LAMPIRAN 1 Tanggal : Jum’at, 14 Juni 2019

109

LAMPIRAN 1

Transkip Wawancara Partisipan K2

Partisipan : Kasubag Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Waktu : 10.15 WIB – 11.15 WIB

Tanggal : Jum’at, 14 Juni 2019

Tempat : Kantor BPKAD Kabupaten Serang

Peneliti : Pertama, saya ingin meminta penjelasan bapak terkait

tupoksi/tugas bapak di BPKAD kabupaten Serang

Partisipan : Kebetulan saya dipercaya sebagai kasubag pelaporan dan

pertanggungjawaban pelaporan keuangan, itu bertanggungjawaban dalam

pelaksanaan tugas yang pertama penyusunan laporan keuangan secara periodik

yaitu, triwulan-an, semesteran maupun tahunan. Laporan yang ada di BPKAD

Kabupaten Serang terbagi menjadi 2, yang pertama laporan LKPD, yang kedua

laporan pertanggungjawaban. Perbedaan kalau LKPD itu untuk BPK, kalau

laporan pertanggungjawaban itu untuk Dewan dalam bentuk aturan hukum yang

disebut Perda (Peraturan Daerah) tapi intinya LKPD itu juga merupakan bagian

dari Perda pertanggungjawaban, jadi apa yang sudah dilakukan audit BPK

terhadap LKPD nantinya akan lampirkan kembali dalam bentuk perda

pertanggungjawaban dan disampaikan kembali kepada dewan, nah itu tugas yang

saya emban sebagai kasubag pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan diluar

rutinitas tupoksi tugas saya yang lain seperti menyusun RKA,

110

mempertanggungjawabkan kegiatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh pimpinan.

Peneliti : Oh, jadi intinya bapak adalah orang yang berkutik dengan laporan

keuangan di Kabupaten Serang ini ya ?

Partisipan : Iya betul, yang mempertanggungjawabi penyusunan laporan

keuangan.

Peneliti : Selain itu juga mengkonsol laporan keuangan yang dibuat oleh

OPD-OPD diseluruh Kabupaten Serang ?

Partisipan : Iya betul seperti itu, memang intinya membuat laporan keuangan

itu sumbernya dari OPD-OPD

Peneliti : Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang SAP berbasis akrual yang ditetapkan pada tahun anggaran 2015, apakah

ada masalah yang dihadapi oleh bapak sebagai pembuat laporan keuangan ?

Partisipan : Sebelumnya saya cerita dulu, sebelum menggunakan PP 71

Tahun 2010 itu kan kalau tidak salah ada 4 komponen laporan keuangan ya terdiri

dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan ya.

Nah sebetulnya pada tahun 2014 kita menyusun 4 laporan ini wabilkhusus untuk

Neraca sebetulnya sudah menggunakan apa yang dikatakan dengan akrual basis,

jadi walaupun kita masih menggunakan istilahnya kas basis di tahun 2014 untuk

LRA dan Laporan Arus Kas tetapi, untuk Neraca kita sudah menggunakan akrual

basis. Nah ketika kita beralih kepada PP 71 Tahun 2010 dimana disitu ada 7

komponen laporan keuangan, yaitu tambahannya ada LO (Laporan Operasional),

111

LP-SAL, dan LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), nah ini adalah tambahan

tugas/pekerjaan yang harus kita susun untuk memenuhi ketentutan PP 71. Jadi

artinya jika melihat tingkat kesulitan tidak terlalu signifikan karena penyusunan

LO, LP-SAL, dan LPE kita sudah menggunakan aplikasi, Cuma yang jelas saya

sebagai konsolidator harus melakukan sosialiasi kepada OPD-OPD untuk

penguatan laporan keuangan pada tingkat OPD.

Peneliti : Jadi untuk bapak sendiri sebagai pembuat laporan keuangan yang

sekarang berbasis akrual ini tidak terlalu menjadi masalah ya pak ? dan mudah

untuk beradaptasi dari kas basis ke akrual basis ya ?

Partisipan : Iya betul, karena tadi itu sebetulnya sewaktu menggunakan kas

basis kita juga sudah menggunakan akrual basis tapi hanya pada Neraca saja. Jadi

intinya begini, ketika beralih ke PP 71 yang dimaksud dengan akrual tetap hanya

Neraca, LO, LPE, dan LP-SAL. Sedangkan untuk LRA dan LAK nya tetap

menggunakan kas basis, karena LRA itu kan berdasarkan uang keluar. Jadi

walaupun LRA dan LAK itu ada pada PP 71 tapi tetap sifatnya menggunakan kas

basis.

Peneliti : Oh begitu, saya pernah mendengarkan terkait permasalahan

maping kode rekening itu juga menjadi salah satu yang menjadi hambatan bagi

para konsolidator, itu bisa dijelaskan gak pak ?

Partisipan : Oh itu, jadi gini kas basis dengan akrual basis itu kan sebetulnya

tidak ada masalah karena nomor rekeningnya pada dua basis itu sudah

menggunakan kode rekeningnya sudah akrual. Yang menjadi permasalahan pada

112

maping kode rekening itu ketika kita dalam penyusunan anggaran berdasarkan PP

58 2015 ya, tahun 2005 kalau tidak salah, terus kembali ke turunannya dari

permendagri nomor 13 dan perubahannya, penyusunan anggaran keuangan,

penyusunan APBD itu menggunakan kode rekening berdasarkan istilahnya

permendagri 13, itu sebenernya kita tidak menyebutnya kode rekening kas basis,

bukan. Tapi itu kode rekening kementrian dalam negeri berdasarkan permendari

13 atau kita istilahkan sekarang kode rekening kas basis. Jadi pada saat

penyusunan APBD nya itu menggunakan kode rekening kas basis sedangkan pada

saat penyusunan laporan untuk ke pusat itu menggunakan aturan akrual basis, nah

disini lah kita harus melakukan maping kode rekening antara kas basis yang ada

pada permendagri nomor 13 dengan akrual basis yang ada pada PP 71 tahun 2010,

inilah yang memusingkan kita sebetulnya sampai dengan per-tahun 2018.

Peneliti : Oh begitu ya pak, tapi sebelumnya bisa dijelaskan juga tidak pak

apa yang dimaksud dengan maping kode rekening itu ?

Partisipan : Jadi maping kode rekening itu begini contohnya ya, di kas basis

kita mengenal belanja 2 jenis ada belanja tidak langsung (BTL) dan belanja

langsung (BL) , dalam belanja tidak langsung itu ada belanja pegawai, belanja

hibah, dan lain sebagainya, sementara dalam belanja langsung itu ada belanja

pegawai, barang dan jasa, dan modal, nah ini di kas basis. Nah ketika di akrual

basis format laporan LRA-nya itu tidak mengenal belanja tidak langsung dan

belanja langsung, ini yang tidak sinkronnya dari pusat, ketika penyusunan APBD

menggunakan kas basis tetapi laporannya menggunakan akrual basis. Diakrual

basis itu mengenalnya belanja operasional, dan belanja modal. Belanja

113

operasional ini terdiri dari belanja pegawainya dari BTL, belanja pegawainya BL

ditambah belanja barang dan jasanya BL. Dan uniknya lagi dalam belanja modal

akrual dibagi lagi, ada tanah, peralatan mesin, gedung, jalan jaringan irigasi, dan

aset lainnya, sementara di kas basis hanya satu yaitu belanja modal, inilah yang

kita maksud dengan maping, kita harus mengklasifikan lagi apa yang sudah

dicantumkan dalam penyusunan APBD untuk laporan keuangannya.

Peneliti : Oh, jadi itu ya yang sekarang menjadi permasalahan bagi bapak

sebagai pembuat laporan keuangan karena harus mengurai lagi apa yang sudah

dicantumkan di APBD ?

Partisipan : Iya betul, kita harus menempatkan kode rekening kas basis ke

kode rekening akrual basis.

Peneliti : Jadi dari bapak sendiri dan dengan bawahan-bawahan bapak

sebagai pembuat laporan keuangan itu tidak ada masalah yang berarti ya pak ? apa

karena semua pegawainya dilatar belakangi pendidikan akuntansi semua ?

Partisipan : Nah awalnya kesulitan kita semua justru bukan saat akrual basis

ini ditetapkan, tapi sebetulnya pada saat penyusunan laporan keuangan

menggunakan kas basis. Karena sebelum ditetapkanya kasis basis kan kita masih

menggunakan permendagri 29, itu lebih lama lagi, nah ketika ditetapkan PP 24 ini

mulai disosialiasikan yang disebut cash basis to acrrual basis, pernah dengear kan

?

Peneliti : Iya saya pernah dengar pak

114

Partisipan : Nah istilah itu saya dengar dari guru-guru besar saya bahwa cash

basis to accrual basis itu sistem akuntansi yang satu-satunya diberlakukan hanya

di Indonesia. Cash basis to accrual basis jadi laporan keuangan ada yang

menggunakan kas basis, ada juga yang menggunakan akrual basis, Neracanya

akrual, tapi LRA-nya kas basis. Ketika PP 71 itu masuk yang mengharuskan

akrual penuh, disini kita juga tidak serta merta menggunakan akrual semuanya

sebetulnya, PP 71 juga kan masnya tau ada Lampiran I dan ada Lampiran II. Nah

ketika kita tau ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang nanti akan

diterapkan di tahun 2019 untuk 2020, itu baru akan terjawab apa yang disebut

akrual penuh, karena dalam PP 12 itu salah satu amanatnya adalah penyusunan

APBD sudah menggunakan kode rekening akrual basis, nah itu disitu sudah tidak

ada maping kode rekening lagi.

Peneliti : Itu akan diterapkan di tahun 2019 ?

Partisipan : Seharusnya, yang saya tahu PP 12 itu kan terbitnya tahun 2018,

mulai penganggaran tahun 2020, karena 2019 kan sudah berjalan dan masih

menggunakan PP 71. Nah penganggaran 2020 yang akan disusun tahun 2010 itu

harusnya sudah menggunakan PP 12 Tahun 2018.

Peneliti : Oh itu untuk semua pemerintah daerah pak ?

Partisipan : Iya betul karena ini kan peraturan dari pemerintah pusatnya

langsung. Tapi ini juga menunggu permendagrinya sebetulnya, karena

permendagrinya belum keluar. Nanti jika sudah keluar permendagrinya baru kita

menggunakan akrual penuh dalam penyusunan APBDnya.

115

Peneliti : Untuk aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan berbasis akrual itu yang digunakan aplikasi apa saja ya pak ?

Partisipan : Sebelum ke akrual, sebelumnya dalam kas basis kita

menggunakan aplikasi yang disebut SIMDA Keuangan (Sistem Informasi

Manajemen Daerah) kemudian di tahun 2015 SIMDA tersebut langsung di update

menjadi SIMDA Akrual sampai tahun 2017, di tahun 2018 kita sudah

menggunakan SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Akrual). Kalau SIMRAL

pengembangnya BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) kalau

SIMDA BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Peneliti : Pengembang itu artinya pembuat atau aplikasi itu dibuat oleh

BPKAD lalu dikembangkan oleh BPPT dan BPKP ?

Partisipan : Pembuat, Pembuat Aplikasinya

Peneliti : Kenapa yang membuat aplikasi itu tidak dari PEMDA saja pak ?

karena mungkin PEMDA lebih tau kondisi keuangannya, dan kondisi pegawainya

dan aplikasi tersebut bisa didesain sederhana mungkin agar pegawai tidak

kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut ? apa memanga aturan dari pusat

harus melalui BPPT dan BPKP atau seperti apa pak ?

Partisipan : Memang pemilihan terhadap aplikasi ini kita tidak ditentukan

oleh pusat, itu terserah kita mau menggunakan aplikasi apa. Pada waktu tahun

pertama 2005 PP 24 ini dilaunching sebenarnya pemerintah pusat sudah

menyiapkan aplikasinya. Awalnya nama aplikasinya SIPKD (Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah) ini pemerintah pusat sudah menggaungkan

116

aplikasi ini, bahkan pada waktu itu pemerintah pusat membagi dua tugas untuk

pengembangan aplikasinya oleh kemendagri dengan konsultan dari ... ada nama

konsultannya itu USADI (dari pemerintah pusat), itu konsultan yang ditarik oleh

kemendagri untuk membuat aplikasi SIPKD tersebut. Tugas yang kedua oleh

kemenkeu, kemenkeu mengadakan hardwarenya, rencananya hardware tersebut

mulai dari komputer akan dibagikan oleh kemenkeu pada waktu itu, nah waktu itu

pemerintah pusat mengambil namanya DMI (Daerah Masa Inkubator) untuk

menyebarkan SIPKD agar mendapatkan pendampingan dari USADI dan

mendapat bantuan hardware dari kemenkeu, semuanya kalau tidak salaha da 171

Kabupaten, Kota, Provinsi yang waktu itu ditunjukan kemendagri dan kemenkeu.

Salah satunya Kabupaten Serang yang ditunjuk menjadi DMI nya pusat, karena

saya ikut berkecimpung dan beberapa kali saya diundang. Sebelum menggunakan

SIPKD kita menggunakan manual Excel untuk penyusunan laporan keuangan,

saya sendiri yang membuatnya dengan teman-teman yang lain. Ketika

dikembangakan SIPKD dengan DMI ini awalnya kan mau menggunakan lounge

(pinjaman lunak) tapi ternyata USADI ini tidak sepenuhnya memenuhi kriteria

yang diinginkan oleh daerah, intinya itu. Karena tadi itu daerah kok bisa

mengembangkan aplikasinya sendiri kenapa harus lewat USADI padahal daerah

masih memiliki konsultan sendiri, salah satunya kota tangerang yang

mengembangkan sendiri aplikasinya menggunakan konsultan dia sendiri yang

disebut dengan spectra.

