lakip 2013

DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KABUPATEN SINJAITahun 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A.Gambaran Umum LAKIP

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut

adanya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan ,serta Pemerintah juga memberikan

perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang

bersih dan mampu menyediakan public goods and services

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan

penyediaan public good and services disebut governance

(pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek

terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan yang

baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan

berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan

semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance

yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik

dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Dengan demikian penerapan konsep good governance

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1


penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan

tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat

utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Konsep dasar akuntabilitas

didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap

lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan

kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap

jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang

dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah

merupakan perwujudan kewajiabn instansi pemerintah untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat

dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja

dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam

perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan

dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat

dan daerah serta partisipasi masyarakat.



Pelaksanaan penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang, Permukiman

dan Perumahan Kabupaten Sinjai Tahun 2012 dengan

memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang

melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

8. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun Anggaran 2012

9. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang penjabaran

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012.

B.Gambaran Singkat Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan

Perumahan Kabupaten Sinjai didalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sinjai Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Sinjai Pasal 15 dan 16. Dinas Tata Ruang,

Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai mempunyai Tugas

Pokok, antara lain:

a. Menyelenggarakan sebagian kewenangan dalam bidang permukiman

dan penataan ruang.

b. Melaksanakan tugas pembantuan.

c. Melaksanakan tugas tugas lain yang diserahkan Bupati kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas

permukiman dan Tata Ruang Mempunyai Fungsi sebagai berikut :



a. Perumusan kebijakan teknis dibidang permukiman dan Tata ruang

sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati

b. Pembinaan, pengendalian, penyerasian pemanfaatan ruang dan

pengembangan wilayah.

c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian

pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian penataan

bangunan serta lingkungannya.

e. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW),

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata

Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).

f. Penyusunan Rencana Induk sistem seluruh sektor.

g. Penetapan persyaratan teknik pembangunan dan garis sempadan

bangunan serta pemberian izin mendirikan bangunan.

h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga

perkantoran.

i. Pelaksanaan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama

dengan Dinas/Lembaga teknis daerah lainnya atau dengan pihak

ketiga dalam rangka pengembangan bidang permukiman dan tata

ruang.

2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

a. Struktur Organisasi

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten

Sinjai, memiliki tugas wajib penataan ruang dan perumahan,

adapun struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang,

Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai terdiri dari 33

Orang Pegawai Negeri Sipil dan 39 Orang Pegawai Sukarela


GAMBAR 1STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN PERUMAHANKABUPATEN SINJAI


(Non PNS), adapun karakteristik Pegawai Negeri yang dimiliki

oleh Dinas Tata Ruang dapat sebagai berikut

Tabel 1 Tingkat Pendidikan Pegawai

No Jenjang Pendidikan PNS Non PNS1 SMP/ Sederajat - 12 SMA/ Sederajat 4 163 Diploma 1 34 Strata 1 (S1) 22 195 Strata 2 (S2) 6 -

JUMLAH 33 39

Tabel 2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No Golongan Ruang PNS

1 Golongan II.a -2 Golongan II.b 13 Golongan II.c -4 Golongan II.d 15 Golongan III.a 106 Golongan III.b 97 Golongan III.c 78 Golongan III.d 19 Golongan IV.a 110 Golongan IV.b 211 Golongan IV.c 112 Golongan IV.d

JUMLAH 33

Tabel 3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselon

No Golongan Ruang PNS

1 Eselon II.a -2 Eselon II.b 13 Eselon III.a 14 Eselon III.b 3



5 Eselon IV.a 106 Eselon IV.b -

JUMLAH 15

b. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan

tugas Dinas Pekerjaan Umum meliputi; tanah, bangunan,

inventaris/ peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan

lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki terlihat pada tabel di

bawah ini :

Tabel 4 Sarana dan Prasarana



c. Sumbe

r Daya

Keuangan


No Uraian Jumlah Satuan

1 Tanah 500 m2 2 Bangunan 220 m23 Kendaraan Dinas

- Roda empat 2 Buah- Roda dua 14 Buah

4 Laptop 13 Buah5 Komputer 7 Buah6 AC 3 Buah7 Mesin Ketik 3 Buah8 Plotter 1 Buah9 Printer 10 Buah

10 Dispenser 4 Buah11 Handycam 4 Buah12 Kamera Digital 4 Buah13 Kipas angin 6 Buah14 Meja Biro

-Meja 1 Biro 6 Buah-Meja ½ Biro 32 Buah-Meja rapat 2 Buah

15 Kursi 98 Buah 16 Lemari 18 Buah17 Jam Dinding 2 Buah18 White Board 3 Buah19 LCD Proyektor/Infokus 2 Buah20 Radio Wireless 2 Buah21 GPS 1 Buah22 Theodolit 1 Buah23 Foto Bupati & Wakil Bupati 2 Buah24 Gorden 1 Set25 Kursi Sofa 1 Set26 Maket Gedung Pemuda 1 Buah27 Maket Sungai Tangka 1 Buah28 Meja Komputer 2 Buah29 OHP 1 Buah30 Kalkulator 6 Buah31 Meter Rol 4 Buah32 Mesin Faximile 1 Buah33 UVS/Stabiliser 1 Buah34 Stempel Tindis 1 Buah35 Besi Pengaman Jendela 1 Set36 Waterpass 1 Buah37 Hardisk Eksternal 1 Buah38 Kompas 1 Buah39 Telpon Kantor 1 Buah40 Hard Wards 1 Buah


Sumber dana untuk melaksanakan tupoksi bersumber dari

APBD tahun 2012 dan Dana lain/Dana Pusat. Rincian jumlah

anggaran dan realisasi dalam tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 5Sumber Dana, Anggaran dan Realisasi Anggaran

Tahun 2012

No Sumber Dana Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 APBD (DAK/DAU)

ADHOCK

16.155.585.058,- 14.950.017.834,

-

2 Dana Lain/ Dana

Pusat

a. PNPM P2KP 570.000.000,- 570.000.000,-

b. PNPM PISEW 14.000.000.000,- 14.000.000.00

0,-

c. PNPM PPIP 1.500.000.000,- 1.500.000.000,-

C.Maksud dan Tujuan LAKIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan

kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas

kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistim Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.



Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Tata

Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sinjai Tahun 2012 adalah

sebagai berikut ini :

LAKIP 2012 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Tata Ruang,

Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai atas capaian kinerja

yang berhasil diperoleh selama tahun 2012.

Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh

Mana visi, misi dan tujuan/kebijakanstratejik telah dicapai selama

tahun 2012.

Menjadikan LAKIP 2012 sebagai sarana evaluasi pencapaian

kinerja managemen Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan

Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Kabupaten Sinjai sebagai upaya

perbaikan kinerja dimasa datang.

D. Sistematika LAKIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini

mengkomunikasikan Pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang,

Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai selama tahun 2012.

Capaian Kinerja 2012 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja

2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas

capaian Kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa

datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistimatika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan

Perumahan Kabupaten Sinjai tahun 2012 sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF



Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana stratejik serta sejauh mana Dinas Permukiman dan Tata Ruang

Kabupaten Sinjai mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta

kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, serta langkah-

langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan

langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan

terjadi pada tahun mendatang.

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang Dinas Permukiman

dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai disertai dengan gambaran Tugas

Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Permukiman dan Tata Ruang

Kabupaten Sinjai.

II. RENCANA STRATEJIK

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Stratejik

Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai yang berisi Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran serta Kebijakan dan Program Dinas

Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai, dalam Bab ini juga

dibahas mengenai Rencana Kinerja pada Tahun 2012, terutama

menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangkan mencapai sasaran

sesuai dengan program pada tahun 2012 dan indikator keberhasilan

pencapaiannya.

III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan

analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan



secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang

akan diambil, disertai dengan akuntabilitas keuangan dengan cara

menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi

atau tugas-tugas lainnya.

IV. PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan

kegagalan, permasalahan dan kendala umum yang berkaitan dengan

kinerja instansi yang bersangkutan serta strateji pemecahan masalah

yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



BAB II

RENCANA STRATEJIK

Rencana strategis (Renstra) adalah proses yang berkelanjutan dalam

pengambilan keputusan yang mengandung resiko secara sistematis dengan

wawasan yang baik tentang masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) mengatur upaya-upaya yang diperlukan

untuk menghasilkan dan melaksanakan keputusan, mengukur hasil keputusan

dan membandingkan dengan harapan atau standar serta sistem balikan untuk

menyempurnakan proses pengambilan keputusan.

Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang

untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan termasuk pemberian

tanggungjawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu

rencana induk (master plan) yang komprehensif yang menyatakan bagaimana

organisasi akan mencapai misi dan tujuannya.

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Tata Ruang,

Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai mempunyai rencana

strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. Rencana strategik Dinas Tata Ruang, Permukiman dan

Perumahan Kabupaten Sinjai yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran,

serta cara pencapaian tujuan dan kebijakan tersebut akan diuraikan sebagai

berikut.



A. RENSTRA ORGANISASI

1. VISI DAN MISI

Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak

lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi

Pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Tata

Ruang, Permukiman dan Perumahan dijabarkan sebagai berikut :

TERWUJUDNYA PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI, TERTATA, SEHAT, HARMONIS, BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA

Adapun penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Permukiman yang Layak huni berarti permukiman yang terpenuhi

infrastruktur dasarnya baik itu jalan lingkungan maupun

drainase untuk memudahkan aksesbilitas dan kenyamanan

masyarakat.



Tertata berarti pengaturan permukiman yang terencana

dan terarah berdasarkan peruntukan fungsi ruang dan

pemanfaatan ruang.

Sehat berarti bahwa permukiman yang dapat mendukung

kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial, sehingga

dapat mendukung aktifitas dan meningkatkan produktifitas

masyarakat.

Harmonis berarti adanya keseimbangan ekologis antara

manusia, masyarakat dengan lingkungannya baik

lingkungan alam maupun buatan didalam sebuah kawasan

permukiman.

Berkelanjutan berarti bahwa pembangunan dan

pengembangan permukiman menjamin keberlanjutan

peningkatan akses terhadap pelayanan dasar permukiman.

Masyarakat yang Mandiri berarti masyarakat yang

mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya atau

lingkungannya sehingga mampu memberikan nilai lebih

bagi diri dan lingkungannya.

Sejahtera bermakna masyarakat yang telah mencapai

kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan seluruh

potensi hidupnya baik dipandang dari aspek materi

maupun spiritual.

Visi ini merupakan pandangan jauh kedepan Dinas Tata Ruang,

Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai dan menjadi acuan



capaian yang akan diraih untuk kurun waktu lima tahun kedepan, yang

merupakan bagian dari hierarki visi Kabupaten Sinjai .

