LAKIP KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROP · 2019. 4. 11. · BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 21 B. Analisa Capaian Kinerja 25 C. Realisasi Anggaran

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i Daftar Isi ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1 B. Susunan Organisasi 2 C. Tugas, Fungsi dan Kedudukan 5 D. Aspek Strategis 6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 11 B. Rencana Kinerja Tahunan 19 C. Perjanjian Kinerja 20 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 21 B. Analisa Capaian Kinerja 25 C. Realisasi Anggaran 29 BAB IV PENUTUP A. Umum 36 B. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja 36 C. Strategi dan Pemecahan Masalah 37 D. Saran dan Rekomendasi 37 LAMPIRAN Lampiran 1 Formulir PPS Lampiran 2 Formulir PKK Lampiran 3 Formulir RKT Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Penetapan Kinerja (PENJA) Tahun 2018 Evaluasi Perjanjian Kerja Esl 3 dan Esl 4

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi untuk mewujudkan sistem kepemerintahan yang

baik (good governance) dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR

XI/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas-asas

penyelenggaraan yang baik dalam UU Nomor 28 tahun 1999 :

Asas Kepastian Hukum

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas Kepentingan Umum

Asas Keterbukaan

Asas Proporsionalitas

Asas Profesionalitas

Asas Akuntabilitas

Setiap program dan kegiatan dari kegiatan penyelenggaraan

negara harus tetap dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan TAP

MPR XI/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

Mahsuh et all (2011:32), akuntabilitas adalah

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedang

UN Conference on Transparency and Accoutibility (2007) dikatakan

akuntabilitas jika dapat mempertanggungjawabkan sumber daya yang

digunakan dan hasil yang diperoleh.

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa

akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang

amanah (agent) kepada masyarakat sebagai pemberi amanah

2

(principal) untuk memberi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan,

pengungkapan (disclosure) segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya, pemerintah bertindak sebagai pelaku (subyek),

pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk

tahu, baik itu diberi informasi dan hak untuk didengar aspriasinya.

Akuntabilitas adalah konsekuensi logis dari model relasional antara

principal dengan agent.

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran atau target kinerja.

Dokumen LKjIP yang berisikan gambaran perwujudan

akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan

melembaga.

Pentingnya LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai. Kemudian sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya.

B. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun

2016 tentang Penjabaran Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam dan Peraturan Daerah Kota

Batam nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan;

3

2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, yang terdiri atas : Seksi

Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan

Komunikasi dan Informasi Publik; Seksi Layanan Komunikasi dan

Informasi Publik;

3. Bidang Penyelenggaraan E-Government, yang terdiri atas : Seksi

Tata Kelola E-Government, Seksi Pengembangan Aplikasi, Seksi

Infrastruktur dan Teknologi;

4. Bidang Statistik, yang terdiri atas : Seksi Pengumpulan Data

Statistik Sektoral, Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik

Sektoral, Seksi Analis dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral;

5. Bidang Persandian, yang terdiri atas : Seksi Operasional

Pengamanan Persandian, Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

4

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Surabaya selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 4

berikut ini :

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA BATAM

KEPALA

KEPALA

UPT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SEKRETARI

S

SUB

BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB

BAGIAN PERENCAN

AAN PROGRA

SEKSI PENGELOLAAN

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

PUBLIK

SEKSI LAYANAN

KOMUNIKAS

I DAN INFORMASI

PUBLIK SEKSI

KEMITRAAN KOMUNIKAS

I DAN INFORMASI

PUBLIK

BIDANG KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

PUBLIK

SEKSI

INFRASTRU

K TUR DAN

TEKNOLOGI

SEKSI

PENGEMBANGAN APLIKASI

SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNME

NT

BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNME

NT

SEKSI

PENGUMPULAN DATA

STATISTIK SEKTORAL

SEKSI ANALISIS DAN

PENGELOLAAN DATA STATISTIK

SEKTORAL

SEKSI KERJASAMA

DAN PENERANGAN

STATISTIK

SEKTORAL

BIDANG STATISTIK

SEKSI TATA

KELOLA

PERSANDIAN

SEKSI OPERASIONAL PENGAMANAN

PERSANDIAN

SEKSI PENGAWASAN

DAN EVALUASI PENYELENGGA

RAAN PERSANDIAN

BIDANG PERSANDIAN

5

C. Tugas Fungsi dan Kedudukan

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. maka

kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupaka unsur pelaksana

otonomi daerah

2. Tugas Pokok

Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan

informatika, statistic dan persandian di daerah sesuai dengan

kewenangannya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan

informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang

persandian;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo;

Pengelolaan ketatausahaan Dinas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6

D. Aspek Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategis Badan Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dalam pencapaian visi dan misi secara efektif

dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-

nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi

merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan

faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal

organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja

organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan

secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar

kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Badan

Komunikasi dan Informatika Kota Batam menggunakan metode atau

teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and

Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman/tantangan.

1. Kekuatan (strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor

kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam mencapai visi

dan misi adalah :

a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

7

b. Komitmen dan konsistensi pimpinan daerah untuk bekerja

normatif dan taat aturan;

c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh ASN untuk

melaksanakan tugas dan fungsi;

d. Dukungan perangkat organisasi yang solid;

e. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Beberapan kelemahan internal yang menghambat

kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan

hasil analisis adalah :

a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat

minim;

b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya

memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

c. Alokasi dana pengembangan TIK serta sarana dan prasarana

yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan

minimal yang ideal;

d. Koordinasi dengan OPD lainnya belum berjalan secara optimal;

e. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada

peningkatan kinerja.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam pencapaian visi dan

misinya antara lain :

a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan

pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip kemudahan

akses dan kenyamanan.

