Upload
ngomien
View
246
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 1
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 2
Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas
Berkat dan Rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah telah menyelesaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2017. Laporan ini merupakan
pertanggungjawaban Kepala LPMP Sulawesi Tengah atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang tugas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
menyelenggarakan Program Pendidikan dasar dan Menengah, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud),yang selanjutnya diatur dalam
Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan yang diperkuat dengan Rincian Tugas LPMP.
Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Sulawesi Tengah, sampai
dengan bulan Desember tahun 2017, yang meliputi kinerja atas kegiatan terkait
program-program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan :
1) Pemetaan mutu satuan pendidikan dasar, 2) Pemetaan mutu satuan pendidikan
menengah, 3) Fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan dasar sesuai 8 standar, 4)
Fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan menengah sesuai 8 standar, dan 5)
Peningkatan kualitas tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan
peningkatan kompetensi PTK dan penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi.
Sejalan dengan itu, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik juga telah
menunjukkan kinerja yang cukup signifikan melalui implementasi penguatan sistem
manajemen mutu (ISO) dan prosedur perencanaan, koordinasi, pengelolaan anggaran,
pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, kerumahtanggaan serta pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi. Dalam upaya percepatan pencapaian target
beberapa program telah menempuh berbagai langkah terobosan berdasarkan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 3
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 4
KATA PENGANTAR.................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1
A. GAMBARAN UMUM ……………………………………………….... 1
B. DASAR HUKUM ……………………………………………………… . 3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI.... 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................... 8
BAB III AKUNTABILITAS INERJA……........................................................ 17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI........................................................ 17
B. REALISASI ANGGARAN........................................................................ 115
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 137
Lampiran – Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017
3. Laporan Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan kegiatan
(Format B.19) Bulan Desember 2017
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Sulawesi Tengah
sebagai Unit Eselon III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan
berbagai kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi
kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat Provinsi. LPMP
Sulawesi Tengah melaporkan capaian kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output)
program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu
pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan,
dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan
kebijakan dalam sasaran dan tujuan strategis dari rencana strategis LPMP Sulawesi
Tengah.
LPMP Sulawesi Tengah, sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan layanan
penjaminan mutu pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan, sedangkan kegiatannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan
pendidikan, supervisi hasil pemetaan mutu pendidikan, fasilitasi sumberdaya
pendidikan satuan pendidikan dan fasilitasi peningkatan kompetensi dan
profesionalisme PTK di tingkat provinsi yang menjadi tanggungjawabnya, dan
kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Sulawesi Tengah.
Anggaran yang dialokasikan pemerintah dari APBN LPMP Sulawesi Tengah tahun
anggaran 2017 sebesar Rp 53.803.673.000,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga
juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan daya serap sebesar 96,59 persen
sehingga sisa anggaran Rp. 1.834.771.905.-(satu milyar delapan ratus tiga puluh empat
juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah).
Setiap tahun anggaran berjalan, instansi berwenang selalu melakukan penilaian
terhadap kinerja lembaga pemerintah. LPMP Sulawesi Tengah berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk
LAKIP sesuai Permendikbud Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permen PAN-RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja
dan tata cara review atas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Selanjutnya LAKIP juga disusun sebagai media pertanggunggjawaban yang berisi
informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain :
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 6
a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum
Pemerintah (good governance) yang didasarkan atas perundang-undangan yang
berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya.
b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah/LPMP.
d. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemdikbud dan Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menentukan kebijakan lebih
lanjut.
Selanjutnya, pada tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan, LPMP Sulawesi
Tengah menghadapi beberapa kendala dan permasalahan terkait dengan perubahan
(revisi) anggaran, ketidakhadiran peserta pada beberapa kegiatan implementasi
kurikulum, pemetaan mutu dan implementasi sekolah model. Kendala dan
permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan. Capaian
kinerja LPMP Sulawesi Tengah tahun 2017 atas tujuan strategis Meningkatnya
Penjaminan Mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, yaitu:
1. persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
2. persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya;
3. persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
4. persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya;
5. persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
6. persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya;
7. persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
8. persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya;
9. persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi mutu pendidikannya;
10. persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi mutu pendidikannya;
11. persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi mutu pendidikannya; dan
12. persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi mutu pendidikannya.
Capaian 12 indikator kinerja LPMP Sulawesi Tengah pada tahun 2017 yaitu 99,55
persen. Dan kinerja ini merupakan kontribusi lembaga untuk menopang tujuan strategis
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Palu, 19 Januari 2018
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 7
A. GAMBARAN UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan negara tersebut sekaligus menjadi tujuan pendidikan yang dikembangkan di
Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 31 memperjelas bahwa pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan
dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang
diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak
memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya
tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Sistem pendidikan yang
dianut di Indonesia mengandung asas demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai
kebangsaan dengan tetap mengedepankan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pendidikan, meliputi
ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu, terjangkau dan dapat dinikmati oleh
seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk memenuhi espektasi tersebut
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
provinsi dalam hal ini Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
menyelenggarakan program Pendidikan Dasar dan Menengah dengan sasaran strategis
meningkatnya penjaminan mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan
Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penjaminan mutu pendidikan LPMP
Sulawesi Tengah harus melaporkan seluruh aktivitasnya agar terjadi transparansi dalam
penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 ayat 1, maka LPMP
Sulawesi Tengah sebagai lembaga pemerintah di bawah koordinasi Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 8
menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik merupakan salah satu bagian penting
dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sebagai mekanisme untuk mengukur
keberhasilan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, laporan akuntabilitas
kinerja LPMP Sulawesi Tengah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan
diberlakukannya pembangunan berbasis kinerja, maka penyusunan LAKIP menjadi
salah satu instrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang
dijalankan oleh setiap unit instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri ini memberikan landasan
operasional dalam menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi keberhasilan
penyelenggaraan pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ini, disusun bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang :
1. keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP
Sulawesi Tengah tahun 2017;
2. kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-
upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
3. sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 9
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) ini adalah:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
5. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2015, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 023-14.2.417809/2016 tanggal 7
Desember 2016.
C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP
menyatakan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan memiliki tugas
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di
provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam
melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi :
1. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah;
3. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian
standar nasional pendidikan;
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 10
4. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan
pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.
Adapun struktur organisasi LPMP Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:
a) Kepala;
b) Subbagian Umum;
c) Seksi Sistem Informasi;
d) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
e) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
f) Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP Sulawesi Tengah
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP Sulawesi Tengah dibantu
oleh Subbagian Umum, tiga seksi, dan tenaga fungsional yang masing-masing
memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
KEPALA LPMP
SUBAG UMUM
SEKSI PEMETAAN
MUTU DAN
SUPERVISI
SEKSI FASILITASI
PENINGKATAN
MUTU
PENDIDIKAN
SEKSI SISTEM
INFORMASI
TENAGA
FUNGSIONAL
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 11
a) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan dan
kerumahtanggaan LPMP.
b) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
c) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan
mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam
pencapaian standar nasional pendidikan.
d) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan
fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan
menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan .
Menurut Permendikbud tersebut Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),
berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
LPMP berkewajiban menyampaikan laporan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar
dan pendidikan menengah dengan tembusan kepada unit organisasi yang secara
fungsional berhubungan kerja dengan LPMP. Selain itu, LPMP wajib
menyampaikan hasil pemetaan mutu tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota
dan pemerintah provinsi, maupun lembaga/yayasan yang mengelola pendidikan
yang didirikan oleh masyarakat sebagai bahan untuk menyusun rencana
peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya. Pada
gambar di bawah ini memperlihatkan alur kerja penjaminan mutu pendidikan di
LPMP Sulawesi Tengah melalui business process map di bawah ini:
BUSINESS PROCESS MAP
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 12
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPMP Sulawesi Tengah didukung
oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 91 orang, yang terdiri atas 5
orang pejabat struktural, 16 orang tenaga fungsional tertentu dan 70 orang
tenaga fungsional umum. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kondisi
pegawai LPMP Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Sampai dengan tahun 2017, SDM LPMP Sulawesi Tengah berjumlah 91 orang.
Sebagian besar atau 82,41 % SDM memiliki kualifikasi S1 atau lebih tinggi,
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 13
yakni 29,67% berkualifikasi S1, 50,55% berkualifikasi S2, dan 2,19 %
berkualifikasi S3.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, LPMP Sulawesi Tengah didukung
oleh beberapa fasilitas penunjang lainnya, seperti tanah bangunan kantor
pemerintah seluas 16.302 M2, bangunan gedung utama 2 unit, gedung pertemuan
yang terdiri dari gedung nusantara dan gedung handayani dengan daya tampung ±
250 orang, gedung asrama/mess/wisma 6 unit yang terdiri atas 77 kamar dengan
kapasitas ± 205 orang, ruang belajar 6 kelas dengan kapasitas 235 orang, ruang
microteaching dan laboratorium komputer dengan kapasitas ± 60 orang, ruang
dapur 1 unit dan ruang makan 2 unit dengan kapasitas ± 250 orang, gedung
laboratorium IPA dan Bahasa 3 unit dengan kapasitas ± 90 orang, gedung
perpustakaan 1 unit, fasilitas olahraga lapangan tenis, lapangan bulutangkis, tenis
meja dan peralatan fitnes 1 set, musholla 1 unit, bangunan pos jaga permanen 2
unit dan bangunan parkir terbuka, kendaraan operasional berupa 5 unit mini bus,
1 unit pick up, 6 unit kendaraan roda dua serta kecepatan koneksi internet sebesar
6 Mbps.
Berbagai sumber daya di atas belum sepenuhnya menopang kinerja lembaga jika
tidak disertai budaya kerja dari setiap individu di dalamnya. Oleh karena itu, LPMP
Sulawesi Tengah memperkuat kinerja seluruh komponen yang ada dalam
penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui konsinyasi program 2017
dan evaluasi kinerja organisasi sebagai perwujudan dari tujuan strategis LPMP
Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam rencana strategis tahun 2015-2019,
yakni meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di provinsi.
Dalam melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan, LPMP Sulawesi Tengah
menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2016,
kondisi capaian standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan masih jauh dari
harapan. Secara umum, satuan pendidikan belum mencapai standar Nasional
Pendidikan (SNP) sehingga LPMP Sulawesi Tengah tahun 2017 melakukan strategi
tertentu untuk mendukung pencapaian standar nasional pendidikan melalui
implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI).
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 14
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah pada tahun 2017
melaksanakan kegiatan berpedoman pada perjanjian kinerja dengan sasaran
strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.
Sasaran strategis tersebut melahirkan 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:
1. persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
2. persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
3. persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
4. persentase SMKyang telah dipetakan mutu pendidikannya;
5. persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya;
6. persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya;
7. persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya;
8. persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya;
9. persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8 SNP;
10. persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8 SNP;
11. persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8 SNP; dan
12. persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8 SNP.
Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dijabarkan ke dalam tiga output
penganggaran, yaitu:
1. satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya;
2. satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP; dan
3. satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 15
Sebagai bentuk komitmen LPMP Sulawesi Tengah dalam pencapaian IKK pada
tahun 2017, Kepala LPMP Sulawesi Tengah menandatangani Perjanjian Kinerja
LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 isinya sesuai tabel 2.1.
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Sulawesi Tengah dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya
2. Persentase SD yang meningkat indeks efektifivitasnya
Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Sulawesi Tengah (SD)
100%
40 %
2.890 Sekolah
1,445.121.800
3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya
4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya
Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Sulawesi Tengah (SMP)
100 %
60 %
838 Sekolah
498.612.600
5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya
6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya
Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Sulawesi Tengah (SMA)
100%
60 %
213 sekolah
332.408.400
7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di
100%
45 %
182 sekolah
166.204.200
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 16
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
Propinsi Sulawesi Tengah (SMK)
9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang
difasilitasi melalui 8 SNP (SD)
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)
40%
52 Sekolah
1.016 sekolah
2.275.677.600
9,664.314.000
10.Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang
difasilitasi melalui 8 SNP (SMP)
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)
40%
43 Sekolah
303 sekolah
642.968.700
7,624.346.000
11. Persentase SMA yang telah
disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
Output : - Satuan Pendidikan yang
difasilitasi melalui 8 SNP (SMA)
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)
40%
22 sekolah
72 sekolah
428.645.800
3.462.913.000
12. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMK)
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)
40%
11 sekolah
62 sekolah
214.322.900
2,561.566.000
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 17
Total anggaran yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Sulawesi
Tengah adalah Rp. 29.317.101.000,-, sedangkan jumlah anggaran keseluruhan
dalam DIPA LPMP Sulawesi Tengah tahun 2017 adalah Rp. 53.803.673.000,-.
Adapun selisih anggaran yang tidak tertuang di dalam perjanjian kinerja tersebut
terkait dengan pembiayaan belanja pegawai, belanja modal, serta sebagian belanja
barang untuk dokumen perencanaan, keuangan, ketatausahaan, dan keperluan
sehari-hari perkantoran lainnya.
Menindaklanjuti Perjanjian kinerja LPMP Sulawesi Tengah tahun 2017 ini agar
pencapaiannya sesuai dengan target yang diharapkan (fisik maupun keuangan)
maka Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum menandatangani Perjanjian
Kinerja dengan Kepala LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017.
“ Kepala LPMP Sulawesi Tengah, H. Muhammad Askari, SH., M. Si. menyaksikan penandatanganan Perjanjian
Kinerja pejabat eselon IV di lingkungan LPMP Sulawesi Tengah pada acara Konsinyasi Program dan Anggaran Tahun 2017.”
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 18
“Kepala LPMP Sulawesi Tengah H. Muhammad Askari, SH., M.Si bersama seluruh pejabat eselon IV mempunyai
satu tekad untuk menyukseskan program/kegiatan 2017 dengan semangat gotong royong dalam ekosistem
pendidikan”.
Penandatangan perjanjian kinerja tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan
rencana aksi kinerja 2017. Rencana aksi kinerja tersebut memuat penanggung
jawab kegiatan, jumlah anggaran, rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan serta
evaluasi yang dilakukan Kepala LPMP terkait pelaksanaan kegiatan/program tahun
2017.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 19
Tabel 2.2. Sebaran Program dan Penanggungjawab kegiatan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 20
Tabel 2.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 21
Grafik 2.1. Rencana Penyerapan anggaran Seksi dan Subbagian Umum
Penjelasan tentang rencana penyerapan anggaran berdasarkan grafik 2.1. adalah
sebagai berikut:
1) kegiatan Subbagian Umum (SBU) dimulai Januari s.d. Desember 2017 dengan
penyerapan anggarannya rata-rata 8,3 persen per bulan sehingga pada akhir
tahun diharapkan mencapai 100 persen fisik dan anggaran;
2) kegiatan Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP) dimulai pada
bulan Maret sampai dengan Juli 2017. Sebagian besar kegiatan Seksi FPMP
dilaksanakan pada bulan Mei 2017 termasuk Pendidikan dan Pelatihan Guru
Sasaran jenjang SD, SMP, SMA dan SMK;
3) kegiatan Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS) dimulai pada bulan Februari
dengan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan dan berakhir pada bulan
Desember 2017. Sebagian besar kegiatan Seksi PMS pada bulan September
termasuk Pendampingan sekolah model;
4) kegiatan Seksi Sistem Informasi (SI) dimulai pada bulan April 2017 dengan
kegiatan Verifikasi Sekolah Model pada bulan April 2017. Sebagian besar
SUBBAGIAN UMUM SEKSI FPMP
SEKSI PMS SEKSI SI
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 22
kegiatan Seksi SI berlangsung pada bulan Juli termasuk kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Kurikulum 2013.
Guna mengevaluasi jalannya pelaksanaan program/kegiatan, setiap pekan Kepala
LPMP Sulawesi Tengah melakukan rapat pimpinan untuk mengetahui seberapa
besar pencapaian dan penyerapan program setiap unit kerja dan mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya. Dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi sekarang setiap saat Kepala LPMP bisa memonitor
perkembangan pencapaian target dan penyerapan anggaran secara online melalui
aplikasi Molk_Kemdibud, setiap triwulan melalui format laporan E_Monev
Bappenas PP 39. Selain itu, Kepala LPMP juga bisa memonitor penyerapan
anggaran online melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
(SMART) Kementerian keuangan.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 23
Bagian ini memuat tahapan pelaporan kinerja pelaksanaan program selama setahun.
Memperhatikan arah reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan terkait akuntabilitas kinerja yang diawali dengan adanya perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian
sasaran/kinerja organisasi maka LPMP Sulawesi Tengah diharapkan memenuhi seluruh
kriteria.
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2017, LPMP Sulawesi Tengah berkewajiban untuk
mencapai target - target tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi
atau lembaga. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi atau
lembaga dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan sebagai bahan evaluasi
akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja
tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja LPMP Sulawesi Tengah sebagai
implementasi kebijakan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
menuju akuntabilitas kegiatan dan keuangan lembaga.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Dalam rangka menciptakan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan
LPMP Sulawesi Tengah, analisis pencapaian tiap-tiap indikator kinerja yang telah
diimplementasikan melalui komponen dan sub komponen prioritas perlu
dilakukan. Hasil analisis pencapaian per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel
di bawah 3.1.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 24
Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran LPMP Sulawesi Tengah
Tahun 2017
Tahun 2017 Realisasi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
Anggaran (Rp) Target Kinerja
% Anggaran (Rp.) %
Meningkatnya Penjaminan Mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
1
Satuan pendidikan SD yang dipetakan mutu pendidikannya
2,195
Sek 1,445,121,800 2,182 99.41 1,338,199,571
92.60
a. Sosialisasi
Penjaminan Mutu
Pendidikan
48 org 143,422,000 48 100.00
143,421,511 100.00
b Bimtek Fasilitator
Daerah Pengumpul
Data
23 org 40,352,000
23
100.00
38,098,440 94.42
c Bimtek Pengawas
293 org 366,972,800 280
95.56 359,143,200 97.87
d Pelaksanaan
Pengumpulan Data 1647 sekolah 231,208,000
1647 100.00
229,797,720 99.39
e Verifikasi dan
Validasi 10 org 26,284,000
10 100.00
25,635,200 97.53
f Penyusunan Peta
Mutu dan Pengolahan
data mutu
30 org 81,372,000 30 100.00 71,180,000 87.47
g Analisis Data Mutu
20 org 101,890,000 20
100.00 81,300,000 79.79
h Penyusunan
Rekomendasi
Peningkatan Mutu
20 Sek 111,189,000 20 100.00 105,446,000 94.83
i Diseminasi Pemetaan
Mutu 50 org 207,432,000 50 100.00 193,932,000 93.49
j Pengelolaan Data dan
Informasi 54 org 135,000,000 54 100.00 90,245,500 66.85
2
Satuan pendidikan SMP yang telah dipetakan berdasarkan 8 SNP
1398 Sek 498,612,600 1,334 95.42 489,505,920 98.17
a Bimtek Fasilitator
Daerah Pengumpul
Data
17
org
30,264,000
17
97.70
28,573,830 94.42
b Bimtek Pengawas
82 org
275,229,600 74
90.24 269,357,400 97.87
c Pelaksanaan
Pengumpulan Data 1235 Sek 173,406,000
1235 100.00
172,348,290 99.39
d Verifikasi dan
Validasi 8 org 19,713,000
8 100.00
19,226,400 97.53
3
Satuan pendidikan SMA yang telah dipetakan berdasarkan 8 SNP
932 Sek 332,408,400 840 90.13 326,337,320 98.17
a Bimtek Fasilitator
Daerah Pengumpul
Data
12 Sek 20,176,000 12 100.00 19,049,220 94.42
b Bimtek Pengawas
86 org 183,486,400
0.00 179,571,600 97.87
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 25
c Pelaksanaan
Pengumpulan Data 823 Sek 115,604,000
823 100.00
114,898,860 99.39
d Verifikasi dan
Validasi 5 Sek 13,142,000
5 100.00
12,817,640 97.53
4
Satuan pendidikan SMK yang telah dipetakan berdasarkan 8 SNP
464 Sek 166,204,200 464 100.00 163,168,660 98.17
a. Bimtek Fasilitator
Daerah Pengumpul
Data
6 Sek 10,088,000 6 100.00 9,524,610 94.42
b Bimtek Pengawas
43 org 91,743,200 43 100.00 89,785,800 97.87
c Pelaksanaan
Pengumpulan Data 412 Sek 57,802,000 412 100.00 57,449,430 99.39
d Verifikasi dan
Validasi 3
org 6,571,000 3 100.00 6,408,820 97.53
5
Satuan pendidikan SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
6,245
org
11,939,991,600 6,276 100.50 11,573,908,022 96.93
a Verifikasi Sekolah
Model 52 Sek 27,364,000 52 100.00 27,347,200
99.94
b Bimtek Fasilitator
Daerah Sekolah
Model
21 org
101,224,000 52 247.62 86,164,000 85.12
c Pendampingan LPMP
ke Lokasi Bimtek
SPMI
33
org
126,120,000 33 100.00 84,698,000
67.16
d Bimtek SPMI
600 org 417,500,000 600 100.00 373,407,000
89.44
e Pendampingan
Sekolah Model 52 sek 780,488,000 52 100.00 763,435,200
97.82
f Monitoring dan
Evaluasi 52 sek 49,439,600 52 100.00 48,427,600
97.95
g Sosialisasi Sekolah
Model dan Sekolah
Imbas
70
org
398,786,000 70 100.00 387,725,814
97.23
h Bimtek SPME
50 org
143,230,000 50 100.00 123,997,094 86.57
i Monitoring dan
Evaluasi Sekolah
Kemitraan
26
org
58,780,000 26 100.00 58,775,800
99.99
j Diseminasi Hasil
27 org
172,746,000 27 100.00 152,638,800 88.36
k Pelatihan Tim
Pengembang
Kurikulum
63 org
445,935,000 63 100.00 444,435,446 99.66
l Pendampingan
Sekolah Pelaksana K
13
4,067
org 4,652,294,000 4,067 100.00 4,569,057,868
98.21
m Asistensi Bantuan
Pemerintah
1,016
org 4,074,160,000 1,016 100.00 4,074,158,000
100.00
n Monitoring dan
Evaluasi K 13 26
org 58,900,000 26 100.00 58,515,000
99.35
o Rakor Implementasi
Kurikulum 90
org 433,025,000 90 100.00 321,125,200
74.16
6
Satuan pendidikan SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
4,153
org
8,267,314,700 4,074 98.10 8,227,491,574 99.52
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 26
a Verifikasi Sekolah
Model 44 sek 20,523,000 44 100.00 20,510,400
99.94
b Pendampingan
Sekolah Model 44 Sek 585,366,000 44 100.00 572,576,400
97.82
c Monitoring dan
Evaluasi 25
org 37,079,700 25 100.00 36,320,700
97.95
d Bimtek Tim
Pengembang Kur.
2013
374 org
738,719,000 374 100.00 738,568,000 99.98
e Pendampingan
Sekolah Pelaksana K
13
3,333
org 4,400,727,000 3,254 97.63 4,375,314,074
99.42
f Asistensi Bantuan
Pemerintah 303 Sek 2,426,000,000 303 100.00 2,425,302,000
99.97
g Monitoring dan
evaluasi K 13 30
org 58,900,000 30 100.00 58,900,000
100.00
7
Satuan pendidikan SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
486
org
3,891,558,800 486 100.00 3,877,235,200 99.63
a Verifikasi Sekolah
Model 23
org 13,682,000 23 100.00 13,673,600
99.94
b Pendampingan
Sekolah Model 23
org 390,244,000 23 100.00 381,717,600
97.82
c Monitoring dan
Evaluasi 23
org 24,719,800 23 100.00 24,213,800
97.95
d Tot Tim Pengembang
Tkt. Kab./kota 246
org 571,774,000 246 100.00 569,412,000
99.59
e Pendampingan
Sekolah Pelaksana K
13
73 org 2,111,519,000 73 100.00 2,109,224,000 99.89
f Asistensi Bantuan
Pemerintah 72 Sek 720,720,000 72 100.00 720,486,000
99.97
g Monitoring dan
Evaluasi K 13 26
org 58,900,000 26 100.00 58,508,200
99.33
8
Satuan pendidikan SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
580
org
2,775,888,900 580 100.00 2,709,256,092 97.60
a Verifikasi
Sekolah Model 11 sek 6,841,000 11 100.00 6,836,800
99.94
b Pendampingan
Sekolah Model 11 Sek 195,122,000 11 100.00 190,858,800
97.82
c Monitoring dan
Evaluasi 11 Sek 12,359,900 11 100.00 5,192,000
42.01
d
Bimtek Tim
Pengembang Kur.
2013
275 org
494,104,000 275 100.00 488,460,000 98.86
e
Pendampingan
Sekolah
Pelaksana K 13
184 org
1,387,942,000 184 100.00 1,340,508,892 96.58
f Asistensi Bantuan
Pemerintah 62 Sek 620,620,000 62 100.00 620,612,000
100.00
g Monitoring dan
Evaluasi K 13 26 org 58,900,000 26 100.00 56,787,600
96.41
16,453 29,317,101,000 16,236 99,55 28,705,102,359 98%
Secara keseluruhan pencapaaian indikator kinerja LPMP Sulawesi Tengah dapat
dijelaskan sebagai berikut:
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 27
1. Persentase Sekolah Dasar (SD) Yang Telah Dipetakan Mutu
Pendidikannya
Pencapaian realisasi indikator kinerja persentase SD yang telah dipetakan mutu
pendidikannya didukung oleh output Satuan Pendidikan yang terpetakan mutu
pendidikannya. Output tersebut terbagi ke dalam beberapa komponen kegiatan yang
berkaitan secara langsung dengan indikator kinerja persentase SD yang telah dipetakan
mutu pendidikannya, yaitu:
a) Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 23 Maret 2017 dihadiri peserta
yang terdiri atas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota
yang membidangi masalah pendidikan, Bappeda Kabupaten/kota, Badan Akreditasi
Provinsi Sulawesi Tengah dan unsur LPMP Sulawesi Tengah. Adapan agenda
yang disepakati pada kegiatan tersebut adalah adanya kesamaan persepsi antara
pihak LPMP dengan semua pemangku kepentingan di daerah terkait dengan
penjaminan mutu pendidikan. Kesamaan persepsi tersebut ditandai dengan adanya
rekomendasi dan kesepakatan antara LPMP dengan pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dalam penjaminan mutu pendidikan. Sebagai tindak lanjut
kesepakatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota
menyusun program dan mengalokasikan anggaran untuk program-program
penjaminan mutu seperti tertuang pada kesepakatan.
b) Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data
Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data Penjaminan
Mutu Pendidikan jenjang SD telah dilaksanakan dengan jumlah beserta sebanyak
23 orang dengan capaian 100 persen. Fasilitator daerah pengumpulan data mutu
pendidikan ini bertugas untuk melakukan pendampingan kepada pengawas sekolah
pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengumpulan Data.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 28
c) Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah
Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah bertujuan membekali pengawas sekolah
tentang aplikasi pengumpulan data mutu dan penggunaannya serta
memperkenalkan instrumen-instrumen yang akan diisi oleh responden serta cara
pengisiannya di setiap satuan pendidikan pada 13 kabupaten/kota di Provinsi
Sulawesi Tengah. Hasil dari kegiatan ini adalah terdapat 280 pengawas siap
mendampingi sekolah binaan masing-masing untuk dalam melakukan pemetaan
mutu melalui aplikasi PMP online maupun offline. Terdapat 13 pengawas tidak
hadir dalam kegiatan ini dengan alasan sakit, berhalangan karena bersamaan
dengan kegiatan di tempat lain dan tanpa keterangan. Solusi yang ditempuh bagi
pengawas yang tidak hadir adalah pada pertemuan Kelompok Kerja Pengawas
Sekolah (KKPS) di tingkat kabupaten/kota melakukan sosialisasi kembali terkait
bahan-bahan yang diperlukan untuk pendampingan sehingga seluruh informasi
tersampaikan untuk semua pengawas.
d) Pelaksanaan Pengumpulan Data
Pelaksanaan pengumpulan data mutu pada jenjang SD bertujuan untuk
mendapatkan informasi kondisi mutu satuan pendidikan sesuai indikator-indikator
yang termuat dalam instrumen PMP. Kegiatan ini telah terlaksana 100 persen dan
hasilnya telah menggambarkan posisi satuan pendidikan dalam pencapaian standar
nasional pendidikan (SNP); apakah telah mencapai SNP atau masih menuju SNP
1, menuju SNP 2, menuju SNP 3 dan menuju SNP 4. Untuk satuan pendidikan SD
di Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata capaiannya adalah pada bintang empat
dengan kategori menuju SNP 4.
e) Verifikasi dan Validasi
Verifikasi dan Validasi data mutu pendidikan bertujuan untuk mengecek
keakuratan data yang terkumpul melalui aplikasi PMP jenjang SD. Kegiatan ini
hanya mengambil sampel sekolah yang mengisi data PMP. Capaian kegiatan ini
digunakan untuk memastikan bahwa data yang diisi oleh satuan pendidikan adalah
data yang akurat dan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan terlaksana 100
persen. Untuk hasil yang optimal, LPMP Sulawesi Tengah menunjuk petugas-
petugas yang kompeten dalam melakukan kegiatan ini guna memaksimalkan
outcome atau hasil yang akan dicapai sesuai dengan tujuan kegiatan.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 29
f) Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu
Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu bertujuan menghasilkan peta
mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan peta mutu kabupaten/kota. Peta
mutu menggambarkan secara jelas kondisi setiap satuan pendidikan dan kondisi
kabupaten/kota/provinsi per jenjang terkait pencapaian dan pemenuhan 8 Standar
Nasional Pendidikan (SNP). Kegiatan ini dilaksanakan di LPMP Sulawesi
Tengah dalam dua tahap dan telah terealisasi 100 persen.