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan rumusan misi

yang merupakan penjabaran atas visi Dinas Pemukiman dan Tata

Ruang Kabupaten Sinjai , adapun misi yang dimaksud, antara lain:

1

.

2

.

Meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal organisasi.Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat di bidang permukiman.

3

.

Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

4

.

Merumuskan kebijakan penataan dan pemanfaatan kawasan dan bangunan, yang berorientasi pada fungsi kawasan dan standar keamanan bangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5

.

Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Strategis

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan

merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun

waktu 5 tahun kedepan. Adapun tujuan yang ingin dicapai, antara lain:



1. Meningkatkan pelayanan melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat perdesaan dan perkotaan dengan berbasis pada sumber daya lokal.

3. Meningkatkan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan untuk menjamin ketersediaan air baku dan mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan.

4. Memantapkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang seimbang, serasi dan berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup.

5. Meningkatkan kualitas lingkungan yang mampu menyediakan dan memperbaiki tempat bermukim dan berusaha masyarakat yang aman, serasi, seimbang, berbudaya dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis

Penetapan sasaran adalah salah satu fokus utama untuk

pengerahan tindakan dan alokasi sumber daya dalam suatu organisasi,

dimana sasaran harus bersifat spesifik dapat diukur, berorientasi pada

hasil serta dapat dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran-

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan

Perumahan bertujuan untuk mengarahkan dan menetapkan patron

yang jelas untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan

tugas wajib yang diemban oleh Dinas Permukiman dan Perumahan

Kabupaten Sinjai untuk kurun waktu yang yang tertuang didalam

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan

Kabupaten Sinjai 2008-2013.



1 Meningkatnya pelayanan internal dan pelayanan masyarakat yang efesien, efektif dan akuntabel.Indikator dari sasaran ini adalah kepuasan pelayanan, yang diukur melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2 Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.Indikator dari sasaran ini adalah a. Persentase peningkatan kapasitas dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan 42% menjadi 67%.

b. Presentase peningkatan jumlah masyarakat Kabupaten Sinjai yang terlayani infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan dari 53% menjadi 83%.

3 Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat.Indikator dari sasaran ini adalah a. Persentase peningkatan jumlah warga di Kabupaten

Sinjai yang terlayani air bersih dari 23% menjadi 65%.b. Persentase peningkatan jumlah warga miskin di

Kabupaten Sinjai yang telah terlayani MCK dari 4% menjadi 19%.

4 Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang. Indikator dari sasaran ini adalaha. Persentase peningkatan penyusunan Peraturan Daerah

tentang Penataan Ruang dari 10% menjadi 100%.b. Persentase peningkatan jumlah bangunan yang telah

memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari 68% menjadi 90%.

5 Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman.Indikator dari sasaran ini adalaha. Persentase peningkatan jumlah warga yang terlayani

jalan lingkungan permukiman dari 65% menjadi 70%.b. Persentase peningkatan jumlah warga yang terlayani

jaringan drainase 34% menjadi 39%.c. Persentase penyusunan RP4D dari 0% menjadi 100%.

3. STRATEJI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Kebijakan



Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,

tujuan, visi dan misi Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten

Sinjai, kebijakan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

1) Mendorong peningkatan pelayanan prima administrasi perkantoran,

meningkatkan kualitas sarana prasarana aparatur dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia yang menunjang tercapainya

kesejahteraan masyarakat.

2) Memfasilitasi program pemberdayaan nasional bagi masyarakat

perkotaan dan perdesaan.

3) Melaksanakan pembangunan infrastruktur sarana air bersih,

perpipaan dan pengembangan sanitasi lingkungan.

4) Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang

dituangkan dalam Perda RUTRW Kabupaten Sinjai, sebagai

pedoman penertiban penggunaan dan pemanfaatan ruang.

5) Mengembangkan kawasan permukiman melalui pembangunan

infrastruktur permukiman yang dapat mendukung aktifitas sosial

ekonomi masyarakat.

Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan

Tata Ruang Kabupaten Sinjai ataupun dalam bentuk kerjasama lintas

sektoral maupun kemitraan masyarakat atau pihak swasta guna



mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, adapun program

yang akan dilaksanakan, ditetapkan sebagai berikut:

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3) Peningkatan Disiplin Aparatur.

4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5) Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6) Perencanaan Tata Ruang.

7) Pemanfaatan Ruang.

8) Lingkungan Sehat Perumahan

9) Pemberdayaan Komunitas Permukiman.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Renstra Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2008-

2013, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Tata Ruang

Kabupaten Sinjai melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja

memuat informasi tentang sasaran beserta indikator sasaran dan

targetnya, program, uraian kegiatan beserta indikator dan target yang akan

akan dicapai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 6Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2012



SasaranProgram

KegiatanKet.

Uraian Indikator Target

Uraian Indikator Kinerja

satuan

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 91. Meningkatnya

pelayanan internal yang efesien, efektif dan akuntabel

a. Kepuasan pelayanan, yang diukur melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NA 1. Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Administrasi

Ketatausahaan

Input :DanaOutput:Terlaksananya Administrasi KetatausahaanOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

180.217.950

100

8,33

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air

dan Listrik

Input :DanaOutput:Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, Air dan ListrikOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

19.980.000

100

8,33

Penyediaan komponen

instalasi listrik

Input :DanaOutput:Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, Air dan ListrikOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

2.000.000

100

8.33

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Input :DanaOutput:Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

2.000.000

100

8.33

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas

Input :DanaOutput:Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan OperasionalOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

107.050.000

100

8.33



SasaranProgram

KegiatanKet.



satuan

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Input :DanaOutput:Terlaksananya Jasa Administrasi KeuanganOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

120.600.000

100

8.33

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Input :DanaOutput:Tersedinya Peralatan Rumah TanggaOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

5.370.000

100

8.33

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Input :DanaOutput:Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

15.820.000

100

8.33

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

Input :DanaOutput:Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar DaerahOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

201.253.200

100

8.33

Akuntabilitas Pelaporan Gaji

Input :DanaOutput:Meningkatnya Akuntabilitas pelaporan GajiOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

30.000.000

100

8.33



SasaranProgram

KegiatanKet.



satuan

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9Pemeliharaan Kolam Renang

Input :DanaOutput:Terpeliharanya Kolam RenangOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

96.000.000

100

8.33Penyusunan

Dokumen Perencanaan

SKPD

Input :DanaOutput:Tersedinya Dokumen Perencanaan SKPDOutcame:Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi

Rp.

%

%

4.100.000

100

8.33

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas

dan Perlengkapanny

a

Input :DanaOutput:Tersedianya Pakaian DinasOutcame:Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

Rp.

Buah

%

14.800.000

37

30

Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Input :DanaOutput:Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari TertentuOutcame:Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

Rp.

Buah

%

16.650.000

37

30

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Input :DanaOutput:Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi AparatOutcame:Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

Rp.

%

%

60.000.000

100

30

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Input :DanaOutput:Tersusunnya LakipOutcame:Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Rp.

Dok

%

21.500.000

1

45



SasaranProgram

KegiatanKet.



satuan

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Input :DanaOutput:Tersusunnya LakipOutcame:Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Rp.

Dok

%

17.370.000

4

45

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Rumah Jabatan

Input :DanaOutput:Terlaksananya Pembangunan Kelengkapan Rumah JabatanOutcame:Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp.

Paket

%

1.200.000.000

1

45

Pembangunan Gedung Kantor

Input :DanaOutput:Terlaksananya Pembangunan Gedung KantorOutcame:Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp.

Paket

%

1.246.430.000

5

12,86

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Input :DanaOutput:Tersedianya Perelengkapan Gedung KantorOutcame:Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp.

Unit

%

81.950.000,-

8

12,86

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Input :DanaOutput:Tersedianya Peralatan Gedung KantorOutcame:Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp.

Unit

%

56.900.000

13

12,86



SasaranProgram

KegiatanKet.



satuan

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9Pemeliharaan Rutin Berkala

Gedung Kantor

Input :DanaOutput:Terpeliharanya Gedung KantorOutcame:Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp.

%

%

42.150.000

100

12,86

Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Input :DanaOutput:Terlaksananya Rehabilitasi Gedung KantorOutcame:Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp.

Paket

%

2.254.643.000

10

12,86

Pembangunan Tempat Ibadah

Input :DanaOutput:Terlaksananya Rehabilitasi Gedung KantorOutcame:Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp.

Paket

%

1.764.000.000

1

12,86

2. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan

a. Persentase peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan 42% menjadi 67%.

b. Presentase peningkatan jumlah masyarakat Kabupaten Sinjai yang terlayani infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan dari 53% menjadi 83%.

62 %

77 %

Pemberdayaan Komunitas Permukiman

Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat

Input :DanaOutput:Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Berbasi MasyarakatOutcame:Meningkatnya Keberdayaan dan kemandirian Masyarakat

Rp.

%

%

553.540.000

100

80



SasaranProgram

KegiatanKet.



satuan

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 93. Meningkatnya

pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat

a. Persentase peningkatan jumlah warga di Kabupaten Sinjai yang terlayani air bersih dari 23% menjadi 65%.

b. Persentase peningkatan jumlah warga di Kabupaten Sinjai yang telah terlayani MCK dari 4% menjadi 19%.

55 %

16 %

Lingkungan Sehat Perumahan

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin

Input :DanaOutput:Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat MiskinOutcame:Meningkatnya Keberdayaan dan kemandirian Masyarakat

Rp.

M(pipa)Unit

(MCK)

%

1.905.959.000

3.000

3

30

Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih

Input :DanaOutput:Tersedianya Perencanaan Sarana air BersihOutcame:Meningkatnya Keberdayaan dan kemandirian Masyarakat

Rp.

Dok

%

355.250.000

1

30

4. Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang.

a. Persentase peningkatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang dari 10% menjadi 100%.

b. Persentase peningkatan jumlah bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari 68% menjadi 90%.

90 %

86 %

Perencanaan Ruang

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

Input :DanaOutput:Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRWOutcame:Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabuapaten

Rp.

Dok

%

275.000.000

1

80

Pemanfaatan Ruang

Operasionalisasi Pemanfaatan Ruang

Input :DanaOutput:Terlaksananya Operasional Pemaanfaatan RuangOutcame:Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang

Rp.

%

%

153.180.000

100

80



SasaranProgram

KegiatanKet.



satuan

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 95. Meningkatnya

sarana dan prasarana permukiman

a. Persentase peningkatan jumlah warga yang terlayani jalan lingkungan permukiman dari 65% menjadi 70%.

b. Persentase peningkatan jumlah warga yang terlayani jaringan drainase 34% menjadi 39%.

c.Persentase penyusunan RP4D dari 0% menjadi 100%.