8

b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga

menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang profesional dan

handal;

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang

sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat

menyoroti kinerja dan pelayanan pemerintahan merupakan

faktor yang dapat meningkatkan standar pelayanan yang harus

diberikan oleh Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

4. Tantangan (Threats)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan

tugas pokok organisasi Dinas Komunikasi Kota Batam dalam

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari

luar sistem organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap

jalanya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan,

diantaranya sebagai berikut :

a. Adanya perbedaan tingkat pengetahuan dan keterampilan

bidang TIK pelaksana E-Government dilingkungan Pemerintah

Kota Batam, mengakibatkan pelaksanaan E-Government belum

maksimal

b. Kebijakan anggaran yang tidak konsisten dan tidak

proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan

eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-

masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam

rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan panduan antara

faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan

9

yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh

organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel

berikut ini :

Tabel. 1 Aspek Strategis OPD

Kekuatan

1. Memiliki kewenangan dalam pengembangan dan pelaksanaan E-Government;

2. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi;

3. Aparat yang komitmen; 4. Perangkat organisasi yang

solid; 5. Pola kerja yang baku

Kelemahan 1. Belum tersusun Juknis

Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan TIK di Pemko Batam;

2. Jumlah dan kapasitas SDM; 3. Alokasi dana pengembangan

TIK serta sarana prasarana; 4. Koordinasi dengan SKPD lain; 5. Pola pembinaan aparatur;

Peluang 1. Peraturan Daerah No. 1

Tahun 2014 ttg Standar Pelayanan Publik;

2. Peraturan Walikota Batam No. 38 Tahun 2017 ttg Layanan Aduan Masyarakat Menggunakan Sistem Elektronik;

3. Peraturan Walikota Batam No. 16 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Batam;

4. Peraturan Walikota Batam No. 27 Tahun 2017 ttg Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

5. Keputusan Walikota Batam no. 287 Tahun 2018 ttg Tim Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Batam;

6. Tuntutan akuntabilitas; 7. Perkembangan IPTEK dan

peran serta masyarakat

Strategi S-T 1. membangun Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;

Strategi W-O 1. Menyusun Juknis TIK Pemko

Batam; 2. membangun mekanisme

prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

3. menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;

4. membangun profesionalisme aparatur Dinas Kominfo Kota Batam mendorong peningkatan kinerja.

Ancaman 1. Adanya perbedaan tingkat

pengetahuan bidang TIK dalam pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

2. Belum terbentuk Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemko Batam;

3. Kebijakan anggaran yang tidak konsisten dan tidak profesional.

Strategi S-T 1. menyatukan persepsi untuk

mendayagunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

2. meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur

Strategi S-T 1. Menerapkan pola kerja dan

pola pembinaan aparatur yang serasi dengan potensi yang ada.

2. Melaksanakan SPIP dilingkungan OPD

10

Berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana tersebut

diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan yang dihadapi,

diantaranya :

1. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini :

Terjadinya perubahan terhadap undang-undang E-Government

yang belum diikuti dengan peraturan pendukung lainnya

mengakibatkan akan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan

Rencana Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan

Penerapan E-Government di Kota Batam. Selain itu banyaknya

instrumen baru dalam undang-undang tersebut mengakibatkan

perlunya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan

kewenangan di bidang komunikasi dan informatika;

2. Rumusan perubahan, kecendrungan masa depan yang

berpengaruh pada Tupoksi :

Adanya perubahan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang akan berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi dari

masing-masing unsur organisasi.

3. Rumusan perubahan internal yang diperlukan

a. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan

jabatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya

reformasi birokrasi;

b. Penyusunan rencana pembagian tugas staf;

c. Penataan sistem informasi, aplikasi dan database yang

terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam;

d. Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan fakta integritas

dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

e. Peningkatan kualitas aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

melalui peningkatan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi;

f. Peningkatan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika

dan di bidang statistik sektoral sebagai walidata dalam

perencanaan pembangunan.

11

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan

pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah

mulai dari eselon III Mandiri, dan eselon II ke atas wajib

menetapkan/merumuskan Rencana Strategis.

Rencana Strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan

Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis

dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai salah

satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang tugas dan fungsinya

diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II b, telah mengambil

langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan

eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Batam.

12

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan

pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan ditetapkannya

Rencana Strategis melalui Surat Keputusan Walikota Batam Nomor :

KPTS.69-1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan

Renstra OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam telah

menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan

respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

Visi Misi OPD

Sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam periode 2016-2021, maka

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menetapkan Visi

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik Berbasis TIK yang terintegrasi dan Mudah Diakses

Masyarakat”.

Upaya mewujudkan Visi tersebut, Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam merumuskannya kedalam 4 (empat) Misi

yang merupakan penggambaran visi dan memberikan arah

sekaligus batasan dalam pencapaian tujuan. Berikut kami

menguraikan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

adalah :

1. Mewujudkan implementasi e-Government guna mendorong

percepatan integrasi layanan publik dan kepemerintahan;

2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di

lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk menghasilkan layanan

informasi yang berkualitas;

3. Menyelenggarakan statistik sektoral guna mendukung satu data

pemerintah kota dalam perencanaan pembangunan daerah;

4. Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi di

lingkungan Pemerintah Kota Batam.