Diagram 3.1 Hasil Pemetaan Mutu jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2017
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 30
Tabel 3.2 Capaian SNP jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional
tahun 2017
g) Analisis Data Mutu
Analisis Data Mutu Pendidikan jenjang SD dilaksanakan untuk mengetahui
masalah dan akar masalah capaian setiap standar per kabupaten/kota/provinsi.
Selain itu, dilakukan pula analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
tiap-tiap kabupaten/kota/provinsi dengan memperhatikan data pendukung
lainnya yang relevan.
Hasil analisis data mutu yang dibuat dengan menganalisis masalah dan akar
masalah serta data dukung lainnya, dapat dijelasakan sebagai berikut.
• Standar Kompetensi Lulusan
Berdasarkan hasil peta mutu pendidikan diketahui bahwa capaian SKL
jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah adalah 6,12 masih berada di bawah
capaian nasional sebesar 6,22. Tetapi perbedaan capaian keduanya masih
berdekatan dan berada di kategori SNP 4 masih di kategori sedang. Dengan
mengidentifikasi rapor mutu pendidikan jenjang SD untuk standar
kompetensi lulusan, nilai capaian yang tertinggi adalah 6,75 berada di
kategori SNP, yaitu lulusan memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
sangat bagus. Sedangkan untuk nilai rapor merah sebesar 4,67 masih
menuju SNP 3, menunjukkan masih rendahnya kompetensi lulusan pada
dimensi pengetahuan faktual, prosedural, konseptual dan metakognitif. Jika
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 31
dibandingkan kompetensi lulusan pada dimensi sikap dan keterampilan
masih lebih bagus. Penyebab kompetensi pengetahuan lulusan rendah
adalah pada standar proses, khususnya pada indikator perangkat
pembelajaran kurang menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran dan
tingkat kompetensi siswa. Demikian pula pada standar PTK, pemahaman
pendidik terkait kompetensi pengetahuan belum menyeluruh dalam hal ini
kompetensi pedagogik dan profesionalnya masih rendah. Jika ditinjau dari
standar isi, sebagian besar sekolah belum menyediakan alokasi waktu
pembelajaran sesuai struktur kurikulum 2013. Berdasarkan data satuan
pendidikan yang belum difasilitasi sebagai sekolah sasaran kurikulum 2013
tahun 2017 sebanyak 1.857 sekolah dari 4.122 sekolah. Kondisi tersebut
diperparah dengan implementasi kurikulum 2013 di satuan pendidikan yang
telah menjadi sasaran hanya pada sebagian kelas. Rendahnya kompetensi
supervisi kepala sekolah juga masih rendah sehingga tugas memberikan
bimbingan dan pendampingan kepada guru dalam melakukan persiapan,
pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan
optimal.
• Standar Isi
Membandingkan capaian standar isi jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah
sebesar 5,56 berada di bawah capaian nasional sebesar 5,61 keduanya
berada di kategori SNP 4. Mengidentifikasi nilai rapor mutu pendidikan
jenjang SD pada standar isi menunjukkan nilai capaian yang tertinggi
adalah 6,73 telah mencapai SNP, yaitu pada sub indikator kurikulum yang
dikembangkan mengacu pada kerangka dasar penyusunan. Sedangkan nilai
rapor merah sebesar 1,01 masih menuju SNP 1, artinya sebagian guru
kurang mampu mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman
materi dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Hal tersebut disebabkan
oleh adanya 1.857 sekolah dari 4.122 sekolah jenjang SD yang belum
pernah mengikuti bimbingan teknis kurikulum 2013. Sementara satuan
pendidikan yang telah mengikuti bimtek kurikum 2013 pun, belum semua
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 32
mengimplementasikan kurikulum 2013 pada seluruh kelas, hanya pada
kelas tertentu.
• Standar Proses
Dari hasil peta mutu pendidikan, standar proses merupakan standar yang
memiliki nilai capaian tertinggi di antara 8 SNP, capaian jenjang SD
Provinsi Sulawesi Tengah adalah 6,38 masih berada di bawah capaian
nasional sebesar 6,38. Tetapi perbedaan capaian keduanya masih berdekatan
dan berada di kategori menuju SNP 4. Hasil rapor mutu pendidikan jenjang
SD Provinsi Sulawesi Tengah untuk standar proses, nilai capaian yang
tertinggi adalah 6,87 berada di kategori SNP, bahwa proses pembelajaran
dilaksanakan dengan tepat yakni membentuk rombongan belajar dengan
jumlah siswa sudah sesuai ketentuan. Sedangkan nilai rapor rendah sebesar
5,30 menuju SNP 4 bahwa sebagian guru kurang mampu memanfaatkan
media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas,
penyebabnya rendahnya mutu di standar ini karena sebagian guru kurang
mampu menggunakan teknologi informasi sehingga guru terbatas
mengakses internet yang menyediakan banyak informasi tentang media
pembelajaran. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kompetensi IT
oleh sebagian guru.
• Standar Penilaian Pendidikan
Capaian standar penilaian Jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 5,62
berada di bawah capaian nasional sebesar 5,65 keduanya masih berada di
kategori menuju SNP 4. Hasil rapor mutu pendidikan untuk standar penilaian,
nilai capaian yang tertinggi sebesar 6,48 di kategori menuju SNP 4, yakni pada
sub indikator aspek penilaian telah mencakup ranah sikap, pengetahuan dan
keterampilan. Sedangkan nilai capaian yang rendah 4,46 menuju SNP 3 bahwa
dalam menentukan kelulusan siswa kurang berdasarkan pertimbangan yang
sesuai. Penyebabnya sebagian guru belum memahami teknik dan instrumen
yang tepat dalam melakukan penilaian pada seluruh ranah kompetensi sikap,
keterampilan dan pengetahuan, sehingga perangkat teknik penilaian yang
dimiliki pendidik belum lengkap. Juga karena Kepala sekolah kurang
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 33
melakukan supervisi terkait perangkat penilaian yang akan digunakan oleh
guru.
• Standar PTK
Dengan membandingkan capaian standar PTK jenjang SD Provinsi Sulawesi
Tengah sebesar 2,90 berada di atas capaian nasional sebesar 2,82 masih berada
di kategori menuju SNP 2. Mencermati dan mengidentifikasi rapor mutu
pendidikan jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah pada standar PTK bahwa
nilai capaian yang tertinggi adalah 6,70 mencapai SNP, bahwa kepala sekolah
berusia sesuai kriteria saat pengankatan. Sedangkan nilai rapor yang merah
yaitu 0, sebagian guru belum berkualifikasi S1/D4, hal ini karena sebagian
rekrutmen guru tidak sesuai dengan kriteria. Masih banyak rekrutmen guru
yang belum S1/D4 terutama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat (yayasan). Sebagian besar guru belum bersertifikat pendidik,
penyebabnya adanya kuota terhadap jumlah guru yang disertifikasi sesuai
dengan persyaratannya dan masih banyak guru yang terbatas mengakses
pendidikan tinggi karena bertugas di daerah terpencil. Kompetensi pedagogik
dan profesional guru masih rendah, kompetensi profesional dan pedagogik
dapat dikembangkan melalui kegemaran membaca. Kenyataannya, minat baca
guru masih sangat rendah. Tidak tersedianya tenaga laboran dan pustakawan hal
ini disebabkan karena masih sangat minimnya rekrutmen pustakawan dan
laboran yang mensyaratkan ijazah perpustakaan dan laboran. Dan sebagian
kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial, kepribadian, sosial,
kewirausahaan, dan kompetensi supervisi masih rendah, penyebabnya karena
sebagian besar kepala sekolah belum mengikuti diklat calon kepala sekolah
sehingga tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah.
• Standar Sarana dan Prasarana
Berdasarkan hasil peta mutu pendidikan diketahui bahwa nilai capaian yang
paling rendah di antara 8 SNP adalah standar sarana dan prasarana yakni 2,81
masih berada dibawah capaian nasional sebesar 2,85. Tetapi perbedaan capaian
keduanya masih berdekatan dan berada di kategori SNP 2. Dengan
mengidentifikasi rapor mutu pendidikan jenjang SD Sulawesi Tengah untuk
standar sarana prasarana, nilai capaian yang tertinggi adalah 7,00 berada di
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 34
kategori SNP, bahwa kapasitas rombongan belajar di sekolah telah sesuai dan
memadai. Sedangkan untuk nilai capaian yang rendah 1,69 yakni di sub
indikator ruang kelas belum sesuai standar. Kondisi ruang kelas belum sesuai
standar dan ruang perpustakaan yang belum layak. Ini disebabkan sebagian
besar sekolah pasif menunggu program atau dana dari pemerintah maupun
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
dan data sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah
kurang akurat.
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Hasil peta mutu pendidikan diperoleh bahwa capaian standar pengelolaan
jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah adalah 5,43 masih berada dibawah
capaian nasional sebesar 5,56. Keduanya masih menuju SNP 4. Dengan
mengidentifikasi rapor mutu pendidikan jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah
untuk standar pengelolaan, nilai capaian yang tertinggi adalah 6,30 berada di
kategori menuju SNP 4, pada indikator program pengelolaan dilaksanakan
sesuai ketentuan di sub indikator sekolah melaksanakan evaluasi diri sekolah.
Sedangkan nilai capaian yang rendah pada indikator sebagian kepala sekolah
memiliki kemampuan yang masih rendah dalam mengembangkan sekolah dan
sumber daya, akar masalah rendahnya sub indikator ini adalah sebagian besar
guru yang angkat sebagai kepala sekolah belum mengikuti diklat calon kepala
sekolah. Pemahaman kompetensi manajerial dan sosial kepala sekolah masih
sangat kurang, sehingga pengelolaan pendidikan berjalan kurang efektif.
• Standar Pembiayaan
Membandingkan capaian standar pembiayaan jenjang SD Provinsi Sulawesi
Tengah sebesar 6,11 berada di bawah capaian nasional sebesar 6,13 berada di
kategori menuju SNP 4. Dengan mencermati dan mengidentifikasi rapor mutu
pendidikan jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah pada standar pembiayaan
bahwa nilai capaian yang tertinggi adalah 6,71 mencapai SNP, yaitu sekolah
membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu dan sekolah memiliki daftar siswa
dengan latar belakang ekonomi yang jelas. Sedangkan nilai rapor yang rendah
yaitu pada sub indikator sebagian sekolah belum memilliki laporan pengelolaan
dana yang lengkap, transparan dan akuntabel. Penyebabnya adalah sebagian
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 35
besar bendahara sekolah baik bendahara BOS maupun bendahara dana Bantah
dijabat oleh guru sehingga yang bersangkutan kurang fokus dalam melakukan
tugas kebendaharaannya. Sebagian kepala sekolah dan bendahara tidak
memiliki pendidikan basic pendidikan manajamen atau akuntansi. Jika
dibandingkan antara capaian pemetaan mutu tahun 2016 dan tahun 2017 maka
dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:
Grafik 3.1. Perbandingan capaian SNP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 dan tahun 2017 jenjang SD
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 36
Berdasarkan grafik peta capaian SNP jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah tahun
2016 dan 2017, terpetakan 75% atau enam standar mengalami peningkatan
persentase yakni; Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. Sementara itu, 25% lain
mengalami penurunan yakni Standar PTK dan Standar Sarana Prasarana. Berikut
dianalisis peta capaian SNP per standar:
• Standar Kompetensi Lulusan
Nilai capaian Standar Kompetensi Lulusan pada tahun 2016 sebesar 5,09
mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 1,03 pada tahun 2017 menjadi
6,12. Kategori capaian menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Isi
Nilai capaian Standar Isi pada tahun 2016 sebesar 4,71 mengalami peningkatan
kurang signifikan sebesar 0,85 pada tahun 2017 menjadi 5,56. Dari kategori
capaian SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar Isi berhubungan
dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Proses
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 37
Nilai capaian Standar Proses pada tahun 2016 sebesar 5,03 mengalami peningkatan
yang cukup signifikan sebesar 1,27 pada tahun 2017 menjadi 6,30. Kategori
capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar Proses
berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi,
Standar Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Penilaian Pendidikan
Nilai capaian Standar Penilaian pada tahun 2016 sebesar 4,16 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,46 pada tahun 2017 menjadi 5,62.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar
Penilaian berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan,
Standar isi, Standar Proses, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar PTK
Nilai capaian Standar PTK mengalami penurunan tidak signifikan sebesar 0,31 dari
3,21 menjadi 2,90. sehingga tidak mengubah kategori capaian tetap menuju SNP 2.
Penurunan nilai capaian Standar PTK berhubungan dengan turunnya nilai capaian
pada Standar Sarana dan Prasarana.
• Standar Sarana dan Prasarana
Nilai capaian Standar Sarana dan Prasarana mengalami penurunan yang cukup
signifikan sebesar 1,75 dari 4,56 menjadi 2,81. Dari kategori capaian menuju SNP
3 turun satu tingkat menuju SNP 2. Penurunan nilai capaian Standar Sarana dan
Prasarana ini berhubungan dengan turunnya nilai capaian pada Standar PTK.
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Nilai capaian Standar Pengelolaan pada tahun 2016 sebesar 4,08 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,35 pada tahun 2017 menjadi 5,43.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar
Pengelolaan berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan,
Standar isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Pembiayaan.
• Standar Pembiayaan
Nilai capaian Standar Pembiayaan pada tahun 2016 sebesar 4,05 mengalami
peningkatan yang signifikan sebesar 2,06 pada tahun 2017 menjadi 6,11. Kategori
capaian dari SNP 2 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar Pembiayaan
berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi,
Standar Proses, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 38
h) Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu Pendidikan
Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu Pendidikan jenjang SD dilakukan
berdasarkan hasil analisis data mutu. Rekomendasi yang disusun terutama untuk
subindikator yang masih pada posisi menuju SNP 1 dan menuju SNP 2.
Rekomendasi peningkatan mutu ditujukan kepada satuan pendidikan, pemerintah
kabupaten/kota/provinsi, dan LPMP. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat
menjadi dasar bagi satuan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan
LPMP dalam menyusun program peningkatan mutu berbasis kebutuhan satuan
pendidikan.
i) Diseminasi Pemetaan Mutu
Kegiatan Diseminasi Pemetaan Mutu Pendidikan jenjang SD dilaksanakan agar
semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan dalam hal ini Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota mengetahui peta mutu atau capaian satuan
pendidikan SD tahun 2017. Melalui pemaparan yang dilakukan oleh Tim PMP
LPMP Sulawesi Tengah tergambar dengan jelas posisi masing-masing satuan
pendidikan di kabupaten/kota masing-masing. Berdasarkan hal tersebut ada
kesepakatan bahwa data mutu ini akan dijadikan bahan untuk menyusun program
peningkatan mutu pendidikan pada Dinas pendidikan kabupaten/kota pada tahun
berikutnya.
Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2017 indikator kinerja persentase satuan
pendidikan SD dengan target 100 persen sekolah terpetakan mutunya telah terealisasi
100 persen namun dampak yang dihasilkan belum sepenuhnya menaikkan capaian
delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga pada tahun berikutnya akan
dioptimalkan kembali kerangka implementasi pada satuan pendidikan. Diharapkan
kerja sama dari pemangku kepentingan di daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan untuk pro aktif mengawal setiap program yang dilaksanakan LPMP
Sulawesi Tengah di kabupaten masing-masing.
Jika dikaitkan dengan target dalam Rencana Strategis LPMP Sulawesi Tengah 2015 –
2019 dimana pada tahun 2017 indikator kinerja persentase satuan pendidikan SD
terpetakan mutu pendidikannya telah tercapai 100 persen. Dengan demikian pada
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 39
kegiatan berikutnya untuk indikator kinerja kegiatan ini diperlukan untuk memperkuat
substansi pencapaian SNP jenjang pendidikan SD minimal mencapai standar.
2. Persentase Sekolah Dasar (SD) Yang Meningkat Indeks Efektivitasnya
Untuk mengukur peningkatan indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang Sekolah
Dasar (SD) diperlukan hasil analisis peta mutu SD tahun 2016 dan 2017. Hasil analisis
peta mutu Provinsi Sulawesi Tengah jenjang SD untuk dua tahun tersebut dapat
dikemukakan bahwa persentase capaian SNP mengalami peningkatan sebesar 75%,
yaitu standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar pembiayaan,
standar isi dan SKL, dan 25% capaian SNP mengalami penurunan, yaitu standar PTK
dan standar sarana prasarana. Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan 6 SNP yang
mengalami kenaikan sebagai berikut:
• Standar Kompetensi Lulusan
Nilai capaian Standar Kompetensi Lulusan pada tahun 2016 sebesar 5,09
mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 1,03 pada tahun 2017 menjadi
6,12. Kategori capaian menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Isi
Nilai capaian Standar Isi pada tahun 2016 sebesar 4,71 mengalami peningkatan
kurang signifikan sebesar 0,85 pada tahun 2017 menjadi 5,56. Dari kategori
capaian SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar Isi berhubungan
dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Proses
Nilai capaian Standar Proses pada tahun 2016 sebesar 5,03 mengalami peningkatan
yang cukup signifikan sebesar 1,27 pada tahun 2017 menjadi 6,30. Kategori
capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar Proses
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 40
berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi,
Standar Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Penilaian Pendidikan
Nilai capaian Standar Penilaian pada tahun 2016 sebesar 4,16 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,46 pada tahun 2017 menjadi 5,62.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar
Penilaian berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan,
Standar isi, Standar Proses, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Nilai capaian Standar Pengelolaan pada tahun 2016 sebesar 4,08 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,35 pada tahun 2017 menjadi 5,43.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar
Pengelolaan berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan,
Standar isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Pembiayaan.
• Standar Pembiayaan
Nilai capaian Standar Pembiayaan pada tahun 2016 sebesar 4,05 mengalami
peningkatan yang signifikan sebesar 2,06 pada tahun 2017 menjadi 6,11. Kategori
capaian dari SNP 2 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar Pembiayaan
berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi,
Standar Proses, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian.
Sedangkan 2 SNP lainnya mengalami penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut:
▪ Standar PTK
Nilai capaian Standar PTK mengalami penurunan tidak signifikan sebesar 0,31 dari
3,21 menjadi 2,90. sehingga tidak mengubah kategori capaian tetap menuju SNP 2.
Penurunan nilai capaian Standar PTK berhubungan dengan turunnya nilai capaian
pada Standar Sarana dan Prasarana.
▪ Standar Sarana dan Prasarana
Nilai capaian Standar Sarana dan Prasarana mengalami penurunan yang cukup
signifikan sebesar 1,75 dari 4,56 menjadi 2,81. Dari kategori capaian menuju SNP
3 turun satu tingkat menuju SNP 2. Penurunan nilai capaian Standar Sarana dan
Prasarana ini berhubungan dengan turunnya nilai capaian pada Standar PTK.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 41
Guna memperjelas persentase naik turunnya capaian 8 SNP dari hasil pemetaan mutu
pendidikan jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat
pada diagram 3.3 di atas pada pembahasan hasil penyusunan peta mutu pendidikan.
Hal ini dapat mengindikasikan adanya nilai peningkatan indeks efektivitas.
Secara keseluruhan persentase satuan pendidikan SD yang meningkat indeks
efektivitasnya pada tahun 2017 adalah 5,96 dengan persentase 59,6 persen. Hasil ini
didapatkan dari nilai persentase kenaikan 6 SNP yaitu Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar pengelolaan, Standar Pembiayaan, SKL dan Standar Isi sebesar 8,02
dengan persentase 80,2 persen dikurangi nilai persentasi 2 SNP yang turun yaitu
Standar Standar PTK dan Standar Sarana dan prasarana sebesar 2,06 dengan persentase
20,6 persen. Kesimpulannya bahwa indikator kinerja persentase SD yang meningkat
indeks efektivitasnya telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2017, yaitu 40 persen.
3. Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Telah Dipetakan
Mutu Pendidikannya
Pencapaian indikator kinerja persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya
capaian realisasinya didukung oleh output satuan pendidikan yang terpetakan mutu
pendidikannya. Dari output tersebut terdapat beberapa komponen kegiatan yang
berkaitan secara langsung dengan indikator kinerja persentase SMP yang telah
dipetakan mutu pendidikannya yaitu:
a) Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data
Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data telah
dilaksanakan dengan capain 100 persen dari 17 peserta yang ditargetkan.
Kegiatan ini menghasilkan 17 Fasilitator Daerah yang akan melakukan
pengumpulan Data Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2017 pada seluruh satuan
pendidikan jenjang SMP di 13 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Tengah.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 42
b) Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah
Bimbingan Teknis Pengawas bertujuan melakukan pembimbingan bagi pengawas
agar dapat menggunakan aplikasi PMP dalam pemetaan mutu satuan pendidikan
SMP yang capaiannya 91 persen. Hasil dari kegiatan ini adalah terdapat 74
pengawas siap mendampingi sekolah binaannya masing-masing untuk mengisi
dokumen penjaminan mutu pendidikan melalui aplikasi PMP online maupun
offline. Terdapat 8 pengawas tidak hadir dalam kegiatan ini dengan alasan sakit,
berhalangan karena bersamaan dengan kegiatan di tempat lain dan tanpa
keterangan. Solusi yang ditempuh bagi pengawas yang tidak hadir adalah pada
pertemuan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) di tingkat kabupaten
melakukan sosialisasi kembali sehingga informasi semua dapat tersampaikan
untuk semua pengawas.
c) Pelaksanaan Pengumpulan Data
Pelaksanaan pengumpulan data sekolah jenjang SMP bertujuan untuk
mendapatkan informasi kondisi mutu satuan pendidikan sesuai indikator-indikator
yang termuat dalam instrumen PMP. Kegiatan ini telah terlaksana 100 persen dan
hasilnya telah menggambarkan posisi satuan pendidikan dalam pencapaian standar
nasional pendidikan (SNP); apakah telah mencapai SNP atau masih menuju SNP
1, menuju SNP 2, menuju SNP 3 dan menuju SNP 4. Untuk satuan pendidikan SD
di Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata capaiannya adalah pada bintang empat
dengan kategori menuju SNP 4
d) Verifikasi dan Validasi
Verifikasi dan Validasi data mutu pendidikan bertujuan untuk mengecek
keakuratan data yang terkumpul melalui aplikasi PMP jenjang SMP. Kegiatan ini
hanya mengambil sampel sekolah yang mengisi data PMP. Capaian kegiatan ini
digunakan untuk memastikan bahwa data yang diisi oleh satuan pendidikan adalah
data yang akurat dan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan terlaksana 100
persen. Untuk hasil yang optimal, LPMP Sulawesi Tengah menunjuk petugas-
petugas yang kompeten dalam melakukan kegiatan ini guna memaksimalkan
outcome atau hasil yang akan dicapai sesuai dengan tujuan kegiatan.
e) Penyusunan Peta mutu dan Pengolahan Data Mutu
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 43
Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu bertujuan menghasilkan peta
mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan peta mutu kabupaten/kota. Peta
mutu menggambarkan secara jelas kondisi setiap satuan pendidikan dan kondisi
kabupaten/kota/provinsi per jenjang terkait pencapaian dan pemenuhan 8 Standar
Nasional Pendidikan (SNP). Kegiatan ini dilaksanakan di LPMP Sulawesi
Tengah dalam dua tahap dan telah terealisasi 100 persen. Hasil pemetaan mutu
jenjang SMP dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Diagram 3.2 Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP di Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2017
Tabel 3.3 Capaian pemetaan mutu Provinsi Sulawesi Tengah jenjang SMP
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 44
f) Analisis Data Mutu
Analisis Data Mutu Pendidikan jenjang SMP telah dilaksanakan dengan
capaian maksimal sesuai dengan target dan capaiannya didukung oleh hasil
analisis data mutu yang dapat diandalkan untuk merumuskan dan menyusun
Peta mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil analisis dapat
digunakan untuk berbagai keperluan karena proses analisis data sebelumnya
telah mengumpulkan data valid dari satuan pendidikan dan pada proses analisis
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pola pendekatan
induktif.
Berdasarkan peta mutu pendidikan di atas ditampilkan capaian 8 Standar Nasional
Pendidikan jenjang SMP Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Berikut ini akan
diidentifikasi dan dianalisis capaian mutu pendidikan setiap Standar Nasional
Pendidikan:
• Standar Kompetensi Lulusan
Hasil peta mutu pendidikan diperoleh bahwa capaian SKL jenjang SMP
Provinsi Sulawesi Tengah adalah 6,17 masih berada di bawah capaian nasional
sebesar 6,26. Tetapi perbedaan capaian keduanya masih berdekatan dan berada
di kategori menuju SNP 4. Dengan mengidentifikasi rapor mutu pendidikan
Jenjang SMP untuk standar kompetensi lulusan, nilai capaian yang tertinggi
adalah 6,78 berada di kategori SNP, yaitu lulusan memiliki perilaku sehat
jasmani dan rohani sangat bagus. Sedangkan nilai rendah sebesar 4,62 masih
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 45
menuju SNP 3, menunjukkan rendahnya kompetensi lulusan pada dimensi
pengetahuan faktual, prosedural, konseptual dan metakognitif. Penyebab
kompetensi pengetahuan lulusan rendah adalah kompetensi pedagogik dan
profesional guru masih rendah. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata UKG
guru di bawah 50. Pada perangkat pembelajaran masih kurang memuat
karakteristik kompetensi pengetahuan. Akar masalah lainnya adalah guru
kurang termotivasi mengembangkan kompetensi secara mandiri, hanya
mengandalkan fasilitasi pemerintah melalui pelatihan atau bimtek. Adanya
kesadaran mutu atau kualitas belum menjadi kebutuhan utama para guru dalam
melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
• Standar Isi
Membandingkan capaian standar isi jenjang SMP Provinsi Sulawesi Tengah
sebesar 5,35 berada di atas capaian nasional sebesar 5,36 keduanya berada di
kategori SNP 4. Mengidentifikasi nilai rapor mutu pendidikan jenjang SMP
pada standar isi menunjukkan nilai capaian yang tertinggi adalah 6,73 telah
mencapai SNP, yaitu pada sub indikator kurikulum yang dikembangkan
mengacu pada kerangka dasar penyusunan. Sedangkan nilai rapor merah
sebesar 1,85 masih menuju SNP 1, artinya sebagian guru kurang mampu
mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi dalam
penyusunan perangkat pembelajaran. Akar masalah rendahnya sub indikator ini
adalah sekolah yang menggunakan K13 cenderung mengadopsi K13 sekolah
lain yang tersedia bebas di internet tanpa mengadaptasikannya dengan
kebutuhan sekolah dan peserta didik, dan masih ada sejumlah 310 sekolah yang
belum terfasilitasi mengikuti bimtek kurikulum 2013.
