Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun LAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh BPPSDMP selama tahun 2011. Sejak diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengalami perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas BPPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (4) pelaksanaan administrasi BPPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat BPPSDMP.
Pada periode 2010-2014, BPPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Berdasarkan visi tersebut, misi yang diemban BPPSDMP adalah memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu, memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi, merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel, serta memantapkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2010-2014 adalah menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani, meningkatkan kompetensi kerja aparatur pertanian dan kompetensi non-aparatur pertanian, menghasilkan aparatur dan non-aparatur pertanian yang kompeten dan tersertifikasi, meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani, meningkatnya kapasitas 111.997 orang aparatur
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian ii
pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian, berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani, meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.
Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014, kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM yang dilakukan meliputi: (1) pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat; (2) penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan; (3) pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian; (4) penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri; (5) pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten; (6) peningkatan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian; (7) pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten; (8) pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Program berbasis kinerja BPPSDMP Periode 2011-2014 adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Mengacu kepada program tersebut, kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2011 meliputi pemantapan sistem penyuluhan pertanian, pemantapan sistem pelatihan pertanian, revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2011, secara global
bervariasi dari 85,17% sampai dengan 177,78%. dengan capaian rata-rata
99,05%. Sementara itu realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 mencapai 90,67% (Rp. 1.199.341.659.670) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.320.518.142.000, atau termasuk kategori baik. Capaian pada tahun terakhir (2011) menunjukkan jarak yang tidak terlalu jauh antara realisasi terendah dengan realisasi tertinggi. Hal ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam arti kesenjangan yang terjadi tidak terlalu besar. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 merupakan yang tertinggi selama 7 tahun terakhir sejak tahun 2005. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun 2011 adalah 99,05% berbanding 91,58% sehingga diperoleh rasio output/input 1,08. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh termasuk kategori efisien.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian iii
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2011 meliputi terlambatnya penerbitan SK KPA Satker di daerah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sehingga awal pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan, kuantitas/Jumlah maupun kualitas SDM pelaksana belum memadai, khususnya di daerah (Satker Dekonsentrasi di provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di kabupaten/kota), masih terjadinya revisi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2011, terjadinya klaim aset oleh masyarakat yang memerlukan biaya sertifikasi cukup tinggi dan melalui proses yang cukup lama, terdapat wilayah kerja yang masih sulit dijangkau oleh alat transportasi darat sehingga memerlukan sarana transportasi udara yang berimplikasi pada tingginya biaya operasional, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi, kurang seimbangnya antara peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang dimiliki Satker dengan peningkatan penyelenggaraan kegiatan, serta sering terlambatnya pengumpulan data karena adanya perubahan kode Satker serta sering terjadinya pergantian petugas atau pejabat di daerah. Menyikapi kondisi permasalahan ada, langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and punishment yang tegas kepada seluruh Satker berdasarkan indikator kinerja yang jelas; (7) meminta agar pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker lingkup BPPSDMP tidak dilakukan pada saat kegiatan telah berjalan, kecuali diluar batas kemampuan.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian iv
KATA PENGANTAR
Sesuai Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi-fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (d) pelaksanaan administrasi BPPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; serta (4) Sekretariat BPPSDMP. Di tingkat operasional lapangan, BPPSDMP didukung oleh 2 Satker di Pusat, 20 Satker UPT Pusat, 35 Satker Dekonsentrasi dan 73 Satker Tugas Pembantuan. Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7/1999 serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor: 29/2010, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPPSDMP Tahun 2011. LAKIP BPPSDMP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan BPPSDMP selama tahun 2011. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.
Jakarta, Februari 2012
Dr. Ir. Ato Suprapto, MS. NIP. 19520202 197901 1001
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian v
DAFTAR ISI
Hal.
RINGKASAN EKSEKUTIF i
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 2
C. Organisasi dan Tata Kerja 3
D. Lingkungan Strategis Organisasi 7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10
A. Rencana Stratejik 10
B. Rencana Kinerja Tahunan 18
C. Penetapan kinerja 20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 23
A. Hasil Pengukuran Kinerja 23
B. Penilaian Pencapaian Kinerja 25
C. Analisis Kinerja 26
D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 27
BAB IV. PENUTUP 30
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian vi
DAFTAR TABEL
Hal.
1. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis BPPSDMP Tahun 2010-2014
12
2.
Rencana Kinerja Tahunan BPPSDMP Tahun 2011
18
3.
Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2011
21
4.
Hasil Pengukuran Kinerja BPPSDMP Tahun 2011
23
5.
Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran BPPSDMP Tahun 2005-2011
27
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian vii
DAFTAR LAMPIRAN
Hal.
1 Penetapan Kinerja tahun 2011 32
2 Struktur Organisasi BPPSDMP 33
3 Data Pegawai BPPSDMP Tahun 2011 34
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan
transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
sejak tahun 2001 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut ditujukan sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi
pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada publik atau
masyarakat luas.
Penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara (LAN) Nomor 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada
perkembangan selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010
telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan
penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 2
Berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti
dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor
239/2003 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun LAKIP
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian Tahun 2011, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh BPPSDMP selama
tahun 2011.
B. Tugas dan Fungsi
Sejak diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, maka nomenklatur Departemen Pertanian
berubah menjadi Kementerian Pertanian. Demikian pula dengan
nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
mengalami perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian, tugas BPPSDMP adalah melaksanakan
penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 3
Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-
fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan,
pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM
pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi
dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan,
pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM
pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan administrasi BPPSDMP.
C. Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh 4
(empat) unit kerja Eselon II, yaitu:
1. Pusat Penyuluhan Pertanian.
2. Pusat Pelatihan Pertanian.
3. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian.
