Embed Size (px)
Citation preview
LAMPIRAN 4
PRESEDEN PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK MELAKSANAKAN CSR DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI INDONESIA
(versi lengkap)
Untuk mengedit teks ini:
Buka file ini pada Adobe Acrobat Klik 'Export PDF tool' pada bagian kanan Pilih Microsoft Word' untuk formatnya kemudian pilih Word Document Klik Export. Simpan file dengan memberikan nama file
Lihat https://acrobat.adobe.com/sea/en/how-to/pdf-to-word-doc-converter.html untuk informasi lebih lanjut.
DAFTAR ISI
Para Pihak dan Latar Belakang
1. Definisi dan Interpretasi
1.1 Definisi
1.2 Interpretasi
2. Kesepakatan untuk bekerja sama
2.1 RKM telah dipersiapkan
2.2 Para Pihak yang akan bekerja sama
2.3 Jangka Waktu
2.4 Penelaahan Kinerja
2.5 Maksud untuk terikat secara hukum
3. Peran Pihak A
3.1 Menyediakan dana CSR
3.2 Melakukan pembayaran Dana CSR ke rekening bank yang ditentukan
3.3 Memberikan dukungan kepada Pihak B untuk pengembangan kemampuan
3.4 Menyediakan sumber daya lainnya
3.5 Melakukan pengalihan keterampilan dan pengalaman
3.6 Pengeluaran dalam bentuk barang
3.7 Rencana Keselamatan
3.8 Melakukan pencegahan atau menyelesaikan sengketa Masyarakat
4. Peran Pihak B
4.1 Bertindak sebagai manajer proyek
4.2 Menerapkan keterampilan yang profesional
4.3 Mengelola catatan/arsip serta akun
4.4 Memperbolehkan catatan/arsip berserta akun untuk diaudit oleh Pihak A dan
penasihatnya
4.5 Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Pihak A dan pengambil keputusan
4.6 Mengatur anggaran, jadwal pembayaran dan jadwal kegiatan yang telah disepakati
4.7 Mengatur pembayaran
4.8 Memastikan setiap pengeluaran kepada pemerintah yang sah dibayar dan dicatat
4.9 Mengatur perangkat perencanaan
4.10 Memperoleh dan memegang persetujuan dan aset
5. Tata kelola yang baik dan pengambilan keputusan
5.1 Proses pengambilan keputusan
5.2 Komitmen terhadap kode etik berperilaku
5.3 Benturan kepentingan
5.4 Kepatuhan terhadap hukum
6. Proses pelaksanaan
6.1 Standar Kerja
6.2 Komunikasi dan sosialisasi
6.3 Pengawasan dan evaluasi
6.4 Konsultasi dengan badan pemerintah
7. Kontraktor dan pemasok
8. Asuransi
9. Keadaan diluar kendali Para Pihak
10. Pernyataan
10.1 Pernyataan Pihak A
10.2 Pernyataan Pihak B
11. Penyelesaian sengketa
11.1 Prosedur penyelesaian sengketa
11.2 Hak ke pengadilan untuk mendapatkan putusan sela
12. Pengakhiran
12.1 Pengakhiran karena pelanggaran
12.2 Pengakhiran berdasarkan hasil dari penelaahan kinerja
12.3 Ganti rugi lain tidak terpengaruh
12.4 Akibat pengakhiran
12.5 Pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
13. Kerahasiaan
13.1 Informasi rahasia
13.2 Informasi rahasia untuk tetap dirahasiakan
13.3 Kewajiban kerahasiaan akan tetap berlaku dalam hal pengakhiran
14. Hak Kekayaan Intelektual
14.1 Tidak ada pengalihan Hak Kekayaan Intelektual yang sudah ada sebelumnya
14.2 Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual yang dikembangkan berdasarkan Perjanjian
ini
14.3 Kewajiban yang tetap berlaku dalam hal pengakhiran
15. Aset lainnya
16. Ketentuan Umum
16.1 Pemberitahuan
16.2 Hubungan antara Para Pihak
16.3 Pengalihan
16.4 Perubahan
16.5 Pengesampingan
16.6 Keseluruhan perjanjian
16.7 Keterpisahan
16.8 Bahasa
16.9 Salinan
16.10 Hukum yang berlaku
Halaman Tandatangan
Schedule Satu - Penjelasan Rinci Atas Prakarsa Pengembangan Masyarakat Yang Akan
Dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
Schedule Dua - Penelaahan Kinerja.
Schedule Tiga - Dukungan Awal yang Disetujui untuk Pengembangan Kemampuan Pihak
B.
Schedule Empat - Perangkat Pengembangan Masyarakat.
Schedule Lima - Anggaran dan Jadwal Pembayaran dan Jadwal Kegiatan Awal yang
Disetujui.
Lampiran “A” - Rencana Kegiatan Masyarakat dan/atau dokumen perencanaan terkait
lainnya
Lampiran “B” – Kode Etik Berperilaku Pihak A
PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK MELAKUKAN CSR DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI INDONESIA
PIHAK YANG BERKONTRIBUSI DALAM PENDANAAN (“Pihak A”)
Nama :
Perwakilan yang Berwenang :
Alamat :
Kode Pos :
Telepon :
Alamat email :
PIHAK LAINNYA (“Pihak B”)
Nama :
Perwakilan yang Berwenang :
Alamat :
Kode Pos :
Telepon :
Alamat email :
LATAR BELAKANG
A. Para Pihak berkeinginan untuk bekerja sama dalam melaksanakan pengembangan
masyarakat yang akan didukung dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan
kontribusi dalam bentuk barang, non-moneter, yang diberikan oleh Pihak A dan
pelaksanaan pengembangan masyarakat tersebut untuk kepentingan masyarakat yang
dikenal dengan sebutan: [masukan nama masyarakat dan lokasinya]
___________________________________________________________.
B. [Dalam rangka melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana
dipersyaratkan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (termasuk
peraturan pelaksanannya)]], Pihak A akan menyediakan dana tanggung jawab sosial
perusahaan, kontribusi-kontribusi dan sumber daya lainnya untuk mendukung
pengembangan masyarakat dan melaksanakan perannya sebagaimana diatur dalam
Perjanjian ini.
C. Pihak B akan bertindak sebagai manajer proyek dan memberikan pengetahuan,
keterampilan dan sumber daya mengenai pengembangan masyarakat dan melaksanakan
perannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
D. Para Pihak menandatangani Perjanjian ini untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-
kewajiban mereka dan untuk memberikan kerangka yang jelas sehubungan dengan
pekerjaan bersama mereka.
1. DEFINISI AND INTERPRETASI
1.1 Definisi
“Perjanjian” adalah perjanjian ini.
“Rencana Yang Disetujui” memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut
dalam Pasal 2.1.
“Hari Kerja” adalah hari dimana bank-bank umum buka untuk melakukan kegiatan usaha
di [Daerah Khusus Ibukota Jakarta [atau Indonesia]]
“RKM” adalah rencana kegiatan kemasyarakatan yang terdiri dari satu atau lebih proyek
pengembangan masyarakat untuk kepentingan Masyarakat secara keseluruhan atau
untuk kepentingan anggota Masyarakat tersebut sebagaimana diusulkan oleh Pihak B
dan disetujui oleh Pihak A dan/atau sebagaimana disetujui oleh kedua belah Pihak.
“Masyarakat” adalah masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Paragraf A Latar
Belakang.
“CSR” adalah tanggung jawab sosial perusahaan.
“Dana CSR” adalah uang atau aset lainnya atau keuntungan yang diberikan oleh Pihak
A untuk mendanai dan mendukung pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan
Perjanjian ini.
“Hak Kekayaan Intelektual” adalah kerahasiaan know-how, hak paten, merek dagang,
merek jasa, nama dagang, hak desain, hak cipta (termasuk hak dalam perangkat lunak
komputer) atau setiap hak atau kepemilikan yang sejenis dengan hal-hal di atas yang
terdapat di berbagai bagian dunia, baik terdaftar maupun tidak, berserta hak untuk
mengajukan pendaftaran hak tersebut, dan seluruh hak-hak dan bentuk perlindungan
yang serupa atau yang memiliki akibat yang setara atau sama, di bagian dunia manapun.
“Pihak” adalah pihak dalam Perjanjian ini atau secara bersama-sama disebut sebagai
“Para Pihak”.