13

Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam periode

2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis di bidang komunikasi dan

informatika, statistik dan persandian maka untuk mewujudkan visi

dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam periode

tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran. Adapun tujuan

dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan OPD adalah untuk Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan

pemanfaatan TIK dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan

publik yang baik berbasis TIK;

2. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi yang

aktual dan faktual;

3. Meningkatnya pengamanan data dan informasi berklasifikasi

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagaimana Tabel

dibawah ini :

Tabel. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik berbasis TIK

Persentase Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

14

Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi yang aktual dan faktual

Nilai keterbukaan informasi publik

Persentase Pemenuhan Data statistik sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan identifikasi permasalahan strategis

berdasarkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam,

maka dilakukan analisa SWOT (strengh, Weakness, Opportunities

dan Threat) untuk menentukan strategi dan kebijakan agar tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dapat tercapai. Adapun Analisa SWOT

adalah sebagai berikut :

Formulasi strategi SWOT

Kesimpulan Analisis

Faktor Internal

STRENGTH ( S )

1. Tersedianya Anggaran ( yang

cukup )

2. Tersedianya Sumber Daya

Manusia yang cukup memadai

3. Tersedianya Sarana &

Prasarana di Bidang IT yg

memadai

4. Ada Program Pembinaan,

Pengawasan dan Penertiban

5. Kerjasama Antar OPD yang

Baik

6. Tersedianya Tusi yang

mendukung diseminasi

Informasi, pengembangan TIK,

Statistik, Persandian

WEAKNESS ( W )

1) Terbatasnya tenaga teknis

Bidang IT

2) Kurang efektifnya pengawasan

kepada OPD yang membangun

aplikasi

3) Belum terlaksananya Monitoring

& Evaluasi TIK

4) Pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana IT belum efektif dan

efisien

5) Terbatasnya sumberdaya

manusia yang terampil dan

profesional

6) Kurangnya kemampuan

mengembangkan tusi dalam hal

penjabaran statistik sektoral

7) Kurangnya pemahaman OPD

15

Kesimpulan Analisis

Faktor Eksternal

terhadap informasi yang

berklasifikasi

8) Kurangnya kemampuan

mengintegrasikan Sistem

Informasi dan Database OPD

9) Belum optimalnya

pengembangan aplikasi TIK

10) Belum terlaksananya

kerjasama dengan berbagai

linstas instansi untuk

mengembangkan akan

kebutuhan data statistik sektoral

dalam perencanaan

pembangunan

11) Belum optimal

penyelenggaraan pemerintahan

dan layanan publik yang

terpadu secara online

OPORTUNITIES ( O ) STRATEGI ( S – O ) STRATEGI ( W – O )

Tersedianya Peraturan Walikota

( Kebijakan Walikota tentang IT )

a. Penerapan Elektronik

Government

b. Banyaknya OPD yang

membangun aplikasi sendiri

c. Adanya dukungan dari

Kementerian terkait

d. Adanya Kepercayaan

Masyarakat terhadap kominfo

e. Adanya kerjasama dengan

operator IT

f. Adanya kerjasama dengan

berbagaiLintas Instansi yang

memiliki data statistik sektoral

g. Kepedulian pimpinan

terhadap Kominfo

h. Tersedianya media informasi

i. Peningkatan kapasitas dan

kualitas sarana dan prasarana

IT ( infrastruktur jaringan,

database, aplikasi ) untuk

menerapkan kebijakan Walikota

( S3 – O1 )

ii. Menerapkan tren positif E –

Governmen dan TIK dalam


dan layanan publik sesuai

anggaran yang tersedia ( S1 –

O11 )

iii. Mendayagunakan media

informasi dan komunikasi

secara kreatif dan inovatif ( S2

– O8 )

iv. Memenuhi kebutuhan

pengembangan TIK dalam


sesuai TUSI organisasi,

1. Mengefektifkan komunikasi dan

pengawasan terhadap OPD

yang membangun aplikasi

sesuai dengan kebijakan

walikota dan perundangan

yang berlaku ( W2 – O1 )

2. Meningkatkan kualitas proses

dan output yang dihasilkan oleh

integrasi sarana informasi dan

database OPD dengan

memanfaatkan tren positif

penerapan eGovernment dan

TIK dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan layanan

publik ( W8 – O3 )

3. Mengembangkan layanan

publik yang interaktif dan

menyentuh kebutuhan

masyarakat( W11 – O11)

4. Meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pengembangan dan

16

dan komunikasi untuk

didayagunakan

i. Kebutuhan peningkatan

kualitas pelayanan publik

j. Kebutuhan pengembangan

muatan e-Government

k. Kesadaran masyarakat akan

pentingnya informasi

l. Kebutuhan pengembangan

TIK dalam penyelenggaraan

pemerintahan

m. Tersedianya perundangan

yang mendasari regulasi

bidang Kominfo

komitmen dan kepedulian

pemimpin ( S6 – O7 )

v. Mewujudkan layanan publik

sesuai kesadaran masyarakat

akan pentingnya informasi

melalui sarana dan prasarana

IT yang ada ( S3 – O11 )

vi. Menyediakan data statistik

sektoral dalam perencanaan

pembangunan(S7-O6)

pemeliharaan sarana dan

prasarana IT guna memenuhi

kebutuhan pengembangan TIK

dalam penyelenggaraan

pemerintahan ( W5 – O12 )

5. Mengoptimalkan

pengembangan data center

yang memenuhi kebutuhan

akan pendayagunaan media

informasi dan komunikasi ( W11

– O8 )

6. Meningkatkan kemampuan

untuk memberdayakan potensi

( IT ) masyarakat guna

memenuhi kebutuhan

pendayagunaan media

informasi dan komunikasi ( W8

– O4 )

8. Membangun kerjasama dengan

berbagai linstas instansi bidang

data statistik (W8-O6)

TREATS ( T ) STRATEGI ( S – T ) STRATEGI ( W – T )

1. Rendahnya kualitas SDM pada

OPD di bidang Teknis IT

2. Adanya ketakutan OPD

terhadap database yang dimiliki

( kurang transparan, kurang

lengkap )

3. Kurangnya dukungan OPD

terhadap IT (kurang update

data)

4. Belum Adanya Payung Hukum

5. Belum adanya standarisasi dan

petunjuk teknis pembangunan,

pengembangan dan

pemeliharaan TIK

6. Globalisasi informasi yang

berdampak pada keterbukaan

informasi publik

7. Kesenjangan informasi di

1. Memenuhi tuntutan masyarakat

untuk layanan publik yang

transparan dan lebih baik

dengan anggaran yang tersedia

( S1 – T12 )