• Standar Proses
Dari hasil peta mutu pendidikan, standar proses merupakan standar yang
memiliki nilai capaian tertinggi di antara 8 SNP, capaian jenjang SMP Provinsi
Sulawesi Tengah adalah 6,22 masih berada di bawah capaian nasional sebesar
6,30. Tetapi perbedaan capaian keduanya masih berdekatan dan berada di
kategori menuju SNP 4. Hasil rapor mutu pendidikan jenjang SMP Provinsi
Sulawesi Tengah untuk standar proses, nilai capaian yang tertinggi adalah 6,95
berada di kategori SNP, bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 46
yakni membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sudah sesuai
ketentuan. Sedangkan nilai rapor rendah sebesar 5,31 menuju SNP 4 yaitu
sebagian guru kurang mendapat evaluasi oleh kepala sekolah saat pengawasan
dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran dan sebagian guru
kurang mampu memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pembelajaran, penyebabnya rendahnya mutu di standar
ini karena Kepala sekolah lebih fokus pada tugas manajerial sehingga tugas-
tugas yang lain terabaikan. Selain itu, masih banyak kepala sekolah yang
kurang memahami tugas sebagai supervisor akademik. Sebagian guru kurang
mampu menggunakan teknologi informasi sehingga guru terbatas mengakses
internet yang menyediakan banyak informasi tentang media pembelajaran.
• Standar Penilaian Pendidikan
Capaian standar penilaian Jenjang SMP Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 5,52
berada di bawah capaian nasional sebesar 5,58 keduanya masih berada di
kategori menuju SNP 4. Hasil rapor mutu pendidikan untuk standar penilaian,
nilai capaian yang tertinggi sebesar 6,46 di kategori menuju SNP 4, yakni pada
sub indikator aspek penilaian telah mencakup ranah sikap, pengetahuan dan
keterampilan. Sedangkan nilai capaian yang rendah 4,51 menuju SNP 3 bahwa
dalam menentukan kelulusan siswa kurang berdasarkan pertimbangan yang
sesuai. Penyebabnya sebagian guru belum memahami teknik dan instrumen
yang tepat dalam melakukan penilaian pada seluruh ranah kompetensi sikap,
keterampilan dan pengetahuan, sehingga perangkat teknik penilaian yang
dimiliki pendidik belum lengkap. Juga karena Kepala sekolah kurang
melakukan supervisi terkait perangkat penilaian yang akan digunakan oleh
guru.
• Standar PTK
Dengan membandingkan capaian standar PTK jenjang SMP Provinsi Sulawesi
Tengah sebesar 3,19 berada di atas capaian nasional sebesar 3,07 masih berada
di kategori menuju SNP 2. Mencermati dan mengidentifikasi rapor mutu
pendidikan jenjang SMP Provinsi Sulawesi Tengah pada standar PTK bahwa
nilai capaian yang tertinggi adalah 6,80 mencapai SNP, bahwa kepala sekolah
berusia sesuai kriteria saat pengangkatan. Sedangkan nilai rapor yang merah
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 47
yaitu 0, sebagian guru belum berkualifikasi S1/D4, hal ini karena sebagian
rekrutmen guru tidak sesuai dengan kriteria. Masih banyak rekrutmen guru
yang belum S1/D4 terutama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat (yayasan). Sebagian besar guru belum bersertifikat pendidik,
penyebabnya adanya kuota terhadap jumlah guru yang disertifikasi sesuai
dengan persyaratannya dan masih banyak guru yang terbatas mengakses
pendidikan tinggi karena bertugas di daerah terpencil. Kompetensi pedagogik
dan profesional guru masih rendah, kompetensi profesional dan pedagogik
dapat dikembangkan melalui kegemaran membaca. Kenyataannya, minat baca
guru masih sangat rendah. Tidak tersedianya tenaga laboran dan pustakawan hal
ini disebabkan karena masih sangat minimnya rekrutmen pustakawan dan
laboran yang mensyaratkan ijazah perpustakaan dan laboran. Dan sebagian
kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial, kepribadian, sosial,
kewirausahaan, dan kompetensi supervisi masih rendah, penyebabnya karena
sebagian besar kepala sekolah belum mengikuti diklat calon kepala sekolah
sehingga tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah.
• Standar Sarana dan Prasarana
Berdasarkan hasil peta mutu pendidikan Jenjang SMP Provinsi Sulawesi
Tengah diketahui bahwa nilai capaian yang paling rendah di antara 8 SNP
adalah standar sarana dan prasarana yakni 2,70 masih berada dibawah capaian
nasional sebesar 2,78. Tetapi perbedaan capaian keduanya masih berdekatan
dan berada di kategori SNP 2. Dengan mengidentifikasi rapor mutu pendidikan
jenjang SMP Sulawesi Tengah untuk standar sarana prasarana, nilai capaian
yang tertinggi adalah 7,00 berada di kategori SNP, bahwa kapasitas rombongan
belajar di sekolah telah sesuai dan memadai. Sedangkan untuk nilai capaian
yang rendah 1,41 yakni di sub indikator ruang kelas belum sesuai standar.
Kondisi ruang kelas belum sesuai standar dan ruang perpustakaan yang belum
layak. Ini disebabkan sebagian besar sekolah pasif menunggu program atau
dana dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana sekolah dan data sarana prasarana yang dimiliki oleh
pemerintah dan pemerintah daerah kurang akurat.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 48
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Hasil peta mutu pendidikan diperoleh bahwa capaian standar pengelolaan
jenjang SMP Provinsi Sulawesi Tengah adalah 5,35 masih berada dibawah
capaian nasional sebesar 5,49. Keduanya masih menuju SNP 4. Dengan
mengidentifikasi rapor mutu pendidikan jenjang SMP Provinsi Sulawesi
Tengah untuk standar pengelolaan, nilai capaian yang tertinggi adalah 6,29
berada di kategori menuju SNP 4, pada indikator sekolah memiliki visi, misi,
dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan. Sedangkan nilai capaian yang merah
pada indikator sebagian kepala sekolah memiliki kemampuan yang masih
rendah dalam mengembangkan sekolah dan sumber daya, akar masalah
rendahnya sub indikator ini adalah sebagian besar guru yang angkat sebagai
kepala sekolah belum mengikuti diklat calon kepala sekolah. Pemahaman
kompetensi manajerial dan sosial kepala sekolah masih sangat kurang, sehingga
pengelolaan pendidikan berjalan kurang efektif.
• Standar Pembiayaan
Membandingkan capaian standar pembiayaan jenjang SMP Provinsi Sulawesi
Tengah sebesar 6,04 berada di bawah capaian nasional sebesar 6,09 berada di
kategori menuju SNP 4. Dengan mencermati dan mengidentifikasi rapor mutu
pendidikan jenjang SMP Provinsi Sulawesi Tengah pada standar pembiayaan
bahwa nilai capaian yang tertinggi adalah 7,00 mencapai SNP, yaitu sekolah
melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu dan sekolah
mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber
lainnya. Sedangkan nilai rapor yang rendah yaitu pada sub indikator sebagian
sekolah belum memilliki laporan pengelolaan dana yang lengkap, transparan
dan akuntabel. Penyebabnya adalah sebagian besar bendahara sekolah baik
bendahara BOS maupun bendahara dana Bantah dijabat oleh guru sehingga
yang bersangkutan kurang fokus dalam melakukan tugas kebendaharaannya.
Sebagian kepala sekolah dan bendahara tidak memiliki pendidikan basic
pendidikan manajamen atau akuntansi.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 49
Setelah dianalisis data pemetaan mutu tahun 2017 selanjutnya untuk
mengetahui adanya kemajuan maka akan dibandingkan dengan hasil analisis
tahun 2016 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 3.2 Perbandingan capaian SNP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016
dan tahun 2017 jenjang SMP
Berdasarkan grafik peta capaian SNP jenjang SMP Provinsi Sulawesi Tengah tahun
2016 dan 2017, terpetakan 87% atau tujuh standar mengalami peningkatan
persentase yakni; Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi, Standar Proses, Standar
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 50
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. Sementara
itu, 13% lain mengalami penurunan yakni Standar Sarana Prasarana. Berikut
dianalisis peta capaian SNP per standar:
• Standar Kompetensi Lulusan
Nilai capaian Standar Kompetensi Lulusan pada tahun 2016 sebesar 5,04
mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 1,31 pada tahun 2017 menjadi
6,35. Dari kategori capaian SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian
SKL berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses,
Standar Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Isi
Nilai capaian Standar Isi pada tahun 2016 sebesar 4,58 mengalami peningkatan
kurang signifikan sebesar 0,71 pada tahun 2017 menjadi 5,29. Dari kategori
capaian SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL berhubungan
dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar Penilaian,
Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Proses
Nilai capaian Standar Proses pada tahun 2016 sebesar 4,98 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,37 pada tahun 2017 menjadi 6,35.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Penilaian Pendidikan
Nilai capaian Standar Penilaian pada tahun 2016 sebesar 4,09 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,54 pada tahun 2017 menjadi 5,63.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar PTK
Nilai capaian Standar PTK pada tahun 2016 sebesar 3,04 mengalami
peningkatan yang kurang signifikan sebesar 0,27 pada tahun 2017 menjadi 3,31.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 51
Keduanya masih di kategori capaian menuju SNP 2. Peningkatan nilai capaian
SKL berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses,
Standar Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Sarana dan Prasarana
Nilai capaian Standar Sarana dan Prasarana merupakan nilai dari delapan
standar yang satu-satunya mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar
1,59 dari 4,47 menjadi 2,88. Dari kategori capaian menuju SNP 3 turun satu
tingkat menuju SNP 2.
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Nilai capaian Standar Pengelolaan pada tahun 2016 sebesar 3,99 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,50 pada tahun 2017 menjadi 5,49.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Pembiayaan
Nilai capaian Standar Pembiayaan pada tahun 2016 sebesar 3,99 mengalami
peningkatan yang signifikan sebesar 1,92 pada tahun 2017 menjadi 5,91.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
g) Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu
Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu Pendidikan jenjang SMP
dilakukan berdasarkan hasil analisis data mutu. Rekomendasi yang disusun
terutama untuk subindikator yang masih pada posisi menuju SNP 1 dan menuju
SNP 2. Rekomendasi peningkatan mutu ditujukan kepada satuan pendidikan,
pemerintah kabupaten/kota/provinsi, dan LPMP. Rekomendasi tersebut
diharapkan dapat menjadi dasar bagi satuan pendidikan, pemerintah
kabupaten/kota/provinsi dan LPMP dalam menyusun program peningkatan
mutu berbasis kebutuhan satuan pendidikan.
h) Diseminasi Pemetaan Mutu
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 52
Kegiatan Diseminasi pemetaan Mutu Pendidikan jenjang SMP dilaksanakan
agar semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan dalam hal
ini Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota mengetahui hasil atau capaian
satuan pendidikan SMP dalam pemetaan mutu pendidikan tahun 2017. Melalui
pemaparan yang dilakukan oleh Tim PMP LPMP Sulawesi Tengah tergambar
dengan jelas posisi masing-masing satuan pendidikan di kabupaten/kota
masing-masing. Berdasarkan hal tersebut ada kesepakatan bahwa data mutu ini
akan dijadikan bahan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan
pada Dinas pendidikan kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2017 indikator kinerja Persentase Satuan
Pendidikan SMP dengan target 100 persen sekolah terpetakan mutunya telah
dapat direalisasikan secara sempurna namun dampak yang dihasilkan belum
sepenuhnya menaikkan capaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga
pada tahun berikutnya akan dioptimalkan kembali kerangka implementasi pada satuan
pendidikan. Diharapkan kerja sama dari pemangku kepentingan di daerah dalam hal
ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pro aktif mengawal setiap program yang
dilaksanakan LPMP Sulawesi Tengah di kabupaten masing-masing.
4. Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Meningkat
Indeks Efektivitasnya
Untuk mengukur peningkatan indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP) diperlukan hasil analisis peta mutu SMP tahun 2016 dan
2017. Hasil analisis peta mutu Provinsi Sulawesi Tengah jenjang SMP untuk dua
tahun tersebut dapat dikemukakan bahwa persentase capaian SNP mengalami
peningkatan sebesar 87% yaitu di standar proses, standar penilaian, standar
pengelolaan dan standar pembiayaan, dan 13% capaian SNP mengalami penurunan
yaitu di standar kompetensi lulusan, standar isi, standar PTK dan standar sarana
prasarana. Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan 4 SNP yang mengalami
kenaikan sebagai berikut:
▪ Standar proses
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 53
Capaian tahun 2016 adalah 4,98 menjadi 6,35 pada tahun 2017 atau dari menuju
SNP 3 menjadi kategori menuju SNP 4. Meningkatnya nilai ini berkorelasi
dengan naiknya nilai capaian di standar penilaian, standar pengelolaan dan standar
pembiayaan.
▪ Standar Penilaian
Capaian tahun 2016 adalah 4,09 menjadi 5,63 pada tahun 2017 atau dari menuju
SNP 3 menjadi kategori menuju SNP 4. Meningkatnya nilai ini berkorelasi
dengan naiknya nilai capaian di standar proses, standar pengelolaan dan standar
pembiayaan.
▪ Standar Pengelolaan
Capaian tahun 2016 adalah 3,99 menjadi 5,91 pada tahun 2017 dengan kategori
yang menuju SNP 4. Meningkatnya nilai ini berkorelasi dengan naiknya nilai
capaian di standar penilaian, standar proses dan standar pembiayaan.
▪ Standar pembiayaan
Capaian tahun 2016 adalah 3,99 menjadi 5,91 pada tahun 2017 atau dari menuju
SNP 3 menjadi kategori menuju SNP 4. Meningkatnya nilai ini berkorelasi
dengan naiknya nilai capaian di standar penilaian, standar pengelolaan dan standar
proses.
▪ Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dimana capaian tahun 2016 nilai 5,04 naik
menjadi 6,35 pada tahun 2017 atau dari menuju SNP 3 naik ke kategori menuju
SNP 4.
▪ Standar Isi dimana capaian tahun 2016 nilai 4,58 turun menjadi 5,29 pada tahun
2017 dan masih tetap pada kategori yang sama yaitu menuju SNP 3.
▪ Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dimana capaian tahun 2016
nilai 3,04 turun menjadi 3,31 pada tahun 2017 tetap pada posisi menuju SNP 3.
Sedangkan satu-satunya SNP yang turun untuk jenjang SMP adalah:
▪ Standar Sarana dan Prasarana dimana capaian tahun 2016 nilai 4,47 turun menjadi
2,88 pada tahun 2017 atau dari menuju SNP 3 turun ke kategori menuju SNP 1.
Guna memperjelas persentase naik turunnya capaian 8 SNP dari hasil pemetaan mutu
pendidikan jenjang SMP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 54
pada diagram 3.3 di atas pada pembahasan hasil penyusunan peta mutu pendidikan.
Hal ini dapat mengindikasikan adanya nilai peningkatan indeks efektivitas.
Secara keseluruhan persentase satuan pendidikan SMP yang meningkat indeks
efektivitasnya pada tahun 2017 adalah 7,41 dengan persentase 74,1 persen. Hasil ini
didapatkan dari nilai persentase kenaikan 7 SNP yaitu Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar pengelolaan, Standar Pembiayaan, SKL, Standar Isi, dan Standar
PTK sebesar 9,00 dengan persentase 90,0 persen dikurangi nilai persentasi satu SNP
yang turun yaitu Standar Sarana dan prasarana sebesar 1,59 atau 15,9 persen.
Kesimpulannya bahwa indikator kinerja persentase SMP yang meningkat indeks
efektivitasnya melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017 yaitu 60
persen.
5. Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Telah Dipetakan
Mutu Pendidikannya
Capaian indikator kinerja persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya
didukung oleh output satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya. Dari
output tersebut terdapat beberapa komponen kegiatan yang berkaitan secara langsung
dengan indikator kinerja persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya,
yaitu:
a) Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data
Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data telah
dilaksanakan dengan capain 100 persen dari 12 peserta yang ditargetkan.
Kegiatan ini menghasilkan 12 Fasilitator Daerah yang akan melakukan
pengumpulan Data Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2017 pada seluruh
satuan pendidikan jenjang SMA di 13 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi
Tengah.
b) Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah
Bimbingan Teknis Pengawas bertujuan melakukan pembimbingan bagi
pengawas dalam rangka mengakses aplikasi PMP dalam pemetaan mutu satuan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 55
pendidikan SMA yang capaiannya 79 persen. Hasil dari kegiatan ini adalah
terdapat 18 pengawas siap mendampingi sekolah binaannya masing-masing
untuk mengisi dokumen penjaminan mutu pendidikan melalui aplikasi PMP
online maupun offline. Terdapat lima pengawas tidak hadir dalam kegiatan ini
dengan alasan sakit, berhalangan karena bersamaan dengan kegiatan di tempat
lain dan tanpa keterangan. Solusi yang ditempuh bagi pengawas yang tidak
hadir adalah pada pertemuan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) di
tingkat kabupaten melakukan sosialisasi kembali sehingga informasi semua
dapat tersampaikan untuk semua pengawas.
c) Pelaksanaan pengumpulan data
Pelaksanaan pengumpulan data sekolah jenjang SMA bertujuan untuk
mendapatkan informasi kondisi mutu satuan pendidikan sesuai indikator-
indikator yang termuat dalam instrumen PMP. Kegiatan ini telah terlaksana
100 persen dan hasilnya telah menggambarkan posisi satuan pendidikan dalam
pencapaian standar nasional pendidikan (SNP); apakah telah mencapai SNP
atau masih menuju SNP 1, menuju SNP 2, menuju SNP 3 dan menuju SNP 4.
Untuk satuan pendidikan SMA di Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata
capaiannya adalah pada bintang empat dengan kategori menuju SNP 4
d) Verifikasi dan Validasi
Verifikasi dan Validasi data mutu pendidikan bertujuan untuk mengecek
keakuratan data yang terkumpul melalui aplikasi PMP jenjang SMA. Kegiatan
ini hanya mengambil sampel sekolah yang mengisi data PMP. Capaian
kegiatan ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diisi oleh satuan
pendidikan adalah data yang akurat dan sesuai dengan kondisi satuan
pendidikan dan terlaksana 100 persen. Untuk hasil yang optimal, LPMP
Sulawesi Tengah menunjuk petugas-petugas yang kompeten dalam melakukan
kegiatan ini guna memaksimalkan outcome atau hasil yang akan dicapai sesuai
dengan tujuan kegiatan.
e) Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu Jenjang SMA
Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu bertujuan menghasilkan peta
mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan peta mutu kabupaten/kota. Peta
mutu menggambarkan secara jelas kondisi setiap satuan pendidikan dan kondisi
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 56
kabupaten/kota/provinsi per jenjang terkait pencapaian dan pemenuhan 8
Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kegiatan ini dilaksanakan di LPMP
Sulawesi Tengah dalam dua tahap dan telah terealisasi 100 persen.
Diagram 3.3 Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA di Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2017
Tabel 3.4 Capaian SNP jenjang SMA berdasarkan hasil pemetaan mutu
f) Analisis Data Mutu
Analisis Data Mutu Pendidikan jenjang SMA telah dilaksanakan dengan
capaian maksimal sesuai dengan target dan capaiannya didukung oleh hasil
analisis data mutu yang dapat diandalkan untuk merumuskan dan menyusun
Peta mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil analisis dapat
digunakan untuk berbagai keperluan karena proses analisis data sebelumnya
telah mengumpulkan data valid dari satuan pendidikan dan pada proses analisis
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 57
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pola pendekatan
induktif.
Berdasarkan peta mutu pendidikan di atas ditampilkan capaian 8 Standar Nasional
Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Berikut ini akan
diidentifikasi dan dianalisis capaian mutu pendidikan setiap Standar Nasional
Pendidikan:
• Standar Kompetensi Lulusan
Hasil peta mutu pendidikan diperoleh bahwa capaian SKL jenjang SMA
Provinsi Sulawesi Tengah adalah 6,46 berada di atas capaian nasional sebesar
6,43. Tetapi perbedaan capaian keduanya masih berdekatan dan berada di
kategori menuju SNP 4. Dengan mengidentifikasi rapor mutu pendidikan
Jenjang SMA untuk standar kompetensi lulusan, nilai capaian yang tertinggi
adalah 6,84 berada di kategori SNP, yaitu lulusan memiliki keterampilan
berpikir dan bertindak kolaboratif sangat bagus. Sedangkan nilai rendah sebesar
5,49 menuju SNP 4, menunjukkan rendahnya kompetensi lulusan pada dimensi
pengetahuan faktual, prosedural, konseptual dan metakognitif. Penyebab
kompetensi pengetahuan lulusan rendah adalah kompetensi pedagogik dan
profesional guru masih rendah. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata UKG
guru di bawah 50. Pada perangkat pembelajaran masih kurang memuat
karakteristik kompetensi pengetahuan. Akar masalah lainnya adalah guru
kurang termotivasi mengembangkan kompetensi secara mandiri, hanya
mengandalkan fasilitasi pemerintah melalui pelatihan atau bimtek. Adanya
kesadaran mutu atau kualitas belum menjadi kebutuhan utama para guru dalam
melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
• Standar Isi
Membandingkan capaian standar isi jenjang SMA Provinsi Sulawesi Tengah
sebesar 5,09 berada di bawah capaian nasional sebesar 5,13 keduanya berada di
kategori SNP 4. Mengidentifikasi nilai rapor mutu pendidikan jenjang SMA
pada standar isi menunjukkan nilai capaian yang tertinggi adalah 6,82 telah
mencapai SNP, yaitu pada sub indikator kurikulum yang dikembangkan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 58
mengacu pada kerangka dasar penyusunan. Sedangkan nilai terendah sebesar
3,50 masih menuju SNP 3, artinya sebagian guru kurang mampu mengatur
beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi dalam penyusunan
perangkat pembelajaran. Akar masalah rendahnya sub indikator ini adalah
sekolah yang menggunakan K13 cenderung mengadopsi K13 sekolah lain yang
tersedia bebas di internet tanpa mengadaptasikannya dengan kebutuhan sekolah
dan peserta didik, dan masih ada sejumlah 93 sekolah yang belum terfasilitasi
mengikuti bimtek kurikulum 2013.
• Standar Proses
Dari hasil peta mutu pendidikan, standar proses merupakan standar yang
memiliki nilai capaian tertinggi di antara 8 SNP, capaian jenjang SMA Provinsi
Sulawesi Tengah adalah 6,36 masih berada di bawah capaian nasional sebesar
6,37. Tetapi perbedaan capaian keduanya masih berdekatan dan berada di
kategori menuju SNP 4. Hasil rapor mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi
Sulawesi Tengah untuk standar proses, nilai capaian yang tertinggi adalah 6,88
berada di kategori SNP, bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat
yakni membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sudah sesuai
ketentuan. Sedangkan nilai rapor rendah sebesar 5,50 menuju SNP 4 bahwa
sebagian guru kurang mendapat evaluasi oleh kepala sekolah saat pengawasan
dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran dan sebagian guru
kurang mampu memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pembelajaranyakni rasio rombongan belajar dengan
jumlah siswa belum sesuai ketentuan, penyebabnya rendahnya mutu di standar
ini karena sebagian guru kurang mampu menggunakan teknologi informasi
sehingga guru terbatas mengakses internet yang menyediakan banyak informasi
tentang media pembelajaran. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya
kompetensi IT oleh sebagian guru.
• Standar Penilaian Pendidikan
Capaian standar penilaian Jenjang SMA Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 5,71
berada di bawah capaian nasional sebesar 5,72 keduanya masih berada di
kategori menuju SNP 4. Hasil rapor mutu pendidikan untuk standar penilaian,
nilai capaian yang tertinggi sebesar 6,58 di kategori menuju SNP 4, yakni pada
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 59
sub indikator aspek penilaian telah mencakup ranah sikap, pengetahuan dan
keterampilan. Sedangkan nilai capaian terendah 4,83 menuju SNP 3 bahwa
belum semua guru melakukan pelaporan penilaian sesuai ranah kompetensi.
Penyebabnya sebagian guru belum memahami teknik dan instrumen yang tepat
dalam melakukan penilaian pada seluruh ranah kompetensi sikap, keterampilan
dan pengetahuan, sehingga perangkat teknik penilaian yang dimiliki pendidik
belum lengkap. Juga karena Kepala sekolah kurang melakukan supervisi terkait
perangkat penilaian yang akan digunakan oleh guru.
• Standar PTK
Dengan membandingkan capaian standar PTK jenjang SMA Provinsi Sulawesi
Tengah sebesar 3,52 berada di atas capaian nasional sebesar 3,23 masih berada
di kategori menuju SNP 2. Mencermati dan mengidentifikasi rapor mutu
pendidikan jenjang SMA Provinsi Sulawesi Tengah pada standar PTK bahwa
nilai capaian yang tertinggi adalah 6,72 mencapai SNP, bahwa kepala sekolah
Berpangkat minimal III/c atau setara. Sedangkan nilai rapor yang merah yaitu 0,
sebagian guru belum berkualifikasi S1/D4, hal ini karena sebagian rekrutmen
guru tidak sesuai dengan kriteria. Masih banyak rekrutmen guru yang belum
S1/D4 terutama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
(yayasan). Sebagian besar guru belum bersertifikat pendidik, penyebabnya
adanya kuota terhadap jumlah guru yang disertifikasi sesuai dengan
persyaratannya dan masih banyak guru yang terbatas mengakses pendidikan
tinggi karena bertugas di daerah terpencil. Kompetensi pedagogik dan
profesional guru masih rendah, kompetensi profesional dan pedagogik dapat
dikembangkan melalui kegemaran membaca. Kenyataannya, minat baca guru
masih sangat rendah. Tidak tersedianya tenaga laboran dan pustakawan hal ini
disebabkan karena masih sangat minimnya rekrutmen pustakawan dan laboran
yang mensyaratkan ijazah perpustakaan dan laboran. Dan sebagian kepala
sekolah memiliki kompetensi manajerial, kepribadian, sosial, kewirausahaan,
dan kompetensi supervisi masih rendah, penyebabnya karena sebagian besar
kepala sekolah belum mengikuti diklat calon kepala sekolah sehingga tidak
memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah.
• Standar Sarana dan Prasarana
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 60
Berdasarkan hasil peta mutu pendidikan diketahui bahwa nilai capaian yang
paling rendah di antara 8 SNP adalah standar sarana dan prasarana yakni 2,80
masih berada dibawah capaian nasional sebesar 2,85. Tetapi perbedaan capaian
keduanya masih berdekatan dan berada di kategori SNP 2. Dengan
mengidentifikasi rapor mutu pendidikan jenjang SMA Sulawesi Tengah untuk
standar sarana prasarana, nilai capaian yang tertinggi adalah 6,92 berada di
kategori SNP, bahwa kapasitas rombongan belajar di sekolah telah sesuai dan
memadai. Sedangkan untuk nilai capaian yang rendah 1,86 yakni di sub
indikator ruang kelas belum sesuai standar. Kondisi ruang kelas belum sesuai
standar dan ruang perpustakaan yang belum layak. Ini disebabkan sebagian
besar sekolah pasif menunggu program atau dana dari pemerintah maupun
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
dan data sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah
kurang akurat.
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Hasil peta mutu pendidikan diperoleh bahwa capaian standar pengelolaan
jenjang SMA Provinsi Sulawesi Tengah adalah 5,63 masih berada dibawah
capaian nasional sebesar 5,65. Keduanya masih menuju SNP 4. Dengan
mengidentifikasi rapor mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Sulawesi
Tengah untuk standar pengelolaan, nilai capaian yang tertinggi adalah 6,55
berada di kategori menuju SNP 4, pada indikator sekolah menyelenggarakan
kegiatan layanan kesiswaan. Sedangkan nilai capaian yang rendah pada
indikator sebagian kepala sekolah memiliki kemampuan yang masih rendah
dalam mengembangkan sekolah dan sumber daya, akar masalah rendahnya sub
indikator ini adalah sebagian besar guru yang angkat sebagai kepala sekolah
belum mengikuti diklat calon kepala sekolah. Pemahaman kompetensi
manajerial dan sosial kepala sekolah masih sangat kurang, sehingga
pengelolaan pendidikan berjalan kurang efektif.