1.2 Interpretasi
Judul-judul harus diabaikan dalam menafsirkan Perjanjian ini; rujukan kepada orang
harus mencakup rujukan kepada perusahaan, kemitraan, perseroan terbatas atau bentuk
organisasi lain dan begitu juga sebaliknya; rujukan kepada setiap Pihak harus mencakup
penerus, penerima hak dan penerima pengalihannya; rujukan kepada undang-undang
harus dianggap mencakup seluruh perubahan, pengundangan kembali atau penggantian
undang-undang tersebut dan harus dianggap mencakup seluruh peraturan, proklamasi,
ordonansi, dan anggaran dasar yang dibuat sesuai dengan undang-undang tersebut;
rujukan kepada benda mencakup keseluruhan atau sebagian dari benda tersebut; rujukan
kepada setiap perjanjian, izin atau instrumen atau dokumen apapun harus dianggap
mencakup seluruh pendahuluan dan lampiran dari perjanjian, izin atau instrumen atau
dokumen tersebut dan seluruh bagian daripadanya sebagaimana diubah, ditambah atau
digantikan dari waktu ke waktu.
2. KESEPAKATAN UNTUK BEKERJA SAMA
2.1 Rencana kegiatan kemasyarakatan telah dipersiapkan
Para Pihak mengakui bahwa RKM atau rencana yang telah disetujui lainnya untuk
prakarsa pengembangan masyarakat ditengah-tengah Masyarakat telah dipersiapkan
(“Rencana Yang Disetujui”) sebagaimana dijelaskan lebih rinci dalam Schedule Satu,
dan dokumen perencanaan terkait tersebut dilampirkan dalam Perjanjian ini sebagai
Lampiran ‘A’.
2.2 Para Pihak saling bekerja sama
Para Pihak setuju untuk bekerja sama dalam hubungan yang erat dan kooperatif untuk
melaksanakan Rencana Yang Disetujui, yang mana rencana tersebut dapat diubah dari
waktu ke waktu dengan kesepakatan bersama, dengan syarat dan ketentuan yang
ditetapkan dalam Perjanjian ini.
Para Pihak setuju bahwa maksud mereka dalam bekerja sama berdasarkan Perjanjian ini
adalah untuk melaksanakan prakarsa pengembangan masyarakat dengan dukungan CSR
yang telah disusun dengan baik yang:
a. didasarkan pada bukti akan kebutuhan di masyarakat;
b. diperkirakan dapat mengurangi kemiskinan dan membawa manfaat yang
berkelanjutan bagi masyarakat;
c. dipertimbangkan untuk sejalan dengan nilai-nilai masyarakat adat atau kelompok adat
setempat dan memungkinkan mereka memenuhi aspirasinya untuk pengembangan
sosial dan ekonomi;
d. sesuai dengan kebutuhan usaha dan sumber daya dari Pihak A;
e. sesuai dengan pengalaman, keterampilan dan keahlian Pihak B;
f. akan mengisi kesenjangan atau melengkapi, tetapi tidak menggantikan, kegiatan
pembangunan oleh pemerintah;
g. sejalan dengan, dan mengembangkan, perencanaan desa yang dikembangkan
berdasarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan sesuai
dengan Undang-Undang Desa (Undang-Undang No. 6 tahun 2014) dan peraturan
pelaksananya; dan
h. mematuhi seluruh aspek yang terkait lainnya dari hukum perundangan-undangan
yang berlaku (termasuk Undang-Undang Desa) dan peraturan daerah terkait
mengenai tanggung jawab sosial.
2.3 Jangka Waktu
Jangka waktu Perjanjian ini akan dimulai pada: [masukan tanggal]_________
______________________ dan akan berakhir pada: [masukan tanggal]_________
______________________ kecuali jika Perjanjian ini diakhiri lebih awal melalui
kesepakatan bersama atau berdasarkan Pasal lain dalam Perjanjian ini.
2.4 Penelaahan Kinerja
Pada tanggal penelaahan kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Schedule Dua, Para
Pihak akan melakukan penelaahan kinerja Pihak B berdasarkan Perjanjian ini.
Penelaahan tersebut akan memberikan kesempatan kepada kedua belah Pihak untuk (i)
menilai kinerja Pihak B, (ii) memberikan kepada manajemen Pihak B suatu evaluasi
perkembangan pekerjaan yang profesional, dan (iii) mengidentifikasi area-area yang
perlu diperbaiki secara berkelanjutan oleh kedua belah Pihak. Para Pihak akan
menyepakati aspek-aspek tertentu dari kinerja Pihak B yang akan dinilai lebih dahulu
pada saat penilaian pertama dan proses penelaahan kinerja yang rinci adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Schedule Dua.
2.5 Tujuan untuk terikat secara hukum
Para Pihak bermaksud untuk terikat secara hukum dalam Perjanjian ini.
3. PERAN PIHAK A
3.1 Menyediakan dana CSR
Pihak A setuju untuk menyediakan Dana CSR yang diperlukan untuk melaksanakan
Rencana Yang Disetujui sesuai dengan anggaran dan jadwal pembayaran yang telah
disepakati, yang mana anggaran dan jadwal pembayaran dapat diubah dengan
kesepakatan bersama dari waktu ke waktu.
3.2 Melakukan pembayaran Dana CSR ke rekening bank yang ditentukan
Pihak A akan membayar dana CSR yang dianggarkan ke rekening bank dari Pihak B
yang ditentukan untuk Rencana Yang Disetujui (Rekening Bank Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.6 (e) di bawah) sesuai dengan jadwal pembayaran yang
disepakati.
3.3 Memberikan dukungan yang diperlukan dan wajar kepada Pihak B untuk
pengembangan kemampuan
Pihak A setuju untuk menyediakan dana tambahan atau kontribusi lainnya (dalam bentuk
barang dan non moneter), seperti pembinaan, pelatihan usaha dan penyediaan contoh-
contoh dokumen, yang diperlukan guna memungkinkan karyawan dari Pihak B untuk
berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan kemampuan lainnya yang relevan,
atau untuk mengikutsertakan karyawan Pihak B dalam kegiatan pelatihan internal Pihak
A, sepanjang dalam jangka waktu Perjanjian ini, dengan ketentuan Pihak B dapat
menunjukkan bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat bagi pekerjaan mereka
berdasarkan Perjanjian ini. Dukungan peningkatan kemampuan awal yang telah
disepakati adalah sebagaimana ditetapkan dalam Schedule Tiga.
Pada saat kapanpun, Pihak A dapat, namun tidak berkewajiban untuk mengabulkan
setiap permintaan dari Pihak B untuk memberikan dukungan peningkatan kemampuan
tambahan. Setiap permintaan untuk pendanaan tersebut harus dimintakan paling lambat
tujuh hari sebelum pelatihan atau pengembangan kemampuan apapun.
3.4 Menyediakan sumber daya lainnya
Pihak A setuju bahwa Pihak A akan memberikan manfaat secara penuh akan
pengetahuan teknis dan bisnis, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya untuk
pelaksanaan Rencana Yang Disetujui pada saat kapanpun dan dimanapun hal tersebut
diyakininya layak untuk diberikan dan hal tersebut diperbolehkan berdasarkan hukum
dan peraturan yang terkait atau perjanjian apapun (termasuk anggaran dasar atau akta
pendiriannya) dimana pihak tersebut adalah pihak atau subyek.
3.5 Melakukan pengalihan keterampilan dan pengalaman
Pihak A setuju bahwa, sejauh dimungkinkan dan jika diperlukan selama pelaksanaan
Rencana Yang Disetujui, Pihak A akan mengalihkan pengetahuannya, keterampilannya
dan manfaat dari pengalamannya kepada Pihak B dan untuk anggota Masyarakat yang
terlibat dalam pelaksanaan Rencana Yang Disetujui, termasuk pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk mengelola setiap proyek pengembangan masyarakat
dari waktu ke waktu.
3.6 Pengeluaran dalam bentuk barang
Pihak A dapat menyediakan barang, jasa dan sumber daya serta dukungan lainnya untuk
proyek pengembangan masyarakat manapun yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini
daripada menyediakan dana untuk membayar perolehan barang, jasa dan sumber daya
serta dukungan lainnya tersebut. Pihak A akan memberikan Pihak B pemberitahuan
tertulis terlebih dahulu sebelum memberikan barang, jasa atau sumber daya lainnya
tersebut.