Peneliti : Itu dari pusat tidak ada permasalahan apabila daerah

mengembangkan apliasinya sendiri pak ?

117

Partisipan : Tidak ada permasalah karena, pada waktu itu tidak ada penekanan

atau keharusan dari pemerintah pusat. Nah ketika kita menjadi DMI itu beberapa

kali tidak berhasil, beberapa kali USADI datang kepada kita dan kita dikumpulkan

juga tidak berhasil. Tidak berhasilnya kenapa ? karena pengembangan aplikasi

dari USADI tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh daerah. Jadi masih banyak

terjadi kesalahan dan trouble pada aplikasinya. Sehingga pada waktu itu kita

masih menggunakan manual excel.

Peneliti : Talaupun ada aplikasi SIPKD itu tapi bapak dan teman-teman

masih menggunakan manual excel karena masih ada trouble ?

Partisipan : Iya betul, itu sekitar tahun 2004 sampai 2005.

Peneliti : Mengapa bapak dan teman-teman tidak mengembangkan aplikasi

itu sendiri ?

Partisipan : Kita sangat keterbatasan dengan tenaga IT, itu sudah jelas kita

tidak memiliki tenaga IT yang bisa memprogram, membuat aplikasi pengelolaan

keuangan daerah, sehingga pilihannya pada waktu itu ada penawaran dari BPKP

dengan adanya SIMDA tadi, kita diundang ke kantor BPKP, dijelaskan mengenai

aplikasi SIMDA. Nah kita coba menerapkan aplikasi SIMDA ini pada Kabupaten

Serang akhirnya, kita tidak mengembangkan sendiri aplikasinya sendiri karena

keterbatasan tenaga IT tadi dan memang pada waktu itu tenaga IT langka sekali.

Nah begitu SIMDA datang, kenapa SIMDA bisa berhasil diterapkan di Kabupaten

Serang sampai dengan tahun 2017, yang pertama dikarenakan SIMDA

dikembangkan oleh BPKP, karena dulu BPKP merupakan auditor internal

118

pemerintah ... tapi sekarang juga sebenernya masih tapi seperti mati suri. Nah

karna BPKP merupakan auditor internal pemerintah, maka BKPK sangat

memahami proses pengelolaan keuangan daerah, yang kedua BPKP itu disetiap

provinsi itu ada perwakilannya, berbeda dengan USADI tadi, dia hanya ada di

Jakarta, kalau BPKD karena disetiap provinsi ada perwakilannya maka konsultasi

dan lain sebagainya lebih mudah dan dekat.

Peneliti : Dan BPKP juga lebih tau ya pak kondisi di Kabupaten serang ini

ya pak ?

Partisipan : Secara aturan sudah pasti tau, secara demografis juga pasti tau,

sehingga mereka merekrut ahli-ahli IT untuk membuat SIMDA ini dan sangat

cocok untuk diterapkan di Kabupaten Serang sesuai dengan aturan-aturan yang

ada, walaupun dengan proses yang tersendat-sendat dan bertahap dari tahun 2008

sampai dengan tahun 2017 itu sudah sangat berhasil.

Peneliti : Jadi sejauh ini BPKP menjadi konsultan IT terbaik ya pak ?

Partisipan : Terbaik sebagai konsultan IT, sebagai konsultan pengelolaan

keuangan juga. Jadi intinya saya mau bilang, kebutuhan tenaga IT itu seharusnya

tidak hanya dibutuhkan untuk BPKAD Kabupaten Serang, melainkan untuk

seluruh OPD dan OPD di Kabupaten Serang.

Peneliti : Selanjutnya, apakak akrual basis ini meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi laporan keuangan pak ?

Partisipan : ini terkait dengan persepsi pembacaan laporan keuangan orang

yang memang harus paham dan mengerti tentang isi laporan tersebut, sebenarnya

119

diluar internal BPKAD itu kalau ke akrual basis justru kurang dalam pemahaman

isi laporan keuangan, baik itu dewan, bupati, ataupun inspektorat.

Peneliti : oh jadi justru petinggi-petinggi itu yang kurang paham dengan isi

laporan keuangan berbasis akrual ? padahal seharusnya bagaimana itu pak ?

Partisipan : iya betul, justru seharusnya mereka harus paham dengan isi

laporan keuangan berbasis akrual itu. Mereka lebih nyaman dengan isi laporan kas

basis, permasalahannya ada dua sih sebenarnya, yang pertama karena

penganggaran kita dilaksanakan dengan menggunakan kas basis, contohnya

laporan belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga laporan juga lebih

enak dilihatnya jika penganggaran dan laporan samasama menggunakan kas basis,

menurut saya itu pemahaman yang kurang pas atau kurang bagus ketika kita ingin

menganalisis laporan keuangan itu secara global. Nah justru di akrual basis kalau

menurut saya orang yang benar-benar teliti membaca laporan keuangan akan lebih

banyak analisis yang dapat dilakukan dan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil

akan lebih tepat.

Peneliti : Jika mereka membaca laporan keuangan berbasis akrual itu secara

teliti ya pak ?

Partisipan : Iya betul jika mereka membacanya secara teliti. Kalau di kas

basis pendapatan itu dicatat berdasarkan kas yang masuk, saya kasih contoh pajak

hotel tahun 2018 Cuma dapet 100 juta, ini di kas basis ya, sedangkan ketika

menggunakan akrual basis ternyata pajak hotel 2018 dapet 150 juta, dimana

selisihnya ini ? ternyata 50 jutanya ini adalah piutang yang bakal pasti kita terima.

120

Peneliti : Sedangkan di kas basis itu tidak mengenal kata piutang ya pak ?

Partisipan : Betul, betul sekali. Jadi intinya, ternyata di kas basis kita masih

dapet uang 50 juta lagi, kita masih punya hak untuk menagih uang 50 juta itu.

Peneliti : Berarti serapan pendapatan pada kas basis masih sangat minim ya

pak ?

Partisipan : Betul, tapi selain serapan, lebih ke nilai ... kalau di laporan

keuangan pembacaannya hanya tahun terkait saja, tidak membaca potensi

pendapatan yang tadi seharusnya bisa di dapat dari piutang. Kalau benar-benar

memahami justru kan lebih enak menggunakan akrual basis kan ?

Peneliti : Iya pak. Lalu kebijakan seperti apa yang terjadi antara pembacaan

kas basis dengan akrual basis ?

Partisipan : Contohnya gini, tadi kan pendapatan dari pembacaan kas basis

100 juta, sedangkan dari pembacaan akrual basis 150 juta. Lalu ada belanja dari

pembacaan kas basis 200 juta, itu kan jadi kita defisit 100 juta ya, belanja dari

pembacaan akrual basis 200 juta juga, itu jadi defisit 50 juta. Nah dari informasi

tersebut dalam kas basis pemerintah berarti harus lebih menggenjot pendapatan

agar tidak defisit sampe 100 juta, padahal dalam akrual basis pemerintah minimal

hanya perlu mendapatkan pendapatan 50 juta agar balance, kan begitu ? nah itulah

yang membedakan pembacaan kas basis dengan akrual basis, dalam pengambilan

keputusan lebih tepat.

Peneliti : Jadi SAP berbasis akrual ini memang benar-benar diperlukan ya

pak ?

121

Partisipan : Betul, sangat sangat diperlukan dan sangat sangat bermanfaat

bagi mereka yang benar-benar paham dalam membaca laporan keuangan berbasis

akrual.

Peneliti : Nah ketika anggota dewan, bupati, dan para pemangku

kepentingan lainnya yang mengatakan bahwa mereka lebih nyaman dengan kas

basis, apakah ada usaha dari mereka untuk beralih kepada akrual basis pak ?

Partisipan : Kalau itu adalah masalah pandangan atau mindset lah ya

istilahnya, dan sebenarnya dari kita tidak kurang dalam memberikan sosialisasi

tentang SAP berbasis akrual. Bahkan kita pernah mengundang pimpinan OPD

keseluruhan di Kabupaten Serang, kita bagikan kepada mereka tentang PP 71.

Bahkan ibu bupati juga beberapa kali kita hadirkan tim ahli dari UI (Universitas

Indonesia), karena jika kita yang menyampaikan kepada beliau agak kurang etis

lah ya, tapi kalau kita hadirkan guru besar dari UI untuk menyampaikan

pentingnya SAP berbasis akrual sudah kita lakukan walaupun hanya sekilas,

sekali lagi itu masalah persepsi, menurut saya sampai saat ini mereka (para

petinggi) masih nyaman dengan kas basis. Biasanya kan kalau memang mereka

ingin benar-benar paham dengan akrual basis harusnya ada feedback dari mereka

bertanya kepada kita, ketika kita sodorkan laporan keuangan 2 jenis boro-boro

dilihat kadang-kadang cuma ditanda tanganin saja. Tapi menurut saya, jika saya

seorang pimpinan, ketika melihat 2 jenis laporan keuangan yang berbeda

seharusnya bertanya apasih yang menjadi permasalahannya, kenapasih ini bisa

seperti ini. Nah feedback dari mereka ini tidak ada sama sekali yang seperti itu.

122

Peneliti : Oh seperti itu ya pak, lalu ketika tadi mereka nyaman dengan kas

basis, sedangkan pemerintah sudah menetapkan harus menggunakan akrual basis,

apakah tetap ada dukungan dari mereka untuk mensukseskan SAP berbasis akrual

pak ?

Partisipan : Saya kira mereka juga terkurung oleh aturan, ketika aturan itu ada

dan harus diterapkan mereka mau tidak mau harus beralih pada akrual basis.

Peneliti : Karena aturan itu kan memang sifatnya memaksa ya pak ?

Partisipan : Iya betul sekali mas, saya kira seperti itu, mereka juga tidak harus

kembali lagi ke kas basis, kalau memang harus di akrual basis yasudah lanjutkan

saja walaupun mungkin pemahaman dari mereka masih kurang. Tapi mereka

sangat mendukung dengan adanya SAP berbasis, ketika kita melaksanakan bintek-

bintek, ketika kita mau belajar ke Jogja, ke Surabaya, tentang akrual basis ini,

mereka (para petinggi) mengizinkan dan mendukung sekali.

Peneliti : Jadi itu tergantung kepada merekanya ya pak apakah mau

memahami atau tidak, tapi yang terpenting mereka mendukung dan selalu

mengizinkan ketika ada pelatihan-pelatihan terkait SAP berbasis akrual ini.

Partisipan : Iya betul mas

Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang sebenarnya menjadi penentu

kesuksesan dalam keberhasilan SAP berbasis akrual ini pak ?

Partisipan : Yang pertama itu adalah komitmen pimpinan, yang kedua tingkat

pendidikan di level-level tertentu, yang ketiga dukungan dari pimpinan OPD dan

123

OPD artinya mereka pada pimpinan OPD dan OPD mengizikan para fungsi

akuntansinya mengikuti sosialisasi yang kita berikan, yang keempat aplikasi yang

mendukung. Seperti itu mas

Peneliti : Oh seperti itu ya pak, jadi dari BPKAD nya sendiri sudah sangat

maksimal dalam memberikan sosialisasi/pelatihan terkait SAP berbasis akrual ini

kepada para fungsi akuntansi yang ada di OPD dan OPD yang ada di Kabupaten

Serang ya pak ?

Partisipan : Saya kira BPKAD sudah sangat maksimal, karena BPKAD punya

prinsip sebagus-bagusnya laporan keuangan tapi jika sumbernya artinya para

pembuat laporan keuangan pada tingkat OPD dan OPD itu tidak bagus kan

jadinya percuma. Makanya yang diperkuat justru mereka para fungsi akuntansi

pada tingkat OPD dan OPD, jadi seolah-olah kita adalah pengampu bagi mereka,

karena kan tidak mungkin saya membuat laporan keuangan 60 OPD sekaligus

sendirian, justru mereka yang harusnya lebih mampu dalam membuat laporan

keuangan dengan sebagus-bagusnya, sehingga ketika laporan keuangan pada

tingkat OPD dan OPD itu sampai kepada kita, lalu kita mengkonsol laporan

keuangan itu tidak ada masalah yang terlalu berarti bagi kita.

Peneliti : Selain untuk kebaikan mereka, justru kebaikan bagi BKPAD juga

agar tidak terlalu rumit ya pak ?

Partisipan : Betul, pada akhirnya agar kita tidak terlau pusing (sambil tertawa)

124

LAMPIRAN 2


Partisipan : Kasubid Pembinaan dan Evaluasi

Waktu : 09.15 WIB – 10.25 WIB

Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019


Peneliti : Untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan apa tupoksi/tugas

bapak di BPKAD Kabupaten Serang ?

Partisipan : Saya Sebagai Kasubid Pembinaan dan Evaluasi, pembinaan ini

artinya untuk membina OPD-OPD terutama dalam menyusun pelaporan keuangan

di OPD masing-masing, sehingga muara akhirnya akan berdampak pada

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Apabila kita tidak melakukan pembinaan

kepada teman-teman OPD dengan melihat SDM pada OPD yang sekarang ini bisa

dibilang sangat kurang, karna dari faktor usia, usia mereka yang sudah tua padahal

kan sekarang zamannya sudah menggunakan IT, nah mereka jadi bingung. Dan

kita juga membina mereka bagaimana caranya walaupun mereka sudah tua tapi

tetap memiliki keinginan untuk belajar. Pembinaan itu kita lakukan bisa dibilang 2

kali dalam setahun, atau bagaimana kebutuhan aja gitu. Tapi tidak menutup

kemungkinan kita membuka diskusi face to face dalam pembinaan itu.

