L A P O R A N

KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR RI

KE PLTS OELPUAH PT LEN INDUSTRI (PERSERO)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2019-2020

14-16 Februari 2020

SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2020

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terus terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement melalui

pelaksanaan berbagai kebijakan seputar Energi Baru Terbarukan (EBT).

Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengontrol konsumsi

energi masyarakat, sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pengembangan EBT dan untuk memenuhi tercapainya

bauran energi 23% sesuai dengan kebijakan energi nasional di tahun 2025,

kebijakan kebijakan telah diterbitkan, antara lain: Permen ESDM Nomor 50

Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan

Tenaga Listrik, Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan

Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik

Negara (Persero) dan Kepmen ESDM Nomor 39 K/20/MEM/2019 tentang

Pengesahan RUPTL PLN 2019-2028.

Salah satu potensi EBT yang dapat dikembangan di Indonesia adalah

potensi tenaga surya. PT. LEN Industri (Persero) telah membangun PLTS

Kupang 5 MWp sebagai proyek Independent Power Producer PLTS pertama di

Indonesia di Desa Oelpuah, Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur.

PLTS yang dioperasionalkan pada tahun 2015 ini memiliki kandungan lokal

lebih dari 69% dengan total sebanyak 21.840 (@ 230 Wp) buah PV Module

merek Len di atas lahan ± 7 ,5 hektare.

IPP PLTS Kupang dibangun dengan metode investasi mandiri oleh PT LEN

Industri (Persero) yang kemudian dijual kepada operator, PT PLN (Persero),

untuk didistribusikan memenuhi kebutuhan energi penduduk disekitarnya melalui

jaringan transmisi 20 kV ke sistem kelistrikan Kupang. Hal ini sangat signifikan

untuk menghemat biaya pokok penyediaan (BPP) listrik di daerah tersebut

dibandingkan menggunakan pembangkit bermesin diesel (PLTD) yang berbahan

bakar minyak.

2

Kontrak pembelian listrik (PPA: Power Purchase Agreement)

ditandatangani antara PT Len Industri (Persero) dan PT PLN (Persero) Wilayah

NTT pada tanggal 09 Januari 2015 untuk jangka waktu selama 20 tahun.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap

pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan, Komisi VII DPR RI

memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja spesifik ke PLTS Oelpuah

PT LEN Industri (Persero) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Melalui kunjungan lapangan ini, diharapkan Komisi VII dapat memperoleh

masukan, data-data terkini yang kemudian bisa dijadikan bahan pertimbangan

dan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil terhadap sektor energi,

khususnya terkait dengan pengembangan pembangkit listrik energi baru

terbarukan.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR

RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tanggal 13 Januari 2020 tentang

Agenda Kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan spesifik ke PLTS Oelpuah PT LEN Industri

(Persero) adalah untuk melihat secara langsung kinerja PLTS Oelpuah PT LEN

Industri (Persero) serta perkembangan pengembangan pembangkit listrik yang

ramah lingkungan khususnya pembangkit bertenaga surya di Indonesia.

3

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTS

Oelpuah PT LEN Industri (Persero) Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah

tanggal 14 – 16 Februari 2020. Dengan agenda antara lain sebagai berikut:

1. Kunjungan lapangan ke PLTS Oelpuah PT LEN Industri (Persero) Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

2. Pertemuan dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian

ESDM RI, Direksi PT PLN (Persero) dan Direksi PLTS Oelpuah PT LEN

Industri (Persero).

E. Sasaran dan Hasil Kegiatan

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTS

Oelpuah PT LEN Industri (Persero) Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah

melihat secara langsung kinerja PLTS Oelpuah PT LEN Industri (Persero) serta

perkembangan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan

khususnya pembangkit bertenaga surya di Indonesia serta kendala-kendala yang

dialami.

Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan

bisa memperkaya khasanah sehingga menjadi masukan bagi Komisi VII DPR RI

dalam menjalankan fungsinya.

F. Susunan Anggota Tim Kunjungan Spesifik

Anggota kunjungan spesifik adalah Anggota Komisi VII DPR RI yang

merupakan representasi dari fraksi-faksi di Komisi VII DPR RI sebagaimana

dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik

No. NAMA NO.

ANGG

.