3.7 Rencana Keselamatan
Pihak A, melalui konsultasi dengan Pihak B, akan menyusun rencana keselamatan yang
sesuai jika dan ketika pekerjaan Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini adalah dalam
lingkup wilayah yang terkena dampak konflik.
3.8 Melakukan pencegahan atau menyelesaikan sengketa Masyarakat
Pihak A akan, dengan bantuan dari Pihak B jika diperlukan, melaksanakan pencegahan
atau menyelesaikan setiap konflik yang nyata atau mungkin akan timbul atau
perselisihan di dalam Masyarakat atau dengan pemangku kepentingan lainnya dalam
kaitannya dengan proses pelaksanaan RKM.
4. PERAN PIHAK B
4.1 Bertindak sebagai manajer proyek
a. Pihak B yang akan menjadi penanggung jawab utama dalam pengelolaan proyek atas
pelaksanaan Rencana Yang Disetujui sehari-hari dan proyek pengembangan
masyarakat apapun yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
b. Pihak A harus memberikan persetujuan atas orang-orang pilihan dari Pihak B yang
akan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan proyek sehari-
hari.
c. Setiap saat, Pihak A memiliki hak untuk meminta Pihak B mengganti setiap orang
yang ditunjuk oleh Pihak B untuk terlibat dalam pengelolaan pelaksanaan dari
Rencana Yang Disetujui, jika, berdasarkan kebijakan Pihak A sendiri namun
berdasarkan alasan yang wajar, orang tersebut gagal untuk, atau tidak mempunyai
kemampuan, melaksanakan Rencana Yang Disetujui atau proyek apapun berdasarkan
Rencana Yang Disetujui sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
d. Sejauh diperbolehkan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, Pihak B
berhak untuk menutup seluruh biaya yang wajar dalam melaksanakan perannya
berdasarkan Perjanjian ini. Namun, untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada
dalam Perjanjian ini yang dapat diinterpretasikan yang memperbolehkan Pihak B
untuk memberikan keuntungan apapun baik dalam bentuk gaji, imbalan, honor, atau
bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada para anggotanya,
Pembina/Pendiri, Pengurus atau Pengawas (sebagaimana relevan) yang berasal dari
pelaksanaan perannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali hal tersebut diperbolehkan
berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan disetujui oleh Pihak A
sebelumnya.
4.2 Menerapkan keterampilan yang professional
a. Pihak B akan menggunakan perangkat pengembangan masyarakat yang tepat,
termasuk menggunakan analisa kerangka kerja logis (LFA) atau perencanaan yang
berorientasi pada tujuan dan perangkat analisa yang setara dan setiap atau seluruh dari
perangkat lainnya yang tercantum dalam Schedule Empat, dan menerapkan prinsip-
prinsip dan praktek pengembangan masyarakat yang profesional dalam menjalankan
perannya sebagai manajer proyek. Pihak B akan memberikan manfaat secara penuh
atas pengetahuannya mengenai Masyarakat dan keterampilan dan pengalamannya
dalam pengembangan masyarakat dan bantuan sosial untuk menjalankan perannya
berdasarkan Perjanjian ini.
b. Pihak B secara terus-menerus akan, jika diperlukan selama jangka waktu Perjanjian
ini, mengadakan konsultasi/pendekatan partisipasi dengan Masyarakat, melalui
pelatihan dan lainnya, untuk memungkinkan anggota Masyarakat memahami dan
berkontribusi dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan
Perjanjian ini. Proses partisipasi akan dirancang untuk memungkinkan perempuan,
anak-anak dan kaum marjinal dalam Masyarakat untuk menyampaikan pandangan
mereka secara bebas tanpa dikenakan sanksi.
c. Dalam menjalankan perannya berdasarkan Perjanjian ini, Pihak B akan memastikan
bahwa Pihak B mematuhi persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk persyaratan prosedural dan lainnya yang termuat dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya (apabila
relevan).
4.3 Mengelola catatan/arsip serta laporan keuangan
Pihak B akan membuat dan mengelola catatan yang akurat atas pekerjaan yang dilakukan
berdasarkan Perjanjian ini secara terpisah dan dalam standar akuntansi yang sesuai
(termasuk namun tidak terbatas pada seluruh asli dan salinan dari faktur-faktur, surat-
surat, persetujuan-persetujuan, izin-izin, korespondensi email dan dokumen lainnya
yang terkait dengan proyek). Pihak B juga akan memiliki laporan keuangan yang disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia untuk mencatat
semua transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dan
akan memastikan bahwa semua asli dan salinan dari faktur dan tanda terima disimpan
dalam catatan proyek.
4.4 Memperbolehkan catatan/arsip dan laporan keuangan untuk diaudit oleh Pihak
A dan penasihatnya
Pihak B akan membuat semua korespondensi, catatan, laporan, faktur, laporan keuangan
dan dokumen lainnya dan catatan elektronik yang dihasilkan dalam menjalankan
pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini tersedia untuk dapat diperiksa, disalin dan diaudit
oleh Pihak A, akuntannya dan penasihat profesionalnya, pada setiap saat dan dari waktu
ke waktu. Pihak A akan mencoba untuk memberikan pemberitahuan yang wajar kepada
Pihak B mengenai keinginannya untuk memeriksa, menyalin atau mengaudit dokumen-
dokumen atau catatan elektronik tersebut dan akan, sepanjang dapat dilakukan,
melaksanakan pemeriksaan tersebut selama jam kerja pada umumnya. Apabila Pihak A
mensyaratkan Pihak B untuk menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit kepada
Pihak A, maka Pihak A akan memastikan bahwa anggaran yang disetujui pada saat itu
untuk proyek sudah mencakup dana yang cukup untuk membayar biaya yang diperlukan
oleh Pihak B dalam menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit secara
professional tersebut.
4.5 Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Pihak A dan pengambil keputusan
a. Pihak B akan memberikan laporan proyek periodik secara berkala dan laporan
keuangan pada waktu yang disepakati dan dalam bentuk yang disetujui oleh Pihak A.
Laporan proyek akan menguraikan kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan dan laporan keuangan akan membuktikan semua pengeluaran dari Dana
CSR Pihak A selama periode pelaporan.
b. Pihak B juga bertanggung jawab dalam memberikan laporan tambahan dari waktu ke
waktu mengenai kegiatan dan informasi terkait lainnya yang diperlukan dari waktu
ke waktu untuk memungkinkan orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan
keputusan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini untuk memberikan
pertimbangan yang wajar terhadap masalah dan membuat keputusan yang tepat.
Laporan tambahan mencakup juga seluruh laporan yang disediakan oleh Pihak B
mengenai pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan
Perjanjian ini kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan
segera setelah laporan tersebut tersedia.
4.6 Mengatur anggaran, jadwal pembayaran dan jadwal kegiatan yang telah
disepakati
a. Pihak B akan, melalui konsultasi dengan Pihak A, mempersiapkan dan mengatur
anggaran, jadwal pembayaran dan jadwal kegiatan untuk Rencana Yang Disetujui
yang telah disepakati secara keseluruhan dan setiap proyek pengembangan
masyarakat yang akan dilakukan oleh Para Pihak. Anggaran awal yang telah disetujui
dan Jadwal Pembayaran serta Jadwal Kegiatan, termasuk indikator kinerja utama
(KPI) dan penyerahannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Schedule Lima.
b. Jadwal pembayaran akan menjamin bahwa Pihak B diberikan dana yang cukup pada
saat atau segera setelah penandatanganan Perjanjian ini untuk memungkinkan Pihak
B mengerahkan karyawan dan sumber daya yang diperlukan agar Pihak B dapat mulai
melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan jadwal kegiatan.
