Upload
others
View
10
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
TAHUN 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................1
A. Latar Belakang .............................................................................................................. 1
B. Tujuan .......................................................................................................................... 2
C. Dasar ............................................................................................................................ 3
D. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi ...................................................... 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA....................................................................................14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN GTK PAUD DAN
DIKMAS ........................................................................................................................... 18
A. Capaian Kinerja Organisasi ......................................................................................... 18
B. Realisasi Anggaran ..................................................................................................... 41
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 49
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
anajemen pemerintahan yang berbasis kinerja merupakan upaya
mewujudkan instansi pemerintahan yang baik dan bersih (good governance
dan clean governance). Hasil kinerja dari instansi pemerintahan yang telah
dilaksanakan selama satu tahun tersebut selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan
Capaian Kinerja yang disampaikan secara transparan dan akuntabel. Laporan Capaian
Kinerja diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, dan mengetahui kendala serta
permasalahan yang dihadapi.
Sehubungan dengan telah keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015
tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Menteri Pendididkan dan
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, program dan kegiatan terkait guru dan tenaga kependidikan
yang selama ini dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) selama lima tahun ke
depan bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen
GTK). Direktur Jenderal ini termasuk di dalamnya Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dit. PGTK PAUD dan
Dikmas) yang merupakan transformasi dari Direktorat PPTK PAUDNI.
Dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan selama
tahun 2015, Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas menyusun laporan capaian kinerja sekaligus
sebagai media evaluasi kinerja atas keberhasilan penyelenggaraan kebijakan dan program
pembinaan pendidik tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas yang dilaksanakan oleh Badan
PSDMPK-PMP dan Direktorat PPTK PAUDNI selama tahun 2015.
B. TUJUAN
Penyusunan laporan capaian kinerja tahun 2015 bertujuan:
M
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 2
1. Menyajikan persentase daya serap yang dicapai oleh Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas
selama tahun 2015
2. Menyajikan kesenjangan (gap) antara kurva harapan/target dan realisasi capaian daya
serap
3. Menyajikan keberhasilan dan prestasi kinerja Dit. PGTK PAUD dan Dikmas
4. Menyajikan berbagai permasalahan dan potensi yang berkaitan dengan tingkat
penyerapan anggaran, ketidakberhasilan, hambatan, tantangan dan ancaman tertentu
dalam menyelenggarakan program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD
dan Dikmas
5. Menyajikan solusi untuk memperkecil hambatan dan penyelesaian masalah
C. DASAR
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
1. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012, tentang Kriteria
Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan
Pengendalian Program.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 3
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi,
Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 43 tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata cara Review LAKIP
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Pasal 196 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no 11
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan
khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat Indonesia di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di
atas Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus,serta satuan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 4
3. Penyusunan rencana kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta
pengendalian formasi guru dan pendidik lainnya pada pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
4. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan khusus,
pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat Indonesia di luar negeri;
5. Penilaian kinerja dan pengembangan karir guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan
khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
6. Pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta
satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
7. Peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan pelindungan guru,
pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
8. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru, pendidik
lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
9. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya,
dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri; dan
11. Pelaksanaan administrasi Direktorat.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 5
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015, struktur organisasi Direktorat
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat terdiri dari lima Subdirektorat dan satu Subbagian Tata Usaha yang mempunyai
tugas dan fungsi yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan di bidang Pembinaan Guru dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Kelima subdit
dan 1 (satu) subbag di lingkungan Dit. PGTK PAUD dan Dikmas, yaitu: Subdirektorat Program
dan Evaluasi; Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi, dan
Kompetensi; Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir; Subdirektorat
Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan; Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan
Layanan Khusus, dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri (SPILN); dan Subbagian Tata
Usaha;
Rincian tugas dan fungsi masing-masing subdirektorat dan subbag TU serta kelompok
Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:
1. SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI
Subdirektorat Program dan Evaluasi; mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran
serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat.
Subdit Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya,
dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan guru,
pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 6
d. koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat; dan
f. penyusunan laporan Direktorat.
Subdirektorat Program dan Evaluasi terdiri atas:
a. Seksi Penyusunan Program;
Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan,
pengumpulan, pengolahan, dan enyusunan program, kegiatan, anggaran, penyajian data
dan informasi, serta bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan
guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri; dan
b. Seksi Evaluasi Program.
Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama di bidang pembinaan guru, pendidik
lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri, serta penyusunan laporan
Direktorat.
2. SUBDIT PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENINGKATAN KUALIFIKASI
DAN KOMPETENSI
Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
(Subdit PKPK); mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi,
dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, dan pemindahan
guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyusunan bahan pengendalian
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 7
formasi guru dan pendidik lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat. Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi, dan
Kompetensi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik
lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
b. penyusunan bahan perencanaan kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. penyusunan bahan pengendalian formasi guru dan pendidik lainnya pada pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d. penyusunan bahan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e. penyusunan bahan pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan
dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan dan
peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
h. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang perencanaan kebutuhan dan peningkatan
kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, rencana kebutuhan, pemindahan, evaluasi dan laporan
di bidang perencanaan kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 8
penyusunan bahan pengendalian formasi guru dan pendidik lainnya pada pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
b. Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyusunan
bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,
kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi peningkatan kualifikasi dan
kompetensi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kualifikasi dan kompetensi
guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat.
3. SUBDIT PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR
Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kinerja, dan
pengembangan karir guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat.
Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penilaian kinerja dan pengembangan karir guru, pendidik lainnya dan tenaga
kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b. penyusunan bahan penilaian kinerja guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. penyusunan bahan pengembangan karir guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja dan
pengembangan karir guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pada pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 9
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kinerja dan
pengembangan karir guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pada pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penilaian kinerja dan pengembangan karir
guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat.
Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir terdiri atas:
a. Seksi Penilaian Kinerja;
Seksi Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, penilaian kinerja, evaluasi dan laporan di bidang penilaian kinerja
guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat.
b. Seksi Pengembangan Karir
Seksi Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, pengembangan karir, evaluasi dan laporan di bidang
pengembangan karir guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
4. SUBDIT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN
Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, kesejahteraan,
penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta
penyusunan bahan pemberian kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru dan
pendidik lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 10
Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b. penyusunan bahan pemberian kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru dan
pendidik lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesejahteraan,
penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesejahteraan, penghargaan, dan
pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kesejahteraan, penghargaan, dan
pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat.
Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan terdiri atas:
a. Seksi Kesejahteraan
Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kesejahteraan guru,
pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan serta penyusunan bahan pemberian
kesejahteraan guru dan pendidik lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat.
b. Seksi Penghargaan dan Pelindungan
Seksi Penghargaan dan Pelindungan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, pemberian penghargaan dan pelindungan, evaluasi dan
laporan di bidang penghargaan dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 11
5. SUBDIT PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS, DAN
SATUAN PENDIDIKAN INDONESIA LUAR NEGERI
Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan
Pendidikan Indonesia Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi,
peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir,
pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan
tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan
Indonesia di luar negeri pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan Pendidikan
Indonesia Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan kebutuhan dan pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan
kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, kesejahteraan, penghargaan dan
pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus,
pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b. penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan pengendalian formasi, peningkatan
kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan,
kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan guru dan pendidik lainnya pada
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan Indonesia di luar
negeri pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan
dan pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja,
pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru,
pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan
khusus, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat;
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 12
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan dan
pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja,
pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru,
pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan
khusus, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang perencanaan kebutuhan dan pengendalian
formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir,
pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan
tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan
pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat.
Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan Pendidikan
Indonesia Luar Negeri terdiri atas:
a. Seksi Pendidikan Khusus mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang perencanaan kebutuhan,
pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja,
pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru,
pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus pada pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat.
b. Seksi Pendidikan Layanan Khusus dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri
mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, evaluasi dan laporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi,
peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir,
pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan
tenaga kependidikan pendidikan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia di luar
negeri pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 13
SUBAG TATA USAHA
Subbagian Tata Usaha (Subbag TU); Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan
kerumahtanggaan Direktorat.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pendidikan diupayakan dengan terus-menerus melakukan adaptasi dan
penyesuaian terhadap gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi
teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Agar
para peserta didik dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana
belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta
proses pendidikan yang kreatif, maka sangat dibutuhkan peran Direktorat PGTK PAUD
dan Dikmas yang lebih adaptif. Peserta didik dapat belajar secara terus-menerus agar
beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, mampu menggali ilmu pengetahuan dan
menguasai teknologi, memiliki etika dan kepribadian tangguh, dan kaya ekspresi estetika
dalam merespon perubahan dan perkembangan masyarakat dalam perspektif persaingan
global, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat. Diharapkan, pendidikan
mampu mengantarkan bangsa menuju masyarakat maju, yang sarat dengan
pendayagunaan iptek, etika dan kepribadian, serta estetika untuk mencapai keunggulan
bangsa di era global, tetapi juga menciptakan kemandirian bagi individu dan bangsa.
Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika
dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Sulit bagi
bangsa Indonesia untuk bertahan bila tidak memiliki kemandirian karena hidupnya
semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Akhirnya, pendidikan harus
mengawal perubahan bangsa menuju masyarakat madani yakni masyarakat yang taat,
hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan.
Pendidikan yang berkualitas harus menjadi komitmen bersama yang harus
dilakukan. Komitmen tersebut harus disusun dan dituangkan dalam sebuah Rencana
Strategis yang dijabarkan dalam sebuah program dan kegiatan serta dibuat Perjanjian
Kinerja yang terukur hasilnya. Kinerja yang disepakati hasilnya tidak hanya terbatas pada
hasil kegiatan tahun berjalan/tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)
yang harus terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam rencana, target yang harus dicapai oleh Dit. PGTK PAUD dan Dikmas pada
tahun 2015 adalah tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang profesional. Target tersebut merupakan
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 15
pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dengan kemahiran atau kecakapan yang
memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi
insan yang secara komprehensif cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas
intelektual, dan cerdas kinestetis.