FRAKSI JABATAN

1. H. ALEX NOERDIN A-278 P.GOLKAR KETUA

2. Dra. ADRIANA C. DONDOKAMBEY, M.Si A-252 PDIP ANGGOTA

4

3. MERCY CHRIESTY BARENDS, ST A-261 PDIP ANGGOTA

4. Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, MM A-244 PDIP ANGGOTA

5. MAMAN ABDURRAHMAN, ST A-332 P. GOLKAR ANGGOTA

6. H. HASNURYADI SULAIMAN, SE, M.A.B. A-336 P.GOLKAR ANGGOTA

7. Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI, W.M.Si A-321 P. GOLKAR ANGGOTA

8. DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI, BA,

M.Sc

A-311 P. GOLKAR ANGGOTA

9. H. SUBARNA, SE, M.Si A-95 P. GERINDRA ANGGOTA

10. KATHERINE A. OENDOEN A-123 P. GERINDRA ANGGOTA

11. ARKANATA AKRAM, ST, BE (Hons), M.

Eng, Sc

A-392 P. NASDEM ANGGOTA

12. Prof. Dr. AWANG FAROEK ISHAK, MM A-391 P. NASDEM ANGGOTA

13. Hj. RATNA JUWITA SARI, SE, MM A-46 PKB ANGGOTA

14. SARTONO HUTOMO A-555 P. DEMOKRAT ANGGOTA

15. H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH A-524 P. DEMOKRAT ANGGOTA

16. H. ROFIK HANANTO, SE A-443 PKS ANGGOTA

5

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Peninjauan lapangan ke PLTS Oelpuah PT LEN Industri (Persero) Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Kunjungan lapangan dilaksanakan dengan meninjau langsung ke area

PLTS Oelpuah PT LEN Industri (Persero) di desa Oelpuah, Kupang, Nusa

Tenggara Timur. Dalam kunjungan lapangan tersebut, tim kunjungan kerja

spesifik komisi VII DPR RI didampingi oleh Dirjen EBTKE, Dirjen

Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dirut PT LEN, Direktur Operasional PT

PLN (Persero), dan Bupati Kupang.

Gambar 1. Tim Kunspek Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke

area PLTS Oelpuah

6

B. Pertemuan dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian

ESDM RI, Direksi PT PLN (Persero) dan Direksi PLTS Oelpuah PT LEN

Industri (Persero).

Dalam pertemuan ini, tim kunspek Komisi VII DPR RI dipimpin oleh Bapak

H. Alex Noerdin dihadiri oleh Dirjen EBTKE, Dirjen Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM, Dirut PT LEN, Direktur Operasional PT PLN (Persero),

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Bupati Kupang. Dalam pertemuan ini

diperoleh informasi antara lain:

1. Profil PT LEN Industri (Persero)

PT LEN Industri (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak di bidang bisnis berbasis teknologi. LEN memiliki keunggulan utama

dalam kompetensi sumber daya manusia, yang mempunyai kemampuan dalam

rekayasa sistem, riset dan pengembangan produk, manufaktur, serta integrasi

sistem dan pemeliharaan.

LEN dilahirkan dari sebuah institusi penelitian bernama LEN (Lembaga

Elektroteknika Nasional) yang berdiri pada tahun 1965. Len kemudian menjadi

sebuah BUMN dengan nama PT LEN Industri (Persero). Pemegang saham PT

LEN 100% milik Indonesia dengan revenue pada tahun 2018 sebesar 390 M

USD.

LEN memiliki 4 lini bisnis, antara lain: ICT and navigation, energy and power

system, defence electronics, transportation system, dan industrial.

Gambar 2. Lini bisnis PT LEN Industri

7

Potensi adanya sinar matahari sepanjang tahun di Indonesia, membuat

sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah salah satu sumber energi

alternatif yang layak. Selain itu, Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dapat

mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. PT LEN Industri

(Persero) telah mengembangkan sejak 1997 yang telah beroperasi di banyak

daerah terpencil di Indonesia menyediakan dan mendistribusikan lebih dari 40

MWp energi. Len memiliki kapasitas produksi 71 MWp per tahun saat ini.

PT LEN memberikan solusi sistem terkait pemanfaatan tenaga surya,

antara lain dengan membuat LenSMART SOLAR DC, Len Grid Stabilizer, dan

LenPAMTAS.

Gambar 3. LenSMART SOLAR DC, Len Grid Stabilizer, serta LenPAMTAS

Kemudian proyek terkait pembangkitan tenaga surya yang sudah dilakukan

PT LEN antara lain, Grid 2 x 1 Mwp Bali (2012), IPP Kupang (2016), Grid 2 x 1

Mwp Papua Barat (2016), Rooftop SPBU (2019), PJU Tenaga Surya (2019),

Barata Indonesia 500 Kwp (2019), Off-shores Madura (2019), dan Solar Tree

(2020).