Jadwal pembayaran akan dirancang untuk memberikan dana dimuka yang diperlukan
untuk pengeluaran Pihak B, kecuali untuk pembayaran akhir dapat dilakukan dengan
persyaratan yakni sampai Pihak B memberikan laporan proyek akhir dan laporan
keuangan dalam format yang disetujui oleh Pihak A.
c. Setiap anggaran, jadwal pembayaran dan jadwal kegiatan dapat diubah dengan
kesepakatan antara Para Pihak, jika diperlukan dari waktu ke waktu, untuk
mencerminkan perubahan keadaan atau maksud dari Para Pihak.
d. Jumlah keseluruhan dana CSR yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan
Rencana Yang Disetujui berdasarkan Perjanjian ini sebagai anggaran awal adalah
sebesar________________________________ Rupiah.
e. Setelah penandatanganan Perjanjian ini, Pihak B akan memberikan kepada Pihak A,
rincian rekening bank khusus milik Pihak B, yang akan digunakan untuk menutupi
biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan perannya berdasarkan Perjanjian ini
(“Rekening Bank Khusus”). Pihak B akan memastikan bahwa Rekening Bank Khusus
tersebut hanya digunakan untuk Dana CSR yang diberikan oleh Pihak A berdasarkan
Perjanjian ini dan bahwa Dana CSR Pihak A tidak bercampur dengan uang milik
Pihak B atau uang milik pihak ketiga.
f. Pihak A mengakui bahwa Pihak B akan membutuhkan dana yang cukup untuk
menutupi pengeluaran dalam melaksanakan perannya berdasarkan Perjanjian ini,
termasuk pengeluaran untuk karyawan, konsultan dan kegiatan pengurusan dan
administrasi yang wajar. Oleh karena itu, Para Pihak setuju bahwa Pihak B berhak
untuk memasukkan dalam anggaran suatu jumlah yang disepakati sebagai biaya
administrasi overhead, manajemen dan pemeliharaan sebesar [*]% dari keseluruhan
jumlah anggaran. Kecuali disetujui lain oleh Pihak A, Para Pihak dengan ini setuju
bahwa segala kelebihan biaya tersebut yang tidak termuat dalam anggaran yang telah
disetujui tetapi timbul dengan cara bagaimanapun oleh Pihak A dalam melaksanakan
perannya berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung sendiri oleh Pihak A.
g. Namun, untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat
diinterpretasikan sehingga memperbolehkan Pihak B memberikan keuntungan
apapun baik dalam bentuk gaji, imbalan, honor, atau bentuk lain yang dapat dinilai
dengan uang kepada para anggotanya, Pembina/Pendiri, Pengurus atau Pengawas
(sebagaimana relevan) yang berasal dari pelaksanaan perannya berdasarkan
Perjanjian ini kecuali hal tersebut diperbolehkan berdasarkan hukum dan peraturan
yang berlaku dan disetujui oleh Pihak A terlebih dahulu.
4.7 Mengatur pembayaran
a. Kecuali Pihak A menginstruksikan lain, Pihak B, dalam perannya sebagai manajer
akan membayar kontraktor dan pemasok pihak ketiga dari Dana CSR yang
ditempatkan oleh Pihak A ke Rekening Bank Khusus, dengan ketentuan Pihak B
hanya melakukan pembayaran berdasarkan faktur yang sah dan asli untuk kemudian
disimpan dalam catatan Pihak B dan dapat diperiksa, disalin dan diaudit sebagaimana
dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
b. Kecuali diinstruksikan lain oleh Pihak A, semua faktur harus menyebutkan nama
Rencana Yang Disetujui dan proyek pengembangan masyarakat yang relevan,
ditujukan kepada Pihak B dan secara jelas menyatakan tujuan dari pembayaran
tersebut.
4.8 Memastikan setiap pengeluaran kepada pemerintah yang sah dibayar dan dicatat
Para Pihak setuju untuk memasukan dalam anggaran pendanaan setiap pajak, retribusi
atau pengeluaran kepada pemerintah lainnya (termasuk pajak apapun sehubungan
dengan pengalihan proyek pengembangan masyarakat, apabila relevan) yang secara sah
dipersyaratkan untuk dibayar sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan
Perjanjian ini. Pihak B, dengan menggunakan Dana CSR Pihak A, akan membayar pajak,
retribusi atau biaya lainnya tersebut (jika ada) kepada pejabat berwenang terkait dan akan
memastikan bahwa seluruh pembayaran tersebut diakui secara tertulis dengan benar dan
tepat waktu dan dimasukan secara benar dalam laporan keuangan.
4.9 Mengatur perangkat perencanaan
a. Pihak B bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap analisa kerangka kerja
logis (LFA), perangkat perencanaan proyek yang berorientasi pada tujuan seperti
ZOPP (Objectives-Oriented Project Planning) dan jadwal kegiatan yang dipersiapkan
dengan tujuan untuk suatu proyek pengembangan masyarakat berdasarkan Rencana
Yang Disetujui digunakan sebagai rujukan utama untuk pekerjaan proyek dan akan
bekerja untuk memastikan bahwa tolak ukur proyek atau indikator proyek yang telah
disetujui tercapai.
b. Para Pihak, bagaimanapun juga, mengakui bahwa setiap perangkat perencanaan
merupakan kertas kerja yang akan ditinjau dan diubah dengan kesepakatan antara
Para Pihak jika diperlukan dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi dalam
masyarakat atau keadaan lainnya.
4.10 Memperoleh dan menyimpan persetujuan serta aset
a. Para Pihak akan bekerja sama untuk mendapatkan setiap hak, aset, properti,
persetujuan atau izin yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pengembangan
masyarakat berdasarkan Rencana Yang Disetujui.
b. Pihak B akan memastikan bahwa Pihak memenuhi ketentuan dari setiap persetujuan
dan izin yang terkait dengan setiap proyek berdasarkan Rencana Yang Disetujui.
c. Para Pihak akan memastikan bahwa setiap hak, aset, properti, persetujuan atau izin
yang perlu dimiliki oleh Masyarakat agar Masyarakat tersebut atau anggotanya
memperoleh manfaat dari pengembangan proyek, dialihkan secara sebagaimana
mestinya dan sah kepada Masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.
d. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada satu pun dari Para Pihak dapat memiliki
atau memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan di Masyarakat yang
dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
5. TATA KELOLA YANG BAIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
5.1 Proses pengambilan keputusan
a. Para Pihak sepakat untuk mengatur serangkaian rapat rutin sepanjang jangka waktu
Perjanjian ini untuk tujuan membahas dan mengambil keputusan tentang,
pelaksanaan Rencana Yang Disetujui, setiap proyek pengembangan masyarakat dan
hal-hal lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
b. Rapat yang dilaksanakan oleh orang-orang dari Pihak A dan Pihak B yang terlibat
dalam pengurusan sehari-hari dari proses pelaksanaan dari Rencana Yang Disetujui
akan dilakukan paling sedikit dua kali seminggu.
c. Orang-orang dari Pihak A dan Pihak B yang terlibat dalam proses pelaksanaan sehari
- hari juga akan mengadakan rapat bersama dengan atasan langsung mereka paling
sedikit satu kali seminggu.
d. Semua yang disebutkan di atas akan mengadakan rapat, bersama dengan manajer
yang lebih tinggi dari masing-masing Pihak A dan Pihak B dan setiap pemangku
kepentingan terkait lainnya, paling sedikit satu kali setiap bulannya.
e. Keputusan akan diambil melalui musyawarah mufakat dan dibuat secara tertulis.
Berita acara dari setiap rapat akan diedarkan ke peserta rapat untuk diperiksa, diubah
jika perlu dan ditandatangani apabila sudah benar.
f. Orang-orang dari Pihak A dan Pihak B yang terlibat dalam tahap perencanaan dari
suatu Rencana Yang Disetujui diharapkan untuk dapat terlibat dalam pengelolaan dan
pelaksanaan Rencana Yang Disetujui tersebut sehingga pengetahuan dan pengalaman
mereka mengenai Masyarakat dan masalah-masalah yang terkait dengan Masyarakat
tersebut dapat menjadi informasi serta dapat memperkaya tahap pelaksanaan dari
Rencana Yang Disetujui tersebut.
g. Rapat-rapat dapat diselenggarakan secara langsung atau melalui telepon atau video
konferensi, sebagaimana disepakati dari waktu ke waktu oleh Para Pihak.
5.2 Komitmen terhadap kode etik berperilaku
Para Pihak sepakat untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kode etik bertindak
dan berperilaku dan memastikan bahwa kode etik bertindak diimplementasikan dan kode
etik berperilaku digalakan melalui pelatihan dan pengamatan karyawan yang patut dan
sebagaimana mestinya.