69 %

38 %

95 %


Pembangunan Jalan Lingkungan

Input :DanaOutput:Terlaksananya Operasional Pemaanfaatan RuangOutcame:Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang

Rp.

Paket

%

153.180.000

22

30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah.

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai

selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam Bidang Penataan Ruang

dan Permukiman, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya melalui

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan

Perumahan Kabupaten Sinjai dalam setiap tahun anggaran berjalan.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran dan program atau kegiatan, baik keberhasilan

kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2012.



A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7

Tahun 1999 dan Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003, Kinerja Dinas

Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai diukur

berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran, serta Program/Kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Sasaran,

Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan

relisasi kegiatan kinerja yang terdiri dari Input, Output dan Outcome, Benefit

dan Impact.

Media pengukuran Kinerja terdiri dari : Formulir PKK (Pengukuran

Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang

terkait dengan Core Area Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan

Kabupaten Sinjai

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta

Program / Kegiatan makro dipergunakan nilai disertai makna dari nilai

tersebut yaitu :

76 - 100 = Baik

56 - 75 = Cukup

< 55 = Kurang.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa

pencapaiankinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan



mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran

(output) dan hasil (outcome).

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara

signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk

mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

Kelompok indikator input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan

keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya

manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

Kelompok indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung

dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik

maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

Kelompok indikator outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, Outcome

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat.



Kelompok indikator benefit adalah kegunaan suatu keluaran (output)

yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya

fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Kelompok indikator impact merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial,

ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh

capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Untuk indikator yang dipergunakan dalam mengukur kinerja pada

kegiatan dalam LAKIP ini, dibatasi hanya sampai pada indikator input,

output dan outcome. Dikarenakan untuk indikator benefit dan impact belum

dapat dipergunakan standar perhitungan yang representatif.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

1. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan

Perumahan Kabupaten Sinjai terdiri dari 5 (lima) sasaran utama yang

ditetapkan dengan 8 (delapan) indikator sasaran

Pengukuran Pencapaian Sasaran didasarkan pada target yang

telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tata Ruang, Permukiman dan

Perumahan Kabupaten Sinjai 2008-2013, target sasaran yang

ditetapkan dalam tahun yang bersangkutan kemudian diukur

berdasarkan capaian kinerja program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun 2012.

a. Meningkatnya Pelayanan Internal dan Pelayanan Masyarakat

yang Efesien, Efektif dan Akuntabel

Sasaran ini diukur dengan Indikator kepuasan pelayanan dengan

menggunakan metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat



(IKM) berdasarkan Kepmen PAN No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit

Pelayanan Instansi Pemerintah.

Untuk sasaran ini belum dapat dilaksanakan pengukuran karena

adanya keterbatasan waktu dan informasi, sehingga pelaksanaan

survey kepuasan pelayanan internal dan eksternal belum dapat

dilaksanakan pada tahun 2010, namun demikian upaya untuk

meningkatkan pelayanan terus dilaksanakan melalui program dan

kegiatan yang dapat mendukung sasaran ini.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui beberapa

program antara lain program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tabel 7Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Sasaran Pertama

Indikator Pencapaian

SasaranSatuan Target Realisasi Pencapaian

Target (%)

Kepuasan Pelayanan yang diukur melalui

IKP

N/A N/A N/A N/A

Dari hasil evaluasi diatas dapat dilihat bahwa sasaran yang

dimaksud belum dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan

bahwa pengukuran kepuasan harus dilaksanakan melalui survey

yang mendalam, disamping itu sasaran ini ditujukan untuk pelayanan

internal organisasi, sehingga apabila seluruh kebutuhan organisasi



telah diakomodir untuk sasaran ini, dapat diasumsikan bahwa

pencapaian target telah mencapai 100 % untuk tahun berjalan.

b. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan.

Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator pengukuran yaitu

Indikator Pertama Persentase peningkatan kapasitas dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dan

perkotaan dari 42% menjadi 67%, dengan target pencapaian sasaran

untuk tahun 2012 diharapkan mencapai 62%. Indikator kedua adalah

Presentase peningkatan jumlah masyarakat Kabupaten Sinjai yang

terlayani infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan dari 53%

menjadi 83%, dengan target pencapaian sasaran untuk tahun 2012

diharapkan mencapai 77%.


Sasaran Kedua

Indikator Pencapaian Sasaran Satuan Target Realisasi Pencapaian Target (%)

Persentase peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan dari 42% menjadi 67%

% 62 62 100

Presentase peningkatan jumlah masyarakat Kabupaten Sinjai yang terlayani infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan dari 53% menjadi 83%

% 77 77 100

Hasil evaluasi dari tabel diatas menunjukkan bahwa indikator

persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang ditargetkan mencapai



angka 62% di tahun 2012 dapat tercapai sebesar 62% sehingga

pencapaian target untuk indikator ini mencapai angka 100 % yang

bermakna baik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan pemberdayaan

masyarakat baik itu PNPM-PISEW sebanyak 338 (tiga ratus tiga

puluh delapan paket pekerjaan) yang dikerjakan oleh 338 LKD ,

P2KP dan PPIP yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat

dalam melaksanakan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.

Indikator Presentase peningkatan jumlah masyarakat Kabupaten

Sinjai yang terlayani infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan dari

53% menjadi 83%, dengan target yang ditetapkan akan dicapai di

tahun 2012 sebesar 77%, adapun realisasi yang dicapai sebesar

77% dengan demikian target yang dicapai dari sasaran ini mencapai

100% yang bermakna baik.

c. Meningkatnya Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan

Bagi Masyarakat.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator

pengukuran, Indikator Pertama Persentase peningkatan jumlah

warga di Kabupaten Sinjai yang terlayani air bersih dari 23%

menjadi 65%, dengan target capaian sasaran untuk tahun 2012

sebesar 55%. Indikator Kedua Persentase peningkatan jumlah warga

miskin di Kabupaten Sinjai yang telah terlayani MCK dari 4% menjadi

19%, dengan target pencapaian untuk tahun 2012 sebesar 16%.


Sasaran Ketiga




Persentase peningkatan jumlah warga di Kabupaten Sinjai yang terlayani air bersih dari 23% menjadi 65%

% 55 61 110

Persentase peningkatan jumlah warga miskin di Kabupaten Sinjai yang telah terlayani MCK dari 4% menjadi 19%

% 16 16 100

Dari hasil evaluasi diatas dapat dilihat bahwa untuk indikator

Persentase peningkatan jumlah warga di Kabupaten Sinjai yang

terlayani air bersih dari 23% menjadi 65%, yang ditargetkan ingin

dicapai pada tahun 2012 sebesar 55% dapat direalisasikan 55%

dengan demikian pencapaian target dari indikator ini sebesar 110%

yang bermakna baik. Hal tersebut dicapai dengan adanya kegiatan

jaringan perpipaan yang dikerjakan di tahun 2012 sepanjang 3 Km.

sehingga panjang pipa untuk distribusi air pedesaan telah mencapai

183 Km dan mampu melayani kebutuhan air bersih sebesar 139.265

Jiwa atau sebesar 61% dari jumlah penduduk sinjai (data yang

diambik berdasarkan tahun awal penetapan sasaran/tahun 2008

dengan jumlah penduduk 228.304 jiwa).

Untuk indikator Persentase peningkatan jumlah warga miskin di

Kabupaten Sinjai yang telah terlayani MCK dari 4% menjadi 19%,

ditargetkan untuk tahun 2012 16% dengan realisasi capaian sasaran

16%, dengan demikian pencapaian target sebesar 100% yang

bermakna baik, hal ini dicapai dengan penambahan jumlah MCK

yang terbangun pada tahun 2012 sebanyak 7 Unit, sehingga total



MCK yang terbangun sebanyak 73 Unit (Kurun waktu 2008-2012)

yang dapat melayani 1.460 KK.

d. Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam penggunaan dan

pemanfaatan ruang

Sasaran diatas diukur menggunakan 2 (dua) indikator pengukuran

yaitu Persentase peningkatan penyusunan Peraturan Daerah tentang

Penataan Ruang dari 10% menjadi 100% dan Persentase

peningkatan jumlah bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan

Bangunan dari 68% menjadi 90%. Adapun taget dan pencapaian

target untuk tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Sasaran Keempat


Persentase peningkatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang dari 10% menjadi 100%

% 90 100 111

Persentase peningkatan jumlah bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari 68% menjadi 90%

% 86 86 100

Berdasarkan hasil evaluasi diatas dapat diketahui bahwa target

yang ditetapkan pada tahun 2012 untuk indikator Persentase

peningkatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang

dari 10% menjadi 100%, sebesar 90% dengan realisasi 100%



dengan demikian pencapaian target untuk indikator ini 111% yang

bermakna baik, indikator ini tercapai dengan rampungnya Perda

RTRW No.28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sinjai.

Adapun untuk indikator Persentase peningkatan jumlah bangunan

yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari 68% menjadi 90%,

ditetapkan pada tahun 2012 dapat mencapai 86% dengan realisasi

86%, sehingga pencapaian target mencapai 100% yang bermakna

baik, indikator ini tercapai dengan adanya penambahan jumlah

bangunan yang memiliki IMB sebanyak 318 unit sehingga total

menjadi 4.114 Unit bangunan yang telah memiliki IMB (cat: bangunan

yang terdata wajib IMB sebanyak 4.745 unit).

e. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman

Untuk mengukur sasaran ini digunakan 3 (tiga) indikator, yang

pertama indikator Persentase peningkatan jumlah warga yang

terlayani jalan lingkungan permukiman dari 65% menjadi 70%, yang

kedua indikator Persentase peningkatan jumlah warga yang terlayani

jaringan drainase 34% menjadi 39% dan indikator ketiga adalah

Persentase Penyusunan dari 0% menjadi 100%. Untuk melihat

capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Sasaran Kelima


Persentase peningkatan jumlah warga yang terlayani jalan

% 69 69 100




lingkungan permukiman dari 65% menjadi 70%

Persentase peningkatan jumlah warga yang terlayani jaringan drainase 34% menjadi 39%

% 38 38 100

Persentase Penyusunan RP4D dari 0% menjadi 100%

% 65

Dari hasil evaluasi diatas untuk indikator Persentase peningkatan

jumlah warga yang terlayani jalan lingkungan permukiman dari 65%

menjadi 70%, dengan realisasi ditahun 2012 sebesar 69% dengan

demikian pencapain target mencapai 100% yang bermakna baik.

