1

LAK didirikan pada pada tanggal 19 Februari 2006 dan dikukuhkan dengan Akte Notaris No.2 tanggal 2 Maret 2006 oleh notaris Irma Rachmawati, SH, di Bandung

VISI Visi LAK adalah mengupayakan terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, bebas dari pembodohan dan kebodohan, kemiskinan dan penindasan serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat

MISIUntuk mencapai visi di atas maka LAK melaksanakan beberapa misi sebagai berikut:• Melakukanpendidikandanpelatihankerakyatan.• Mendorong pengembangan sistem ekonomi

kerakyatan • Mengembangkan kerja-kerja advokasi hak-hak

dasar bersama rakyat• Membangun kekuatan masyarakat sipil melalui

pengembangan jaringan kerakyatan dan organisasi-organisasirakyatyangmandiri.

• Mendorong upaya-upaya perwujudan tata pemerintahan melalui upaya advokasi anggaran dan anti korupsi, pelayanan publik danpengembanganaksesinformasibagimasyarakat.

LINGKUP KERJA

Secara umum kerja-kerja LAK adalah kerja-kerja advokasi oleh karena itu skema besar kerja-kerja LAK adalah pengorganisasian masyarakat dan pengembangan jaringan untuk advokasi hak-hak dasar masyarakat. Sehubungan dengan itu, LAKmemfokuskan dirinya pada beberapa hal pentingyaitu:Studi dan Advokasi kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar seperti hak ataspendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, air bersih maupun lapangan pekerjaan yang layak termasuk di dalamnya advokasi anggaran dan antikorupsi.Pengembangan masyarakat melalui kerja-kerja pendampingan dan pemberdayaan masyarakat

marginal (kaum miskin kota, korban penggusuran, anak jalanan, sektor informal) untuk mencapai tujuan keadilandankesejahteraanmasyarakat.Pengembangan jaringan kerja untuk advokasi hak-hak sipil masyarakat (civil rights) seperti hak ataskebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas informasi, hak untuk berkumpul, berserikat dan berorganisasi, maupun yang terkait dengan hak ekonomi,sosialdanbudayadasar.

Sekilas tentang Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK)

Memperdalam Reformasi Tata Pemerintahan melalui Pelembagaan Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi di Kota BandungProlog

Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif padawilayah danlayanan yang rentan terjadinya korupsi

Hasil survei integritas sektor publik tahun 20091, menyebutkan nilai rata-rata integritas sektor publik nasional adalah 6,50, dengan perincian rata-rata integritas di tingkat pusat 6,64 , rata-rata nilaiintegritassektorpublikditingkatpemerintahprovinsiadalah 6,18, dan rata-rata nilai integritas di tingkatpemerintahkota/kabupaten6,46.Biladibandingkan,nilaiintegritaspemerintahprovinsirelatiflebihburukdibanding nilai integritas instansi di tingkat pusatmaupunpemerintahkabupaten/kota.

Survei yang berlangsung pada April-September 2009 tersebut dilakukan terhadap 371 unit layanan yang berada 98 Instansi, terdiri dari 39 instansi tingkat pusat, 10 pemerintah provinsi dan 49pemerintah kota/kabupaten,dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 11.413orangyangterdiridari4.592orangresponden

1 Kompas, 23 Desember 2009

Edisi 1/November/2010Jl. Wartawan No. 15 A Bandung 40264 Tlp. 022-7314103

M e d i a I n f o r m a s i P u b l i k

2

di tingkat pusat, 1.039 orang responden di tingkatpemprov, dan 5.782 orang responden di tingkatpemkot/pemkab.

Di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten,empat unit layanan yang disurvei di pemerintah kabupaten/kota, yaitu: Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas/RSUD kelas C, Pengadaan Barangdan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akte Kelahiran, Bantuan Pembangunan/Renovasi/PerbaikanFisikSekolahdenganAPBDTKII.Berdasarkansurveyini,dinyatakanbahwa:

• Lima belas pemerintah kabupaten/kota yang dengan skor integritas terendah adalah: Kota JakartaSelatan,Kab.Kuningan,KotaBandarLampung, Kota Samarinda, Kab.Maros, Kab.Deli Serdang, Kota Manado, Kab.Gowa,KotaMakassar,Kab.Garut,KotaBekasi, Kab.Lampung Tengah, Kota Jakarta Utara, Kab.KutaiKertanegara,Kab.Sumenep