5.3 Benturan Kepentingan
Jika, pada setiap saat sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, salah satu Pihak
berkesimpulan dengan dasar yang cukup bahwa dirinya atau Pihak lain, atau salah satu
anggota, direktur, manajer, karyawan, konsultan mereka atau pemangku kepentingan
lain, terkena dampak atas suatu benturan kepentingan yang mengancam, atau mungkin
mengancam, reputasi atau keberlangsungannya dari proses pelaksanaan dari Rencana
Yang Disetujui atau reputasi dari salah satu Pihak, maka Pihak yang terkena dampak
harus melakukan semua usaha yang ia bisa lakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan
benturan kepentingan tersebut sesegera mungkin.
5.4 Kepatuhan terhadap hukum
Para Pihak akan membuat diri mereka sendiri sadar dengan hukum yang berlaku dan
memastikan bahwa perbuatan mereka yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini adalah
sah. Pihak B mengakui dan setuju bahwa perbuatan mereka berdasarkan Perjanjian ini
dapat, dalam beberapa hal, diatur oleh hukum yurisdiksi asing yang berlaku terhadap
Pihak A dan pengurusnya, termasuk antara lain undang-undang mengenai praktek-
praktek korupsi, perlakukan terhadap anak-anak dan privasi.
6. PROSES PELAKSANAAN
6.1 Standar Kerja
a. Para Pihak setuju untuk menerapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang
profesional dalam pelaksanaan dari Rencana Yang Disetujui.
b. Tujuan Para Pihak adalah untuk melaksanakan pekerjaan pengembangan masyarakat
yang didasarkan pada adanya bukti akan kebutuhan dan yang memiliki potensi yang
wajar untuk meningkatkan kualitas hidup anggota masyarakat dan untuk mengurangi
kemiskinan di masyarakat tersebut dengan cara yang adil dan berkelanjutan.
c. Pihak B mengakui bahwa Para Pihak akan berpedoman pada Kode Etik Berperilaku
dari Pihak A dalam bentuk sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini.
d. Pihak B juga mengakui bahwa, untuk meningkatkan efektivitas dan kesinambungan,
Pihak A dapat mensyaratkan pelaksanaan Rencana Yang Disetujui, dengan
mempertimbangkan pengelolaan dampak sosial Pihak A yang ada, keterlibatan
masyarakat dan kebijakan dan praktek perekrutan dan kontrak masyarakat lokal
sehingga pengembangan masyarakat sejalan dan terintegrasi dengan baik dengan
kegiatan operasional Pihak A.
6.2 Komunikasi dan sosialisasi
a. Para Pihak sepakat untuk membentuk sebuah proses komunikasi yang kokoh dengan
anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga memungkinkan
Para Pihak untuk berkomunikasi melalui cara yang jelas dan transparan mengenai
perkembangan dari pelaksanaan dari Rencana Yang Disetujui. Tujuan Para Pihak
adalah untuk memaksimalkan transparansi, menyebarkan informasi yang akurat,
memperbaiki kesalahan informasi, menjelaskan nilai potensial dari proyek-proyek
pembangunan dan mengelola harapan masyarakat. Untuk tujuan ini, protokol
komunikasi akan dibuat yang menetapkan suatu aturan yang disepakati untuk
penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk dan dari Para Pihak dan pemangku
kepentingan lainnya dan mencakup etika, kerahasiaan dan persetujuan yang
diperlukan untuk komunikasi internal dan eksternal.
b. Pihak B bertanggung jawab dalam mempersiapkan pengurusan kegiatan-kegiatan
promosi yang sebagaimana mestinya berkaitan dengan Rencana Yang Disetujui,
termasuk pengumuman di media, dan akan memastikan bahwa Pihak A menyetujui
seluruh kegiatan promosi tersebut tersebut sebelum dilakukan.
c. Pendanaan komunikasi dan sosialisasi akan dimasukkan dalam anggaran yang
disusun berdasarkan Perjanjian ini.
6.3 Pengawasan dan evaluasi
Para Pihak akan memasukkan dalam pelaksanaan Rencana Yang Disetujui mereka, suatu
proses untuk memungkinkan setiap proyek pengembangan masyarakat diawasi dan
dievaluasi sepanjang siklus proyek. Proses ini akan memungkinkan partisipasi
pemangku kepentingan dan akan menggabungkan metode pengukuran baik kuantitatif
maupun kualitatif dari hasil pekerjaan dan efektivitasnya. Para Pihak juga akan
mengawasi dan mengevaluasi kemajuan masing-masing mereka dalam
mengimplementasikan Rencana Yang Disetujui secara keseluruhan.
6.4 Konsultasi dengan badan pemerintah
a. Para Pihak akan berkonsultasi dengan otoritas Masyarakat terkait dan badan
pemerintah secara berkala sebagaimana mungkin diperlukan untuk memperoleh data
terkini mengenai kondisi sosial dan ekonomi daerah setempat dan untuk memahami
dan menyertakan ke dalam pekerjaan pengembangan mereka seluruh rencana
pemerintah dan prioritas pembangunan untuk Masyarakat yang terkait. Hal ini
mencakup mencari informasi dan panduan dari Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (“TNP2K”) dan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (“TKPKD”) yang terkait untuk memastikan bahwa prakarsa
pengembangan masyarakat yang diatur dalam Perjanjian ini akan tepat sasaran, untuk
mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Masyarakat. Para Pihak
setuju bahwa mereka akan menggunakan setiap informasi dan panduan yang tersedia
untuk mereka dari Basis Data Terpadu TNP2K hanya untuk tujuan pengentasan
kemiskinan dan bukan untuk keuntungan komersial atau tujuan politik.
b. Para Pihak akan berusaha untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka tetap berada
pada jalur yang benar untuk mengisi kekosongan atas bantuan-bantuan pemerintah
dan sejalan dengan, dan saling tidak bersaing, tidak menjadi proyek ganda atau
menggantikan proyek-proyek pemerintah.
c. Apabila diyakini tepat dan dapat memperkuat efektivitas pekerjaan pengembangan
Masyarakat yang mereka lakukan, Para Pihak dapat mengadakan perjanjian
kerjasama teknis dengan pemerintah daerah setempat berdasarkan perjanjian tersebut
misalnya, pemerintah daerah membuat komitmen sebagai berikut:
(i) bekerja sama dengan Para Pihak;
(ii) menyediakan pendanaan dengan jumlah tertentu yang disetujui dan/atau bentuk
dukungan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pihak untuk memastikan
bahwa pekerjaan tersebut tetap sesuai dengan waktu dan anggaran;
(iii) mengalokasikan pembiayaan yang diperlukan untuk dukungan tersebut dalam
anggaran pemerintah daerah setempat; dan
(iv) meniru pekerjaan pengembangan masyarakat milik Para Pihak di daerah lain
yang masih dalam yurisdiksi pemerintah daerah tersebut.
d. Para Pihak akan membuat diri mereka memahami ketentuan Undang-Undang Desa
(Undang-Undang No 6 Tahun 2014) dan peraturan pelaksananya (apabila berlaku)
dan dampak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ("PNPM") pada
Masyarakat, dan berusaha, jika dimungkinkan dan dibenarkan, untuk menggunakan
fasilitator yang berkompeten dan berpengalaman dari Masyarakat dan membangun
proses dan struktur keikutsertaan yang sudah ada di Masyarakat.
e. Jika terdapat Forum CSR setempat, Para Pihak dapat mempertimbangkan bekerja
dengan Forum CSR tersebut dan dengan badan pemerintah daerah dan dengan
perusahaan lain dan organisasi yang aktif di daerah tersebut untuk berbagi informasi
dan mengkoordinasikan perencanaan dari proyek pengembangan masyarakat yang
didukung dengan CSR.
7. KONTRAKTOR DAN PEMASOK
a. Pihak B, sebagai manajer proyek, adalah pihak utama bertanggung jawab untuk
pengadaan kontraktor dan pemasok. Seluruh perikatan dilakukan oleh Pihak B akan
dilaksanakan berdasarkan standar pengadaan yang wajar yang dapat diterima oleh
Pihak A.
b. Secara khusus, Pihak B akan melakukan uji tuntas kelayakan terhadap calon
kontraktor dan pemasok sehingga memastikan bahwa mereka dipilih secara hati-hati
atas dasar bahwa mereka berkompeten untuk melakukan pekerjaan atau penyediaan
barang dan jasa yang dibutuhkan, memiliki reputasi yang baik, bebas dari benturan
kepentingan atau praktek-praktek korupsi dan tidak akan membuat Para Pihak atau
Rencana Yang Disetujui menjadi dalam masalah.
