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 214 SOP (107%) dengan rincian:
• Telah ditetapkan 60 SOP berdasarkan KEP-55/BC/2011 tanggal 31 Maret 2011 Perubahan ketiga KEP 90/BC/2010
tentang SOP di lingkungan DJBC;
• Telah ditetapkan 63 SOP tahap 2 Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-81 tentang Perubahan
keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prose-
dur Operasi di Lingkungan DJBC;
• Telah ditetapkan 38 SOP tahap 3 Tahun 2011 (2 SOP merupakan SOP Revisi) berdasarkan KEP DIRJEN BC Nomor
KEP-115/BC/2011 hal Keputusan DIRJEN BC tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DIRJEN BC Nomor KEP-90/
BC/2009 tentang Penetapan Standar Operasi Prosedur di Lingkungan DJBC;
56
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
• Pada bulan Desember 2011 telah ditetap-
kan sebanyak 53 SOP sebagaimana ditetap-
kan dalam KEP DIRJEN BC Nomor KEP-147/
BC/2011 tentang Perubahan Keenam
atas Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-90/
BC/2009 tentang Penetapan Standar Prose-
dur di lingkungan DJBC.
Faktor-faktor yang mendukung pencapaian
target penyelesaian SOP yaitu:
Perencanaan
Perencanaan yang baik akan mempengaruhi
capain kinerja yang diharapkan. Secara umum
perencanaan penyelesaian SOP untuk tahun
2011 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi usulan-usulan SOP dari
masing-masing unit kerja;
b. Menetapkan judul-judul SOP yang akan
ditetapkan per periode berdasarkan tingkat
urgensi dan kompleksitasnya;
c. Mengidentifikasi unit kerja yang akan dili-
batkan dalam pembahasan;
d. Finalisasi dan penetapan SOP.
Koordinasi
Pembahasan SOP dilakukan dengan melibat-
kan unit kerja baik Kantor Pusat maupun unit
vertikal DJBC sebagai pengguna SOP serta Ba-
gian Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemente-
rian Keuangan. Pembahasan dilakukan supaya
kualitas SOP yang dihasilkan dapat meningkat.
Koordinasi yang baik dengan masing-masing
unit tersebut sangat penting dalam membantu
kelancaran penentapan SOP.
Selain faktor-faktor yang mendukung dalam
pencapaian target, dalam penyelesaian SOP
juga menghadapi beberapa kendala yaitu :
1. Perubahan Peraturan
Adanya Perubahan Peraturan yang men-
jadi dasar suatu SOP mengakibatkan SOP
yang sudah diusulkan oleh unit kerja harus
disesuaikan agar tetap sejalan dengan Pera-
turan yang berlaku.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang
belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan-
nya
Adanya PMK yang belum ditetapkan pera-
turan Pelaksanaannya mengakibatkan SOP
yang akan ditetapkan harus menunggu
hingga Peraturan Pelaksanaannya (Per-
dirjend) ditetapkan terlebih dahulu.
Kebijakan/program kerja yang dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target penyele-
saian SOP pada tahun 2011
yaitu :
1. Mengidentifikasi jenis layanan yang perlu
segera ditetapkan SOP nya;
2. Menentukan Prioritas Penetapan dengan
mengutamakan SOP yang menjadi reko-
mendasi aparat Pengawasan Fungsional
(BPK, Itjend dll) dan juga mengutamakan
SOP yang bersifat pelayanan;
3. Mengadakan pembahasan bersama den-
gan unit terkait disesuaikan dengan praktek
layanan yang diselenggarakan oleh unit pe-
layanan baik di kantor pusat maupun kan-
tor vertikal DJBC, serta melibatkan Biro Or-
ganisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian
Keuangan dalam mengasistensi standar/
format SOP yang seragam di Kementerian
Keuangan;
4. Penyempurnaan Format SOP agar memu-
dahkan unit kerja dalam menggunakan SOP.
57
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
PERSENTASE PENYELESAIAN/MODERNISASI
ORGANISASI
Modernisasi unit organisasi adalah pembentukan unit
organisasi DJBC yang modern, diantaranya melalui pem-
bentukan KPU dan KPPBC Madya, yang dilakukan
dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas,
kebutuhan penajaman fungsi, adaptasi terhadap peru-
bahan lingkugan strategis, perencanaan pegawai, proses
bisnis, dan value chain.
Menyusul pembentukan 2 (dua) KPU pada tahun 2007,
pembentukan 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Cukai dan 3
(tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean pada tahun 2008, pem-
bentukan 9 (sembilan) KPPBC Tipe Madya Pabean pada
tahun 2009 serta 11 (sebelas) KPPBC Tipe Madya Pa-
bean pada tahun 2010. Pada tahun 2011 direncanakan
dilakukan modernisasi sebanyak 11 (sebelas) KPPBC Tipe
Madya Pabean yaitu berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC.
Proses transformasi KPPBC menjadi kantor modern
pada tahun 2011 dilakukan secara bertahap, dan sam-
pai dengan tanggal 31 Desember 2011 telah dilakukan
transformasi 11 (sebelas) KPPBC menjadi kantor modern
(100%) yakni:
1. KPPBC TMP Tanjung Balai Karimun (KEP-89/BC/2011
tanggal 18 Agustus 2011)
2. KPPBC TMP Jambi (KEP-89/BC/2011 tanggal 18
Agustus 2011)
3. KPPBC TMP Entikong (KEP-106/BC/2011 tanggal 6
Oktober 2011)
4. KPPBC TMP Medan (KEP-120/BC/2011 tanggal 27
Oktober 2011)
5. KPPBC TMP Teluk Nibung (KEP-120/BC/2011 tanggal
27 Oktober 2011)
6. KPPBC TMP Pekanbaru (KEP-121/BC/2011 tanggal
27 Oktober 2011)
7. KPPBC TMP Teluk Bayur (KEP-121/BC/2011 27 Okto-
ber 2011)
8. KPPBC TMP Tarakan (KEP-131/BC/2011 tanggal 09
November 2011)
9. KPPBC TMP Nunukan (KEP-131/BC/2011 tanggal 09
November 2011)
10. KPPBC TMP Banjarmasin (KEP-132/BC/2011 tanggal
09 November 2011)
11. KPPBC TMP Samarinda (KEP-132/BC/2011 tanggal
09 November 2011)
Meskipun realisasi kinerja modernisasi organisasi dapat
mencapai target yang ditetapkan namun terdapat be-
berapa kendala yang dihadapi diantaranya :
1. Penerbitan legal formal berupa Peraturan Men-
teri Keuangan (PMK) yang menjadi payung hukum
membutuhkan waktu cukup lama;
2. Jadwal kegiatan dari Direktur Jenderal yang harus
disesuaikan dengan waktu peresmian.
Kebijakan/program kerja yang dilaksanakan untuk men-
dukung pencapaian target dalam Penyelesaian/
Modernisasi Organisasi yaitu :
1. Monitoring usulan Rancangan Peraturan Menteri
Keuangan (RPMK) yang diajukan oleh Menteri
Keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri
Keuangan (RPMK) secara intensif bersama Biro Or-
ganisasi dan Tata Laksana Kementerian Keuangan
dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.
3. Monitoring secara berkelanjutan sampai dengan di-
terbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
4. Mengajukan konsep Keputusan Direktur Jenderal
tentang Penetapan Kantor Modern sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.
58
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
PERSENTASE DOWNTIME SISTEM PELAYANAN
IKU ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan sistem informasi yang handal dalam rangka mening-
katkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin.
Downtime adalah waktu dimana suatu sistem informasi tidak bisa berfungsi. Waktu pelayanan yang
dilakukan sistem informasi adalah 24 jam sehari selama 1 tahun. Downtime sistem informasi adalah
perbandingan antara jumlah downtime sistem informasi terhadap jumlah waktu pelayanan yang di-
lakukan sistem informasi. IKU ini memiliki polarisai “minimize” (semakin kecil semakin baik), artinya
nilai aktual/realisasi/pencapaian indikator kinerja diharapkan lebih kecil dari target.
Secara keseluruhan realisasi downtime sistem informasi pada tahun 2011 adalah 0,0197%. Dari 14
kantor pelayanan besar, selama tahun 2011 downtime sistem informasi hanya terjadi di KPPBC Tg.
Perak dan KPPBC Jakarta :
• Downtime yang terjadi di KPPBC Tg. Perak (Bulan Maret) diakibatkan padamnya listrik PLN dan
pada saat yang bersamaan UPS tidak dapat pindah secara otomatis ke genset karena modul dalam
konsisi rusak sehingga terjadi downtime. Untuk memperbaiki masalah tersebut dibutuhkan waktu
kurang lebih 24 jam sampai sistem berjalan normal kembali;
• Downtime yang terjadi di KPPBC Jakarta (Bulan Juli) diakibatkan server hang/ngedump. Untuk
memperbaiki masalah tersebut dibutukan waktu kurang lebih 1 jam sampai sistem berjalan nor-
mal kembali.