Untuk pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut ditetapkan rencana
kinerja yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019. Adapun Sasaran Kinerja Kegiatan Dit. PGTK PAUD dan Dikmas mengacu pada
Renstra Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 2.1 Sasaran Kinerja Kegiatan Pembinaan GTK PAUD dan DIKMAS Tahun 2015-2019
SASARAN Kegiatan
INDIKATOR Satuan KONDISI
AWAL 2014
TARGET CAPAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
SK.3 Meningkatnya profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas
IKK 3.1 Jumlah guru TK yang bersertifikat pendidik
Orang - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
IKK 3.2 Rata rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK mencapai 8,0
Nilai 4,7 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0
IKK 3.3 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, dan Dikmas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya
Orang - 169.468 197.713 225.958 254.202 282.447
SK.4 PTK PAUD dan Dikmas meningkat ketersediaan, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraaannya dalam rangka penguatan peran strategis PTK PAUD dan dikmas untuk mewujudkan revolusi mental
IKK 4.1 Jumlah Guru TK/TPA/KB memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
Orang - 10.565 15.162 15.292 20.455 20.653
IKK 4.2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikmas memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
Orang - 480 777 859 1.337 1.913
IKK 4.3 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas memiliki keamampuan teknis pelaksanaan PAUD inklusif dan penanganan bencana
Orang - 0 6.757 8.521 9.901 10.283
IKK 4.4 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Mengikuti Diklat Fungsional
Orang - 0 4.221 5.962 6.702 8.444
IKK 4.5 Jumlah Guru TK penerima tunjangan profesi
Orang - 61.150 73.380 84.387 92.826 97.467
IKK 4.6 Jumlah Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional
Orang - 15.269 23.233 42.586 31.939 21.296
IKK 4.7 Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus
Orang - 1.900 2.430 2.430 2.430 2.430
IKK 4.8 Jumlah Guru Bantu penerima bantuan honor
Orang - 1.310 1.310 1.210 1.110 1.010
IKK 4.9 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas memperoleh penghargaan dan perlindungan
Orang - 1.057 623 654 686 721
IKK 4.10 Jumlah Guru KB/TPA Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan
Orang - 22.610 31.222 38.200 39.422 40.888
IKK 4.11 Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanaan Kebutuhan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas
Dokumen - 26 15 15 15 15
IKK 4.12 Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang terfasilitasi peningkatan karirnya
Orang - 9.844 3.010 3.010 3.010 3.010
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 16
IKK 4.13 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Guru dan Tendik PAUD dan DIkmas
Orang - 12 12 12 12 12
Berdasarkan Renstra di atas, Dit. PGTK PAUD dan Dikmas menyusun perjanjian
kinerja, yang merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas instansi
pemerintah yang harus diukur dan dinilai tingkat pencapaiannya, keberhasilan maupun
tingkat kegagalannya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dari 15
indikator kinerja tersebut di atas, IKK 4.3 dan IKK 4.4 belum ditargetkan pada tahun
2015. Sehingga perjanjian kinerja yang telah disusun oleh Direktorat PGTK PAUD dan
Dikmas tahun 2015 dapat dilihat dalam format perjanjian kinerja dibawah ini :
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dengan Alokasi Anggaran Rp Rp. 1.235.954.564.000,-
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015
Target Anggaran
SK 3. Meningkatnya profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas
IKK3.1 Jumlah guru TK yang bersertifikat pendidik
5.000 Org 50.926.254.000
IKK3.2 Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK mencapai 8.0
5,5 Nilai 1.724.428.000
IKK 3.3 Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya
169.468 Org 4.353.108.000
SK 4.. PTK PAUD dan Dikmas meningkat ketersediaan, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraannya dalam rangka penguatan peran strategis PTK PAUD dan dikmas untuk mewujudkan revolusi mental
IKK 4.1 Jumlah guru TK/TPA/KB Memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
10.565 Org 13.601.448.000
IKK 4.2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
480 Org 2.123.560.000
IKK 4.5 Jumlah Guru TK penerima tunjangan profesi
6.150 Org 1.035.899.747.000
IKK 4.6 Jumlah Guru TK/TKLB penerima Tunjangan fungsional
15.269 Org 27.509.400.000
IKK 4.7 Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus 1.900 Org 17.473.500.000
IKK 4.8 Jumlah Guru Bantu penerima bantuan honor
1.310 Org 8.662.000.000
IKK 4.9 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang Memperoleh penghargaan dan Perlindungan
1.057 Org 6.318.532.000
IKK 4.10 Jumlah Guru KB/TPA Memperoleh peningkatan Kesejahteraan
22.610 Org 17.083.326.000
IKK 4.11 Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanan Kebutuhan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas
26 Dok 7.100.074.000
IKK 4.12 Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang terfasilitasi peningkatan Karirnya
9.844 Org 21.646.280.000
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 17
Mengacu pada perjanjian kinerja tersebut Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas pada
tahun 2015 menetapkan kebijakan Program Prioritas guna memberikan acuan pada
pengelola program pusat dan daerah Program prioritas tersebut mencakup program dan
kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan GTK
2. Guru PAUD berkualifikasi S1/D4.
3. Pendidik Dikmas berkualifikasi S1/D4.
4. Peningkatan Kinerja dan Karir GTK.
5. Tunjangan Profesi bagi Guru Non PNS.
6. Tunjangan Fungsional bagi Guru Non PNS.
7. Tunjangan Khusus Bagi Guru TK di daerah khusus.
8. Subsidi Guru Bantu.
9. Insentif Guru SILN.
10. Penghargaan dan Perlindungan.
11. Program Sertifikasi Guru
12. Peningkatan Kualifikasi Akademik
13. Pendataan Guru dan Tenaga Kependidikan
14. Perencanaan dan Penataan GTK
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN GTK PAUD DAN DIKMAS
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai. Salah satu faktor penilaian ketercapaian program dan
anggaran dibuat berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan
hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada
dinamika kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam
menjalankan proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan
diharapkan untuk lebih transparan dan clean governance. Penilaian kinerja juga tidak
terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang menunjang
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat kepada
masyarakat.
Pengukuran kinerja Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program
kegiatan Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas pada tahun anggaran sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan setiap tahun. Pada tahun 2015 capaian kinerja dari 2 (dua)
Sasaran Kegiatan dan 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel
berikut:
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target kinerja
Anggaran (Rp) Realisasi
Target kinerja
% Anggaran (Rp) %
Meningkatnya
profesionalisme
Guru dan Tenaga
Kependidikan
PAUD dan Dikmas
Jumlah guru TK yang bersertifikat pendidik
5.000 50.926.254.000 14.216 284,32 50.806.421.500 99,76
Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK mencapai 8.0
5,5 1.724.428.000 5,965 108.45 1.291.357.376
74,89
Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya
169.468 4.353.108.000 0 - 3.664.761.150 84,19
PTK PAUD dan
Dikmas
meningkat
ketersediaan,
kualifikasi,
kompetensi dan
kesejahteraannya
dalam rangka
penguatan peran
strategis PTK
PAUD dan dikmas
untuk
mewujudkan
revolusi mental
Jumlah guru TK/TPA/KB Memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
10.565 13.601.448.000 9.618 91,04 10.912.462.000 80,23
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
480 2.123.560.000 416 86,67 1.654.522.610 77,91
Jumlah Guru TK penerima tunjangan profesi
61.150 1.035.899.747.000 61.150 100,00 981.578.546.657 94,76
Jumlah Guru TK/TKLB penerima Tunjangan fungsional
15.269 27.509.400.000 15.117 99,00 27.234.900.000 99,00
Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus
1.900 17.473.500.000 1.900 100,00 17.367.000.000 99.39
Jumlah Guru Bantu penerima bantuan honor
1.310 8.662.000.000 1.376 105,04 8.258.000.000 95,34
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang Memperoleh penghargaan dan Perlindungan
1.057 6.318.532.000 851 80,51 5.678.963.343 89,88
Jumlah Guru KB/TPA Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan
22.610 17.083.326.000 21.200 93,76 15.790.394.105 92,43
Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanan Kebutuhan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas
26 7.100.074.000 44 169.23 4.953.911.103 69,77
Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang terfasilitasi peningkatan Karirnya
9.844 21.646.280.000 52.225 530.53 13.981.702.363 64,59
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 20
SK 3: Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas
Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2014, istilah
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi
sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan
yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
Selanjutnya disebutkan juga bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen
dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
Berdasarkan penjelasan di atas, disepakati bahwa Profesional adalah guru,
pendidikan lainnya dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D4 dan sudah
bersertifikasi sesuai dengan jabatannya. Oleh karena itu dalam memenuhi sasaran kegiatan
ini, capaian realisasinya diukur melalui tiga indikator kinerja kegiatan, yaitu : IKK 3.1 Jumlah
Guru TK yang bersertifikat pendidik, IKK 3.2 Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan
keterampilan guru TK mencapai 8,0 dan IKK 3.3 Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang
meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya.
Tabel 3.2 Persentase Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Tenaga KependidikanPAUD dan Dikmas
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Target kinerja
Anggaran (Rp)
Realisasi
Target kinerja % Anggaran (Rp) %
SK.3
Meningkatnya
profesionalisme
Guru dan
Tenaga
Kependidikan
PAUD dan
Dikmas
IKK 3.1
Jumlah guru TK yang bersertifikat pendidik
5.000 50.926.254.000 14.216 284,32 50.806.421.500 99,76
IKK 3.2
Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK mencapai 8.0
5,5 1.724.428.000 5,7 108,45 1.291.357.376
74,89
IKK 3.3
Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya
169.468 4.353.108.000 0 - 3.664.761.150 84,19
IKK 3.1 Jumlah Guru TK yang Bersertifikat Pendidik
Capaian IKK 3.1 Jumlah Guru TK yang Bersertifikat Pendidik sebesar 284,32 %,
dengan realisasi sebanyak 14.216 orang dari target sebanyak 5.000 orang. Program
sertifikasi tahun 2015 dilaksanakan oleh Ditjen GTK melalui 3 Direktorat (Dikdas, Dikmen,
dan PAUD & Dikmas). Masing-masing direktorat ditugaskan bekerjasama dengan LPTK yang
telah disepakati. Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas bekerjasama dengan 7 (tujuh) LPTK
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 21
untuk semua jenjang pendidikan, antara lain; Universitas Negeri Medan, Universitas
Sriwijaya, Universitas Riau, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Halu Oleo, Universitas
Muslim Nusantara Al Wasliyah, dan Universitas HKBP Nomensen.