Untuk tujuan ini, jika dipersyaratkan oleh Pihak A, kontraktor dan pemasok terkait akan
memberikan kepada Pihak A pernyataan tertulis yang mengkonfirmasikan bahwa
syarat ini telah terpenuhi.
c. Para Pihak mengakui bahwa penunjukan kontraktor dan pemasok dapat tunduk
kepada persyaratan tender yang diatur oleh undang-undang atau kebijakan internal
Pihak A (atau, dalam hal Pihak A adalah Badan Usaha Milik Negara, tunduk kepada
persyaratan tender sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian Badan Usaha
Milik Negara). Mereka menyetujui untuk mematuhi persyaratan tersebut dari waktu
ke waktu.
d. Para Pihak akan berusaha menyediakan pekerjaan kepada kontraktor dan pemasok
masyarakat setempat sejauh diperbolehkan berdasarkan kebijakan perekrutan dan
perikatan Pihak A dari waktu ke waktu.
e. Pihak B setuju bahwa Pihak A berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan
dan membuat keputusan akhir dalam pemilihan seluruh kontraktor dan pemasok
apabila nilai kontrak melebihi [*] Rupiah atau jumlah lain yang disepakati antara
pihak dari waktu ke waktu.
f. Kecuali jika disetujui sebaliknya, semua kontrak akan ditandatangani oleh Pihak B
dan kontraktor atau pemasok. Untuk menghindari keragu-raguan, Pihak B mengakui
bahwa ia tidak berwenang untuk menandatangani kontrak apapun atas nama, atau
sebagai agen, Pihak A.
g. Pihak B akan memastikan bahwa kontraktor dan pemasok yang ditunjuk akan
memberikan jaminan yang tepat dan cukup dan/atau asuransi berkenaan dengan
pekerjaan yang dialihkan kepadanya.
8. ASURANSI
Pihak B setuju untuk memperoleh dan mempertahankan secara terus-menerus sepanjang
jangka waktu Perjanjian ini, polis asuransi yang secara wajar diperlukan untuk ditutup
dalam kaitannya dengan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian ini dalam
melaksanakan RKM. Pihak B juga mengakui bahwa manfaat dari asuransi (termasuk
namun tidak terbatas kepada uang pertanggungan) adalah untuk kepentingan masyarakat
dan sepanjang dimungkinkan, untuk menutup kerugian yang ditanggung oleh Pihak
manapun terkait dengan objek yang diasuransikan.
9. KEADAAN DILUAR KENDALI PARA PIHAK
Suatu Pihak tidak akan dianggap melanggar Perjanjian ini jika Pihak tersebut gagal untuk
memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain kewajiban untuk
menyediakan dana) karena suatu peristiwa yang terjadi atau keadaan yang timbul di luar
kendali mereka secara wajar dan tidak dapat diprediksi. Pihak yang terkena dampak
harus mengerahkan upaya yang wajar dalam mengatasi peristiwa atau keadaan tersebut
sehingga dapat melanjutkan kewajibannya sesegera mungkin. Jika Pihak tersebut tidak
dapat melanjutkan kinerjanya dalam waktu tiga bulan atau pada waktu lain yang
disepakati, Pihak lain dapat, namun tidak wajib, mengakhiri Perjanjian ini.
10. PERNYATAAN
10.1 Pernyataan Pihak A
Pihak A menyatakan kepada Pihak B bahwa:
a. Pihak A didirikan secara sah berdasarkan hukum negara [masukan yurisdiksi
pendirian] _______________________________ dan memiliki dan terus memiliki
hak yang sah dan kekuasaan dan kewenangan secara penuh yang diperlukan untuk
menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan untuk melakukan secara penuh
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
b. Pihak A telah memberikan kepada Pihak B salinan yang benar dari anggaran dasarnya
yang terkini dan lengkap;
c. Perjanjian ini telah ditandatangani dengan benar dan sebagaimana mestinya oleh
Pihak A dan karenanya merupakan kewajiban yang sah dan mengikat Pihak A dan
dapat dilaksanakan terhadap Pihak A sesuai dengan ketentuan-Perjanjian ini;
d. Dana CSR yang akan disediakan untuk proses pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini
akan diberikan secara sah dan sesuai dengan proses kewenangan internal perusahaan;
dan
e. dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan
menimbulkan benturan kepentingan yang nyata atau potensial atau pelanggaran
terhadap setiap peraturan atau perjanjian dimana ia tunduk pada prinsip kode etik
lainnya.
10.2 Pernyataan oleh Pihak B
Pihak B menyatakan kepada Pihak A bahwa:
a. Pihak B didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan memiliki
dan terus memiliki hak yang sah dan kekuasaan dan kewenangan secara penuh yang
diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan untuk
melakukan secara penuh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
b. Pihak B telah memberikan kepada Pihak A salinan yang benar dari anggaran dasarnya
yang terkini dan lengkap dan persetujuan atas anggaran dasarnya dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
c. Perjanjian ini telah ditandatangani dengan benar dan sebagaimana mestinya oleh
Pihak B dan karenanya merupakan kewajiban yang sah dan mengikat Pihak B dan
dapat dilaksanakan terhadap Pihak B sesuai dengan ketentuan-Perjanjian ini;
d. Pihak B memiliki pengetahuan pengembangan masyarakat, keterampilan dan
pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini termasuk dalam berurusan dengan masyarakat yang menjadi tujuan
(ketika diminta oleh Pihak A, Pihak B harus memberikan dokumen yang cukup untuk
mendukung pernyataan ini); dan
e. dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan
menimbulkan benturan kepentingan yang nyata atau potensial atau pelanggaran
terhadap setiap peraturan atau perjanjian dimana ia tunduk pada prinsip kode etik
lainnya.
11. PENYELESAIAN SENGKETA
11.1 Prosedur penyelesaian sengketa
Jika timbul sengketa antara Para Pihak yang tidak dapat diselesaikan melalui
perundingan dengan itikad baik (musyawarah mufakat) antara perwakilan yang
berwenang dari masing-masing Para Pihak, maka:
a. sengketa pertama-tama harus diselesaikan oleh manajemen eksekutif yang paling
senior dari masing-masing Pihak A dan Pihak B;
b. jika sengketa tidak dapat diselesaikan oleh manajemen eksekutif senior, salah satu
Pihak dapat meminta seorang independen yang dihormati yang tidak terlibat dalam
proses pelaksanaan Rencana Yang Disetujui atau dalam sengketa, dan yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak, untuk diangkat sebagai mediator untuk membantu
Para Pihak menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi, dan
c. jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh mediator dalam waktu tiga bulan
sejak pengangkatan mediator atau pada waktu lain yang disepakati oleh Para Pihak,
Para Pihak setuju untuk mengajukan sengketa ke pengadilan __________________
di _________________.
11.2 Hak ke pengadilan untuk mendapatkan putusan sela
Perjanjian ini tidak menghalangi suatu Pihak untuk ke pengadilan untuk meminta
putusan sela atau penetapan hukum yang penting pada saat kapanpun.
12. PENGAKHIRAN
12.1 Pengakhiran karena pelanggaran
Suatu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya kepada Pihak lainnya jika:
a. Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya yang material berdasarkan Perjanjian
ini dan tidak melakukan perbaikan terhadap kegagalan tersebut dalam waktu satu
bulan (atau periode lain yang ditentukan dalam pemberitahuan) sejak penerimaan
pemberitahuan dari Pihak lain yang mengharuskannya memperbaiki kegagalan
tersebut;
b. Pihak lainnya, atau anggota, direktur, manajer, karyawan atau konsultannya, terlibat
dalam tindakan yang dapat mungkin merusak, atau merusak, reputasi suatu Pihak atau
mengancam akan membawa, atau membawa, proses pelaksanaan Rencana Yang
Disetujui ke dalam suatu masalah, atau melakukan tindakan lainnya yang
mengakibatkan manfaat dari Rencana Yang Disetujui tidak dapat dicapai;
c. Pihak lainnya menjadi bangkrut, insolven, sedang dalam proses memperoleh, atau
sudah memperoleh atau dikabulkan, keputusan pengadilan untuk penangguhan
kewajiban pembayaran atau memulai proses likuidasi atau proses lain yang serupa;
d. suatu Pihak dapat menunjukkan alasan yang wajar untuk meyakini bahwa Pihak
lainnya, atau anggota, direktur, manajer, karyawan atau konsultannya, telah
melakukan penipuan atau korupsi, baik yang berkaitan dengan pekerjaan yang
dilakukan berdasarkan Perjanjian ini atau lainnya.