4. Sekretariat BPPSDMP.
Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian
menyelenggarakan fungsi-fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan
penyuluhan pertanian.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 4
3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan
penyuluhan pertanian.
4. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan
petani dan usahatani.
Organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri dari 3 bidang, 6
subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:
1. Bidang Program dan Informasi dengan Subbidang: (1) Program dan
Kerjasama; (2) Informasi dan Materi;
2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan dengan
Subbidang: (1) Kelembagaan Penyuluhan; (2) Ketenagaan
Penyuluhan;
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani dengan
Subbidang: (1) Kelembagaan Petani; (2) Usahatani;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelatihan, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian
menyelenggarakan fungsi-fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan
pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pelatihan pertanian.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian.
3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan
pelatihan pertanian.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 5
Organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri dari 3 bidang, 6 subbidang,
dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:
1. Bidang Program dan Kerjasama dengan Subbidang: (1) Program; (2)
Kerjasama;
2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan dengan Subbidang:
(1) Kelembagaan Pelatihan; (2) Ketenagaan Pelatihan;
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan dengan Subbidang: (1) Sistem
dan Metode; (2) Evaluasi Penyelenggaraan;
Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi
pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan,
Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian menyelenggarakan
fungsi-fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan
pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.
2. Pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian.
3. Pelaksanaan penyusunan di bidang standardisasi dan sertifikasi
profesi pertanian.
Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian terdiri
dari 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:
1. Bidang Program dan Kerjasama dengan Subbidang: (1) Program; (2)
Kerjasama;
2. Bidang Pendidikan dengan Subbidang: (1) Penyelenggaraan
Pendidikan; (2) Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan;
3. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi dengan Subbidang: (1)
Standardisasi Kompetensi; (2) Sertifikasi Profesi;
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 6
Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP
menyelenggarakan fungsi-fungsi:
1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan
pengembangan sumberdaya manusia pertanian.
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan.
3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi
dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan
urusan kepegawaian.
4. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat
dan informasi publik.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP. Struktur organisasi
Sekretariat BPPSDMP terdiri dari 4 Bagian dan 12 Subbagian serta
Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
1. Bagian Perencanaan, dengan Subbagian-subbagian: (1) Program
dan Kerjasama; (2) Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian; serta
(3) Anggaran;
2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dengan Subbagian-subbagian:
(1) Perbendaharaan; (2) Akuntansi dan Verifikasi; serta (3)
Perlengkapan;
3. Bagian Umum, dengan Subbagian-subbagian: (1) Hukum dan
Organisasi; (2) Kepegawaian; dan (3) Tata Usaha dan Rumah
Tangga;
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan Subbagian-subbagian: (1)
Evaluasi; (2) Pelaporan; dan (3) Hubungan Masyarakat; serta
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 7
D. Lingkungan Strategis Organisasi
Lingkungan strategis organisasi BPPSDMP terdiri dari lingkungan
strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun
negatif. Dalam konteks organisasi, lingkungan internal positif, yaitu
kekuatan (strength) yang dimiliki BPPSDMP dalam pelaksanaan
pengembangan SDM pertanian meliputi:
1. Kelembagaan BPPSDMP di Pusat yang terdiri dari 2 Satker
(BPPSDMP dan FEATI Pusat) dan memiliki kepanjangan organisasi
di daerah berupa 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 35 Satuan
Kerja (Satker) Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan),
serta 73 Satker Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota
(Dinas/Badan).
2. Dalam melaksanakan tugas fungsinya, pada tahun 2011 BPPSDMP
didukung oleh 2.492 orang aparat yang terdiri dari aparat yang
bertugas di pusat 380 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak
2.111 orang. Berdasarkan golongan jumlah tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut : 199 orang golongan I; 743 orang
golongan II; 1.215 orang golongan III dan 335 orang golongan IV.
Adapun berdasarkan tingkat pendidikan , adalah S3 47orang, S2 410
orang, S1/D4 864 orang, S0(D1-D3) 124 orang, SLTA 747 orang
SLTP 115 orang dan SD 185 orang3. Dukungan sarana
prasarana yang cukup memadai dan modern serta dukungan
anggaran.
Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif, yaitu kelemahan
(weaknesses) dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian yang
dirasakan hingga saat ini meliputi:
1. Terbatas dan belum meratanya kesempatan pengembangan
kemampuan bagi petugas.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 8
2. Belum optimalnya dukungan kerjasama dengan berbagai pihak
terkait.
Kemudian lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif, yaitu
peluang (opportunities) dalam pengembangan SDM pertanian meliputi:
1. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan, maupun
penyuluhan pertanian di daerah milik petani yang mendukung
pelaksanaan pengembangan SDM pertanian seperti Pusat Pelatihan
Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Kelompok Tani (Poktan),
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Lembaga Mandiri yang
Mengakar di Masyarakat (LM3).
2. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah seperti
Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Honorer, Penyuluh
Swadaya, dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh
Pertanian (THL-TBPP).
3. Dukungan atau sharing pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.
4. Peningkatan kemampuan swadaya masyarakat dalam
penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian di
wilayahnya.
5. Dukungan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan
penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian (FEATI, READ).
Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif, yaitu
tantangan (threats) dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian
meliputi:
1. Kualitas sebagian besar SDM pertanian (petani) yang masih rendah,
terutama dari segi pendidikan formal.
2. Berkurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 9
3. Lemahnya aksesibilitas petani pada lembaga permodalan, lembaga
penyedia sarana produksi, lembaga pemasaran dan sumber
informasi/teknologi.
4. Kemiskinan, pengangguran dan penyediaan lapangan kerja di
bidang pertanian.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 10
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Stratejik (Renstra)
Rencana stratejik BPPSDMP tahun 2010-2014 disusun dengan visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Visi
Visi BPPSDMP tahun 2010-2014 adalah terwujudnya sumberdaya
manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan
global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai
tambah, ekspor dan kesejahteraan petani.