Indikator ini dicapai dengan adanya kegiatan pembangunan jalan

lingkungan di tahun 2012 dengan total panjang 4,4 Km dengan

demikian panjang jalan lingkungan keseluruhan mencapai 152,6 Km.

Untuk indikator Persentase peningkatan jumlah warga yang

terlayani jaringan drainase 34% menjadi 39%, dengan target ditahun

2012 sebesar 38% adapun realisasi yang dicapai ditahun 2012

sebesar 38% dengan demikian pencapain target 100% yang

bermakna baik, indikator ini diperoleh dari pembangunan drainase

sepanjang 4,7 Km sehingga panjang drainase keseluruhan mencapai

6,7 Km.

Untuk indikator Persentase Penyusunan RP4D dari 0% menjadi

100%, pada tahun 2012 belum dianggarkan mengingat bahwa RTRW

Kabupaten Sinjai dirampungkan ditahun 2012 dan RP4D harus

mengacu kepada RTRW Kabupaten Sinjai.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan



Untuk mengukur kinerja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan

Perumahan Kabupaten Sinjai Tahun 2012, diperlukan formulir

Pengukuran kinerja kegiatan yang menggambarkan sejauh mana

efektifitas dan efesiensi pelaksanaan setiap program dan kegiatan-

kegiatan yang ada didalamnya.

Untuk kurun waktu tahun 2012 Dinas Tata Ruang, Permukiman

dan Perumahan Kabupaten Sinjai melaksanakan 8 (delapan)

program antara lain:

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sebagai program penunjang bagi terlaksananya seluruh

program dan kegiatan lainnya, program ini memegang peranan

yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi organisasi secara keseluruhan. Untuk keberhasilan

program pelayanan administrasi perkantoran, dicapai melalui

pelaksanaan 12 Kegiatan dengan prosentase capaian kinerja

untuk semua kegiatan mencapai 100%. Yang dapat dilihat pada

table berikut ini.

Tabel 12Formulir Pengukuran KInerja Kegiatan

Program Administrasi Perkantoran

Program Uraian Efesiensi(%)

Efektifitas(%)

Keterangan

Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Penyediaan Administrasi Ketatausahaan

40,93 100 Sisa Anggaran Rp.73.759.200,-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

75,83 100 Sisa Anggaran Rp.15.150.470,-

Penyediaan komponen instalasi listrik

52,5 100Sisa Anggaran Rp.1.050.000,-

Penyediaan jasa 59,43 100 Sisa Anggaran



peralatan dan perlengkapan kantor

Rp.10.400.000,-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

30,77 100

Sisa Anggaran Rp.32.942.700,-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

40.38 100Sisa Anggaran Rp.48.700.000,-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

29,00 100Sisa Anggaran Rp.1.555.000,-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

37.80 100


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

3,75 100


Akuntabilitas Pelaporan Gaji 1.67 100 Sisa Anggaran

Rp.500.000,-Pemeliharaan Kolam Renang 6.36 100 Sisa Anggaran

Rp.6.276.030,-Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

0 100Anggaran Seluruhnya Digunakan

Rata - Rata 31, 45 100 Total Sisa Anggaran Rp.203.876.600,-

Berdasarkan Tabel Diatas dapat dilihat bahwa tingkat

efesiensi penggunaan anggaran yang dialokasikan pada program

Administrasi Perkantoran sebesar 31,45 % (Rp.203.876.000,-),

sedangkan dana yang terserap untuk program ini seluruhnya

sebesar Rp. 596.284.550,-. Tingkat efektifitas dari pelaksanaan

program ini sebesar 100% dengan indikasi bahwa seluruh

kegiatan yang berada di program ini telah terealisasi 100 % di

akhir tahu 2012.

b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

dilaksanakan melalui tujuh kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan

kepuasan pelayanan dalam bentuk bukti fisik (Tangibles), disamping itu

dengan meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dapat

meningkatkan kinerja pegawai dengan asumsi bahwa seluruh

infrastruktur maupun struktur yang dibutuhkan aparat untuk

melaksanakan tugasnya terpenuhi akan meningkatkan motivasi dan

kinerja pegawai. Adapun tingkat efesiensi dan efektifitas program ini

dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 13Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Efektifitas(%)

Keterangan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Rumah Jabatan 9,07 100 Sisa Anggaran

Rp.108.816.000,-Pembangunan Gedung Kantor 0,54 100 Sisa Anggaran

Rp.12.153.300,-Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

38,16 100Sisa Anggaran Rp.31.275.000,-

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor0,05 100

Sisa Anggaran Rp.30.000,-

Pemeliharaan Rutin Berkala



Rehabilitasi Sedang/Berat



Pembangunan Tempat Ibadah 1,06 100


Rata - Rata9,47 100 Total Sisa Anggaran

Rp.185.191.297,-



Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 9,47 %



(Rp.185.191.297,-), sedangkan dana yang terserap untuk

program ini seluruhnya sebesar Rp.7.460.881.703,-. Tingkat

efektifitas dari pelaksanaan program ini sebesar 100% dengan

indikasi bahwa seluruh kegiatan yang berada di program ini telah

terealisasi 100 % di akhir tahun 2012.

c. Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur,

kedisiplinan yang dimaksud dapat dilihat dari kepatuhan aparat

terhadap aturan-aturan yang mengikat Pegawai Negeri Sipil

diantaranya kepatuhan terhadap cara dan bentuk pakaian yang

dioperasionalkan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan

pakaian dinas dan perlengkapannya serta pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu, adapun tingkat efesiensi dan efektifitas

dari program ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Efektifitas(%)

Keterangan

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 0 100 Tidak Ada Sisa

AnggaranPengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu 10,81 100 Sisa Anggaran Rp.1.800.000,-

Rata - Rata10,81 100

Total Sisa Anggaran Rp.1.800.000,-



Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 10,81 % (Rp.1.800.000,-),




sebesar Rp.29.650.000,-. Tingkat efektifitas dari pelaksanaan

program ini sebesar 100% dengan indikasi bahwa seluruh


akhir tahun 2012.

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber

daya manusia aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat program

ini dilaksanakan dengan mengikutkan aparat dalam bimbingan

teknis peraturan perundang-undangan untuk menambah

wawasan aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Efektifitas(%)

Keterangan

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan33.83 100


Rata - Rata33.83 100 Total Sisa Anggaran

Rp.20.300.000,-Berdasarkan Tabel Diatas dapat dilihat bahwa tingkat


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 33,83 %

(Rp.20.300.000,-), sedangkan dana yang terserap untuk program

ini seluruhnya sebesar Rp.39.700.000,-. Tingkat efektifitas dari

pelaksanaan program ini sebesar 100% dengan indikasi bahwa

seluruh kegiatan yang berada di program ini telah terealisasi 100

% di akhir tahun 2012.



e. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem

akuntabilitas kinerja dan keuangan pada Dinas Permukiman dan

Tata Ruang Kabupaten Sinjai dengan melaksanakan kegiatan

monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan setiap

triwulan yang memberikan informasi tentang kemajuan fisik dan

keuangan pada kurun triwulan tertentu, selain itu kegiatan

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) dilaksanakan guna perwujudan pertanggungjawaban

Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya,

adapun tingkat efesiensi dan efektifitas dari program ini sebagai

berikut.


Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Efektifitas(%)

Keterangan


Penyusunan LAKIP17,90 100


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7,02 100


Rata - Rata12.46 100

Total Sisa Anggaran Rp.5.070.000,-






sebesar 12,46 % (Rp.5.070.000,-), sedangkan dana yang terserap

untuk program ini seluruhnya sebesar Rp.33.800.000,-. Tingkat

efektifitas dari pelaksanaan program ini sebesar 100% dengan

indikasi bahwa seluruh kegiatan yang berada di program ini telah

terealisasi 100 % di akhir tahun 2012.

f. Perencanaan Tata Ruang.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan penyusunan perda

kebijakan penataan ruang dengan tujuan untuk menghasilkan produk

kebijakan tentang penataan ruang (RTRW Kabupaten), hasil yang

diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya penataan ruang yang

dapat mengkomodasi seluruh aktifitas masyarakat yang berwawasan

lingkungan, sesuai dengan karakteristik wilayah dan aktifitas

wilayahnya. Untuk mengetahui tingkat efesiensi dan efektifitas

pelaksanan program ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Program Perencanaan Ruang


Efektifitas(%)

Keterangan

Perencanaan Ruang

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang RTRW16,39 100



Rp.45.075.000,-



Perencanaan Ruang sebesar 16,39 % (Rp.45.075.000,-),





program ini sebesar 100% dengan indikasi bahwa kegiatan yang

berada di program ini telah terealisasi 100 % di akhir tahun 2012.

g. Pemanfaatan Ruang.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan operasionalisasi

pemanfaatan/penggunaan ruang, dengan tujuan untuk meningkatkan

ketertiban masyarakat dalam penggunaan ruang, sehingga dapat tertata

dan mendukung aktifitas dan kepentingan seluruh masyarakat dan tentu

saja untuk menjaga keharmonisan kawasan budidaya dan kawasan

lindung.


Program Pemanfaatan Ruang


Efektifitas(%)

Keterangan

Pemanfaatan Ruang

Operasionalisasi Pemafaatan Ruang 35,20 100 Sisa Anggaran

Rp.53.913.500,-

Rata - Rata 35,20 100 Total Sisa Anggaran Rp.53.913.500,-



Pemanfaatan Ruang sebesar 35,20 % (Rp.53.913.500,-),





h. Lingkungan Sehat Perumahan



Program Lingkungan Sehat Perumahan merupakan

program penjabaran dari tugas wajib Dinas Tata Ruang,

Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai dalam bidang

permukiman, program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat dikawasan perumahan maupun

permukiman, disamping itu tujuan lain dari program ini adala

meningkatnya derajat hidup masyarakat yang berada didalam

kawasan permukiman/perumahan.