Jumlah guru yang dikelola oleh Dit. PGTK PAUD dan Dikmas sebesar 14.216 orang
mencakup guru dengan berbagai jenjang. Tahun 2015 ini guru TK yang menjadi peserta
sertifikasi adalah sebanyak 11.553 orang melalui jalur PLPG dengan kelulusan sebesar 94,09
% atau 10,871 orang.
Dalam upaya mencapai target indikator jumlah Guru TK yang bersertifikat pendidik,
strategi yang dilakukan adalah Rakor Program Pembinaan GTK PAUD dan DIKMAS,
pelaksanaan penyaluran bantuan sertifikasi guru serta monitoring dan pendampingan
sertifikasi.
Tabel 3.3.Bantuan Sertifikasi Guru Tahun 2015
No. Rayon Nama LPTK Jumlah Peserta
PLPG (Org) Jumlah
Kab/Kota Jumlah Dana (Rp)
1 102 Universitas Negeri Medan 5274 73 16,323,290,300
2 104 Universitas Sriwijaya 3589 24 11,154,139,550
3 105 Universitas Riau 2440 19 7,635,212,450
4 111 Universitas Negeri Yogyakarta 1810 58 6,136,689,500
5 126 Universitas Halu Oleo 1996 17 6,449,422,700
6 132 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah 296 39
1,112,882,700
7 133 Universitas HKBP Nommensen 199 0 943,106,550
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 22
Tabel 3.4 Peserta dan Kelulusan Per Provinsi
PROPINSI KELULUSAN TK
DKI JAKARTA 400
JAWA BARAT 1253
JAWA TENGAH 1878
DI YOGYAKARTA 162
JAWA TIMUR 2025
ACEH 356
SUMATERA UTARA 193
SUMATERA BARAT 361
RIAU 196
JAMBI 170
SUMATERA SELATAN 94
LAMPUNG 338
KALIMANTAN BARAT 83
KALIMANTAN TENGAH 62
KALIMANTAN SELATAN 352
KALIMANTAN TIMUR 114
SULAWESI UTARA 135
SULAWESI TENGAH 252
SULAWESI SELATAN 715
SULAWESI TENGGARA 214
MALUKU 26
BALI 171
NUSA TENGGARA BARAT 236
NUSA TENGGARA TIMUR 113
PAPUA 104
BENGKULU 121
MALUKU UTARA 18
BANTEN 341
BANGKA BELITUNG 20
GORONTALO 110
KEPULAUAN RIAU 77
IRIAN JAYA BARAT 46
SULAWESI BARAT 130
KALIMANTAN UTARA 5
Pada pelaksanaan sertifikasi tahun 2015 ini terjadi ketidaksesuaian antara sasaran
yang ditangani dengan sasaran tugas dan fungsi direktorat. Hal tersebut disebabkan oleh
adanya restrukturisasi organisasi di lingkungan Kemendikbud. Selanjutnya dalam rangka
efisiensi manajemen, program sertifikasi dilakukan secara terpadu melibatkan 3 direktorat
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 23
terkait, yaitu Direktorat Pembinaan GTK Dikdas, Direktorat Pembinaan GTK Dikmen dan
Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas.
IKK 3.2 Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK mencapai 5,5
Tahun 2015 dan 8,0 Tahun 2019
Kegiatan yang terkait langsung pada hasil rata-rata nilai kompetensi pengetahuan
dan keterampilan Guru TK selama 2015, diperoleh berdasarkan hasil Uji Komptentensi
dilakukan oleh Kemendikbud secara umum. Nilai rata-rata hasil Uji Kompetensi jenjang TK
adalah 5,965 Lebih tinggi 0,465 dari target renstra sebesar 5,5. Angka ini diperoleh dari
hasil Uji Kompetensi Guru yang dilaksanakan oleh Ditjen GTK melalui P4TK.
Strategi yang dilakukan oleh Direktorat PGTK PAUD dan DIKMAS untuk
meningkatkan nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan PTK PAUD dan Dikmas pada
tahun 2015 ini difokuskan pada penyusunan Pedoman Uji Kompetensi untuk PTK Dikmas.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 24
IKK 3.3 Jumlah PTK PAUD dan DIKMAS yang Meningkat Indeks Kinerja dan Kualitas
Sikapnya
Indeks kinerja dan kualitas sikap diukur dengan penilaian kinerja guru dilakukan oleh
kepala sekolah sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kredit. Penilaian Kinerja guru merupakan salah satu proses
dalam pembinaan dan pengembangan profesi yang meliputi UKG, PKB, PKG dan
Resertifikasi. Tahun 2015 tahap pembinaan dan pengembangan profesi tersebut sudah pada
tahap pemetaan kebutuhan PKB. Sedangkan untuk penilaian PKG akan dilaksanakan tahun
2016. Dalam rangka persiapan PKG 2016 pada tahun 2015 dilakukan penyusunan beberapa
NSPK pendukung.
Persentase capaian dari indikator belum dapat diukur, mengingat pada tahun 2015 ini
belum dilakukan perhitungan indeks kinerja terhadap PTK PAUD dan Dikmas. Strategi yang
dilakukan Dit PGTK PAUD dan Dikmas dalam usaha mencapai indikator kinerja Jumlah PTK
PAUD dan DIKMAS yang Meningkat Indeks Kinerja dan Kualitas Sikapnya, baru tahap
Pengembangan Profesi/Kompetensi GTK PAUD dan Pemberdayaan Guru/Pendidik inti.
Kegiatan tersebut meliputi Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih Pengembangan
Profesi/Kompetensi GTK PAUD dan Perumusan Kebijakan Diklat berjenjang sebagai PKB dan
UKG Guru PAUD Nonformal melalui FGD. Sedangkan Pengembangan Profesi PTK Dikmas
dilakukan melalui Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi/Kompetensi GTK PAUD dan
Dikmas.
Belum terealisasinya indikator perhitungan indeks kinerja dan sikapnya tahun 2015
antara lain disebabkan oleh; restrukturisasi di lingkungan Kemendikbud yang berimbas pada
efektifitas waktu pelaksanaan kegiatan, dan penilaian kinerja PTK PAUD dan Dikmas belum
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 25
dilakukan secara mandiri oleh Dit PGTK PAUD dan DIKMAS, artinya masih dilakukan di
direktorat lain. Selanjutnya satu hal yang perlu diperhatikan dan dikaji ulang adalah target
indikator pada renstra perlu ditentukan berdasarkan hasil pendataan PTK PAUD dan Dikmas.
Dengan kata lain Indikator kinerja Jumlah PTK PAUD dan DIKMAS yang Meningkat Indeks
Kinerja dan Kualitas Sikapnya baru dapat diukur pada akhir tahun 2016.
Kebijakan program untuk mendorong pencapaian indikator kinerja Jumlah PTK PAUD
dan Dikmas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya adalah:
1. Mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk melatih calon pelatihnya (master trainer)
2. Mengadakan kerjasama dengan asosiasi profesi untuk terlibat dalam kegiatan
peningkatan kompetensi
3. Menghimbau Pemerintah Daerah TK I atau TK II untuk mengalokasikan anggaran diklat
bagi PTK PAUD dan Pendidikan Masyarakat dan peningkatan kualifikasi
4. Masyarakat melakukan diklat berjenjang secara mandiri dan berkesinambungan
5. Menggandeng perusahaan untuk memberikan bantuan (CSR) untuk melakukan diklat
Berdasarkan uraian di atas, dari 3 (tiga) IKK pada SK 3. Meningkatnya Profesionalisme
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas, 1 (satu) indikator tidak dapat diukur
karena memang belum dilakukan di tahun 2015. Sementara 2 (dua) indikator, capaian
kinerjanya melebihi target adalah IKK 3.1 Jumlah guru TK yang bersertifikat pendidik, dan
IKK 3.2 Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK mencapai 8.0 .
IKK 3.1 Jumlah guru TK yang bersertifikat pendidik berhasil melebihi target karena
alokasi anggaran pada tahun 2015 diperuntukan untuk sasaran sebanyak 14,250 orang dari
berbagai jenjang. Sementara berdasarkan data sertifikasi diketahui jumlah Guru TK yang
lulus pada tahun 2015 sebanyak 10,871 orang, masih lebih besar dari target renstra yaitu
5.000 orang. Dengan kata lain capaian kinerja mencapai 217,42 %. Sedangkaan IKK 3.2
Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK mencapai 8.0, sebesar
5,965 ebih tinggi 0,465 % dari target tahun 2015 yaitu 5,5.
SK 4: PTK PAUD dan DIKMAS meningkat ketersediaan, kualifikasi, kompetensi dan
kesejahteraannya dalam rangka penguatan peran strategis PTK PAUD dan DIKMAS untuk
mewujudkan revolusi mental
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 26
Capaian realisasi sasaran kegiatan PTK PAUD dan DIKMAS Meningkat Ketersediaan,
Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraannya dalam Rangka Penguatan Peran Strategis
PTK PAUD dan DIKMAS untuk Mewujudkan Revolusi Mental diukur berdasarkan 12
indikator Kinerja Kegiatan yaitu: IKK 4.1 Jumlah guru TK/TPA/KB Memperoleh bantuan
pendidikan kualifikasi S1/D4, IKK 4.2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Masyarakat memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4, IKK 4.3 Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat memiliki kemampuan teknis pelaksanaan
PAUD inklusif dan penanganan bencana, IKK 4.4 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan Dikmas mengikuti diklat fungsional, IKK 4.5 Jumlah Guru TK penerima tunjangan
profesi, IKK 4.6 Jumlah Guru TK/TKLB penerima Tunjangan fungsional, IKK 4.7 Jumlah Guru
TK penerima tunjangan khusus, IKK 4.8 Jumlah Guru Bantu penerima bantuan honor, IKK 4.9
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang Memperoleh penghargaan dan
Perlindungan, IKK 4.10 Jumlah Guru KB/TPA Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, 4.11
Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanan Kebutuhan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas,
dan 4.12 Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang terfasilitasi peningkatan Karirnya. Namun pada
tahun 2015 ini untuk IKK 4.3 dan IKK 4.4 belum ditargetkan, sehingga dari 12 hanya 10 IKK
yang sudah direalisasi.