• Limabelas pemerintah kabupaten/kota yang dengan skor integritas tertinggi adalah: Kota Denpasar, Kota Balikpapan, Kab.TanahBumbu, Kab.Badung, Kota Medan, Kab.Kediri, Kota banjarmasin, Kab.Gianyar, KotaMalang, Kota Jakarta Barat, Kab.Sampang,Kota Bontang, Kab.Pangkajene Kepulauan,KotaBanjarBaru,KotaMetro

Hasil survey ini telah mendapat tanggapan daribanyakpihak.Umumnyamasyarakatmengatakanbahwa hasil survey integritas telah menunjukkan sisi burukkualitaspelayananpublik.Harapannyamelaluipengungkapan ini, pemerintah/birokrasi dapat melakukan perubahan dan perbaikan secara lebih nyatapula.

Tanggapan positif tidak hanya datang daripublik secara luas tetapi secara internal dalam tubuh pemerintah/birokrasi hasil survey integritas telah dijadikan semacam tolok ukur capain perubahan/perbaikanyangtelahdilakukan.Terlepasdarivaliditasdan metode survey yang digunakan, hasil survey integritas telah menjadi semacam “trigger”untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hasil survey inididoronguntukmenjadimotivasibagipemerintah/birokrasi untuk terus berbenah/berbuat lebih baik bagimasyarakat. Upaya berbenah/berbuat lebih baik bagi masyarakat inilah yang dimaknai sebagai upaya membangun sistem integritas dalam pelayanan publik. Definisi yang lebih utuh adalah keutuhan

(wholeness) yang diturunkan dari kata kejujuran (honesty), konsistensi kebenaran (consistent on upraightness) yang menjadi sebuah karakter (character). Secara umum integritas dipahami publik sebagai ciri kepribadian yang jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secarabertanggungjawab. Dalam hal kenegaraan, integritas nasional memiliki korelasi kuat terhadap istilah‘good governance’ atau tata pemerintahan yang baik. Woodrow Wilson mendefinisikan tata kelolapemerintahan sebagai sebuah pemerintahan yang benar dan berhasil melaksanakan suatu kebijakan denganmemperhatikantingkatefisiensidandenganmengeluarkanbiayadantenagayangpalingsedikit. Mengacu konsep ini maka survey integritas yang dilakukan KPK sangatlah tepat karena berkenaan dengan cara untuk mendesakkan agenda perubahan dan perbaikan pelayanan publik dalam rangka mencapai “good governance”

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) sebagai Integrasi Agenda Pencegahan Korupsi di Daerah

Sejalan dengan upaya mencapai “good governance” di atas maka agenda pencegahan korupsi perlumenjadi perhatianbersamabaik pemerintah,dunia usaha danmasyarakat. Hal ini disadari betuloleh pemerintah sehingga dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010-2025 telah dirumuskan 6 strategi besar termasuk strategi pencegahan disamping penindakan, harmonisasi kebijakan, asset recovery, kerjasama internasional serta mekanisme monitoring,evaluasidanpelaporan.

Secara umum, terdapat 5 isu stategis2

dalam upaya pencegahan korupsi secara nasional yaitu :

1. Peningkatan efektivitas kebijakan dan kelembagaan dalam rangka Pencegahan Korupsi,

2. Pelaksanaan transparansi administrasi publik, efektivitas kewajiban pelaporan kepada publik, dan meningkatkan akses publik untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan administrasi publik

3. Percepatan reformasi manajemen keuangan negara dan pengadaan barang/jasa publik

4. Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi di sektor publik di pusat dan daerah,

5. Penguatan Komitmen anti-korupsi,

2 Sumber : Buku Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, Bappenas RI

3

Merujuk pada 5 isu strategis bidang pencegahan korupsi secara nasional maka pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK). Hal ini telah ditegaskan dalamPeraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menyebutkan bahwasalah satu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, adalah terlaksananya RAD PK di provinsi/kabupaten/kota (Bab VIII: Hukum dan Aparatur, Sub Bab: Sasaran).Hal ini berarti, penyusunan dan pelaksanaan RADPK telah diamanatkan menjadi bagian dari cita-cita pemberantasan korupsi secara nasional yang perlu didukung oleh penyusunan dan pelaksanaan rencana aksididaerah.

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) merupakan dokumen penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam upayapemberantasankorupsi.Upaya-upayatersebut,terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi3.

RAD PK Kota BandungKotaBandungmerupakansalahsatukotadiJawa

BaratyangmenjadipilotprojectpenyusunanRADPKditingkatkabupatenpadatahun2008.PenyusunanRAD PK Kota Bandung dilaksanakan atas fasilitasidari Direktorat Hukum dan HAM Bappenas sertadukungan dari Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI).