• Standar Pembiayaan
Membandingkan capaian standar pembiayaan jenjang SMA Provinsi Sulawesi
Tengah sebesar 5,65 berada di bawah capaian nasional sebesar 5,68 berada di
kategori menuju SNP 4. Dengan mencermati dan mengidentifikasi rapor mutu
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 61
pendidikan jenjang SMA Provinsi Sulawesi Tengah pada standar pembiayaan
bahwa nilai capaian yang tertinggi adalah 6,96 mencapai SNP, yaitu sekolah
melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu. Sedangkan
nilai rapor yang rendah yaitu pada sub indikator sebagian sekolah belum
memilliki laporan pengelolaan dana yang lengkap, transparan dan akuntabel.
Penyebabnya adalah sebagian besar bendahara sekolah baik bendahara BOS
maupun bendahara dana Bantah dijabat oleh guru sehingga yang bersangkutan
kurang fokus dalam melakukan tugas kebendaharaannya. Sebagian kepala
sekolah dan bendahara tidak memiliki pendidikan basic pendidikan manajamen
atau akuntansi.
Setelah dianalisis data pemetaan mutu tahun 2017 selanjutnya untuk
mengetahui adanya kemajuan maka akan dibandingkan dengan hasil analisis
tahun 2016 sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini:
Grafik 3.3 Perbandingan nilai capaian SNP jenjang SMA tahun 2016 dan tahun
2017
Berdasarkan grafik peta capaian SNP jenjang SMA Provinsi Sulawesi Tengah
tahun 2016 dan 2017, terpetakan 75% atau enam standar mengalami peningkatan
persentase yakni; Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. Sementara itu, 25% lain
mengalami penurunan yakni Standar PTK dan Standar Sarana Prasarana. Berikut
dianalisis peta capaian SNP per standar:
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 62
• Standar Kompetensi Lulusan
Nilai capaian Standar Kompetensi Lulusan pada tahun 2016 sebesar 5,50
mengalami peningkatan kurang signifikan sebesar 0,85 pada tahun 2017
menjadi 6,35. Kategori capaian menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Isi
Nilai capaian Standar Isi pada tahun 2016 sebesar 4,61 mengalami peningkatan
kurang signifikan sebesar 0,85 pada tahun 2017 menjadi 5,56. Dari kategori
capaian SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar Isi
berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar
Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Proses
Nilai capaian Standar Proses pada tahun 2016 sebesar 5,01 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,34 pada tahun 2017 menjadi 6,35.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar
Proses berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan,
Standar isi, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Penilaian Pendidikan
Nilai capaian Standar Penilaian pada tahun 2016 sebesar 4,15 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,46 pada tahun 2017 menjadi 5,63.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar
Penilaian berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan,
Standar isi, Standar Proses, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar PTK
Nilai capaian Standar PTK mengalami penurunan tidak signifikan sebesar 0,03
dari 3,34 menjadi 3,31. sehingga tidak mengubah kategori capaian tetap menuju
SNP 2. Penurunan nilai capaian Standar PTK berhubungan dengan turunnya
nilai capaian pada Standar Sarana dan Prasarana.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 63
• Standar Sarana dan Prasarana
Nilai capaian Standar Sarana dan Prasarana mengalami penurunan yang cukup
signifikan sebesar 1,79 dari 4,67 menjadi 2,88. Dari kategori capaian menuju
SNP 3 turun satu tingkat menuju SNP 2. Penurunan nilai capaian Standar
Sarana dan Prasarana ini berhubungan dengan turunnya nilai capaian pada
Standar PTK.
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Nilai capaian Standar Pengelolaan pada tahun 2016 sebesar 4,13 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,36 pada tahun 2017 menjadi 5,49.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar
Pengelolaan berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi
Lulusan, Standar isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar
Pembiayaan.
• Standar Pembiayaan
Nilai capaian Standar Pembiayaan pada tahun 2016 sebesar 3,88 mengalami
peningkatan yang signifikan sebesar 2,03 pada tahun 2017 menjadi 5,91.
Kategori capaian dari SNP 2 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar
Pembiayaan berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi
Lulusan, Standar isi, Standar Proses, Standar Pengelolaan dan Standar
Penilaian.
g) Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu
Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu pendidikan jenjang SMA
dilakukan setelah mendapatkan analisis data mutu yang komprehensif yaitu
mencakup secara keseluruhan data mutu terkait peningkatan mutu satuan
pendidikan dalam hal pemenuhan SNP. Hasil kegiatan ini diharapkan LPMP
Sulawesi Tengah bisa membuat program prioritas yang harus dilakukan pada
tahun berikutnya untuk menindaklanjuti hasil pemetaan mutu pada satuan
pendidikan yang masih di bawah Standar yang ditetapkan dan SNP.
h) Desiminasi Pemetaan Mutu
Kegiatan Diseminasi pemetaan Mutu Pendidikan jenjang SMA dilaksanakan
agar semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan dalam hal
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 64
ini Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota mengetahui hasil atau capaian
satuan pendidikan SMA dalam pemetaan mutu pendidikan tahun 2017. Melalui
pemaparan yang dilakukan oleh Tim PMP LPMP Sulawesi Tengah tergambar
dengan jelas posisi masing-masing satuan pendidikan di kabupaten/kota
masing-masing. Berdasarkan hal tersebut ada kesepakatan bahwa data mutu ini
akan dijadikan bahan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan
pada Dinas pendidikan kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
Dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2017 indikator kinerja persentase Satuan
Pendidikan SMA dengan target 100 persen sekolah terpetakan mutunya telah
dapat direalisasikan secara sempurna namun dampak yang dihasilkan belum
sepenuhnya menaikkan capaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
sehingga pada tahun berikutnya akan dioptimalkan kembali kerangka implementasi
pada satuan pendidikan. Diharapkan kerja sama dari pemangku kepentingan di
daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pro aktif mengawal
setiap program yang dilaksanakan LPMP Sulawesi Tengah di kabupaten masing-
masing.
6. Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Meningkat Indeks
Efektivitasnya
Untuk mengukur peningkatan indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang Sekolah
Menengah Atas (SMA) diperlukan hasil analisis peta mutu SMA tahun 2016 dan 2017.
Hasil analisis peta mutu Provinsi Sulawesi Tengah jenjang SMA untuk dua tahun
tersebut dapat dikemukakan bahwa persentase capaian SNP mengalami peningkatan
sebesar 75% yaitu di standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, standar isi dan SKL dan 25% capaian SNP mengalami penurunan yaitu di
standar kompetensi lulusan dan standar sarana prasarana. Dari hasil analisis tersebut
dapat dijelaskan 6 SNP yang mengalami kenaikan sebagai berikut:
• Standar Kompetensi Lulusan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 65
Nilai capaian Standar Kompetensi Lulusan pada tahun 2016 sebesar 5,50
mengalami peningkatan kurang signifikan sebesar 0,85 pada tahun 2017 menjadi
6,35. Kategori capaian menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Isi
Nilai capaian Standar Isi pada tahun 2016 sebesar 4,61 mengalami peningkatan
kurang signifikan sebesar 0,85 pada tahun 2017 menjadi 5,56. Dari kategori
capaian SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar Isi berhubungan
dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Proses
Nilai capaian Standar Proses pada tahun 2016 sebesar 5,01 mengalami peningkatan
yang cukup signifikan sebesar 1,34 pada tahun 2017 menjadi 6,35. Kategori
capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar Proses
berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi,
Standar Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Penilaian Pendidikan
Nilai capaian Standar Penilaian pada tahun 2016 sebesar 4,15 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,46 pada tahun 2017 menjadi 5,63.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar
Penilaian berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan,
Standar isi, Standar Proses, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Nilai capaian Standar Pengelolaan pada tahun 2016 sebesar 4,13 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,36 pada tahun 2017 menjadi 5,49.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar
Pengelolaan berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan,
Standar isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Pembiayaan.
• Standar Pembiayaan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 66
Nilai capaian Standar Pembiayaan pada tahun 2016 sebesar 3,88 mengalami
peningkatan yang signifikan sebesar 2,03 pada tahun 2017 menjadi 5,91. Kategori
capaian dari SNP 2 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian Standar Pembiayaan
berhubungan dengan peningkatan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi,
Standar Proses, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian.
Sedangkan dua SNP lainnya mengalami penurunan dapat dijelaskan sebagai
berikut:
▪ Standar PTK
Nilai capaian Standar PTK mengalami penurunan tidak signifikan sebesar 0,03
dari 3,34 menjadi 3,31. sehingga tidak mengubah kategori capaian tetap menuju
SNP 2. Penurunan nilai capaian Standar PTK berhubungan dengan turunnya
nilai capaian pada Standar Sarana dan Prasarana.
▪ Standar Sarana dan Prasarana
Nilai capaian Standar Sarana dan Prasarana mengalami penurunan yang cukup
signifikan sebesar 1,79 dari 4,67 menjadi 2,88. Dari kategori capaian menuju
SNP 3 turun satu tingkat menuju SNP 2. Penurunan nilai capaian Standar
Sarana dan Prasarana ini berhubungan dengan turunnya nilai capaian pada
Standar PTK.
Guna memperjelas persentase naik turunnya capaian 8 SNP dari hasil pemetaan mutu
pendidikan jenjang SMA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat
pada diagram 3.3 di atas pada pembahasan hasil penyusunan peta mutu pendidikan.
Hal ini dapat mengindikasikan adanya nilai peningkatan indeks efektivitas.
Secara keseluruhan persentase satuan pendidikan SMA yang meningkat indeks
efektivitasnya pada tahun 2017 adalah 6,18 dengan persentase 61,8 persen. Hasil ini
didapatkan dari nilai persentase kenaikan 6 SNP yaitu Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Isi dan SKL sebesar 8,00
dengan persentase 80,00 persen dikurangi nilai persentasi 2 SNP yang turun yaitu
Standar PTK dan Standar Sarana dan prasarana sebesar 1,82 atau 18,2 persen.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 67
Kesimpulannya bahwa indikator kinerja persentase SMA yang meningkat indeks
efektivitasnya melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017 yaitu 60
persen. Langkah-langkah strategis yang harus ditempuh pada tahun 2018 untuk
menaikkan indeks efektivitas sekolah jenjang SMA adalah:
o Memaksimalkan pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) pada seluruh
sekolah jenjang SMA melalui pemberdayaan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan
Sekolah (TPMPS)
o Memperkuat tim kerja pemetaan mutu LPMP Sulawesi Tengah bekerja sama
dengan pengawas pembina pada satuan pendidikan untuk membantu sekolah
dalam menjalankan siklus SPMI
o Memperkuat peran Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) untuk
menggerakkan satuan pendidikan yang ada di wilayah masing-masing dalam
implementasi SPMI
o Memaksimalkan kegiatan pendukung seperti penunjukkan Fasilitator Nasional dan
Fasilitator Daerah pengumpulan data untuk menunjang keberhasilan pemetaan
mutu.
7. Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Telah Dipetakan
Mutu Pendidikannya
Indikator kinerja persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya capaian
realisasinya didukung oleh output Satuan Pendidikan yang terpetakan mutu
pendidikannya. Dari output tersebut terdapat beberapa komponen kegiatan yang
berkaitan secara langsung dengan indikator kinerja persentase SMK yang telah
dipetakan mutu pendidikannya yaitu:
a) Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data
Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data telah
dilaksanakan dengan capain 100 persen dari 6 peserta yang ditargetkan. Kegiatan
ini menghasilkan 6 Fasilitator Daerah yang akan melakukan pengumpulan Data
Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2017 pada seluruh satuan pendidikan jenjang
SMK di 13 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Tengah.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 68
b) Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah
Bimbingan Teknis Pengawas bertujuan melakukan pembimbingan bagi pengawas
dalam rangka mengakses aplikasi PMP dalam pemetaan mutu satuan pendidikan
SMK yang capaiannya 91 persen. Hasil dari kegiatan ini adalah terdapat 20
pengawas siap mendampingi sekolah binaannya masing-masing untuk mengisi
dokumen penjaminan mutu pendidikan melalui aplikasi PMP online maupun
offline. Terdapat 2 pengawas tidak hadir dalam kegiatan ini dengan alasan sakit
dan berhalangan karena bersamaan dengan kegiatan di tempat lain. Solusi yang
ditempuh bagi pengawas yang tidak hadir adalah pada pertemuan Musyawarah
Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) di tingkat kabupaten melakukan sosialisasi
kembali sehingga informasi semua dapat tersampaikan untuk semua pengawas.
c) Pelaksanaan pengumpulan data
Pelaksanaan pengumpulan data sekolah jenjang SMK bertujuan untuk
mendapatkan informasi kondisi mutu satuan pendidikan sesuai indikator-indikator
yang termuat dalam instrumen PMP. Kegiatan ini telah terlaksana 100 persen dan
hasilnya telah menggambarkan posisi satuan pendidikan dalam pencapaian standar
nasional pendidikan (SNP); apakah telah mencapai SNP atau masih menuju SNP
1, menuju SNP 2, menuju SNP 3 dan menuju SNP 4. Untuk satuan pendidikan
SMK di Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata capaiannya adalah pada bintang empat
dengan kategori menuju SNP 4.
d) Verifikasi dan Validasi
Verifikasi dan Validasi data mutu pendidikan bertujuan untuk mengecek
keakuratan data yang terkumpul melalui aplikasi PMP jenjang SMK. Kegiatan ini
hanya mengambil sampel sekolah yang mengisi data PMP. Capaian kegiatan ini
digunakan untuk memastikan bahwa data yang diisi oleh satuan pendidikan adalah
data yang akurat dan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan terlaksana 100
persen. Untuk hasil yang optimal, LPMP Sulawesi Tengah menunjuk petugas-
petugas yang kompeten dalam melakukan kegiatan ini guna memaksimalkan
outcome atau hasil yang akan dicapai sesuai dengan tujuan kegiatan.
e) Penyusunan Peta mutu dan Pengolahan Data Mutu
Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu bertujuan menghasilkan peta
mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan peta mutu kabupaten/kota. Peta
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 69
mutu menggambarkan secara jelas kondisi setiap satuan pendidikan dan kondisi
kabupaten/kota/provinsi per jenjang terkait pencapaian dan pemenuhan 8 Standar
Nasional Pendidikan (SNP). Kegiatan ini dilaksanakan di LPMP Sulawesi
Tengah dalam dua tahap dan telah terealisasi 100 persen.
Diagram 3.4 Peta Mutu Pendidikan Jenjang SMK Tahun 2017
Tabel. 3.5 Capaian SNP Jenjang SMK Hasil Pemetaan Mutu Tahun 2017
f) Analisis Data Mutu
Analisis Data Mutu Pendidikan jenjang SMK telah dilaksanakan dengan
capaian maksimal sesuai dengan target dan capaiannya didukung oleh hasil
analisis data mutu yang dapat diandalkan untuk merumuskan dan menyusun
Peta mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil analisis dapat
digunakan untuk berbagai keperluan karena proses analisis data sebelumnya
Nasional Prov. Sulawesi Tengah
1 Standar Kompetensi Lulusan 6.33 6.38
2 Standar Isi 5.19 5.22
3 Standar Proses 6.34 6.37
4 Standar Penilaian Pendidikan 5.79 5.82
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.94 3.26
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 2.86 2.83
7 Standar Pengelolaan Pendidikan 5.49 5.53
8 Standar Pembiayaan 5.74 5.72
No
Capaian SNP Jenjang SMK
Standar Nasional Pendidikan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 70
telah mengumpulkan data valid dari satuan pendidikan dan pada proses analisis
menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pendekatan induktif.
Berdasarkan peta mutu pendidikan di atas ditampilkan capaian 8 Standar Nasional
Pendidikan Jenjang SMK Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Berikut ini akan
diidentifikasi dan dianalisis capaian mutu pendidikan setiap Standar Nasional
Pendidikan:
• Standar Kompetensi Lulusan
Berdasarkan hasil peta mutu pendidikan diketahui bahwa capaian SKL jenjang
SMK Provinsi Sulawesi Tengah adalah 6,38 masih berada di atas capaian
nasional sebesar 6,33. Tetapi perbedaan capaian keduanya masih berdekatan
dan berada di kategori SNP 4. Dengan mengidentifikasi rapor mutu pendidikan
Jenjang SMK untuk standar kompetensi lulusan, nilai capaian yang tertinggi
adalah 6,89 berada di kategori SNP, yaitu lulusan memiliki perilaku sehat
jasmani dan rohani. Sedangkan untuk nilai rapor terendah sebesar 4,90 masih
menuju SNP 3, menunjukkan masih rendahnya kompetensi lulusan pada
dimensi pengetahuan faktual, prosedural, konseptual dan metakognitif.
Penyebab kompetensi pengetahuan lulusan rendah adalah kompetensi
pedagogik dan profesional guru masih rendah. Hal tersebut terlihat dari nilai
rata-rata UKG guru di bawah 50. Pada perangkat pembelajaran masih kurang
memuat karakteristik kompetensi pengetahuan. Akar masalah lainnya adalah
guru kurang termotivasi mengembangkan kompetensi secara mandiri, hanya
mengandalkan fasilitasi pemerintah melalui pelatihan atau bimtek. Adanya
kesadaran mutu atau kualitas belum menjadi kebutuhan utama para guru dalam
melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
• Standar Isi
Membandingkan capaian standar isi jenjang SMK Provinsi Sulawesi Tengah
sebesar 5,22 berada di bawah capaian nasional sebesar 5,19 keduanya berada di
kategori SNP 4. Mengidentifikasi nilai rapor mutu pendidikan jenjang SMK
pada standar isi menunjukkan nilai capaian yang tertinggi adalah 6,88 telah
mencapai SNP, yaitu pada sub indikator kurikulum yang dikembangkan
mengacu pada kerangka dasar penyusunan. Sedangkan nilai terendah sebesar
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 71
2,38 masih menuju SNP 2, artinya sebagian guru kurang mampu mengatur
beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi dalam penyusunan
perangkat pembelajaran. Akar masalah rendahnya sub indikator ini adalah
sekolah yang menggunakan K13 cenderung mengadopsi K13 sekolah lain yang
tersedia bebas di internet tanpa mengadaptasikannya dengan kebutuhan sekolah
dan peserta didik, dan masih ada sejumlah 87 sekolah yang belum terfasilitasi
mengikuti bimtek kurikulum 2013.
• Standar Proses
Dari hasil peta mutu pendidikan, standar proses merupakan standar yang
memiliki nilai capaian tertinggi di antara 8 SNP, capaian jenjang SMK Provinsi
Sulawesi Tengah adalah 6,37 masih berada di bawah capaian nasional sebesar
6,34. Tetapi perbedaan capaian keduanya masih berdekatan dan berada di
kategori menuju SNP 4. Hasil rapor mutu pendidikan jenjang SMK Provinsi
Sulawesi Tengah untuk standar proses, nilai capaian yang tertinggi adalah 6,96
berada di kategori SNP, bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat
yakni membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sudah sesuai
ketentuan. Sedangkan nilai rapor rendah sebesar 5,58 menuju SNP 4 bahwa
sebagian guru kurang mendapat evaluasi oleh kepala sekolah saat pengawasan
dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran dan sebagian guru
kurang mampu memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pembelajaranyakni rasio rombongan belajar dengan
jumlah siswa belum sesuai ketentuan, penyebabnya rendahnya mutu di standar
ini karena sebagian guru kurang mampu menggunakan teknologi informasi
sehingga guru terbatas mengakses internet yang menyediakan banyak informasi
tentang media pembelajaran. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya
kompetensi IT oleh sebagian guru.
• Standar Penilaian Pendidikan
Capaian standar penilaian Jenjang SMK Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 5,82
berada di atas capaian nasional sebesar 5,79 keduanya masih berada di kategori
menuju SNP 4. Hasil rapor mutu pendidikan untuk standar penilaian, nilai
capaian yang tertinggi sebesar 6,61 di kategori menuju SNP 4, yakni pada sub
indikator aspek penilaian telah mencakup ranah sikap, pengetahuan dan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 72
keterampilan. Sedangkan nilai capaian terendah 5,16 menuju SNP 3 bahwa
belum semua guru menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan.
Penyebabnya sebagian guru belum memahami teknik dan instrumen yang tepat
dalam melakukan penilaian pada seluruh ranah kompetensi sikap, keterampilan
dan pengetahuan, sehingga perangkat teknik penilaian yang dimiliki pendidik
belum lengkap. Juga karena Kepala sekolah kurang melakukan supervisi terkait
perangkat penilaian yang akan digunakan oleh guru.
• Standar PTK
Dengan membandingkan capaian standar PTK jenjang SMK Provinsi Sulawesi
Tengah sebesar 3,26 berada di bawah capaian nasional sebesar 2,94 masih
berada di kategori menuju SNP 2. Mencermati dan mengidentifikasi rapor mutu
pendidikan jenjang SMK Provinsi Sulawesi Tengah pada standar PTK bahwa
nilai capaian yang tertinggi adalah 6,58 menuju SNP 4, bahwa kepala sekolah
berusia sesuai kriteria saat pengangkatan. Sedangkan nilai rapor yang merah
yaitu 0, sebagian guru belum berkualifikasi S1/D4, hal ini karena sebagian
rekrutmen guru tidak sesuai dengan kriteria. Masih banyak rekrutmen guru
yang belum S1/D4 terutama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat (yayasan). Sebagian besar guru belum bersertifikat pendidik,
penyebabnya adanya kuota terhadap jumlah guru yang disertifikasi sesuai
dengan persyaratannya dan masih banyak guru yang terbatas mengakses
pendidikan tinggi karena bertugas di daerah terpencil. Kompetensi pedagogik
dan profesional guru masih rendah, kompetensi profesional dan pedagogik
dapat dikembangkan melalui kegemaran membaca. Kenyataannya, minat baca
guru masih sangat rendah. Tidak tersedianya tenaga laboran dan pustakawan hal
ini disebabkan karena masih sangat minimnya rekrutmen pustakawan dan
laboran yang mensyaratkan ijazah perpustakaan dan laboran. Dan sebagian
kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial, kepribadian, sosial,
kewirausahaan, dan kompetensi supervisi masih rendah, penyebabnya karena
sebagian besar kepala sekolah belum mengikuti diklat calon kepala sekolah
sehingga tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah.
• Standar Sarana dan Prasarana
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 73
Berdasarkan hasil peta mutu pendidikan diketahui bahwa nilai capaian yang
paling rendah di antara 8 SNP adalah standar sarana dan prasarana yakni 2,83
masih berada dibawah capaian nasional sebesar 2,86. Tetapi perbedaan capaian
keduanya masih berdekatan dan berada di kategori SNP 2. Dengan
mengidentifikasi rapor mutu pendidikan jenjang SMK Sulawesi Tengah untuk
standar sarana prasarana, nilai capaian yang tertinggi adalah 6,97 berada di
kategori SNP, bahwa kapasitas rombongan belajar di sekolah telah sesuai dan
memadai. Sedangkan untuk nilai capaian yang rendah 1,72 yakni di sub
indikator ruang kelas belum sesuai standar. Kondisi ruang kelas belum sesuai
standar dan ruang perpustakaan yang belum layak. Ini disebabkan sebagian
besar sekolah pasif menunggu program atau dana dari pemerintah maupun
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
dan data sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah
kurang akurat.
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Hasil peta mutu pendidikan diperoleh bahwa capaian standar pengelolaan
jenjang SMK Provinsi Sulawesi Tengah adalah 5,53 masih berada di atas
capaian nasional sebesar 5,49. Keduanya masih menuju SNP 4. Dengan
mengidentifikasi rapor mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Sulawesi
Tengah untuk standar pengelolaan, nilai capaian yang tertinggi adalah 6,39
berada di kategori menuju SNP 4, pada indikator sekolah menyelenggarakan
kegiatan layanan kesiswaan. Sedangkan nilai capaian yang rendah pada
indikator sebagian kepala sekolah memiliki kemampuan yang masih rendah
dalam mengembangkan sekolah dan sumber daya, akar masalah rendahnya sub
indikator ini adalah sebagian besar guru yang angkat sebagai kepala sekolah
belum mengikuti diklat calon kepala sekolah. Pemahaman kompetensi
manajerial dan sosial kepala sekolah masih sangat kurang, sehingga
pengelolaan pendidikan berjalan kurang efektif.
• Standar Pembiayaan
Membandingkan capaian standar pembiayaan jenjang SMK Provinsi Sulawesi
Tengah sebesar 5,72 berada di bawah capaian nasional sebesar 5,74 berada di
kategori menuju SNP 4. Dengan mencermati dan mengidentifikasi rapor mutu
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 74
pendidikan jenjang SMK Provinsi Sulawesi Tengah pada standar pembiayaan
bahwa nilai capaian yang tertinggi adalah 7,00 mencapai SNP, yaitu sekolah
melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu. Sedangkan
nilai rapor yang rendah yaitu pada sub indikator sebagian sekolah belum
memilliki laporan pengelolaan dana yang lengkap, transparan dan akuntabel.
Penyebabnya adalah sebagian besar bendahara sekolah baik bendahara BOS
maupun bendahara dana Bantah dijabat oleh guru sehingga yang bersangkutan
kurang fokus dalam melakukan tugas kebendaharaannya. Sebagian kepala
sekolah dan bendahara tidak memiliki pendidikan basic pendidikan manajamen
atau akuntansi.
Setelah dianalisis data pemetaan mutu tahun 2017 selanjutnya untuk
mengetahui adanya kemajuan maka akan dibandingkan dengan hasil analisis
tahun 2016 sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini:
Grafik 3.4 Perbandingan Capaian SNP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 dan Tahun 2017 Jenjang SMK
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 75
Diagram 3.5 Persentase capaian SNP jenjang SMK tahun 2017
Berdasarkan grafik peta capaian SNP jenjang SMK Provinsi Sulawesi Tengah
tahun 2016 dan 2017, terpetakan 87% atau tujuh standar mengalami peningkatan
persentase yakni; Standar Kompetensi Lulusan, Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. Sementara
itu, 13% lain mengalami penurunan yakni Standar Sarana Prasarana. Berikut
dianalisis peta capaian SNP per standar:
• Standar Kompetensi Lulusan
Nilai capaian Standar Kompetensi Lulusan pada tahun 2016 sebesar 4,77
mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 1,61 pada tahun 2017 menjadi
6,38. Dari kategori capaian SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian
SKL berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses,
Standar Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Isi
Nilai capaian Standar Isi pada tahun 2016 sebesar 4,69 mengalami peningkatan
kurang signifikan sebesar 0,53 pada tahun 2017 menjadi 5,22. Dari kategori
capaian SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL berhubungan
dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar Penilaian,
Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 76
• Standar Proses
Nilai capaian Standar Proses pada tahun 2016 sebesar 4,83 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,54 pada tahun 2017 menjadi 6,37.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Penilaian Pendidikan
Nilai capaian Standar Penilaian pada tahun 2016 sebesar 4,00 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,82 pada tahun 2017 menjadi 5,82.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar PTK
Nilai capaian Standar PTK pada tahun 2016 sebesar 2,99 mengalami
peningkatan yang kurang signifikan sebesar 0,27 pada tahun 2017 menjadi 3,26.
Keduanya masih di kategori capaian menuju SNP 2. Peningkatan nilai capaian
SKL berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses,
Standar Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Sarana dan Prasarana
Nilai capaian Standar Sarana dan Prasarana merupakan nilai dari delapan
standar yang satu-satunya mengalami penurunan yang kurang signifikan
sebesar 0,87 dari 3,70 menjadi 2,83. Dari kategori capaian menuju SNP 3 turun
satu tingkat menuju SNP 2.