Tabel 3.5 Persentase Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan PTK PAUD dan Dikmas Meningkat Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraannya Dalam
Rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD dan Dikmas untuk Mewujudkan Revolusi Mental
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Target kinerja
Anggaran (Rp)
Realisasi
Target kinerja
% Anggaran (Rp) %
SK.4
PTK PAUD dan
Dikmas meningkat
ketersediaan,
kualifikasi,
kompetensi dan
kesejahteraannya
dalam rangka
penguatan peran
strategis PTK
PAUD dan dikmas
untuk
mewujudkan
revolusi mental
IKK 4.1
Jumlah guru TK/TPA/KB Memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
10.565 13.601.448.000 9.618 91,04 10.912.462.000 80,23
IKK 4.2
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
480 2.123.560.000 416 86,67 1.654.522.610 77,91
IKK 4.5
Jumlah Guru TK penerima tunjangan profesi
61.150 1.035.899.747.000 61.150 100,00 981.578.546.657 94,76
IKK 4.6
Jumlah Guru TK/TKLB penerima Tunjangan fungsional
15.269 27.509.400.000 15.117 99,00 27.234.900.000 99,00
IKK 4.7
Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus
1.900 17.473.500.000 1.900 100,00 17.367.000.000 99.39
IKK 4.8
Jumlah Guru Bantu penerima bantuan honor
1.310 8.662.000.000 1.376 105,04 8.258.000.000 95,34
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 27
IKK 4.1 Jumlah guru TK/TPA/KB Memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa Satuan atau Program PAUD adalah layanan
PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak
(TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan
Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Dengan kata lain yang termasuk dalam PTK
PAUD adalah Guru KB/TPA/SPS dan Pengelola PAUD. Berdasarkan Permendikbud tersebut,
kriteria profesionalisme untuk PTK PAUD dan Dikmas dilihat berdasarkan kualifikasi minimal
S1/D4. Jumlah PTK PAUD berkualifikasi minimal S1/D4 pada tahun 2015 ini sebanyak 12.200
orang atau 13,34 % dari total jumlah 91.439 PTK PAUD .
Realisasi lndikator kinerja Jumlah Guru TK/TPA/KB Memperoleh Bantuan Pendidikan
Kualifikasi S1/D4 sejumlah 9.618 orang dari target 10.565 orang. Realisasi tersebut
merupakan akumulasi dari jumlah guru TK/TPA/KB yang memperoleh bantuan pendidikan
kualifikasi S1/D4 pada semester II tahun 2015 sebanyak 3.173 orang ditahun 2015, dan
6.445 orang yang dilaksanakan oleh Direktorat PPTK PAUDNI pada semester I tahun 2015.
Dengan demikian dapat disimpulkan capaian kinerja dari sasaran stategis PTK PAUD dan
Dikmas berkualifikasi S1/D4 sebesar 91,04 %.
IKK 4.9
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang Memperoleh penghargaan dan Perlindungan
1.057 6.318.532.000 851 80,51 5.678.963.343 89,88
IKK 4.10
Jumlah Guru KB/TPA Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan
22.610 17.083.326.000 21.200 93,76 15.790.394.105 92,43
IKK 4.11
Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanan Kebutuhan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas
26 7.100.074.000 44 169.23 4.953.911.103 69,77
IKK 4.12
Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang terfasilitasi peningkatan Karirnya
9.844 21.646.280.000 52.225 530.53 13.981.702.363 64,59
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 28
Tabel 3.6 Penerima Bantuan Dana Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Akademik S1/D4 Tahun 2015
IKK 4.2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat Memperoleh
Bantuan Pendidikan Kualifikasi S1/D4
Realisasi Indikator kinerja Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Masyarakat memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4 sejumlah 416 orang dari
target 480 orang. Realisasi tersebut merupakan akumulasi dari Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Masyarakat memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
pada semester II tahun 2015 sebanyak 120 orang, dan 296 orang yang dilaksanakan oleh
Direktorat PPTK PAUDNI pada semester I tahun 2015. Dengan demikian dapat disimpulkan
capaian Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat memperoleh
bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4 sebesar 86,67 %.
Mekanisme pemberian bantuan kualifikasi S1/D4 dilakukan melalui mekanisme
reguler dan konversi. Bantuan peningkatan kualifikasi S1/D4 reguler diberikan kepada guru
TK, Pendidik Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD sejenis melalui usulan dari kab/kota.
1 DKI JAKARTA 95
2 JAWA BARAT 1,073
3 JAWA TENGAH 1,722
4 D.I. YOGYAKARTA 327
5 JAWA TIMUR 1,710
6 ACEH 266
7 SUMATERA UTARA 467
8 SUMATERA BARAT 340
9 RIAU 203
10 JAMBI 116
11 SUMATERA SELATAN 372
12 LAMPUNG 567
13 KALIMANTAN BARAT 121
14 KALIMANTAN TENGAH 119
15 KALIMANTAN SELATAN 213
16 KALIMANTAN TIMUR 84
17 KALIMANTAN UTARA 59
18 SULAWESI UTARA 101
19 SULAWESI TENGAH 83
20 SULAWESI SELATAN 400
21 SULAWESI TENGGARA 216
22 MALUKU 26
23 BALI 76
24 NUSA TENGGARA BARAT 280
25 NUSA TENGGARA TIMUR 93
26 PAPUA 50
27 BENGKULU 94
28 MALUKU UTARA 25
29 BANTEN 119
30 BANGKA BELITUNG 10
31 GORONTALO 54
32 KEPULAUAN RIAU 67
33 PAPUA BARAT 19
34 SULAWESI BARAT 51
TOTAL 9,618
NO PROPINSI SK TERBIT
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 29
Mekanisme konversi pada awalnya dilakukan dengan melibatkan 24 Perguruan Tinggi yang
terdiri dari 17 Perguruan Tinggi Program studi PAUD dan 7 Perguruan tinggi Porgram studi
PLS. Dari 17 Perguruan Tinggi Program Studi PAUD, 1 (satu) perguruan tinggi sudah berhasil
meluluskan seluruh penerima bantuan, sehingga di tahun 2015 ini hanya berkerjasama
dengan 16 perguruan tinggi. Berikut daftar 16 perguruan tinggi yang melaksanakan program
peningkatan kualifikasi S1/D4, dengan jumlah mahasiswa sasaran. Berikut ini Daftar
Perguruan Tinggi Prodi PAUD dan 7 Perguruan Tinggi Program Studi PLS.
Tabel 3.7 Daftar Perguruan Tinggi Program Studi PAUD
Tabel 3.8 Daftar Perguruan Tinggi Program Studi PLS
Bantuan pendidikan kualifikasi diberikan kepada GTK PAUD dan Dikmas sebesar Rp
2.000.000 , Rp 2.500.000 dan Rp 3.500.000 per tahun, dicairkan sekaligus. Bantuan sebesar
2.000.000 yang dikelola oleh Subdit PK PKK, diberikan kepada instruktur kursus dan pendidik
PAUD. Bantuan sebesar Rp 2.500.000 yang di kelola Subdit PK PKK, diberikan kepada
tutor/pendidik PAUD. Bantuan Rp 3.500.000 yang di kelola subdit program dan evaluasi
diberikan kepada Guru TK.
Hambatan pemberian bantuan kualifikasi S1/D4 jalur reguler pada awal semester I
disebabkan adanya persyaratan penerima bantuan pendidikan IPK minimal 2,5 dan
No Perguruan Tinggi
1 Universitas Jambi
2 Universitas Mulawarman
3 Universitas Lampung
4 Universitas Tanjung Pura
5 Universitas Taduloka
6 Universitas Ahmad Dahlan
7 Universitas Riau
8 Universitas Negeri Surabaya
9 Universitas Negeri Padang
10 Universitas Muhammadiyah Jember
11 Universitas Mataram
12 Universitas Syiah Kuala
13 Universitas Muhammadiyah Jakarta
14 Universitas Muhammadiyah Purwokerto
15 STAIN Syaikh Abdurahman Siddik
16 Unversitas Cenderawasih
No. Perguruan Tinggi
1 Universitas Ibnu Khaldun
2 Universitas Negeri Manado
3 Universitas Negeri Gorontalo
4 Universitad Negeri Padang
5 Universitas Negeri Makassar
6 Universitas Negeri Medan
7 Universitas Patrimura
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 30
persyaratan NUPTK /NIPTK. Dengan adanya pemberhentian aplikasi pendataan NUPTK
melalui pusat mengakibatkan masih banyak guru PAUD formal yang tidak bisa memperoleh
NUPTK dan data guru PAUD Nonformal belum terverifikasi oleh Dinas Kab/Kota maupun
Pusat mengakibatkan NIPTK tidak dapat diterbitkan. Untuk mengatasi hambatan tersebut
sudah dilakukan adendum Petunjuk Teknis.
IKK 4.3 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat Memiliki
Kemampuan Teknis Pelaksanaan PAUD Inklusif dan Penanganan Bencana
Pada tahun 2015 target indikator kinerja Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Masyarakat yang memiliki teknis pelaksanaan PAUD inklusif dan penangaan
bencana pada renstra Ditjen GTK Tahun 2015 – 2019, belum ditetapkan. Oleh karena itu
Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas belum melaksanakan program/kegiatan terkait indikator
tersebut.
IKK 4.4 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Mengikuti Diklat
Fungsional
Pada tahun 2015 seperti halnya IKK 4.3 di atas Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan Dikmas mengikuti diklat fungsional belum menjadi target
capaian di perjanjian kinerja dit PTK PAUD dan Dikmas. Namun pada tahun 2015 ini, sudah
dilaksanakan diklat fungsional dengan jumlah sasaran 80 orang pamong dan penilik, dengan
realisasi sebanyak 84 orang. Realisasi capaian ini dapat mendukung capaian IKK 3.3 jumlah
PTK PAUD dan Dikmas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya, dan IKK 4.12
jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang terfasilitasi peningkatan Karirnya, karena diklat
tersebut bertujuan meningkatan indeks kinerja dan karir.