Kota Bandung telah menetapkan PeraturanWalikotaNo891Tahun2008TentangRADPKKotaBandung 2009-2013. DalamMatriks RAD PK KotaBandung terdapat 10 SKPD Pelaksana yakni BadaKepegawain Daerah (BKD), Badan PenanamanModaldanPelayananPerizinanTerpadu (BPMPPT),Inspektorat, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) Perusahan Daerah Air Minum (PDAM), Dinas Kebakaran (Diskar), BandungProcurement Unit, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)danBiroOrganisasi–SetdaKotaBandung.

RADPKKotaBandungditetapkanuntukrentangwaktu 2009-2013. Masing-masing program/kegiatan ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun yang berbeda. Sehubungan dengan itu perlu adapemantauan terhadap pelaksanaan RAD PK Kota

3 Draft Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi- Bappenas RI.2010

Bandung dalam rangka menguatkan komitmendan kapasitas pemerintah Kota Bandung untukmengembangkan sistem integritas pelayanan publik pada bidang-bidang pelayanan yang menjadi fokus isu dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi(RADPK)KotaBandung

Kenyataan menunjukkan bahwa sejak ditetapkannyaPeraturanWalikotaNo891Tahun2008Tentang RAD PK Kota Bandung 2009-2013, hinggakini belum ada pemantuan dan laporan yang dapat dibaca oleh masyarakat tentang capain perubahan yang telah dilakukan melalui agenda pelaksanaan RADPKtersebut. Tidak adanya laporan pemantauan tentangcapaian pelaksanaan RAD PK Kota Bandung inidisebabkan oleh beberapa hal antara lain :

• Belum adanyamekanisme pemantauan danlaporan yang baku atas pelaksanaan RAD PK

• Belumterbentuknyaforummultistakeholderyang secara khusus melakukan pengawalan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RAD PKdiKotaBandung

• Belum adanya “public awareness” tentangpentingnyaRADPKsebagaibagiandariupayamengembangkan sistem integritas dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi di KotaBandung

Agenda ProgramBerangkat dari latar belakang dan

permasalahan di atas maka sejak bulan Juli 2010, Lembaga Advokasi Kerakyatan atas dukungan dana Partnership for Governance Reform in Indonesia(PGRI), bekerjasamadenganDirektoratHukumdanHAMBappenas, melakukanpemantauan terhadappelaksanaan RAD PK Kota Bandung yang ditujukanuntuk mendorong pengembangan sistem integritas dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi di KotaBandung

Sasaran program ini terdiri 3 hal yakni :• Melaksanakan Review atas pelaksanaan RAD

PKKotaBandung• Mengembangkan model monitoring intensif

terhadapinisiatifperbaikanpelayananpublik yang dilakukan oleh dua SKPD PrioritasdalamRADPKKotaBandungyakniDinasPendidikandanBPMPPTKotaBandung

4

• Melakukan pendampingan/technical assitance untuk pelaksanaan agenda perbaikan pada Dinas Pendidikan dan BPMPPTberdasarkanhasilreviewdanpemantaun intensif di lapangan

Strategi Pelaksanaan Program

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program ini antara lain:

Pendekatan Teknokratik Program ini didesain sebagai bentuk technical assistancekepadapemerintahKotaBandungmelaluiDinasPendidikandanBPPT.Dalamhal iniLAKakanberperan sebagai konsultan pendamping bagi Dinas Pendidikan dan BPPT untuk secara simultanmelakukan perubahan dan perbaikan berdasarkan hasilreviewmaupunmonitoringintensif.Review RAD PK dilakukan dengan cara studi dokumen maupunFGDdanWawancarauntukmenilaicapaianRAD PK berdasarkan beberapa indikator yakni relevansi RAD PK dalam kerangka percepatan pemberantasan korupsi, efektifitas dalam prosespenyusunanRAD,dampaklangsungmaupuntidaklangsung pelaksanaan RAD PK, peluang dan kendala bagikeberlanjutanRADPK.Hasil review secara umum ini akan disampaikan kepada pemerintah Kota Bandung. Selanjutnyamonitoring intensif dilakukan pada 2 SKPD Prioritas yakniDinasPendidikandanBPPPT.Hasilmonitoringintensif ini akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan danBPPTsebagaibahanmasukanuntukpenyusunandan pelaksanaan agenda perubahan dan perbaikan secarasimultan.