Peneliti : Jadi, pihak BKPAD sangat membuka ruang kepada mereka (para

OPD) untuk berkonsultasi ketika ada sesuatu yang tidak mereka mengerti ?

125

Partisipan : Iya betul, kami sangat membuka ruang, bahkan sekarang ini

justru kebanyakan face to face. Karena mungkin jika di dalam forum itu kurang

kondusif dan kurang fokus, jadi setelah acara itu mereka mendatangi ke kantor

kami untuk bertanya yang mereka belum mengerti.

Peneliti : Oh begitu, kalau dari segi evaluasinya itu seperti apa pak ?

Partisipan : Kalau dari segi evaluasinya, nah kita kan membina mereka untuk

membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), ketika membina itu kan

tidak semua mengerti dengan apa yang kita sampaikan untuk menyusun laporan

keuangan tersebut, nah ketika mereka waktunya menyusun Laporan Keuangan

OPD itu kita lakukan evaluasi, sampai sejauh mereka keberhasilan mereka dalam

membuat laporan keuangan tersebut, atau dibagian mana kekurangannya, lalu kita

panggil lagi mereka untuk hasil evaluasinya, sampai laporan keuangan itu finish

gitu, mas.

Peneliti : Oh berarti dari BPKAD itu sendiri sangat welcome kepada para

OPD-OPD ya pak ?

Partisipan : Sangat welcome sekali, bahkan kita juga .. istilahnya kita sangat

menuntun bagi mereka yang sama sekali tidak mengerti akuntansi sampai mereka

bisa membuat Laporan Keuangan pada OPD masing-masing. Kadang-kadang

mereka itu selama 2 hari pulang sampai jam 2 pagi, kita harus stand by, mau tidak

mau.

Peneliti : Nah itu ketika mereka datang sampai jam 2 pagi itu karena

memang keinginan dari mereka sendiri atau dari tuntutan pekerjaan ?

126

Partisipan : Awalnya sih tuntutan pekerjaan, tapi gimana ya, namanya

tuntutan pekerjaan seneng gak seneng mereka harus mau. Tapi kita juga

memperhatikan mereka bagaimana caranya agar mereka seneng dengan tuntutan

itu, dan pada akhirnya mereka juga jadi seneng gitu mas, makanya kadang gak

kerasa sampe jam 2 gitu mas.

Peneliti : Itu yang non-formal ya pak ? kalau untuk yang formal seperti

bimtek/pelatihan dari BPKAD nya sendiri dalam setahun dilaksanakan berapa kali

pak ?

Partisipan : Dalam setahun itu 2 kali mas, itu asistensi dan evaluasi. Kita

mengasistensi para OPD, kita juga mengundang partisipan dari beberapa ahli

yang mengetahui dalam pengelolaan keuangan.

Peneliti : Oh jadi itu juga bentuk transparansi dari BPKAD ya pak ?

Partisipan : iya betul mas, selain itu juga kita kan ada group WA (whatsapp),

nama groupnya PKD (Pengelola Keuangan Daerah), nah disitu isinya tidak hanya

fungsi akuntansi saja, pokoknya yang mengelola keuangan kita masukkin tuh di

group itu, baik itu bendahara, ataupun Kasubag keuangan juga, jadi agar mereka

tau tentang pengelolaan keuangan.

Peneliti : Oh begitu, nah kalau dari kendala-kendala ketika melakukan

pembinaan itu sendiri yang dihadapi apa saja pak ?

Partisipan : Kendala yang dihadapi ketika pembinaan, kita sih kalau ditanya

soal kendala pasti ada ya mas, tapi karena kita hadapi dengan enjoy, jadi

sebenernya tidak terlalu menjadi masalah bagi kita. Tapi untuk kendalanya itu

127

sendiri, salah satunya mereka yang domisilinya agak jauh mas, sama yang non

PNS. Karena kita kan fungsi akuntansinya itu non PNS sebenernya, lebih banyak

honorernya, baik dari dinas atau dari kecamatan.

Peneliti : Oh jadi masih ada fungsi akuntansi pada OPD-OPD Kabupaten

Serang yang masih honorer ?

Partisipan : Banyak mas, tapi kalau dari nama sih dianggap PNS karena kan

mereka mendapatkan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai).

Peneliti : Nah selain dari kendala yang jaraknya jauh itu apa lagi pak ?

Partisipan : Ya karena faktor SDM nya juga mas, gak Cuma SDM yang sudah

tua saja, tapi yang muda juga. Sekarang ini kan banyak yang baru nih fungsi

akuntansinya, sedangkan yang seniornya itu sudah mutasi atau entah pada

kemana, nah yang baru ini kita juga masih tahap pembinaan, karena dalam pikiran

mereka yang namanya akuntansi itu pusing, ribet.

Peneliti : Oh mindset mereka seperti itu ya pak ?

Partisipan : Iya, nah ini yang coba kita berikan pembinaan kepada yang

muda-muda bahwa akuntansi itu sebenernya mudah loh dibanding yang lain,

kalau yang senior kan kita tinggal telfon, menanyakan bagaimana ini dan itu, tapi

kan kalau yang muda mereka harus bawa-bawa laptop menanyakan yang mereka

tidak mengerti. Ya kita tetap tuntun mereka satu per satu. Kita juga gabisa bosen

ya, kalau kita bosen, repot juga kitanya (tertawa).

128

Peneliti : Karena kalau mereka tidak bisa atau tidak mengerti dalam

membuat laporan keuangan akan menyulitkan BPKAD juga ya sebagai

konsolidator laporan keuangan OPD-OPD ?

Partisipan : Iya betul mas, kalau mereka mengerti kan kita juga enak

mengkonsolnya.

Peneliti : Nah tadi kan SDM nya itu ya pak yang kurang memadai, memang

dari mereka itu kebanyakan latar belakang pendidikannya dari akuntansi bukan

pak ?

Partisipan : Bukan mas

Peneliti : Banyak gak itu pak yang bukan berlatarbelakang akuntansi ?

Partisipan : Banyak banget mas, kalau masnya mau saya ada data fungsi

akuntansi di OPD-OPD Kabupaten Serang.

Peneliti : Boleh diminta itu pak ?

Partisipan : Oh boleh mas

Peneliti : Nah itu kan tadi katanya banyak fungsi akuntansi yang tiak

berlatarbelakang akuntansi, dari Bapak sendiri sebenernya harus tidak bahwa

fungsi akuntansi itu berlatarbelakang pendidikan akuntansi ?

Partisipan : Gak harus sih mas, karena kalau fungsi akuntansi di kecamatan

itu kan sudah dari dulu mengelola laporan keuangan jadi sudah biasa dan pasti

bisa. Itu juga berlaku di dinas. Mereka juga kan hanya satu orang yang membuat

laporan keuangan itu. Dan jarang sekali PNS yang di kecamatan yang mau

129

membuat laporan keuangan, karena mindset nya sudah tertanam bahwa akuntansi

itu sulit, dan rumit. Pokoknya udah gak kebayang ngitung nol itu banyak banget

(tertawa).

Peneliti : Oh begitu, seperti yang bapak bilang bahwa latarbelakang fungsi

akuntansi itu bukan dari akuntansi, kalau dari regulasi kan sebenernya untuk

menjadi PNS itu hanya dari PNS ya pak ?

Partisipan : Betul mas

Peneliti : Nah ada gak upaya dari BPKAD untuk memberikan saran kepada

atasan bahwa BPKAD ini butuh fresh graduate yang berlatarbelakang pendidikan

akuntansi untuk para OPD-OPD ? dengan tujuan untuk mempermudah dalam

penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Partisipan : Oh kalau itu sudah kita sampaikan ke atasan, dan atasan juga

sudah lapor ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), untuk memenuhi kebutuhan

formasi tersebut, dan alhamdulillah kita dapet 3 orang dari jurusan akuntansi,

karena yang lainnya sudah diminta oleh BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah).

Peneliti : Memang yang kemaren diterima PNS dari jurusan akuntansi itu

berapa orang pak totalnya ?

Partisipan : Untuk totalnya saya tidak tau persis, tapi untuk inspektorat itu

kalau tidak salah 30 orang, atau 23 orang gitu saya lupa, dan BPKAD 3 orang.

Peneliti : Tapi 3 orang di BPKAD itu sudah cukup belum pak ?

130

Partisipan : Sejauh ini masih kita uji coba, karena dalam pengelolaan

keuangan daerah ini kan tidak hanya fungsi akuntansi saja, tapi juga ada

pengelolaan aset, anggaran, dan lain-lain. Nah mereka itu kita puter, 1 bulan di

akuntansi, 1 bulan di aset, 1 bulan lagi di anggaran, terus ke perbendaharaan, dan

nanti mungkin terakhir di sekretariat.

Peneliti : Nah sekarang terkait akuntansi akrualnya pak, bagi bapak sendiri

perbedaannya apa pak ketika menggunakan basis kas lalu sekarang menggunakan

basis akrual ?

Partisipan : Nah itu, waktu pertama kali saya masuk itu kan masih

menggunakan basis kas ya, dan itu sudah nyaman, lalu tahun 2015 menggunakan

akrual. Jangankan untuk OPD, untuk saya sendiri saja yang di BPKAD aja itu

bingung adaptasinya. Tapi alhamdulillah tidak begitu lama adaptasinya, kurang

lebih saya 6 bulanan lah beradaptasinya, karena kan kita juga mengikuti bimtek

dari pusat.

Peneliti : Tapi bapak latarbelakang pendidikannya dari akuntansi ?

Partisipan : Iya saya dari D3 Akuntansi.

Peneliti : Berarti karena bapak pendidikannya dari akuntansi jadi tidak

terlalu sulit beradaptasinya ya pak ?

Partisipan : Iya betul, karena kita kan mengetahui dasar-dasar akuntansinya,

kita udah tau pondasinya, kalau udah tau pondasinya kan kesananya tinggal

menyesuaikan aja mas.

131

Peneliti : Lalu kendala apa saja pak yang terjadi ketika menyusun laporan

keuangan berbasis akrual ini ? apakah lebih rumit atau seperti apa ?

Partisipan : Sebenernya untuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual

itu lebih gampang di banding berbasis kas, karena waktu menjurnalnya juga

tinggal masukkin aja setiap transaksi yang terjadi walaupun belum mendapatkan

uang. Apalagi kan sekarang sudah dibantu dengan aplikasi.

Peneliti : Untuk aplikasinya itu sendiri menggunakan apa pak ?

Partisipan : Pertama kan kita menggunakan SIMDA (Sistem Informasi

Manajemen Daerah) dari BPKP, itu kita sudah nyaman sekali menggunakan

SIMDA itu, pokoknya kita sudah kenal banget sama aplikasi itu dari A sampai Z

nya.

Peneliti : Itu SIMDA sudah berapa tahun pak dalam penggunaannya ?

Partisipan : SIMDA itu dari tahun 2008 kalau gak salah, sampai 2017.

Dipertengahan itu kita sempat diusulkan menggunakan SIPKD dari Kemendagri,

tapi pimpinan dari kita dulu itu tidak menyetujui, karena saat kita study banding

terkait sistemnya itu ke Pandeglang dan kota-kota lain itu kurang mumpuni gitu

mas, akhirnya kita sampai 2017 tetap menggunakan SIMDA. Kenyamanan dan

kemudahan itu tidak hanya dirasakan oleh kita dari BPKAD, tapi juga dari temen-

temen OPD juga sudah merasa nyaman dan merasa lebih mudah ... tapi

sebenernya dibilang mudah sih nggak, Cuma jadi lebih cepet aja dari target gitu

mas. Terus, ketika kami sudah paham dengan SIMDA ini, tapi pimpinan kami

dalam hal ini bupati, katanya sih usulan dari KPK untuk mengintegrasikan dari

132

perencanaan sampai ke pengelolaan keuangan, sehingga terbitlah sistem baru

yang disebut SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Akrual), Cuma

permasalahannya SIMRAL ini mindset temen-temen OPD kurang baik, karena

tadi itu sudah nyaman dan sudah kenal dengan SIMDA, sehingga dengan

SIMRAL itu pikiran mereka sudah susah dan gabisa lah gitu. Dan memang yang

kita rasakan dari temen-temen OPD ini sangat berat ke kita ketika menggunakan

SIMRAL itu. Dan saat menyusun laporan keuangan itu sangat rumit. Ternyata di

SIMRAL ini permasalahannya tidak bisa mengkonsol, sehingga harus

menggunakan manual dalam hal ini menggunakan Excel (tertawa). Jadi

menggunakan SIMRAL itu perencanaannya bagus, tapi sewaktu

pertanggungjawaban keuangan di finishingnya itu kurang bagus. Ketika saya

periksa di neraca untuk saldo awalnya itu tidak matching atau tidak balance, tapi

untuk LRA nya secara global sudah matching, tapi ketika membuka rinciannya

antara lampiran perda dengan realisasi itu masih ada selisih. Nah itu yang tidak

bisa tertelusuri dengan aplikasi SIMRAL ini. Dan untuk konsultasi ke BPPT itu

sebagai pengembang SIMRAL ini sangat sulit mas.

Peneliti : Oh seperti itu, sulit konsultasi itu seperti apa pak contohnya ?

Partisipan : Mereka sulit ditemui, karena mereka itu timnya hanya 3 orang

sedangkan harus menaungi beberapa pemda se Indonesia, itulah kesulitan kita

sampai sekarang.