Rincian realisasi downtime sistem informasi pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
No. Kantor Jam Operasional
Akumulasi (Januari-Desember)
Target 2011(Polarisasi Minimize)
% Downtime
1 KPU Tg. Priok 24 jam sehari -
1 %
2 KPU Batam 17 jam sehari -
3 KPPBC Belawan
24 jam sehari
-
4 KPPBC SH -
5 KPPBC Tg. Perak 0,32%
6 KPPBC Tg. Emas -
7 KPPBC Juanda
12 jam sehari
-
8 KPPBC Medan -
9 KPPBC Jakarta 0,01%
10 KPPBC Bekasi -
11 KPPBC Purwakarta -
12 KPPBC Tangerang -
13 KPPBC Bogor -
14 KPPBC Merak
Rata-rata 0,0197%
59
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
PERSENTASE PENYERAPAN DIPA (NON BELANJA PEGAWAI)
Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan organisasi dibutuhkan adanya perencanaan anggaran yang optimal dan
pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif yaitu dengan menggunakan prinsip penganggaran berbasis kinerja (PBK).
IKU ini untuk mengukur tingkat akurasi perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran sehingga dapat di-
lakukan perbaikan dalam proses perencanaan anggaran.
Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara jumlah realisasi penyerapan DIPA dengan pagu DIPA yang diren-
canakan. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen yang memuat kegiatan dan jumlah anggaran setiap
satuan kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyerapan DIPA yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah
realisasi belanja barang dan modal.
Pagu Anggaran DJBC Revisi (non belanja pegawai) tahun 2011 sebesar Rp 1.576,12 Milyar,- sedangkan realisasi penyera-
pan sebesar Rp 1.273,20 Milyar (80,78%) sehingga capaiannya sebesar 80,78% dari target yang ditetapkan pada tahun
2011 sebesar 80% dengan demikian inidikator pencapaian IKU ini hijau. Berikut rincian realisasi penyerapan DIPA DJBC
tahun 2011 :Jenis Belanja Pagu Anggaran 2011* Realisasi % Penyerapan Target s.d. Desember
Barang 1.030.694.266.000 923.844.690.772 89,63%
80 %Modal 545.423.171.000 349.355.638.779 64,05%
Jumlah 1.576.117.437.000 1.273.200.329.551 80,78%
* Setelah revisi pagu minus belanja pegawai
Realisasi penyerapan DIPA pada tahun 2011 yang tidak dapat mencapai target khususnya untuk penyerapan belanja
modal yang rendah diantaranya disebabkan:
• PAGU sebesar Rp 57,08 Milyar yang dianggarkan sebelumnya terkait dengan pengembangan sistem NSW tidak dapat
terserap. Hal ini disebabkan Pengembangan Sistem NSW pada tahun 2011 diputuskan untuk tetap menggunakan
existing-system sebelum ditetapkan Badan Pengelolanya.
• Pembangunan gedung Kantor Pusat yang dianggarkan sebesar Rp 70 Milyar pada tahun 2011 masih belum terealisasi
sepenuhnya.
Selain faktor-faktor tersebut diatas, secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran yaitu :
1. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan masih kurangnya pengala-
man SDM dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk belanja modal;
2. Adanya keterkaitan dengan pihak diluar Satuan Kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti dalam proses
penerbitan rekomendasi/perijinan dari instansi terkait;
3. Terjadinya keterlambatan pengadaan barang dan jasa dikarenakan kekurangan penyedia jasa, lamanya jangka waktu
penghapusan aset serta keterlambatan waktu pengumuman lelang;
4. Adanya batasan revisi anggaran sehingga anggaran untuk kegiatan yang tidak terealisasi tidak dapat direalokasi untuk
kegiatan dan program lainnya.
60
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mendorong realisasi penyerapan DIPA pada
tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-73/PB/2011 seba-
gai berikut :
1. Membuat batasan waktu pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPM) berkaitan dengan SPM-LS
agar proses penerbitan SPM tidak menumpuk pada akhir deadline;
2. Mendorong para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melakukan inventarisasi pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan dan mempercepat proses penyelesaiannya sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan;
3. Melakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan yang dirasa perlu untuk dibiayai dengan
DIPA.
KEGIATAN BIDANG AUDIT
REALISASI PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAIBERDASARKAN LAPORAN HASIL AUDIT01 JANUARI 2011 S.D. 31 DESEMBER 2011
No UnitJumlah Tagihan Jumlah Tagihan
TotalBM BMAD PPN PPnBM PPh Cukai Bea Keluar Denda Bunga
1 KPU Priok 61.927.574.000 362.743.000 18.877.203.000 1.861.432.000 4.342.828.000 105.600.000 85.570.000 12.169.653.000 2.319.072.000 102.051.675.000
2 Banten 61.453.735.145 - 13.318.433.820 25.639.087 1.347.598.808 6.634.000 - 903.373.144 - 77.055.414.004
3 Direktorat Audit 22.235.620.606 - 23.143.620.201 71.122.969 3.238.342.171 - 14.190.787.000 10.973.873 661.054.158 74.514.420.757
4 Jatim I 856.136.000 - 35.777.048.506 - 219.993.999 - 386.939.000 521.438.000 939.000 37.762.494.505
5 Bali - NTB - NTT 12.153.359.692 - 14.055.744.206 136.269.081 181.710.770 3.486.350 - 8.885.267.987 87.041.565 35.502.879.651
6 Riau & Sumbar 2.455.019.014 - 2.066.470.612 - 489.119.313 - 22.467.954.000 843.762.429 - 28.322.325.368
7 Jakarta 7.193.261.330 - 1.842.592.624 180.326.847 4.950.414.543 11.476.750 - 5.633.082.099 371.799.670 20.182.953.863
8 Kepri 13.903.421.103 - 72.073.741 13.793.467 17.298.158 - - 109.423.103 - 14.116.009.572
9 SUMUT 1.354.944.000 - 305.231.000 - 48.401.000 - 4.658.501.000 2.462.519.000 1.409.000 8.831.005.000
10 Jateng & DIY 478.931.000 - 555.496.000 10.373.000 87.643.000 - - 505.712.000 8.987.000 8.106.438.000
11 Jawa Barat 2.056.264.794 - 2.649.779.775 - 502.382.364 - - 2.860.831.215 3.012.894 8.072.271.042
12 Kaltim - Kalsel 3,605.553.305 - 646.491.051 - 155.987.153 - - 353.638.586 1.738.000 4.763.408.095
13 KPU Batam 1.024.616.000 - 1.417.807.000 3.315.000 227.951.000 - - 1.150.531.000 - 3.824.220.000
14 Kalbar - Kalteng 1.749.311.822 - 541.318.396 - 132.922.163 - - 118.048.220 - 2.541.600.601
15 Sumbagsel 842.860.766 - 126.215.061 - 36.573.364 - - 67.433.854 11.829.025 1.084.912.070
16 Jatim II - - - - - - - 954.076.688 - 954.076.688
17 Maluku, Papua 263.218.000 - 108.046.673 1.078.000 25.695.000 - - 384.591.000 600.000 783.228.673
18 Sulawesi 66.561.000 - 72.037.000 - 3.143.000 3.157.800 368.470.432 119.932.600 - 633.301.832
19 NAD 472.969.203 - 56.204.620 - 14.150.885 - - 40.457.000 - 583.781.708
Total 194.093.356.780 362.743.000 115.631.813.286 2.303.349.451 16.022.154.691 130.354.900 42.158.221.432 49.057.644.577 3.467.482.312 429.686.416.429
TOTAL TAGIHAN 1.267.681.988.425
PERSENTASE REALISASI 33,90%
61
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Kendala-kendala di bidang audit dalam pencapaian tahun 2011 adalah sebagai berikut :
i. Adanya sebaran objek audit yang tidak merata antara Kantor Wilayah di daerah Jawa dibandingkan dengan daerah
luar Jawa sehingga menyebabkan pelaksanaan audit kurang optimal;
ii. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Direktorat / Bidang Audit yang semakin berkurang menyebabkan Audit Coverage
Rasio (ACR) yang semakin menurun;
iii. Adanya sanksi dan/atau denda yang sangat tinggi menyebabkan auditee tidak mampu untuk membayar tagihan au-
dit;
iv. Belum semua unit di lingkungan DJBC melakukan otomasi sehingga menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan
audit kurang optimal;
v. Proses penyelesaian keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai masih melibatkan unit audit sehingga pelak-
sanaan audit kurang optimal;
vi. Adanya permasalahan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi menyebabkan otomasi audit (SIMAUDI) men-
jadi terganggu.
