331
1 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 43/Permentan/OT.140/5/2007 TANGGAL : 8 Mei 2007 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 2. Untuk mewadahi keberadaan dan sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 3. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 TAHUN 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya; 4. Sebagai penjabaran dan operasionalisasi keputusan tersebut, dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juncto Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 8

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 43/Permentan/OT.140/5/2007 TANGGAL : 8 Mei 2007

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1. Dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier

Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

2. Untuk mewadahi keberadaan dan sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

3. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 TAHUN 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;

4. Sebagai penjabaran dan operasionalisasi keputusan tersebut, dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juncto Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 8

Page 2: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

2

Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

Page 3: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

3

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan /OT.140/1/2007;;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;

21. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 TAHUN 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;

C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengelola Kepegawaian, Tim Penilai, Tim Teknis Pejabat Penetap Angka Kredit dan pejabat yang berkepentingan, dalam melaksanakan semua ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang pengawasan mutu hasil pertanian, sehingga pengembangan karier Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat berjalan dengan baik.

2. Tujuan Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan pemahaman mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian sehingga dapat memperlancar tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengelolaan Kepegawaian, Tim Penilai, Tim Teknis Pejabat Penetap Angka Kredit dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup tugas pokok, bidang dan rincian kegiatan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian serta pembinaan dan pengembangan.

E. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.

2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian tingkat Terampil adalah Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya

Page 4: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

4

mensyaratkan penguasaan teknis di bidang pengawasan mutu hasil pertanian.

3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian tingkat Ahli adalah Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian.

4. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menentukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat.

5. Pengawasan mutu hasil pertanian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pembuatan dan peredaran bahan baku pakan dan pakan dengan tujuan agar pakan yang dibuat dan diedarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

6. Pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian adalah kegiatan dalam rangka pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian yang meliputi penyusunan rencana dan atau konsep pedoman dan atau uji coba konsep metode pengawasan dan atau perumusan pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian.

7. Pengembangan sistem dan metoda pengujian mutu hasil pertanian adalah kegiatan dalam rangka pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian yang meliputi penyusunan rencana dan atau konsep pedoman dan atau uji coba konsep metode pengujian dan atau perumusan pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian.

8. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pengujian sampel bahan baku pakan dan pakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan telah diakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.

9. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.

10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di bidang penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di bidang pembuatan, peredaran dan penggunaan pakan, guna menemukan tersangkanya yang dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang memiliki sertifkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

11. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

12. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah Departemen Pertanian.

13. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi

Page 5: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

5

Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

14. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. 15. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah

Bupati/Walikota. 16. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara,

dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

18. Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah blangko yang berisi keterangan perorangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan butir kegiatan yang dinilai yang harus diisi oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam rangka penetapan angka kredit.

19. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blangko yang berisi keterangan perorangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.

20. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

21. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

22. Tim Penilai Departemen adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk membantu Menteri Pertanian atau pejabat eselon I yang ditunjuk dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian.

23. Tim Penilai Unit Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk membantu pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian Menteri Pertanian bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda di lingkungan Departemen Pertanian

24. Tim Penilai Propinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing.

Page 6: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

6

25. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing.

26. Tim Teknis adalah: Tim yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk membnatu Eselon II yang mendatangi pengawasan mutu hasil pertanian berkoordinasi bersama tim penilai melakukan penilaian angka kredit bagi pengawas mutu hasil pertanian.

27. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk untuk membantu masing-masing Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, dalam melakukan penilaian angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

28. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.

29. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah proses penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan pejabat fungsional, sehingga dapat mencapai persyaratan kompetensi Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

30. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional.

31. Pengembangan Profesi adalah kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk peningkatan mutu pengawasan dan profesionalisme Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

32. Karya Tulis Ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tersebut secara sistematis melalui identifikasi, diskripsi dan analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

33. Karya Tulis Ilmiah Hasil Penelitian/Pengkajian/Survei/Evaluasi adalah suatu karya tulis yang membahas tentang suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian.

34. Makalah berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan tinjauan/ulasan ilmiah berdasarkan kaidah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan mutu hasil pertanian.

35. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Page 7: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

7

36. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau mengubah gagasan penulis.

37. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan ke dalam bahasa lain.

38. Penulis Utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal-hal yang akan ditulis, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama.

39. Penulis Pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama misalnya dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menyempurnakan konsep/penambahan bahan materi dan penunjang.

40. Penunjang kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian adalah kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dapat menunjang penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

41. Membimbing Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah kegiatan yang bersifat memberi contoh, memberi bimbingan teknis, memberi dorongan dan memberi petunjuk kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang menduduki jabatan/pangkat/golongan yang lebih rendah.

42. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu dalam bidang pertanian, khususnya pengawasan mutu hasil pertanian untuk memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama.