2. Meningkatkan kualitas SDM

bidang IT di OPD sesuai TUSI

organisasi yang mendukung

pengembangan IT ( S3 – T1 )

3. Meningkatkan kualitas dan

kapasitas aplikasi dan database

SKPD dengan anggaran yang

tersedia ( S1 – T3 )

4. Meningkatkan dukungan dan

kesadaran OPD terhadap

pengembangan IT melalui

Sarana dan Prasarana IT yang

ada (S3 – T3 )

5. Memenuhi tuntutan Globalisasi

1. Mengefektifkan komunikasi dan

pengawasan terhadap OPD

yang membangun aplikasi untuk

meningkatkan dukungan dan

kesadaran OPD terhadap

pengembangan IT ( W2 – T3 )

2. Meningkatkan kualitas proses

dan output yang dihasilkan oleh

integrasi Sarana Informasi dan

database OPD untuk

meningkatkan kinerja OPD

( W10 – T3 )

3. Mengembangkan layanan

publik yang interaktif dan

menyentuh kebutuhan

masyarakat untuk memenuhi

tuntutan masyarakat akan

layanan public yang transparan

17

masyarakat

8. Pesatnya perkembangan TIK

9. Terbatasnya pemahaman

aparatur dan masyarakat

terhadap TIK

10. Ketersediaan infrastruktur TIK

yang belum merata

11. Adanya tuntutan masyarakat

untuk layanan publik yang

transparan dan lebih baik

informasi yang berdampak pada

keterbukaan informasi publik

secara kreatif dan inovatif ( S3 –

T7)

6. Mengurangi adanya kesenjangan

informasi dalam masyarakat

melalui sarana dan prasarana IT

yang ada ( S2 – T8 )

7. Meningkatkan komunikasi dan

koordinasi antar lembaga dan

masyarakat secara kreatif dan

inovatif dengan sarana dan

prasarana IT yang tersedia ( S2

– S3 – T7 )

dan lebih baik ( W3 – T12 )

4. Meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pengembangan dan

dan pemeliharaan sarana dan

prasarana IT guna memenuhi

tuntutan dan dampak globalisasi

informasi akan keterbukaan

informasi publik ( W3 – T7 )

5. Mengoptimalkan

pengembangan data center

yang memenuhi kebutuhan ke

depan dan memenuhi tuntutan

masyarakat akan layanan publik

yang transparan dan lebih baik

( W10 – T11 )

6. Memaksimalkan

pengembangan media center

sebagai pusat informasi

masyarakat untuk mengurangi

adanya kesenjangan informasi

dalam masyarakat ( W6 – T8 )

7. Menyiapkan dan menyediakan

payung hukum yang

memperkuat setiap kebijakan IT

di daerah termasuk pemenuhan

tuntutan transparansi layanan

publik, peningkatan kualitas

SDM bidang IT di OPD dan

peningkatan komunikasi dan


masyarakat ( W1 – W5 – T11 –

T4 )

8. Meningkatkan kemampuan

untuk memberdayakan potensi

( IT ) masyarakat untuk

meningkatkan kualitas dan

kapasitas komunikasi dan


masyarakat ( W7 – T10 )

18

Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan

Informatika, maka ditetapkan 6 (enam) program OPD yang terdiri

dari 4 (empat) program prioritas dan 2 (dua) program pendukung,

yaitu :

1. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi,

didukung 2 kegiatan :

Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Sistim Informasi Pelayanan Publik dan Sistim Informasi

Manajemen Pemerintah yang Terintegrasi Ke Pusat Data;

Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Infrastruktur Jaringan Komunikasi.

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa, didukung 3 (tiga) kegiatan :

Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan

Informatika;

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di

Kota Batam;

3. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan

Daerah, didukung 3 (tiga) kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Bidang

Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM;

4. Program Kemanan Data dan Informasi, tidak melaksanakan

kegiatan, oleh karena minimnya anggaran yang tersedia.

19

5. Program Pelayanan Peningkatan Administrasi Perkantoran,

didukung 1 (satu) kegiatan Pelayanan Peningkatan Administrasi

Perkantoran;

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur, didukung 1

(satu) kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Selanjutnya uraian Rumusan Program dan Kegiatan diatas

dapat dilihat lebih jelas dan rinci pada lampiran Rancangan Rencanan

Kerja ini.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang: Sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja

Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan guna

mendukung rencana Capaiannya.

Sasaran 1, dari Tujuan :

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik yang baik berbasis TIK;

Target kinerja yang hendak dicapai di tahun 2018 terkait sasaran 1

tujuan 1 adalah :

1. Persentase Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan

sebesar 52%;

2. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi

dalam komunikasi perangkat daerah sebesar 5%;

Sasaran 2, dari Tujuan 1:

Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi yang

aktual dan faktual;

Target kinerja yang hendak dicapai di tahun 2018 terkait sasaran 2

tujuan 1 adalah :

20

1. Nilai keterbukaan informasi publik level kabupaten/kota dengan

nilai 88.6;

2. Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam

perencanaan pembangunan sebesar 13%.

Format Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 disajikan

tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan

dari LKjIP tahun 2018.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah merupakan kesepakatan antara

pihak yang penerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak

yang memberi tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang

dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian

Kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang

melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran

strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi setiap

proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap

akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam Tahun 2018 pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu)

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya.

Tabel. 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berbasis TIK


52% 4.953.052.000,-

21

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

5% 25.660.000,-

2 Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi yang aktual dan faktual

Nilai Keterbukaan informasi publik level kabupaten/kota

88.6 2.835.963.000,-

Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan

13% 186.110.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai perwujudan akuntabilitas Laporan Kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2018, maka

pada bab ini menguraikan target dan realisasi kinerja tahun ini,

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja antara

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, análisis

penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan, análisis dan efisiensi

penggunaan sumberdaya, dan serta análisis program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian

kinerja.