63
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
1. Berdasarkan Pangkat / Golongan RuangPangkat / Golongan Ruang
Jumlaha b c d e
Golongan IV 120 76 15 9 - 220
Golongan III 2.239 1.433 907 597 - 5.176
Golongan II 1.260 1.409 1.208 1.161 - 5.038
Golongan I - - - - - -
Total 10.434
2. Berdasarkan PendidikanNo. Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase (%)
1 S3 9 0,09
2 S2 957 9,17
3 S1 / D4 2.578 24,71
4 D3 / Akademi 1.309 12,55
5 Setingkat D1 & D2 2.095 20,08
6 SLTA 3.010 28,85
7 SLTP 383 3,67
8 SD 93 0,89
Total 10.434 100
REFORMASIDAN PERCEPATANREFORMASIBIROKRASI DJBC
SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen uta-
ma suatu organisasi. SDM yang dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 30 Desember 2011
adalah sebanyak 10.434 orang, dengan rincian sebagai
berikut:
64
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
REFORMASI DAN PERCEPATANREFORMASI BIROKRASI DJBC
3. Berdasarkan Kelompok Usia dan Tingkat Pendidikan
Pendidi-kan
Kelompok UsiaTotal %
18 s.d. 30 31 s.d. 40 41 s.d. 49 50 s.d. 55 56 s.d. 60
SD 0 0 1 92 0 93 0,89
SMP 0 1 78 304 0 383 3,67
SMA 371 345 525 1.769 0 3.010 28,85
D1/D2 1.766 300 6 23 0 2.095 20,08
D3 674 484 116 35 0 1.309 12,55
D4/S1 398 1.142 477 552 9 2.578 24,71
S2 11 489 312 138 7 957 9,17
S3 0 4 2 2 1 9 0,09
Total 3.220 2.765 1.517 2.915 17 10.434 100
4. Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender)
JabatanGender
JumlahLaki-laki Perempuan
Eselon I 1 - 1
Eselon II 31 - 31
Eselon III 198 7 205
Eselon IV 1.036 105 1.141
Eselon V 985 155 1.140
PFPD (Fungsional) 155 15 170
Pranata Komputer (Fung-sional)
14 3 17
Pelaksana 6.703 1.026 7729
Total 9.123 1.311 10.434
TARGET DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2011
Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja di
dalamnya. Di bidang SDM, permasalahan yang umum terjadi adalah masalah terkait kelebihan /
kekurangan pegawai, khususnya dilihat dari kualitas dan tingkat kompetensinya. Maka seiring dengan
ditetapkannya Reformasi Birokrasi, DJBC memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas dan
kompetensi sumber daya manusianya, antara lain dengan:
- Menerapkan sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampi-
lan dan sikap pegawai;
- Menyusun standar kompetensi jabatan struktural setingkat eselon III, IV, dan V serta jabatan pelak-
sana;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya;
- Membentuk assessment center;
- Melakukan bimbingan dan pelatihan peningkatan kompetensi kepribadian, kepemimpinan, moti-
vasi, dan etika bekerja.
65
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Terkait dengan pengembangan SDM-nya, maka DJBC melalui Sekretariat Direktorat Jenderal telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:No Sasaran Strategis IKU Target
1. Pembentukan SDM DJBC yang berkompetensi dan berkinerja tinggi
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
80%
2. Terlaksananya kebijakan pengelolaan SDM DJBC dalam meningkatkan profesionalisme
Persentase penyelesaian program pengem-bangan SDM
100%
Rasio penyerapan anggaran terhadap total anggaran pendidikan dan pelatihan di DJBC
85%
Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut di atas adalah:
1. Agar tersedia pejabat yang memenuhi kompetensi sesuai jabatannya, dalam rangka meningkatkan dan mengaman-
kan keuangan dan kekayaan negara;
2. Untuk menghasilkan SDM yang profesional; dan
3. Untuk mengukur upaya DJBC dalam mengembangkan SDM-nya.
Selain program pengembangan pegawai, penerapan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman disiplin) kepada
pegawai juga diperlukan untuk mewujudkan pegawai yang dapat bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel
dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam hal punishment (hukuman disiplin) terhadap pegawai, DJBC telah menerapkan penjatuhan hukuman disiplin ber-
dasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dicabut
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama tahun
2011, total pegawai DJBC yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 241 orang, dengan rincian sebagai berikut:
No Jenis Hukuman Jumlah(orang) Dasar Hukum
1 Pemberhentian dengan hormat 2 PP 32/1979
2 Pemberhentian sementara 1 PP 04/1966
3 Tegoran lisan * 174 PP 53/2010 (Ringan)
4 Tegoran tertulis ** 29 PP 53/2010 (Ringan)
5 Pernyataan tidak puas secara tertulis 10 PP 53/2010 (Ringan)
6 Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
4 PP 53/2010(Sedang)
7 Penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
9 PP 53/2010(Sedang)
8 Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun
4 PP 53/2010(Berat)
7 Penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
5 PP 53/2010(Berat)
8 Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun
3 PMK 41/ 2011
Total 241 * ) Tegoran lisan terkait LHKPN = 166 orang **) Tegoran tertulis terkait LHKPN = 14 orang
66
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
REFORMASI DAN PERCEPATANREFORMASI BIROKRASI DJBC
Sedangkan dalam hal pemberian reward (penghargaan) kepada Pegawai Negeri Sipil, diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda
Satyalancana Karya Satya. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari
Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, ke-
cakapan, dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Arti penting penghar-
gaan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil adalah bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggaan
yang mempunyai arti sangat penting untuk lebih meningkatkan semangat dalam bekerja. Selama tahun
2011, total pegawai DJBC yang mendapat tanda penghormatan Satyalancana Karya Satya sebanyak 435
orang, dengan rincian sebagai berikut:
No Kategori Usulan Realisasi
1 Satyalancana Karya Satya 10 Tahun 206 190
2 Satyalancana Karya Satya 20 Tahun 139 131
3 Satyalancana Karya Satya 30 Tahun 114 114
Total 459 435
Untuk penghargaan di lingkungan DJBC, diberikan kepada pegawai atas dasar pengabdian kerja dan
prestasi kerjanya, yaitu:
Penghargaan berkaitan dengan pengabdian kerja, terbagi menjadi 3 kategori:
a. Pengabdian kerja luar biasa baiknya;
b. Pengabdian kerja amat baik;
c. Pengabdian kerja baik.
Penghargaan berkaitan dengan prestasi kerja, terbagi menjadi 3 kategori:
a. Prestasi kerja luar biasa baiknya;
b. Prestasi kerja amat baik;
c. Prestasi kerja baik.
67
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Selama tahun 2011, sebanyak 159 orang pegawai DJBC diberikan penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:
No. Jenis Penghargaan Jumlah (orang)
1. Penghargaan atas pengabdian kerja:
Luar Biasa Baiknya 2
Amat Baik 41
Baik 38
Total penghargaan atas pengabdian kerja 81
2. Penghargaan atas prestasi kerja:
Luar Biasa Baiknya 26
Amat Baik 47
Baik 5
Total penghargaan atas prestasi kerja 78
Total seluruhnya 159
Penghargaan juga diberikan terhadap pegawai berprestasi untuk lingkup Kementerian Keuangan. Penghargaan terse-
but diberikan dalam rangka memperingati Hari Keuangan, agar menjadi motivasi bagi setiap pegawai di lingkungan
Kementerian Keuangan yang terdiri dari berbagai unit Eselon I untuk lebih meningkatkan semangat kerja. Pada tahun
2011, terdapat 1 (satu) orang pegawai DJBC yang mendapat penghargaan sebagai pegawai berprestasi di lingkup Ke-
menterian Keuangan.
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pengembangan sumber daya manusia yang tercantum dalam Kontrak Kin-
erja Tahun 2011, yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, adalah sebagai berikut:
No Sasaran Strategis IKU Target Realisasi %
1. Pembentukan SDM DJBC yang berkompetensi dan berkinerja tinggi
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
80% 86.06% 107.58%
2. Terlaksananya kebijakan pengelolaan SDM DJBC dalam meningkatkan profesionalisme
Persentase penyelesaian program pengembangan SDM
100%(41 program)
212.2%(87 program) 212.2%
Rasio penyerapan anggaran terhadap total anggaran pendidikan dan pelatihan di DJBC
85% 98.03% 115.33%
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center Departemen
Keuangan, DJBC telah melaksanakan assessment bagi pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat Eselon IV, Eselon V
serta Pelaksana di lingkungan DJBC. Sedangkan pelaksanaan assessment bagi pejabat Eselon II dan Eselon III dikelola
oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Sumber Daya Manusia.
Jumlah pejabat/pegawai di lingkungan DJBC yang telah mengikuti assessment dan re-assessment pada tahun 2011 ada-
lah sebagai berikut:
68
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
REFORMASI DAN PERCEPATANREFORMASI BIROKRASI DJBC
Eselon II : 7 orang
Eselon III : 47 orang
Eselon IV / PFPD : 383 orang
Eselon V dan Pelaksana : 507 orang
Total pejabat yang telah mengikuti assessment / re-assessment sampai dengan tahun 2011 adalah
sebagai berikut:
Eselon Jumlah Jumlah Pejabat yang Telah Mengikuti AC
Persentase Pejabat yang telah Mengikuti AC
Eselon II 30 30 100%
Eselon III 199 199 100%
Eselon IV/PFPD 1307 1258 96.25%
Total 1536 1487 96.81%
Dari pelaksanaan assessment pejabat-pejabat tersebut diatas, diperoleh nilai kesesuaian antara kom-
petensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)-nya yaitu nilai Job Person Match (JPM) se-
bagai berikut:
EselonJumlah yang telah mengikuti AC dan diperoleh hasilnya
Jumlah Pejabat yang Memenuhi
JPM minimal 72%
Persentase Pejabat yang Memenuhi
JPM minimal 72%
Persentase Capaian IKU (rata2 JPM)
Eselon II 30 27 90%
86.06%Eselon III 199 178 89.45%
Eselon IV/PFPD 1236 970 78.72%
Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, maka capaian IKU “Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi jabatannya” mengalami peningkatan. Beberapa langkah strategis yang
telah dilakukan di tahun 2011 adalah:
a. pelaksanaan feedback dan konseling bagi pejabat eselon III dan IV atas hasil assessment yang ber-
sangkutan;
b. mutasi/reposisi pejabat eselon IV; dan
c. re-assessment.