Pendekatan Partisipatif

Upaya membangun sistem integritas pelayanan publik dan pencegahan korupsi harus menjadi

perhatianberbagaipihak,bukanhanyapemerintah.Oleh karena itu LAKmemilih 2 SKPDPrioritas yangakan dipantau secara intensif. Pemantauan intensifini akan melibatkan berbagai pihak baik pakar dan pemerhati maupun kelompok-kelompok pemedulidibidang pendidikan, penanaman modal dan perizinan. Secara teknis pemantauan intensif iniakanmemadukanmodel citizen report card surveysertateknikinvestigasisederhana.

Pendekatan Politis

Sebagai bagian dari “technical assistance” kepada pemerintah daerah maka pendekatan

politis ini menjadi penting. Hal ini akan ditempuhmelalui proses audiensi/loby kepada pimpinan daerah maupun legislative daerah agar hasil-hasilpemantauan dapat dijadikan masukan dalam proses penentuan kebijakan yang mengarah pada perbaikan kualitaspelayananpublik.Ketiga pendekatan di atas diarahkan pada focusstrategi program ini yaitu membangun komitmen bersama untuk melaksanakan agenda perubahan dan perbaikan pelayanan publik yang merupakan salah isustrategisdalamRADPKKotaBandung.Komitmenbersama ini didorong untuk diwujudnyatakan dalam pelaksanaan agenda perubahan baik pada tataran kebijakan, kelembagaan maupun mekanisme pelayanan publik. Dalam hal ini, hasil review danmonitoring intensif harus dapat diintegrasikan melalui mekanisme pengaduan (complain mechanism) yang dikembangkanolehduaSKPDPrioritasyangdipantau.Olehkarenaitu,pendampinganakandiarahkanjugapada pengembangan mekanisme pengaduan pada DinasPendidikandanBPPT.

Secara skematik, strategi program inidigambarkan sebagai berikut :

5

Diskusi Terbatas untuk Persiapan Review RAD PK

Diskusi terbatas ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2010 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Bandung untuk mengawali

pelaksanaan program “” Memperdalam Reformasi Tata Pemerintahan Melalui Pelembagaan Sistem Integritas Dan Pemberantasan Korupsi”. Program ini merupakan kerjasama antara Direktorat Hukum dan HAMBappenasdenganKemitraanuntukPerbaikanTata Pemerintahan di Indonesia yang merupakanlanjutan inisiasi program serupa pada tahun 2008 yang dilakukan di 6 kota/kabupaten termasuk Kota Bandung. Pada tahun 2010 ini telah ditentukan 3daerahpilotyakniKotaBandung,KotaDenpasardanKotaMakasar.Secarakhusus,pelaksanaanprogramdi Kota Bandung dilakukan oleh Lembaga AdvokasiKerakyatan (LAK) sebagai mitra pemerintah Kota BandungmelaluiBappedaKotaBandung. Pembahasan awal mengenai rencana pelaksanaan program ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2010, bersama Direktorat HukumdanHAMBappenasdanKemitraandenganmenghadirkan pelaksana program di daerah dan mitrapemerintahdaerahdari3daerahpilottersebut. Menindaklanjuti hasil pertemuan di Jakartapada tanggal 13 Agustus 2010, maka Diskusi Terbatas dimaksudkan sebagai ekspose terbatastentang program ” Memperdalam Reformasi Tata Pemerintahan Melalui Pelembagaan Sistem Integritas Dan Pemberantasan Korupsi” kepada pemerintah KotaBandungmelalui BappedaKotaBandungdanSKPD-SKPD prioritas yang telah ditentukan pada pertemuansebelumnya. Tujuan utama Diskusi Terbatas adalah

memaparkan konsep dasar, agenda dan mekanisme pelaksanaan program Memperdalam Reformasi Tata Pemerintahan Melalui Pelembagaan Sistem Integritas Dan Pemberantasan Korupsi” di Kota Bandung,yangdirencanakanberlangsungdariBulanAgustus2010–Januari2011.

FGD Review RAD PK

Dalam rangka review Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi di Kota Bandung,

Bappeda Kota Bandung bekerja sama denganLembaga Advokasi Kerakyatan (LAK) melaksanakan Focus Group Discussion yang ditujukan untuk :

• Mencatat kembali peristiwa-peristiwapenting sejak Inpres 5 tahun 2004diterbitkan, disosialisasikan ke daerah sampai Rencana Aksi ditetapkan menjadi kebijakan daerah melalui Peraturan Kepala Daerahataulainnya.