2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi organisasi, BPPSDMP menetapkan
4 (empat) misi, yaitu:
2.1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif
dan terpadu.
2.2. Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis
kompetensi.
2.3. Merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi
profesi SDM pertanian yang kredibel.
2.4. Memantapkan sistem administrasi manajemen yang transparan
dan akuntabel.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 11
3. Tujuan
Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan
penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2010-
2014 adalah:
3.1. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk
meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani.
3.2. meningkatkan kompetensi kerja aparatur pertanian dan
kompetensi non-aparatur pertanian.
3.3. Menghasilkan aparatur dan non-aparatur pertanian yang
kompeten dan tersertifikasi.
3.4. Meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan
manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Sasaran
Sasaran strategis yang ingin dicapai BPPSDMP dalam kurun waktu
2010-2014 adalah:
4.1. Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan
pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani.
4.2. Meningkatnya kapasitas 111.997 orang aparatur pertanian dan
97.814 orang non-aparatur pertanian.
4.3. Berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan
891 kelembagaan pelatihan petani.
4.4. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500
orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian
dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi.
4.5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi
130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 12
Rincian sasaran strategis dan indikator sasaran strategis BPPSDMP
selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut (Tabel 1):
Tabel 1. Sasaran dan Indikator Sasaran BPPSDMP Tahun 2010-2014
No.
Sasaran Strategis
Uraian Indikator Outcome
1. Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani.
1. Terselenggaranya penyuluhan pertanian berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional setiap tahun.
2. Terselenggaranya penyuluhan pertanian yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan rencana.
4. Terlegitimasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai daerah.
5. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
6. Teraplikasikannya sistem informasi penyuluhan pertanian bidang ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani di 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota.
7. Tersedianya bahan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi.
8. Meningkatnya jejaring kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri.
9. Meningkatnya akses informasi penyuluhan pertanian oleh 2.500 BPP.
10. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
11. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi dan 250 kabupaten/kota, 3.000 kecamatan dan 28.304 desa.
12. Meningkatnya kinerja 24.608 THL-TBPP.
13. Meningkatnya kinerja 27.922 Penyuluh Pertanian PNS.
14. Meningkatnya kompetensi dan kinerja 330 Penyuluh Pertanian Swadaya/ Swasta.
15. Tersedianya bahan masukan untuk pengambilan kebijakan penyuluhan pertanian.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 13
No.
Sasaran Strategis
Uraian Indikator Outcome
16. Meningkatnya kapasitas 28.304 Gapoktan.
17.Meningkatnya kapasitas manajemen agribisnis 1.000 Gapoktan.
18.Berkembangnya usaha agribisnis pada 300 Gapoktan.
19.Meningkatnya skala ekonomi usahatani pada 3.000 kelompok.
20.Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani/Gapoktan di 68 kabupaten pada 18 provinsi sasaran FEATI.
2. Meningkatnya kapasitas 108.855 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian. Serta Berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani
1. Meningkatnya kredibilitas 290 Widyaiswara dan 790 tenaga teknis kediklatan.
2. Meningkatnya kredibilitas 1.792 orang instruktur P4S.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan di 29 UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah.
4. Meningkatnya kualitas 108.825 aparatur pertanian.
5. Meningkatnya kapasitas 97.814 petani dan pelaku usaha pertanian dalam mengembangkan agribisnis.
6. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pelatihan oleh 29 UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 14 program pelatihan pertanian sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.
8. Meningkatnya citra pemerintah RI di dunia internasional di bidang pelatihan pertanian.
9. Meningkatnya kredibilitas 29
kelembagaan pelatihan pertanian Pusat
dan Daerah.
10. Meningkatnya kredibilitas 891 kelembagaan P4S.
11. Meningkatnya aksesibilitas dan kemandirian petani di 150 desa pada 5 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah
4. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi.
1. Terselenggaranya pendidikan tinggi kedinasan di 7 STPP yang akuntabel dan sesuai standar nasional pendidikan.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat fungsional RIHP dan Karantina yang kompeten.
3. Terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan 7 STPP.
4. Meningkatnya profesionalisme 210 Dosen STPP.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 14
No.
Sasaran Strategis
Uraian Indikator Outcome
5. Meningkatnya kualifikasi 2.500 orang aparatur pertanian di bidang RIHP dan perkarantinaan pertanian.
6. Meningkatnya kualifikasi pendidikan dan kinerja 1.000 aparatur pertanian.
. 7. Meningkatnya kualitas program pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.
9. Terlaksananya sertifikasi bagi 5.000 penyuluh pertanian dan 750 non-penyuluh pertanian.
10. Meningkatnya kualitas 300 Asessor kompetensi bidang pertanian.
11. Terselenggaranya diklat profesi di 10 Lembaga Diklat Profesi (LDP).
12. Terselenggaranya uji kompetensi di 10 Tempat Uji Kompetensi (TUK).
13. Terselenggaranya sertifikasi profesi bidang pertanian untuk 30 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
14. Meningkatnya profesionalisme 300 orang Guru dan 150 orang tenaga kependidikan SMK-PP
15. Meningkatnya kualitas program pendidikan menengah pertanian.
16. Terselenggaranya pendidikan di 71 unit SMK-PP sesuai srandar nasional pendidikan.
17. Meningkatnya kualitas lulusan dari 71 SMK-PP.
18. Menguatnya eksistensi 71 unit SMK-PP. 19. Tersedianya 70.000 tenaga kerja bidang
pertanian yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar kerja dan wirausahawan muda pertanian.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.
1. Meningkatnya kinerja BPPSDMP (Pusat) dan 19 UPT Pusat di bidang pelayanan organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian dan ketatausahaan.