KENDALA DALAM PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011
Dalam mencapai target kinerja tahun 2011, Bagian Kepegawaian menghadapi kendala, antara lain:
Di bidang pengembangan pegawai:
- Assessee (pejabat/pegawai yang mengikuti proses assessment) belum memiliki pengetahuan yang
cukup tentang kompetensi dan proses assessment center.
- Belum ada aturan baku mengenai tindak lanjut hasil dari assessment center, baik penyampaian
hasilnya kepada assessee maupun program pengembangan untuk assessee.
69
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Di bidang penegakan disiplin:
- Sering kurang lengkapnya berkas permasalahan pegawai yang dikirimkan sehingga mengakibatkan penyelesaian
kasus menjadi terhambat.
- Tidak adanya koordinasi dengan Pengadilan Negeri/Tinggi sehubungan dengan hukuman kurungan/pidana yang
diterima oleh pegawai, sehingga terlambatnya pelaksanaan penjatuhan hukuman disipin.
- Masih banyak pejabat/pegawai yang kurang memahami masalah proses penjatuhan hukuman disiplin, sehingga
mengakibatkan kasus /permasahan tidak mendapat penyelesaian secara cepat dan tepat.
B. Pilar Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Strategi Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan; pendekatan makro dan
pendekatan mikro. Pendekatan makro dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kemente-
rian Keuangan (2007 – 2009) yang dilanjutkan dengan Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan (2010 – 2011). Pelaksanaan program ini mengacu kepada Pilar-Pilar Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Ke-
menterian Keuangan.
Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan implementasinya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai (pendekatan makro) adalah sebagai berikut:
Pilar I: Penataan Organisasi
Konsep Reformasi Birokrasi Implementasi di DJBC
Transformasi kelembagaan dengan prinsip-prinsip:• Pembagian Habis Tugas, Koordinasi, Berkesinam-
bungan, Fleksibilitas, Pendelegasian/Kejelasan Wewenang, Rentang Kendali, Lini dan staf, Kesatuan Perintah, Keseimbangan beban kerja, Kejelasan dalam pembaganan;
• Pengelompokan tugas dan fungsi guna menciptakan institutional coherence dan one stop service;
• Kejelasan tugas dan fungsi;• Keseimbangan beban, kualitas, dan hasil kerja;
1. Implementasi 30 Kantor Modern DJBC yang melakukan peru-bahan strategis dengan:a. pembentukan Unit Kepatuhan Internal;b. pembentukan Unit Bimbingan Kepatuhan dan Layanan
Informasi:2. Membentuk Pusat Kepatuhan Internal dan Unit Kerja Kepatu-
han Internal (UKKI) baik di Kantor Wilayah maupun KPU / KP-PBC Tipe Madya dalam rangka fungsi koordinasi Unit Kepatu-han Internal
• Kesesuaian dengan kebutuhan, peraturan perun-dangan, dan tuntutan stakeholders serta perkem-bangan lingkungan.
3. Revitalisasi Fungsi Sarana Operasi melalui pembentukan Pang-kalan Sarana Operasi (PSO) BC tipe B Batam,
4. Membentuk Subdit Narkotika untuk melakukan penajaman Fungsi Pengawasan Narkotika dan Prekursor
5. Membentuk Subdit Penyuluhan dan Publikasi dalam rangka optimalisasi fungsi komunikasi publik
70
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
REFORMASI DAN PERCEPATANREFORMASI BIROKRASI DJBC
Pilar II: Penyempurnaan Proses Bisnis (Analisis dan Evaluasi Jabatan serta Analisis Beban Kerja
dan Penyempurnaan SOP)
Konsep Reformasi Birokrasi Implementasi di DJBC
1. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan melalui penyusunan uraian jabatan, spesifikasi jabatan, peta jabatan, dan pemeringkatan jabatan.
2. Melakukan Analisis Beban Kerja
1. DJBC telah memiliki Uraian Jabatan untuk:a) Pejabat Eselon I s.d. Eselon V sebanyak 424b) Pejabat Tenaga Pengkaji sebanyak 3c) Jabatan Pelaksana sebanyak 3.008d) Tenaga Fungsional sebanyak 16
2. DJBC telah melaksanakan Analisis Beban Kerja dengan hasil :a) Tingkat Efisiensi Unit (EU) DJBC diatas 1 b) Prestasi Kerja Unit (PU) DJBC dengan kat-
egori A (Sangat Baik)c) DJBC kekurangan pegawai sebanyak 743
orang (existing condition)
1. Penyempurnaan SOP dengan prinsip Mudah, Jelas, dan Terukur
2. Penetapan Layanan Unggulan di lingkungan Ke-menterian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor-187/KMK.01/2010
1. Penetapan 823 SOP DJBC (SOP Administasi 273; SOP pengawasan 79; SOP layanan 471, termasuk SOP Layanan Unggulan (21 SOP))
2. Pengembangan program pendukung penyem-purnaan proses bisnis, yaitu:
A. Pengembangan Pertukaran Data Elektronik (PDE) untuk mendukung pelayanan dan penga-wasan, yaitu:a) National Single Window berkoordinasi den-
gan instansi terkaitb) Sistem Aplikasi Cukai (SAC), Sistem Ap-
likasi Manajemen Audit (SIMAUDI), Sistem Aplikasi Direktorat P2 (SIDIA), Aplikasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Aplikasi Passenger Analyzing Unit (PAU)
B. Pengembangan website sebagai sarana layanan informasi dan komunikasi yaitu www.beacukai.go.id dan www.insw.go.id
C. Inovasi dalam Pelayanan dan Pengawasan, yaitu:a) Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT)b) Manajemen Risiko dalam Pengawasan
71
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Peningkatan Disiplin dan Manajemen SDM
Konsep Reformasi Birokrasi Implementasi di DJBC
1. Peningkatan Disiplin Pegawai2. Pembentukan Assessment Center (AC)3. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi
1. Penyempurnaan Kode Etik Pegawai2. Penandatangan Pakta Integritas oleh seluruh
pegawai3. Penerapan daftar hadir elektronik di seluruh kan-
tor4. Penegakkan hukuman disiplin pegawai (periode
2007 s.d. Agustus 2011 sebanyak 630 orang dijatuhi hukuman)
5. Pembentukan Tim Assesment Center DJBC (sam-pai saat ini 96,2% (1.418) Pejabat DJBC Es II, III, dan IV) telah mengikuti assesment
6. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi untuk Pejabat
1. Penyempurnaan SOP dengan prinsip Mudah, Jelas, dan Terukur
2. Penetapan Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor-187/KMK.01/2010
7. Penyelenggaraan Diklat Umum/Teknis beker-jasama dengan BPPK serta optimalisasi P2KP di masing-masing kantor
8. Dalam proses transformasi kantor modern, dilaksanakan:A. Assesment/pemetaan terhadap pegawai di
kantor yang ditransformasikan menjadi kantor modern
B. Pembekalan/Training dan Retraining dengan materi:a) Training Integritas dan Anti Korupsi (ker-
jasama dengan KPK)b) Training soft competency (kerjasama den-
gan lembaga manajemen)
4. Penataan Pola Mutasi untuk perencanaan karir dan meningkatkan motivasi kerja
5. Penataan Pegawai6. Pengembangan Manajemen Talenta7. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG)
9. Penetapan pola mutasi bagi pejabat / pegawai DJBC
10. Penataan rekruitment pejabat / pegawai untuk ditempatkan di kantor modern DJBC khususnya untuk unit Kepatuhan Internal dan unit Penyulu-han dan Layanan Informasi
11. Sinkronisasi data kepegawaian di Kantor Pusat DJBC dengan SIMPEG
C. Pembentukan Kantor Pelayanan Utama dan KPPBC Madya
Pendekatan mikro strategi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan dengan pelaksanaan transfor-
masi kantor-kantor pelayanan menjadi Kantor Modern yang mengacu pada Cetak Biru Kantor Modern yang dikembang-
kan oleh Tim Percepatan Reformasi DJBC.
Sejak tahun 2007 s.d. 2010, telah dibentuk kantor modern sebanyak 28 (dua puluh delapan) kantor dengan rincian 2
(dua) Kantor Pelayanan Utama, 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Cukai dan 23 (dua puluh tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean
(lampiran I). Pada tahun 2011, telah dibentuk kantor pelayanan modern sebanyak 11 (sebelas) kantor dengan rincian 7
(tujuh) KPPBC Tipe A2 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B dan 4 (empat) KPPBC Tipe A3 menjadi KPPBC tipe Madya
Pabean C (lampiran II).
72
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
REFORMASI DAN PERCEPATANREFORMASI BIROKRASI DJBC
Di tahun 2012 akan dilakukan pembentukan kantor pelayanan modern sebanyak 76 kantor dengan
rincian: 2 (dua) KPPBC Tipe A2 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B, 22 (dua puluh dua) KPPBC Tipe A3
menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C, dan 52 (lima puluh dua) KPPBC Tipe B menjadi KPPBC Pratama
(lampiran III). Sehingga dari seluruh KPPBC (total berjumlah 115 kantor) akan selesai ditransformasikan
menjadi Kantor Modern pada akhir tahun 2012.
D. Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011
Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011 dijabarkan sesuai hasil Piloting
penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan dengan uji pe-
tik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional ber-
dasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1252/M.
PAN-RB/05/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Piloting Monev dan QA Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia denga uji petik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Hasil Piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi (tingkat mikro), 24 (dua puluh
empat) sasaran, dengan menggunakan 42 (empat puluh dua) indikator dan 76 (tujuh puluh enam) pa-
rameter menunjukkan capaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori
“sangat baik”. Skor tersebut berasal dari pencapaian aktual pengujian 8 (delapan) area perubahan
sebagai berikut:
No Area Perubahan/Program Bobot Skor Nilai Akhir
1 Pola Pikir dan Budaya Kerja 10 94,86 9,49
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 10 88,75 8,88
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 10 90,00 9,00
4 Penataan Tata Laksana 10 90,50 9,05
5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 20 96,88 19,38
6 Penguatan Pengawasan 10 87,98 8,80
7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 86,25 8,63
8 Peningkatan Kualitas Layanan Publik 20 90,00 18,00
Jumlah 100 91,21
Tabel di atas menunjukkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan pada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai berada pada kategori sangat baik dan baik, namun secara keseluruhan masih terdapat area of
improvement sebesar 8,79% untuk mencapai kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ideal.
Berdasarkan analisa rasio yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional dapat diketahui
bahwa setiap Rp 1,00 belanja DJBC menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 50,64 pada tahun
2006 (sebelum reformasi birokrasi) meningkat menjadi Rp 60,47 pada tahun 2010. Setiap Rp 1,00
belanja pegawai menghasilkan Rp 220,08 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 229,87 pada tahun
2010 dan setiap pegawai DJBC menghasilkan Rp 4,60 miliar penerimaan DJBC pada tahun 2006
73
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
meningkat menjadi Rp 8,97 miliar pada tahun 2010. Hal ini memberikan gambaran bahwa reformasi birokrasi yang di-
lakukan DJBC dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai.
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI
Permasalahan dan Kendala Reformasi Birokrasi
a) Belum seiramanya proses reformasi pada instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan dan pengawasan
Bea dan Cukai
b) Kesadaran masyarakat/pengguna jasa yang masih kurang dalam rangka penegakan ketentuan yang menjadi tugas
DJBC
Tantangan Reformasi Birokrasi
a) Free Trade Agreement
b) Free Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus
c) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (M3PEI)
d) Layanan Kepabeanan 24 jam sehari (24/7)
e) Logistic Supply Chain Management
F) Indonesia sebagai daerah pemasaran narkoba
75
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Capaian kinerja rumusan kebijakan kerja sama in-
ternasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan
standar internasional tahun anggaran 2011 adalah seba-
gai berikut:
1. Rumusan Kebijakan tentang Posisi Indonesia dan
Agenda Pertemuan serta Agreed Minutes dalam The
1st Bilateral Meeting antara DJBC dan Korea Customs
Service.
2. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Position Paper
dari Direktur Jenderal kepada PTRI Jenewa dan Ke-
menterian Perdagangan pada Sidang Negotiating
Group on Trade Facilitation (NGTF) antara lain:
a. Position Paper DJBC atas Komunikasi China Terkait
Draft Terbaru Post Clearance Audit/Customs Audit;
b. Position Paper DJBC atas Draft Consolidated Text Ne-
gotiating Group on Trade Facilitation revisi ke-7 (TN/
TF/W/165/rev.7).
HUBUNGANKERJASAMAINTERNASIONAL
3. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat Direktur
Jenderal kepada Mr. Arjun Goswami, Director of
Regional Cooperation and Operations Coordination
Division of Southeast Asia Department of ADB men-
genai Survey on Rate of Errors/Ommisions by Private
Sector in BIMP-EAGA Priority Entry Points.
4. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Di-
rektur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai
Rencana Penandatanganan draft Protocol 2 tentang
Designated of Frontier Post dan Protocol 7 tentang
the ASEAN Customs Transit System (ACTS).
5. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Di-
rektur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai
Usulan Posisi Nasional atas Rencana Pemberlakuan
Skema Self Certification.
76
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
HUBUNGAN KERJASAMAINTERNASIONAL
6. Rumusan kebijakan terkait kerja sama re-
gional di tingkat APEC berbentuk surat dari
Direktur Jenderal kepada Dirjen Asia Pasi-
fik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI
mengenai Masukan dan usulan DJBC untuk
posisi nasional atas APEC Self Certification
dan FTA terkait Skema APEC.
7. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat
dari Direktur Jenderal kepada Direktur Jen-
deral Kerja sama Perdagangan Internasional
mengenai Penyampaian kesiapan DJBC
dalam Implementasi Second Protocol to
Amend the Agreement on Trade in Goods of
the Framework Agreement on Comprehen-
sive Economic Cooperation ASEAN-China.
8. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Su-
rat dari Direktur Jenderal kepada Menteri
Keuangan mengenai Laporan Perkem-
bangan Rencana Penerapan Skema Self Cer-
tification dalam Kerangka ASEAN Trade In
Goods (ATIGA).
9. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat
Direktur Jenderal kepada Direktorat Ker-
jasama Perdagangan Internasional Kemen-
terian Perdagangan mengenai Pembahasan
materi ROO untuk menghadapi perundin-
gan IE-CEPA putaran ke-4.
79
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadi
tantangan DJBC ke depan dimana program antisipasi
terkait sistem pelayanan dan pengawasan di bidang
Kepabeanan dan Cukai harus dipersiapkan perumusan-
nya, yaitu:
a. Rencana pembangunan, perluasan dan revitalisasi
pelabuhan laut dan bandar udara, Pelabuhan laut:
Tanjung Priok, Belawan, Pekanbaru, Jambi, Marunda
dan Sorong; Bandar udara: Soekarno-Hatta, Kuala
Namu, Makassar, Cilamaya.
b. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ten-
tang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan penetapan
KEK di Sei Mangkei (Sumatera Utara) dan Tanjung
Lesung (Banten);
c. Rencana pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(Asean Economic Community) yang akan diimple-
mentasikan pada tahun 2020, namun dipercepat
menjadi tahun 2015 dimana DJBC perlu memahami,
menyiapkan dan mengimplementasikan salah satu
strategi yang perlu dikembangkan dalam kerangka
Customs Integration yaitu: Strategic Plan of Customs
Development;
TANTANGAN KE DEPAN DANRENCANA AKSI
d. Perjanjian perdagangan internasional dalam rangka
Free Trade Agreement (FTA) yang semakin berkem-
bang baik secara bilateral maupun multilateral;
e. Kerangka kerja SAFE Framework of Standards (SAFE
FoS) dari World Customs Organization dan strategi
institusi kepabeanan dunia dalam menghadapi abad
21 (C 21);
f. Adanya tren yang dramatis dalam rangka pencega-
han lalu-lintas dan peredaran narkotika dan bahan
adiktif lainnya pada tahun 2015;
g. Implementasi Pajak Rokok dan rencana ekstensifikasi
cukai;
h. Rencana pembentukan Badan Keamanan Laut yang
merupakan transformasi dari Badan Koordinasi Kea-
manan Laut;
i. Pengawasan yang lebih efektif terhadap Tempat
Penimbunan Berikat, KITE, KEK, Kapet dan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ);
j. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
selaras dengan perkembangan customer oriented
services dan dengan pesatnya perkembangan dunia
perdagangan dan industry.
80
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
TANTANGAN KEDEPANDAN RENCANA AKSI
Dalam konteks inilah, DJBC telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program
kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 2012-2015.
Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut:
1. Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang la-
rangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik
negara.
2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struk-
tur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, transformasi KPPBC menjadi Kantor
Modern, Capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian
Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, dan utilisasi anggaran dengan berbasis ki-
nerja.
3. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBC versi bahasa inggris,
peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patrol, alat pemindai, senjata api dan
anjing pelacak narkotika);
4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepa-
beanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepa-
beanan dan Cukai, pengembangan rencana strategic AEO, pengembangan Tempat Pemeriksaan
Fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran customs clearance,
dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap
Perusahaan Jasa Titipan.
Perumusan tantangan ke depan dan rencana aksi diatas merupakan satu kesatuan dengan perumusan
visi Bea dan Cukai di tahun 2020 (Customs 2020) yang pokok pikirannya dapat digambarkan sebagai
berikut:
Kondisi1. LEGAL FRAMEWORK2. SDM3. ORGANISASI4. SISTEM & PROSEDUR5. SARANA - PRASARANA6. ANGGARAN
Speedy MoveNow
PAST TRANSITION FUTURE
81
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Pilar-pilar legal framework, SDM, organisasi, sistem dan
prosedur, sarana-prasarana dan anggaran merupakan
faktor kunci pengembangan rencana strategik dan ren-
cana aksi menuju Bea dan Cukai tahun 2020 yang sudah
dirumuskan oleh DJBC secara integral dan komprehensif.