43. Lokakarya adalah salah satu bentuk pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang pertanian khususnya pengawasan mutu hasil pertanian untuk memperoleh hasil tertentu yang perlu ditindaklanjuti.

44. Penghargaan/Tanda jasa adalah tanda penghormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional kepada seseorang yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah dan sebagai pengabdian.

45. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian.

46. Akurasi adalah kedekatan suatu hasil pengukuran atau rata-rata hasil pengukuran kenilai yang sebenarnya.

Page 8: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

8

II. TUGAS POKOK, BIDANG KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Tugas Pokok Tugas pokok Pengawas Mutu Hasil Pertanian melakukan pengamatan mutu hasil pertanian, pengujian mutu hasil pertanian, pengembangan sistem dan metoda pengawasan serta pengujian mutu hasil pertanian.

B. Bidang Kegiatan Bidang kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, terdiri atas:

1. Pendidikan, meliputi: a. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah; b. pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pengawasan mutu

hasil pertanian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

c. Pendidikan dan pelatihan pra jabatan dan memperoleh sertifikat.

2. Pengawasan mutu hasil pertanian, meliputi : a. persiapan pengawasan mutu hasil pertanian; b. pengawasan teknis mutu hasil pertanian; dan c. pengawasan manajemen mutu.

3. Pengujian mutu hasil pertanian, meliputi:

a. persiapan pengujian mutu hasil pertanian; b. pengujian mutu hasil pertanian; dan c. pengawasan sistem mutu laboraturium.

4. Pengembangan sistem dan metoda pengawasan, pengujian mutu

hasil pertanian, meliputi : a. pengembangan sistem dan metoda pengawasan; b. pengembangan sistem dan metoda pengujian; c. evaluasi sistem dan metoda pengawasan dan pengujian; dan d. penyidikan dan menjadi saksi ahli.

5. Pengembangan profesi, meliputi :

a. pembuatan karya tulis/ilmiah dibidang pengawasan mutu hasil pertanian;

b. penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah dibidang pengawasan mutu hasil pertanian;

Page 9: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

9

c. penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian; dan

d. pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifat konsep.

6. Penunjang tugas pengawas mutu hasil pertanian, meliputi :

a. pengajar/pelatih dibidang pengawasan mutu hasil pertanian; b. peran serta dalam seminar / lokakarya/ konferensi/

workshop/sosialisasi; c. keanggotaan dalam organisasi profesi dibidang pengawas mutu

hasil pertanian; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

C. Rincian Kegiatan

1. Pendidikan a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah.

Pendidikan yang dimaksud merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh : 1) Perguruan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi,

Akademi dan Diploma) di bidang pertanian/biologi/farmasi/Kimia-MIPA/ Teknik Kimia;

2) Sekolah Menengah Umum (IPA), Sekolah Menengah Kejuruan (SPP, SPMA, SNAKMA, Farmasi, Analis Kimia)

Tolok ukur : Ijazah/gelar dapat diberi angka kredit, apabila : 1) belum digunakan dalam penilaian yang dinyatakan dengan

surat keterangan dari atasan yang bersangkutan; atau 2) belum digunakan dalam keputusan penyesuaian kepangkatan

yang bersangkutan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan.

Bukti Fisik : 1) Foto copy ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang. 2) Foto copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah yang dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang. Pemberian Angka Kredit 1) Apabila memperoleh ijazah/gelar yang lebih tinggi dan sesuai,

maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit ijazah/gelar yang lebih tinggi, yaitu :

Page 10: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

10

a) Strata 3 (Doktor), 200 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya;

b) Strata 2 (Magister), 150 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya;

c) Strata 1 (Sarjana)/Diploma - IV, 100 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya;

d) Diploma III, 60 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya;

e) Diploma II, 40 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya;

f) Diploma I /SPP/SMU/SMK, 25. 2) Memperoleh ijazah/gelar strata 3 (Doktor), strata 2 (Magister),

strata 1 (Sarjana), Diploma IV, Diploma III, Diploma II diluar disiplin ilmu-ilmu pertanian/biologi/farmasi/teknik kimia, angka kreditnya diberikan sesuai dengan unsur penunjang : a) Strata 3 (Doktor), yaitu 5; b) Strata 2 (Magister), yaitu 4; c) Strata 1 (Sarjana)/Diploma - IV, yaitu 3; d) Diploma III, yaitu 4; e) Diploma II, yaitu 3;

b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang

pengawasan dan pengujian serta sistem mutu di lingkup pertanian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat. Rincian Kegiatan : 1) Pendidikan atau pelatihan diberi angka kredit, apabila

sesuai dengan tugasnya yaitu dibidang pengawasan mutu dan pengujian mutu hasil pertanian

2) Pelatihan fungsional harus memuat : a) Jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah

jam latihan (apabila jam latihan tidak ada, maka jumlah jam dihitung dari jumlah hari dikalikan 8 jam yang setiap pelatihan selama 45 menit.

b) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh Badan Diklat/Balai Diklat/Lembaga Pemerintah yang menangani fungsi pendidikan dan pelatihan atau swasta yang diakui/diakreditasi oleh Instansi Pembina.

c) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian yang dilakukan oleh Instansi Pembina.