Untuk mencapai tujuan dari program ini dilaksanakan

melalui kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan utilitas

permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, sanitasi baik itu

berupa MCK maupun Drainase, serta pemenuhan air bersih

kawasa perumahan yang tidak terjangkau oleh distribusi air bersih

PDAM. Untuk tahun 2012 kegiatan yang dilaksanakan pada

program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang efektifitas dan

efesiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 19Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Program Lingkungan Sehat Perumahan


Efektifitas(%)

Keterangan


Pembangunan Jalan Lingkungan

0,27 100 Sisa Anggaran Rp.6.038.500,-

Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih

2,81 100Sisa Anggaran Rp.9.980.000,-

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin

3,98 100Sisa Anggaran Rp.75.890.800,-

Rata - Rata 2,35 100 Total Sisa Anggaran Rp.91.909.300,-





Lingkungan Sehat Perumahan sebesar 2,35 % (Rp.91.909.300,-),


sebesar Rp.4.432.999.700,-. Tingkat efektifitas dari pelaksanaan



i. Pemberdayaan Komunitas Permukiman

Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman bertujuan

untuk membangun keberdayaan masyarakat dalam bidang

permukiman, sehingga dengan demikian dapat mendorong

peningkatan kualitas permukiman yang baik, yang diupayakan

sendiri oleh masyarakat. Lebih jauh program ini diharapkan

mampu menjadi stimulan bagi peningkatan kepedulian

masyarakat dalam rangka mewujudkan derajat hidup yang lebih

sehat dan lebih baik.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini merupakan

tugas pembantuan dimana dana fisik yang dialokasikan berasal

dari anggaran APBN 2012 dan Pemerintah Kabupaten Sinjai

dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman

dan Perumahan Kabupaten Sinjai menyiapkan dana

pendampingan yang dialokasikan untuk mendukung operasional

pelaksanaan kegiatan tersebut, adapun kegiatan yang

dilaksanakan adalah Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana



Dasar Berbasis Masyarakat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sub

kegiatan yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman


Efektifitas(%)

Keterangan

Pemberdayaan Komunitas Permukiman

Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Berbasis Masyarakat

11,95 100Sisa Anggaran Rp.66.165.000,-


Rp.66.165.000,-



Pemberdayaan Komunitas Permukiman sebesar 11,95 %

(Rp.66.165.000,-), sedangkan dana yang terserap untuk program

ini seluruhnya sebesar Rp.487.375.000,. Tingkat efektifitas dari

pelaksanaan program ini sebesar 100% dengan indikasi bahwa


akhir tahun 2012.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan bertujuan untuk menggambarkan

efesiensi penggunaan anggaran pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang

Kabupaten Sinjai dengan cara membandingkan antara rencana alokasi

anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap indikator

kinerja dari masing-masing kegiatan untuk masing-masing program yang

telah direncanakan.

1. Laporan Keuangan (Neraca SKPD)



Neraca SKPD merupakan laporan yang menunjukkan posisi

keuangan (aset, kewajiban dan ekutias) SKPD pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar

dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk

pengklasifikasiaan ekuitas. Untuk melihat bagaimana neraca Dinas Tata

Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai Untuk Periode 31

Desember 2011 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 21Neraca SKPD 31 Desember 2011 dan 2012

URAIANJUMLAH KENAIKAN/PENURUNAN

2012 2011 JUMLAH %

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran -

183,936.00

(183,936.00)

Kas di Bendahara Penerimaan - - -

Investasi Jangka Pendek -

Piutang Pajak - - -

Piutang Retribusi - - -

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - -

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - -

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat - - -

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya - - -

Bagian Lancar Tagihan Penjaualan Angsuran - - -

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan - - -

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - -

Piutang Lainnya - - -

Persediaan - 1,370,000.

00 (1,370,000.0

0)

Jumlah Aset Lancar

- 1,553,936.

00

(1,553,936.00) -




2012 2011 JUMLAH %

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin - - - -

Alat Besar - - - -

Alat-alat Angkutan599,370,000 599,370,000.

00 -

100.00

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 17,150,000 17,150,000 - -

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1,444,072,600 1,338,177,100

105,895,500.00

92.67

Alat-alat Studio dan Komunikasi - - - -

Alat-alat Kedokteran - - - -

Alat-alat Keamanan - - - -

Gedung dan Bangunan - -

Bangunan Gedung 16,551,742,600 8,859,330,600 7,692,412,000.

00 53.53

Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

Jalan dan Jembatan 12,513,574,500 10,106,881,500 2,406,693,000.

00 -

Bangunan Air/Irigasi 25,613,646,000 24,826,152,000 787,494,000.

00 -

Instalasi - - - -

Jaringan - - - -

Aset Tetap Lainnya - -

Buku Perpustakaan - - - -

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan - - - -

Konstruksi dalam pengerjaan - -

Jumlah Aset Tetap 56,739,555,700.

00 45,747,061,200.

00 10,992,494,500.

00 -

ASET LAINNYA - -

Tagihan Penjualan Angsuran - - - -

Tuntutan Perbendahaan - - - -

Tuntutan Ganti Rugi - - - -

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - -

Aset Tak Berwujud - - - -

Aset lain-lain - - - -

Jumlah Aset Lainnya

-

- - -

JUMLAH ASET 56,739,555,700.

00 45,748,615,136.

00 10,992,494,500.

00 -

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - - - -

Utang Bunga - - - -

Utang Pajak - - -

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Pemerintah Pusat - - - -

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya - - - -

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Lembaga Keungan Bukan Bank

Bagian Lancar Utang Dalam - - - -




2012 2011 JUMLAH %

Negeri- Obligasi

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya - - - -

Utang Jangka Pendek - - - -

Jumlah Kewajiban -

- - -

EKUITAS - -

Ekuitas Dana Lancar - - - -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - - - -

Cadangan Piutang - - - -

Cadangan Persediaan -

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran

Utang Jangka Pendek

Jumlah Ekuitas Dana Lancar

-

-

Ekuitas Dana Investasi - -

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

56,739,555,700.00

45,747,061,200.00

10,992,494,500.00

80.63

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - -

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 56,739,555,700.

00 45,747,061,200.

00 10,992,494,500.

00 80.63

Rekening Koran PPKD

Jumlah Ekuitas Dana 56,739,555,700.

00 45,747,061,200.

00 10,992,494,500.

00 80.63

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

56,739,555,700.00

45,747,061,200.00

10,992,494,500.00

80.63

Berdasarkan Neraca Keuangan diatas dapat dilihat bahwa:

Aset Lancar, terdapat penurunan asset lancar dari Rp.1.553.936,-

pada tahun 2011, pada tahun 2012 tidak terdapat asset lancar.

Aset Tetap, terdapat peningkatan asset tetap sebesar

Rp.10.992.494,500,- dimana ditahun 2011 sebesar

Rp.45.747.061.200,- dan menjadi Rp.56.739.555.700,-peningkatan

ini diperoleh dengan bertambahnya asset alat-alat kantor dan rumah

tangga, bangunan gedung, jalan jembatan dan bangunan air/irigasi.

Kewajiban, kewajiban baik tahun 2011 maupun tahun 2012 nihil.

Ekuitas Dana Lancar, ekuitas dana lancar nihil baik untuk tahun

2011 maupun tahun 2012.

Ekuitas Dana Investasi, terdapat peningkatan ekuitas dana investasi



sebesar Rp.10.992.494,500,- dimana ditahun 2011 sebesar

Rp.45.747.061.200,- dan menjadi Rp.56.739.555.700,-peningkatan

ini diperoleh dengan bertambahnya asset alat-alat kantor dan rumah

tangga, bangunan gedung, jalan jembatan dan bangunan air/irigasi.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang

memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan

secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Tabel 22Laporan Arus Kas 2012

KODE REKENING URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG

ANGGARAN REALISASI Rp. %

1 2 3 4 5=4-3 6

4 -

4 1 105 10502 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 500,000,000.00

431,653,346.57

(68,346,653.43)

86.33

4 1 105 10502 00 00 41 Pendapatan Asli Daerah 500,000,000.00

431,653,346.57

(68,346,653.43)

86.33

4 1 105 10502 00 00 412 Hasil Retribusi Daerah 1) 500,000,000.00

431,653,346.57

(68,346,653.43)

86.33

4 1 105 10502 00 00 41202 Retribusi Jasa Usaha 100,000,000.00

60,198,000.00

(39,802,000.00)

60.20

4 1 105 10502 00 004120201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

100,000,000.00

60,198,000.00

(39,802,000.00)

60.20

4 1 105 10502 00 00 41203 Retribusi Perizinan Tertentu 400,000,000.00

371,455,346.57

(28,544,653.43)

92.86

4 1 105 10502 00 004120301 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

400,000,000.00

371,455,346.57

(28,544,653.43)

92.86

JUMLAH PENDAPATAN 500,000,000.00

431,653,346.57

(68,346,653.43)

86.33

5

5 2 105 10502 00 00 5 BELANJA DAERAH 16,155,585,058.00

14,957,517,224.00

(1,198,067,834.00)

92.58

5 2 105 10502 00 00 51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,072,401,908.00

1,582,184,771.00

(490,217,137.00)

76.35

5 2 105 10502 00 00 511 BELANJA PEGAWAI 2,072,401,908.00

1,582,184,771.00

(490,217,137.00)

76.35

5 2 105 10502 00 00 51101 Gaji dan Tunjangan 2,047,401,908.00

1,582,184,771.00

(465,217,137.00)

77.28

5 2 105 10502 00 005110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

1,404,174,487.00

1,146,228,760.00

(257,945,727.00)

81.63

5 2 105 10502 00 005110102 Tunjangan Keluarga

162,962,940.00

120,045,682.00

(42,917,258.00)

73.66

5 2 105 10502 00 005110103 Tunjangan Jabatan

139,277,761.00

120,775,000.00

(18,502,761.00)

86.72

5 2 105 10502 00 005110105 Tunjangan Umum

146,854,403.00

60,410,000.00

(86,444,403.00)

41.14

5 2 105 10502 00 005110106 Tunjangan Beras 1)

122,969,276.00

73,641,120.00

(49,328,156.00)

59.89

5 2 105 10502 00 005110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

39,664,410.00

37,689,216.00

(1,975,194.00)

95.02





1 2 3 4 5=4-3 6

5 2 105 10502 00 005110108 Pembulatan Gaji

32,051.00

21,789.00

(10,262.00)

67.98

5 2 105 10502 00 005110109 Iuran Asuransi Kesehatan

31,466,580.00

23,373,204.00

(8,093,376.00)

74.28

5 2 105 10502 00 00 51104 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 25,000,000.00

-

(25,000,000.00) -

5 2 105 10502 00 005110403 Biaya Pemungutan Retribusi daerah

25,000,000.00

-

(25,000,000.00) -

5 2 105 10502 00 00 52 BELANJA LANGSUNG 14,083,183,150.00

13,375,332,453.00

(705,886,197.00)

94.97

5 2 105 10502 00 00 521 BELANJA PEGAWAI 287,250,000.00

238,550,000.00

(48,700,000.00)

83.05

5 2 105 10502 00 00 522 BELANJA BARANG DAN JASA 1,468,811,150.00

1,170,291,050.00

(296,555,100.00)

79.68

5 2 105 10502 00 00 523 BELANJA MODAL 12,327,122,000.00

11,966,491,403.00

(360,631,097.00)