Peneliti : Jadi BPPT ini mengembangkan aplikasi SIMRAL, tapi ketika ada

kesulitan dan ingin berkonsultasi sulit untuk ditemui begitu pak ?

133

Partisipan : Iya betul agak susah, karena waktu juga mereka yang

menentukan, bahkan ketika waktunya sudah ditetapkan juga kadang-kadang kalau

mereka mendadak ada tamu yang lebih penting kitanya mundur. Jadi sekarang ini

juga jadinya masih manual mas.

Peneliti : Oh jadi sekarang ini menggunakan manual (Excel) ?

Partisipan : Iya pake manual pelaporannya, karena masih banyak sekali error

Peneliti : Apakah ada kemungkinan akan pindah lagi ke aplikasi SIMDA ?

Partisipan : Kalau dari temen-temen OPD sih pengennya pindah ke SIMDA

lagi mas, karena tadi itu, mereka sudah nyaman karena sudah lama juga kan, dan

databasenya juga bisa di back up. Kalau SIMRAL kan gabisa di back up.

Peneliti : Kalau SIMDA itu yang bikin aplikasinya dari mana ya pak ?

Partisipan : Dari BPKP mas, kalau BPKP kan enak setiap wilayah ada kantor

perwakilannya jadi kalau ada apa-apa konsultasinya cepet, kalau BPPT kan di

Tangerang, di Puspitek itu mas. Nah itu kendala di SIMRAL, dengan aplikasi

baru itu kan seharusnya meningkat, tapi ini malah menurun. Kalau dulu waktu

pake SIMDA saldo awal di neraca itu kita sudah matching, untuk

pertanggungjawaban dengan LRA nya matching semua, tapi sekarang justru

kendalanya sangat banyak.

Peneliti : Dari partisipan yang lain mengatakan bahwa sulitnya menyusun

laporan keuangan berbasis akrual ini adalah maping kode rekening, nah maping

kode rekening itu seperti apa pak ?

134

Partisipan : Nah maping kode rekening itu jadi kita harus menyesuaikan lagi

ketika perencanaan anggaran dengan penyusunan laporan keuangannya mas, jadi

contohnya belanja aset dengan kode 502 sekian sekian, ketika pelaporan kode itu

berubah lagi karena ada peraturan yang baru, disitu yang menjadi kesulitan utama

bagi kita (BPKAD) karena kan akun-akunnya itu banyak banget mas, bukan

hitungan puluhan, atau belasan, tapi bisa jadi ratusan akun. Jadi kita butuh waktu

yang lama untuk memindahkan kode rekening itu, soalnya kan LRA itu dalam

penyusunannya memakai kas sedangkan pelaporannya disesuaikan menggunakan

akrual.

Peneliti : Oh begitu ya pak, jadi itu yang menjadi hal yang paling sulit ?

Partisipan : Betul mas

Peneliti : Tapi untuk semua pegawai BPKAD itu sendiri sudah paham

semua terkait pengelolaan keuangan, terkait SAP berbasis akraual ya pak ?

Partisipan : Paham sih tidak, tapi tau mah iya (tertawa).

Peneliti : Kalau dari dukungan pimpinan di Kabupaten Serang itu sangat

mendukung tidak pak ketika SAP berbasis akrual ini ditetapkan pada tahun 2015 ?

Partisipan : Kalau dukungan dari pimpinan kita sih bupatinya ngikut dari

pusat mas, jadi begitu mulai SAP berbasis akrual, mau tidak mau kita harus

menerapkan SAP berbasis akrual ini.

Peneliti : Karena sistem itu sendiri kan sifatnya memaksa ya pak ?

135

Partisipan : Iya betul memaksa mas, yah seperti aplikasi SIMRAL ini kata

pimpinan harus dimulai ya kita mulai.

Peneliti : Oh jadi ketika SIMRAL ini dikeluarkan tahun 2018, bupati

langsung memberikan instruksi untuk mulai menggunakan pak ?


Peneliti : Tidak ada delay dulu gitu pak untuk pake SIMDA dulu ?

Partisipan : Tidak ada mas, justru kita mengusulkan untuk menjalankan 2

aplikasi tersebut, SIMDA jalan, SIMRAL jalan, karena SIMDA fungsinya untuk

mem back up yang SIMRAL ini. Jadi untuk merekonsiliasi kan nanti jadi

gampang kalau kedua aplikasi itu dijalankan. Tapi tidak diperbolehkan oleh

pimpinan, harus SIMRAL saja, jadi kendalanya ya ke kita (tertawa).

Peneliti : Ada tidak pak sesuatu yang dilakukan oleh BPKAD untuk

mengusulkan kepada pimpinan bahwa untuk beralih lagi ke SIMDA karena

teman-teman dari OPD juga kan sudah sangat nyaman dengan SIMDA ?

Partisipan : Kalau sekedar usulan kita sudah lakukan kepada pimpinan, tapi

kan tetap saja keputusan ada pada pimpinan bukan di kita. Kita juga sudah

mengutarakan kelebihan dan kekurangan dari SIMRAL dan SIMDA ini, tapi

dalam hal ini pimpinan kita yaitu bupati waktu itu rapat bersama KPK di Provinsi

Banten, bahwa harus menggunakan SIMRAL. Bahkan wacananya di tahun 2020

itu akan diberlakukan hanya 1 sistem saja se Indonesia.

136

Peneliti : Oh jadi SIMRAL ini belum digunakan menyeluruh di Indonesia

pak ?

Partisipan : Belum mas, itu bagaimana kebijakan pimpinannya masing-

masing. Mau pake SIMRAL, manual, atau mereka mau pake sistem sendiri. Kaya

Kota Tangerang itu pake ... (berfikir)

Peneliti : Spektra ya pak ?

Partisipan : Nah iya spektra

Peneliti : Oh dari pusat sendiri (kemendagri) memperbolehkan kalau mau

pake aplikasi sendiri pak ?

Partisipan : Gak masalah mas kalau dari kemendagri kalau mau aplikasi

sendiri, bekerja sama dengan konsultan IT sendiri juga tidak masalah. Kecuali

kalau wacana yang katanya tahun 2020 yang realisasinya sendiri saya kurang tau

itu akan diberlakukan 1 sistem yang sama se Indonesia, itu mau gamau semuanya

harus pake 1 sistem itu, tapi saya belum tau ya itu bener atau tidak.

Peneliti : Jadi justru lebih enak ya pak kalau se Indonesia pake satu sistem

? jadi lebih mudah mengintegrasikannya ?

Partisipan : Seharusnya sih seperti itu, tapi saya juga belum tau bagaimana

servernya, bakal kuat gak menampung se Indonesia. Sementara sekarang aja pake

SIMRAL servernya masing sering bermasalah. Bahkan dari pusatnya sendiri gak

tau permasalahannya apa.

137

Peneliti : Oh iyaiya pak, nah tadi kan kata bapak, Tangerang menggunakan

aplikasi sendiri yang dinamai Spektra dengan menggaet tenaga IT dari luar, itu

kan bisa jadi lebih memudahkan sistem itu sendiri untuk digunakan oleh sumber

daya yang ada di pemerintahan itu sendiri, kalau dari BPKAD Kabupaten Serang

sendiri kenapa tidak menggunakan tenaga IT dari luar pak ?

Partisipan : Itu mungkin karena faktor apa ya ... karena SDM nya di kita juga

sedikit ya, di pengelola keuangan ini sangat minim sekali SDM nya, bahkan

Kasubidnya sendiri aja gak banyak yang punya staff.

Peneliti : Ooh, tapi untuk tenaga IT sendiri dari Pemda Kabupaten Serang

sudah cukup belum pak ?

Partisipan : Kalau cukup sih kayanya belum, tapi ada. Tapi kita juga gak bisa

membuat aplikasinya, karena kan dari pimpinan itu pengennya perencanaan dan

pelaporan harus terintegrasi, sedangkan kita juga harus bekerjasama dengan

Badan-badan yang lain, mungkin itu yang menjadi kesulitan bagi kita.

Peneliti : Oohh, jadi dari pimpinannya sendiri dalam hal ini bupati ingin

perencanaan dan pelaporannya terintegrasi jadi menggunakan SIMRAL ? Karena

SIMRAL ini menjanjikan perencaaan dan pelaporannya terintegrasi ya pak ?

Partisipan : Ceritanya sih begitu (tertawa) tapi kenyataannya belum.

Peneliti : Ohiya tadi disebutkan bahwa masih ada error dan lain sebagainya,

dari pihak BPPT apakah selalu melakukan perbaikan pak ?

138

Partisipan : Masih, masih berjalan perbaikannya, karena ketika kita menemui

masalah kita akan konsultasikan kepada mereka lalu kita memecahkan

masalahnya bersama-sama, tapi tidak jarang ketika kita pulang permasalahan ini

masih terjadi karena ketika disana permasalahan itu tidak terpecahkan.

Peneliti : Ohiya pak, kembali lagi terkait pembinaan, SAP berbasis akrual

ini kan sudah diterapkan dari tahun 2015, nah dari tahun 2015 sampai saat ini

kira-kira sudah berapa kali pelatihan/bimtek itu dilaksanakan ?

Partisipan : Kalau kita sih normal ya setahun 2 kali.

Peneliti : Tapi dari BPKAD sendiri dirasa sudah maksimal belum pak

dalam membina OPD-OPD dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual ini

?

Partisipan : Kalau dari kita sih sudah maksimal ya, dan hasilnya juga

alhamdulillah, hasil dari bimtek-bimtek itu sendiri para OPD sangat antusias,

sehingga bikin laporan keuangannya juga tidak terlalu lama. Tapi yang lama itu

ya fungsi akuntansi di OPD yang sudah tua gitu mas (tertawa), dan fungsi

akuntansi yang masih baru diterima ini mas. Yang baru ini selalu kita berikan

pembinaan. Tapi ada juga yang baru keterima tapi sudah tua, jadi kita juga yang

bikin laporan keuangan OPD nya (tertawa), yah mau gamau, kalau mereka

terhambat, laporan keuangan pemda juga yang telat kan mas ?

Peneliti : Oh iya pak betul, terus yang paling sering ditemui ketika

mengkonsol laporan keuangan para OPD-OPD ini apa aja pak ?

139

Partisipan : Yang paling sering itu, salah Coring ada, salah pada penjurnalan

aset, perjurnalan piutang juga salah yang menyangkut neraca, banyak juga

perjurnalan-perjurnalan ini yang salah kamar, terus mereka juga asal dalam

mengerjakannya gitu mas, yang penting ngumpulin aja gitu. Jadi pikiran mereka

tuh nanti juga kan dibenerin sama kita, lalu setelah bener mereka kasih ke

inspektorat.

Peneliti : Yang memberikan laporan keuangan untuk diperiksa inspektorat

itu BPKAD atau OPD nya masing-masing pak ?

Partisipan : Ada yang masing-masing OPD nya, ada yang dari kita, nanti

inspektorat ngambil ke kita.

Peneliti : Jadi inspektorat itu yang mengaudit ?

Partisipan : Inspektorat itu yang me-review laporan keuangan OPD dan

pemda, setelah di review dikembalikan ke OPD nya, lalu OPD berkoordinasi

dengan kita, dan kita berikan pembinaan, lalu kita berikan ke BPK, lalu di audit

oleh BPK. Jadi kita itu bikin laporan sebelum review, laporan setelah review¸dan

audited dari BPK.

Peneliti : Sudah berapa kali pak pemda serang mendapat opini WTP dari

BPK ?

Partisipan : Kalau tidak salah sudah 8 kali, dan itu juga berkat kerjasama

dengan inspektorat, jadi inspektorat suka menanyakan bagaimana laporan

keuangan OPD-OPD, jika OPD tidak bisa menjawab, kita yang bantu menjawab,

140

jadi intinya dari inspektorat juga sangat membantu dalam mendapatkan opini

WTP ini.

Peneliti : Oh seperti itu, untuk hari ini cukup sampai disini pak, terima

kasih atas waktu dan informasinya.

Partisipan : Baik mas, sama-sama

141

LAMPIRAN 3

Transkip Wawancara Narasumer K7

Partisipan : Fungsi Akuntansi

Waktu : 08.00 WIB – 08.18 WIB

Tanggal : Senin, 24 Juni 2019

Tempat : Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)

Peneliti : Apa tuposi/tugas ibu sebagai fungsi akuntansi di Disnaker ini ?

Partisipan : Kalau untuk tugasnya sih sekarang kan kita sudah dibantu dengan

aplikasi SIMRAL mas ya, selain itu tugas fungsi akuntansi juga untuk ngecek

pencatatannya yang dilakukan oleh bendahara penerimaan kas dan pengeluaran

kas. Nah hal-hal yang berkaitan dengan fungsi akuntansinya itu misalnya ada

kesalahan catat di Coring yang seharusnya diambil dan sudah dicairkan, nah itu

tugas fungsi akuntansi kalau disini (Disnaker). Jadi nanti kita bikin surat dulu ke

BPKAD kalau misalnya disetujui karena kesalahan coring tadi yang mana yang

musti diganti, kalau surat diacc baru kita bikin suratnya lagi, kalau sudah dibikin

suratnya baru kita menjurnal mas.

Peneliti : Oh jadi fungsi akuntansi disini intinya yang melakukan

pencatatan itu bendahara penerimaan dan pengeluaran kas, lalu fungsi

akuntansinya melakukan pengecekan untuk disetorkan ke BPKAD, gitu ya bu ?