• Merefleksikankembalipraktekyangsudahdilakukan oleh berbagai pihak terutama SKPD percontohan dalam kerangka pelaksanaan RAD PK

• Mencatat kembali kesuksesan yang dicapai maupun kegagalan atau hambatan yang ditemukan selama penyusunan dan pelaksanaan RAD PK

FGDinidilaksanakanpadatanggal6September2010,bertempatdiRuangRapatBappeda.Kuranglebih20orang hadir dalam diskusi ini termasuk perwakilan dari KemitraanuntukPerbaikan Tata PemerintahandiIndonesia.

Secara umum, melalui diskusi ini terungkap beberapahalseperti:

• Tidak semua SKPD dapat dijadikan SKPDPelaksanaRADPK.Halinidimaksudkanuntukmembuat rencana aksi menjadi lebih fokus dan terukur. Untuk itu, ditetapkan 10 SKPDpelaksana yang siap menjadi pilot project bagi pelaksanaan RAD PK di Kota Bandungmulai dari tahun 2009 -2013. Diharapkansetiap tahun dapat dilakukan review untukpenyesuaian kembali fokus isu dalam RAD PK. Dengan demikian dimungkinan untukmenambah SKPD pelaksana maupun usulan programdankegiatandalamRADPK.

• Mengacu pada pedoman umum RAD PK, SKPD pelaksana RAD PK belum menyusun Rencana Tindak Lanjut sebagaimanadiharapkan namun dalam matriks RAD PK sudah dicantumkan strategi pencapaian

6

pada setiap SKPD Pelaksana. Diharapkanstrategi pencapaian ini dapat menjadi bentuk kegiatan yang kemudian diakomodir dalam Renja dan DPA SKPD setiap tahun. Dengandemikian dapat dipastikan bahwa RAD PKdilaksanakan dengan baik.Oleh karena itu,review RAD PK diarahkan juga pada penilaian konsistensi RAD PK dengan berbagai dokumen perencanaan-penganggaranyangada.

• Sosialisasi tentang RAD PK belum dilakukan secaraintensif.Bukansajakepadamasyarakatluas, bahkan di dalam internal pemerintah pun belum semua memahami secara utuh agendasettingRADPK.

• Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung adalahadanya perubahan SOTK dan rotasi pejabatyang terlalu cepatdan terlalu sering terjadi.Akibatnya transfer pengetahuan dan pemahaman tentang RAD PK dari pejabat atau pegawai yang terlibat dari awal kepada pejabatataupegawailainmenjaditersendat.Meskipun pihak Bappeda menyampaikanbahwa, sebagai SKPD Pemrakarsa Perwal 891 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) KotaBandung2009-2013semuaSKPDtelahdiundangterlibatdalamsosialisasidiBappedasetelahPerwalinidisahkan.

• Tersendatnya sosialisasi ini juga berakibatpada minimnya laporan dari SKPD kepada Inspektorat tentang capaian pelaksanaan RAD PK sebagai bagian dari pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi

• Disisilain,pihakBPPTmenyampaikanbahwaRAD PK justru harus menjadi agenda yang berkelanjutan.

Persiapan Pelaksanaan CRC

Salah satu agenda kegiatan dalam program ini adalah pelaksanaan Citizen Report Card Survey

untuk mendapatkan penilaian masyarakat tentang kualitas pelayanan publik. Penilaian ini difokuskanpada dua bidang layanan yakni pendidikan dan perizinan.Diharapkanagarmodelpenilaiandenganmenggunakan metode CRC dapat dilakukan setiaptahun hingga tahun 2013 sehingga pada akhir periodepelaksanaanRADPKKotaBandung,minimal10 SKPDpelaksanaRADPKKota Bandung tersebutdapatdinilaidengancarayangsama.