Beberapa indikator keberhasilan bagi visi Bea dan Cukai
tahun 2020 adalah:
1. Legal framework untuk dukungan pelaksanaan tugas
dan fungsi DJBC telah secara optimal ditetapkan be-
serta SOP untuk implementasinya;
2. SDM DJBC telah mencapai standard integritas, profe-
sionalisme serta dapat bersinergi dalam memberikan
pelayanan prima dengan tetap melakukan perbaikan
secara terus-menerus;
3. DJBC telah menata struktur dan mekanisme
organisasi yang modern secara normatif dan sub-
stantif sesuai standard yang telah ditetapkan;
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DJBC men-
dapatkan dukungan sarana-prasarana dan anggaran
yang optimal;
5. DJBC telah menetapkan dan mengimplementasikan
proses bisnis yang standard, efektif dan efisien;
6. DJBC memainkan peran optimal dalam rangka: kea-
manan dan fasilitasi perdagangan, pembangunan
kemitraan Customs to Customs dan Customs to Busi-
ness, dan dukungan terhadap efisiensi dan efektivi-
tas manajemen rantai pasokan, sesuai standard yang
ditetapkan dalam SAFE FoS;
7. DJBC telah mengoptimalkan perannya di dalam kon-
teks regional dalam bentuk peran aktif dalam arus
bebas barang (free flow of goods) dengan strategi
Customs Integration (AEC), kontribusi pada 8
Priority actions dalam APEC (AEO, NSW dan
Penegakan HAKI), dan pencapaian tertentu dalam
arah strategi WCO C21.
Bidang Pengawasan
a. Pembangunan Customs Narcotics Intelijen System
(CNIS);
b. Penyempurnaan Sistem Monitoring Narkotika, Psiko-
tropika dan Prekursor (SIMONA);
c. Capacity Building meliputi workshop CNT Advance,
Training x-ray/trace detector, pengembangan Anjing
Pelacak Narkotika (K-9), Asistensi terkait NPP;
d. Koordinasi dengan Subdirektorat Sarana Operasi
dalam hal penyediaan sarana penunjang penga-
wasan NPP, meliputi :
- Peralatan penditeksi narkotika,psikotropika dan
prekursor (NPP) seperti body scanner, x-ray scanner
dual view, Trace Detector ionscan, portable FTIR,
Narkotest dan Anjing Pelacak Narkotika;
e. Permintaan Training Aid asli yang bersumber dari pe-
nyisihan NPP kasus penindakan kepada Badan Narko-
tika Nasional, yang digunakan untuk pelatihan K-9
milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
83
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Bidang Kepabeanan
1. Direktorat Audit
Pending matters yang belum diselesaikan pada tahun
2011 dan akan dilanjutkan pada tahun 2012 adalah Ran-
cangan Peraturan Direktur Jenderal sebagai tindak lan-
jut dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 200/PMK.04/2011 tanggal 9 Desember 2011
tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang terdiri
dari :
i. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
kai (RPDJ) tentang Standar Audit Kepabeanan dan
Audit Cukai;
ii. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
kai (RPDJ) tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor,
Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit
Bea dan Cukai;
PENDINGMATTERS
iii. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
kai (RPDJ) tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan
dan Audit Cukai;
iv. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
kai (RPDJ) tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan
dan Audit Cukai;
v. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
kai (RPDJ) tentang Monitoring Tindak Lanjut Hasil
Audit.
84
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
PENDING MATTERS
2. Direktorat Kepabeanan Internasional
Program Kerja 2011 Pencapaian Kendala
Target dan Program Kerja
2012
Pending Mat-ters Keterangan
Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partner-ship Agreement (IE-CEPA)
Telah dilaksanakan perundingan hingga putaran ketiga yang berlangsung pada tang-gal 1-4 November 2011 di Bali
Terdapat perbedaan posisi antara Indonesia dengan EFTA mengenai:- Self-Declaration dalam pener-
bitan Certificate of Origin- Skema Importation by Install-
ment- Importation Requirement
terkait persyaratan SKA
Perundingan putaran keempat
Perundingan putaran keempat
KERJA SAMA MULTILATERAL
Negotiating Group on Trade Facilita-tion (NGTF)
Hingga akhir tahun 2011, perundingan telah menghasilkan Draft Consolidated Ne-gotiation Text TN.TF.W Rev.11
Masih banyak terdapat ketidakpahaman dan ketidak-sepahaman antara Developing Countries dan Least Developing Countries mengenai pember-lakuan ketentuan WTO. Oleh karena itu perundingan belum dapat difinalisasi dan disepakati.
Mematangkan kembali isi dari Draft TN.TF.W Rev.11 dengan menghasilkan kesepakatan yang dapat menjembatani kepentingan pihak Developing Countries dan Least Developing Countries.
Sampai saat ini, terdapat beberapa pasal yang belum disepakati, antara lain pasal 10, 11, 12, 13 Section I, serta keseluruhan Section II
KERJA SAMA MULTILATERAL
ATA Carnet Telah dilakukan penerjemahan dan pengkajian Batang tubuh dan annex A dari Istanbul Convention sesuai target yang direncanakan
a. Penentuan Pemilihan Annex yang akan diterjemahkan dan dikaji untuk kemudian diratifikasi berada pada KADIN selaku calon National Issuing Guarantee Agent (NIGA)
b. Masukan dari KADIN selaku NIGA mengenai Annex yang dipilih untuk diratifikasi hingga akhir tahun 2011 belum diterima
c. Dari internal DJBC sendiri hingga akhir tahun 2011 belum dapat diperoleh data-base yang spesifik mengenai tujuan impor sementara dari seluruh kegiatan impor sementara Indonesia seba-gai bahan pertimbangan An-nex yang perlu diratifikasi.
1. Melanjutkan pengkajian dan penerje-mahan annex yang akan diratifikasi
2. Melakukan koordinasi dan memberikan bimbingan kepada KADIN agar memper-siapkan diri sebagai NIGA
Mendorong KA-DIN agar dapat menyampaikan masukan annex yang dipilih un-tuk diratifikasi
KERJA SAMA MULTILATERAL
ASEAN Agreement on Customs (AAC)Pada ASEAN Finance Minister Meeting (AFMM) ke-12 April 2008 di Danang – Viet Nam, disepakati pemberian man-dat kepada ASEAN Customs Forum untuk melakukan amendment atas ASEAN Agreement on Customs 1997.
Telah diselesaikan pem-bahasan substansi AAC yang garis besarnya antara lain berisi:
a.Customs procedures and formalities
b.Customs controlc. Tariff Nomenclatured.Customs valuatione.Risk managemen.f. Post Clearance auditg.Information Exchange
Pemerintah Thailand masih menunggu masukan akhir dari parlemennya.
Penandatangan Akan ditanda-tangani pada ASEAN Finance Ministers Meet-ing (AFMM) yang diperkirakan akan dilaksana-kan pada bulan April 2012
KERJA SAMA REGIONAL
3. Direktorat Teknis Kepabeanan
Beberapa pending matters yang belum selesai pada tahun 2011 dan akan dilanjutkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
85
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
2. Direktorat Kepabeanan Internasional
Program Kerja 2011 Pencapaian Kendala
Target dan Program Kerja
2012
Pending Mat-ters Keterangan
Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partner-ship Agreement (IE-CEPA)
Telah dilaksanakan perundingan hingga putaran ketiga yang berlangsung pada tang-gal 1-4 November 2011 di Bali
Terdapat perbedaan posisi antara Indonesia dengan EFTA mengenai:- Self-Declaration dalam pener-
bitan Certificate of Origin- Skema Importation by Install-
ment- Importation Requirement
terkait persyaratan SKA
Perundingan putaran keempat
Perundingan putaran keempat
KERJA SAMA MULTILATERAL
Negotiating Group on Trade Facilita-tion (NGTF)
Hingga akhir tahun 2011, perundingan telah menghasilkan Draft Consolidated Ne-gotiation Text TN.TF.W Rev.11
Masih banyak terdapat ketidakpahaman dan ketidak-sepahaman antara Developing Countries dan Least Developing Countries mengenai pember-lakuan ketentuan WTO. Oleh karena itu perundingan belum dapat difinalisasi dan disepakati.
Mematangkan kembali isi dari Draft TN.TF.W Rev.11 dengan menghasilkan kesepakatan yang dapat menjembatani kepentingan pihak Developing Countries dan Least Developing Countries.
Sampai saat ini, terdapat beberapa pasal yang belum disepakati, antara lain pasal 10, 11, 12, 13 Section I, serta keseluruhan Section II
KERJA SAMA MULTILATERAL
ATA Carnet Telah dilakukan penerjemahan dan pengkajian Batang tubuh dan annex A dari Istanbul Convention sesuai target yang direncanakan
a. Penentuan Pemilihan Annex yang akan diterjemahkan dan dikaji untuk kemudian diratifikasi berada pada KADIN selaku calon National Issuing Guarantee Agent (NIGA)
b. Masukan dari KADIN selaku NIGA mengenai Annex yang dipilih untuk diratifikasi hingga akhir tahun 2011 belum diterima
c. Dari internal DJBC sendiri hingga akhir tahun 2011 belum dapat diperoleh data-base yang spesifik mengenai tujuan impor sementara dari seluruh kegiatan impor sementara Indonesia seba-gai bahan pertimbangan An-nex yang perlu diratifikasi.
1. Melanjutkan pengkajian dan penerje-mahan annex yang akan diratifikasi
2. Melakukan koordinasi dan memberikan bimbingan kepada KADIN agar memper-siapkan diri sebagai NIGA
Mendorong KA-DIN agar dapat menyampaikan masukan annex yang dipilih un-tuk diratifikasi
KERJA SAMA MULTILATERAL
ASEAN Agreement on Customs (AAC)Pada ASEAN Finance Minister Meeting (AFMM) ke-12 April 2008 di Danang – Viet Nam, disepakati pemberian man-dat kepada ASEAN Customs Forum untuk melakukan amendment atas ASEAN Agreement on Customs 1997.