2. Meningkatnya efektivitas perencanaan program dan kegiatan BPPSDMP.
3. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan perlengkapan BPPSDMP.
4. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP.
5. Meningkatnya pelayanan kehumasan untuk membangun citra positif BPPSDMP
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 15
5. Kebijakan dan Strategi
Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan
selama periode 2010-2014, maka kebijakan penyuluhan dan
pengembangan SDM yang dilakukan meliputi:
5.1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan
kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa
dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
5.2. Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung
komoditas unggulan.
5.3. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi
dan mendukung pencapaian target utama pembangunan
pertanian.
5.4. Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan
kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran
yang andal dan mandiri.
5.5. Pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian
yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan
tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten.
5.6. Peningkatan kualitas pendidikan menengah pertanian yang
mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat
menengah dan wirausahawan muda pertanian.
5.7. Pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional
dan kompeten.
5.8. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemerintahan yang bersih.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 16
Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran, tujuan, misi
dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014 adalah:
5.1. Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan
kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat
pusat.
5.2. Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan
pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan
pertanian serta antisipasi perubahan iklim dan kelestarian
lingkungan.
5.3. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh
pertanian PNS, swadaya dan swasta.
5.4. Penataan dan pengembangan usahatani yang mandiri dan
berdaya saing.
5.5. Penataan serta peningkatan kompetensi THL-TBPP.
5.6. Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan
pertanian yang profesional dan kredibel.
5.7. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan
aparatur dan non-aparatur pertanian.
5.8. Peningkatan jumlah dan mutu sarana prasarana kelembagaan
pelatihan pertanian.
5.9. Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan
kelembagaan pelatihan petani (P4S).
5.10. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program
studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian.
5.11. Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan
pertanian.
5.12. Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang
pertanian.
5.13. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) bidang pertanian.
5.14. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pertanian.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 17
5.15. Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian.
5.16. Pemantapan sistem perencanaan.
5.17. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
5.18. Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan
kehumasan.
6. Program dan Kegiatan
Program berbasis kinerja BPPSDMP Periode 2011-2014 adalah
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan
Petani. Mengacu kepada program tersebut, kegiatan utama yang
dilakukan pada tahun 2011 meliputi kegiatan-kegiatan:
6.1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian, terdiri dari
pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian,
pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan
pertanian, pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani
serta P3TIP/FEATI.
6.2. Pemantapan sistem pelatihan pertanian, terdiri dari
pemantapan kelembagaan pelatihan pertanian; peningkatan
ketenagaan pelatihan pertanian; peningkatan penyelenggaraan
pelatihan pertanian; pengembangan program dan kerjasama
pelatihan pertanian; serta pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan pertanian perdesaan (Rural Empowerment and
Agricultural Development/READ).
6.3. Revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan
sertifikasi profesi SDM pertanian, terdiri dari peningkatan
kualitas kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan
pendidikan pertanian; pengembangan program dan kerjasama
pendidikan pertanian serta pengembangan standardisasi dan
sertifikasi profesi pertanian.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 18
6.4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, terdiri dari
pemantapan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan
kepegawaian dan ketatausahaan; pemantapan sistem
perencanaan; pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan
perlengkapan; serta pemantapan sistem pengendalian,
evaluasi, pelaporan dan kehumasan.
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPPSDMP untuk tahun 2011
disajikan pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan BPPSDMP Tahun 2011
Unit Eselon I : BPPSDMP Tahun : 2011
Sasaran strategis
Indikator Kinerja Outcome
Target
1. Tumbuhkembangnya
kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani.
1. Berfungsinya kelembagaan
penyuluhan pertanian dan terselenggaranya penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota
2. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian oleh Gapoktan.
3. Terlaksananya operasional penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian dan THL-TBPP.
4. Terdiseminasinya materi penyuluhan pertanian.
5. Tersosialisasinya NSPK penyuluhan pertanian.
6. Berkembangnya FMA di perdesaan lokasi FEATI .
7. Pembangunan/rehab BPP (FEATI).
8. Meningkatnya pelayanan penyuluhan oleh BPP.
494 Unit
32.000 Unit
36.000 Orang
9 Judul
4 Dokumen
3.080 Desa
108 Unit
217 Unit
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 19
Sasaran strategis
Indikator Kinerja Outcome
Target
2. Meningkatnya
kapasitas aparatur
pertanian dan non-
aparatur pertanian,
serta Berkembangnya
kelembagaan pelatihan
pemerintah dan
kelembagaan pelatihan
petani.
1. Jumlah aparatur pertanian
yang meningkat kinerjanya.
2. Jumlah non-aparatur
pertanian yang meningkat
kinerjanya
3. Jumlah ketenagaan pelatihan
pertanian yang meningkat
kapasitas dan kompetensinya.
4. Jumlah desa yang meningkat
kapasitasnya.
5. Jumlah NSPK pelatihan
pertanian yang tersosialisasi.
17.370 Orang
19.080 Orang
768 Orang
30 Desa
30 Dokumen
6. Jumlah kelembagaan
pelatihan pertanian yang
berkembang.
7. Jumlah P4S yang
berkembang.
10 Unit
170 Unit
3. Meningkatnya
kompetensi dan
kualifikasi pendidikan
3.500 orang aparatur
pertanian, 70.000 orang
non-aparatur pertanian
dan 5.000 orang SDM
pertanian yang
tersertifikasi.
1. Jumlah aparatur pertanian
yang meningkat kualifikasi
pendidikannya
2. Jumlah tenaga fungsional
yang meningkat kualifikasi
pendidikannya.
3. Jumlah kelembagaan
pendidikan pertanian yang
berkembang.
4. Jumlah ketenagaan
pendidikan pertanian yang
meningkat kompetensinya
5. Jumlah profesi bidang
pertanian yang
terstandarisasi.