Análisis Capaian Kinerja Organisasi dengan membandingkan

realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang

dapat kita lihat dalam beberapa tabel di bawah ini :

Tabel. 4 Analisis Capaian Kinerja

Tahun Anggaran 2017 s.d 2019

Tahun Anggaran 2018 Target Capaian s.d

22

No Indikator

Kinerja

Capaian

2017

Target Realsasi % 2019 2018

Terhadap

2019 (%)

Target

Akhir

RPJMD

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(5/7*100)

1 Persentase Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan

n/a 52% 32.5% 100 53% 63% 61%

2 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

0% 5% 5% 100 10% 50% 20%

3 Nila Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Kabupaten /Kota

88.33 88.6 88.6 100 89 99.55% 90

4 Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Perencanaan Pembangunan Daerah

4% 13% 13% 100 20% 65% 33


Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pelayanan Publik yang Baik dan Berbasis TIK

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian


52% Layanan administrasi

pemerintahan dan layanan publik

yang memanfaatkan

teknologi informasi

(administrasi

32.5% Layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi (5

62.5%

23

pemerintahan : penganggaran,

keuangan, pengadaan

barang dan jasa, kepegawaian,

pelaporan, perencanaan, aset. Layanan

publik : sispadu/ptsp/apok kecamatan lubuk baja (pekerjaan

dan usaha, lingkungan hidup,

pariwisata, kependudukan); komunikasi dan

informatika (apekesah dan

PPID); pendidikan, Kesehatan,

Ketenagakerjaan (IMTA) )

aplikasi yang dikembangkan Apekesah, APOK, ePlanning-eBudgeting, PTSP Online, SIKESDA; 5 aplikasi yang dibangun eOffice, eSignature, website batam.go.id, website CCTV, website OPD;

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

5% (dilaksanakan pada aspek SDM,

pemahaman aparatur di lingkungan

Pemko terhadap informasi

berklasifikasi)

5% (dilaksanakan pada aspek

SDM, pemahaman

informasi berklasifikasi terhadap 121 aparatur di lingkungan

Pemko Batam

100

Tabel. 7 Sasaran Strategis : Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik yang Aktual dan Faktual

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Nilai Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Kabupaten/Kota

88.6 (Hasil Penilaian KPID Propinsi sesuai UU No. 14/2008

88.6 (Hasil Penilaian KPID Propinsi sesuai UU No. 14/2008

100

24

ttg Keterbukaan Informasi Publik);

Layanan PPID, Tindalanjut

Aduan Elektronik,

Tindaklanjut Aduan Call Center 112, Rata-rata kunjungan

website resmi pemerintah kota Batam, survey

kepuasan masyarakat

terhadap layanan

informasi secara online)

ttg Keterbukaan Informasi Publik);

Layanan PPID, Tindalanjut

Aduan Elektronik,

Tindaklanjut Aduan Call Center 112, Rata-rata kunjungan

website resmi pemerintah kota Batam, survey

kepuasan masyarakat

terhadap layanan

informasi secara online)

Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan

13% (pengumpulan data sekunder

dan pengolahan data hasil

survey pelaksanaan tahun 2017)

13% (pengumpulan data sekunder

dan pengolahan data hasil

survey pelaksanaan tahun 2017)

100


Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Standar Nasional

No Sasaran Indikator

Kinerja Satuan Realisasi

2018 Standar Nasional

% Capaian

1 2 3 4 5 6 7=5/6*100



Persentase

32.5 Peraturan Presiden No.

95/2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

62.5%

2 Meningkatnya pengolahan

Nilai Keterbukaa

Nilai

88.6 UU No. 14 Tahun 2008

100

25

dan pelayanan informasi publik yang aktual dan faktual

n Informasi bagi Badan Publik Level Kabupaten/Kota

tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah

Persentase

13% Perka BPS 100%

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Batam Tahun Anggaran 2018 dapat diukur dari pencapaian-

pencapaian terhadap beberapan indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2018, untuk memastikan

capaian terhadap Sasaran Strategis meningkatnya pelayanan publik

yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi

informasi, maka ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja di bawah ini :


Dalam mencapai indikator kinerja Persentase Integrasi

Layanan Publik dan Kepemerintahan, dengan capaian

program/outcome yaitu Persentase Integrasi Layanan Publik dan

Kepemerintahan target capaian 52% yang terdiri dari administrasi

pemerintahan yaitu: penganggaran, keuangan, pengadaan

barang dan jasa, kepegawaian, pelaporan, perencanaan, aset dan

Layanan publik: sispadu/ptsp/apok kecamatan lubuk baja

(pekerjaan dan usaha, lingkungan hidup, pariwisata,

kependudukan); komunikasi dan informatika (apekesah dan PPID);

pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan (IMTA), dengan realisasi

26

capaian program (outcome) sebesar 32.5% atau 62.5% dari target

capaian.