Telah diselesaikan pem-bahasan substansi AAC yang garis besarnya antara lain berisi:
a.Customs procedures and formalities
b.Customs controlc. Tariff Nomenclatured.Customs valuatione.Risk managemen.f. Post Clearance auditg.Information Exchange
Pemerintah Thailand masih menunggu masukan akhir dari parlemennya.
Penandatangan Akan ditanda-tangani pada ASEAN Finance Ministers Meet-ing (AFMM) yang diperkirakan akan dilaksana-kan pada bulan April 2012
KERJA SAMA REGIONAL
3. Direktorat Teknis Kepabeanan
Beberapa pending matters yang belum selesai pada tahun 2011 dan akan dilanjutkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Untuk kegiatan pemberian ijin importir MITA Jalur
Prioritas dan Non Prioritas, masih ada hal-hal dalam
pembahasan yaitu :
Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
kai tentang Penetapan Perusahaan Uji Coba MITA
Non Prioritas menjadi importir MITA Non Prioritas
sejumlah 159 Perusahaan dengan dasar pertim-
bangan :
a. Rekomendasi dari KPU BC Tanjung Priok.
b. Rekomendasi profil importir dan data pelangga-
ran dari Direktorat P2.
c. Rekomendasi dari Direktorat Audit.
d. Rekomendasi skor registrasi dan data kegiatan
importir dari Direktorat IKC.
2. Pembentukan gugus tugas khusus yang akan
melakukan studi dan mempersiapkan program AEO.
3. Akan dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor : 214/PMK.04/2008 tanggal
16 Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar,
mengingat dalam pelaksanaan di lapangan terdapat
beberapa permasalahan yang dapat menghambat
pelayanan di bidang ekspor.
4. Pembahasan masalah-masalah yang berkaitan den-
gan FTA akan terus dilaksanakan, antara lain menge-
nai :
a. Sosialisasi dan asistensi AANZ-FTA PMK AANZ FTA
terbit pada bulan November 2011 dan sampai
saat ini belum diadakan sosialisasi.
b. Transposisi HS 2002 ke 2007 untuk AJCEP.
c. Rancangan PMK yang mencakup keseluruhan FTA
yang telah diberlakukan
Dalam hal pelayanan Penetapan Klasifikasi Sebelum
Impor, direncanakan untuk meng- update peraturan
tentang PKSI melalui rancangan perubahan Kep Dirjen
tentang Layanan dan Prosedur PKSI.
4. Sekretariat
Pending Matters (Hal-hal yang belum terselesaikan di
Tahun 2011) antara lain: Belum tersedianya gedung
arsip yang memadai.
Bidang Pengawasan
a. Pembangunan Customs Narcotics Intelijen System
(CNIS);
b. Penyempurnaan Sistem Monitoring Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor (SIMONA);
c. Capacity Building meliputi workshop CNT Advance,
Training x-ray/trace detector, pengembangan Anjing
Pelacak Narkotika (K-9), Asistensi terkait NPP;
d. Koordinasi dengan Subdirektorat Sarana Operasi
dalam hal penyediaan sarana penunjang penga-
wasan NPP, meliputi :
Peralatan penditeksi narkotika,psikotropika dan
prekursor (NPP) seperti body scanner, x-ray scan-
ner dual view, Trace Detector ionscan, portable FTIR,
Narkotest dan Anjing Pelacak Narkotika;
e. Permintaan Training Aid asli yang bersumber dari
penyisihan NPP kasus penindakan kepada Badan
Narkotika Nasional, yang digunakan untuk pelatihan
K-9 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
87
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Isu Penting
Isu penting yang ada terkait tupoksi Direktorat Kepa-
beanan Internasional antara lain kesiapan Indonesia
(DJBC) dalam mengantisipasi rencana ditandatangan-
inya Protocol 2 tentang Frontier Posts dan Protocol 7
tentang ASEAN Customs Transit Systems (ACTS) sebagai
amanat pelaksanaan ASEAN Framework Agreement on
Facilitation Goods in Transit (AFAFGT) 1998.
Dalam tahun 2011 Direktorat Informasi Kepabeanan dan
Cukai memulai langkah pengembangan sistem aplikasi
tersentralisasi.
ISSUE PENTINGDAN INOVASI BARU
88
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
ISSUE PENTING DAN INOVASI BARU
Inovasi Baru
Pada bulan Desember 2011 telah diselesaikan 3 (tiga) konsep kajian terkait inovasi baru, sebagai beri-
kut:
No Inovasi Baru Keterangan
1 FTA Unit DJBC 1. Latar belakang:• Keterlibatan indonesia dalam skema FTA• Kemungkinan bertambahnya skema FTA• Banyaknya pertemuan terkait FTA yang cukup menyita waktu dan sumber daya• Perlu database dan monitoring khusus FTA
2. Kondisi saat ini:• DJBC memiliki kerja sama non FTA (Customs Forum) dan FTA• Keterbatasan sumber daya• Tatalaksana FTA dibuat oleh Dit. TK, tapi kerja sama oleh Dit. KI
3. Identifikasi tugas dan fungsi:• Tahap negosiasi• Tahap Implementasi• Tahap Evaluasi
4. Usulan sebagai unit struktural:• Perlu unit yang bertanggung jawab penuh dan berkelanjutan• Unit struktural setingkat Eselon III• Dit. KI saat ini baru memiliki 3 Subdit, dengan masing-masing 3 Kasi.
2 Atase Keuangan di China
1. Dasar hukum:• Surat Menpan No. B/2572/M.PAN/12/2005 tentang Penempatan Atase Keuangan di
Beberapa Perwakilan RI di Luar Negeri • Peraturan Menlu No. 04 tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik
dan Konsuler • Kep. Menlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri2. Kondisi saat ini:
• DJBC memiliki 4 orang pejabat sebagai Atase Keuangan (Singapura, Hongkong, Jepang, Brussels)
• Neraca Perdagangan Indonesia-Cina yang tinggi • Cina merupakan mitra Free Trade Area dengan ASEAN • Surat Keterangan Asal dari Cina perlu mendapat perhatian lebih lanjut
3. Usulan Penambahan Atase Keuangan di China.
3 Eselon IV pada Perwakilan DJBC di Brussels
1. Latar belakang:• WCO adalah satu-satunya organisasi intergovernmental dunia yang menyuarakan
kepentingan Pabean sedunia • WCO merupakan forum dialog dan kerjasama internasional, dengan jumlah anggota
176 Administrasi Pabean • Indonesia menjadi anggota WCO sejak tahun 1957 • Atase Keuangan di Brussels tidak hanya menangani kegiatan terkait WCO tetapi juga di
WTO dan Wilayah Eropa secara keseluruhan 2. Kondisi saat ini:
• Pertemuan/sidang dalam setahun yang diadakan oleh WCO berjumlah antara 25-30• Terdapat pertemuan-pertemuan informal yg merupakan bagian dari lobby yg dilaku-
kan negara anggota• Pertemuan/sidang tersebut hampir seluruhnya dihadiri oleh Atase Keuangan/Bea
Cukai pada KBRI Brussels • Pd beberapa pertemuan dihadiri pula oleh delegasi DJBC lainnya • Atase Keuangan/Bea dan Cukai pada KBRI Brussel juga sering ditugaskan untuk meng-
hadiri petemuan/sidang yang diadakan oleh WTO, ASEM, Uni Eropa, dan pertemuan-pertemuan lainnya
• Beban kerja Atase Keuangan/Bea dan Cukai pada KBRI Brussel yg sangat tinggi • Keterbatasan waktu dan biaya dalam pengurusan permohonan izin bagi delegasi dari
DJBC untuk mengikuti sidang/pertemuan3. Usulan penambahan Eselon IV pada perwakilan DJBC di Brussels.
89
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Pengembangan Authorized Economic Operator (AEO)
1. Studi lebih lanjut terhadap rencana pembangunan
program AEO di Indonesia, mencakup cost benefit
analysis serta perbandingan antara program AEO
dengan program fasilitas yang sedang berjalan
seperti MITA;
2. Disseminasi informasi dan pengetahuan tentang
konsep SAFE Framework of Standard (SAFE FoS)
WCO dan program AEO kepada seluruh pemangku
kepentingan (internal-eksternal DJBC);
3. Di bidang ekspor, telah diputuskan untuk melakukan
penagihan terhadap PEB yang berpotensi menim-
bulkan kekurangan pembayaran Bea Keluar akibat
pelanggaran ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 mela-
lui mekanisme penelitian ulang dan audit kepabean-
an. Keputusan untuk melakukan penagihan tersebut
sebenarnya mengandung kelemahan karena potensi
kekurangan Bea Keluar disebabkan oleh kesalahan
dalam pelaksanaan pelayanan ekspor oleh KPPBC
untuk komoditi yang terkena Bea Keluar. Keputusan
untuk melakukan penagihan tersebut selain dituju-
kan untuk pengamanan keuangan Negara juga agar
pegawai/pejabat Bea dan Cukai maupun eksportir
lebih paham tentang ketentuan di bidang ekspor. To-
tal tagihan yang telah dilaporkan adalah sebesar Rp
284.218.113.175,-. Jumlah ini adalah jumlah tagihan
dari 4 kanwil yaitu : Kanwil Kalimantan Bagian Barat,
Kanwil Kalimantan Bagian Timur, Kanwil Riau-Sum-
bar, dan Kanwil Sumatera Bagian Selatan.
4. Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
: 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penet-
pan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi
serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
atau Pejabat Bea dan Cukai. Untuk petunjuk pelak-
sanaannya telah diterbitkan Perdirjen Nomor : 45/
kembali tarif dan nilai pabean untuk penghi-
tungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan
pabean melalui penelitian ulang dan audit
kepabeanan;
- Pasal 10 PMK Nomor : 51/PMK.04/2008, bahwa
Direktur Jenderal dapat menetapkan kem-
bali tarif dan / atau nilai pabean dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran
pemberitahuan pabean impor apabila hasil dari
penelitian ulang berbeda dengan penetapan
Pejabat Bea dan Cukai.
Bidang Pengawasan
Untuk tahun 2012 target dan program kerja yang akan
dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah
dilaksanakan pada tahun 2011. Secara garis besar pro-
gram kerja tersebut meliputi :
1. Melaksanakan operasi pengawasan kegiatan impor di
pelabuhan laut dan Bandar udara, khususnya di tem-
pat yang rawan terjadinya pelanggaran kepabeanan;
2. Melaksanakan operasi pengawasan atas kegiatan
perusahaan penerima fasilitas KB, GB dan KITE guna
mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas
kepabeanan dan cukai;
3. Melaksanakan operasi patrol laut, khususnya di
wilayah perairan Selat Malaka dan perairan Pantai
Timur Sumatera, dan tidak menutup kemungkinan di
BC/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Petun-
juk Pelaksanaan Penelitian Ulang dan / atau Nilai
Pabean. Penerbitan PMK tersebut bertujuan mem-
berikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan
penelitian ulang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cu-
kai atau pejabat yang ditunjuk. Latar belakang diter-
bitkannya peraturan tersebut mengacu pada :
- Pejelasan pasal 17 UU Nomor 17 tahun 2006,
bahwa Direktur Jenderal dapat menetapkan
90
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
wilayah perairan lainnya guna mencegah terjadinya
penyeludupan melalui laut;
4. Melaksanakan operasi pengawasan kegiatan ekspor un-
tuk mencegah terjadinya ekspor fiktif dan ekspor barang
larangan dan pembatasan serta pelarian pajak ekspor
(PE);
5. Melaksanakan operasi pengawasan atas produk hasil
tembakau yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cu-
kai yang bukan haknya (salah personalisasi), dilekati pita
cukai yang tidak sesuai peruntukannya, dilekati pita cu-
kai bekas, tidak dilekati pita cukai (rokok polos) dan pe-
malsuan pita cukai;
6. Melaksanakan operasi pengawasan atas peredaran
MMEA impor yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita
cukai palsu, pelanggaran lainnya dan pengeluaran MMEA
local yang tidak sesuai prosedur dan/atau tidak memba-
yar cukai;
7. Melakukan operasi pemantauan dan pengawasan
terhadap kegiatan pengangkutan barang antar pulau;
8. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Patroli
Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kasti-
ma) di wilayah perairan Selat Malaka yang rutin diadakan
setiap tahun;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi penga-
wasan di bidang kepabeanan dan cukai;
10. Pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat insidentil;
11. Pelaksanaan tugas-tugas rutin lainnya
Sedangkat terkait dengan bidang penyidikan target dan pro-
gram kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 :
1. Penyelenggaraan pelatihan PPNS baru dan peningkatan
kapasitas PPNS yang telah ada.
2. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelak-
sanaan penyidikan di kantor-kantor DJBC.
3. Melanjutkan program penyusunan petunjuk material
dan formal penyidikan DJBC.
Menyusun kesepakatan bersama dengan instansi lain terkait
pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.
93
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Pencapain kinerja DJBC pada tahun 2011 tidak
terlepas dari arahan dan bimbingan dari para pimpinan
terutama di jajaran Kementerian Keuangan yang terus
mendorong DJBC untuk melakukan perubahan atau
reformasi secara menyeluruh baik terkait dengan pe-
nataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, mau-
pun peningkatan disiplin dan manajemen Sumber Daya
Manusia. Hal ini juga didukung oleh niat yang tulus dari
seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
terus memperbaiki diri untuk menjadi institusi yang baik
sesuai dengan visi dan misinya, serta untuk dapat men-
jalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diamat-
kan oleh undang-undang serta dikawal melalui program
reformasi birokrasi yang berkelanjutan (Customs Reform
Sustainability). Program reformasi yang telah dijalankan
telah menunjukkan hasil yang positif terkait dengan ki-
nerja dan citra. Hasil survey dari beberapa pihak yang
independen juga menunjukkan bahwa terdapat pening-
katan persepsi pengguna jasa terhadap upaya perbai-
PENUTUP
kan yang telah dilakukan DJBC. Transparency Interna-
tional menyatakan bahwa reformasi kepabeanan dan
cukai turut berperan dalam mendongkrak nilai Index
Persepsi Korupsi Negara Indonesia, bahkan WCO se-
bagai wadahnya organisasi kepabeanan dunia menya-
takan bahwa program-program yang dilakukan DJBC
telah berada pada track yang benar. Penilaian Inisiatif
Anti Korupsi (PIAK) yang dilakukan KPK juga menem-
patkan DJBC pada peringkat kedua dengan nilai yang
cukup baik. Untuk itu momentum reformasi harus
terus dijaga, dikembangkan, dan dilaksanakan secara
berkesinambungan demi tercapainya tujuan yang dic-
ita-citakan.
Pada tanggal 5 November 2010 telah kita canangkan
Pelaksanaan Program Reformasi Lanjutan Kepabeanan
dan Cukai. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan,
pencanangan program reformasi lanjutan ini harus
dapat menjamin tercapainya target penerimaan yang
dibebankan kepada DJBC, mengurangi keluhan peng-
94
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
PENUTUP
guna jasa, serta meningkatkan kinerja dan citra
melalui inovasi dan revitalisasi tata nilai dan
budaya kerja, organisasi, system dan prosedur,
serta Sumber Daya Manusia. Program Refor-
masi Lanjutan dituangkan dalam Matrik Ren-
cana Tindak Program Reformasi Lanjutan Kepa-
beanan dan Cukai yang meliputi 30 Inisiatif, 74
Strategi, dan 168 program solusi, yang terbagi
menjadi 2 inisiatif rencana tindak terkait tata
nilai dan budaya kerja, 4 inisiatif rencana tindak
terkait organisasi, 21 inisiatif rencana tindak
terkait sistem dan prosedur, dan 3 inisiatif ren-
cana tindak terkait Sumber Daya Manusia.
Dengan rencana tindak tersebut diharapkan tu-
juan reformasi dapat tercapai yaitu:
1. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai
revenue collector, trade facilitator, industrial
assintance, dan community protector.
2. Memberikan pelayanan yang cepat, efisien,
responsif dan transparan berdasarkan prin-
sip “good governance”.
3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan
kepatuhan mitra kerja DJBC.
4. Meminimalkan biaya pemenuhan kewajiban
kepabeanan dan cukai (compliance cost).
96
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
DIREKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI
Ir. Agung Kuswandono, MANIP. 196703291991031001
PIMPINAN DJBCDirektur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal,Direktur, Kepala Pusat Kepatuhan Internaldan Tenaga Pengkaji
97
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Ir. Azhar Rasyidi, MASEKRETARIS DIREKTORAT JENDERALNIP. 196303211991031002
DR. Heri Kristiono, S.H., M.A.DIREKTUR TEKNIS KEPABEANANNIP. 195308161973071001
Drs. Nasar Salim, M.SiDIREKTUR FASILITAS KEPABEANANNIP. 195307011981081001
98
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
Ir. Rahmat SubagioDIREKTUR PENINDAKANDAN PENYIDIKANNIP. 196411091991031002
Drs. Iswan Ramdana, M.SiDIREKTUR CUKAINIP. 060044391
Drs. Hanafi UsmanDIREKTUR AUDITNIP. 195212291975101001
99
Tiada Henti Memacu DiriSepenuh Hati Melindungi Negeri
Susiwijono, S.E.DIREKTUR IKCNIP. 196907071989121001
Drs. Kushari Suprianto, Ak. M.M., M.E.DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANANDAN CUKAINIP. 196610021991031001
Ir. Yusmariza, MAKEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNALNIP. 196504231991031001
Drs. Frans RupangDIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONALNIP. 195305101975101001
100
Lapo
ran
KIne
rja
201
1D
irek
tora
t Jen
dera
l Bea
dan
Cuk
ai
Mohammad Aflah Farobi, S.Sos., MMTENAGA PENGKAJI BIDANGPELAYANAN DAN PENERIMAANKEPABEANAN DAN CUKAINIP. 196602011986011001
DR. Robert Leonard Marbun, S.IP., MPA.TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAINIP. 197006231996031001
Ir. B.Wijayanta B. M.,M.A.TENAGA PENGKAJI BIDANGPENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KINERJA ORGANISASINIP. 196407031991031001