6. Jumlah SDM pertanian yang
tersertifikasi.
7. Jumlah NSPK pendidikan
pertanian yang tersosialisasi.
8. Jumlah tenaga kerja
menengah siap pakai dan
calon wirausahawan muda
100 Orang
350 Orang
8 Unit
145 Orang
6 Profesi
600 Orang
27 Dokumen
10.000 Orang
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 20
Sasaran strategis
Indikator Kinerja Outcome
Target
4. Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
dan teknis bagi 130
Satker dalam
mendukung
terwujudnya laporan
Sistem Akuntansi
Instansi (SAI)
BPPSDMP yang
akuntabel.
1. Jumlah NSPK yang
tersosialisasi.
2. Jumlah bulan pelayanan
perkantoran
18 Dokumen
12 Bulan
C. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja (PK) BPPSDMP untuk tahun 2011 merupakan
tindak lanjut rencana kinerja tahunan yang telah mendapatkan
anggaran dalam DIPA. Pada tahun 2011, terjadi kesesuaian antara
RKT dengan Penetapan Kinerja BPPSDMP karena seluruh kegiatan
yang tertuang dalam RKT memperoleh alokasi anggaran dalam DIPA,
Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2011 disajikan pada Tabel 3
berikut ini.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 21
Tabel 3. Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2011
Unit Eselon I : BPPSDMP Tahun : 2011
Sasaran strategis
Indikator Kinerja Outcome
Target
1. Tumbuhkembangnya
kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani.
1. Berfungsinya kelembagaan
penyuluhan pertanian dan terselenggaranya penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota
2. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian oleh Gapoktan.
3. Terlaksananya operasional penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian dan THL-TBPP.
4. Terdiseminasinya materi penyuluhan pertanian.
5. Tersosialisasinya NSPK penyuluhan pertanian.
6. Berkembangnya FMA di perdesaan lokasi FEATI .
7. Pembangunan/rehab BPP (FEATI).
8. Meningkatnya pelayanan penyuluhan oleh BPP.
494 Unit
32.000 Unit
36.000 Orang
9 Judul
4 Dokumen
3.080 Desa
108 Unit
217 Unit
2. Meningkatnya
kapasitas aparatur
pertanian dan non-
aparatur pertanian,
serta berkembangnya
kelembagaan pelatihan
pemerintah dan
kelembagaan pelatihan
petani
1. Jumlah aparatur pertanian
yang meningkat kinerjanya.
2. Jumlah non-aparatur
pertanian yang meningkat
kinerjanya
3. Jumlah ketenagaan pelatihan
pertanian yang meningkat
kapasitas dan kompetensinya.
4. Jumlah desa yang meningkat
kapasitasnya.
5. Jumlah NSPK pelatihan
pertanian yang tersosialisasi.
6. Jumlah kelembagaan
pelatihan pertanian yang
berkembang.
6. Jumlah P4S yang
berkembang.
17.370 Orang
19.080 Orang
768 Orang
30 Desa
30 Dokumen
10 Unit
170 Unit
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 22
Sasaran strategis
Indikator Kinerja Outcome
Target
3. Meningkatnya
kompetensi dan
kualifikasi pendidikan
aparatur pertanian,
non-aparatur pertanian
dan tersertifikasinya
SDM pertanian.
1. Jumlah aparatur pertanian
yang meningkat kualifikasi
pendidikannya
2. Jumlah tenaga fungsional
yang meningkat kualifikasi
pendidikannya.
3. Jumlah kelembagaan
pendidikan pertanian yang
berkembang.
4. Jumlah ketenagaan
pendidikan pertanian yang
meningkat kompetensinya
5. Jumlah profesi bidang
pertanian yang terstandarisasi.
6. Jumlah SDM pertanian yang
tersertifikasi.
7. Jumlah NSPK pendidikan
pertanian yang tersosialisasi.
8. Jumlah tenaga kerja
menengah siap pakai dan
calon wirausahawan muda
100 Orang
350 Orang
8 Unit
145 Orang
6 Profesi
600 Orang
27 Dokumen
10.000 Orang
4. Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
dan teknis dalam
mendukung
terwujudnya laporan
Sistem Akuntansi
Instansi (SAI)
BPPSDMP yang
akuntabel.
1. Jumlah NSPK yang
tersosialisasi.
2. Jumlah bulan pelayanan
perkantoran
18 Dokumen
12 Bulan
Jumlah Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun Anggaran 2011:
Rp. 1.320.518.142.000
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Hasil Pengukuran Kinerja
Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja BPPSDMP pada tahun
2011 disajikan pada tabel 4, sebagai berikut:.
Tabel 4. Hasil Pengukuran Kinerja BPPSDMP Tahun 2011
Unit Eselon I : PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BPPSDMP Tahun : 2011
Sasaran strategis Indikator Kinerja Outcome Target Realisasi %
1. Tumbuh-
kembangnya kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani.
1. Berfungsinya kelembagaan
penyuluhan pertanian dan terselenggaranya penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota
2. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian oleh Gapoktan.
3. Terlaksananya operasional penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian dan THL-TBPP.
4. Terdiseminasinya materi penyuluhan pertanian.
5. Tersosialisasinya NSPK penyuluhan pertanian.
6. Berkembangnya FMA di perdesaan lokasi FEATI .
7. Pembangunan/rehab BPP (FEATI).
8. Meningkatnya pelayanan penyuluhan oleh BPP.
494 Unit
32.000 Unit
36.000 Org.
9 Judul
4 Dok.
3.080 Desa
108 Unit
217 Unit
568 Unit
33.488 Unit
51.117 Org.
16 Judul
4 Dok.
2.774 Desa
101 Unit
205
114,98
104,65
142,16
177,78
100,00
90,60
93,52
94,47
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 24
Sasaran strategis Indikator Kinerja Outcome Target Realisasi %
2. Meningkatnya
kapasitas aparatur
pertanian dan non-
aparatur pertanian,
serta
Berkembang-nya
kelembagaan
pelatihan
pemerintah dan
kelembagaan
pelatihan petani.