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Nilai capaian Standar Pengelolaan pada tahun 2016 sebesar 3,80 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,73 pada tahun 2017 menjadi 5,53.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Pembiayaan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 77
Nilai capaian Standar Pembiayaan pada tahun 2016 sebesar 3,66 mengalami
peningkatan yang signifikan sebesar 2,06 pada tahun 2017 menjadi 5,72.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
g) Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu
Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu pendidikan jenjang SMK
dilakukan setelah mendapatkan analisis data mutu yang komprehensif yaitu
mencakup secara keseluruhan data mutu terkait peningkatan mutu satuan
pendidikan dalam hal pemenuhan SNP. Hasil kegiatan ini diharapkan LPMP
Sulawesi Tengah bisa membuat program prioritas yang harus dilakukan pada
tahun berikutnya untuk menindaklanjuti hasil pemetaan mutu pada satuan
pendidikan yang masih di bawah Standar yang ditetapkan dan SNP.
h) Diseminasi Pemetaan Mutu
Kegiatan Diseminasi pemetaan Mutu Pendidikan jenjang SMK dilaksanakan
agar semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan dalam hal
ini Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota mengetahui hasil atau capaian
satuan pendidikan SMK dalam pemetaan mutu pendidikan tahun 2017. Melalui
pemaparan yang dilakukan oleh Tim PMP LPMP Sulawesi Tengah tergambar
dengan jelas posisi masing-masing satuan pendidikan di kabupaten/kota
masing-masing. Berdasarkan hal tersebut ada kesepakatan bahwa data mutu ini
akan dijadikan bahan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan
pada Dinas pendidikan kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2017 indikator kinerja Persentase Satuan
Pendidikan SMK dengan target 100 persen sekolah terpetakan mutunya telah
dapat direalisasikan secara sempurna namun dampak yang dihasilkan belum
sepenuhnya menaikkan capaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
sehingga pada tahun berikutnya akan dioptimalkan kembali kerangka implementasi
pada satuan pendidikan. Diharapkan kerja sama dari pemangku kepentingan di
daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pro aktif mengawal
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 78
setiap program yang dilaksanakan LPMP Sulawesi Tengah di kabupaten masing-
masing.
Secara keseluruhan capaian Indikator kinerja persentase SD, SMP, SMA dan SMK
yang telah dipetakan mutu pendidikannya telah tercapai namun belum sepenuhnya
menaikkan capaian delapan SNP. Pada proses pemetaan mutu yang terkait secara
langsung adalah standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar
kompetensi lulusan dan standar penilaian. Sedangkan standar pembiayaan, standar
sarana dan prasarana dan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah
kewenangan dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggungjawab
pendidikan di daerah.
Diagram 3.6 Capaian SNP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017
Tabel 3.6 Capaian SNP Provinsi Sulawesi Tengah hasil pemetaan mutu tahun 2017
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 79
Untuk mengukur peningkatan indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) diperlukan hasil analisis peta mutu SMK tahun 2016 dan
2017. Hasil analisis peta mutu Provinsi Sulawesi Tengah jenjang SMK untuk dua
tahun tersebut dapat dikemukakan bahwa persentase capaian SNP mengalami
peningkatan sebesar 87% yaitu di standar proses, standar penilaian, standar
pengelolaan, SKL, Standar isi, standar pembiayaan, Standar Pengelolaan, dan Standar
PTK dan 13% capaian SNP mengalami penurunan yaitu di standar sarana prasarana.
Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan 7 SNP yang mengalami kenaikan sebagai
berikut:
• Standar Kompetensi Lulusan
Nilai capaian Standar Kompetensi Lulusan pada tahun 2016 sebesar 4,77
mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 1,61 pada tahun 2017 menjadi
6,38. Dari kategori capaian SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian
SKL berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses,
Standar Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Isi
8. Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Meningkat
Indeks Efektivitasnya
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 80
Nilai capaian Standar Isi pada tahun 2016 sebesar 4,69 mengalami peningkatan
kurang signifikan sebesar 0,53 pada tahun 2017 menjadi 5,22. Dari kategori
capaian SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL berhubungan
dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar Penilaian,
Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Proses
Nilai capaian Standar Proses pada tahun 2016 sebesar 4,83 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,54 pada tahun 2017 menjadi 6,37.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Penilaian Pendidikan
Nilai capaian Standar Penilaian pada tahun 2016 sebesar 4,00 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,82 pada tahun 2017 menjadi 5,82.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar PTK
Nilai capaian Standar PTK pada tahun 2016 sebesar 2,99 mengalami
peningkatan yang kurang signifikan sebesar 0,27 pada tahun 2017 menjadi 3,26.
Keduanya masih di kategori capaian menuju SNP 2. Peningkatan nilai capaian
SKL berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses,
Standar Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
• Standar Pengelolaan Pendidikan
Nilai capaian Standar Pengelolaan pada tahun 2016 sebesar 3,80 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,73 pada tahun 2017 menjadi 5,53.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 81
• Standar Pembiayaan
Nilai capaian Standar Pembiayaan pada tahun 2016 sebesar 3,66 mengalami
peningkatan yang signifikan sebesar 2,06 pada tahun 2017 menjadi 5,72.
Kategori capaian dari SNP 3 menuju SNP 4. Peningkatan nilai capaian SKL
berhubungan dengan peningkatan pada Standar isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar PTK, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
Sedangkan SNP lainnya mengalami penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut:
▪ Standar Sarana dan Prasarana
Nilai capaian Standar Sarana dan Prasarana merupakan nilai dari delapan
standar yang satu-satunya mengalami penurunan yang kurang signifikan
sebesar 0,87 dari 3,70 menjadi 2,83. Dari kategori capaian menuju SNP 3 turun
satu tingkat menuju SNP 2.
Guna memperjelas persentase naik turunnya capaian 8 SNP dari hasil pemetaan mutu
pendidikan jenjang SMK Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat
pada diagram 3.3 di atas pada pembahasan hasil penyusunan peta mutu pendidikan.
Hal ini dapat mengindikasikan adanya nilai peningkatan indeks efektivitas.
Secara keseluruhan satuan pendidikan SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
pada tahun 2017 adalah 8,69 dengan persentase 86,9 persen. Hasil ini didapatkan dari
nilai persentase kenaikan 7 SNP yaitu Standar Proses, Standar Penilaian, Standar
pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Isi, Standar PTK serta SKL sebesar 9,56
dengan persentase 95,6 persen dikurangi nilai persentasi satu SNP yang turun yaitu
Standar Sarana dan prasarana sebesar 0,87 atau 8,7 persen. Kesimpulannya bahwa
indikator kinerja persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya melebihi target
yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017 yaitu 60 persen.
Secara keseluruhan dari jenjang SD, SMP, SMA sampai SMK yang meningkat indeks
efektivitasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 3.7 Perbandingan capaian SNP jenjang SD s.d. SMK Provinsi Sulawesi
Tengah tahun 2016 dan 2017
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 82
No. Standar Nasional Pendidikan Capaian SNP Provinsi per Jenjang
SD SMP SMA SMK
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Standar Kompetensi Lulusan 5.09 6.12 5.04 6.35 5.5 6.35 4.77 6.38
2 Standar Isi 4.71 5.56 4.58 5.29 4.61 5.29 4.69 5.22
3 Standar Proses 5.03 6.3 4.98 6.35 5.01 6.35 4.83 6.37
4 Standar Penilaian Pendidikan 4.16 5.62 4.09 5.63 4.15 5.63 4 5.82
5 Standar PTK 3.21 2.9 3.31 3.04 3.34 3.31 2.99 3.26
6 Standar Sarana dan Prasarana 4.56 2.81 4.47 2.88 4.67 2.88 3.7 2.83
7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.08 5.43 3.99 5.49 4.13 5.48 3.8 5.53
8 Standar Pembiayaan 4.05 6.11 3.99 5.91 3.88 5.91 3.66 5.72
Hasil analisis data peta mutu mengindikasikan bahwa untuk Provinsi Sulawesi Tengah
satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
dengan nilai kenaikan rata-rata 7,06 atau 70,6 persen. Hasil ini melebihi target yang
ditetapkan pada perjanjian kinerja yang direncanakan mencapai rata-rata 55 persen
untuk seluruh satuan pendidikan pada semua jenjang. Adanya peningkatan ini
dipengaruhi oleh meningkatnya capaian SNP pada setiap jenjang pendidikan terutama
pada jenjang SMK dengan capaian tertinggi yaitu 86,9 persen, jenjang SMP dengan
capaian 74,1 persen, jenjang SMA 61,8 persen, dan jenjang SD dengan capaian 59,6
persen.
Indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8
SNP pada pelaksanaannya didukung oleh dua output kegiatan yaitu:
1. Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
2. Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013
Terdapat beberapa komponen kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan
indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapaian SNP adalah:
1. Verifikasi Sekolah Model jenjang SD
9. Persentase Sekolah Dasar (SD) yang telah disupervisi dan difasilitasi
dalam pencapaian SNP
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 83
Sekolah Model jenjang SD merupakan sekolah yang ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota dan akan dibina oleh LPMP Sulawesi
Tengah untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam
penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model
menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik
dan berkelanjutan sehingga tumbuh budaya mutu secara mandiri di sekolah.
Berdasarkan hal tersebut LPMP Sulawesi Tengah melakukan verifikasi calon
sekolah model pada 12 kabupten dan 1 kota. Dari hasil verifikasi ini menghasilkan
52 sekolah jenjang SD yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh kepala LPMP
Sulawesi Tengah menjadi sekolah model. Sebaran jumlah sekolah tersebut
berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.8. Rekapitulasi sekolah model jenjang SD di Provinsi Sulawesi Tengah
tahun 2017
No.
Kabupaten/kota
Jumlah
Sekolah
1 Palu 4
2 Donggala 4
3 Sigi 4
4 Parigi Moutong 3
5 Poso 4
6 Morowali 4
7 Morowali Utara 5
8 Tojo Una Una 4
9 Banggai 4
10 Banggai Kepulauan 4
11 Banggai Laut 4
12 Tolitoli 4
13 Buol 4
JUMLAH 52
2. Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model
Pada awalnya sekolah model dipilih dari sekolah yang belum memenuhi SNP untuk
dibina LPMP agar dapat menerapkan siklus penjaminan mutu. Olehnya itu
diperlukan sumber daya yang handal dalam implementasinya di satuan pendidikan.
Untuk itu kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model sangat
penting untuk dimaksimalkan pelaksanaannya. Sejumlah 52 Fasilitator Daerah
yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 23 dari unsur dinas pendidikan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 84
provinsi/kota/kabupaten dan 29 dari unsur LPMP. Semua peserta dinyatakan lulus
dari hasil penilaian Fasilitator Nasional terkait penguasaan substansi materi dan
penilaian panitia terkait dengan ketepatan waktu dalam mengikuti setiap sesi
materi.
3. Pendampingan LPMP ke Lokasi Bimtek SPMI
Kegiatan ini dilakukan di kabupaten/kota di mana Tim Pendamping LPMP
Sulawesi Tengah mendatangi lokasi Bimtek SPMI. Hasil yang dicapai pada
pendampingan ini adalah pendamping dan panitia dari LPMP bisa memastikan
bahwa seluruh pihak yang terkait dengan sekolah model siap mengimplementasikan
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan secara mandiri. Hal ini bisa dilihat dari
kehadiran peserta dan keseriusan setiap sekolah belajar bagaimana menyusun peta
mutu dari setiap standar nasional pendidikan yang masih di bawah standar sesuai
hasil pemetaan mutu pada aplikasi PMP tahun 2016.
4. Bimbingan Teknis SPMI
Pada saat tim LPMP Sulawesi Tengah melakukan pendampingan di lokasi Bimtek
SPMI terdapat dua Fasilitator Daerah yang telah lulus kegiatan Bimtek Fasda
Sekolah Model. Mereka ini berperan aktif dalam membimbing peserta dari seluruh
sekolah model pada kabupaten/kota masing-masing untuk mengikuti siklus
penjaminan mutu pendidikan internal secara mandiri yang diawali dengan melihat
raport mutu sekolah pada aplikasi PMP tahun 2016. Semua komponen pada
delapan SNP yang masih di bawah standar dibuatkan pemetaan mutunya,
pemenuhan rencana mutunya, sampai kepada evaluasi kegiatannya.
5. Pendampingan Sekolah Model
Berkaitan dengan efektivitasnya pelaksanaan sekolah model untuk
mengimplementasikan penjaminan mutu internal, sekolah model perlu
mendapatkan pendampingan dari fasilitator daerah. Ada empat tujuan utama dari
pendampingan ini yakni:
o Meningkatkan pemahaman SPMI bagi pengawas, Kepala Sekolah, PTK, orang
tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan lainnya di dalam maupun di luar
sekolah model
o Meningkatkan keterampilan sekolah dalam mengimplementasikan SPMI
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 85
o Memperkuat pelaksanaan SPMI bagi kepala sekolah, PTK, orang tua/komite
sekolah dan pemangku kepentingan lainnya di dalam maupun di luar sekolah
model
o Mendorong sekolah model untuk mengimbaskan SPMI ke sekolah imbas
dengan mengikuti semua rangkaian kegiatan pada sekolah model.
Setelah diadakan pendampingan selama dua tahap hasil yang didapatkan bahwa 52
sekolah model jenjang SD di Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan telah
memahami konsep SPMI, mempunyai keterampilan dalam mengimplementasikan
SPMI dan semua sekolah berhasil menuntaskan siklus penjaminan mutu internal
secara menyeluruh, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal
identifikasi program yang harus diprioritaskan oleh sekolah dalam pemenuhan
mutu. Terkait hal ini bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi sekolah model
dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 3.5 Dampak pendampingan sekolah model tahun 2017 per kabupaten/kota
kondisi sebelum dan sesudah pendampingan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 86
Diagram 3.7 Persentase perubahan kondisi sebelum dan sesudah diberikan
pendampingan sekolah model tahun 2017
Sehubungan dengan tugas sekolah model untuk mengimbaskan SPMI maka
perwakilan sekolah model juga mengambil bagian dalam kegiatan ini. Perwakilan
sekolah imbas mengikuti secara keseluruhan aktivitas pada sekolah model terkait
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 87
SPMI sehingga memungkinkan untuk mereka bisa mengimplementasikan pada
sekolahnya masing-masing.
6. Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model
Untuk mengetahui hasil implementasi sekolah model apakah sesuai dengan dengan
maksud, tujuan dengan hasil yang dicapai maka diadakan monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk seluruh sekolah model jenjang SD
sejumlah 52 sekolah. Tim monev LPMP Sulawesi Tengah berbekal instrumen
telah menggali semua kegiatan pada sekolah model sehingga bisa dijadikan bahan
untuk menyusun rekomendasi peningkatan mutu. Pada kegiatan ini juga Tim
monev LPMP juga menagih laporan pertanggugjawaban kegiatan dan laporan
pertanggungjawaban anggaran bantuan pemerintah.
Hasil monitoring dan evaluasi sekolah model tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa
121 sekolah model atau 93,08 persen dari hasil pendampingan meningkat
pemahaman dan implementasinya pada siklus penjaminan mutu pendidikan yang
diawali dengan pemetaan mutu dari hasil rapor mutu tahun 2016, perencanaan
pemenuhan mutu, rekomendasi pemenuhan mutu sampai evaluasi pemenuhan
mutu. Sedangkan sisanya enam sekolah model atau 5 persen kondisinya menurun
dan tiga sekolah atau 2,31 persen tidak ada perubahan sebagaimana terlihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 3.9 Hasil monitoring dan evaluasi sekolah model tahun 2017
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi sekolah model pada
tahun 2017 capaian keberhasilannya adalah 87,89 persen. Persentase ini
didapatkan dari proses pendampingan 82,94 persen, implementasi SPMI 85,54
persen, dampak pendampingan 93,08 persen dan hasil SPMI (budaya mutu) 90,00
persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 88
Tabel 3.10 Persentase keberhasilan sekolah model di Provinsi Sulawesi Tengah
sesuai hasil monitoring dan evaluasi
7. Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas
Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak
diikuti dengan budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Pada
peningkatan mutu sekolah diperlukan pendekatan yang melibatkan seluruh
komponen pada satuan pendidikan agar memiliki budaya mutu. Oleh karena itu
LPMP Sulawesi Tengah melakukan sosialisasi sekolah model dan sekolah imbas
kepada seluruh pemangku kepentingan terkait pendidikan di kabupaten/kota.
“Kepala LPMP Sulawesi Tengah H. Muhammad Askari, SH., M. Si. Pada pembukaan kegiatan
Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas”
8. Bimbingan Teknis SPME
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan sarana yang dilakukan
pemangku kepentingan terkait dengan pendidikan dalam hal fasilitasi, pengawasan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 89
dan evaluasi serta memberikan saran dalam peningkatan kualitas berkelanjutan
bagi satuan pendidikan. Pelaksanaan Bimbingan Teknis SPME yang dilaksanakan
bertujuan untuk membekali pemangku kepentingan bidang pendidikan yang
tergabung dalam Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah untuk mengawal
keterlaksanaan siklus penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan dan
menyusun program peningkatan mutu berdasarkan rapor mutu wilayah.
9. Monitoring dan Evaluasi Sekolah Kemitraan
Sekolah model yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan
telah mengimplementasikan SPMI juga mempunyai sekolah imbas. Sekolah imbas
tersebut mempunyai kewajiban untuk mengikuti semua proses SPMI seperti yang
diimplementasikan oleh sekolah model. Monitoring dan evaluasi sekolah kemitraan
ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pengimbasan yang dilakukan oleh
sekolah model sehingga sekolah imbas turut mengimplementasikan tahapan
penjaminan mutu mulai dari pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan
mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, evaluasi pemenuhan mutu, dan penyusunan
strategi baru untuk peningkatan mutu selanjutnya. Adapun hasilnya dapat dilihat
pada penjelasan di bawah ini:
o Terdapat 65 persen sekolah imbas melakukan sosialisasi SPMI kepada seluruh
warga sekolah sebelum impelementasi sebagaimana terlihat pada grafik berikut:
o Terdapat 80,77 persen sekolah imbas mengikuti sosialisasi SPMI pada sekolah
model; 58,97 persen mengikuti proses pendampingan SPMI di sekolah model;
dan 52,56 persen mengikuti kegitan pemenuhan mutu pada sekolah model
sebagaimana terlihat pada grafik berikut:
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 90
o Terkait kelompok yang hadir pada saat sosialisasi terdapat 54 sekolah imbas
menghadirkan guru, 32 sekolah imbas mengikutsertakan tenaga
kependidikan, 20 sekolah imbas mengikutkan pengawas pembina, 14
sekolah mengikutkan komite sekolah dan 10 sekolah mengikutkan siswanya
dalam kegiatan sosialisasi. Untuk lebih jelasnya terlihat pada grafik di
bawah ini:
o Terkait sekolah yang melakukan penjaminan mutu pendidikan pada sekolah
model terdapat 47 sekolah melakukan pemetaan mutu, 44 sekolah
melakukan pembentukan TPMPS, 38 sekolah melakukan penyusunan
rencana pemenuhan mutu, 23 sekolah melakukan aktivitas manajemen
kegiatan pemenuhan mutu, 22 sekolah melakukan revisi
RKS/RKAS/RAPBS, 18 sekolah melakukan manajemen monitoring dan
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Sosialisasi
Pendampingan
Pemenuhan Mutu
80.77%
58.97%
52.56%
Sekolah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah model
54
32
10
14
20
0 10 20 30 40 50 60
Guru
Tendik
Siswa
Komite Sekolah
Pengawas Sekolah Pembina
Komponen yang hadir dalam rapat sosialisasi
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 91
evaluasi kegiatan pemenuhan mutu, 19 sekolah melakukan kegiatan
perbaikan strategi pemenuhan mutu sesuai hasil monev, dan 16 sekolah
melakukan teknis penyusunan laporan kegiatan. Untuk lebih jelasnya
tergambar pada grafik di bawah ini:
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah imbas cukup
antusias dalam melakukan implementasi SPMI pada satuan pendidikannya
masing-masing. Oleh karena itu pada tahun berikutnya untuk meningkatkan
partisipasi sekolah imbas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
o mengoptimalkan peran sekolah model untuk menggerakkan sekolah
imbas di wilayahnya masing-masing untuk melakukan semua tahapan
SPMI;
o mengoptimalkan peran fasilitator daerah sekolah model yang ada di
kabupaten untuk melakukan sosialisasi SPMI; dan
o mengoptimalkan peran TPMPD pada dinas pendidikan dan kebudayaan
kabupaten/kota dalam hal pentingya melakukan implementasi SPMI
10. Diseminasi Hasil
44
47
38
22
23
18
1916
Sekolah yang melakukan kegiatan penjaminan mutu dipelajari dari sekolah model
Pembentukan TPMPS
Pemetaan mutu
Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu
Merevisi RKS/RKAS/RAPBS
Manajemen Kegiatan Pemenuhan Mutu
Manajemen monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan mutu
Strategi perbaikan kegiatan pemenuhan mutu berdasarkan hasil monev
Teknis penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 92
Pada tahun 2017, satuan pendidikan yang didampingi dalam mengimplementasikan
SPMI di Sulawesi Tengah hanya 130 satuan pendidikan karena terbatasnya
anggaran. Satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan SPMI diharapkan
dapat mengimbaskannya kepada satuan pendidikan lainnya. Melalui kegiatan
diseminasi hasil ini, satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan SPMI
sebagai sekolah model berbagi pengalaman kepada satuan pendidikan lain yang
belum mengimplementasikan SPMI. Kegiatan ini juga melibatkan Tim Penjaminan
Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan pemangku kepentingan lainnya dengan
harapan agar program ini didukung dan sasarannya dapat ditambah dengan
pembiayaan dari dana APBD.
11. Rapat Koordinasi Kurikulum 2013
Kegiatan rakor ini terlaksana untuk seluruh jenjang dengan capaian 100 persen.
Rakor tersebut menghasilkan beberapa hal penting terkait pelaksanaan Kurikulum
2013 pada tahun 2017, yaitu LMP Sulawesi Tengah:
a. melakukan koordinasi dengan pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota dalam
pelaksanaan pelatihan kurikulum 2013;
b. bersama pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan verifikasi data calon
Instruktur Kabupaten (IK) yang akan menjadi fasilitator di sekolah sasaran
kurikulum 2013 dari pada semua jenjang;
c. bersama pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan verifikasi data
sekolah sasaran yang akan menjadi sasaran pelatihan kurikulum 2013 pada
semua jenjang; dan
d. melakukan koordinasi dengan pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota tentang
kesiapan sekolah tempat kegiatan pelaksanaan diklat kurikulum 2013 pada
seluruh jenjang.
Hal-hal lain yang dihasilkan melalui rakor ini adalah:
a) ditetapkannnya kriteria guru yang akan menjadi instruktur nasional,
instruktur provinsi, dan instruktur kabupaten;
b) disepakatinya jumlah guru yang akan dilatih menjadi instruktur kabupaten;
c) disepakatinya jumlah kuota guru sasaran masing-masing kabupaten/kota;
d) disepakatinya besaran jumlah bantuan bagi sekolah yang ditunjuk menjadi
induk kluster dan sebaran sekolah imbas;
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 93
e) disepakatinya tempat pelaksanaan pendampingan bagi guru sasaran di
seluruh kabupaten/kota.
12. Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD tingkat Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diikuti oleh 63 peserta dengan capaian adalah 100 persen. Kegiatan
ini bertujuan:
a. memantapkan materi pelatihan Kurikulum 2013;
b. memantapkan strategi penyajian materi pelatihan Kurikulum 2013;
c. menyiapkan instruktur yang siap ditugaskan dan mengimplementasikan
pengetahuan dan keterampilan pada Pelatihan Guru Sasaran
“Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad bersama Kepala Dinas Dikbud
Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace menghadiri pembukaan kegiatan Bimtek Tim Pengembang
Kurikulum jenjang SD tanggal 24 s.d. 27 Maret 2017 di LPMP Sulawesi Tengah”
13. Pelatihan Guru Sasaran Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SD
Target kegiatan ini sebanyak 4.067 peserta dan telah terlaksana 100 persen. Pada
kegiatan ini, materi yang diterima oleh guru sasaran adalah:
a) Pemahaman Konsep Kurikulum 2013;
b) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
c) Penyusunan Instrumen Penilaian; dan
d) Pelaksanakan Penilaian dan Pengolahan hasil Penilaian Sikap, Pengetahuan
dan Keterampilan.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 94
Terkait dengan efektivitas kegiatan pendampingan pada guru sasaran, berdasarkan
hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 terhadap kegiatan
Pelatihan Guru Sasaran Jenjang SD dapat digambarkan seperti dibawah ini:
Pada gambar di atas terdapat 56,6 persen menyatakan bahwa pendampingan yang
dilaksanakan untuk Kurikulum 2013 pada tahun 2017 efektif, 25,4 persen
menyatakan cukup efektif dan 11,1 persen menyatakan sangat efektif. Berdasarkan
data tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum 2013 jenjang SD
pada tahun 2017 bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan
pendidikan.
14. Asistensi Bantuan Pemerintah
Asistensi Bantuan Pemerintah jenjang SD telah dilaksanakan bagi 1.016 sekolah
pelaksana kurikulum 2013 dengan capaian 100 persen. Kegiatan ini memfasilitasi
sekolah untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan implementasi
kurikulum 2013 serta penandatangan MoU antara Kepala LPMP Sulawesi Tengah
dengan kepala sekolah sasaran.
15. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013
Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan untuk
mengetahui kesesuaian acuan pelaksanaan kurikulum 2013 dengan
implementasinya di satuan pendidikan. Kegiatan ini terlaksana 100 persen dengan
hasil sebagai berikut:
a) guru pada sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 seluruhnya membuat
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 95
b) pembuatan RPP yang dilakukan oleh guru sebagaimana terlihat pada
gambar berikut ini:
Jika melihat gambar di atas bahwa 35 persen guru membuat RPP per mata
pelajaran, terdapat 32,5 persen per pertemuan, ada 19,4 persen per KD dan
13,1 persen membuat RPP per pertemuan.
c) Pemeriksaan Rencana Pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah terlihat
pada gambar berikut:
Berdasarkan gambar di atas, terdapat 47,1 persen kepala sekolah telah
memeriksa RPP pada setiap semester; 21,6 persen kepala sekolah
melakukan pemeriksaan RPP pada tiap pekan; 16,8 persen pada tiap
triwulan; dan 12,5 persen kepala sekolah memeriksa RPP setiap bulan.
d) Pemeriksaan Rencana Pembelajaran dilakukan oleh pengawas sekolah
terlihat pada gambar berikut:
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 96
Terdapat 59,7 persen pengawas sekolah melakukan pemeriksaan RPP tiap
semester; 30,8 persen melakukan dengan cara insidental; dan sisanya ada
yang melakkukannya pada tiap pekan, tiap tiga bulan dan tiap hari efektif
sekolah.
e) Isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggambarkan:
o 94,7 persen indikatornya telah memenuhi aspek pengetahuan, sikap dan
keterampilan
o 72,5 persen materi pembelajaran sudah kontekstual sesuai karakteristik
lokal dan global
o 67,5 persen materi pembelajaran telah terintegrasi dengan isu sosial,
lingkungan dan kesehatan baik tingkat lokal maupun global
o 74,8 persen kegiatan pembelajaran menerapkan berbagai metodologi
dan pendekatan
o 40,8 persen pembelajaran telah melibatkan masyarakat (orang tua,
petani, pemerintah, dan lain-lain)
o 66 persen pembelajaran telah menggunakan berbagai sumber belajar
o 77,7 persen pembelajaran telah menggunakan berbagai media belajar
o 77,7 persen penilaian telah menggunakan berbagai teknik penilaian
sesuai tiga ranah yaitu pengetahuan, afektif dan psikomotorik.
f) Aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses
pembelajaran, yaitu:
o 98 persen telah melakukan remedial untuk peserta didik yang belum
tuntas belajar
o 75 persen telah melakukan pengayaan bagi peserta didik yang telah
tuntas belajar
o 77 persen melakukan refleksi proses pembelajaran dan memperbaiki
pembelajaran
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 97
o 73 persen telah melakukan analisis daya serap peserta didik terhadap
pelajaran
o 64 persen telah mengecek gaya belajar peserta didik dan menyesuaikan
dengan perbaikan pembelajaran
o 71 persen telah berkomunikasi dengan teman sejawat (KKG/MGMP)
untuk mempersiapkan PBM yang lebih baik
g) Hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat menutup proses pembelajaran
sebagai berikut:
o 91 persen bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran
o 83 persen guru bersama siswa telah mengevaluasi seluruh rangkaian
aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh
o 74 persen telah memberikan penghargaan atas upaya atau hasil belajarn
individu maupun kelompok
o 72 persen telah membantu siswa dalam menemukan manfaat langsung
maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung
o 79 persen guru telah melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil
pembelajaran
o 74 persen telah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran
o 78 persen telah melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk
pemberian tugas baik tugas individual maupun kelompok
o 80 persen telah menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk
pertemuan berikutnya
o 78 persen telah mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu
yang telah dijadwalkan
Jika dikaitkan dengan Dokumen Perjanjian Kinerja 2017 terkait indikator kinerja
Persentase Satuan Pendidikan SD dengan target 40 persen sekolah difasilitasi dan
disupervisi belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan dampak yang dihasilkan belum
sepenuhnya menyentuh delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga pada
tahun berikutnya akan dioptimalkan kembali kerangka implementasi pada satuan
pendidikan.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 98
Jumlah satuan pendidikan SD di Sulawesi Tengah sebanyak 2.890. Satuan pendidikan
yang telah menjadi sasaran kurikulum 2013 sebanyak 1.068 atau baru mencapai 36,9
persen dengan rincian 1.016 melalui kurikulum 2013 dan 52 melalui sekolah model
dari target 40 persen atau 1.156 sekolah yang akan difasilitasi. Dengan demikian
capaian jenjang SD untuk fasilitasi dan supervisi mutu pendidikan adalah 93 persen.