142

Peneliti : Ohiya, untuk latarbelakang pendidikan ibu sendiri dari akuntansi

?

Partisipan : Iya mas saya dari jurusan akuntansi

Peneliti : Oh jadi sewaktu dari basis kas ke basis akrual tidak terlalu sulit

ya bu karena latarbelakang pendidikan ibu dari akuntansi ?

Partisipan : Yah lumayan paham lah mas, soalnya saya lulus kuliah tahun

2011 dan alhamdulillah diterima PNS dan ditempatin di fungsi akuntansi di Dinas

ini.

Peneliti : Oh berarti cocok ya bu dan sesuai dengan ilmu yang sudah di

dapatkan di perkuliahan dulu ?

Partisipan : Iya mas, alhamdulillah satu jalur (tertawa)

Peneliti : Nah terkait pengadaptasian dari basis kas ke basis akrual itu

kendala apa saja yang ibu hadapi ?

Partisipan : Menurut saya pribadi sih kendala yang dihadapi itu di sistemnya

mas, sistem yang sekarang digunakan kan ada dua ya, basis kas sama basis akrual

juga, jadi kita harus bener-bener ngecek yang basis kasnya udah bener belum ya,

terus ketika bendahara membuat jurnal itu, dia pake basis kas atau akrual ya, nah

disitu yang kadang bikin saya bingung mas.

Peneliti : Nah yang tadi mereka sebagai bendahara penerimaan kas dan

pengeluaran kas itu sebenernya sudah benar-benar mengerti belum bu terkait

143

pencatatan basis kas dan akrual ? jangan-jangan yang menjadi salah satu kendala

juga itu karena mereka tidak paham dan menyulitkan ibu untuk pengecekannya.

Partisipan : Kadang-kadang iya sih mas itu juga menjadi salah satu kendala

buat saya, kan bendahara itu gak semua basic pendidikannya akuntansi, karena

bendahara juga bisa dari umum mas ya, gak mesti dari pendidikan akuntansi.

Makanya kadang ada yang sampe salah coring dan mereka tidak mengerti.

Peneliti : Oh gitu, ada gak sih bu perbaikan atau sosialiasi dari BPKAD

atau minimal dari ibu sendiri sebagai fungsi akuntansi yang berhubungan dengan

bendahara agar bendahara tersebut lebih mengerti dalam pencatatan akuntansi ?

Partisipan : Kalau sosialisasi sih pasti ada dari BPKAD, tiap tahun minimal

ada sistem baru, dan hal-hal yang baru itu semua dikenalin oleh BPKAD kepada

kami. Kalau dari saya pribadi sih kayanya gabisa deh kalau ngasih sosialiasi gitu

ke mereka. Cuma alhamdulillah nya bendahara penerimaan kasnya itu saya sendiri

mas (tertawa), jadi saya merangkap, tapi kalau pengeluaran kasnya beda lagi

orangnya tapi tetep saya bantu juga.

Peneliti : Oh, tapi regulasinya memang diperbolehkan bu untuk merangkap

jabatan seperti itu ? ibu sebagai fungsi akuntansi sekaligus bendahara penerimaan

kas ?

Partisipan : Gaboleh (tertawa), seharusnya gaboleh mas

Peneliti : Itu tidak diperbolehkan aturannya dari mana bu ? ada

kebijakannya atau gimana ?

144

Partisipan : Kalau kebijakannya dari siapa saya kurang tau, tapi gini mas kita

kan ada tunjangan gaji ya mas, nah misalnya saya kan dapet tunjangan fungsi

akuntansi, dan tunjangan penerimaan kas, yang bisa saya ambil itu Cuma satu aja,

gak bisa dua-duanya, saya dapetnya tunjangan gaji fungsi akuntansi, gitu mas.

Peneliti : Oh jadi bisa dibilang kalau bahasa kasarnya mah rugi ya bu ?

hehehe

Partisipan : (Tertawa) iya mas rugi juga saya kerja dua tapi gajihnya satu.

Peneliti : Merangkap tugas itu terjadi karena apa bu ?

Partisipan : Ya itu mas karena sumber daya manusia disini masih kurang, tapi

alhamdulillah sekarang kan udah mulai ada CPNS, dan kita juga udah

mengajukan ke BKD untuk meregenerasi untuk tahun 2020, Cuma CPNS yang

baru ini kadang-kadang ketika kita mau rekrut ke dinas mereka menolak karena

mereka sudah minder duluan karena latarbelakang pendidikannya bukan dari

akuntansi.

Peneliti : Untuk penerimaan PNS itu kan yang ngurusin BKD ya bu ?

apakah ada spesifikasi khusus untuk staff penerimaan kas itu harus dari

latarbelakang pendidikan akuntansi ?

Partisipan : Iya betul mas dari BKD, seharusnya sih dari akuntansi. Kalau

yang tahun 2019 itu kan karena mereka gak meminta formasi dari kita, jadi yang

mereka cari itu Cuma fungsional khusus aja mas. Sedangkan untuk yang 2020 kita

sudah ajukan yang fungsional umumnya.

145

Peneliti : Jadi untuk tahun 2020 formasinya sudah diajukan ya bu agar

meregenerasi posisi ?

Partisipan : Iya kita sudah ajukan mas.

Peneliti : Terkait dengan SAP berbasis akrual yang pernah saya baca dari

beberapa referensi buku dan jurnal bahwa SAP berbasis akrual ini menambah

tingkat transparansi dan akuntabilitas, apakah itu benar ? contoh bahwa

menambah transparansi dan akuntabilitasnya itu seperti apa bu ?

Partisipan : Iya benar mas, kalau dari segi pendapatan sih kita tidak

merasakan karena itu kan bagiannya BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah),

karena disini Cuma mencatatnya saja. Contohnya sih menambah akuntabilitas jadi

kan kita mencatat dulu transaksinya walaupun kasnya belum diterima, nah nanti

kita juga bikin catatannya lagi apakah transaksi itu terealisasi atau tidak, jadi

otomatis menambah nilai di laporan keuangannya.

Peneliti : Nah sekarang terkait sistemnya nih bu, kan katanya para fungsi

akuntansi ini sudah sangat nyaman dengan SIMDA tapi sekarang mau tidak mau

harus menggunakan SIMRAL, nah kendala menggunakan SIMRAL ini apa bu ?

Partisipan : Realiasasi dengan laporan realisasinya itu tidak sinkron mas

antara yang laporan akuntansi sama laporan belanja bendahara. Dan kita itu harus

cek satu-satu dengan teliti, kira-kira mana yang nggak masuk, dan juga kan

coring-nya juga harus ada yang di maping dulu mas ya yang dari basis kas ke

basis akrual, kadang-kadang ada maping gak masuk ke coring-nya itu. Misalnya,

146

seharusnya gaji kita masuknya sekian tapi mapingnya gak masuk yang diakrual,

jadinya gak balance, itu yang paling penting saya kira untuk di laporan.

Peneliti : Jadi seperti yang dikatakan mereka (Orang-orang di BPKAD)

bahwa yang menjadi kendala bukan beradaptasi dari basis kas ke akrual ya bu ?

tapi maping kode rekening itu yang menjadi kesulitan ?

Partisipan : Iya betul banget itu mas maping kode rekening menjadi hal yang

sulit.

Peneliti : Oh gitu, terus apakah ibu mengetahui adanya PP 12 Tahun 2018

gak bu ?

Partisipan : Belum tau kalau ada PP itu mas

Peneliti : Oh belum tau ya bu, jadi PP 12 Tahun 2018 itu salah satu

amanatnya bahwa laporan penyusunan realisasi anggaran dengan laporan realisasi

anggarannya itu akan menggunakan akrual penuh, jadi kemungkinan tidak akan

ada kesulitan lagi terkait maping kode rekening itu bu.

Partisipan : Oh gitu, saya malah baru tau mas, semoga aja itu terealisasi ya

(tertawa).

Peneliti : Terkait dengan pelatihan yang diberikan dari BPKAD untuk

menunjang SDM-nya agar paham dengan kebijakan Standar Akuntansi

Pemerintah berbasis akrual ini sudah cukup atau sudah maksimal belum bu ?

Partisipan : Kalau dari BPKAD nya sendiri sih saya rasa sudah sangat

maksimal ya mas, justru yang saya kurang respect itu dari orang yang

147

membuat/mengembangkan SIMRAL itu mas. BPPT itu mas. Kita kalau ada

kendala dalam penyusunan waktu menggunakan SIMDA itu dari BPKP cepet

responnya, tapi kalau dari BPPT itu agak susah mah untuk dihubungi.

Peneliti : Karena mungkin BPPT itu berlokasi di Tangerang ya bu ?

Partisipan : Iya betul mas, dan juga mereka tidak menerima komplain dari

OPD-OPD, jadi OPD-OPD ini menyampaikan permasalahannya melalui BPKAD,

lalu BPKAD yang berdiskusi dengan BPPT, nah itu salah satu yang menjadi

kesulitan bagi kamu.

Peneliti : Solusi yang dilakukan ketika SIMRAL itu bermasalah gimana bu

?

Partisipan : Kalau bermasalah ya kita balik pake manual mas dalam hal ini

pake excel, karena SIMDA sudah dicabut aksesnya, seperti tahun kemaren aja kita

pake manual.

Peneliti : Oh begitu, baik bu cukup sampai disini aja hari ini, terima kasih

banyak atas waktu dan informasinya.

Partisipan : Iya mas sama-sama.

148

LAMPIRAN 4

Transkip Wawancara Partisipan K2 (Lanjutan)

Partisipan : Kasubag Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Waktu : 08.30 WIB – 08.55 WIB

Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019


Peneliti : Melanjutkan yang kemarin ya pak, saya ingin menanyakan

bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang ada di BPKAD

Kabupaten Serang ?

Partisipan : Transparansi dan akuntabilitas kan dua mekanisme yang berbeda

ya, yang saya tau akuntabilitas itu artinya dapat dipertanggungjawabkan ya, jadi

sejauh mana laporan itu dapat dipertanggungjawabkan, nah dari proses

penyusunannya itu laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan,

diantaranya tadi itu mulai dari mengumpulkan bukti-bukti yang benar,

penggunaan aplikasi yang mumpuni, termasuk bukti-bukti transaksi yang

mempengaruhi laporan keuangan tersebut kita kumpulkan dan kita verifikasi

dengan benar. Tahapannya panjang untuk menjadikan laporan keuangan itu bisa

disebut akuntabel, setelah laporan itu jadi maka laporan itu dilakukan review oleh

inspektorat, itu salah satu bukti agar laporan keuangan kita bisa disebut akuntabel,

di dalam review inspektorat nanti ditemukan beberapa kelemahan dan beberapa

kesalahan lalu kita perbaiki. Setelah selesai di review oleh inspektorat, kita

149

diperiksa lagi oleh BPK laporan keuangan itu, nah BPK itu disebutnya dengan

auditor eksternal ya, nah apabila sudah diaudit oleh auditor eksternal (BPK) saya

kira akuntabilitasnya sudah tidak diragukan lagi, karena langkah-langkah itu

sudah sangat detail, untuk dapat laporan itu disebut akuntabilitas, apalagi

Kabupaten Serang sudah mendapatkan opini WTP dari BPK semejak tahun 2012.

Walaupun ketika laporan keuangan itu disusun dan diperiksa oleh inspektorat ada

hal-hal keterjadian didalam pengelolaan keuangan yang salah itu bukan

disalahkan laporannya tapi karena oknum-oknum yang ada didalamnya.

Contohnya kan kemaren Kemenag dia dapet WTP tapi ternyata ada kecurangan.

Peneliti : Jadi ketika laporan keuangan itu sudah di audit oleh BPK dan

mendapatkan WTP berarti itu sudah tidak diragukan lagi akuntabilitasnya ya pak

?

Partisipan : Iya betul mas, nah itu mungkin salah satu cerita tentang

akuntabilitasnya. Terkait dengan mekanisme tranparansinya kita memang dalam

tahap penyusunan kita belum berani untuk merilis laporan keuangan ke publik

karena kita diikat oleh aturan terkait dengan informasi publik, yang saya tau

apabila suatu produk produk daerah sudah di Perda/Perbup kan nah itu baru sudah

boleh dirilis ke publik, jadi tahapannya tadi dari penyusunan laporan keuangan

sampai diaudit BPK, nah diaudit oleh BPK itu juga kita belum berani untuk

mempublikasikan laporan keuangan itu, nah laporan keuangan ini dibuat dalam

bentuk Perda, di Perda itu kan berbunyi disalah satu pasal dibawahnya agar setiap

orang dalam mengetahuinya, kalau sudah di sahkan oleh DPRD, nah itu baru

semua siapa saja boleh mengakses laporan keuangan tersebut, nah bentuk

150

transparansi kita biasanya menampilkan lampiran 1 perda pertanggungjawaban

dalam hal ini sama dengan LRA di laporan keuangan, jadi LRA di laporan

keuangan dengan perda lampiran 1 itu sama. Nah itu kita rilis di dua media massa

lokal, minimal dua media massa, sama halnya dengan laporan penyusunan APBD,

APBD juga kalau setelah selesai disusun kita rilis ke media massa (koran),

kalaupun tidak sempat dirilis dikoran, karena ini kan kaitannya dengan anggaran

di humas, biasanya dirilis di website Pemerintah Kabupaten Serang, nah itu yang

mungkin kita sebut sebagai bentuk tranparansi atas pertanggungjawaban laporan

keuangan.