1. Jumlah aparatur pertanian yang
meningkat kinerjanya.
2. Jumlah non-aparatur pertanian
yang meningkat kinerjanya
3. Jumlah ketenagaan pelatihan
pertanian yang meningkat
kapasitas dan kompetensinya.
4. Jumlah desa yang meningkat
kapasitasnya.
5. Jumlah NSPK pelatihan
pertanian yang tersosialisasi.
6. Jumlah kelembagaan pelatihan
pertanian yang berkembang.
6. Jumlah P4S yang berkembang
17.370 Org.
19.080 Org.
768 Org.
30 Desa
30 Dokumen
10 Unit
170 Unit
23.875 Org.
20.965 Org.
778 Org.
50 Desa
30 Dok.
10 Unit
142 Unit
137,45
109,88
101,30
166,67
100,00
100,00
83,53
3. Meningkatnya
kompetensi dan
kualifikasi
pendidikan
aparatur
pertanian, non-
aparatur
pertanian dan
tersertifikasinya
SDM pertanian.
1. Jumlah aparatur pertanian yang
meningkat kualifikasi
pendidikannya
2. Jumlah tenaga fungsional yang
meningkat kualifikasi
pendidikannya.
3. Jumlah kelembagaan pendidikan
pertanian yang berkembang.
4. Jumlah ketenagaan pendidikan
pertanian yang meningkat
kompetensinya
5. Jumlah profesi bidang pertanian
yang terstandarisasi.
6. Jumlah SDM pertanian yang
tersertifikasi.
7. Jumlah NSPK pendidikan
pertanian yang tersosialisasi.
8. Jumlah tenaga kerja menengah
siap pakai dan calon
wirausahawan muda
100 Org.
350 Org.
8 Unit
145 Org.
6 Profesi
600 Org.
18 Dokumen
10.000 Org.
124 Org.
434 Org.
9 Unit
145 Org.
7 Profesi
600 Org.
22 Dok
10.595
124,00
124,00
112,50
100,00
116,67
100,00
114,82
105,95
4. Meningkatnya
kualitas pelayan-
an administrasi
dan teknis dalam
mendukung ter-
wujudnya
laporan SAI
BPPSDMP yang
akuntabel.
1. Jumlah NSPK yang
tersosialisasi.
2. Jumlah bulan pelayanan
perkantoran
18 Dokumen
12 Bulan
22 Dok.
12 Bulan
122,22
100,00
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 25
Jumlah Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun Anggaran 2011: Rp.
1.320.518.142.000
Realisasi Anggaran TA 2011 : Rp. 1.197.341.659.670 (90,67%).
B. Penilaian Pencapaian Kinerja
Pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2011,
secara global tampak bervariasi dari 85,17% (fasilitasi kelembagaan
pelatihan petani P4S) sampai dengan 177,78% (penyusunan dan
diseminasi materi penyuluhan pertanian) dengan capaian rata-rata
99,05% atau hampir mencapai target sempurna 100%. Berdasarkan 5
sasaran strategis, yakni: (1) tumbuhkembangnya kelembagaan
penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani; (2) meningkatnya
kapasitas aparatur pertanian dan non-aparatur pertanian; (3)
berkembangnya kelembagaan pelatihan pemerintah dan
kelembagaan pelatihan petani; (4) meningkatnya kompetensi dan
kualifikasi pendidikan aparatur pertanian, non-aparatur pertanian dan
tersertifikasinya SDM pertanian; serta (5) meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi dan teknis dalam mendukung terwujudnya
laporan SAI BPPSDMP yang akuntabel, maka pencapaian masing-
masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tumbuhkembangnya kelembagaan penyuluhan pemerintah dan
kelembagaan petani berkisar antara 90,60% sampai dengan
177,78%.
2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non-aparatur
pertanian berkisar antara 100% sampai dengan 166,67%.
3. Berkembangnya kelembagaan pelatihan pemerintah dan
kelembagaan pelatihan petani berkisar antara 83,17% sampai
dengan 100%.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 26
4. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan aparatur
pertanian, non-aparatur pertanian dan tersertifikasinya SDM
pertanian berkisar antara 100% sampai dengan 124%.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis dalam
mendukung terwujudnya laporan SAI BPPSDMP yang akuntabel
sebesar 100%.
Realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 pada umumnya tidak
mencapai target optimal 100%. Kondisi ini disebabkan oleh tidak
tercapainya target-target fisik pada beberapa kegiatan sehingga hal
tersebut berpengaruh kepada realisasi serapan anggaran yang tidak
mencapai target pula. Namun secara totalitas, tingkat realisasi
serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2011 mencapai 90,67%
(Rp. 1.199.341.659.670) dari total pagu anggaran sebesar Rp.
1.320.518.142.000, termasuk kategori baik.
C. Analisis Kinerja
Nilai pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun
2008 tercatat berkisar antara 0,00%-100% dan pada tahun 2009
berkisar antara 0,00%-113,16%. Pada tahun 2010, nilai pencapaian
kinerja sasaran kegiatan BPPSDMP tersebut mencapai kisaran 0%-
530,67% dan pada tahun 2011 mencapai kisaran 85,17% sampai
dengan 177,78%. Capaian pada tahun terakhir (2011) menunjukkan
jarak yang tidak terlalu jauh antara realisasi terendah dengan realisasi
tertinggi. Hal ini mencerminkan kondisi pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya, dalam arti kesenjangan yang terjadi tidak terlalu
besar.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 27
Realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2011 mencapai
90,67%, yaitu sebesar Rp. Rp. 1.199.341.659.670 dari total pagu
anggaran sebesar Rp. 1.320.518.142.000. Apabila dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya, maka secara proporsional angka
realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 tampak lebih baik dan
merupakan yang tertinggi selama 7 tahun terakhir sejak tahun 2005.