Sisa target yang belum dicapai pada tahun 2017 ini akan dimasukkan kembali pada
tahun 2018 sehingga tahapan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dapat
diwujudkan. Tujuan tersebut dapat dicapai jika kerja sama antara LPMP Sulawesi
Tengah dengan pemangku kepentingan di daerah terus dikembangkan dalam hal ini
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pro aktif mengawal setiap program yang
dilaksanakan LPMP Sulawesi Tengah di kabupaten masing-masing.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang berada pada angka 2 persen (K 13
22 sekolah dan sekolah model 26) dari 40 persen sekolah jenjang SD yang difasilitasi
dan disupervisi maka hasil capaian tahun 2017 ini sudah maksimal dan menjadi
pijakan untuk tahun 2018 untuk tetap melakukan fasilitasi dan supervisi demi kemajuan
satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8
SNP pada pelaksanaannya didukung oleh dua output kegiatan yaitu:
1. Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
2. Satuan Pendiidkan yang melaksanakan Kurikulum 2013
Kedua output tersebut terurai ke dalam beberapa komponen kegiatan yang berkaitan
secara langsung dengan indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan
difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah:
10. Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Telah Disupervisi
dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 99
1. Verifikasi Sekolah Model Jenjang SMP
Sekolah Model jenjang SMP merupakan sekolah yang diusulkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Provinsi dan ditetapkan oleh LPMP
Sulawesi Tengah untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya
dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model
menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik
dan berkelanjutan sehingga tumbuh budaya mutu secara mandiri di sekolah.
Berdasarkan hal tersebut LPMP Sulawesi Tengah melakukan verifikasi calon
sekolah model pada 12 kabupten dan 1 kota. Dari hasil verifikasi ini
menghasilkan 44 sekolah jenjang SMP yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh
kepala LPMP Sulawesi Tengah menjadi sekolah model. Sebaran jumlah sekolah
tersebut berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.11 Rekapitulasi Sekolah Model Jenjang SMP di Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2017
2. Pendampingan Sekolah Model jenjang SMP
Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan sekolah model untuk
mengimplementasikan penjaminan mutu internal, sekolah model perlu
mendapatkan pendampingan dari fasilitator daerah. Ada tiga tujuan utama dari
pendampingan tersebut, yaitu:
No.
Kabupaten/kota
Jumlah
Sekolah
1 Palu 3
2 Donggala 3
3 Sigi 4
4 Parigi Moutong 4
5 Poso 4
6 Morowali 3
7 Morowali Utara 3
8 Tojo Una Una 3
9 Banggai 4
10 Banggai Kepulauan 3
11 Banggai Laut 3
12 Tolitoli 3
13 Buol 4
JUMLAH 44
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 100
o meningkatkan pemahaman SPMI bagi pengawas, Kepala Sekolah, PTK, orang
tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan lainnya di dalam maupun di luar
sekolah model
o Meningkatkan keterampilan sekolah dalam mengimplementasikan SPMI
o Memperkuat pelaksanaan SPMI bagi kepala sekolah, PTK, orang tua/komite
sekolah dan pemangku kepentingan lainnya di dalam maupun di luar sekolah
model
o Mendorong sekolah model untuk mengimbaskan SPMI ke sekolah imbas dengan
mengikuti semua rangkaian kegiatan pada sekolah model.
Setelah diadakan pendampingan selama dua tahap hasil yang didapatkan bahwa 44
sekolah model jenjang SMP di Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan telah
memahami konsep SPMI, mempunyai keterampilan dalam mengimplementasikan
SPMI dan semua sekolah berhasil menuntaskan siklus penjaminan mutu internal
secara menyeluruh, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal
identifikasi program yang harus diprioritaskan oleh sekolah dalam pemenuhan mutu.
Sehubungan dengan tugas sekolah model untuk mengimbaskan SPMI maka
perwakilan sekolah model juga mengambil bagian dalam kegiatan ini. Perwakilan
sekolah imbas mengikuti secara keseluruhan aktivitas pada sekolah model terkait
SPMI sehingga memungkinkan untuk mereka bisa mengimplementasikan pada
sekolahnya masing-masing.
3. Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model jenjang SMP
Untuk mengetahui hasil implementasi sekolah model apakah sesuai dengan maksud,
tujuan dengan hasil yang dicapai maka diadakan monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk seluruh sekolah model jenjang SMP
yakni 44 sekolah. Tim monev LPMP Sulawesi Tengah berbekal instrumen telah
menggali semua kegiatan pada sekolah model sehingga bisa dijadikan bahan untuk
menyusun rekomendasi peningkatan mutu. Pada kegiatan ini juga Tim monev LPMP
juga menagih laporan pertanggugjawaban kegiatan dan laporan pertanggungjawaban
anggaran bantuan pemerintah. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sekolah model
telah dijelaskan di atas pada pembahasan capaian indikator kinerja persentase SD
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 101
yang disupervisi dan difasilitasi karena hasil olahan datanya secara keseluruhan untuk
semua jenjang pendidikan.
4. ToT Tim Pengembang Kurikulum 2013 SMP tingkat Kabupaten/kota dengan
sasaran 374 peserta telah terlaksana untuk 374 peserta dengan capaian 100 persen.
Tim pengembang kurikulum 2013 ini telah difasilitasi untuk melakukan
impelementasi ke guru sasaran. Capaian dari kegiatan ini di mana semua peserta
telah aktif mengarahkan semua kemampuannya untuk memahami dan mendalami
bahkan melakukan simulasi dan praktek pembelajaran guna mengoptimalkan
implementasi Kurikulum 2013 di satuan paendidikan.
5. Pelatihan Guru Sasaran SMP Kurikulum 2013 tingkat sekolah telah dilaksanakan
untuk 3.254 dari 3.333 peserta yang ditargetkan dengan capaian 97 persen.
Sejumlah 79 peserta tidak hadir disebabkan adanya beberapa guru dalam satu
sekolah mengajar sampai 3 mata pelajaran. Capaian dari kegiatan ini adalah guru
sasaran dioptimalkan untuk mengimplementasikan pembelajaran kurikulum 2013
sampai ke sekolah sasaran. Dari formulasi penilaian yang dilakukan Instruktur
Kabupaten bahwa semua guru telah terampil untuk memahami dan mempraktekan
langkah-langkah pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Demikian juga terkait
dengan hasil yang diharapkan para peserta telah melakukan praktek pembelajaran
di kelas dengan sejumlah alat penilaian yang ada dinyatakan mampu untuk
mengimplementasikan di sekolah.
6. Asistensi Bantuan Pemerintah
Asistensi Bantuan Pemerintah jenjang SMP telah dilaksanakan untuk 333 sekolah
pelaksana Kurikulum 2013 dengan capaian 100 persen. Kegiatan ini memfasilitasi
sekolah untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan
implementasi Kurikulum 2013 serta penandatangan MoU antara Kepala Sekolah
dengan Kepala LPMP Sulawesi Tengah. Berdasarkan RAB dan MoU ini sekolah
model melaksanakan aktivitasnya dan LPMP akan memonitoring hasilnya.
7. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013
Monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaannya di satuan pendidikan. Kegiatan ini
terlaksana 100 persen dengan hasil sebagaimana telah dijelaskan pada capaian
indikator kinerja persentase satuan pendidikan SD telah difasilitasi dan disupervisi
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 102
karena hasil pengolahan dan analisis datanya secara keseluruhan digabung untuk
semua jenjang pendidikan.
Berdasarkan capaian beberapa komponen kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa
capaian indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapaian SNP mengalami penigkatan baik dari jumlah peserta/sekolah maupun
capaian kinerjanya. Jika dilihat dari jumlah peserta maka pada tahun 2017 ini
merupakan jumlah yang terbanyak dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dikaitkan dengan Dokumen Perjanjian Kinerja 2017 terkait Indikator Kinerja
Persentase Satuan Pendidikan SMP dengan target 40 persen sekolah difasilitasi
dan disupervisi telah direalisasikan dengan baik dan melebihi target. Demikian pula
dengan dampak yang dihasilkan telah menyentuh delapan Standar Nasional Pendidikan
(SNP) sehingga pada tahun berikutnya akan dioptimalkan kembali kerangka
implementasi pada satuan pendidikan. Dengan jumlah satuan pendidikan SMP sebesar
838 sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah telah tercapai 44,9 persen atau 377 sekolah
(333 melalui kurikulum 2013 dan 44 melalui sekolah model) dari target 40 persen atau
335 sekolah yang akan difasilitasi. Dengan demikian capaian jenjang SMP untuk
fasilitasi dan supervisi mutu pendidikan adalah 114 persen.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang berada pada angka 69 persen
(Kurikulum 2013 sejumlah 235 sekolah dan sekolah model 26) dari 40 persen sekolah
jenjang SMP yang difasilitasi dan disupervisi maka hasil capaian tahun 2017 ini sudah
maksimal dan menjadi dasar bagi LPMP Sulawesi Tengah pada tahun 2018 untuk
tetap melakukan fasilitasi dan supervisi demi kemajuan satuan pendidikan di Provinsi
Sulawesi Tengah.
11. Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Telah Disupervisi dan
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 103
Indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8
SNP pada pelaksanaannya didukung oleh dua output kegiatan yaitu:
1. satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
2. satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013.
Kedua output tersebut terdapat beberapa komponen kegiatan yang berkaitan secara
langsung dengan indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan
difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah:
1. Verifikasi Sekolah Model Jenjang SMA
Sekolah Model jenjang SMA merupakan sekolah yang diusulkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan ditetapkan oleh LPMP Sulawesi Tengah
untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan
penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model menerapkan seluruh
siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik dan berkelanjutan
sehingga tumbuh budaya mutu secara mandiri di sekolah. Berdasarkan hal tersebut
LPMP Sulawesi Tengah melakukan verifikasi calon sekolah model pada 12
kabupten dan 1 kota. Dari hasil verifikasi ini menghasilkan 23 sekolah jenjang
SMA yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh kepala LPMP Sulawesi Tengah
menjadi sekolah model. Sebaran jumlah sekolah tersebut berdasarkan
kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.12 Rekapitulasi Sekolah Model Jenjang SMA di Provinsi
Sulawesi Tengah tahun 2017
Difasilitasi dalam Pencapaian SNP
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 104
No.
Kabupaten/kota
Jumlah
Sekolah
1 Palu 2
2 Donggala 2
3 Sigi 1
4 Parigi Moutong 2
5 Poso 1
6 Morowali 2
7 Morowali Utara 2
8 Tojo Una Una 2
9 Banggai 2
10 Banggai Kepulauan 2
11 Banggai Laut 2
12 Tolitoli 2
13 Buol 1
JUMLAH 23
2. Pendampingan Sekolah Model
Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan sekolah model untuk
mengimplementasikan penjaminan mutu internal, sekolah model perlu
mendapatkan pendampingan dari fasilitator daerah. Ada tiga tujuan utama dari
pendampingan tersebut, yaitu:
o meningkatkan pemahaman pengawas, kepala sekolah, guru dan tenaga
kependidikan lainnya, orang tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan
lainnya di dalam maupun di luar sekolah model tentang konsep sistem
penjaminan mutu internal;
o meningkatkan kemampuan sekolah dalam mengimplementasikan SPMI;
o mendorong sekolah model untuk mengimbaskan SPMI ke sekolah imbas
dengan mengikuti semua rangkaian kegiatan pada sekolah model.
Setelah diadakan pendampingan selama dua tahap hasil yang didapatkan bahwa 23
sekolah model jenjang SMA di Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan telah
memahami konsep SPMI, mempunyai keterampilan dalam mengimplementasikan
SPMI dan semua sekolah berhasil menuntaskan siklus penjaminan mutu internal
secara menyeluruh walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 105
identifikasi program yang harus diprioritaskan oleh sekolah dalam pemenuhan
mutu.
Sehubungan dengan tugas sekolah model untuk mengimbaskan SPMI maka
perwakilan sekolah model juga mengambil bagian dalam kegiatan ini. Perwakilan
sekolah imbas mengikuti secara keseluruhan aktivitas pada sekolah model terkait
SPMI sehingga memungkinkan untuk mereka bisa mengimplementasikan pada
sekolahnya masing-masing.
3. Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model jenjang SMA
Untuk mengetahui hasil implementasi sekolah model apakah sesuai dengan
maksud, tujuan dengan hasil yang dicapai maka diadakan monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk seluruh sekolah model jenjang SMA
sejumlah 23 sekolah. Tim monev LPMP Sulawesi Tengah berbekal instrumen
telah menggali semua kegiatan pada sekolah model sehingga bisa dijadikan bahan
untuk menyusun rekomendasi peningkatan mutu. Pada kegiatan ini juga Tim
monev LPMP juga menagih laporan pertanggugjawaban kegiatan dan laporan
pertanggungjawaban anggaran bantuan pemerintah. Adapun hasil kegiatan
monitoring sebagaimana telah dijelaskan pada capaian indikator kinerja persentase
satuan pendidikan SD telah difasilitasi dan disupervisi karena hasil pengolahan dan
analisis datanya secara keseluruhan digabung untuk semua jenjang pendidikan.
4. ToT Tim Pengembang Kurikulum 2013 SMA tingkat Kabupaten/kota telah
dilaksanakan dengan capaian 100 persen. Capaian dari kegiatan ini adalah guru
sasaran dioptimalkan untuk mengimplementasikan pembelajaran kurikulum 2013
sampai ke sekolah sasaran. Dari formulasi penilaian yang dilakukan Instruktur
Kabupaten bahwa semua guru telah terampil untuk memahami dan mempraktekan
langkah-langkah pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Demikian juga terkait
dengan hasil yang diharapkan para peserta telah melakukan praktek pembelajaran
di kelas dengan sejumlah alat penilaian yang ada dinyatakan mampu untuk
mengimplementasikan di sekolah.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 106
5. Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum 2013 telah dilaksanakan dengan jumlah peserta
1.215 orang dari 1.428 peserta yang ditargetkan. Dengan demikian capaian
fisiknya adalah 83 persen. Adapaun penyebab ketidakhadiran peserta adalah:
o Kegiatan dilaksanakan pada hari sekolah sehingga ada beberapa guru tidak
bisa meninggalkan tempat tugas/sekolah
o Terdapat beberapa guru pada satuan pendidikan SMA di kabupaten/kota
mengampuh sampai 3 mata pelajaran
o Adanya kegiatan lain yang bersamaan dengan pelaksanaan diklat
implementasi kurikulum
o Sebagian peserta tidak diketahui alasannya (tanpa keterangan)
6. Asistensi Bantuan Pemerintah
Asistensi Bantuan Pemerintah jenjang SMA telah dilaksanakan untuk 72 sekolah
pelaksana Kurikulum 2013 dengan capaian 100 persen. Kegiatan ini memfasilitasi
sekolah untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan implementasi
Kurikulum 2013 serta penandatangan MoU antara Kepala Sekolah dengan Kepala
LPMP Sulawesi Tengah.
7. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013
Monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA dilaksanakan
untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaannya di satuan pendidikan. Kegiatan ini
terlaksana 100 persen denga hasil sebagaimana telah dijelaskan pada capaian
indikator kinerja persentase satuan pendidikan SD telah difasilitasi dan disupervisi
karena hasil pengolahan dan analisis datanya secara keseluruhan digabung untuk
semua jenjang pendidikan.
Berdasarkan capaian beberapa komponen kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa
capaian indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapaian SNP mengalami penigkatan baik dari jumlah peserta/sekolah maupun
capaian kinerjanya. Jika dilihat dari jumlah peserta maka pada tahun 2017 ini
merupakan jumlah yang terbanyak dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 107
Dikaitkan dengan Dokumen Perjanjian Kinerja 2017 terkait indikator kinerja
Persentase Satuan Pendidikan SMA dengan target 40 persen sekolah difasilitasi
dan disupervisi telah direalisasikan secara sempurna dan melebihi target serta dampak
yang dihasilkan sepenuhnya telah menyentuh delapan Standar Nasional Pendidikan
(SNP) sehingga pada tahun berikutnya akan dioptimalkan kembali kerangka
implementasi pada satuan pendidikan. Dengan jumlah satuan pendidikan SMA sebesar
213 sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah tercapai 44,6 persen atau 95 sekolah dengan
rincian 72 sekolah melalui kurikulum 2013 dan 23 sekolah melalui sekolah model dari
target 40 persen atau 85 sekolah yang akan difasilitasi. Dengan demikian capaian
jenjang SMA untuk fasilitasi dan supervisi adalah 112 persen.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang berada pada angka 23 persen (K 13
sejumlah 36 sekolah dan sekolah model 13 sekolah) dari 40 persen sekolah jenjang
SMA yang difasilitasi dan disupervisi maka hasil capaian tahun 2017 ini sudah
maksimal dan menjadi pijakan untuk tahun 2018 tetap melakukan fasilitasi daan
supervisi demi kemajuan satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8
SNP pada pelaksanaannya didukung oleh dua output kegiatan yaitu:
a. Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
b. Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013
Kedua output tersebut didukung beberapa komponen kegiatan yang berkaitan secara
langsung dengan indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan
difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah:
12. Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah disupervisi dan
difasilitasi dalam pencapaian SNP
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 108
1. Verifikasi Sekolah Model Jenjang SMK
Sekolah Model jenjang SMK merupakan sekolah diusulkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan ditetapkan oleh LPMP Sulawesi
Tengah untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam
penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model
menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik
dan berkelanjutan sehingga tumbuh budaya mutu secara mandiri di sekolah.
Berdasarkan hal tersebut LPMP Sulawesi Tengah melakukan verifikasi calon
sekolah model pada 12 kabupten dan 1 kota. Dari hasil verifikasi ini
menghasilkan 11 sekolah jenjang SMK yang memenuhi syarat dan ditetapkan
oleh kepala LPMP Sulawesi Tengah menjadi sekolah model. Sebaran jumlah
sekolah tersebut berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 3.13 Rekapitulasi Sekolah Model Jenjang SMK di Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2017
No.
Kabupaten/kota
Jumlah
Sekolah
1 Palu 1
2 Donggala 1
3 Sigi 1
4 Parigi Moutong 1
5 Poso 1
6 Morowali 1
7 Morowali Utara 0
8 Tojo Una Una 1
9 Banggai 0
10 Banggai Kepulauan 1
11 Banggai Laut 1
12 Tolitoli 1
13 Buol 1
JUMLAH 11
2. Pendampingan Sekolah Model
Berkaitan dengan efektivitasnya pelaksanaan sekolah model untuk
mengimplementasikan penjaminan mutu internal, sekolah model perlu
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 109
mendapatkan pendampingan dari fasilitator daerah. Ada tiga tujuan utama dari
pendampingan ini yakni:
o meningkatkan pemahaman pengawas, kepala sekolah, guru dan tenaga
kependidikan lainnya, orang tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan
lainnya di dalam maupun di luar sekolah model tentang konsep sistem
penjaminan mutu internal;
o meningkatkan kemampuan sekolah dalam mengimplementasikan SPMI;
o mendorong sekolah model untuk mengimbaskan SPMI ke sekolah imbas
dengan mengikuti semua rangkaian kegiatan pada sekolah model.
Setelah diadakan pendampingan selama dua tahap hasil yang didapatkan bahwa 11
sekolah model jenjang SMK di Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan telah
memahami konsep SPMI, mempunyai keterampilan dalam mengimplementasikan
SPMI dan semua sekolah berhasil menuntaskan siklus penjaminan mutu internal
secara menyeluruh, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal
identifikasi program yang harus diprioritaskan oleh sekolah dalam pemenuhan
mutu.
Sehubungan dengan tugas sekolah model untuk mengimbaskan SPMI maka
perwakilan sekolah model juga mengambil bagian dalam kegiatan ini. Perwakilan
sekolah imbas mengikuti secara keseluruhan aktivitas pada sekolah model terkait
SPMI sehingga memungkinkan untuk mereka bisa mengimplementasikan pada
sekolahnya masing-masing.
3. Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model
Untuk mengetahui hasil implementasi sekolah model apakah sesuai dengan
maksud, tujuan dengan hasil yang dicapai maka diadakan monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk seluruh sekolah model jenjang SMK
sejumlah 11 sekolah. Tim monev LPMP Sulawesi Tengah berbekal instrumen
telah menggali semua kegiatan pada sekolah model sehingga bisa dijadikan bahan
untuk menyusun rekomendasi peningkatan mutu. Pada kegiatan ini juga Tim
monev LPMP juga menagih laporan pertanggugjawaban kegiatan dan laporan
pertanggungjawaban anggaran bantuan pemerintah. Hasil monitoring dan evaluasi
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 110
sebagaimana telah dijelaskan pada capaian indikator kinerja persentase satuan
pendidikan SD telah difasilitasi dan disupervisi karena hasil pengolahan dan
analisis datanya secara keseluruhan digabung untuk semua jenjang pendidikan.
4. ToT Tim Pengembang Kurikulum 2013 SMK tingkat Kabupaten/kota
dilaksanakan untuk 211 peserta dari 216 yang ditargetkan atau dengan capaian 98
persen. Adapun jumlah peserta yang tidak hadir adalah 5 orang dengan alasan
sebagai berikut:
o Adanya Guru Peralihan mata pelajaran umum ke mata pelajaran keahlian
sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk penyesuaian dan sebagian juga
masih melakukan magang (tugas belajar).
o Adanya kegiatan lain yang bersamaan dengan pelaksanaan diklat
implementasi kurikulum
o Sebagaian peserta tidak diketahui alasannya (tanpa keterangan)
5. Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum 2013 jenjang SMK telah dilaksanakan dengan
jumlah peserta 682 orang dari 675 peserta yang ditargetkan. Dengan demikian
capaian fisiknya adalah 98 persen. Adapaun penyebab ketidakhadiran peserta
adalah:
o Kegiatan dilaksanakan pada hari sekolah sehingga ada beberapa guru tidak
bisa meninggalkan tempat tugas/sekolah
o Terdapat beberapa guru pada satuan pendidikan SMK di kabupaten/kota
mengampuh sampai 3 mata pelajaran
o Adanya kegiatan lain yang bersamaan dengan pelaksanaan diklat
implementasi kurikulum
o Sebagian peserta tidak diketahui alasannya (tanpa keterangan)
6. Asistensi Bantuan Pemerintah
Asistensi Bantuan Pemerintah jenjang SMK telah dilaksanakan untuk 62 sekolah
pelaksana Kurikulum 2013 dengan capaian 100 persen. Kegiatan ini memfasilitasi
sekolah untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan implementasi
Kurikulum 2013 serta penandatangan MoU antara Kepala Sekolah dengan Kepala
LPMP Sulawesi Tengah.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 111
7. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 jenjang SMK
Monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaannya di satuan pendidikan. Kegiatan ini
terlaksana 100 persen denga hasil sebagaimana telah dijelaskan pada capaian
indikator kinerja persentase satuan pendidikan SD telah difasilitasi dan disupervisi
karena hasil pengolahan dan analisis datanya secara keseluruhan digabung untuk
semua jenjang pendidikan.
Jika dikaitkan dengan Dokumen Perjanjian Kinerja 2017 terkait indikator kinerja
Persentase Satuan Pendidikan SMK dengan target 40 persen sekolah difasilitasi
dan disupervisi telah direalisasikan secara sempurna dan melebihi target serta dampak
yang dihasilkan sepenuhnya telah menyentuh delapan Standar Nasional Pendidikan
(SNP) sehingga pada tahun berikutnya akan dioptimalkan kembali kerangka
implementasi pada satuan pendidikan. Dengan jumlah satuan pendidikan SMK sebesar
182 sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah tercapai 40,1 persen atau 73 sekolah dengan
rincian 62 sekolah melalui kurikulum 2013 dan 11 sekolah melalui sekolah model dari
target 40 persen atau 72 sekolah yang akan difasilitasi. Dengan demikian capaian
jenjang SMK untuk kegiatan fasilitasi dan supervisi adalah 102 persen.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang berada pada angka 9 persen (K 13
16 sekolah dan sekolah model 0) dari 40 persen sekolah jenjang SMK yang difasilitasi
dan disupervisi maka hasil capaian tahun 2017 ini sudah maksimal dan menjadi
pijakan untuk tahun 2018 tetap melakukan fasilitasi dan supervisi demi kemajuan
satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian satuan pendidikan SD, SMP,
SMA dan SMK yang difasilitasi dan disupervisi mutunya adalah 106 persen, dengan
catatan bahwa untuk jenjang SMP, SMA dan SMK telah melebihi target yang
ditetapkan (100 persen ke atas) sedangkan jenjang SD sedikit berada di bawah target
yaitu 93 persen.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 112
Hasil ini merupakan capaian yang sangat baik dalam rangka mengoptimalkan
pencapaian sasaran strategis LPMP Provinsi Sulawesi Tengah yakni meningkatnya
penjaminan mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan di provinsi Sulawesi
Tengah tahun 2017. Dengan melihat keberhasilan ini terdapat beberapa hal yang
mendukung antara lain:
a. LPMP Sulawesi Tengah Memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang baik
b. LPMP Sulawesi Tengah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO
9001:2015
c. Memiliki dokumen ketatalaksanaan organisasi yang lengkap (maklumat pelayanan,
SOP, SPP)
d. Sarana Prasarana Memadai
e. Nilai-nilai Lembaga/Legalitas lembaga
f. Tersedianya Data mutu dikdasmen dan Data Satuan Pendidikan
g. Komitmen pimpinan dan dukungan semua warga LPMP
Selain 12 indikator kinerja kegiatan tersebut terdapat kegiatan penunjang berupa
dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan
dengan beberapa output sebagai berikut:
1. Layanan Perkantoran
2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1
3. Layanan Internal (Overhead)
Pada output Layanan dukungan manajemen eselon 1 terdapat beberapa kegiatan
yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu diantaranya “Capacity Building”
bagi pegawai LPMP Sulawesi Tengah
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 113
Kepala LPMP Sulawesi Tengah Bapak. H. Muhamamad Askari, SH., M. Si. Didampingi Kasubbag Umum,
Kasi FPMP, dan Koordinator Widyaiswara membuka secara resmi “Capacity Building” bagi pegawai.
Para pegawai LPMP Sulawesi Tengah dalam kegiatan peningkatan komptensi
pegawai sedang melakukan salah satu jenis permainan ketangkasan.