IKK 4.5 Jumlah Guru TK Penerima Tunjangan Profesi
Pada tahun 2015 capaian indikator kinerja Jumlah Guru TK Penerima Tunjangan
Profesi sebesar 100%, dengan realisasi sama sesuai dengan targetnya yaitu 61,150 orang.
Angka tersebut diperoleh berdasarkan jumlah SK yang diterbitkan oleh Direktur PGTK PAUD
dan Dikmas tahun 2015. Tunjangan profesi diberikan kepada guru TK yang telah lulus
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 31
sertifikasi dan memiliki NRG, memenuhi jam mengajar 24 jam per minggu serta persyaratan
lain. Tunjangan profesi diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dan dibayarkan per 3 bulan.
Adapun hambatan yang ditemukan terkait penyaluran tunjangan profesi meliputi: 1)
jumlah anggaran yang tersedia untuk carry over tunjangan profesi sebesar Rp
380.366.027.763 terblokir menunggu hasil audit BPKP. 2) Guru yang lulus sertifikasi belum
menerima Nomor Regristasi Guru (NRG), sehingga pembayarannya menunggu proses
penerbitan NRG, 3) adanya SK inpassing yang tidak sesuai dengan database sehingga guru
tidak dibayarkan inpassingnya, 4) calon penerima tunjangan telah mutasi ke jenjang non TK,
menjadi tenaga struktural, telah memasuki usia pensiun, meninggal dunia, sehingga
menyebabkan perbedaan antara jumlah guru yang di SK kan dengan jumlah yang
dibayarkan. 5) adanya perbedaan NUPTK antara yang diusulkan dengan yang ada di data
Ditjen GTK. Hal ini menyebabkan pencairan virtual accountnya mengalami kesulitan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut telah dilakukan; (1) koordinasi intens dengan
pihak BPKP sehingga surat rekomendasi hasil verifikasi BPKP diterbitkan tanggal 13 Oktober
2015, (2) dilakukan percepatan penerbitan NRG untuk guru yang sudah lulus sertifikasi, (3)
menginformasikan ke dinas kabupten/kota untuk melengkapi sesuai dengan ketentuan, (4)
melakukan verifikasi data terbaru dengan pihak kabupaten/kota, (5) terus melakukan
memperbaikan kualitas data Ditjen GTK.
IKK 4.6 Jumlah Guru TK/TKLB Penerima Tunjangan Fungsional
Pada tahun 2015, capaian indikator kinerja Jumlah Guru TK/TKLB Penerima
Tunjangan Fungsional adalah sebesar 99.00 %, dengan realisasi 15,117 orang dari target
15,269 orang. Subsidi tunjangan fungsional diprioritaskan diberikan kepada guru TK bukan
PNS yang diangkat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat dan dibuktikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan yang diterbitkan oleh
penyelenggara pendidikan serta memenuhi persyaratan lain. Subsidi tunjangan fungsional
diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan dan dibayarkan setahun dua kali atau per semester.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 32
IKK 4.7 Jumlah Guru TK Penerima Tunjangan Khusus
Pada tahun 2015 capaian indikator knerja Jumlah Guru TK Penerima Tunjangan
Khusus sebesar 100%, dengan realisasi sama dengan target yaitu 1.900 orang. Tunjangan
khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai penghargaan atas dedikasi
dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil
atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah
perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau
daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
Tunjangan khusus diberikan bagi Guru TK yang ditugaskan mengajar di daerah
khusus oleh pemerintah, dan pemerintah daerah pada satuan pendidikan, baik satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh, pemerintah daerah dan masyarakat (yayasan),
minimal 1 tahun. Dibuktikan dengan surat tugas atau surat pengangkatan. Tunjangan khusus
diberikan setara 1 (satu) kali gaji pokok dan yang belum inpasing diberikan Rp 1.500.000 per
bulan dan dibayarkan per triwulan.
Pada pengeluaran SK tunjangan khusus, jumlah penerima sesuai kuota yaitu 1900
orang. Namun pada proses pencairannya beberapa orang harus didrop, disebabkan ada
yang mutasi dari TK ke jenjang lain, ada yang sudah tidak aktif mengajar, pensiun, ada yang
pindah ke daerah yang tidak termasuk daerah khusus dan ada daerah yang bukan termasuk
daerah khusus lagi.
IKK 4.8 Jumlah Guru Bantu Penerima Bantuan Honor
Pada tahun 2015 capaian indikator kinerja Jumlah Guru Bantu Penerima Bantuan
Honor sebesar 105,04 %, dengan realisasi 1.376 orang dari 1.310 orang. Dengan demikian
dapat disimpulkan capaian kinerja dari sasaran jumlah guru bantu TK Penerima honor guru
bantu dapat dikatakan predikat sangat baik.
Guru Bantu adalah guru bantu TK yang diangkat pada tahun 2003 dan tahun 2004
sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 023/U/2003 tanggal 26 Maret 2003
dengan melampirkan Foto copy lampiran I Surat Perjanjian Kerja dan lampiran II Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 023/U/2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu tanggal
26 Maret 2003 yang dilegalisir oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau Dinas Pendidikan
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 33
Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. Honor guru bantu diberikan sebesar
Rp 1.000.000 per bulan dan dicairkan per tri wulan.
Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran tunjangan
fungsional, khusus, guru bantu dan insentif adalah: (a) calon penerima tunjangan telah
mutasi ke jenjang non TK/ pindah instansi lain, menjadi tenaga struktural, telah memasuki
usia pensiun/berhenti menjadi guru, meninggal dunia., sehingga menyebabkan perbedaan
antara jumlah guru yang di SK kan dengan jumlah yang dibayarkan berbeda, (b) data kurang
valid dan menyebabkan adanya guru yang menerima tunjangan ganda yaitu menerima
tunjangan profesi dan tunjangan fungsional sehingga tunjangan fungsionalnya harus
diberhentikan, (c) kendala penyaluran tunjangan khusus adalah guru dipindahkan/pindah/
sudah tidak mengajar lagi di daerah khusus, (d) terlambatnya penerbitan SK Bupati tentang
daerah khusus menyebabkan terlambatnya dalam menerbitkan SK dan terlambat
membayarkan tunjangannya e) hambatan penyaluran honor guru bantu adalah
terlambatnya penyerahan perpanjangan Surat Keputusan Guru Bantu (SKGB).
IKK 4.9 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang Memperoleh
Penghargaan dan Perlindungan
Pada tahun 2015 capaian indikator kinerja Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUDNI yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan sebesar 80,51 %,
dengan realisasi 851 orang dari target 1,057 orang. Realisasi tersebut merupakan akumulasi
dari 452 orang yang dicapai pada semester pertama tahun 2015 yang dilakukan oleh Dit.
PPTK PAUDNI, dan 98 orang Guru TK dan Kepala TK berprestasi tingkat nasional yang di
kegiatan Apresiasi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh
Dit.PGTK PAUD dan Dikmas.
Apresiasi PTK Dikmas Berprestasi Tingkat
Nasional, diberikan terhadap enam jenis PTK Dikmas
yakni apresiasi karya nyata bagi Pamong Belajar, Penilik,
Kepala SKB, Pengelola PKBM, Pengelola TBM dan Tutor
Pendidikan Keaksaraan. Penilaian dilakukan melalui
beberapa tahap mulai verifikasi administrasi, substansi
dan presentasi.
Permasalahan yang dihadapi di lapangan antara
lain; keterlambatan penyerahan naskah yang akan
Acara Puncak Pemberian
Penghargaan PTK PAUDNI
Berprestasi
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 34
dilombakan, dan kelengkapan administrasi peserta yang dibuat hanya satu rangkap
sehingga mengalami kesulitan ketika akan dilakukan verifikasi. Alternatif pemecahannya
maka penerimaan naskah dilokasi penyelenggaraan apresiasi dan penggandaan
kelengkapan administrasi diserahkan kepada Subdit PTK Kursus dan Pelatihan selaku
koordinator keseluruhan kegiatan apresiasi pada masa itu.
Keberhasilan capaian kinerja jumlah PTK PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang
memperoleh penghargaan dan perlindungan disebabkan karena ketepatan data calon
penerima penghargaan dan kesejahteraan yang diberikan oleh: 1) tim verifikator yang ada
di Dinas Pendidikan Kabupatena/Kota, 2) kecepatan dalam penerbitan SK, 3) adanya
kerjasama yang baik dengan BRI dalam penyaluran aneka tunjangan, 4) adanya kerjasama
yang baik dengan Dinas Pendidikan Propinsi dalam penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI.
Berikut tren grafik Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan
Kesejahteraan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
Grafik 3.9
Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan
Hambatan secara umum terkait dengan penghargaan dan perlindungan:
1. Perubahan mata anggaran bantuan sosial ke mata anggaran belanja barang dan pada
akhirnya berubah menjadi belanja pegawai
2. Lambatnya proses revisi/perubahan DIPA khususnya mata anggaran bansos ke mata
anggaran belanja barang.
3. Perubahan strategi percepatan pelaksanaan diklat yang selama ini bekerjasama dengan
asosiasi/forum PTK PAUDNI melalui dana bansos tidak dapat dilakukan karena ada
perubahan mata aggaran yang semula bansos menjadi belanja barang sehingga semua
penyelenggaraan diklat harus dilakukan melalui swakelola.
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015
15%
30 %
19.97 %
35%
51.57%57.33 %
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 35
Mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut, beberapa langkah antisipasi
yang akan dilakukan di masa datang adalah:
1. Melakukan revisi anggaran bantuan sosial ke belanja pegawai (tunjangan guru bantu
dan insentif pendidik PAUD)
2. Mencairkan dana apresiasi, dengan strategi pelaksanaannya kerjasama dengan asosiasi
profesi, dinas pendidikan propinsi untuk turut serta dalam penyusunan laporan
pertangungjawaban
3. Bekerjasama dengan BRI untuk membukakan rekening kepada guru bantu guna
mempercepat proses pencairan dan mengurangi resiko retur.