Peneliti : Oh begitu, nah terkait dengan transparansi, yang saya liat di

website DPKAD Kabupaten Sleman itu dia mencantumkan visi, misi, struktur

organisasi yang terupdate, laporan keuangan yang bisa di download, tapi ketika

saya lihat di website BPKAD tidak ada atau belum terupdate, nah yang ingin saya

tanyakan, sebenernya ada tidak satu orang yang menjadi admin untuk mengelola

website itu ? Karena mungkin itu juga kan menjadi salah satu bentuk transparansi.

Partisipan : Perlu diketahui bahwa BPKAD Kabupaten Serang ini baru berdiri

di tahun 2017, awalnya sudah pernah berdiri, sudah pernah bikin website, Cuma

mati suri, karena kita pindah ke Setda waktu itu, lalu baru berdiri lagi di tahun

2017, nah berdiri di tahun 2017 berarti kan kita sudah diperiksa oleh BPK dua kali

ya karena sekarang 2019, nah selama ini sebetulnya kita belum memiliki website

resmi lagi, nah yang saya tau baru-baru ini sekitar bulan maret atau februari

bahwa kita harus punya website lagi, nah mungkin website ini yang mungkin

masih baru dan mungkin updatenya masih tersendat. Nah intinya yang ingin saya

151

katakan bahwa memang BPKAD kebelakang itu belum pernah punya website

lagi sejak berdiri tahun 2017, nah mungkin yang terdetect sekarang sama masnya

yang mana itu ? struktur organisasinya masih yang lama ya ?

Peneliti : Iya pak masih yang lama, dan saya tidak menemukan visi dan

misi BPKAD Kabupaten Serang di website itu.

Partisipan : Oh, saya khawatir itu website lama sebelum BPKAD berdiri,

seperti yang tadi saya bilang, BPKD pernah berdiri, kita pernah punya website,

tapi semenjak kita pindah ke Setda website itu mati suri di tahun 2012 atau tahun

2013 gitu saya lupa, tapi mungkin website itu masih bisa diakses, nah saya kurang

tau di tahun 2017 ini BPKAD websitenya itu apakah website yang lama atau ada

yang baru atau website lama diperbaharui. Mungkin disini belum terupdate secara

keseluruhan jadi memang websitenya belum terkelola dengan baik.

Peneliti : Tapi ada gak pak aturan yang mengatur bahwa suatu instansi itu

harus memiliki website agar para pemangku kepentingan dapat mengakses

informasi yang dibutuhkan ?

Partisipan : Sekarang yang saya tau aturan itu ada, mungkin sekarang

BPKAD mencoba untuk membuat website itu lagi, memang ada aturannya,

bahkan waktu itu yang saya dengar secara tidak langsung ibu bupati mengatakan

bahwa untuk menyebarkan luaskan transparansi segala bentuk-bentuk kegiatan

OPD-OPD itu harus di masukkan lewat website.

Peneliti : Apalagi sekarang zamannya sudah menggunakan teknologi

semua ya pak ? agar mudah di akses dimana saja ketika informasi itu dibutuhkan.

152


Peneliti : Nah itu ada pengurusnya gak pak untuk mengelola website

tersebut ?

Partisipan : Yang saya tau belum ada mas, karena itu domainnya dari

sekretariat. Jadi sekretariat yang mengelola website-website itu. Dan selama ini

belum ada rapat-rapat membahas tentang website, apa saja yang akan disajikan di

website itu.

Peneliti : Tapi minimal instruksi untuk pembuatan website itu sudah ada ya

pak ?

Partisipan : Kalau instruksi sudah ada mas dari bupati, mungkin secara

perlahan lah ya, karena kita juga baru berdiri di tahun 2017 kan.

Peneliti : Oh begitu, selanjutnya saya kan kemarin-kemarin sudah

wawancara dengan OPD-OPD, rata-rata dari mereka mengeluhkan atas

penggunaan SIMRAL, yang ingin saya tanyakan alasan utama berpindahnya

aplikasi dari SIMDA ke SIMRAL itu apa pak ?

Partisipan : Alasan yang paling utama yang menjadi alasan paling kuat itu

adalah adanya saran atau semacam obrolan walaupun hal itu tidak menjadi

keharusan, jadi unsur pimpinan KPK menginginkan proses pengelolaan keuangan

itu terintegrasi, nah judulnya seperti itu, pengelolaan keuangan itu kan sebenernya

ada tiga poin besar yaitu mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan

pelaporan/pertanggungjawaban, waktu penggunaan SIMDA dibagian perencanaan

itu tidak terintegrasi karena dikelola oleh BAPPEDA yang membuat APBD, jadi

153

perencanaan itu ada dua tahap, satu di BAPPEDA, kedua di BPKAD. Setelah

BAPPEDA jadi APBD nya lalu menjadi RAPBD di BPKAD, dari situ baru ke

penatausahaan baru ke pelaporan, pada waktu itu di Banten yang menggunakan

aplikasi SIMRAL dan dinyatakan bahwa SIMRAL itu sudah terintegrasi

tahapannya itu di Tangerang Selatan, sehingga pada waktu itu KPK menyarankan

di Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten mencoba untuk menggunakan SIMRAL

karena SIMRAL laporannya sudah terintegrasi, itu alasan terpentingnya, adanya

saran dari unsur pimpinan KPK bahwa kita harus menggunakan SIMRAL

akhirnya dari tahun 2018 kita coba beralih ke SIMRAL.

Peneliti : Berarti diawali dari Tangerang dulu ya pak, karena KPK melihat

Tangerang Selatan berhasil dalam menggunakan SIMRAL jadi diseluruh

Kabupaten/Kota se Provinsi Banten juga mencoba untuk menggunakan aplikasi

SIMRAL itu ?


Peneliti : Berarti SIMDA sudah benar-benar tidak digunakan pak ? apa ada

kemungkinan SIMDA itu digunakan lagi dan diperbaiki agar tahapan-tahapan tadi

di SIMDA bisa terintegrasi ?

Partisipan : Iya betul, nah selain alasan terintegrasi, alasan kedua sebetulnya

adalah aplikasinya harus berbasis web, agar bisa diakses dimana saja dan kapan

saja, sementara SIMDA itu hanya berbasis desktop, misalnya dinas A ya SIMDA

nya bisa di akses untuk dinas A saja, tidak bisa diakses oleh dinas-dinas lain,

sedangkan SIMRAL berbasis web dengan satu database, sedangkan SIMDA itu

154

databasenya bermacam-macam, database OPD A, OPD B, itu kalau mau

digabungkan dengan punya kita harus di ekspor impor namanya kan, ke database

server kita.

Peneliti : Oh jadi lebih memudahkan juga ya pak aplikasi SIMRAL ini ?

Partisipan : Iya betul mas, jadi memudahkan karena menggunakan satu

database. Bisa diakses dimana saja dan oleh siapa saja asalkan memiliki akses, itu

salah satunya.

Peneliti : Oh begitu, terkait dengan peraturan nih pak, untuk Pergub atau

Perkada yang mendukung PP Nomor 71 Tahun 2010 ini ada gak pak ?

Partisipan : Yang mendukung PP 71 Tahun 2010 sementara ini sebetulnya

kita belum punya, karena kan PP 71 itu lahir tahun 2010 ya, dulu kita pakenya PP

58 Tahun 2008, terus turunannya Permendagri 13 Tahun 2006 ya, nah disini kita

sebenernya sudah punya perda, perda 15 tahun 2006 tentang pokok-pokok

pengelolaan keuangan daerah, terus dibawah perda itu kita juga udah punya

perbup 42 Tahun 2007 tentang sisdur pengelolaan keuangan daerah, nah perbup

ini pernah diubah ketika ada perubahan permendagri 21 tahun 2007, satu lagi saya

lupa tahun berapa itu, jadi kita punya perbup dua dan perda punya satu, nah PP 71

ini kan terbit tahun 2010, jadi kita sebenernya belum punya kan turunan dari PP

71 ini, karena pengelolaan keuangan kita ini kan terbitnya berdasarkan

permendagri, dan PP nya PP 58. PP 58 dan PP 71 itu kan hal yang berbeda, kalau

PP 71 kan tentang SAP pelaporannya, dan PP 58 itu tentang pengelolaan

keuangannya, yang dirubah menjadi PP 12 tahun 2018 ini, jadi PP 71 ini letaknya

155

dimana untuk hirarki pelaporan keuangan, nah PP 71 ini kita kaitkan dengan

Perbup tersendiri, nah perbupnya namanya kebijakan akuntansi, nah perbup

kebijakan akuntansi ini sudah beberapa kali kita ubah, kalau gak salah empat kali

kita ubah, nah yang terakhir dengan perbup nomor 86 tahun 2018 kemarin, disini

salah satunya ada item ATB (Aset Tidak Berwujud), sebelumnya kita pake perbup

nomor 111 tahun 2011, dan ada tiga perbup lagi. Itu di perbup 86 Cuma ATB aja

kok yang diubah tentang masa umur manfaat.

Peneliti : Oh begitu .. Oh iya pak, dari beberapa informasi yang lain itu ada

yang merangkap pekerjaan/tugas diluar fungsi sebenarnya, contohnya dia bertugas

sebagai fungsi akuntansi tapi juga merangkap sebagai bendahara penerimaan kas,

apakah itu sebenarnya diperbolehkan pak ?

Partisipan : Sebetulnya jabatan bendahara itu tidak diperbolehkan jika

digabung dengan fungsi akuntansi, tapi kalau jabatan pengurus barang dengan

fungsi akuntansi sebenarnya tidak ada masalah, tapi ini kembali lagi

kekurangannya SDM yang tersedia, apalagi kalau menuntut seorang PNS yang

memang kalau diliat untuk OPD-OPD tertentu apalagi kecamatan-kecamatan

menurut saya itu sangat minim sekali untuk mereka memiliki sumder daya itu,

sehingga terjadilah perangkapan jabatan itu. Perangkapan jabatan ini sebenernya

dalam hukum tidak diakui, buktinya tadi itu ketika disini ada dua TPP, dia tidak

boleh mengambil dua-duanya, kalau secara hukum dilegalkan boleh dong kita

ambil dua-duanya (tertawa). Nah ini seolah-olah perangkapan jabatan yang

dibawah tangan atau istilahnya diluar aturan hukum. Tapi kita juga tidak bisa

menghindari ini, ya karena SDM kita yang kurang tadi itu.

156

Peneliti : Jadi perangkapan jabatan itu bukan didasarkan pada gaji ya pak ?

jadi lebih ke sukarelaan mereka saja mau tidak mau karena kekurangan SDM tadi

ya pak ?

Partisipan : Iya betul mas (tertawa), tapi itu biasanya hanya terjadi di

kecamatan ya banyaknya, kalau di dinas/badan sepertinya tidak ada.

Peneliti : Nah tadi kan BPKAD mengetahui perangkapan jabatan yang

dikarenakan kekurangan SDM, lalu apa langkah perbaikan dari BPKAD dalam

menangguli itu ? lalu apa langkah dari pimpinan ketika langkah itu sudah dicoba

untuk dilakukan ?

Partisipan : Kalau secara rutin atau secara terjadwal kita meminta pegawai

tidak sih ya sebenernya, apalagi kalau secara tertulis atau secara langsung itu juga

tidak. Tapi intinya, biasanya BKD (Badan Kepegawaian Daerah)

menginformasikan kebutuhan pegawai di masing-masing OPD, jadi bukan

BPKAD yang memberikan rekomendasi, kebanyakan mereka membutuhkan

tenaga akuntansi untuk beberapa OPD, mungkin kalau seperti Dinas Pekerjaan

Umum lebih ke teknik ya, tapi untuk sebagian besar OPD lebih meminta tenaga

akuntansi, contoh waktu perekrutan CPNS kemarin (tahun 2018) itu hampir

disetiap OPD meminta tenaga akuntansi, bahkan di inspektorat itu sampe 10/12

pegawai tenaga akuntansi, jadi pengusulan-pengusulan mungkin dari OPD-OPD

nya sendiri untuk meminta ke BKD, tapi tidak secara khusus BPKAD yang

meminta pegawai untuk OPD, BPKAD pun meminta hanya untuk kita saja. Cuma

warning kita ke beberapa temen-temen pimpinan OPD, tolong para fungsi

157

akuntansi yang sudah di didik jangan dipindahkan secara serta merta atau

seenaknya saja sebelum melakukan regenerasi.

Peneliti : Oh itu jangan di pindahkan dulu sebelum regenerasi tujuannya

untuk apa pak ?

Partisipan : Nah, intinya gini kalau kita kehilangan atau lost contact dengan

fungsi akuntansi yang sudah lama sedangkan belum ada penggantinya, kita jadi

agak kerepotan mendidiknya nanti mas. Jadi itu warning kita, tolong di didik

dulu, pahami dulu tentang fungsi akuntansi di OPD nya masing-masing,

selebihnya itu nanti di BPKAD yang melakukan pembinaannya.

Peneliti : Oh jadi intinya kalau terkait permintaan pegawai itu dari masing-

masing OPD dan BPKAD juga akan meminta khusus BPKAD saja ya pak ?

Partisipan : Iya betul, yang tiga orang kemaren itu yang kita dapat.