Pada tahun 2017 LPMP Sulawesi Tengah mendapat kunjungan dari Bapak Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peresmian Gedung Guest House “Banuata
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 114
Pura”. Pada kesempatan ini Mendikbud didampingi oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah dan Gubernur Sulawesi Tengah.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Prof. Dr. Muhajir Efendi pada Pidato peresmian gedung guest house “Banuata Pura” LPMP Sulawesi Tengah
Pada tahun ini juga Kepala LPMP Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke Inggris
Raya dalam rangka Shortcourse Penjaminan Mutu Pendidikan bersama beberapa
Kepala LPMP lainnya. Agenda kegiatan adalah studi banding keadaan pendidikan di
negara tersebut dengan sejumlah kemajuan yang telah dicapai. Diharapkan dari
kunjungan dan studi banding ini bisa mendorong para kepala LPMP untuk berbuat
yang lebih baik lagi di wilayahnya masing-masing. Berkaitan dengan itu juga diadakan
seminar linguage and Communication dihadiri Kedutaan Indonesia untuk Inggris dan
Narasumber dari Cambridge Univercity.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 115
Kepala LPMP Sulawesi Tengah Bapak H. Muhammad Askari, SH., M. Si. Bersama Kepala LPMP lainnya melakukan diskusi
pada kegiatan Shourtcourse penjaminan Mutu Pendidikan di London
Kepala LPMP Sulawesi Tengah Bapak H. Muhammad Askari, SH., M. Si. Bersama Kepala LPMP lainnya
mengunjungi Kedutaan Besar Indonesia di London, Inggris
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 116
Pada tahun ini juga dua orang pejabat eselon IV, satu orang Widyaiswara dan dua
orang staf melakukan shortcourse penjaminan mutu pendidikan di Brisbane Australia
dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
1. Training Defining Leadership
and Management oleh QELi
(Queensland Education
Leadership Institute) dan
Presentasi Pengelolaan Sekolah
Unik di Queensland
Hal-hal baik yang diperoleh
melalui training ini adalah:
a. Samford State Shcool: mengutamakan kolaborasi guru dalam melaksanakan
pembelajaran
b. Warringal Road State School: menggerakkan seluruh guru untuk menghargai
hubungan demi kenerja yang tinggi, sharing pengalaman dan berkolaborasi.
c. Brassall State School: mengutamakan budaya belajar yang positif, fokus pada
kemampuan membaca siswa dengan prinsip:
1) Tingkah laku yang lebih baik
2) Kehadiran yang lebih baik
3) Hasil belajar yang lebih baik
d. Berrinba East State School : mengutamakan budaya belajar dan perubahan
mindset seluruh warga sekolah
e. Yeronga State High School: mengkombinasikan sekolah dan kerja dan
pelatihan.
2. Training tentang Australian Professional Standards for Teachers
Hal-hal baik yang diperoleh adalah:
a. Australia memiliki standar bagi guru. Tingkatan guru terdiri atas:
1) Graduate Teacher
2) Proficient Teacher
3) Highly Accomplished Teacher
4) Lead Teacher
b. Proses sertifikasi guru melalui tahapan:
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 117
1) Pre-assessment
2) Assessment tahap 1
3) Assessment tahap 2
4) Sertifikasi
5) Pembaharuan Sertifikasi
3. School Visit
Sekolah-sekolah yang dikunjungi adalah:
a. Springwood State High School
b. Runcorn Heights State School
c. Burpengary State Secondary School
Praktik-praktik terbaik yang diperoleh dari ketiga sekolah tersebut adalah:
1) Semua sekolah menyediakan lembar peta sekolah agar pengunjung mengetahui
letak setiap ruang atau gedung yang ada dilingkungan sekolah)
2) Kelas tidak hanya ditangani oleh satu orang guru
3) Adanya penerapan pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah (anak yang normal
sekelas dengan anak berkebutuhan khusus, namun penangannya berbeda)
4) Nilai-nilai yang dikembangkan umumnya ada tiga, yaitu menghargai dan
menolong orang lain, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan mengikuti
instruksi guru dan mendengarkan dengan penuh perhatian.
5) Sekolah-sekolah difasilitasi dengan fasilitas untuk kecakapan hidup, misalnya
alat-alat dapur yang sangat memadai, gedung teater, fasilitas olahraga sehingga
anak-anak yang tamat dari sekolah tersebut dapat langsung ke dunia kerja
(Burpengary State Secondary School)
6) Sekolah-sekolah sangat menghargai perbedaan, siswa dari berbagai ras dapat
berbaur tanpa sekat.
7) Adanya moving class, ada kelas matematika, kelas sains, dan kelas-kelas lain.
8) Pengelolaan perpustakaan secara digital
9) Ruang perpustakaan luas dan dibuat senyaman mungkin karena sering
digunakan untuk aktivitas pembelajaran.
10) Semua state mengutamakan kemampuan membaca, mulai SD sampai dengan
SMA.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 118
4. Training tentang School Improvement Unit (SIU) atau Unit Peningkatan Mutu
Sekolah
SIU adalah organisasi di luar sekolah yang bertugas melakukan reviu terhadap
kinerja sekolah. Tim reviu terdiri atas internal reviewer dan external reviewer.
Internal reviewer adalah kepala sekolah atau guru yang telah dilatih oleh SIU,
sedangkan external reviewer adalah guru atau kepala sekolah atau yang lain yang
berasal dari lembaga lain yang dikontrak oleh SIU. Reviu dilakukan setelah sekolah
merasa siap direviu.
Proses reviu adalah sebagai berikut:
a) Identification ( identifikasi indikator utama, penyusuna panduan reviu)
b) Prereview (komunikasi dengan sekolah yang akan direviu, dan seleksi tim
reviu)
c) Review (memeriksa data dan informasi tentang sekolah, wawancara dan
observasi kelas)
d) Postreview (menyusun draft laporan, mengkonfirmasi laporan kepada kepala
sekolah dan pimpinan SIU)
e) Follow up and Support (laporan hasil reviu disosialisasikan kepala seluruh
warga sekolah, sekolah menindaklanjuti, dan SIU memantau
perkembangannya)
Untuk melaksanakan tugas reviu tersebut, SIU menggunakan National Shcool
Improvement Tool (NSIT) yang terdiri atas 9 ranah, yaitu:
1) Agenda Improvement
2) Analisis dan Diskusi Data
3) Budaya Belajar
4) Sasaran Penggunaan Sumberdaya Sekolah
5) Tim Pengajar Ahli
6) Penyampaian Kurikulum yang Jelas
7) Pembedaan Pengajaran dan Pembelajaran
8) Praktik Pedagogik yang Efektif
9) Kerjasama Sekolah dan Masyarakat
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 119
Salah satu wujud reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik ndonesia adalah dilakukannya rotasi pejabat pada hampir semua
LPMP di Indonesia. Rotasi tersebut bertujuan agar pejabat dapat keluar dari zona
aman, mampu menghadapi berbagai situasi dan dapat lebih meningkatkan kinerja pada
jabatan yang baru.
Kepala LPMP Sulawesi Tengah H. Muhammad Askari, SH., M. Si. menandatangani berita acara serah terima
jabatan pejabat eselon IV yang baru.
Diharapkan dengan tugas baru tersebut semua pejabat lebih meningkatkan kinerja
terkait dengan tupoksi LPMP Sulawesi Tengah dalam penjaminan mutu pendidikan
dasar dan menengah, yaitu pemetaan mutu, supervisi penjaminan mutu dan fasilitasi
peningkatan mutu pendidikan.
Kegiatan rutin layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan operasional
perkantoran lainnya realisasi capaiannya sampai dengan bulan Desember 2017 adalah
100 persen, untuk layanan internal (overhead) capaiannya juga mencapai 100 persen.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 120
B. Realisasi Anggaran
Pada periode Januari sampai dengan Desember 2017 jumlah pagu anggaran sebesar Rp.
53.803.673.000,-, dari jumlah tersebut yang masuk dalam perjanjian kinerja adalah Rp.
29.317.101.000,- selebihnya Rp. 24.486.572.000,- masuk dalam kegiatan pendukung.
Pada penjelasan di bawah ini akan dipaparkan penyerapan anggaran untuk setiap
indikator kinerja kegiatan yaitu:
1. Indikator Kinerja Persentase SD yang telah dipetakan mutu
pendidikannya telah terlaksana dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.
1.338199.571,- Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp 1.445.121.800,-
yang tersebar ke beberapa komponen kegiatan pendukung. Sampai dengan
Desember 2017 rincian kegiatan yang terlaksana adalah:
o Sosialisasi penjaminan mutu pendidikan dengan target anggaran Rp.
143.422.000 dan terealisasi sebesar Rp. 143.421.511,- dengan persentase
99,9 persen.
o Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpul Data tersedia anggaran sebesar Rp.
40.352.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.098.440,- atau 94 persen dengan
sisa anggaran Rp. 2.253.560,- karena adanya efisiensi perjalanan peserta
kegiatan.
o Bimtek Pengawas dengan target anggaran Rp. 366.972.800 terserap sebesar
Rp. 359.143.200,- dengan persentase 98 persen dan sisa anggaran Rp.
7.829.600,- akibat adanya efisiensi perjalanan peserta dan panitia.
o Pelaksanaan Pengumpulan Data mutu pendidikan tersedia anggaran Rp.
231.208.000,- terserap Rp. 229.797.720,- dengan persentase 99 persen dan
sisa anggaran Rp. 1.410.280,-. Sisa anggaran ini disebabkan adanya efisiensi
perjalanan petugas pengumpul data mutu.
o Verifikasi dan validasi Data Mutu dengan anggaran Rp. 26.284.000,-
terserap Rp. 25.635.200,- dengan persentase 97 persen dan sisa anggaran Rp.
648.720,- yang disebabkan adanya efisiensi transport peserta karena sebagian
besar peserta berasal dari LPMP Sulawesi Tengah.
o Analisis Data Mutu dengan anggaran Rp. 101.890.000,- terserap Rp.
81.300.000,- dengan persentase 80 persen dan sisa anggaran Rp. 8.236.000,-
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 121
. Sisa anggaran ini disebabkan sejumlah peserta berasal dari LPMP Sulawesi
Tengah sehingga biaya perjalanan dinas dan transport banyak yang tidak
terserap.
o Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu dengan anggaran Rp.
81.372.000,- terserap Rp. 71.180.000,- dengan persentase 87 persen dan sisa
anggaran Rp. 10.192.000,-. Hal ini disebabkan sejumlah peserta berasal dari
LPMP Sulawesi Tengah sehingga biaya perjalanan dinas dan transport
banyak yang tidak terserap.
o Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu dengan anggaran Rp.
111.189.000,- terserap Rp. 105.446.000,- dengan persentase 95 persen dan
sisa anggaran Rp. 5.743.000,-. Hal ini disebabkan sejumlah peserta berasal
dari LPMP Sulawesi Tengah sehingga biaya perjalanan dinas dan transport
banyak yang tidak terserap.
o Desiminasi Pemetaan Mutu dengan anggaran Rp. 207.432.000,- terserap Rp.
193.932.000,- dengan persentase 93 persen dan sisa anggaran Rp.
13.500.000,- yang diakibatkan adanya efisiensi perjalanan dinas peserta dan
panitia LPMP
o Pengelolaan Data dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,-
dan yang terserap adalah 90.245.500,- atau 67 persen dan sisa anggaran
sebesar Rp. 44.754.500,-. Besarnya sisa anggaran pada komponen ini
disebabkan sebagian besar peserta kegiatan berasal dari LPMP Sulawesi
Tengah sehingga biaya perjalanan dinas berupa transport dan uang saku tidak
digunakan.
Secara keseluruhan untuk indikator kinerja Persentase SD yang terpetakan mutu
pendidikannya capaian keuangannya adalah 92,60 persen. Hasil capaian ini
terpaut 7,40 persen dengan perjanjian kinerja yaitu 100 persen dengan sisa
anggaran Rp. 106.922.229,-. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yaitu
88 persen maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar empat
persen. Oleh karena itu pada tahun anggaran berikutnya untuk mengantisipasi
besarnya sisa anggaran, maka LPMP Sulawesi Tengah merekomendasikan hal-
hal berikut:
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 122
a. Mengoptimalkan evaluasi kinerja setiap triwulan sehingga sisa-sisa anggaran
pada beberapa komponen bisa dimaksimalkan penyerapannya.
b. LPMP Sulawesi Tengah melakukan penjadwalan kegiatan secara merata pada
setiap bulan sehingga tidak bertumpuk pada bulan tertentu di akhir tahun yang
menyebabkan banyak anggaran tersisa dan tidak bisa untuk direvisi.
c. Diharapkan setiap unit kerja di LPMP Sulawesi Tengah untuk
memaksimalkan pencapaian kegiatannya sehingga tidak terkesan saling
menunggu untuk memulai kegiatan.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 indikator kinerja satuan pendidikan
SD yang terpetakan mutunya yaitu 88 persen maka capaian tahun 2017
mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar empat persen.
2. Indikator kinerja persentase SMP yang telah dipetakan mutu
pendidikannya terlaksana pada tahun 2017. Adapun anggaran yang tersedia
sebesar Rp 498.612.600,- yang tersebar ke beberapa komponen kegiatan
pendukung yaitu:
o Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpul Data dengan anggaran Rp.
30.264.000,- terserap Rp. 28.573.830,- dengan persentase 94 persen dan sisa
anggaran Rp. 1.690.170,- karena efisiensi perjalanan peserta kegiatan
o Bimtek Pengawas dengan anggaran Rp. 275.229.600,- terserap Rp.
269.357.400,- dengan persentase 97 persen dan sisa anggaran Rp.
5.872.200,- karena efisiensi perjalanan petugas LPMP dan perjalanan peserta
(pengawas)
o Pelaksanaan Pengumpulan Data dengan anggaran Rp. 173.406.000,- terserap
Rp. 172.348.290,- dengan persentase 99 persen dan sisa anggaran Rp.
1.057.710,-. Sisa anggaran ini disebabkan adanya efisiensi perjalanan
petugas pengumpul data mutu.
o Verifikasi dan validasi Data Mutu dengan anggaran Rp. 19.713.000,-
terserap Rp. 19.226.400,- dengan persentase 97 persen dan sisa anggaran Rp.
486.540,- yang disebabkan adanya efisiensi transport peserta karena sebagian
besar peserta berasal dari LPMP Sulawesi Tengah.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 123
Secara keseluruhan untuk indikator kinerja Persentase SMP yang dipetakan mutu
pendidikannya capaian keuangannya adalah 98,17 persen. Hasil capaian ini
hanya berbeda 1,83 persen dengan perjanjian kinerja yaitu 100 persen dengan sisa
anggaran Rp. 9.106.680,-. Oleh karena itu pada tahun anggaran berikutnya untuk
mengantisipasi sisa anggaran, maka LPMP Sulawesi Tengah merekomendasikan
hal-hal berikut:
a. Mengoptimalkan evaluasi kinerja setiap triwulan sehingga sisa-sisa anggaran
pada beberapa komponen bisa dimaksimalkan penyerapannya.
b. LPMP Sulawesi Tengah melakukan penjadwalan kegiatan secara merata pada
setiap bulan sehingga tidak bertumpul pada bulan tertentu di akhir tahun yang
menyebabkan banyak anggaran tersisa dan tidak bisa untuk direvisi.
c. Diharapkan setiap unit kerja di LPMP Sulawesi Tengah untuk
memaksimalkan pencapaian kegiatannya sehingga tidak terkesan saling
menunggu untuk memulai kegiatan.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 indikator kinerja satuan pendidikan
SMP yang terpetakan mutunya yaitu 89 persen maka capaian tahun 2017
mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 9 persen.
3. Indikator kinerja persentase SMA yang telah dipetakan mutu
pendidikannya belum terlaksana pada semester 1 2017. Adapun anggaran yang
tersedia sebesar Rp 468.047.440,- yang tersebar ke beberapa komponen kegiatan
pendukung yaitu:
o Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpul Data dengan anggaran Rp.
20.176.000,- terserap Rp. 18.929.220,- dengan persentase 94 persen dan sisa
anggaran Rp. 1.246.780,- karena efisiensi perjalanan peserta dan panitia
kegiatan.
o Bimtek Pengawas dengan anggaran Rp. 183.486.000,- terserap Rp.
174.438.000,- dengan persentase 95 persen dan sisa anggaran Rp.
9.048.400,- karena sisa perjalanan dan efisiensi biaya lainnya.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 124
o Pelaksanaan Pengumpulan Data dengan anggaran Rp. 115.604.000,- terserap
Rp. 114.898.860,- dengan persentase 99 persen dan sisa anggaran Rp.
705.140,-. Sisa anggaran ini disebabkan adanya efisiensi perjalanan petugas
pengumpul data mutu.
o Verifikasi dan validasi Data Mutu dengan anggaran Rp. 6.571.000,- terserap
Rp. 6.408.820,- dengan persentase 97 persen dan sisa anggaran Rp.
162.180,- yang disebabkan adanya efisiensi transport peserta karena sebagian
besar peserta berasal dari LPMP Sulawesi Tengah.
Secara keseluruhan untuk indikator kinerja Persentase SMA yang terpetakan
mutu pendidikannya capaian keuangannya adalah 98,17 persen. Hasil capaian ini
hanya berbeda 1,83 persen dengan perjanjian kinerja yaitu 100 persen dengan sisa
anggaran Rp. 6.071.080,-. Oleh karena itu pada tahun anggaran berikutnya untuk
mengantisipasi sisa anggaran, maka LPMP Sulawesi Tengah merekomendasikan
hal-hal berikut:
a. Mengoptimalkan evaluasi kinerja setiap triwulan sehingga sisa-sisa anggaran
pada beberapa komponen bisa dimaksimalkan penyerapannya.
b. LPMP Sulawesi Tengah melakukan penjadwalan kegiatan secara merata pada
setiap bulan sehingga tidak bertumpul pada bulan tertentu di akhir tahun yang
menyebabkan banyak anggaran tersisa dan tidak bisa untuk direvisi.
c. Diharapkan setiap unit kerja di LPMP Sulawesi Tengah untuk
memaksimalkan pencapaian kegiatannya sehingga tidak terkesan saling
menunggu untuk memulai kegiatan.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 indikator kinerja satuan pendidikan
SMA yang terpetakan mutunya yaitu 91 persen maka capaian tahun 2017
mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar tujuh persen.
3. Indikator kinerja persentase SMK yang telah dipetakan mutu
pendidikannya sampai dengan Desember 2017 telah terlaksana dengan
anggaran yang tersedia sebesar Rp 166.204.200,- yang tersebar ke beberapa
komponen kegiatan pendukung yaitu:
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 125
o Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpul Data dengan anggaran Rp.
10.088.000,- terserap Rp. 9.524.610 dengan persentase 94 persen dan sisa
anggaran Rp. 563.390,- karena efisiensi perjalanan dan biaya lainnya.
o Bimtek Pengawas dengan anggaran Rp. 91.743.200,- terserap Rp.
89.785.800,- dengan persentase 97 persen dan sisa anggaran Rp. 1.957.400,-
diakibatkan oleh adanya efisiensi perjalanan peserta kegiatan.
o Pelaksanaan Pengumpulan Data dengan anggaran Rp. 57.802.000,- terserap
Rp. 57.449.430,- dengan persentase 99 persen dan sisa anggaran Rp.
352.570,-. Sisa anggaran ini disebabkan adanya efisiensi perjalanan petugas
pengumpul data mutu.
Secara keseluruhan untuk indikator kinerja Persentase SMK yang difasilitasi dan
disupervisi mutu pendidikannya capaian keuangannya adalah 98,17 persen. Hasil
capaian ini hanya terpaut 1,83 persen dengan perjanjian kinerja yaitu 100 persen
dengan sisa anggaran Rp. 3.035.540,-. Oleh karena itu pada tahun anggaran
berikutnya untuk mengantisipasi adanya sisa anggaran, maka LPMP Sulawesi
Tengah merekomendasikan hal-hal berikut:
a. Mengoptimalkan evaluasi kinerja setiap triwulan sehingga sisa-sisa anggaran
pada beberapa komponen bisa dimaksimalkan penyerapannya.
b. LPMP Sulawesi Tengah melakukan penjadwalan kegiatan secara merata pada
setiap bulan sehingga tidak bertumpul pada bulan tertentu di akhir tahun yang
menyebabkan banyak anggaran tersisa dan tidak bisa untuk direvisi.
c. Diharapkan setiap unit kerja di LPMP Sulawesi Tengah untuk
memaksimalkan pencapaian kegiatannya sehingga tidak terkesan saling
menunggu untuk memulai kegiatan.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 indikator kinerja satuan pendidikan
SMK yang terpetakan mutunya yaitu 90 persen maka capaian tahun 2017
mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar delapan persen.
5. Indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapaian SNP telah terlaksana dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 126
11.573.908.022,-. Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp
11.939.991.600,- yang tersebar ke beberapa komponen kegiatan pendukung yaitu:
o Verifikasi sekolah model jenjang SD dengan anggaran Rp. 27.364.000,-
terserap Rp. 27.347.200,- dengan persentase 99,94 persen dan sisa anggaran
Rp. 16.800,-. karena adanya efisiensi perjalanan petugas verifikasi dan
pembiayaan lainnya.
o Bimtek Fasilitator Daerah sekolah model dengan anggaran Rp. 101.224.000,-
terserap Rp. 86.164.000,- dengan persentase 85 persen dan sisa anggaran Rp.
15.060.000,- disebabkan oleh efisiensi perjalanan peserta daerah dan
pembiayaan lainnya.
o Pendampingan LPMP ke lokasi Bimtek SPMI dengan anggaran Rp.
126.120.000,- terserap Rp. 84.698.000,- dengan persentase 67 persen dan
sisa anggaran Rp. 41.422.000,-. disebabkan oleh efisiensi perjalanan petugas
LPMP dan pembiayaan lainnya.
o Bimbingan Teknis SPMI dengan anggaran Rp. 417.500.000,- terserap Rp.
373.407.000,- dengan persentase 89 persen dan sisa anggaran Rp.
44.093.000,- disebabkan oleh sisa perjalanan peserta dan efisiensi
pembiayaan lainnya.
o Pendampingan Sekolah Model jenjang SD dengan anggaran Rp.
780.488.000,- terserap Rp. 763.435.200,- dengan persentase 98 persen dan
sisa anggaran Rp. 17.052.800,- oleh karena adanya efisiensi perjalanan dinas
petugas LPMP dan pembiayaan lainnya.
Pada pendampingan sekolah model ini terdapat bantuan pemerintah untuk
52 sekolah dengan rincian sebagai berikut:
No.
Kabupaten/kota
Jumlah Sekolah
Total Sekol
ah
Nominal Bantuan (Rp) Total
Anggaran 2016
2017
2016
(@10.000.000)
2017
(@15.000.000)
1 Palu 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
2 Donggala 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
3 Sigi 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
4 Parigi Moutong 2 1 3 20,000,000 15,000,000 35,000,000
5 Poso 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 127
T
a
b
e
l
3
.14 Penyerapan anggaran sekolah model jenjang SD tahun 2017
Total anggaSecara keseluruhan untuk 52 sekolah model jenjang SD sebesar
Rp. 650.000.000,- dengan rincian sekolah model lanjutan tahun 2016
mendapatkan bantuan Rp. 10.000.000,- sedangkan sekolah model hasil
verifikasi 2017 mendapatkan bantuan Rp. 15.000.000,-. Sesuai dengan
rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun oleh sekolah model yang
bersangkutan semua pembiayaan difokuskan pada implementasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
o Monitoring dan Evaluasi sekolah model dengan anggaran Rp. 49.439.600,-
terserap Rp. 48.427.600,- dengan persentase 97 persen dan sisa anggaran Rp.
1.012.000,- disebabkan adanya efisiensi perjalanan petugas LPMP di
sekolah.
o Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas dengan anggaran Rp.
398.786.000,- terserap Rp. 387.725.814,- dengan persentase 97 persen dan
sisa anggaran Rp. 11.060.186,-. Adapun penyebab tersisanya anggaran
karena adanya efisiensi perjalanan dinas peserta kabupaten/kota dan
perjalanan panitia LPMP.
o Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan
anggaran Rp. 143.230.000,- terserap Rp. 123.997.094,- dengan persentase 87
persen dan sisa anggaran Rp. 19.232.906,-
o Monitoring dan Evaluasi Sekolah Kemitraan dengan anggaran Rp.
58.780.000,- terserap Rp. 58.775.800,- dengan persentase 99,99 persen dan
sisa anggaran Rp. 4.200,-.
6 Morowali 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
7 Tojo Una una 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
8 Banggai 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
9 Banggai Kepulauan 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
10 Banggai Laut 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
11 Morowali Utara 2 3 5 20,000,000 45,000,000 65,000,000
12 Tolitoli 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
13 Buol 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
Total 26 26 52 260,000,000 390,000,000 650,000,000
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 128
o Diseminasi Hasil Pemetaan Mutu Sekolah Model dengan anggaran Rp.
172.746.000,- terserap Rp. 152.638.800,- dengan persentase 88 persen dan
sisa anggaran Rp. 20.107.200,- yang disebabkan oleh sisa perjalanan berupa
transport dan akomodasi peserta daerah dan petugas LPMP.
o Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum jenjang SD dengan capaian 99
persen. Dari target anggaran Rp. 445.935.000,- terserap sebesar Rp.
444.435.446,- dan sisa anggaran Rp. 1.499.544,-. Penyebab tersisanya
anggaran adalah sisa perjalanan dan efisiensi pembiayaan lainnya.
o Pendampingan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 jenjang SD capaian
penyerapan anggarannya sebesar 98 persen. Dari target anggaran Rp.
4.652.294.000,- terserap Rp. 4.569.057.868,- dan sisa anggaran Rp.
83.236.132,- yang disebabkan oleh sisa perjalanan berupa transport dan
akomodasi peserta daerah dan petugas LPMP.
o Asistensi Bantuan Pemerintah dengan anggaran Rp. 4.074.160.000,- terserap
Rp. 4.074.158.000,- dengan persentase 100 persen. Anggaran ini
diperuntukkan bagi sekolah pelaksana Kurikulum 2013 sejumlah 1.016
sekolah jenjang SD.
o Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 jenjang SD dengan anggaran Rp.
58.900.000,- terserap Rp. 58.515.000,- dengan persentase 99 persen dan sisa
anggaran Rp. 385.000,- yang disebabkan oleh efisiensi perjalanan petugas
LPMP ke sekolah pelaksana Kurikulum 2013.
o Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk seluruh jenjang dengan
anggaran Rp. 433.025.000,- terserap Rp. 321.125.200 dengan persentase 74
persen dan sisa anggaran Rp. 111.899.800,-. Penyebab banyaknya sisa
anggaran pada komponen ini adalah adanya sejumlah peserta dari kabupaten
yang tidak datang dan digantikan oleh peserta dari kota dan kabupaten
terdekat. Selain itu dengan adanya efisiensi biaya perjalanan dinas peserta
dan panitia LPMP.
Secara keseluruhan untuk indikator kinerja Persentase SD yang difasilitasi dan
disupervisi mutu pendidikannya capaian keuangannya adalah 96 persen. Hasil
capaian ini hanya berbeda 4 persen dengan perjanjian kinerja yaitu 100 persen
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 129
dengan sisa anggaran Rp. 366.083.578,-. Oleh karena itu pada tahun anggaran
berikutnya untuk mengantisipasi besarnya sisa anggaran, maka LPMP Sulawesi
Tengah merekomendasikan hal-hal berikut:
a. Mengoptimalkan evaluasi kinerja setiap triwulan sehingga sisa-sisa anggaran
pada beberapa komponen bisa dimaksimalkan penyerapannya.
b. LPMP Sulawesi Tengah melakukan penjadwalan kegiatan secara merata pada
setiap bulan sehingga tidak bertumpul pada bulan tertentu di akhir tahun yang
menyebabkan banyak anggaran tersisa dan tidak bisa untuk direvisi.
c. Diharapkan setiap unit kerja di LPMP Sulawesi Tengah untuk
memaksimalkan pencapaian kegiatannya sehingga tidak terkesan saling
menunggu untuk memulai kegiatan.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 indikator kinerja satuan pendidikan
SD yang yang difasilitasi dan disupervisi mutunya pendidikannya yaitu 88 persen
maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar
delapan persen.
6. Indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi
dalam pencapaian SNP telah terlaksana dengan penyerapan anggaran sebesar
Rp. 8.227.491.574,-. Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp.
8.267.314.700,-. yang tersebar ke beberapa komponen kegiatan pendukung yaitu:
o Verifikasi sekolah model jenjang SMP dengan anggaran Rp. 20.523..000,-
terserap Rp. 20.510.400,- dengan persentase 99,94 persen dan sisa anggaran
Rp. 12.600,-.
o Pendampingan Sekolah Model jenjang SMP dengan anggaran Rp.