IKK 4.10 Jumlah Guru KB/TPA Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan
Tahun 2015 capaian indikator kinerja jumlah Guru KB/TPA memperoleh peningkatan
kesejahteraan sebesar 93,76 %, dengan realisasi sebesar 21,200 orang dari target 21.610
orang. Indikator tersebut didukung oleh kegiatan antara lain; (1) verifikasi dan Bimbingan
Teknis Bantuan Insentif Guru KB/TPA, (2) Review Penyusunan Peningkatan Kesejahteraan
Pemberian Penghargaan dan Perlindungan GTK PAUD & Dikmas melalui FGD, dan (3) Guru
KB/TPA Memperoleh Peningkatan kesejahteraan, (Insentif Guru KB/TPA). Beriku alokasi
bantuan Pusat ke Daerah Tahun 2015, Program Pendidikan Anak Usia Dini , Nonformal dan
Informal .
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 36
Tabel 3.10 Kuota Insentif Guru KB/TPA/SPS Tahun 2015
IKK 4.11 Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanan Kebutuhan Guru dan Tendik PAUD dan
Dikmas
Capaian indikator kinerja Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanan Kebutuhan Guru
dan Tendik PAUD dan Dikmas tahun 2015 sebesar 169.23 %, dengan realisasi 44 dokumen
dari 26 dokumen yang ditargetkan. Dokumen tersebut terdiri dari 28 NSPK dari Subdit PK
PK, 12 NSPK dari Subdit PK PKK, 1 NSPK dari Subdit PK PLK SPILN; dan 3 NSPK dari Subdit
Kesharlindung. Berikut Judul NSKP Dit PGTK PAUD dan Dikmas selama 2015:
1. Perencanaan Kebutuhan Guru TK, Guru KB/TPA/SPS, Dan Pengawas TK
2. Perencanaan Kebutuhan Pamong Belajar Dan Penilik
3. Perencanaan Kebutuhan Pendidik Kursus Dan Pengelola Kursus
4. Perencanaan Kebutuhan Tutor Pendidikan Kesetaraan, Tutor Pendidikan Keaksaraan,
Pengelola Pkbm, Dan Pengelola TBM
5. Pedoman Pemetaan Standar Kompetensi Pamong Belajar
6. Pedoman Pemetaan Standar Kompetensi Tutor Kesetaraan
7. Pedoman Pemetaan Standar Kompetensi Pengelola PKBM
1 1067
2 3042
3 2721
4 860
5 3584
6 NAD 172
7 519
8 831
9 RIAU 387
10 243
11 390
12 554
13 373
14 187
15 386
16 396
17 68
18 563
19 218
20 799
21 190
22 42
23 BALI 233
24 384
25 255
26 117
27 399
28 157
29 1247
30 208
31 198
32 87
33 51
34 272
35 21200
NO KAB/KOTA
DKI JAKARTA
KUOTA INSENTIF KAB/TPA/SPS
TAHUN 2015
KALIMANTAN SELATAN
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
D.I YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
JAMBI
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
MALUKU UTARA
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
PAPUA
BENGKULU
JUMLAH
BANTEN
BANGKA BELITUNG
GORONTALO
KEPULAUAN RIAU
PAPUA BARAT
SULAWESI BARAT
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 37
8. Pedoman Pemetaan Standar Kompetensi Penilik
9. Pedoman Pemetaan Standar Kompetensi Instruktur Kursus dan Pengelola Kursus
10. Pedoman Diklat Berjenjang GTK PAUD Pedoman Pemberdayaan Guru/Pendidik Inti
(PAUD dan Dikmas)
11. Bahan Ajar dan Bahan Tayang Diklat Berjenjang GTK PAUD Pedoman TOT Diklat
Berjenjang GTK PAUD
12. Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti Untuk Tutor Kesetaraan
13. Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti Untuk Tutor Keaksaraan
14. Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti Untuk Pengawas dan Penilik
15. Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti Untuk Kursus dan Pelatihan
16. Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti Untuk PKBM
17. Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti Untuk Pamong Belajar
18. Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti Untuk Guru PAUD
19. Pedoman Diklat Teknis Pembentukan Kepribadian PTK PAUD
20. Pedoman Diklat Teknis Mendongeng
21. Pedoman Diklat Magang
22. Pedoman Kursus PAUD
23. Pedoman Tutor Kesetaraan
24. Pedoman Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar
25. Pedoman Peningkatan Kompetensi Penilik
26. Pedoman Teknis Instruktur Kursus
27. Pedoman Penilaian Kinerja Guru PAUD dan Instrumennya
28. Pedoman Penilaian Kinerja Pamong Belajar dan Instrumennya
29. Pedoman Penilaian Kinerja Penilik dan Instrumennya
30. Pedoman Penilaian Kinerja Instruktur Kursus dan pelatihan dan Instrumennya
31. Pedoman Penilaian Kinerja Pengelola Kursus dan Pelatihan dan Instrumennya
32. Revisi Pedoman Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilik dan
Pedoman Diklat Fungsional Penilik
33. Revisi Pedoman Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Pedoman Diklat Fungsional Pamong Belajar
34. Pedoman Pembinaan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Jabatan Fungsional Pamong
Belajar
35. Pedoman Pembinaan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Jabatan Fungsional Penilik
36. Pengembangan e-PAK untuk Tim Penilai Angka Kedit Jabatan Fungsional Pamong
Belajar
37. Pedoman Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Pamong Belajar dan Penilik secara
On-line
38. Pedoman Pelaksanaan Program Induksi bagi Guru TK
39. Panduan Pelaksanaan Pemilihan Guru TK dan Kepala TK Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2015
40. Petunjuk Pelakasaan Pemberian Dana Bantuan Bagi Guru KB/TPA Tahun 2015
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 38
41. Panduan Symposium Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015
42. Dokumen Grand Design Program Guru Dan Tenaga Kependidikan PK, PLK DAN SPILN
Tahun 2015-2019
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 39
IKK 4.12 Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang Terfasilitasi Peningkatan Karirnya
IKK 4.12 merupakan salah satu IKK yang mendukung tercapainya SK.4 PTK PAUD dan
Dikmas meningkat ketersediaan, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraannya dalam
rangka penguatan peran strategis PTK PAUD dan Dikmas umtuk mewujudkan revolusi
mental. Capaian realisasi IKK 4.12 Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang terfasilitasi
Peningkatan Karirnya sebesar 530,53 %, dengan realisasi 52.225 orang dari taget renstra
sebesar 9.844 orang. Tingginya capaian tersebut disebabkan adanya penggabungan kegiatan
terkait peningkatan kompetensi dan peningkatan karir PTK PAUD dan Dikmas. Namun jika
capaian kinerjanya dibandingkan dengan target DIPA sebesar 55,350 orang, maka capaian
IKK 4.12 hanya mencapai sebesar 78,80 %.
Berikut uraian capaian indikator kinerja kegiatan terkait Jumlah PTK PAUD dan
Dikmas yang telah mengikuti peningkatan kompetensi tahun 2015 adalah 84.01 %, dengan
realisasi 8.611 orang dari target 10.250 orang. Kegiatan yang termasuk peningkatan
kompetensi PTK PAUD dan DIKMAS, antara lain; (1) Workshop Penyegaran TPAK Penilik dan
Pamong Belajar sebanyak 88 orang, (2) Diklat Tim Penilai Angka Kredit 57 orang Penilik, (3)
Diklat Tim Penilai Angka Kredit 73 Pmong Belajar, (4) Diklat Fungsional Penilik dan Pamong
Belajar sebanyak 84 orang, dan (5) Uji Kompetensi Pamong Belajar dan Penilik sebanyak
8.309 orang.
Selanjutnya, capaian indikator kinerja kegiatan terkait peningkatan karir adalah
96.71 %, dengan realisasi 43,614 orang dari target sebanyak 43,614 orang. Kegiatan yang
termasuk dalam peningkatan karir PTK PAUD dan DIKMAS, yaitu; Inpassing / Penyetaraan
Guru TK Non PNS sebanyak 43.535 orang, dan Penilaian Angka Kredit Pamong Belajar
sebanyak 79 orang.
Kegiatan-kegiatan pendukung IKK 4.12 tersebut meliputi: (1) Rekon Data Penerima
Tunjangan dan Bantuan Kepada Guru Bantu dan Rakor Program PGTK, (2) Orientasi Teknis
dan Pendampingan Pelaksanan Uji Kompetensi, (3) PTK Dikmas Mengikuti Peningkatan
Kompetensi melalui Bantuan Forum/Asosiasi, (4) Bantuan Uji Kompetensi Pamong Belajar
dan Penilik, (5) Juknis Kriteria Pengendalian dan Pengelolaan Inpassing Guru TK, (6) Pemetaan
Kebutuhan NSPK Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir melalui FGD Th.2015, (7)
Workshop Penyegaran TPAK Penilik dan Pamong Belajar th. 2015, (8) Penilik mengikuti
Diklat Tim Penilai Angka Kredit th. 2015, (9) Pamong belajar mengikuti Diklat Tim Penilai
Angka Kredit th. 2015, dan (10) Diklat Fungsional Penilik dan Pamong Belajar th 2015. Dari
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 40
sekian kegiatan pendukung tersebut, kegiatan PTK Dikmas Mengikuti Peningkatan
Kompetensi melalui Bantuan Forum/Asosiasi tidak terealisasi pada tahun 2015, karena ada
perubahan struktur organisasi di Kemdikbud.