Peneliti : Oh begitu, kalau dinas dan kecamatan itu kan pak tidak berfokus

pada pendapatan, katanya kalau terkait pendapatan itu urusannya BAPENDA, nah

sebenarnya BAPENDA itu yang mengelola pendapatan diseluruh Kabupaten

Serang pak ? atau BAPENDA memiliki OPD nya masing-masing atau seperti apa

pak ? mungkin bisa dijelaskan pak

Partisipan : BAPENDA itu sebenarnya posisinya sama kaya kita (BPKAD),

sebagai konsolidator atau sebagai BUD nya pendapatan, dia mengelola

pendapatan pajak, diluar pajak itu dikelola oleh OPD-OPD tertentu, nah OPD-

OPD ini ada yang mengelola retribusi, dan penerimaan lain-lain, jadi ada dua pos

akun. PAD (Pendapatan Asli Daerah) di kita itu ada tiga, yaitu pajak, retribusi,

158

dan pendapatan lain-lain. Yang dikelola oleh OPD ini retribusi dan pendapatan

lain-lain, nah retribusi dan pendapatan lain-lain itu dikonsolidatorkan oleh

BAPENDA, kalau kita kan BUD belanja biasanya disebutnya.

Peneliti : Kalau OPD yang dibawahi oleh BAPENDA itu apa aja pak ?

Partisipan : Secara hirarki tidak dibawahi oleh BAPENDA, jadi kan kalau

pendapatan itu dikelola oleh bendahara penerimaan kas, nah bendahara

penerimaan kas ini secara fungsi bertanggungajawab kepada BAPENDA, dinas-

dinas yang mengelola pendapatan contohnya, dinas kesehatan, dinas pertanian,

dinas tenaga kerja, yang nantinya mereka menyetorkan tugasnya ke BAPENDA.

Peneliti : Oh seperti itu, untuk hari ini cukup pak, terima kasih banyak atas

informasinya.

Partisipan : Iya mas sama-sama.

159

LAMPIRAN 5


Partisipan : Auditor Inspektorat

Waktu : 07.40 WIB – 07.56 WIB


Tempat : Kantor Inspektorat Kabupaten Serang

Peneliti : Apa tuposi/tugas ibu sebagai Audit di Inspektorat ?

Partisipan : Ohiya, Saya kan auditor muda disini, kalau auditor muda itu

memimpin suatu penugasan, jadi kalau ada penugasan pengawasan dari pimpinan

nah saya yang memimpin penugasan pengawasan itu.

Peneliti : Oh itu pengawasan kepada OPD-OPD gitu bu ?

Partisipan : Iya betul mas, ke OPD, ke desa-desa, terus juga kalau ada

BUMD, itu juga termasuk ke dalam pengawasan kita.

Peneliti : Oh begitu, bagaimana sudut pandangan dari inspektorat mengenai

SAP berbasis akrual ?

Partisipan : Kalau menurut saya sih bagus ya, karena kalau dulu kan uang

diterima baru dicatat, nah kalau sekarang setiap transaksi harus dicatat, apapun itu

walaupun uang belum diterima harus dicatat. Sebenarnya itu lebih bagus, Cuma

kita juga harus mempersiapkan dari SDM dan infrastrukturnya, infrastruktur kan

dari kebijakannya, aplikasinya, itu semua harus mendukung SAP berbasis akrual,

160

kalau infrastruktur kita belum siap nanti harus ada beberapa yang kita catat secara

manual akhirnya, dulu kan kita pake SIMDA sekarang pake SIMRAL, nah

mudah-mudahan SIMRAL ini sudah mengakomodir semua transaksi yang

berbasis akrual itu tadi.

Peneliti : Apakah ada temuan-temuan baru selama ibu mengaudit terkait

kebijakan baru tentang SAP berbasis akrual itu ? maksudnya yang tadinya dari kas

lalu sekarang menggunakan akrual itu.

Partisipan : Kalau dari penyajian pencatatan ada perbedaan ya mas antara

basis kas dengan basis akrual, tapi kalau penemuan secara material sih gak ada

mas. Selama saya melakukan review laporan keuangan sih tidak ada penemuan-

penemuan baru yang signifikan mas, dari segi kerugian itu gak ada.

Peneliti : Oh begitu, nah kalau yang menjadi tantangan untuk auditor itu

dalam mengaudit laporan keuangan berbasis akrual itu apa bu ? kalau dari

informan yang lain mengatakan bahwa yang menjadi masalah itu maping kode

rekening, kalau dari auditor sendiri itu seperti apa bu ? mungkin bisa dijelaskan

Partisipan : Kalau kita gini ya mas kalau penyajian laporan keuangan itu kan

adanya di fungsi akuntansi ya, dalam hal ini BPKAD, jadi kalau kami ketika

mereview kalau BPKAD bisa menjawab apa yang kami tanyakan seperti kalau

ada selisih penyajian atau ada yang belum sempat diungkap dalam CALK, nah itu

selalu kami konfirmasikan kepada OPD-OPD juga, kepada BPKAD nya juga.

161

Peneliti : Oh gitu, kalau dari pandangan inspektorat ketika terjun ke

lapangan itu apakah masih banyak pegawai-pegawai yang latarbelakangnya bukan

dari akuntansi ?

Partisipan : Mau dia latarbelakangnya akuntansi atau bukan sebenernya

mereka harus siap ya, karena kalau ASN itu harus dituntut untuk siap, dan ketika

diawal mengajukan untuk menjadi ASN juga itu kan harus sudah siap

ditempatkan dimana saja. Menurut saya sih tidak mesti dari latarbelakang

pendidikan akuntansi yang penting harus ada komitmen dalam diri sendiri untuk

bisa mengemban amanah sebagai fungsi akuntansi dan selau diberikan pelatihan

atau bimtek-bimtek agar mereka lebih mengenal cara membuat laporan keuangan.

Peneliti : Oh jadi lebih ke komitmennya ya bu .. Kalau dukungan pimpinan

dalam hal ini bupatinya ketika PP 71 itu ditetapkan apakah pemerintah kabupaten

serang langsung menerapkannya atau ada delay dulu gitu bu ?

Partisipan : Iya betul, ini sudut pandang saya sebagai auditor di inspektorat

ya, pimpinan sudah pasti mengikuti aturan yang ada. Tapi kan ketika tahun 2015

itu ditetapkan kita juga harus mempersiapkan juga SDM dan infrastrukturnya.

Peneliti : Untuk hari ini cukup sampai disini, Bu terimkasih atas waktu,

tempat dan informasinya.

162

LAMPIRAN 6

Transkip Wawancara



Waktu : 13.10 WIB – 13.40 WIB


Tempat : Kantor Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A)

Peneliti : Pertama, boleh minta dijelaskan bu mungkin terkait tugas/tupoksi

tugas ibu di kantor DKBP3A ini seperti apa ?

Partisipan : Kalau tugas sih saya kan ada dibawah Kasubag Keuangan, jadi

kita untuk membantu Kasubag Keuangan itu, kita membantu dalam hal teknis,

yaitu menyusun LRA, Neraca, LO, LPE, sama CALK.

Peneliti : Nah ini terkait SAP berbasis akrual yang ditetapkan pada PP 71

Tahun 2010 itu ibu sudah paham belum tentang SAP berbasis akrual ?

Partisipan : Kalau saya sih sebenernya kurang begitu paham, tapi yang karena

sudah menjadi tugas jadi mau tidak mau saya harus terus belajar mas.

Peneliti : Oh iya sebelumnya kalau boleh tau latarbelakang pendidikan ibu

dari akuntansi ? dan sudah berapa lama memegang jabatan sebagai fungsi

akuntansi disini ?

163

Partisipan : Iya mas, saya dari D3 akuntansi sih ... saya udah dari 2009 mas

Peneliti : Ohgitu, apakah ada kesulitan yang ibu rasakan mengenai SAP

berbasis akrual ini ?

Partisipan : Kalau kesulitannya, kita ngomong pake aplikasi ya mas, karena

dari awal saya masuk disini itu gak pake yang manual justru sudah pake aplikasi,

malah saya kurang paham yang menggunakan manual, kalau pake aplikasi kan

kita tinggal input, entry terus itu udah jadi laporan keuangan. Kalau kesulitannya

itu kan kalau akrual sebelum kas diterima harus sudah dicatat, nah terkadang

kelupaan gitu mas gitu nulisnya.

Peneliti : Oh gitu, selama ini memakai SAP berbasis akrual ibu sendiri

pernah gak kelupaan atau ada missing bukti pembelian atau apa gitu bu terus

sikap dari BPKAD nya seperti apa ?

Partisipan : Kalau lupa pasti setiap OPD sepertinya ada ya mas, tapi

alhamdulillahnya dari BPKAD itu selalu ada rekon, biasanya per 3 bulan nah saat

rekon itu kita diingatkan lagi oleh BPKAD, jadi itu salah satu bentuk pengawasan

dari BPKAD juga, tapi diakhir tahun juga kita ada rekon lagi.

Peneliti : Ooh, jadi BPKAD nya itu dalam segi pengawasan sangat detail ya

bu ?

Partisipan : Iya betul mas dari BPKAD sangat detail dalam mengawasi dan

selau memberikan saran juga kepada kita.

164

Peneliti : Oh begitu, kalau dari aplikasinya sendiri bu dulu kan pake

SIMDA sedangkan sekarang pake SIMRAL, itu kendalanya apa aja bu ? karena

dari informan yang lain mengatakan ada beberapa masalah dari SIMRAL itu

sendiri.

Partisipan : Iya mas banyak masalah, karena SIMRAL sendiri kan baru

diterapkan di tahun 2018 kalau gak salah, jadi di SIMRAL itu contohnya gini mas

ada akun beban yang tidak muncul nah ketika kita klik beban itu tidak mencover

belakangnya, beda kalau di SIMDA itu ketika kita klik dia mencover semuanya,

terus step-stepnya itu kalau yang satu belum bener kesananya juga kita gabisa

apa-apa. Contoh kecilnya lagi itu di LRA nya antara transaksi dengan anggaran

itu tidak klop (tidak balance mas).

Peneliti : Nah ketika ada masalah yang ibu rasakan itu, dari BPKAD atau

dari pengembangnya itu sendiri dalam hal ini BPPT itu seperti apa bu ?

Partisipan : Kalau BPPT itu hubungannya langsung sama BPKAD mas, jadi

kita gak ada akses untuk komplain langsung ke BPPT, jadi kita ini para OPD-

OPD ketika terjadi masalah datengnya ke BPKAD selaku admin SIMRAL bukan

ke BPPT nya langsung, nanti BPKAD tampung masalahnya apa saja, setelah itu

baru BPKAD yang berdiskusi dengan BPPT. Kalau kesulitan kita ke BPKAD itu

gak ada karena BPKAD sangat transparan dengan OPD-OPD dan jaraknya juga

deket kan ya, tapi setau kita sih kalau dari BPKAD untuk ke BPPT nya itu agak

sulit mas, mungkin karena BPPT itu juga kan adanya di Tangerang dan waktunya

sangat sibuk karena kan bukan Cuma menangani Kabupaten Serang aja.

165

Peneliti : Ooh gitu .. Kalau menurut ibu sendiri terkait SAP berbasis akrual

ini seperti apa bu ? apakah lebih bagus dari basis kas atau seperti apa mungkin

bisa dijelaskan ?

Partisipan : Kita sih sebenernya mau gamau harus pake basis akrual ini ya

mas karena untuk ada peraturan pemerintahnya, SAP berbasis akrual ini sih bagus

karena penyajian laporan keuangannya itu lebih akuntabel dan lebih bisa

dipertanggungjawabkan karena akun-akunnya juga jadi lebih jelas dan otomatis

lebih banyak juga (tertawa).

Peneliti : Oh jadi SAP berbasis akrual ini sangat layak ya bu untuk

diterapkan dengan kelebihan-kelebihannya itu ?


Peneliti : Menurut informan yang lain di dalam SAP berbasis akrual itu

yang menjadi masalah katanya maping kode rekening, apakah itu benar bu ? dan

apakah ibu merasakan maping kode rekening itu menjadi sebuah kesulitan ?

Partisipan : Nah iya itu mas saya juga merasakan, kalau sudut pandang saya

ya mas, kalau belum dimaping itu nanti jurnal-jurnal antara penyusunan dengan

pelaporan itu gak nyangkut atau gak nyambung.

Peneliti : Apakah itu dikarenakan waktu penyusunan LRA masih

menggunakan basis kas tapi pelaporannya harus pake akrual ya bu ? jadi kesulitan

untuk maping kode rekening ?

166

Partisipan : Iya betul mas kan penyusunan LRA nya pake permendagri 13

sedangkan pelaporannya pake permendagri 64, jadi ada dua aturan gitu.

Peneliti : Oh gitu, nah terus tadi kan katanya udah nyaman pake aplikasi

SIMDA, ada gak dari ibu dan temen-temen yang lain untuk mengajukan beralih

lagi ke SIMDA ?

Partisipan : Kalau by lisan sih kita sering ngomong ya mas, tapi itu kan

tergantung dari pimpinannya, kita sih ngikut-ngikut aja mas, tapi setau saya sih

SIMRAL ini digunakan karena perencanaannya lebih bagus, step pertamanya kan

diperencanaan.

Peneliti : Ketika kesulitan menggunakan SIMRAL, dari BPKAD itu

membimbing juga gak bu ?

Partisipan : Kalau respon dari BPKAD itu sendiri sangat merespon dan sangat

membimbing, Cuma respon dari pengembangnya itu BPPT yang agak susah mas.

Peneliti : Berarti menurut ibu pribadi pembinaan dari BPKAD itu udah

sangat maksimal belum bu ?

Partisipan : Kalau yang saya rasakan sih sudah sangat maksimal mas kalau

dari BPKAD nya.

Peneliti : Ohb egitu, untuk hari ini sampai disini bu, terimakasih banyak

atas waktu dan informasinya.