97.07

5 3 105 10502 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 800,161,150.00

596,284,550.00

(203,876,600.00)

74.52

5 3 105 10502 01 01 Penyediaan Administrasi Ketatausahaan

180,217,950.00

106,458,750.00

(73,759,200.00)

59.07

5 3 105 10502 01 01 522 BELANJA BARANG DAN JASA 180,217,950.00

106,458,750.00

(73,759,200.00)

59.07

5 3 105 10502 01 01 52201 Belanja Bahan Pakai Habis 44,834,750.00

29,143,000.00

(15,691,750.00)

65.00

5 3 105 10502 01 015220101 Belanja alat tulis kantor

43,184,750.00

27,560,000.00

(15,624,750.00)

63.82

5 3 105 10502 01 015220104

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1,650,000.00

1,583,000.00

(67,000.00)

95.94

5 3 105 10502 01 01 52206 Belanja Cetak dan Penggandaan 46,900,000.00

38,485,750.00

(8,414,250.00)

82.06

5 3 105 10502 01 015220601 Belanja cetak

18,850,000.00

13,650,000.00

(5,200,000.00)

72.41

5 3 105 10502 01 015220602 Belanja Penggandaan

28,050,000.00

24,835,750.00

(3,214,250.00)

88.54

5 3 105 10502 01 01 52211 Belanja Makanan dan Minuman 88,483,200.00

38,830,000.00

(49,653,200.00)

43.88

5 3 105 10502 01 015221101

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

85,291,200.00

38,830,000.00

(46,461,200.00)

45.53

5 3 105 10502 01 015221102 Belanja makanan dan minuman rapat

2,832,000.00

-

(2,832,000.00) -

5 3 105 10502 01 015221103 Belanja makanan dan minuman tamu

360,000.00

-

(360,000.00) -

5 3 105 10502 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber daya Air dan listrik

19,980,000.00

4,829,530.00

(15,150,470.00)

24.17


4,829,530.00

(15,150,470.00)

24.17

5 3 105 10502 01 02 52203 Belanja Jasa Kantor 19,980,000.00

4,829,530.00

(15,150,470.00)

24.17

5 3 105 10502 01 025220301 Belanja telepon

3,600,000.00

306,905.00

(3,293,095.00)

8.53

5 3 105 10502 01 025220302 Belanja air

4,200,000.00

751,500.00

(3,448,500.00)

17.89

5 3 105 10502 01 025220303 Belanja listrik

12,180,000.00

3,771,125.00

(8,408,875.00)

30.96

5 3 105 10502 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

17,500,000.00

7,100,000.00

(10,400,000.00)

40.57


7,100,000.00

(10,400,000.00)

40.57

5 3 105 10502 01 03 52220 Belanja Pemeliharaan 17,500,000.00

7,100,000.00

(10,400,000.00)

40.57

5 3 105 10502 01 035222003 Belanja Pemeliharaan Komputer

17,500,000.00

7,100,000.00

(10,400,000.00)

40.57

5 3 105 10502 01 04 Penyediaan Komponen Isntalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2,000,000.00

950,000.00

(1,050,000.00)

47.50


950,000.00

(1,050,000.00)

47.50


950,000.00

(1,050,000.00)

47.50

5 3 105 10502 01 045220103

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

2,000,000.00

950,000.00

(1,050,000.00)

47.50





1 2 3 4 5=4-3 6

5 3 105 10502 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

107,050,000.00

74,107,300.00

(32,942,700.00)

69.23


74,107,300.00

(32,942,700.00)

69.23

5 3 105 10502 01 06 52205Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

107,050,000.00

74,107,300.00

(32,942,700.00)

69.23

5 3 105 10502 01 065220501 Belanja Jasa Service

18,500,000.00

12,250,000.00

(6,250,000.00)

66.22

5 3 105 10502 01 065220502 Belanja Penggantian Suku Cadang

44,300,000.00

20,502,000.00

(23,798,000.00)

46.28

5 3 105 10502 01 065220503

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

37,500,000.00

36,072,500.00

(1,427,500.00)

96.19

5 3 105 10502 01 065220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

6,750,000.00

5,282,800.00

(1,467,200.00)

78.26

5 3 105 10502 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan

120,600,000.00

71,900,000.00

(48,700,000.00)

59.62

5 3 105 10502 01 07 521 BELANJA PEGAWAI 78,600,000.00

29,900,000.00

(48,700,000.00)

38.04

5 3 105 10502 01 07 52101 Honorarium PNS 78,600,000.00

29,900,000.00

(48,700,000.00)

38.04

5 3 105 10502 01 075210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

78,600,000.00

29,900,000.00

(48,700,000.00)

38.04


42,000,000.00

-

100.00


42,000,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 01 075220330 Belanja Jasa Upah Kerja

42,000,000.00

42,000,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 01 14 Pelayanan Peralatan Rumah Tangga 5,370,000.00

3,815,000.00

(1,555,000.00)

71.04


3,815,000.00

(1,555,000.00)

71.04


3,815,000.00

(1,555,000.00)

71.04

5 3 105 10502 01 145220105

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5,370,000.00

3,815,000.00

(1,555,000.00)

71.04

5 3 105 10502 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15,820,000.00

9,840,000.00

(5,980,000.00)

62.20


9,840,000.00

(5,980,000.00)

62.20

5 3 105 10502 01 15 52202 Belanja Bahan/Material 3,000,000.00

-

(3,000,000.00) -

5 3 105 10502 01 155220215 Belanja Bahan Bacaan

3,000,000.00

-

(3,000,000.00) -


9,840,000.00

(2,980,000.00)

76.76

5 3 105 10502 01 155220305 Belanja surat kabar/majalah

12,820,000.00

9,840,000.00

(2,980,000.00)

76.76

5 3 105 10502 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

201,523,200.00

193,960,000.00

(7,563,200.00)

96.25


193,960,000.00

(7,563,200.00)

96.25

5 3 105 10502 01 18 52215 Belanja Perjalanan Dinas 201,523,200.00

193,960,000.00

(7,563,200.00)

96.25

5 3 105 10502 01 185221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

4,308,200.00

-

(4,308,200.00) -

5 3 105 10502 01 185221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah

197,215,000.00

193,960,000.00

(3,255,000.00)

98.35

5 3 105 10502 01 19 Pembangunan Akuntabilitas Pelaporan Gaji

30,000,000.00

29,500,000.00

(500,000.00)

98.33


29,500,000.00

(500,000.00)

98.33


29,500,000.00

(500,000.00)

98.33

5 3 105 10502 01 195220317

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

30,000,000.00

29,500,000.00

(500,000.00)

98.33

5 3 105 10502 01 21 Pemeliharaan Kolam Renang 96,000,000.00

89,723,970.00

(6,276,030.00)

93.46

5 3 105 10502 01 21 522 BELANJA BARANG DAN JASA





1 2 3 4 5=4-3 696,000,000.00 89,723,970.00 (6,276,030.00) 93.46


35,153,600.00

(846,400.00)

97.65

5 3 105 10502 01 215220204 Belanja bahan obat-obatan

36,000,000.00

35,153,600.00

(846,400.00)

97.65


54,570,370.00

(5,429,630.00)

90.95

5 3 105 10502 01 215220302 Belanja air

3,000,000.00

-

(3,000,000.00) -

5 3 105 10502 01 215220303 Belanja listrik

27,000,000.00

24,570,370.00

(2,429,630.00)

91.00


30,000,000.00

30,000,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 01 22 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

4,100,000.00

4,100,000.00

-

100.00


4,100,000.00

-

100.00


4,100,000.00

-

100.00


4,100,000.00

4,100,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 02 Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

5,399,643,000.00

7,460,881,703.00

(185,191,797.00)

138.17

5 3 105 10502 02 01 Pembangunan rumah jabatan 1,200,000,000.00

1,091,184,000.00

(108,816,000.00)

90.93

5 3 105 10502 02 01 523 BELANJA MODAL 1,200,000,000.00

1,091,184,000.00

(108,816,000.00)

90.93

5 3 105 10502 02 01 52326Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1,200,000,000.00

1,091,184,000.00

(108,816,000.00)

90.93

5 3 105 10502 02 015232602

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan

1,190,000,000.00

1,083,894,000.00

(106,106,000.00)

91.08

5 5232602 Honorarium Penanggung Jawab

2,400,000.00

1,200,000.00

(1,200,000.00)

50.00

5 5232602 Honorarium PPK

2,100,000.00

2,100,000.00

-

100.00

5 5232602 Honorarium Tim Administrasi

900,000.00

900,000.00

-

100.00

5 5232602

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1,500,000.00

1,500,000.00

-

100.00

5 5232602

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

600,000.00

600,000.00

-

100.00

5 5232602 Belanja Alat Tulis Kantor

2,000,000.00

990,000.00

(1,010,000.00)

49.50

5 5232602

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

500,000.00

-

(500,000.00) -

5 3 105 10502 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 2,246,430,000.00

2,234,276,700.00

(12,153,800.00)

99.46

5 3 105 10502 02 03 523 BELANJA MODAL 2,246,430,000.00

2,234,276,700.00

(12,153,800.00)

99.46


2,246,430,000.00

2,234,276,700.00

(12,153,300.00)

99.46

5 3 105 10502 02 035232601

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

2,212,180,000.00

2,210,167,200.00

(2,012,800.00)

99.91

5 5232601

Administrasi Pembangunan Kamar Mandi/WC Kantor DPRD Kab. Sinjai

5,250,000.00

5,249,500.00

(500.00)

99.99

5 5232601

Honorarium Tim Penanggung Jawab Kegiatan

700,000.00

700,000.00

-

100.00


500,000.00

500,000.00

-

100.00

5 5232601

Honorarium Tim Teknis dan Upah Kerja Tenaga Administrasi

1,500,000.00

1,500,000.00

-

100.00

5 5232601 Honorarium Tim PHO

1,000,000.00

1,000,000.00

-

100.00

5 5232601

Honorarium Pejabat Pengadaan 400,000.00

400,000.00

100.00





1 2 3 4 5=4-3 6-


550,000.00

550,000.00

-

100.00

5 5232601


200,000.00

199,500.00

(500.00)

99.75

5 5232601 Belanja Penggandaan

400,000.00

400,000.00

-

100.00

5 5232601 Administrasi

29,000,000.00

18,860,000.00

(10,140,000.00)

65.03

5 5232601 Honorarium Tim Pembina

750,000.00

-

(750,000.00) -

5 5232601 Honorarium Tim Pengarah

1,000,000.00

-

(1,000,000.00) -

5 5232601 Honorarium Tim Penanggung Jawab

3,000,000.00

500,000.00

(2,500,000.00)