Berdasarkan renstra Ditjen GTK tahun 2015 – 2019, dari 12 indikator kinerja kegiatan
untuk Sasaran Kegiatan PTK PAUD dan Dikmas meningkat ketersediaan, kualifikasi,
kompetensi dan kesejahteraannya dalam rangka penguatan peran strategis PTK PAUD
dan dikmas untuk mewujudkan revolusi mental, ada 2 indikator kinerja kegiatan yang
belum ditargetkan di tahun 2015. Selanjutnya dari 10 indikator yang diukur capaian
kinerjanya, 4 indikator telah melebihi target. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah IKK
4.5 Jumlah Guru TK penerima tunjangan profesi, IKK 4.7 Jumlah Guru TK penerima
tunjangan khusus, IKK 4.11 Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanan Kebutuhan Guru dan
Tendik PAUD dan Dikmas, dan IKK 4.12 Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang terfasilitasi
peningkatan Karirnya,
Berdasarkan uraian di atas rata-rata 12 indikator capaian kinerja dalam pengukuran
kinerja yang dilaksankan Dit PGTK PAUD dan Dikmas tahun 2015 adalah 153.38 %. Dengan
kata lain, dilihat dari Tabel Rentang Kategori Capaian Kinerja persentase tersebut lebih besar
dari 51,45 %. Sehingga dapat dikategorikan memuaskan.
Tabel 3.11 Rentang Katagori Capaian Kinerja
Urutan Rentang Katagori Capaian
I Capaian ≥ 51,45% Memuaskan
II 43,73% ≤ Capaian < 51,45% Sangat Baik
III 36,02% ≤ Capaian < 43,73 % Baik
IV 28,30% ≤ Capaian < 36,02% Cukup
V Capaian < 28,30% Kurang
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 41
B. REALISASI ANGGARAN
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan
realisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dit. PGTK PAUD dan Dikmas terbagi
dalam empat klasifikasi jenis belanja yaitu: a) Belanja Pegawai; b) Belanja Barang; c) Belanja
Modal dan d) Belanja Bantuan Sosial.
Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang
diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal. PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji, tunjangan,
honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.
Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa
yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak
dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada
masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri belanja barang dan jasa, belanja
pemeliharaan dan belanja perjalanan. Belanja barang ini terdiri dari belanja pengadaan
barang dan jasa, belanja pemeliharaandan belanja perjalanan
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka
memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset
lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional
kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.
Belanja Bantuan Sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial
dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan di
bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan pangan.
Pada tahun anggaran 2015 pengalokasian per jenis belanja pada Direktorat PGTK
PAUD dan Dikmas dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut:
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 42
Tabel 3.12 Capaian/Serapan Anggaran Gabungan Sebelum Cut off per Jenis Belanja
No Jenis Belanja Pagu Realisasi %
1 Belanja Pegawai 40,560,769,000
37,545,748,078 92.57%
2 Belanja Barang 141,064,096,000
125,874,599,810 89.23%
3 Belanja Modal 1,988,605,000
1,971,011,005 99.12%
4 Belanja Bansos 1,719,838,600,000
1,662,477,341,692 96.66%
TOTAL 1,903,452,070,000
1,827,868,700,585 96.03%
Tabel 3.13
Capaian/Serapan Anggaran DIT. PPTK PAUDNI per Jenis Belanja
No Jenis Belanja Realisasi %
1 Belanja Pegawai 12,420,315,273 99.93%
2 Belanja Barang 26,407,670,691 94.77%
3 Belanja Modal 217,265,000 100.00%
4 Belanja Bansos 626,885,395,035 99.98%
Tabel 3.14
Capaian/Serapan Anggaran DIT. PGTK PAUD & Dikmas per Jenis Belanja
No Jenis Belanja Realisasi %
1 Belanja Pegawai 25,125,432,805 89.31%
2 Belanja Barang 99,466,929,119 87.87%
3 Belanja Modal 1,753,746,005 99.01%
4 Belanja Bansos 1,035,591,946,657 94.76%
Belanja Pegawai,
12,420,315,273
Belanja Barang,
26,407,670,691
Belanja Modal, 217,265,000
Belanja Bansos, 626,885,395,03
5
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 43
Berdasarkan gambar dan tabel di atas tertera bahwa capaian gabungan sebelum
cutoff Dit. PPTK PAUDNI dari total anggaran Rp. 1,903,452,070,000 terealisasi sebesar Rp.
1,827,868,700,585 atau sebesar 96.03%, untuk pagu Dit. PPTK PAUDNI sebesar Rp.
667,497,506,000 terealisasi sebesar Rp. 666,464,976,302 atau sebesar 99.85% menurut
Laporan Realisasi Anggaran Likuidasi (LRA) selama periode 1 Januari sampai 31 Oktober
2015 (berdasarkan basis kas). Laporan pagu dan realisasi belanja berdasarkan aplikasi
OnSpan KPPN untuk pagu sebesar Rp. 667,497,506,000 terealiasasikan sebesar Rp.
665,930,645,999 atau sebesar 99,77%, menurut laporan pagu dana per output terealisasi
sebesar Rp. 667,409,179,658 atau sebesar 99.99%, dan menurut laporan realisasi SPM
terealisasi sebesar Rp 504,240,594,432 atau sebesar 75.54% sehingga dapat disimpulkan
perbedaan realisasi terjadi dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sebesar realisasi
belanja DIPA revisi ke-3 No. 023.05.1.682082/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
Selanjutnya untuk pagu Dit. PGTK PAUD & Dikmas sebesar Rp. 1,235,954,564,000
terealisasi sebesar Rp. 1,158,110,238,264 atau sebesar 93,70% menurut LRA selama periode
1 Januari sampai 31 Desember 2015 (berdasarkan basis kas). Laporan pagu per jenis belanja
dan per output berdasarkan aplikasi OnSpan KPPN sama untuk pagu sebesar
1,235,954,564,000 terealisasi sebesar Rp. 1,161,938,054,586 atau sebesar 94.01% dan
menurut laporan realisasi SPM terealisasi sebesar Rp. 1,161,247,003,372 atau sebesar
3,96%. Perbedaan realisasi dikarenakan adanya pengembalian belanja sebesar Rp.
3,827,816,322.
Dari capaian tersebut jika dipilah menurut jenis belanja menunjukkan bahwa Belanja
Bantuan Sosial menempati posisi capaian pertama yaitu sebesar 94.76% di mana dari total
anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1,092,852,647,000 telah teralisasikan Rp
1,035,591,946,657. Belanja Barang menempati posisi capaian kedua yaitu sebesar 87.37%
Belanja Pegawai,
25,125,432,805
Belanja Barang, 99,466,929,119 Belanja Modal,
1,753,746,005
Belanja Bansos, 1,035,591,946,6
57
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 44
dimana dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 113,198,340,000 telah teralisasi Rp
99,466,929,119. Belanja Pegawai menempati posisi capaian ketiga yaitu sebesar 89.31%
dimana dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 28,132,237,000 telah teralisasi Rp
25,125,432,805. Dan Belanja Modal menempati posisi capaian terakhir yaitu sebesar
99.01% dimana dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1,771,340,000 telah
teralisasi Rp 1,753,746,005.
Hal-hal yang menjadi faktor penghambat capaian daya serap tahun 2015 adalah :
1. Perubahan nomenklatur Kemendikbud yang mengakibatkan terjadinya proses cut off
DIPA yang semula Dit. PPTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI menjadi Dit. PGTK PAUD dan
Dikmas, Ditjen GTK sesuai dengan Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Uraian
Tugas Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Terlambatnya pencairan carry over tunjangan profesi tahun 2014 sebesar Rp.
380,366,027,763 dikarenakan proses verifikasi data tunjangan di masing-masing daerah
yang dilakukan oleh BPKP belum terkompilasi semuanya, sedangkan surat rekomendasi
hasil verifikasi dari BPKP terbit tanggal 13 Oktober 2015.
3. Permenpan RB No. 6 Tahun 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pembatasan
Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas
kerja aparatur Negara, dalam rangka memberikan kejelasan untuk penyamaan persepsi
mengenai batasan kegiatan konsinyering/Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat
teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, dipandang perlu
menerbitkan peraturan mengenai pedoman dimaksud. Pedoman ini dimaksudkan
sebagai salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip kesederhanaan hidup,
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Dit. PGTK PAUD & Dikmas pada umumnya
terserap dengan baik. Dit. PGTK PAUD & Dikmas tahun 2015 (Agustus s.d Desember 2015)
mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.235.954.564.000- dan telah mengalami 3 (tiga) kali
revisi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dari pagu anggaran tersebut telah
direalisasikan sebesar Rp. 1.161.938.054.586 atau sebesar 94,01% dari total anggaran
dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 74.016.509.414. Selanjutnya Rincian
capaian keuangan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 45
Tabel 3.15 Capaian Keuangan Dit. PGTK PAUD Dan Dikmas Tahun 2015
Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIP ini baru dapat menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan
sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala bahwa sistem penganggaran yang ada belum
sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu
standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dari capaian keuangan Dit. PGTK PAUD dan Dikmas teridentifikasi output mata
anggaran yang belum terserap secara maksimal meliputi: (1) 5636.010 Guru TK yang
meningkatkan indeks kinerja dan kualitas sikapnya sebesar 119.000.000 belum terserap, (2)
5636.009 Guru TK yang meningkat nilai rata-rata kompetensinya sebesar 5.390.060.000
atau terserap 36,83%, (3) 5636.017 Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang memperoleh
penghargaan dan perlindungan sebesar 28.320.000 atau terserap 52,97%, dan (4) 5636.994
Layanan perkantoran sebesar 5.463.981.000 atau sebesar 67,96%.