Partisipan : Iya mas, sama-sama

167

LAMPIRAN 7



Waktu : 09.35 WIB – 09.59 WIB


Tempat : Aula TB Suwandi Kabupaten Serang

Peneliti : Pertanyaan pertama ya bu, mungkin bisa dijelaskan terlebih

dahulu apa tugas atau tupoksi ibu sebagai fungsi akuntansi di kecamatan ?

Partisipan : oke, saya tugasnya menyusun laporan keuangan, terus mencari

data/dokumen dari bendahara, dari penatausahaan, dan bekerjasama juga dengan

pengurus barang dalam penyusunan laporan keuangan itu.

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya apakah ibu dilatarbelakangi pendidikan

akuntansi ?

Partisipan : Bukan mas bukan (tertawa)

Peneliti : Ohiya bu ... apakah itu waktu itu merasakan juga waktu

menyusun laporan keuangan berbasis kas ? dan menurut bagaimana pandangan

ibu terkait perubahan dari basis kas berganti menjadi basis akrual ?

Partisipan : Kalau menurut saya sih lebih rumit ya mas, karena ada item-item

atau akun-akun yang berbeda yang sebelumnya gak saya temui. Dari laporannya

168

juga kan jadi lebih banyak ya mas, ada laporan operasional, laporan perubahan

ekuitas sama yang lainnya itu mas.

Peneliti : Oh begitu, nah ketika menghadapi kesulitan itu apakah dari pihak

BKPAD sangat membantu atau malah cuek atau gimana bu ?

Partisipan : Kalau dari BPKAD sih bagus mas, mereka membina terus,

membimbing terus, kalau kita gatau kita bisa tanya dan itu sangat terbuka dari

mereka.

Peneliti : Berarti BPKAD ketika ibu menghadapi kesulitan itu sangat

terbuka ya bu ?

Partisipan : Sangat mas sangat terbuka, dan sangat membimbing.

Peneliti : Oh begitu, ketika ibu menyusun laporan keuangan berbasis akrual

ini yang paling sulit apa bu ?

Partisipan : Kalau menurut saya sih yang paling sulit itu laporan perubahan

ekuitas itu mas. Dan kita juga kan bikin laporan keuangan udah pake aplikasi, tapi

kita tidak serta merta berpedoman pada sistem, kita juga bikin manualnya pake

excel, soalnya kadang diaplikasi yang SIMRAL ini saya juga belum terlalu

mengerti dan masih banyak perbaikannya mas.

Peneliti : Ketika banyak masalahnya di SIMRAL itu berarti ibu bikin

laporan keuangannya gimana bu ?

Partisipan : Ya itu mas saya pake manual akhirnya.

169

Peneliti : Oh begitu, terus bu mengenai dukungan dari pimpinan dalam hal

ini pimpinan ibu kan camat, itu dukungannya seperti apa bu ? apakah selalu

memberikan izin ketika dari pihak BPKAD mengadakan bimtek-bimtek atau

pelatihan-pelatihan ?

Partisipan : Kalau dari pimpinannya itu sangat mendukung mas karena kan

untuk kebaikan laporan keuangan kecamatannya juga agar lebih bagus.

Peneliti : Oh jadi sangat mendukung ya bu ?

Partisipan : Sangat mendukung mas.

Peneliti : Kesalahan yang sering ibu lakukan ketika membuat laporan

keuangan lalu di review oleh BPKAD itu biasanya yang sering apa bu ?

Partisipan : Biasanya sih salah penulisan angkanya mas (tertawa), bulannya

juga lupa diganti, karena kan kalau angka sering salah itu kan kita angkanya

banyak banget, kadang nolnya kurang satu atau kelebihan gitu mas, tapi kesalahan

itu selalu di koreksi oleh BPKAD dan BPKAD bilang sama kita kalau ada

kesalahan-kesalahan dalam penulisan angka.

Peneliti : Oh dan dari BPKAD nya sangat maksimal ya bu dalam

mengkoreksi ?

Partisipan : Sangat maksimal dan sangat membimbing mas kalau dari pihak

BPKAD nya itu.

170

Peneliti : Menurut ibu, dengan adanya SAP berbasis akrual ini apakah

menambah nilai akuntabilitas dari sebuah laporan keuangan atau tidak bu selama

ibu membuat laporan keuangan ?

Partisipan : Kalau perubahan sih pasti ada ya, karena kan beda dari basis kas

dengan basis akrual itu.

Peneliti : Kalau contohnya itu apa bu ? apakah menambah nilai aset atau

pendapatan gitu bu ?

Partisipan : Kalau pendapatan sih kalau dari kecamatan tidak ada ya mas,

kecuali dari dinas-dinas itu biasanya ada, tapi kalau di kecamatan itu hanya

pengeluaran kas nya aja, karena kecamatan kan gak berorientasi pada pendapatan,

lebih ke mensejahterakan masyarakat. Jadi makanya kalau fungsi akuntansi di

kecamatan itu membuat laporan keuangannya tidak terlalu rumit dibanding

dengan fungsi akuntansi yang ada di dinas-dinas, kalau kecamatan mah 2-3 hari

juga udah selesai, tapi kalau dinas mah bisa berminggu-minggu (tertawa).

Peneliti : Oh begitu .. nah tadi bu terkait kesalahan yang misalnya ibu

lakukan, perbaikan dari dalam diri ibu sendiri itu seperti apa ?

Partisipan : Paling kita sih perbaikannya setelah ada review dari BPKAD itu

mas, kalau kata orang BPKAD ada yang salah baru kita perbaiki.

Peneliti : Untuk hari ini sampai disini aja bu, terimakasih atas waktu dan

informasinya.

Partisipan : Iya mas sama-sama

171

LAMPIRAN 8

Website BPKAD Kabupaten Serang

172

173

LAMPIRAN 9

Aplikasi SIMRAL Berbasis Website

174

LAMPIRAN 10

Daftar Pegawai Fungsi Akuntansi Se-Kabupaten Serang

No SKPD Nama Jurusan/Nama Sekolah-

PT/Kota

Tahun

Lulus

1 SKPKD Beni

Rahmatullah,

S.E., M.Si.

Adm. Pemerintahan/STIA-

YAPPANN/Jakarta

2013

2 SKPKD Indra

Gunawan, S.E.,

M.Si.


YAPPANN/Jakarta

2013

3 SKPKD Jagat, S.E.,

M.Si.


YAPPANN/Jakarta

2013

4 SKPKD Herna Susanti,

S.E.

Manajemen/UNTIRTA/Serang 1995

5 SKPKD Muhammad

Abduh, S.E.

Akuntansi/STIEB/Serang 2011

6 SKPKD Lilik Herawati,

S.E., M.Si.

Universitas Mustopo Jakarta 2018

1 SETDA Ajeng

2 SETWAN Fatmawati

3 BAPPEDA Nurul Uyun,

S.E.

Akuntansi/STIM

Primagraha/Serang

2012

4 BKD A. Syaefudin SMEA Negeri 1 Serang 1996

5 BKBPMP Jennyda

Wulan, AMd.

Akuntansi Perpajakan/Univ.

Trisakti/Jakarta

2006

6 BPTPM Akhmad

Makhdiani

SLTA/Sosial/SMA 17/Serang 1991

7 BLH Heti Hendayati,

S.E.

Manajemen/STIE

Banten/Serang

2012

8 BPBD Ais

9 DKPP Robiul Eka

Prasatya. S.E

10 DPKD Darmawati Akuntansi/SMK

Informatika/Serang

2012

11 SATPOL PP Egyy

12 INSPEKTORAT Untarty, S.E. Akuntansi/STIE

Banten/Serang

2011

13 RSUD Andy Muh

Ilham, S.E.

Akuntansi/Univ. Muslim

Indonesia/Makasar

2001

14 DINKES Yayah Sukiah,

S.E.

Manajemen/STIE

Banten/Serang

2012

15 DISDIKBUD Endiana R., Teknik Mesin/STT 2003

175

S.T. Mandala/Bandung

16 DPUR Khaeriyah

17 DPKPTB Reni

18 DISHUBKOMINFO Ambar, S.E. Manajemen

Transportasi/Univ.

Trisakti/Jakarta

2004

19 DINSOS Toto Sunarto,

S.E.

Manajemen/Univ.

Surapati/Jakarta

2006

20 DISNAKERTRAN Rt. Utami PS.

21 DISKOPERINDAG Aan

22 DISPERTA Nita

23 DISPARPORA Pairin, SAg. Tarbiyah/UNPAB/Simalungun

Sumut

2000

24 DISDUKCAPIL Alit

25 BPPD Ipat Nurhayati Manajemen Koperasi/SMEA

N/Serang

1990

26 Kec. Anyar Sofi Fatmawati

27 Kec. Bandung Ratnaningsih

28 Kec. Baros Mella

29 Kec. Binuang H. Mukhsin,

S.E.

S1/ /tangerang

30 Kec. Bojonegara Samedi

31 Kec. Carenang Maria Ulfah,

S.E.

Manajemen/STIM

Primagraha/Serang

2014

32 Kec. Cikande Agus H.

33 Kec. Cikeusal Nunung

34 Kec. Cinangka Diah

35 Kec. Ciomas Imas M.

36 Kec. Ciruas Ibrohim

37 Kec. Gunung Sari Budi

38 Kec. Jawilan Ahmad Fuadi

39 Kec. Kibin Ija Sudiarja Sosial/SMA N 1 Serang 1982

40 Kec. Kopo Herlinda, S.E. Manajemen/STIE Adhy

Niaga/Bekasi

2010

41 Kec. Kragilan Sudirja 2012

42 Kec. Kramat Watu Tati

Sukmawati,

S.E.

Manajemen/STIE

Banten/Serang

43 Kec. Lebak Wangi Ajhari

44 Kec. Mancak Ade

Yogaswara

45 Kec. Pabuaran Melli Puspita

Dewi, S.E.

Man. Keuangan/STIM

Primagaraha/Serang

2014

46 Kec. Padarincang Entis Sutisna,

S.A.P.

Adm. Negara/STIA

Banten/Pandeglang

2010

176

47 Kec. Pamarayan Sukanta

48 Kec. Petir Dedy Suryadi SLTA/IPS/Serang 1997

49 Kec. Pontang Dede Rohendi

50 Kec. Pulo Ampel Ikhwan

51 Kec. Tanara Enny Rohayati,

S.I.P.

Ilmu

Pemerintahan/STIPAN/Jakarta

2011

52 Kec. Tirtayasa Samsudin

53 Kec. Tunjung Teja Deni

54 Kec. Waringin

Kurung

Atin

177

LAMPIRAN 11

Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Serang

NO. Golongan/Ruang Jumlah(org)

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1

2 Pembina Tingkat I (IV/b) 1

3 Pembina (IV/a) 4

4 Penata Tingkat I (III/d) 7

5 Penata (III/c) 4

6 Penata Muda Tingkat I (III/b) 13

7 Penata Muda (III/a) 6

8 Pengatur Tingkat I (II/d) -

9 Pengatur (II/c) -

10 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) -

11 Pengatur Muda (II/a) 4

12 Juru Tingkat I (I/d) -

J U M L AH 40

Sumber: (BPKAD Kabupaten Serang)

Pegawai Berdasarkan Latarbelakang Pendidikan Formal

NO. Tingkat Pendidikan Jumlah (org)

1 S – 3 (Doctoral) 0

2 S - 2 (PascaSarjana) 14

3 S – 1 (Sarjana) 16

4 D - 3 (Diploma3) 2

5 SLTA 8

6 SLTP 0

J U M L AH 40


178

Pegawai Berdasarkan Esselon

NO. Eselonisasi Jumlah (org)

1 Kepala Badan (Eselon II) 1

2 Sekretaris (EselonIII) 1

3 Kepala Bidang (EselonIII) 4

4 Kepala Sub Bagian (EselonIV) 3

5 Kepala Sub Bidang (EselonIV) 12

J U M L AH 22


179

LAMPIRAN 12

Sarana dan Prasana di BPKAD Kabupaten Serang

NO. Jenis Unit

A. Kendaraan Operasional

1 Kendaraan Roda 4 8

2 Kendaraan Roda 2 20

B. Alat Kantor dan Rumah Tangga

1 AC Split 11

2 Laptop 2

3 Personal Computer 20

4 Mesin Fotokopi 1

5 Scanner 5

6 Genset -

7 AccessPoint 3

8 Jaringan 1

9 Almari 10

10 Kursi 42

11 FinggerPrint 2

12 ScreenProjector -

13 Hidrant -

14 Mesin Penghancur Kertas 4

15 Alat Pemadam Kebakaran -

16 Server 1

17 MesinValidasi -

18 Filling Kabinet 20

19 Brankas 2

20 Pompa Air 2

C. Alat Studio dan Komunikasi

180

21 LCD Proyektor 2

22 Screen Motorized -

23 Kamera -

24 CCTV

25 Pesawat Telepon 2

26 Mesin Faximile -

27 IPPABX -

28 Televisi 2

29 Handycam -

30 Power Mixer 1

31 Sound System 1

J U M L AH

181

LAMPIRAN 13

Surat Rekomendasi Penelitian dari Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan

Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang

182

183

LAMPIRAN 14

Perbedaan LRA dengan Permendagri Nomor 13 dan LRA dengan

Permendagri 64 pada Pos Belanja

Ringkasan Perubahan APBD 2017


Ringkasan Laporan Realiasasi Anggaran 2017 dengan Permendagri Nomor 13

184

Ringkasan Laporan Realiasasi Anggaran 2017 dengan Permendagri Nomor 64


Documents

LAMPIRAN 1 Tanggal : Jum’at, 14 Juni 2019