Penilaian kualitas pelayanan publik berdasarkan persepsi konsumen atau CRC diawali dengan perumusan indikator penilaian yang bersumber dari pemberi layanan yakni SKPD dan masyarakat (provider) selaku pengguna layanan (konsumen/user). Untuk itu, pada tanggal 15 Oktober 2010,dilakukandua kali FGDdi KantorBPPTdan tanggal18 Oktober 2010, dua kali FGD di Kantor DinasPendidikanKotaBandung.Berdasarkan catatan FGD-FGD inilah kemudian timpenelitimenyusuninstrumenKartuPenilaian(ReportCard). Kartu penilaian yang dimaksud berupapertanyaan-pertanyaan tertutup yang digunakan oleh para surveyor untuk menghimpun berbagai penilaian warga tentang dua jenis pelayanan yang disurvey yakni Pendidikan dan Perizinan. Tidaksemua jenis layanan pada dua SKPD pelaksana RAD PK ini dinilai tetapi lebih difokuskan pada program/kegiatan yang tercantum dalam Matriks RAD PK Kota Bandung.Olehkarena itu,CRCdiDinasPendidikandifokuskan untuk menilai kualitas pelayanan bantuan dana hibah bagi siswa miskin atau lazim dikenal sebagaiBAWAKU(BantuanWalikotaKhusus)untuksekolah, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota Bandung No.891 tentangRencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota BandungTahun2009-2013.SedangkanCRCdiBPPTdifokuskanpadapenilaiankualitaslayananIMB(izinmendirikanbangunan).

7

Pelatihan Surveyor

Salah satu hal penting dalam pelaksanaansurvey dalam metode CRC adalah kualitas para

surveyor karena survey dalam CRC lebih merupakan teknik menghimpun pendapat dan atau keluhan warga tentang suatu jenis layanan.Meskipun telahdisediakan kartu penilain, namun secara teknis kartu penilaianyangberbentukquestionertidakdiberikansecara langsung kepada warga untuk diisi melainkan dipandu oleh surveyor. Oleh karena itu sebelummelaksanakan survey, para surveyor terlebih dahulu dilatihtentangbagaimanamenggunakan instrumenreportcard.Pelatihaninidilaksanakanpadatanggal7-8November2008.Para surveyor ini kebanyakan adalah mahasiswa daribeberapaperguruantinggibaikswastamaupunnegeri di Kota Bandung. Dalam pelatihan ini, parasurveyor pertama-tama dibekali pemahaman tentang apa itu CRC, kaitan CRC dengan pelayanan publikdanpencegahankorupsi.Selanjutnyasebelummengujicobakan instrumen survey, mereka juga diberikan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan pemerintahKotaBandung tentangdanahibahbagisiswa miskin (BAWAKU Sekolah) dan kebijakan dibidang perizinan, khususnya tentang IMB. Parasurveyor ini kemudian dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok surveyor yang akan melaksanakan survey untuk pengumpulan penilaian warga tentang kebijakan dana hibah bagi siswa miskin (kelompok pendidikan) dan kelompok surveyor yang mengumpulkan penilaian warga tentang layanan IMBdiBPPTKotaBandung(kelompokIMB).

AGENDA PUBLIK• OBRAS. Obrolan Sabtu Sore tentang

tataruangdan lingkunganhidupdiDPKLTS,Pukul17.00wib.AlamatJl.RE.MartadinataNo. 184 Bandung. CP. Taufan Suranto(08164867208).

• Pada bulan Desember 2010 LAK bersama KoalisiPendidikanKotaBandung(KPKB)danKoalisi Masyarakat Bandung Bermartabat(KMBB) akan mengembangkan modelmonitoring pelayanan publik berbasis partisipasi warga di kota Bandung. Akandilakukan serial diskusi untuk pengembangan modelinipadatanggal6-7Desember2010.Informasi lebih jelas dapat menghubungi KantorLAKdi0227314103/Jl.Wartawan3No.15A

Foto Kegiatan

FGDINDIKATORCRCPELAYANANIMB-PROVIDERBPPTKotaBandung

8

Media ini diterbitkan ataskerjasama LAK dan Partnership For Governance Reform In IndonesiaAlamat Redaksi:

Jl. Wartawan No. 15 A Bandung 40264 Tlp. 022 7314103Redaksi:

Penanggung Jawab: Fridolin Berek Layouter: Eruswandi Tim Redaksi: Muhammad Taufik R. | Lilis Widaningsih | Eni Nuraeni

FGDUSER“MERUMUSKANINDIKATORPENILAIANKUALITASPELAYANANPUBLIK

DIBIDANGPENDIDIKAN”KOTABANDUNG

DISKUSITERBATASMEMPERDALAMREFORMASITATAPEMERINTAHANMELALUIKELEMBAGAAN

SYSTEMINTEGRITASDANPENCEGAHANKORUPSIDIKOTABANDUNG

Informasi Pengaduan seputar pelayan publik kota Bandung silakan kirim ke:Surat : Jl. Wartawan No. 15 A Bandung 40264 | SMS Ke: 081 220 66 20 10

| email : lak.Indonesia@gmail.com | Fax : 022 7314103