16.67


2,400,000.00

1,500,000.00

(900,000.00)

62.50

5 5232601 Honorarium Tim Teknis

2,400,000.00

600,000.00

(1,800,000.00)

25.00

5 5232601 Honorarium Tim Administrasi

900,000.00

150,000.00

(750,000.00)

16.67

5 5232601


2,450,000.00

2,450,000.00

-

100.00

5 5232601


2,100,000.00

1,050,000.00

(1,050,000.00)

50.00


10,000,000.00

8,612,000.00

(1,388,000.00)

86.12

5 5232601


1,000,000.00

998,000.00

(2,000.00)

99.80

5 5232601 Belanja Penggandaan

3,000,000.00

3,000,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

81,950,000.00

50,675,000.00

(31,275,000.00)

61.84

5 3 105 10502 02 07 523 BELANJA MODAL 81,950,000.00

50,675,000.00

(31,275,000.00)

61.84

5 3 105 10502 02 07 52311Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

26,000,000.00

-

(26,000,000.00) -

5 3 105 10502 02 075231102 Belanja modal Pengadaan almari

14,000,000.00

-

(14,000,000.00) -

5 3 105 10502 02 075231110 Belanja Modal AC

12,000,000.00

-

(12,000,000.00) -

5 3 105 10502 02 07 52313 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 55,450,000.00

50,675,000.00

(4,775,000.00)

91.39

5 3 105 10502 02 075231305 Belanja modal Pengadaan kursi rapat

50,000,000.00

49,225,000.00

(775,000.00)

98.45

5231305 Honorarium PPK

500,000.00

500,000.00

-

100.00

5231305 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

350,000.00

350,000.00

-

100.00

5231305


600,000.00

600,000.00

-

100.00

5231305 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1,000,000.00

-

(1,000,000.00) -

5 3 105 10502 02 075231328 Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip

3,000,000.00

-

(3,000,000.00) -

5 3 105 10502 02 07 52314Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

500,000.00

-

(500,000.00) -

5 3 105 10502 02 075231404 Belanja modal Pengadaan dispenser

500,000.00

-

(500,000.00) -

5 3 105 10502 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 56,900,000.00

56,870,000.00

(30,000.00)

99.95

5 3 105 10502 02 09 523 BELANJA MODAL 56,900,000.00

56,870,000.00

(30,000.00)

99.95

5 3 105 10502 02 09 52312 Belanja Modal Pengadaan Komputer





1 2 3 4 5=4-3 638,900,000.00 38,900,000.00 - 100.00

5 3 105 10502 02 095231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

6,000,000.00

6,000,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 02 095231203

Belanja modal Pengadaan komputer note book

22,800,000.00

22,800,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 02 095231204 Belanja modal Pengadaan printer

10,100,000.00

10,100,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 02 095231601 Belanja modal Pengadaan kamera

4,000,000.00

3,970,000.00

(30,000.00)

99.25

5 3 105 10502 02 095231603 Belanja modal Pengadaan proyektor

8,000,000.00

8,000,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 02 095231609

Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor

6,000,000.00

6,000,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

42,150,000.00

34,945,000.00

(7,205,000.00)

82.91


34,945,000.00

(7,205,000.00)

82.91

5 3 105 10502 02 22 52220 Belanja Pemeliharaan 42,150,000.00

34,945,000.00

(7,205,000.00)

82.91

5 3 105 10502 02 225222016 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

42,150,000.00

34,945,000.00

(7,205,000.00)

82.91

5 3 105 10502 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor

2,254,643,000.00

2,247,663,503.00

(6,979,497.00)

99.69

5 3 105 10502 02 42 523 BELANJA MODAL 2,254,643,000.00

2,247,663,503.00

(6,979,497.00)

99.69


2,222,076,000.00

2,219,963,003.00

(2,112,997.00)

99.90

5232601 Honorarium Tim Pembina

750,000.00

-

(750,000.00) -

5232601 Honorarium Tim Pengarah

1,000,000.00

-

(1,000,000.00) -

5232601 Honorarium Tim Penanggung Jawab

3,000,000.00

1,000,000.00

(2,000,000.00)

33.33


2,400,000.00

2,400,000.00

-

100.00

5232601 Honorarium Tim Teknis

6,000,000.00

5,936,000.00

(64,000.00)

98.93

5232601 Honorarium Tim Administrasi

3,600,000.00

3,600,000.00

-

100.00

5232601


2,450,000.00

2,450,000.00

-

100.00

5232601


2,100,000.00

1,050,000.00

(1,050,000.00)

50.00

5232601 Belanja Alat Tulis Kantor

8,000,000.00

8,000,000.00

-

100.00

5232601


1,000,000.00

997,500.00

(2,500.00)

99.75

5232601 Belanja Penggandaan

2,267,000.00

2,267,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 02 45 Pembangunan Tempat Ibadah 1,764,000,000.00

1,745,267,500.00

(18,732,500.00)

98.94

5 3 105 10502 02 45 523 BELANJA MODAL 1,764,000,000.00

1,745,267,500.00

(18,732,500.00)

98.94


1,764,000,000.00

1,745,267,500.00

(18,732,500.00)

98.94

5 3 105 10502 02 455232601

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

1,734,000,000.00

1,725,126,000.00

(8,874,000.00)

99.49

5232601 Honorarium Penanggung Jawab

3,600,000.00

3,600,000.00

-

100.00


3,300,000.00

3,300,000.00

-

100.00


2,250,000.00

2,100,000.00

(150,000.00)

93.33

5232601


2,500,000.00

2,500,000.00

-

100.00





1 2 3 4 5=4-3 6

5232601


1,500,000.00

1,500,000.00

-

100.00


9,850,000.00

3,811,500.00

(6,038,500.00)

38.70

5232601


1,000,000.00

330,000.00

(670,000.00)

33.00


4,000,000.00

3,000,000.00

(1,000,000.00)

75.00


2,000,000.00

-

(2,000,000.00) -

5 3 105 10502 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 31,450,000.00

29,650,000.00

(1,800,000.00)

94.28

5 3 105 10502 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

14,800,000.00

14,800,000.00

-

100.00


14,800,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 03 02 52212 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 14,800,000.00

14,800,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 03 025221202 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

14,800,000.00

14,800,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

16,650,000.00

14,850,000.00

(1,800,000.00)

89.19


14,850,000.00

(1,800,000.00)

89.19

5 3 105 10502 03 05 52214Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

16,650,000.00

14,850,000.00

(1,800,000.00)

89.19

5 3 105 10502 03 055221402 Belanja pakaian adat daerah

16,650,000.00

14,850,000.00

(1,800,000.00)

89.19

5 3 105 10502 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

60,000,000.00

39,700,000.00

(20,300,000.00)

66.17

5 3 105 10502 05 03 Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan Peundang-undangan

60,000,000.00

39,700,000.00

(20,300,000.00)

66.17


39,700,000.00

(20,300,000.00)

66.17

5 3 105 10502 05 03 52217Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

60,000,000.00

39,700,000.00

(20,300,000.00)

66.17

5 3 105 10502 05 035221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

60,000,000.00

39,700,000.00

(20,300,000.00)

66.17

5 3 105 10502 06 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

38,870,000.00

33,800,000.00

(3,200,000.00)

86.96

5 3 105 10502 06 05 Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)

21,500,000.00

17,650,000.00

(3,850,000.00)

82.09

5 3 105 10502 06 05 521 BELANJA PEGAWAI 11,550,000.00

11,550,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 06 05 52101 Honorarium PNS 11,550,000.00

11,550,000.00

-

100.00


11,550,000.00

11,550,000.00

-

100.00


6,100,000.00

(3,850,000.00)

61.31


4,100,000.00

(650,000.00)

86.32


4,750,000.00

4,100,000.00

(650,000.00)

86.32


2,000,000.00

2,000,000.00

50.00


4,000,000.00

2,000,000.00

(2,000,000.00)

50.00


-

(1,200,000.00) -


1,200,000.00

-

(1,200,000.00) -

5 3 105 10502 06 06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 17,370,000.00

16,150,000.00

650,000.00

92.98

5 3 105 10502 06 06 521 BELANJA PEGAWAI 9,000,000.00

9,000,000.00

100.00





1 2 3 4 5=4-3 6-

5 3 105 10502 06 06 52101 Honorarium PNS 9,000,000.00

9,000,000.00

-

100.00


9,000,000.00

9,000,000.00

-

100.00


7,150,000.00

650,000.00

85.42


1,000,000.00

1,000,000.00

53.48


1,870,000.00

1,000,000.00

(870,000.00)

53.48


5,400,000.00

-

100.00


5,400,000.00

5,400,000.00

-

100.00


750,000.00

(350,000.00)

68.18


1,100,000.00

750,000.00

(350,000.00)

68.18

5 3 105 10502 15 Perencanaan Tata Ruang 275,000,000.00

229,925,000.00

(45,075,000.00)

83.61

5 3 105 10502 15 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

275,000,000.00

229,925,000.00

(45,075,000.00)

83.61

5 3 105 10502 15 08 521 BELANJA PEGAWAI 149,100,000.00

149,100,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 15 08 52101 Honorarium PNS 24,100,000.00

24,100,000.00

-

100.00


24,100,000.00

24,100,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 15 08 52102 Honorarium Non PNS 125,000,000.00

125,000,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 15 085210201

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

125,000,000.00

125,000,000.00

-

100.00

5210201 Team Leader

34,000,000.00

34,000,000.00

-

100.00

5210201 Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah

28,000,000.00

28,000,000.00

-

100.00

5210201 Tenaga Ahli GIS

21,000,000.00

21,000,000.00

-

100.00

5210201

Tenaga Ahli Prasarana Wilayah/Transportasi

21,000,000.00

21,000,000.00

-

100.00

5210201

Tenaga Ahli Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

21,000,000.00

21,000,000.00

-

100.00


80,825,000.00

(45,075,000.00)

64.20


4,300,000.00

-

100.00


4,300,000.00

4,300,000.00

-

100.00


7,000,000.00

-

100.00


7,000,000.00

7,000,000.00

-

100.00


21,600,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 15 085220601 Belanja cetak

11,400,000.00

11,400,000.00

-

100.00


10,200,000.00

10,200,000.00

-

100.00


3,000,000.00

(3,000,000.00)

50.00





1 2 3 4 5=4-3 6


6,000,000.00

3,000,000.00

(3,000,000.00)

50.00

5 3 105 10502 15 08 52215 Belanja Perjalanan Dinas 87,000,000.00

44,925,000.00

(42,075,000.00)

51.64

5 3 105 10502 15 085221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah

87,000,000.00

44,925,000.00

(42,075,000.00)