Page 11: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

11

Bukti Fisik : Fotocopy STTP/Sertifikat dari pendidikan dan pelatihan yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap Surat Tanda Tamat Pendidikan/Sertifikat yang sesuai, yaitu : 1) Lamanya lebih dari 960 jam yaitu 15; 2) Lamanya antara 641 – 960 jam yaitu 9; 3) Lamanya antara 481 – 640 jam yaitu 6; 4) Lamanya antara 161 – 480 jam yaitu 3; 5) Lamanya antara 81 – 160 jam yaitu 2; 6) Lamanya antara 30 – 80 jam yaitu 1.

c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan, dan

memperoleh sertifikat. Rincian Kegiatan : 1) pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III diberi angka

kredit apabila telah selesai dan memperoleh sertifikat kelulusan;

2) pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II diberi angka kredit apabila telah selesai dan memperoleh sertifikat kelulusan;

Bukti Fisik : Fotocopy sertifikat pendidikan dan pelatihan prajabatan yang

dilegalisir oleh pejabat kepegawaian yang berwenang. Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit diberikan untuk sertifikat yang sesuai, yaitu : 1) pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III yaitu 2 dan 2) pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II yaitu 1,5.

2. Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil di bidang peternakan sebagai berikut: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula (II/a), yaitu : 1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan. Rincian Kegiatan :

Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : kelengkapan sarana dan prasarana produksi, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha.

Page 12: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

12

Output : Tersedianya data persiapan pengawasan Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengumpulan data (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,027.

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam

rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Mengolah data kelengkapan sarana dan prasarana produksi, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan. Output : Tersedianya data hasil olahan Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan tabulasi data (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan); Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,014.

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan

prasarana), lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian).

Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan kelengkapan sarana

dan prasarana produksi, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data.

Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik :

a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 13: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

13

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu :

0,014. 4) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil

pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Rincian Kegiatan : Menyiapkan kelengkapan pengawasan dalam rangka

pengumpulan dan pengolahan data seperti : daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain. Output : Daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain. Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain (Formulir

A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,014.

5) Mengumpulkan data pada kegiatan pra-produksi. Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data pra-produksi seperti sarana produksi

(benih, bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, bahan baku, bahan tambahan/pembantu) hormon pertumbuhan dan sarana penanganan limbah.

Output : Tersedianya data yang menggambarkan data pra-produksi. Bukti Fisik : a) laporan data pra-produksi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,014. 6) Mengumpulkan data pada kegiatan proses produksi.

Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data proses produksi seperti sarana

produksi (cangkul, bajak, arit, traktor, alat pengolahan hasil pertanian obat hewan, bahan baku, bahan tambahan/pembantu) dan sarana penanganan limbah.

Page 14: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

14

Output : Tersedianya data sarana proses produksi. Bukti Fisik : a) laporan data proses produksi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,014.

7) Mengumpulkan data dalam rangka pengawasan

penanganan pasca panen produk segar. Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data dalam rangka pengawasan

penanganan pasca panen pada produk segar seperti alat pemetikan, alat potong, alat pengemas, rumah potong hewan/unggas, transportasi, distribusi, rumah kemas dan lain-lain.

Output : Tersedianya data pengawasan penanganan pasca panen

pada produk segar Bukti Fisik : a) laporan data pengawasan penanganan pasca panen

pada produk segar (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,014. 8) Menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan prasarana

mutu hasil pertanian). Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengujian antara lain meliputi

waktu, materi, lokasi dan objek pengujian (pengujian kegiatan disesuaikan dengan jenjangnya)

Output : Rencana Kerja. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu :

0,014.

Page 15: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

15

9) Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian mutu hasil pertanian di lapangan.

Rincian Kegiatan : Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana

dan mutu hasil pertanian di lapangan, meliputi antara lain : bahan kimia dan biologik (media) alat yang digunakan, instruksi kerja, bahan kerja isian/formulir, alat gelas, dan bahan penunjang, untuk tempat pengujian dikondisikan dalam keadaan steril.

Output : Tersedianya bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di lapangan. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan penyiapan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,014.

10) Memperlakukan contoh. Rincian Kegiatan : Menerima, mengadministrasikan, memberi kode, membagi

contoh menjadi 2 bagian (contoh uji dan arsip), mengirim contoh uji ke laboratorium dan menyimpan contoh arsip di tempat penyimpanan arsip.