8

Gambar 4. Proyek terkait Pembangkitan Tenaga Surya oleh PT LEN

2. Profil IPP PLTS Oelpuah

IPP PLTS Kupang dibangun diatas lahan 7 hektar dengan biaya investasi

sebesar 120 Milyar Rupiah. PLTS ini dibangun dengan metode investasi mandiri

oleh Len yang kemudian dijual kepada operator (PLN) untuk didistribusikan

memenuhi kebutuhan energi penduduk disekitarnya melalui jaringan transmisi 20

kV ke sistem kelistrikan Kupang. Hal ini sangat signifikan untuk menghemat biaya

pokok penyediaan (BPP) listrik di daerah tersebut dibandingkan menggunakan

pembangkit bermesin diesel (PLTD) yang berbahan bakar minyak.

Kontrak pembelian listrik (PPA: Power Purchase Agreement)

ditandatangani antara PT Len Industri (Persero) dan PT PLN (Persero) Wilayah

NTT pada tanggal 09 Januari 2015 untuk jangka waktu selama 20 tahun.

Gambar 5. IPP Solar PV Kupang

9

Dengan adanya PLTS Oelpuah ini, karbon emisi CO2 yang dikurangi

sebesar 16,081 ton setara dengan penguranan emisi dari 416.767 pohon yang

berumur 10 tahun. Kemudian penghematan bahan bakar fosil sebesar 6.803799

L.

Gambar 6. Kinerja IPP Solar PV Kupang

3. Roadmap Energi Surya di Indonesia hingga Tahun 2025

Perpres No 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional

(RUEN) menyebutkan bahwa target kapasitas PLTS terpasang pada tahun 2025

sebesar 6.5 GW. Untuk mencapai target tersebut, rencana pemasangan PLTS

pada tahun 2020 sebesar 0.53 GW, tahun 2021 sebesar 0.80 GW, tahun 2022

sebesar 0.89 GW, tahun 2023 sebesar 1.10 GW, tahun 2024 sebesar 1.22 GW,

dan tahun 2025 sebesar 1.89 GW.

Gambar 7. Roadmap Energi Surya di Indonesia s/d Tahun 2025

10

4. Dukungan Pemerintah yang Dibutuhkan dalam Pengembangan Tenaga

Surya di Indonesia

Untuk mendukung pengembangan tenaga surya di Indonesia, dukungan

pemerintah yang dibutuhkan antara lain:

1. Regulasi: Perlu adanya peraturan pemerintah atau regulasi yang

mendorong PT PLN (Persero) untuk menyiapkan Grid atau Jaringan yang

dapat menerima energi terbarikan

2. Insentif: Perlu adanya insentif bagi penggunaan produk local atau dalam

negeri.

3. Skema pemakaian lahan: Perlu adanya perubahan skema bisnis IPP

(Independent Power Producer) dari BOT menjadi BOO (Build Operate Own)

4. Pendanaan: Perlu kebijakan penyediaan bunga murah (green bond) dan

tenor panjang bagi para developer IPP

Gambar 8. Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan

Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI, Direksi PT PLN

(Persero) dan Direksi PLTS Oelpuah PT LEN Industri (Persero)

11

BAB III

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI

ke PLTS Oelpuah PT LEN industri (Persero), dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dirut PT LEN Industri (Persero) mengharapkan dukungan dari Kementerian

ESDM RI dan PT PLN (Persero) terkait regulasi, insentif, skema

penggunaan lahan, serta pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

(PLTS).

2. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI sepakat untuk

memberikan dukungan terhadap pengembangan PLTS yang dilakukan oleh

PT LEN Industri (Persero).

3. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendukung Kementerian

ESDM RI dan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan pengembangan PLTS

khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di daerah 3T (Tertinggal,

Terdepan, Terluar).

4. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meminta kepada

Kementerian ESDM RI dan PT PLN (Persero) agar semua masyarakat di

Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menikmati listrik.

12

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTS

Oelpuah PT Len Industri (Persero), semoga memberi manfaat dalam

menjalankan tugas-tugas konstitusional.

Kupang, Februari 2020

Pimpinan Tim Kunspek

H. Alex Noerdin

13