51.64

5 3 105 10502 16 Program Pemanfaatan Ruang 4,678,089,000.00

4,532,266,200.00

(145,727,800.00)

96.88

5 3 105 10502 16 02

Penyediaan Sarana Air bersih dan sanitasi Dasar terutama Bagi masyarakat Miskin

1,905,959,000.00

1,830,068,200.00

(75,890,800.00)

96.02

5 3 105 10502 16 02 523 BELANJA MODAL 1,905,959,000.00

1,830,068,200.00

(75,890,800.00)

96.02

5 3 105 10502 16 02 52323Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1,905,959,000.00

1,830,068,200.00

(75,890,800.00)

96.02

5 3 105 10502 16 025232306

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air

866,494,000.00

865,744,000.00

(750,000.00)

99.91

5 3 105 10502 16 025232316 Belanja Modal Sanitasi SLBM

846,417,000.00

846,417,000.00

-

100.00

5232316 Honorarium Tim Pembina

750,000.00

-

(750,000.00) -

5232316 Honorarium Tim Pengarah

1,000,000.00

-

(1,000,000.00) -

5232316 Honorarium Tim Penanggung Jawab

4,500,000.00

4,500,000.00

-

100.00


3,600,000.00

3,600,000.00

-

100.00


9,000,000.00

9,000,000.00

-

100.00


5,400,000.00

5,400,000.00

-

100.00

5232316 Tenaga Fasilitator Lapangan

51,300,000.00

16,300,000.00

(35,000,000.00)

31.77

5232316


2,450,000.00

2,450,000.00

-

100.00

5232316


2,100,000.00

2,100,000.00

-

100.00


8,000,000.00

4,750,000.00

(3,250,000.00)

59.38

5232316


2,500,000.00

549,000.00

(1,951,000.00)

21.96


2,500,000.00

1,700,000.00

(800,000.00)

68.00

5232316 SPPD Luar Daerah

7,698,000.00

4,600,000.00

(3,098,000.00)

59.76

5232316 Upah Kerja Operator Komputer

4,500,000.00

-

(4,500,000.00) -

5232316 Upah Kerja Administrasi

9,000,000.00

6,000,000.00

(3,000,000.00)

66.67

5 3 105 10502 16 025232317 Pembangunan Bak Air Minum

78,750,000.00

56,958,200.00

(21,791,800.00)

72.33

5 3 105 10502 16 07 Pembangunan Jalan Lingkungan permukiman

2,263,700,000.00

2,257,661,500.00

(6,038,500.00)

99.73

5 3 105 10502 16 07 523 BELANJA MODAL 2,263,700,000.00

2,257,661,500.00

(6,038,500.00)

99.73

5 3 105 10502 16 07 52321Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

2,263,700,000.00

2,257,661,500.00

(6,038,500.00)

99.73

5 3 105 10502 16 075232101

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan

2,240,000,000.00

2,237,143,000.00

(2,857,000.00)

99.87

5 5232101 Biaya Umum

23,700,000.00

20,518,500.00

(3,181,500.00)

86.58

5 3 105 10502 16 10 Perencaan pembangunan Sarana Air Bersih

355,250,000.00

345,270,000.00

(9,885,000.00)

97.19


345,270,000.00

(9,885,000.00)

97.19


345,270,000.00

(9,885,000.00)

97.19

5 3 105 10502 16 10 522031 Belanja Jasa Pihak Ketiga





1 2 3 4 5=4-3 67 345,000,000.00 335,115,000.00 (9,885,000.00) 97.13

5220317 Biaya Administrasi

10,250,000.00

10,155,000.00

(95,000.00)

99.07

5 3 105 10502 16 11 Operasional Pemanfaatan Penggunaan Ruang

153,180,000.00

99,266,500.00

(53,913,500.00)

64.80

5 3 105 10502 16 11 521 BELANJA PEGAWAI 39,000,000.00

39,000,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 16 11 52101 Honorarium PNS 39,000,000.00

39,000,000.00

-

100.00


39,000,000.00

39,000,000.00

-

100.00


60,266,500.00

(53,913,500.00)

52.78


5,259,000.00

(1,000.00)

99.98


4,741,000.00

4,740,000.00

(1,000.00)

99.98

5 3 105 10502 16 115220104


519,000.00

519,000.00

-

100.00


6,277,500.00

(15,362,500.00)

29.01

5 3 105 10502 16 115220201 Belanja bahan baku bangunan

21,640,000.00

6,277,500.00

(15,362,500.00)

29.01


45,000,000.00

-

100.00


45,000,000.00

45,000,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 16 11 52205Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

34,610,000.00

750,000.00

(33,860,000.00)

2.17

5 3 105 10502 16 115220503

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

34,610,000.00

750,000.00

(33,860,000.00)

2.17


2,980,000.00

(4,690,000.00)

38.85

5 3 105 10502 16 115220601 Belanja cetak

1,500,000.00

1,500,000.00

-

100.00


6,170,000.00

1,480,000.00

(4,690,000.00)

23.99

5 3 105 10502 17 Pemberdayaan Kominitas Permukiman

553,540,000.00

452,825,000.00

(100,715,000.00)

81.81

5 3 105 10502 17 02

Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

553,540,000.00

452,825,000.00

(100,715,000.00)

81.81

5 3 105 10502 17 02 523 BELANJA MODAL 553,540,000.00

452,825,000.00

(100,715,000.00)

81.81

5 3 105 10502 17 02 52331 Belanja Modal Cost Sharing 553,540,000.00

452,825,000.00

(100,715,000.00)

81.81

5 3 105 10502 17 025233101 Dana Operasional PNPM - PISEW

373,540,000.00

307,375,000.00

(66,165,000.00)

82.29

5233101 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

15,500,000.00

12,450,000.00

(3,050,000.00)

80.32

5233101

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

98,750,000.00

90,200,000.00

(8,550,000.00)

91.34

5233101 Honorarium Tim Seleksi LKD

9,900,000.00

-

(9,900,000.00) -

5233101 Honorarium Non PNS

40,250,000.00

40,250,000.00

-

100.00


17,100,000.00

17,100,000.00

-

100.00

5233101


1,260,000.00

1,260,000.00

-

100.00


13,950,000.00

13,950,000.00

-

100.00

5233101 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

16,740,000.00

3,150,000.00

(13,590,000.00)

18.82

5233101 Perjalanan Dinas Luar Daerah

160,090,000.00

129,015,000.00

(31,075,000.00)

80.59





1 2 3 4 5=4-3 6

5 3 105 10502 17 025233101 Dana Operasional Pendamping P2KP

150,000,000.00

145,450,000.00

(4,550,000.00)

96.97

5233101 Dana Pendamping P2KP (Fisik)

120,000,000.00

120,000,000.00

-

100.00

5233101

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

22,500,000.00

22,450,000.00

(50,000.00)

99.78

5233101 Honorarium Non PNS

2,500,000.00

2,500,000.00

-

100.00

5233101 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4,500,000.00

-

(4,500,000.00) -


500,000.00

500,000.00

-

100.00

5 3 105 10502 17 025233101 Dana Operasional Pendamping P2KP

30,000,000.00

-

(30,000,000.00) -

5233101 Honorarium Tenaga Organik

9,000,000.00

-

(9,000,000.00) -

5233101

Upah Kerja Tenaga Sukarela/Pendamping

6,000,000.00

-

(6,000,000.00) -

5233101 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12,000,000.00

-

(12,000,000.00) -


1,550,000.00

-

(1,550,000.00) -

5233101 Belanja ATK

1,450,000.00

-

(1,450,000.00) -

JUMLAH BELANJA 16,155,585,058.00

14,957,517,224.00

(1,198,067,834.00)

92.58

(DEFISIT) (15,655,585,058.00)

(14,525,863,877.43)

1,129,721,180.57

92.78

3. Penjelasan Laporan Keuangan

Berdasarkan realisasi anggaran diatas dapat dilihat bahwa

anggaran pada Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan untuk

tahuna anggaran 2012 sebesar Rp.16.155.585.058,- dengan realisasi

sebesar Rp.14.957.517.224,- sehingga sisa anggaran mencapai

Rp.1.198.067.834,- atau sebesar 7,4%, dengan penjelasan sebagai

berikut:

a. Pendapatan

Target yang ingin dicapai oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan

Perumahan Kabupaten Sinjai dari hasil retribusi IMB sebesar



Rp.400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.371.455.346,57

sehingga target hanya dapat tercapai sebesar 92,86%. Sedangkan

pendapatan untuk penggunaan kekayaan daerah (retribusi kolam

renang) ditargetkan sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi

sebesar Rp.60.198.000,- sehingga target yang tercapai sebesar

60,20%.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja pegawai dengan

alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.072.401.908,- dan

terealisasi sebesar Rp.1.582.184.771,- dengan sisa anggaran

sebesar Rp.490.217.137 atau sebesar 76,35%.

c. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Total dana yang dialokasikan untuk belanja pegawai pada belanja

langsung sebesar Rp.287.250.000,- dengan realisasi sebesar

Rp.238.550.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.48.700.000,-

atau sebesar 83,05%

2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa

sebesar Rp.1.468.811.150,- dengan realisasi sebesar

Rp.1.170.291.050,- dengan sisa anggaran sebesar

Rp.296.650.100,- atau sebesar 79,68%.

3) Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar Rp.12.327.122.000,- dengan

realisasi sebesar Rp.11.966.491.403,- atau sebesar 97,07%.



BAB IV

PENUTUP

Secara umum program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja

Tahun 2012 dapat dicapai oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan

Perumahan Kabupaten Sinjai dengan baik. Sebanyak 8 program dengan

capaian kinerja 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa dalam Tahun 2012

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai telah turut

berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah

Kabupaten Sinjai.

Efesiensi penggunaan anggaran pada Dinas Tata Ruang, Permukiman

dan Perumahan Kabupaten Sinjai sebesar Rp.1.198.067.834,- yang berarti

terdapat penghematan anggaran sebesar 7,4%, efesiensi tersebut diperoleh

dari sisa anggaran pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan-kegiatan lainnya

yang diupayakan dilaksanakan dengan seefisien mungkin. Disamping



memperhatikan efesiensi penggunaan anggaran, Dinas Tata Ruang,

Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai tetap mengupayakan dan

mengedepankan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam aspek

efektiffitas pelaksanaan program dan kegiatan, seluruh Program dan kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan

Kabupaten Sinjai mencapai 100%. Sebagai penutup, kami pimpinan beserta

segenap aparat Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai berharap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dapat menjadi

tolak ukur efektifitas pelaksanaan tugas organisasi dan dapat digunakan

sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan serta sebagai wujud

pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.


Documents

lakip 2013