Urgensi pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu

hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang

sangat cepat, dan tepat menjadi kebutuhan utama dalam segala

aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah

teknologi yang berbasis web. Bagi pemerintahaan dalam

menggunakan teknologi internet untuk melayani masyarakat

dengan memberikan kemudahan akses untuk dalam hal pelayanan

dan informasi dan juga guna meningkatkan kualitas administrasi

pemerintahan dan pelayanan publik, dengan menyediakan koneksi

jaringan internet dan intranet di 22 titik lokasi unit kerja dilingkungan

Pemerintah Kota Batam guna mendukung dan memfasilitasi

pelaksanaan layanan publik online melalui layanan bandwidth

sebesar 300 mbps di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan

membangun jaringan fiber optik sepanjang 750 Meter sehingga

total panjang fiber optik yang dibangun sampai tahun 2018

sepanjang 1350 Meter.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum terbentuknya Government Chief Information Officer

(GCIO) yang berperan dan bertanggungjawab atas

perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi dan

evaluasi TIK di

2. Belum tersedia SDM yang memiliki sertifikasi GCIO;

3. Belum terlaksana evaluasi TIK di lingkungan Pemko Batam

secara optimal;

4. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian TIK di Dinas dan

Pemko Batam;

5. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan

pengembangan TIK

27

Solusi/Pemecahan Masalah yang dihadapi :

1. Membentuk Government Chief Information Officer (GCIO)

Pemko Batam yang terdiri dari unsur pejabat bidang

perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi dan

evaluasi TIK;

2. Mengikuti sertifikasi bagi pejabat GCIO;

3. Melaksanakan evaluasi TIK di lingkungan Pemko Batam secara

berkala dan kontinu;

4. Mengusulkan rekrutmen tenaga ahli IT melalui BKPSDM;

5. Mengusulkan kebutuhan anggaran berdasarkan data dan

informasi layanan implementasi TIK.

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi

Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja urusan persandian pada tahun anggaran

2018 dilaksanakan dengan memberikan pemahaman kepada

aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dilaksanakan

dengan menggunakan sumber daya yang ada oleh karena di tahun

anggaran 2018 untuk urusan Persandian tidak mendapat alokasi

anggaran, meski demikian target capaian program tetap dapat

direalisasikan sebesar 100% dari target capaian 5% diukur dari

jumlah aparatur yang menerima pemahaman terhadap informasi

berklasifikasi sebanyak 121 orang dari 38 OPD hanya terlaksana

pada aspek SDM belum terlaksana pada aspek peralatan

pengamanan persandian dan penetapan informasi berklasifikasi.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Level

Kabupaten/Kota dengan indikator capaian program (outcome) yaitu

Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh Layanan

Informasi target capaian 70% terdiri dari Layanan PPID, Layanan

Call Center 112 dan Layanan Aduan Elektronik yang ditindaklanjuti,

Rata-rata kunjungan website resmi pemerintah kota Batam dan

28

survey kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi secara

online melalui website batam.go.id. Melalui beberapa layanan

informasi tersebut dengan tujuan untuk memenuhi hak publik

terhadap informasi publik dan KPID Propinsi menyelenggarakan

penilaian tahunan dan monitoring pelaksanaan Keterbukaan

Informasi Publik oleh Badan Publik sebagaimana amanah UU

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai PPID Utama

Pemko Batam.

Kendalah/Permasalahan yang dihadapi :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan

informasi publik;

2. Kesenjangan informasi di masyarakat;

3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang

transparan dan lebih baik;

4. Terbatasnya anggaran yang mendukung pelaksanaan SPM

bidang komunikasi dan informatika.

Solusi/Pemecahan Masalah yang dihadapi :

1. Memenuhi tuntutan globalisasi informasi yang berdampak pada

keterbukaan informasi publik secara kreatif dan inovatif seperti

publish informasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan

laporan kinerja di website;

2. Melakukan update informasi di website resmi pemerintah kota

batam batam.go.id secara berkala;

3. Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan SPM

bidang komunikasi dan informatika.

Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan

Dengan target capaian indikator kinerja sebesar 13% pemenuhan

data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan, Dinas

29

Komunikasi dan Informatika Kota Batam melaksanakan urusan

statistik mengumpulkan data dan informasi baik primer dan

sekunder. Tahun anggaran 2018 anggaran yang tersedia untuk

melaksanakan pengolahan data hasil survey tahun 2017, yaitu

bidang industri (kuliner, material, shipyard, garmen, depot air,

advertising, furniture, otomotif, jamu dan obat), Bidang Pariwisata

(Hotel dan Restauran), Bidang Kependudukan (kependudukan 12

kecamatan), Bidang Pendidikan (paud, TK, SD, SLTP, SLTA,

PKBM), Bidang Perikanan (budidaya ikan, nelayan). Metadata

pelaksanaan survey Tahun 2017 dalam bentuk dokumen sebanyak

30 buku. Sedangkan pengumpulan data dan informasi sekunder

baru terlaksana di 2 (dua) OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas

Kependudukan dan Capil dari 44 OPD, pengumpulan data dan

informasi dari OPD belum terlaksana secara maksimal oleh karena

kurangnya koordinasi intens dan kontinu. Selain itu kurangnya

kesadaran OPD untuk memberikan data dan informasi terkait

kewenangan PD turut memperlambat proses pengumpulan data

dan informasi statistik sektoral.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi :

1. Kurangnya kemampuan mengembangkan tusi dalam hal

penjabaran statistik sektoral;

2. Belum adanya SDM yang menguasai ilmu statistik.

3. Sulitnya mengumpulkan data dan informasi statistik sektoral dari

OPD;

4. Belum adanya peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang

penyelenggaraan statistik sectoral;

5. Belum terlaksana koordinasi dan pengumpulan data dan

informasi terhadap OPD secara kontinu.

Solusi/Pemecahan masalah yang dihadapi :

30

1. Menyusun peraturan/kebijakan kepala daerah tentang

pelaksanaan statistik sektoral;

2. Mengusulkan formasi kebutuhan ASN ilmu statistik ke BKPSDM;

3. Melakukan evaluasi terhadap pengumpulan data dan informasi

statistik sektoral;

4. Menyusun peraturan dan kebijakan kepala daerah tentang

statistik sektoral di pemerintah kota batam;

5. Melaksanakan koordinasi secara kontinu terhadap OPD.

C. Realisasi Anggaran

Di tahun anggaran 2018 APBD Murni Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp.

8.000.785.000,- (delapan milyar dua ratus tujuh ratus delapan puluh

lima ribu rupiah), mengalami perubahan di P-APBD menjadi Rp.