12.2 Pengakhiran berdasarkan penelaahan kinerja
Pihak A dapat, dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja
sebelumnya kepada Pihak B, mengakhiri Perjanjian ini, jika, berdasarkan hasil dari
setiap penelaahan kinerja Pihak B, Pihak A memiliki alasan yang wajar untuk meyakini
bahwa Pihak B tidak memiliki standar yang cukup tinggi, kompetensi, pengetahuan,
keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini.
12.3 Upaya hukum lain tidak terpengaruh
Hak untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Pasal ini merupakan tambahan pada
setiap upaya hukum yang diberikan berdasarkan hukum Indonesia atau hukum yang
berlaku lainnya kepada Pihak yang ingin mengakhiri.
12.4 Akibat pengakhiran
Jika Perjanjian ini diakhiri untuk alasan apapun:
a. dalam waktu satu bulan sejak tanggal pengakhiran, Pihak B harus memberikan
kepada Pihak A laporan akhir yang lengkap dan rinci tentang pekerjaan yang telah
dilakukan berdasarkan Perjanjian ini dan bukti seluruh Dana CSR yang diberikan oleh
Pihak A serta telah dipergunakan oleh Pihak B namun belum diperhitungkan,
bersama-sama dengan asli dari semua dokumen pendukungnya;
b. Pihak B harus memastikan bahwa seluruh atau setiap koresponden, catatan, laporan,
faktur, akun keuangan dan dokumen dan catatan elektronik lain yang asli yang
dihasilkan dalam kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini
diberikan kepada Pihak A atau disimpan atau diperlakukan sesuai kesepakatan
dengan Pihak A;
c. Pihak B dapat menyimpan salinan dokumen-dokumen sebagaimana secara wajar
diperlukan untuk memenuhi persyaratan tata kelola internal dan untuk
memungkinkan Pihak B mendapatkan, untuk tujuan pengembangan kapasitas dan
pelatihan, manfaat dari pembelajaran profesional yang diperoleh melakukan
pekerjaannya berdasarkan Perjanjian ini;
d. Pihak A dan Pihak B harus memastikan bahwa setiap tagihan pihak ketiga yang masih
terhutang terkait dengan proses pelaksanaan Rencana Yang Disetujui telah dibayar;
e. jika diperlukan, Pihak A akan mengganti seluruh pengeluaran yang wajar, hingga
tanggal pengakhiran, yang ditanggung oleh Pihak B sesuai dengan anggaran yang
telah disepakati bersama dengan biaya yang disepakati diantara Para Pihak yang harus
merupakan pengeluaran yang wajar yang diperlukan dalam mengakhiri kegiatan
berdasarkan Perjanjian ini dengan ketentuan pengakhiran dimintakan oleh Pihak A;
f. Pihak B harus mengembalikan Dana CSR yang tidak digunakan untuk Pihak A atau
menggunakannya untuk tujuan yang telah disepakati dengan Pihak A; dan
g. Para Pihak harus memastikan bahwa segala proyek pengembangan yang belum
selesai akibat dari pengakhiran Perjanjian ini diurus secara sebagaimana mestinya
sehingga proyek tersebut tidak berdampak buruk dalam bentuk apapun kepada
masyarakat terkait.
12.5 Pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak secara tegas setuju untuk
mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
sepanjang bahwa Para Pihak menyetujui untuk tidak meminta persetujuan dari
pengadilan atau mengharuskan Pihak lainnya untuk mendapatkan persetujuan dari
pengadilan agar pengakhiran Perjanjian ini menjadi efektif.
13. KERAHASIAAN
13.1 Informasi rahasia
Para Pihak mengakui bahwa selama proses kerjasama berdasarkan Perjanjian ini mereka
akan saling bertukar informasi rahasia. Secara khusus, Pihak B mengakui bahwa Pihak
B dapat diberikan informasi rahasia mengenai bisnis dan keuangan dari Pihak A,
termasuk informasi tentang keterlibatannya dengan Masyarakat dan pemasok dan
kontraktor setempat dan keputusan internalnya terkait dengan kegiatan CSR yang
berpotensi dan anggarannya. Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini juga
diklasifikasikan sebagai rahasia (commercial-in-confidence).
13.2 Informasi rahasia untuk tetap dirahasiakan
Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga rahasia, dan tidak menggunakannya untuk
kepentingannya sendiri atau untuk merugikan Pihak lainnya atas informasi rahasia
apapun yang diungkapkan kepadanya oleh Pihak lainnya. Namun, masing-masing Pihak
berhak untuk mengungkapkan informasi rahasia Pihak lain dalam hal:
a. antara ia dengan konsultan professionalnya;
b. dalam hal Pihak A, antara ia dan anggota lain dari grup perusahaannya;
c. dalam hal Pihak A, terhadap bursa efek manapun dimana peraturan mensyaratkan
adanya pengungkapan rahasia;
d. dalam hal Pihak B, dalam hal Pihak B adalah sebuah organisasi non- pemerintah yang
merupakan bagian dari jaringan organisasi non-pemerintah, antara ia dengan anggota
lain dari jaringan itu, namun hanya apabila pengungkapan tersebut dibutuhkan oleh
Pihak B dalam rangka melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
e. sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang
13.3 Kewajiban kerahasiaan akan tetap berlaku dalam hal pengakhiran
Kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah tanggal
pengakhiran Perjanjian ini kecuali informasi tersebut tidak lagi menjadi rahasia, bukan
karena kesalahan dari Pihak yang berkewajiban menjaga kerahasiaan.
14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
14.1 Tidak ada pengalihan Hak Kekayaan Intelektual yang sudah ada sebelumnya
Setiap Hak Kekayaan Intelektual, know-how, hasil, data, penemuan dan informasi yang
dimiliki oleh salah satu Pihak (atau dimiliki oleh pihak ketiga, tetapi salah satu Pihak
memiliki hak untuk mengungkapkan atau men-sub-lisensikan) pada tanggal Perjanjian
ini, akan tetap menjadi milik Pihak tersebut (atau, mungkin, milik pihak ketiga). Tidak
ada hak, hak milik atau kepentingan apapun di atau pada Hak Kekayaan Intelektual milik
suatu Pihak yang sudah ada dialihkan oleh Perjanjian ini.
14.2 Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual yang dikembangkan berdasarkan
Perjanjian ini
Semua Hak Kekayaan Intelektual, know-how, hasil, data, penemuan dan informasi yang
dikembangkan oleh salah satu Pihak hanya dalam pelaksanaan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini, dan semua dokumen terkait, catatan elektronik, data,
preseden, rencana, spesifikasi dan materi yang sejenis, kecuali disepakati lain oleh Para
Pihak, akan menjadi milik bersama Para Pihak ketika dipersiapkan atau dibuat, dan harus
segera diberitahukan kepada Pihak lainnya.
14.3 Kewajiban yang tetap berlaku dalam hal pengakhiran
Meskipun terdapat hal-hal yang bertentangan dalam Perjanjian ini, kewajiban masing-
masing Pihak berdasarkan Pasal 14 ini akan tetap berlaku dalam hal pengakhiran
Perjanjian ini.
15. ASET LAINNYA
Setelah pengakhiran Perjanjian ini, setiap aset (selain Hak Kekayaan Intelektual) yang
telah dibuat atau diperoleh untuk tujuan pelaksanaan kewajiban dari suatu Pihak
berdasarkan Perjanjian ini akan dialihkan kepada Masyarakat kecuali Para Pihak setuju
bahwa akan lebih baik jika aset tersebut dialihkan ke Pihak B untuk digunakan dalam
kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan Pihak B dimasa yang akan datang.
16. KETENTUAN UMUM
16.1 Pemberitahuan
Pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan
ditulis dalam bahasa Indonesia [dan Inggris]. Pemberitahuan dapat diberikan secara
langsung, dengan pos prabayar tercatat atau melalui fax atau email ke perwakilan yang
berwenang ke alamat yang diberikan di bawah ini (sebagaimana dapat diperbarui oleh
suatu Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis). Pemberitahuan dianggap telah diterima
pada tanggal pengiriman jika dikirim melalui fax atau email (kecuali jika dikirim setelah
pukul 04:00 sore, yang dalam hal ini dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya) atau
pada tiga Hari Kerja setelah pengiriman jika dikirim melalui pos prabayar tercatat.