Perkembangan realisasi serapan anggaran BPPSDMP selama 7
tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif seperti
tampak pada Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran BPPSDMP
Tahun 2005-2011
Tahun Pagu (Rp.) Realisasi (Rp) Realisasi (%)
2005 381.476.823.000 233.447.806.000 61,20
2006 670.872.803.000 547.095.346.000 81,55
2007 342.968.900.000 273.551.994.355 79,76
2008 940.068.111.000 780.633.105.000 83,04
2009 1.237.774.000.000 1.072.838.080.000 86,67
2010 1.247.591.158.000 1.090.519.431.208 87,41
2011 1.320.518.142.000 1.199.341.659.670 90,67
D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja
Efisiensi capaian indikator kinerja dapat dilihat dari perbandingan
proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang
diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan
(Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output
dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 28
Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran
strategis BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun
2011 adalah 99,05% berbanding 85,17%. Dengan demikian nilai
efisiensi yang diperoleh adalah 1,09. Nilai angka tersebut
mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh termasuk
kedalam kategori efisien.
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
BPPSDMP pada tahun 2011 meliputi:
1. Terlambatnya penerbitan SK KPA Satker di daerah oleh
Gubernur atau Bupati/Walikota sehingga awal pelaksanaan
kegiatan mengalami keterlambatan.
2. Kuantitas/Jumlah maupun kualitas SDM pelaksana belum
memadai, khususnya di daerah (Satker Dekonsentrasi di
provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di kabupaten/kota).
3. Masih terjadinya revisi anggaran sampai dengan bulan Oktober
2011.
4. Terjadinya klaim aset oleh masyarakat yang memerlukan biaya
sertifikasi cukup tinggi dan melalui proses yang cukup lama.
5. Terdapat wilayah kerja yang masih sulit dijangkau oleh alat
transportasi darat sehingga memerlukan sarana transportasi
udara yang berimplikasi pada tingginya biaya operasional,
sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
6. Kurang seimbangnya antara peningkatan kuantitas dan kualitas
sarana prasarana yang dimiliki Satker dengan peningkatan
penyelenggaraan kegiatan.
7. Sering terlambatnya pengumpulan data karena adanya
perubahan kode Satker serta sering terjadinya pergantian
petugas atau pejabat di daerah.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 29
Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi tersebut,
maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-
tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang
kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah
DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata
hubungan kerja antar unit kerja terkait dalam rangka
mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; (3)
segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai
perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan
kualitas pembinaan manajemen di lingkup BPPSDMP; (5)
penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai
target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and
punishment yang tegas kepada seluruh Satker berdasarkan
indikator kinerja yang jelas; (7) meminta agar pergantian
pejabat KPA/PPK pada Satker lingkup BPPSDMP tidak
dilakukan pada saat kegiatan telah berjalan, kecuali diluar batas
kemampuan.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 30
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tahun 2011 merupakan
salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi
yang diemban BPPSDMP selama tahun 2011. Pada tahun 2011, sasaran
strategis BPPSDMP terangkum kedalam 5 sasaran strategis yang
dipayungi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan
Kelembagaan Petani.
Kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2011 secara global
mencapai 99,05% dengan kisaran 85,17% sampai dengan 177,78%..
Sedangkan realisasi serapan anggaran mencapai 90,67%, atau sebesar
Rp. 1.199.341.659.670 dari total pagu anggaran sebesar Rp.
1.320.518.142.000.
Hasil analisis efisiensi capaian indikator kinerja BPPSDMP pada tahun
2011 menunjukkan nilai yang efisien atau lebih besar dari 1, yaitu 1,09.
Disisi lain capaian realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun
2011 sebesar 90,67% merupakan yang tertinggi selama 7 tahun terakhir.
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
BPPSDMP pada tahun 2011 adalah terlambatnya penerbitan SK KPA
Satker di daerah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sehingga awal
pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan, kuantitas/Jumlah
maupun kualitas SDM pelaksana belum memadai, khususnya di daerah
(Satker Dekonsentrasi di provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di
kabupaten/kota), masih terjadinya revisi anggaran sampai dengan bulan
Oktober 2011, terjadinya klaim aset oleh masyarakat yang memerlukan
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 31
biaya sertifikasi cukup tinggi dan melalui proses yang cukup lama,
terdapat wilayah kerja yang masih sulit dijangkau oleh alat transportasi
darat sehingga memerlukan sarana transportasi udara yang berimplikasi
pada tingginya biaya operasional, sedangkan anggaran yang tersedia
tidak mencukupi, kurang seimbangnya antara peningkatan kuantitas dan
kualitas sarana prasarana yang dimiliki Satker dengan peningkatan
penyelenggaraan kegiatan, serta sering terlambatnya pengumpulan data
karena adanya perubahan kode Satker serta sering terjadinya pergantian
petugas atau pejabat di daerah.
Menyikapi kondisi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan
untuk tahun mendatang adalah: segera menyusun jadwal palang secara
lebih cermat setelah DIPA terbit, menyempurnakan mekanisme dan tata
hubungan kerja antar unit kerja terkait guna mempercepat penyelesaian
kegiatan, menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan
yang terjadi, meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan di lingkup
BPPSDMP, penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu,
penerapan sistem reward and punishment yang tegas, dan meminta agar
pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker lingkup BPPSDMP tidak
dilakukan pada saat kegiatan telah berjalan.