6.006.724.782,- (enam milyar enam juta tujuh ratus dua puluh empat

ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) pada postur anggaran yang

telah dirasionalkan maka terjadi perubahan pencapaian kinerja

terhadap 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) kegiatan yang tunda bayar yaitu

:

1. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi/Kegiatan

Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet pada

paket pekerjaan langganan internet (layanan bandwidth) yang

dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.

887.150.000,- kekurangan yang akan dibayarkan atau tunda bayar

di tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 498.000.000;


Massa/Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di

Kota Batam pada paket pekerjaan langganan sewa link cctv yang

dapat dibayarkan di tahun anggaran 2018 Sebesar

Rp.1.064.346.000,- kekurangan pembayaran sebesar

Rp.458.320.000,- dibayarkan atau tunda bayar di tahun 2019;

31


Massa/Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan

Informatika dengan output kegiatan 1 (satu) dokumen blue print

atau standarisasi dan juknis TIK Pemko Batam tidak dapat

direalisasikan oleh karena adanya peraturan baru yang mengatur

pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang ditetapkan pada

oktober 2018 yang menyatakan bahwa :

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan

berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD dalam

jangka waktu 5 tahun;

Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan

berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional, arsitektur

SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis

Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 5 tahun;

Berdasarkan hal diatas maka Paket Pekerjaan Juknis/SOP TIK

ditunda sampai ada acuan/pedoman yang sudah diterbitkan oleh

Pemerintah Pusat seperti yang dikatakan oleh aturan tersebut.

Sedang untuk paket pekerjaan Layanan infrastruktur TIK

dilaksanakan terdiri dari pembangunan jaringan fiber optik

sepanjang 750M di jalur Kantor Walikota sampai Masjid Agung dan

Traffic Light Masjid Raya;

3. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Perencanaan

Pembangunan/Kegiatan Pengolahan Metadata Statistik Sektoral

Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM, dengan output

kegiatan melaksanakan metadata hasil survey statistik sektoral

pada 5 (sektor) dan dicetak sebanyak 30 buku.

4. Program Keamanan Data dan Informasi, di tahun anggaran 2018

melaksanakan kegiatan pemahaman terhadap informasi

berklasifikasi kepada 121 aparatur dari 38 OPD dengan

ketersediaan anggaran Rp. 0,-.

32

Anggaran yang digunakan terhadap 2 (dua) sasaran dan 4

(enam) indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam di tahun anggaran 2018 dapat dilihat secara rinci sasaran,

indikator kinerja, target, realisasi dan persetase capaian kinerja serta

anggaran pada tabel. 9 Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

Tabel. 9 Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

No Sasaran Indikator

Kinerja

Kinerja Program Anggaran

Target Realisasi %

Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Capai

an



52% 32.5% 62.5% Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

3.239.476.743 2.607.316.743 80.50

2 100% 100% 100 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

548.452.690 496.166.734 90.47

3 45% 45% 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

24.438.000 24.438.000 100

4 Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi

5% (Aspek SDM 121

aparatur)

5% (Aspek SDM 121 aparatur)

100 Pengembangan Informasi, Komunikasi dan media massa

0 0 0

33

dalam komunikasi Perangkat Daerah

5 Meningkatnya Pengolahan dan Pelayanan Informasi publik yang Aktual dan Faktual

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Level Kabupaten/Kota

88.6

(Hasil

Penilaia

n KPID

sesuai

UU No.

14/2008)

88.6

(Hasil

Penilaian

KPID

sesuai UU

No.

14/2008

100 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2.169.532.582 1.596.981.790 73.61

6 Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan

13% (Metadata hasil survey yang

dilaksanakan tahun 2017)

13% (Metadata

hasil survey yang

dilaksanakan tahun

2017

100 Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah

24.825.000 24.825.000 100

Tabel. 10

Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

No

Sasaran

Indikator Sasaran

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi



32.5 80.5 40.37

100 90.47 110.53

100 100 100

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

5% 0 ̴

2 Meningkatnya pengolahan dan pelayanan informasi publik yang aktual dan faktual

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Level Kabupaten/Kota

100 73.61 135.85

Persentase Pemenuhan

100 100 100

34

Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel. 11 Realisasi Anggaran Tahun 2018

No Uraian Belanja Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi

Rp %

I Belanja Tidak Langsung 6.418.511.488,25 6.277.077.384,00 97.80

II Belanja Langsung 6.006.724.782,00 4.749.736267,00 79.07

1 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

3.239.476.500,00 2.607.316.743,00 80.50

Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi Ke Pusat Data

1.381.800.000,00 1.372.842.115,00 99.35

Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi

1.857.676.500,00 1.234.474.628,00 66.45

2 Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa

2.169.532.582,00 1.596.981.790,00 73.61

Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

124.257.000,00 111.580.000,00 89.80

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika

200.000.000,00 100.000.000,00 50,00

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam

1.845.275.592,00 1.385.401.790,00 75.08

3 Program Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah

24.825.000,00 24.825.000,00 100

Kegiatan Pengelolaan Metadata statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM

24.825.000,00 24.825.000,00 100

4 Program keamanan data dan informasi

0,00 0,00 0

Kegiatan pengamanan dan komunikasi dan informasi yang berklasifikasi

0,00 0,00 0

5 Program peningkatan 548.452.690,00 496.168.734,00 90.47

35

pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

548.452.690,00 496.168.734,00 100

6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

24.438.000,00 24.438.000,00 100

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

24.438.000,00 24.438.000,00 100

JUMLAH 12.425.276.270.25 11.025.807.651.00 88.74

Tabel. 12 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Anggaran Setelah

Perubahan

% Anggaran

I Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berbasis TIK

1 Persentase Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan

3.239.476.500 54%

2 548.452.690 9.13%

3 24.438.000 0.4%

4 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

0%

Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang aktual dan faktual

1 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Level Kabupaten/Kota

2.169.532.582 36.11%

2 Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Dalam

24.825.000 0.41%

36

Perencanaan Pembangunan Daerah

37

BAB IV

P E N U T U P

A. Umum

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

dalam melaksanakan tugas fungsi ketiga urusan yang diemban dalam

pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam Tahun 2018 tercermin dari pencapaian sasaran strategis

sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam Tahun 2017-2021.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi

dan Informasi Tahun 2018 adalah sebagai alat kendali, alat penilai

kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan

dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam kepada masyarakat.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada

dokumen perencanaan (Renstra, Renja OPD) dan dokumen perjanjian

kinerja tahun anggaran 2018, maka diharapkan pencapaian kinerja

dan kualitas pelaksanaan dapat terlaksana lebih baik dari tahun

anggaran sebelumnya, bahkan menjadi bahan masukan dan evaluasi

bagi Dinas Kominfo Kota Batam di tahun anggaran 2018 untuk

ditingkatkan kinerjanya guna mencapai prestasi pada tahun-tahun

berikutnya.

B. Permasalahan yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Batam dalam pencapaian sasaran strategis dan

indikator kinerja utama adalah :

Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik belum optimal;

38

Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan Pemerintah

Daerah belum optimal;

Tata kelola e-Government (SPBE) Pemerintah Kota Batam belum

optimal;

Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City belum terarah;

Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan

informasi di seluruh OPD belum maksimal;

C. Strategi dan Pemecahan Masalah

Terhadap permasalahan yang dihadapi dan kondisi Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Batam saat ini, langkah-langkah strategis yang

perlu dilakukan adalah :

Mengelola media komunikasi milik Pemerintah Kota, menetapkan

materi, menentukan media dalam pengemasan konten,

memproduksi pesan dan melakukan pengemasan ulang konten;

Menyusun rekomendasi dan laporan identifikasi masalah isu publik

dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan pendapat publik

serta, melakukan evaluasi pengaduan masyarakat;

Menyusun kelembagaan Government Chief Information Officer

(GCIO) yang berperan dan bertanggungjawab atas perencanaan,

penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi TIK di

Pemerintah Kota Batam dalam penerapan e-Government (SPBE);

Menyusun Peta Rencana Induk pembangunan dan pengembangan

TIK Pemko Batam;

Menyusun peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan

statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Batam;

D. Saran dan Rekomendasi

Saran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berdasarkan

Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan

39

Informatika Kota Batam dan Peraturan Daerah Kota Batam nomor

10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah. Tugas fungsi Perangkat Daerah melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik

dan bidang Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

Komunikasi dan informatika yang mempunyai fungsi antara lain :

Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika,

bidang statistik dan bidang persandian, penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan

tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam sangat diperlukan oleh masyarakat dan

aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

Mengingat program-program bidang Kominfo merupakan urusan

wajib pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang

proposional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana

memadai serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan

Pendidikan khususnya mengikuti setiap pelatihan oleh Kemeterian

Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan elektronik

pemerintahan dan menggunakan aplikasi terpusat untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

secara optimal di daerah.

Rekomendasi

Agar peran Dinas Kominfo Kota Batam dapat terlaksana optimal

dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui

media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara online

dengan dukungan TIK serta mewujudkan misi pertama Kepala

Daerah dalam RPJMD Kota Batam periode 2017-2021 yaitu

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,

40

transparan, akuntabel dan mengayomi” maka diperlukan

rekomendasi antara lain :

1. Dinas Kominfo dapat menjadi rujukan dalam pembangunan dan

pengembangan penyelenggaraan TIK bagi seluruh unit kerja

dilingkungan Pemerintah Kota Batam;

2. Mendorong OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam dalam

rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan

informasi publik sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan;

3. Pengintegrasian data bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan

HAM yang dilaksanakan oleh unit kerja dilingkungan Pemerintah

Kota Batam, pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai

perangkat daerah yang melaksanakan urusan statistik, untuk

memudahkan pengumpulan data dan koordinasi dalam rangka

penyediaan dan peningkatan data dalam perencanaan

pembangunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat

memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan

umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas

Kominfo Kota Batam di tahun depan.

PERNYATAAN PERJANJ IAN KINERJADINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Jabatan :selanjutnya disebut pihak pertamaNama :Jabatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnyasesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangkamenengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakanyang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Batam, Januari 2018Pihak Pertama,

SALIM, S.Sos, M.SiKEPALA DINAS

MUHAMMAD RUDIWALIKOTA KOTA BATAM

SALIM,NtP 19681

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA BATAM

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik

yang baik dan berbasis TIK

Persentase integrasi

pelayanan publik dan

kepemerintahan

52%

Terintegrasi

Persentase Perangkat

Daerah yang Telah

Menggunakan Sandi Dalam

Komunikasi Perangkat

Daerah

5%

2 Meningkatnya Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi yang Aktual dan

Faktual

Nilai Keterbukaan Informasi

Publik bagi Badan Publik

Level Kabupaten/Kota

89

Persentase pemenuhan data

statistik sektoral dalam

perencanaan pembangunan

daerah

13%

Program Anggaran Keterangan

1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Rp 4.058.226.500,00 APBD II

2. Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Rp 2.835.963.000,00 APBD II

3. Penyediaan dan Peningkatan Data

Pembangunan Daerah

Rp 186.110.000,00 APBD II

4. Keamanan Data dan Informasi Rp 25.660.000,00 APBD II

5. Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rp 786.695.500,00 APBD II

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp 108.130.000,00 APBD II

WALIKOTA BATAMBatam, Januari2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DANINFORMASI KOTA BAT

s

Documents

LAKIP KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROP · 2019. 4. 11. · BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 21 B. Analisa Capaian Kinerja 25 C. Realisasi Anggaran