Pihak A:
Nama Perwakilan yang Berwenang:
Alamat:
Kode Pos:
Telepon:
Fax:
Alamat email::
Pihak B:
Nama Perwakilan yang Berwenang:
Alamat:
Kode Pos:
Telepon:
Fax:
Alamat email::
16.2 Hubungan Antara Para Pihak
Perjanjian ini tidak menimbulkan suatu hubungan kemitraan atau hubungan kerja atau
keagenan antara Para Pihak. Para Pihak harus memastikan bahwa karyawan mereka tidak
menyatakan bahwa mereka dapat mewakili atau mengikat Pihak lainnya.
16.3 Pengalihan
Suatu Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan Perjanjian ini kecuali jika telah
memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
16.4 Perubahan
Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan
ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
16.5 Pengesampingan
Setiap pengesampingan hak-hak berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang memberikan pengesampingan.
16.6 Keseluruhan Perjanjian
Perjanjian ini berisikan seluruh kesepakatan dan perjanjian antara Para Pihak
sehubungan dengan pokok Perjanjian ini dan menggantikan dan membatalkan setiap dan
seluruh perjanjian lisan dan tertulis atau pernyataan sebelumnya termasuk MOU
tertanggal _______________ yang ditandatangani oleh Para Pihak sehubungan dengan
hal-hal pokok yang terdapat di dan dalam Perjanjian ini.
16.7 Keterpisahan
Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah, ilegal atau tidak dapat
dilaksanakan, maka dapat dipisahkan tanpa mempengaruhi keberlakuan ketentuan
lainnya dalam Perjanjian ini.
16.8 Bahasa
a. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam format bilingual (Bahasa Inggris-Bahasa
Indonesia). Jika versi Bahasa Indonesia dalam Perjanjian ini belum dipersiapkan,
versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini dapat ditandatangani terlebih dahulu, dan
ketika versi Bahasa Indonesia Perjanjian ini telah tersedia, Para Pihak akan
menandatangani sebagaimana mestinya.
b. Para Pihak setuju bahwa, jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia
dan versi Bahasa Inggris dari setiap bagian dalam Perjanjian ini, versi Bahasa
Indonesia yang akan berlaku.]
16.9 Rangkap Salinan
Jika Para Pihak menandatangani dua rangkap identik dari Perjanjian ini, rangkap yang
ditandatangani secara bersama-sama merupakan satu dokumen hukum yang sah.
16.10 Hukum yang berlaku
Hukum yang berlaku untuk Perjanjian ini adalah hukum Indonesia.
DENGAN DEMIKIAN masing-masing dari Para Pihak telah menyebabkan Perjanjian
Kerjasama ini ditandatangani oleh para wakil yang diberi wewenang pada tanggal
sebagaimana ditetapkan diatas.
[masukan nama Pihak A]
Nama : _____________
Jabatan : _____________
[masukan nama Pihak B]
Nama : _____________
Jabatan : _____________
SCHEDULE SATU
Penjelasan Rinci Atas Prakarsa Pengembangan Masyarakat atau RKM Untuk Dilaksanakan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
Catatan: Masukan kedalam Schedule Satu ini penjelasan yang rinci mengenai prakarsa
pengembangan masyarakat atau RKM yang akan dilaksanakan oleh Para Pihak berdasarkan
ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini, Setiap rencana, analisa kerangka kerja logis
(LFA) atau perangkat perencanaan yang berorientasi pada tujuan lainnya seperti ZOPP
(Objectives-oriented Project Planning) untuk prakarsa pengembangan masyarakat yang
direncanakan dan dokumen pendukung lainnya untuk prakarsa pengembangan masyarakat yang
disetujui juga harus dilampirkan pada semua salinan dari Perjanjian Kerjasama yang telah
ditandatangani pada akhir semua Schedule..
SCHEDULE DUA
Penelaahan Kinerja
Catatan: Sebutkan dalam Schedule ini tanggal dimana penelaahan terhadap kinerja akan dilakukan
(biasanya dua kali setahun) dan juga uraian proses penelaahan kinerja, dengan indikasi kinerja
yang diharapkan.
SCHEDULE TIGA
Dukungan yang Disetujui atas Pengembangan Kemampuan Pihak B
SCHEDULE EMPAT
Perangkat Pengembangan Masyarakat
Catatan: Perangkat yang dicantumkan dibawah ini hanya merupakan saran saja. Anda perlu
mempertimbangkan yang mana dari perangkat ini atau perangkat lainnya yang memungkinkan
Para Pihak untuk bekerja dalam melaksanakan prakarsa pengembangan masyarakat yang efektif
dan berkelanjutan.
Para Pihak dapat menggunakan seluruh atau sebagian dari perangkat pengembangan masyarakat
dibawah ini, yang mereka yakini tepat dari waktu ke waktu.
• Pemetaan Masyarakat atau perangkat partisipasi lainnya yang memungkinkan anggota
masyarakat untuk memetakan tata letak fisik Masyarakat mereka dan berbagi pengetahuan
mereka mengenai keahlian mereka atas anggota dan jaringan masyarakat.
• Analisa dari berbagai lembaga yang memiliki fungsi didalam, atau mempengaruhi, masyarakat,
untuk mengidentifikasi pemimpin/kepala Masyarakat yang resmi dan tradisional saat ini, proses
pengambilan keputusan dan koneksi pengadaan jasa.
• Analisa risiko untuk mengidentifikasi risiko terhadap proses perencanaan, termasuk konflik dan
perselisihan yang nyata atau mungkin timbul di dalam masyarakat dan komunitas sekitarnya
yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan.
• Analisa pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi orang-orang dalam masyarakat dan
dalam konteks yang lebih luas yang memiliki kepentingan yang sah dalam proses perancangan.
• Analisa sosial-ekonomi masyarakat dalam konteks yang lebih luas untuk mengumpulkan data
pokok mengenai permasalahan yang perlu menjadi fokus.
• Kartu Penilaian Masyarakat untuk membantu pemberdayaan anggota masyarakat untuk
mengawasi proses perancangan dan menyediakan instrumen akuntabilitas untuk Para Pihak.
SCHEDULE LIMA
Anggaran dan Jadwal Pembayaran dan Jadwal Kegiatan Awal yang Disetujui
Catatan: Pada saat mempersiapkan anggaran dan jadwal pembayaran, pertimbangkan, antara lain,
permasalahan sebagai berikut:
1. Anggaran harus mencakup sejumlah biaya untuk menutupi biaya manajemen tidak langsung
dan biaya administrasi Pihak B serta untuk menutupi biaya langsung atas pelaksanaan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Pihak B mungkin memerlukan dana dimuka, setelah penandatanganan dari Perjanjian
Kerjasama ini, dalam rangka untuk mengerahkan karyawan dan sumber daya lainnya dalam
melaksanakan perannya sebagai manajer proyek. Jika demikian, jadwal pembayaran harus
memperbolehkan hal ini.
3. Untuk memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dan tidak adanya pencampuran
dana, didalam jadwal pembayaran harus ditetapkan mengenai penyediaan dana dimuka untuk
Pihak B sehubungan dengan kewajibannya untuk melakukan pembayaran.
4. Adalah merupakan hal yang lazim bagi Pihak A untuk menahan pembayaran dari pembayaran
akhir yang dijadwalkan hingga Pihak B dapat memberikan laporan akhir yang memuaskan dan
bukti dana pada akhir proyek.
5. Anggaran harus mencakup rujukan terhadap kontribusi dalam bentuk barang, non-moneter
yang akan diberikan oleh Pihak A dalam mendukung pekerjaan dari Para Pihak berdasarkan
Perjanjian Kerjasama ini.
6. Schedule ini juga harus mencakup Jadwal Kegiatan yang menguraikan mengenai penyerahan
dan KPI dan aspek lain dari pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama
ini.
Lampiran ‘A’ - Rencana Kegiatan Masyarakat dan/atau dokumen perencanaan
terkait lainnya
Lampiran ‘B’ - Kode Etik Berperilaku Pihak A