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 32
Penetapan Kinerja tahun 2011
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 33
Struktur Organisasi BPPSDMP
LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 34
Data Pegawai BPPSDMP Tahun 2011
`
STRUKTUR ORGANISASIBADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
TAHUN 2010
SUBBIDANG INFORMASI DAN MATERI
SUBBIDANG KETENAGAAN PENYULUHAN
SUBBIDANG USAHATANI
SUBBIDANG KERJASAMA
SUBBIDANG EVALUASI
PENYELENGGARAAN
SUBBIDANG KETENAGAAN PELATIHAN
SUBBIDANG KERJASAMA
SUBBIDANG KELEMBAGAAN DAN
KETENAGAAN PENDIDIKAN
SUBBIDANG SERTIFIKASI PROFESI
SUBBIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA
SUBBIDANG KELEMBAGAAN PENYULUHAN
SUBBIDANG KELEMBAGAAN PETANI
SUBBIDANG PROGRAM
SUBBIDANG SISTEM DAN METODA
SUBBIDANG KELEMBAGAAN PELATIHAN
SUBBIDANG PROGRAM
SUBBIDANG STANDARDISASI
KOMPETENSI
BIDANG PROGRAM DAN INFORMASI
BIDANG KELEMBAGAAN DAN
KETENAGAAN PENYULUHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN PETANI DAN USAHATANI
BIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA
BIDANG PENYELENGGARAAN
PELATIHAN
BIDANG KELEMBAGAAN DAN
KETENAGAAN PELATIHAN
BIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA
BIDANG PENDIDIKAN
BIDANG STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI
KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN ANGGARAN
SUBBAGIAN PELAPORAN DAN TINDAKLANJUT
HASIL PENGAWASAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI
SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJASAMA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SUBBAGIAN EVALUASI
SUBBAGIAN DATA SDM DAN KETENAGAKRJAAN
PERTANIAN
BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BAGIAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN DAN PRLENGKAPAN
BAGIAN PERENCANAAN
KEPALA BADAN SEKRETARIS BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Dr.Ir. Ato Suprapto, MS
NIP. 19520202 197901 1 001
Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS.,M.Sc
NIP. 19550517 197901 1 001
Ir. Patwi Sihbujanti, MM NIP. 19570708 198603 2 001
Ir. Laili, MM NIP. 19620114 198903 2 001
Ir. Titin Gartini, MM NIP. 19611217 198903 2 001
Drs. Rodhi, MM NIP. 19620224 199203 1 001
Ir. Widayati, M.Sc NIP. 19590313 198303 2 001
Medawati, SE.,MM NIP. 19561010 198202 2 001
Drs. Suprihadi, MM NIP. 19640610 199403 1 001
Drs. Moh. Ali Nurdin, MM NIP. 19601128 198903 1 001
Ir. Etty Anggarini, MM NIP. 19570902 198603 2 001
Sri Hartati, SH.,MM NIP. 19611203 198903 2 001
Ir. Edizal, MM NIP. 19620207 199403 1 001
Ir. Agnes Suyanti, MM NIP. 19570121 198603 2 001
Drs. Diding Hardedi, MM NIP. 19590922 1999003 1 007
Drs. Syamsudin, MM NIP. 19571025 198202 1 001
Zuroqi Mubarok, SE NIP. 19750505 199803 1 012
Dr. Ir. Momon Rusmono, MS NIP. 19610524 198603 1 003
Ir. Indratmo, M.Sc NIP. 19570330 198303 1 001
Ir. I Wayan Ediana, M.Si NIP. 19631016 199102 1 004
Ir. Lindawati Anggodo, MM NIP. 19571229 198303 2 001
Ir. Rusmini, M.Si NIP. 19590715 198603 2 002
Ir. Ella Rosilawati Kosim, M.Si NIP. 19580806 198303 2 001
Ir. Rosana Suzy NIP. 19580609 198603 2 001
Drs. Abdul Halim, M.Si 19600328 198202 1 001
Ir. Sismijati, M.Ed NIP. 19580316 198303 2 001
Ir. Fransisca M. Lukmawati, M.Sc NIP. 19570624 198203 2 001
Dr. Ir. Bambang Gataut Nuryanto, M.Si.
NIP. 19610523 198603 1 001
Ir. Zahron Helmy, MP NIP. 080 108 883
Ir. Murhandayani, MM NIP. 19560708 198403 2 001
Joko Samiyono, SP., MM NIP. 19700429 199403 1 002
Ir. Budiarni, MM NIP. 19560604 198303 2 001
Dr. Rani Mutiara Chaidirsyah NIP. 19620821 198703 2 001
Riza Fakhrizal, SE., MM 19661026 198603 1 001
Dra. Dewi Darmayanti, M.Si NIP. 19670621 199303 2 001
Ir. Lia ratna Ernalia W. NIP. 19601212 198903 2 005
Ir. Asni Furoida, MP NIP. 19610106 198903 2 001
Ir. Siti Hafsah Husas, MM NIP. 19620524 198703 2 001
Ir. Siti Aminah, MM NIP. 19640229 199103 2 001
Dra. Siti Aminah Nurwahidah NIP. 19610227 198603 2 001
Drs. Warsiman, MM NIP. 19580712 197903 1 002
Dra. Naniek Suryaningsih, MPS
NIP. 19591118 198603 2 001
KEPALA PUSAT PELATIHAN PERTANIAN
Dr. Ir. Drs. H. Muh. Nasir Nane, MP NIP. 19550704 198003 1 001
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
Ir. Heri Suliyanto, MBA NIP. 19600410 198303 1 005
Ir. Supriyadi, MM
NIP. 19580730 198911 1 001
Dra. Fesita Machdayati, MM NIP. 19590301 198303 2 003
Ir. Agus Wahyu Darmayanto, M.Sc
NIP. 19640704 199003 1 002
SUBBIDANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
Dra. Siti Aminah Nurwahidah NIP. 19610227 198603 2 001
Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd NIP. 19620524 198703 2 001