585.366.000,- terserap Rp. 572.576.400,- dengan persentase 98 persen dan
sisa anggaran Rp. 12.789.600,- oleh karena adanya efisiensi perjalanan dinas
petugas LPMP dan pembiayaan lainnya. Pada pendampingan sekolah model
ini terdapat bantuan pemerintah untuk 44 sekolah dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 3. 15. Penyerapan anggaran sekolah model jenjang SMP tahun 2017
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 130
No.
Kabupaten/kota
Jumlah Sekolah
Total
Sekolah
Nominal Bantuan (Rp) Total
Anggaran 2016
2017
2016 (@10.000.000)
2017 (@15.000.000)
1 Palu 2 1 3 20,000,000 15,000,000 35,000,000
2 Donggala 2 1 3 20,000,000 15,000,000 35,000,000
3 Sigi 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
4 Parigi Moutong 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
5 Poso 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
6 Morowali 2 1 3 20,000,000 15,000,000 35,000,000
7 Tojo Una una 2 1 3 20,000,000 15,000,000 35,000,000
8 Banggai 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
9 Banggai Kepulauan 2 1 3 20,000,000 15,000,000 35,000,000
10 Banggai Laut 2 1 3 20,000,000 15,000,000 35,000,000
11 Morowali Utara 2 1 3 20,000,000 15,000,000 35,000,000
12 Tolitoli 2 1 3 20,000,000 15,000,000 35,000,000
13 Buol 2 2 4 20,000,000 30,000,000 50,000,000
Total 26 18 44 260,000,000 270,000,000 530,000,000
Total anggaran secara keseluruhan untuk 44 sekolah model jenjang SMP
sebesar Rp. 530.000.000,- dengan rincian sekolah model lanjutan tahun 2016
mendapatkan bantuan Rp. 10.000.000,- sedangkan sekolah model hasil
verifikasi 2017 mendapatkan bantuan Rp. 15.000.000,-. Sesuai dengan
rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun oleh sekolah model yang
bersangkutan semua pembiayaan difokuskan pada implementasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
o Monitoring dan Evaluasi sekolah model dengan anggaran Rp. 37.079.700,-
terserap Rp. 36.320.700,- dengan persentase 98 persen dan sisa anggaran Rp.
759.000,- yang disebabkan adanya efisiensi perjalanan petugas LPMP di
sekolah.
o Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 dengan capaian 99
persen dari target anggaran Rp. 738.719.000 terserap Rp. 738.568.000,-
dengan sisa anggaran Rp. 151.000,- disebabkan sisa perjalanan peserta
kegiatan.
o Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 dengan capaian 99
persen dari target anggaran Rp. 4.400.727.000,- terserap Rp.
4.375.314.074,- dengan sisa anggaran Rp. 25.412.926,-. Adapun penyebab
tersisanya anggaran ini adalah efisiensi perjalanan panitia LPMP dan panitia
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 131
daerah dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta efisiensi perjalanan
peserta daerah. Terdapat juga peserta yang tidak hadir dalam kegiatan ini
sehingga menambah jumlah anggaran tersisa.
o Asistensi Bantuan Pemerintah dengan anggaran Rp. 2.426.000.000,- terserap
Rp. 2.425.302.000,- dengan persentase 99 persen dan sisa anggaran sebesar
Rp. 698.000,- akibat adanya efisiensi perjalanan kepala sekolah penerima
bantuan implementasi Kurikulum 2013.
o Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 jenjang SMP dengan anggaran Rp.
58.900.000,- terserap Rp. 58.900.000,- dengan persentase 100 persen.
Secara keseluruhan untuk indikator kinerja Persentase SMP yang difasilitasi dan
disupervisi mutu pendidikannya capaian keuangannya adalah 99 persen. Hasil
capaian ini hanya berbeda 1 persen dengan perjanjian kinerja yaitu 100 persen
dengan sisa anggaran Rp. 39.823.126,-. Oleh karena itu pada tahun anggaran
berikutnya untuk mengantisipasi sisa anggaran, maka LPMP Sulawesi Tengah
merekomendasikan hal-hal berikut:
a. Mengoptimalkan evaluasi kinerja setiap triwulan sehingga sisa-sisa anggaran
pada beberapa komponen bisa dimaksimalkan penyerapannya.
b. LPMP Sulawesi Tengah melakukan penjadwalan kegiatan secara merata pada
setiap bulan sehingga tidak bertumpul pada bulan tertentu di akhir tahun yang
menyebabkan banyak anggaran tersisa dan tidak bisa untuk direvisi.
c. Diharapkan setiap unit kerja di LPMP Sulawesi Tengah untuk
memaksimalkan pencapaian kegiatannya sehingga tidak terkesan saling
menunggu untuk memulai kegiatan.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 indikator kinerja satuan pendidikan
SMP yang yang difasilitasi dan disupervisi mutunya pendidikannya yaitu 93
persen maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan
sebesar enam persen.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 132
7. Indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi
dalam pencapaian SNP telah terlaksana dengan penyerapan anggaran sebesar
Rp. 3.877.235.200,-. Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.891.558.800,-
yang tersebar ke beberapa komponen kegiatan pendukung yaitu:
o Verifikasi sekolah model jenjang SMA dengan anggaran Rp. 13.682..000,-
terserap Rp. 13.673.600,- dengan persentase 99,94 persen dan sisa anggaran
Rp. 8.400,-.
o Pendampingan Sekolah Model jenjang SMA dengan anggaran Rp.
390.244.000,- terserap Rp. 381.717.600,- dengan persentase 98 persen dan
sisa anggaran Rp. 8.526.400,- oleh karena adanya efisiensi perjalanan dinas
petugas LPMP dan pembiayaan lainnya. Pada pendampingan sekolah model
ini terdapat bantuan pemerintah untuk 23 sekolah dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 3. 16. Penyerapan anggaran sekolah model jenjang SMA tahun 2017
No.
Kabupaten/kota
Jumlah Sekolah
Total Sekolah
Nominal Bantuan (Rp) Total
Anggaran 2016
2017
2016 (@10.000.000)
2017 (@15.000.000)
1 Palu 1 1 2 10,000,000 15,000,000 25,000,000
2 Donggala 1 1 2 10,000,000 15,000,000 25,000,000
3 Sigi 1 0 1 10,000,000 - 10,000,000
4 Parigi Moutong 1 1 2 10,000,000 15,000,000 25,000,000
5 Poso 1 0 1 10,000,000 - 10,000,000
6 Morowali 1 1 2 10,000,000 15,000,000 25,000,000
7 Tojo Una una 1 1 2 10,000,000 15,000,000 25,000,000
8 Banggai 1 1 2 10,000,000 15,000,000 25,000,000
9 Banggai Kepulauan 1 1 2 10,000,000 15,000,000 25,000,000
10 Banggai Laut 1 1 2 10,000,000 15,000,000 25,000,000
11 Morowali Utara 1 1 2 10,000,000 15,000,000 25,000,000
12 Tolitoli 1 1 2 10,000,000 15,000,000 25,000,000
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 133
13 Buol 1 0 1 10,000,000 - 10,000,000
Total 13 10 23 130,000,000 150,000,000 280,000,000
Total anggaran secara keseluruhan untuk 23 sekolah model jenjang SMA
sebesar Rp. 280.000.000,- dengan rincian sekolah model lanjutan tahun 2016
mendapatkan bantuan Rp. 10.000.000,- sedangkan sekolah model hasil
verifikasi 2017 mendapatkan bantuan Rp. 15.000.000,-. Sesuai dengan
rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun oleh sekolah model yang
bersangkutan semua pembiayaan difokuskan pada implementasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
o Monitoring dan Evaluasi sekolah model dengan anggaran Rp. 24.719.800,-
terserap Rp. 24.213.800,- dengan persentase 98 persen dan sisa anggaran Rp.
506.000,- yang disebabkan adanya efisiensi perjalanan petugas LPMP di
sekolah.
o Tot Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/kota dengan
capaian 99 persen dari target anggaran Rp. 571.774.000,- terserap Rp.
569.412.000,- dan sisa anggaran Rp. 2.361.800.000,-. Adanya sisa
anggaran disebabkan efisiensi perjalanan dinas peserta dan efisiensi
pembiayaan lainnya terkait akomodasi dan konsumsi peserta.
o Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 dengan capaian 99
persen dengan target anggaran Rp. 2.111.519.000,- terserap Rp.
2.109.224.000,- dan sisa anggaran Rp. 2.295.000,-. Adanya sisa anggaran
disebabkan sejumlah peserta tidak hadir dalam kegiatan ini dan adanya
efisiensi perjalanan panitia LPMP.
o Asistensi Bantuan Pemerintah dengan anggaran Rp. 720.720.000,- terserap
Rp. 720.486.000,- dengan persentase 99 persen dan sisa anggaran sebesar
Rp. 234.000,- akibat adanya efisiensi perjalanan kepala sekolah penerima
bantuan implementasi Kurikulum 2013.
o Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 jenjang SMA dengan anggaran
Rp. 58.900.000,- terserap Rp. 58.508.200,- dengan persentase 99 persen dan
sisa anggaran Rp. 391.800,- yang disebabkan oleh efisiensi perjalanan
petugas LPMP ke sekolah pelaksana Kurikulum 2013.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 134
Secara keseluruhan untuk indikator kinerja Persentase SMA yang difasilitasi dan
disupervisi mutu pendidikannya capaian keuangannya adalah 99,63 persen. Hasil
capaian ini hanya berbeda 0,37 persen dengan perjanjian kinerja yaitu 100 persen
dengan sisa anggaran Rp. 14.323.600,-. Oleh karena itu pada tahun anggaran
berikutnya untuk mengantisipasi sisa anggaran, maka LPMP Sulawesi Tengah
merekomendasikan hal-hal berikut:
a. Mengoptimalkan evaluasi kinerja setiap triwulan sehingga sisa-sisa anggaran
pada beberapa komponen bisa dimaksimalkan penyerapannya.
b. LPMP Sulawesi Tengah melakukan penjadwalan kegiatan secara merata pada
setiap bulan sehingga tidak bertumpul pada bulan tertentu di akhir tahun yang
menyebabkan banyak anggaran tersisa dan tidak bisa untuk direvisi.
c. Diharapkan setiap unit kerja di LPMP Sulawesi Tengah untuk
memaksimalkan pencapaian kegiatannya sehingga tidak terkesan saling
menunggu untuk memulai kegiatan.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 indikator kinerja satuan pendidikan
SMA yang yang difasilitasi dan disupervisi mutunya pendidikannya yaitu 92
persen maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan
sebesar tujuh persen.
8. Indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi
dalam pencapaian SNP telah terlaksana dengan penyerapan anggaran sebesar
Rp. 2.709.256.092,- Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp 2.775.888.900,-
yang tersebar ke beberapa komponen kegiatan pendukung yaitu:
o Verifikasi sekolah model jenjang SMK dengan anggaran Rp. 6.841..000,-
terserap Rp. 6.836.800,- dengan persentase 99,94 persen dan sisa anggaran
Rp. 4.200,-.
o Pendampingan Sekolah Model jenjang SMK dengan anggaran Rp.
195.122.000,- terserap Rp. 190.858.800,- dengan persentase 98 persen dan
sisa anggaran Rp. 4.263.200,- oleh karena adanya efisiensi perjalanan dinas
petugas LPMP dan pembiayaan lainnya. Pada pendampingan sekolah model
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 135
ini terdapat bantuan pemerintah untuk 11 sekolah dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 3. 17. Penyerapan anggaran sekolah model jenjang SMK tahun 2017
No.
Kabupaten/kota
Jumlah Sekolah
Total
Sekolah
Nominal Bantuan (Rp)
Total Anggaran
2016 2017 2016
(@10.000.000)
2017
(@15.000.000)
1 Palu 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
2 Donggala 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
3 Sigi 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
4 Parigi Moutong 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
5 Poso 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
6 Morowali 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
7 Tojo Una una 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
8 Banggai 0 0 0 - - -
9 Banggai Kepulauan 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
10 Banggai Laut 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
11 Morowali Utara 0 0 0 - - -
12 Tolitoli 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
13 Buol 0 1 1 - 15,000,000 15,000,000
Total 0 11 11 - 165,000,000 165,000,000
Total anggaran secara keseluruhan untuk 11 sekolah model jenjang SMK
sebesar Rp. 165.000.000,-. Sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB)
yang disusun oleh sekolah model yang bersangkutan semua pembiayaan
difokuskan pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
o Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 dengan capaian 99
persen dengan target anggaran Rp. 494.104.000,- terserap Rp. 488.460.000,-
dan sisa anggaran Rp. 5.644.000,-. Adanya sisa anggaran disebabkan
peserta tidak hadir dengan berbagai alasan dan sisa perjalanan dinas peserta,
Narasumber dan Panitia LPMP.
o Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 dengan capaian 97
persen dengan target anggaran Rp. 1.387.942.000,- terserap Rp.
1.340.508.892,- dengan sisa anggaran Rp. 47.433.108,-. Adanya sisa
anggaran disebabkan peserta tidak hadir dengan berbagai alasan dan sisa
perjalanan dinas peserta, narasumber dan panitia LPMP.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 136
o Asistensi Bantuan Pemerintah dengan anggaran Rp. 620.620.000,- terserap
Rp. 620.612.000,- dengan persentase 100 persen.
o Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 jenjang SMK dengan anggaran
Rp. 58.900.000,- terserap Rp. 58.787.600,- dengan persentase 96 persen dan
sisa anggaran Rp. 2.112.400,- yang disebabkan adanya sisa perjalanan
petugas monitoring LPMP.
Secara keseluruhan untuk indikator kinerja Persentase SMA yang difasilitasi dan
disupervisi mutu pendidikannya capaian keuangannya adalah 97,60 persen. Hasil
capaian ini hanya berbeda 2,40 persen dengan perjanjian kinerja yaitu 100 persen
dengan sisa anggaran Rp. 66.632.808,-. Oleh karena itu pada tahun anggaran
berikutnya untuk mengantisipasi besarnya sisa anggaran, maka LPMP Sulawesi
Tengah merekomendasikan hal-hal berikut:
a. Mengoptimalkan evaluasi kinerja setiap triwulan sehingga sisa-sisa anggaran
pada beberapa komponen bisa dimaksimalkan penyerapannya.
b. LPMP Sulawesi Tengah melakukan penjadwalan kegiatan secara merata pada
setiap bulan sehingga tidak bertumpul pada bulan tertentu di akhir tahun yang
menyebabkan banyak anggaran tersisa dan tidak bisa untuk direvisi.
c. Diharapkan setiap unit kerja di LPMP Sulawesi Tengah untuk
memaksimalkan pencapaian kegiatannya sehingga tidak terkesan saling
menunggu untuk memulai kegiatan.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 indikator kinerja satuan pendidikan
SMK yang yang difasilitasi dan disupervisi mutunya pendidikannya yaitu 85
persen maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan
sebesar 12 persen.
Dari delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) LPMP Sulawesi Tengah yang
merupakan turunan dari Sasaran Strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan
pada seluruh wilayah di provinsi Sulawesi Tengah dengan program Penjaminan mutu
pendidikan dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran secara keseluruhan adalah
Rp. 28.705.102.359,- atau 98 persen dari target anggaran sebesar Rp. 29.317.101.000,-
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 137
dengan sisa anggaran sebesar Rp. 611.998.641,-. Capaian ini hanya terpaut 2 persen
dari Pernjanjian Kinerja tahun 2017 yaitu 100 persen dengan margin error 5 persen
sehingga capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan diharapkan bisa
menaikkan nilai capaian kinerja organisasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) tahun 2017.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 dari delapan indikator kinerja yakni
hanya mencapai 90 persen penyerapan anggaran pada perjanjian kinerja, maka capaian
pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar delapan
persen.
Selain delapan Indikator Kinerja di atas LPMP Sulawesi Tengah mendapatkan
anggaran berupa pengelolaan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan
mutu pendidikan yang didukung oleh lima output yaitu:
o Layanan perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.185.031.000,-
terserap Rp. 12.222.693.256,- atau 93 persen dan sisa anggaran
Rp. 962.337.744,- yang disebabkan ada beberapa PNS yang pensiun pada tahun
2017 dan pada bulan tertentu sebagian besar PNS LPMP Sulawesi Tengah
melakukan tugas luar sehingga uang makan tidak bisa terealisasi.
o Dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, ketatausahaan dan pelaporan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.282.366.000,- terserap Rp.
996.997.740,- atau 78 persen dan sisa anggaran Rp. 285.368.260,-. Adanya
sisa anggaran ini karena untuk penerbiatan buletin dan jurnal LPMP Sulawesi
Tengah tahun 2017 kekurangan materi sehingga tidak bisa diterbitkan dan
adanya sisa perjalanan dinas PNS, efisiensi perjalanan dinas pada beberapa
kegiatan peningkatan kompetensi PNS serta ada satu sub komponen yang tidak
terlaksana yaitu sekretariat SPI.
o Layanan Internal berupa Gedung/bagunan dengan alokasi anggaran Rp.
10.154.175.000.,- terserap Rp. 10.127.438.000,- atau 99,74 persen dan
sisa anggaran Rp. 26.737.000,- yang merupakan sisa kontrak.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran sampai dengan
akhir tahun 2017 adalah Rp. 51.968.901.095,- atau 96,59 persen dengan sisa anggaran
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 138
Rp. 1.834.771.905,-. Capaian realisasi keuangan pada tahun 2017 ini mencapai target
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 100 persen dengan margin
error 5 persen. Jika dilihat perkembangan pada lima tahun terakhir maka capaian
tahun ini yang tertinggi dari empat tahun capaian sebelumnya.
Tabel 3.18. Rekapitulasi Penyerapan Anggaran LPMP Sulawesi Tengah pada kurun
waktu 2013 - 2017
No. Tahun Anggaran
Jumlah Anggaran
Realisasi % Sisa Anggaran
1 2013 25,344,495,000 23,614,254,378 93.17 1,730,240,622
2 2014 43,075,132,000 40,234,465,198 93.41 2,840,666,802
3 2015 7,144,137,000 6,184,838,407 86.57 959,298,593
4 2016 41,422,539,000 36,573,624,673 88.29 4,848,914,327
5 2017 53,803,673,000 51,968,901,095 96.59 1,834,771,905
Total 170,789,976,000 158,595,169,656 92.85 12,213,892,249
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2017 capaian
penyerapan LPMP Sulawesi Tengah tertinggi dari empat tahun sebelumnya yaitu
mencapai 96,59 persen dan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian
kinerja. Sementara capaian penyerapan terendah yaitu pada tahun 2015 hanya
mencapai 86,57 persen hal ini disebabkan peralihan LPMP dari BPSDMPK-PMP ke
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Selanjutnya alokasi anggaran unit kerja di lingkungan LPMP Sulawesi Tengah di mana
pagu anggaran dalam DIPA tahun 2017 dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran belanja,
yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Pos
pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai,
seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran belanja Barang meliputi belanja
operasional, non operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos pengeluaran belanja Modal
meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap.
LPMP Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2017 ini memperoleh alokasi pagu
definitif dari APBN sebesar Rp. 53.803.673.000-, yang dialokasikan pada kegiatan
Subbagian Umum dan 3 Seksi yaitu Seksi Sistem Informasi (SI), Seksi Pemetaan Mutu
dan Supervisi (PMS) dan Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu pendidikan (FPMP).
Komposisi anggaran pagu definitif tahun anggaran 2017, sebagai berikut:
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 139
Tabel 3.19. Alokasi anggaran LPMP Sulawesi Tengah Per Seksi dan Sub Bagian
Umum
Seksi/Subbag Anggaran 2017 %
Subbagian Umum
24.486.572.000 45,51
Seksi Sistem Informasi
1.115.470.000 2,07
Seksi PMS
4.105.780.000 7,63
Seksi FPMP
24.095.851.000 44,78
Total 53.803.673.000 100,00%
Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa anggaran terbesar terdapat pada
Subbagian Umum yaitu sebesar Rp. 24.486.572,000,- atau 45,51 persen.
Kemudian anggaran untuk Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP)
sebesar Rp. 24.095.851.000,- atau 44,78 persen, anggaran untuk Seksi
Pemetaan Mutu dan Supervisi sebesar Rp. 4.105.780.000,- atau 7,63 persen,
sedangkan anggaran untuk Seksi Sistem Informasi (SI) sejumlah Rp.
1.115.470.000,-. Total pagu anggaran LPMP Sulawesi Tengah secara
keseluruhan tahun 2017 Rp. 53.803.673.000,-. Adapun capaian realisasi
keuangan dari masing-masing seksi/subbag pada tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.20. Rekapitulasi Penyerapan Keuangan LPMP Sulawesi Tengah
Tahun 2017
T
a
b
e
l
3
.
4
Dapat pula dikemukakan alokasi anggaran per jenis belanja LPMP Sulawesi
Tengah di mana sebagian besar digunakan untuk belanja barang yaitu sebesar 71,82
NO
SUBBAG/SEKSI
ALOKASI
REALISASI
31 Desember 2017
% KEU % FISIK
1 SUBBAG. UMUM
24.486.572.000 23.256.883.496 94,98 98,90
2 KASI. S I
1.115.470.000 1.069.482.600 95.80 100,00
3 KASI. PMS
4.105.780.000 3.852.767.219 93,84 100,00
4 KASI. FPMP
24.095.851.000
23.789.767.780
98,73 95,96
JUMLAH 58.803.673.000 19.499.122.711
96,59 99,55
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 140
persen, anggaran belanja pegawai sebesar 11,17 persen dan belanja modal sebesar
17,02 persen dari pagu anggaran.
Berikut penjelasan realisasi anggaran tahun 2017 menurut jenis Belanja ditunjukkan
dalam tabel berikut:
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran LPMP Sulawesi Tengah menurut Jenis Belanja tahun
2017
Kode Jenis Belanja Alokasi BBT Realisasi
31/12/2017 %
51 Belanja Pegawai
6.588.938.000 11,17
6.152.925.476 93,38
52 Belanja Barang
37.060.560,000 71,82
35.688.537,619 96,30
53 Belanja Modal
10.154.175.000 17,02
10.127.438.000 99,59
57 B. Bansos - 0.00 - -
Jumlah 53,803,673,000,- 100.00 51.968.901.095 96,59
Dalam hal akuntabilitas keuangan, terdapat beberapa catatan penting LPMP
Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2017, yaitu :
a. Pagu awal LPMP Sulawesi Tengah tahun anggaran 2017 yang terbit pada
tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp 58.549.673.000,- dengan Nomor DIPA
SP-023.03.2.417809/2017 terbagi ke dalam enam output, yaitu:
o (5630.001) Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya
o (5630.003) Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
o (5630.006) Satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013
o (5630.950) Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1
o (5630.951) Layanan Internal
o (5630.994) Layanan Perkantoran
b. Pada bulan Maret tahun 2017 terjadi revisi anggaran pertama. Revisi
anggaran terkait pembukaan blokir sejumlah kegiatan pembangunan gedung
dan pengadaan yang terkait dengan belanja modal.
c. Pada bulan Agustus 2017 terjadi revisi kedua. Pada revisi kedua ini anggaran
LPMP Sulawesi Tengah berkurang menjadi Rp. 53.803.673.000,- karena
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 141
adanya efisiensi penganggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
berupa self blocking perjalanan dinas dan pemotongan anggaran yang
berpotensi tidak terserap.
Dari keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Sulawesi Tengah, baik
penyerapan anggaran maupun fisik tahun 2017 perkembangannya dapat dilihat dari
Format B 19. Informasi Laporan B.19 secara konsisten telah dilaporkan ke Bagian
Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Ditjen Dikdasmen melalui Subbagian
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 142
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Sulawesi Tengah
tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi,
kebijakan, program, dan kegiatan LPMP Sulawesi Tengah kepada semua elemen
masyarakat yang menjadi stakeholders dalam pelaksanaan penjaminan mutu
pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017.
Secara umum, LPMP Sulawesi Tengah telah dan sedang merealisasikan program dan
kegiatan pada tahun anggaran 2017 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka
menengah. Hal tersebut didukung fakta bahwa kinerja LPMP Sulawesi Tengah berhasil
merealisasikan semua output dari kegiatan yang merupakan penjabaran dari 12
indikator kinerja kegiatan LPMP Sulawesi Tengah.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas menjadi tolok ukur bagi LPMP
Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga di masa-masa
mendatang. Berdasarkan hasil analisis pencapaian target di atas, LPMP Sulawesi
Tengah merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai kinerja yang lebih
optimal pada tahun 2018. Adapun langkah-langkah stategis tersebut adalah:
1. konsisten melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit-unit terkait, baik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun dengan pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota serta daerah dan pihak-pihak terkait lainnya,
termasuk satuan pendidikan;
2. tetap berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
sumber-sumber daya dan anggaran yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran-sasaran strategis lembaga dengan sebaik-baiknya;
3. mengelola keuangan lembaga secara optimal dengan menghasilkan output dan
outcome secara langsung seseuai dengan indikator sasaran strategis;
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 143
4. memaksimalkan capaian fisik kegiatan dengan membuat SIM Kepanitian secara
online agar jumlah peserta yang akan hadir diketahui lebih awal untuk mengambil
langkah antisipasi melakukan penggantian jika ada peserta yang berhalangan hadir;
5. membuat Rencana Aksi Kinerja tahun 2018 guna mempercepat penyerapan
anggaran dengan cara melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja kepada
semua pejabat eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepala Seksi);
6. melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh baik yang terkait program/kegiatan
dalam DIPA/RKA-KL maupun budaya kerja pegawai dalam menjalankan segala
aktivitasnya sesuai aturan yang berlaku;
7. mewujudkan Tata Kelola LPMP Sulawesi Tengah yang baik untuk meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja dari kategori B (nilai 68) pada tahun 2016 yang terdiri atas
penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
kinerja dan capaian kinerja menjadi kategori A (nilai 75) pada akhir periode
Rencana Strategis 2015-2019;
8. memberdayakan semua fasilitas lembaga yang tersedia untuk melakukan pelayanan
prima kepada seluruh masyarakat, khususnya yang terkait dengan pendidikan dan
kebudayaan; dan
9. mengembangkan kerja sama peningkatan mutu dengan pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota melalui bimbingan teknis untuk akselerasi pencapaian
SNP.
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 144
LAMPIRAN - LAMPIRAN
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 145
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
TUGAS
Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di
provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
FUNGSI
1. Melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan
dasar dan pendidikan menengah;
3. Melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam
pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan
dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Melaksanakan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan;
6. Melaksanakan urusan administrasi LPMP
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 146
TARGET CAPAIAN
Kegiatan : Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan
untuk seluruh jenjang pendidikan
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
2. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya
9. Persentase SD yang meningkat indeks efektifvitasnya
Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Sulawesi Tengah (SD)
100%
40 %
2.890 sekolah
1.445.121.800
10. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya
11. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya
Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Sulawesi Tengah (SMP)
100 %
60 %
838 Sekolah
498.612.600
12. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya
13. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya
Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Sulawesi Tengah (SMA)
100%
60 %
213 sekolah
332.408.400
14. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya
15. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Sulawesi Tengah (SMK)
100%
45 %
182 sekolah
166.204.200
9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang difasilitasi
melalui 8 SNP (SD) - Satuan pendidikan yang melaksanakan
kurikulum 2013 (SD)
40%
52 Sekolah
1.016 sekolah
2.275.677.600
9,6644,314,000
10.Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang difasilitasi
40%
43 Sekolah
642.968.700
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 147
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
melalui 8 SNP (SMP) - Satuan pendidikan yang melaksanakan
kurikulum 2013 (SMP)
303 sekolah
7.624.346.000
11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
Output : - Satuan Pendidikan yang difasilitasi
melalui 8 SNP (SMA) - Satuan pendidikan yang melaksanakan
kurikulum 2013 (SMA)
40%
22 sekolah
72 sekolah
428.645.800
3.462.913.000
13. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMK)
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)
40%
11 sekolah
62 sekolah
214.322.900
2.561.566.000
Jumlah alokasi anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah
Tahun 2017 sebesar Rp.53.803.673.000,-(lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga juta
enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 148
LAKIP LPMP Sulawesi Tengah Tahun 2017 149