Penyebab ketidakcapaian daya serap anggaran disebabkan karena (1) pada tahun
2015 belum dilakukan penilaian kinerja untuk guru TK namun sudah melakukan
pembahasan dokumen NSPK, (2) pembiayaan kegiatan Peningkatan Kompetensi guru
melalui Pertukaran guru dengan Korea Selatan dibebankan pembiayaannya kepada
5636 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas 1,235,954,564,000 1,161,938,054,586 94.01% 74,016,509,414
5636.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 3,015,548,000 2,016,479,920 66.87% 999,068,080
5636.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 9,583,752,000 8,134,688,059 84.88% 1,449,063,941
5636.003
Dokumen NSPK dan Perencanaan Kebutuhan Guru dan
Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas 5,574,788,000 4,236,644,155 76.00% 1,338,143,845
5636.004 Guru PAUD berkualifikasi S1/D4 13,601,448,000 10,912,462,000 80.23% 2,688,986,000
5636.005 Pendidik Dikmas berkualifikasi S1/D4 2,123,560,000 1,654,522,610 77.91% 469,037,390
5636.006 Guru TK bersertifikasi pendidik 52,235,094,000 52,107,618,110 99.76% 127,475,890
5636.007
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang mengikuti
Pengembangan Profesi 3,468,638,000 2,938,843,150 84.73% 529,794,850
5636.008 PTK Dikmas yang mengikuti Pengembangan Profesi/Kompetensi 5,509,191,000 4,733,067,350 85.91% 776,123,650
5636.009 Guru TK yang meningkat nilai rata-rata kompetensinya 5,390,060,000 1,985,410,028 36.83% 3,404,649,972
5636.010 Guru TK yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya 119,000,000 0 0.00% 119,000,000
5636.011
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang difasilitasi dalam
Pembinaan Karir 5,946,115,000 5,436,888,500 91.44% 509,226,500
5636.012 PTK Dikmas yang difasilitasi dalam Pembinaan Karir 12,233,852,000 9,039,228,469 73.89% 3,194,623,531
5636.013 Guru TK penerima tunjangan profesi 1,035,899,747,000 981,578,546,657 94.76% 54,321,200,343
5636.014 Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional 27,509,400,000 27,234,900,000 99.00% 274,500,000
5636.015 Guru TK/TKLB penerima tunjangan khusus 17,473,500,000 17,367,000,000 99.39% 106,500,000
5636.016 Guru TK penerima Tunjangan guru bantu 8,662,000,000 8,258,000,000 95.34% 404,000,000
5636.017
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang memperoleh
penghargaan dan perlindungan 28,320,000 15,000,000 52.97% 13,320,000
5636.018 PTK Dikmas yang memperoleh Perhargaan dan Perlindungan 17,083,326,000 15,790,394,105 92.43% 1,292,931,895
5636.020 Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan 3,311,904,000 3,081,173,400 93.03% 230,730,600
5636.994 Layanan Perkantoran 5,463,981,000 3,713,382,068 67.96% 1,750,598,932
5636.995 Kendaraan Bermotor 409,940,000 407,530,500 99.41% 2,409,500
5636.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 436,000,000 424,516,000 97.37% 11,484,000
5636.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 875,400,000 871,759,505 99.58% 3,640,495
1,235,954,564,000 1,161,938,054,586 94.01% 74,016,509,414 J U M L A H
Alokasi RealisasiKode Uraian Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Input
Jumlah Anggaran
Sisa Anggaran(%)
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 46
Kementerian Pendidikan Korea Selatan yang meliputi pembiayaan untuk pengiriman
transportasi peserta (Jakarta – Seoul PP) dan uang saku selama bertugas, (3) proses
pengajuan pencairan tunjangan pemberian insentif KB, TK/SPS mengalami penolakkan di
KPPN sampai batas akhir pencairan, dan (4) alokasi gaji pegawai yang direncanakan adanya
penambahan jumlah pegawai karena restrukturisasi tidak terserap karena belum
lengkapnya syarat administrasi (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji).
Perkembangan pencapaian realisasi anggaran Dit. PGTK PAUD & Dikmas tahun 2015
dibandingkan dengan kurva harapan dan realisasi dapat dilihat sebagai berikut :
Grafik 3.16 Kurva Harapan dan Realisasi Daya Dit.PGTK PAUD & Dikmas Tahun 2015
Berdasarkan diagram batang di atas menunjukkan perbandingan antara target dan
realisasi pencapaian daya serap anggaran sebagai berikut:
1. Daya Serap pada Bulan Agustus sebesar 0,03%. Bulan Agustus terdapat perubahan
nomenklatur Kemendikbud yang mengakibatkan terjadinya proses cut off DIPA yang
semula Dit. PPTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI menjadi Dit. PGTK PAUD dan Dikmas, Ditjen
GTK sesuai dengan Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
2. Daya Serap pada Bulan September mengalami peningkatan yang belum signifikan dari
0,03% di bulan Agustus menjadi 25,97% pada Bulan September. Peningkatan ini
tercapai dengan terealisasinya pencairan LS dan UP yang sempat tertunda karena cut
off DIPA.
3. Daya Serap pada Bulan Oktober mengalami peningkatan yang signifikan dari 25,97% di
bulan September menjadi 55,91% pada Bulan Oktober. Peningkatan yang signifikan ini
tercapai dengan terealisasinya pencairan LS dan UP.
0.00
0.26
0.560.61
1.00
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Agus Sept Okt Nov Des
Penyerapan Per Bulan
% Penyerapan Kumulatif
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 47
4. Daya Serap pada Bulan Nopember sebesar 60,92% atau hanya mengalami peningkatan
sebesar 5,01%.
5. Daya Serap pada Bulan Desember mengalami lonjakan sebesar 39,08% dari 60,92% di
bulan November menjadi 100% di Bulan Desember. Peningkatan daya serap bulan ini
cukup tinggi dikarenakan bulan Desember merupakan kesempatan terakhir untuk
mengejar ketertinggalan daya serap. Bantuan sosial untuk peningkatan kualifikasi
PGTKPAUDN & Dikmas melalui bantuan pendidikan dan diklat konversi masih disalurkan
pada bulan ini. Penyaluran bantuan dalam rangka Peningkatan Kompetensi PTK PAUDNI
melalui Orosmas, Training Provider dan Mitra serta semua tunjangan disalurkan secara
berkesinambungan setiap bulan hingga akhir tahun.
Beberapa hambatan/masalah dan pendukung pencapaian daya serap anggaran Dit.
PGTK PAUD dan Dikmas tahun 2015 :
1. Hambatan/masalah
Faktor penghambat yang menjadi masalah dalam pencapaian daya serap anggaran
tahun 2015
a. Daya Serap pada Bulan Agustus dan September sebesar 0%. Bulan Agustus dan
September terdapat perubahan nomenklatur Kemendikbud yang mengakibatkan
terjadinya proses cut off DIPA yang semula Dit. PPTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI
menjadi Dit. PGTK PAUD dan Dikmas, Ditjen GTK sesuai dengan Permendikbud
No.11 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Adanya peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur masalah mata anggaran
Bansos, sehingga ada beberapa mata anggaran yang semula masuk dalam mata
anggaran Bansos harus dipindahkan ke mata anggaran belanja barang.
c. Terlambatnya pencairan carry over tunjangan profesi tahun 2014 sebesar Rp.
380,366,027,763 dikarenakan proses verifikasi data tunjangan di masing-masing
daerah yang dilakukan oleh BPKP belum terkompilasi semuanya, sedangkan surat
rekomendasi hasil verifikasi dari BPKP terbit tanggal 13 Oktober 2015.
d. Terjadinya revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan beberapa kegiatan
tidak bisa dengan cepat dilaksanakan karena harus menunggu terbitnya DIPA revisi.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 48
e. Adanya sistem baru pencairan SPAN yang diterapkan oleh Dirjen Perbendaharaan
maka seringkali terjadi penolakan data supplier oleh sistem pencairan hal ini
menghambat pencairan anggaran.
f. Adanya perubahan mekanisme penyaluran insentif Pendidik PAUD menggunakan
rekening pribadi dan tidak menggunakan virtual account.
g. Adanya keharusan dalam proses perizinan perjalanan dinas keluar negeri terhadap
pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan validasi data GTK SPILN sehingga pencapaian
daya serap keuangan ini mengalami kesulitan.
2. Pendukung
Faktor pendukung pencapaian daya serap anggaran Dit. PGTK PAUD & Dikmas
tahun 2015 :
a. Adanya komunikasi yang baik antara Dit. PGTK PAUD & Dikmas dengan Dirjen
Anggaran, sehingga memperlancar pemrosesan revisi;
b. Adanya kerjasama yang baik dengan BRI selaku bank penampung dan sebagai bank
penyalur dengan menggunakan sistem virtual account sehingga memperlancar
proses penyaluran tunjangan dan insentif dan kemungkinan adanya retur sangat
kecil.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 49
BAB IV PENUTUP
Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat (Dit. PGTK PAUD dan Dikmas), Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan tahun 2015 masih menjalankan program dan kegiatan BPSDMPK-PMP dan Dit
PPTK PAUDNI. Oleh karenanya laporan capaian kinerja Dit. PGTK PAUD dan Dikmas Tahun
2015 merupakan pertanggungjawaban negara atas tugas pokok dan fungsi, kebijakan
program dan kegiatan dari dua unit kerja tersebut. Akuntabilitas kinerja ini menggambarkan
kinerja secara keseluruhan Dit PGTK PAUD dan Dikmas beserta kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaannya.
1. Persentase rata-rata capaian kinerja Dit. PGTK PAUD dan Dikmas tahun 2015 sebesar
153,38 % sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 94,01 %.
2. Gap antara kurva harapan /target dan realisasi capaian serap sebesar 17,50 %.
3. Secara umum kendala yang dihadapi selama tahun 2015 ini muncul sebagai akibat
adanya restrukturisasi, perubahan kebijakan/peraturan, perubahan sistem pencairan
dan mekanisme penyaluran, serta kendala administratif.
4. Perubahan nomenklatur Kemendikbud mengakibatkan terjadinya proses cut off DIPA
yang semula Dit. PPTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI menjadi Dit. PGTK PAUD dan Dikmas,
Ditjen GTK sesuai dengan Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang uraian tugas
organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyebabkan
beberapa target capaian tidak optimal.
5. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala di tahun 2015 antara lain;
melakukan komunikasi yang baik dengan Dirjen Anggaran untuk memperlancar
pemrosesan revisi; melakukan kerjasama yang baik dengan BRI selaku bank penampung
dan sebagai bank penyalur dengan menggunakan sistem virtual account sehingga
memperlancar proses penyaluran tunjangan dan insentif dan kemungkinan adanya retur
sangat kecil, memaksimalkan penyelesaian NSPK terkait tugas dan fungsi Direktorat
PGTK PAUD dan Dikmas.
D I T . P G T K P A U D D A N D I K M A S 2 0 1 5
Page 50
6. Diharapkan dimasa yang akan datang pemetaan perencanaan kebutuhan tepat sasaran,
komunikasi antara steakholder lebih instens, dan sinergi antara perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi program Dit. PGK PAUD dan Dikmas