Output : Contoh uji dan contoh arsip. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan perlakuan contoh sesuai (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,003. 11) Melakukan pengenceran contoh. Rincian Kegiatan : Kegiatan mengencerkan contoh dengan pengenceran agar

contoh yang diuji sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan dalam metoda uji.

Output : Hasil pengenceran. Bukti Fisik :

a) buku kerja atau rencana kerja.

Page 16: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

16

b) Laporan hasil uji (Formulir A); dan c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,005. 12) Melakukan pengarsipan contoh. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan penyimpanan/pengarsipan terhadap

contoh yang diuji (contoh yang sebelum diuji dibagi dua; sebagian dijadikan arsip dan sebagian lagi contoh yang dilakukan pengujian), hal ini dilakukan untuk memudahkan jika ada pengujian ulang (re-test) atau ada contoh yang hasil ujinya positif.

Output : Data contoh yang diarsipkan. Bukti Fisik :

a) laporan contoh yang diarsipkan (Formulir A); dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,005.

13) Melakukan pengujian fisik/organoleptik.

Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan pengujian karakteristik contoh sesuai

dengan persyaratan yang diperlukan. Kegiatan pengujian antara lain bentuk, tekstur, warna, bau, kadar air, pH, berat jenis, dan uji rasa. Pengamatan dapat dilakukan secara makroskopis atau kesat mata.

Output : Data hasil contoh . Bukti Fisik :

a) laporan contoh yang diarsipkan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh dari hasil uji,

yaitu 0,005.

14) Memperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media untuk pengenceran.

Rincian Kegiatan : menimbang, melarutkan, menghitung, memberikan label,

monitor dan mencatat dalam buku kerja atau formulir;

Page 17: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

17

Output : Larutan contoh. Bukti Fisik :

a) rekaman hasil pelaksanaan kegiatan memperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman hasil uji, yaitu : 0,015.

15) Melakukan penanganan alat-alat gelas/glass ware. Rincian Kegiatan : Melakukan perendaman, pencucian, pembilasan,

pengeringan dan penyimpanan alat-alat gelas pada tempatnya.

Output : Alat-alat gelas yang telah dibersihkan dan siap digunakan. Bukti Fisik :

a) rekaman pelaksanaan kegiatan penanganan alat-alat gelas (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,009. 16) Melakukan kontrol stok bahan kimia dan baku pembanding. Rincian Kegiatan : Mendata stok bahan kimia atau baku pembanding yang

tersedia di gudang penyimpanan. Output : Data arsip stok bahan kimia atau baku pembanding. Bukti Fisik :

a) rekaman pelaksanaan kegiatan kontrol stok bahan kimia atau baku pembanding (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman laporan, yaitu :

0,014.

Page 18: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

18

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana (II/b - II/d), yaitu :

1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan. Rincian Kegiatan :

Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : kelengkapan sarana dan prasarana produksi, kondisi penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha.

Output : Tersedianya data persiapan pengawasan. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan pengumpulan data (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,036. 2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam

rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan.

Rincian Kegiatan : Mengolah dan menganalisa data kelengkapan dan

kesesuaian penempatan sarana dan prasarana produksi, kondisi penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha.

Output : Tersedianya data hasil pengolahan dan analisa. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan pengolahan dan analisa data serta evaluasinya (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,018. 3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan

prasarana), lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian).

Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan kelengkapan dan

kesesuaian penempatan sarana dan prasarana produksi,

Page 19: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

19

kondisi penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha.

Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik :

a) rencana kerja pengawasan (Formulir A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu :

0,018. 4) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil

pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Rincian Kegiatan : a) menyiapkan kelengkapan pengawasan dalam rangka

pengumpulan dan pengolahan data seperti : daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain;

b) membantu penyiapan materi bimbingan teknis/sosialisasi.

Output : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain. b) materi bimbingan teknis

Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain; b) materi bimbingan teknis (Formulir A); dan c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,018.

5) Mengawasi pada proses pra-produksi Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan pada proses pra-produksi

seperti sarana produksi (benih, bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, hormon pemacu pertumbuhan bahan baku, bahan tambahan/pembantu) dan sarana penanganan limbah.

Output : Tersedianya hasil pengawasan proses pra-produksi. Bukti Fisik :

a) laporan pengawasan proses pra-produksi (Formulir A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 20: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

20

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,018. 6) Mengumpulkan data dalam rangka pengawasan

penanganan pasca panen untuk produk olahan. Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data pengawasan dalam penanganan pasca

panen untuk produk olahan seperti pengumpulan, sortasi, pengkelasan, pengeringan, pengemasan, pengawetan, pendinginan, pemeraman dan lain-lain.

Output : Tersedianya hasil pengawasan penanganan pasca panen

untuk produk olahan. Bukti Fisik :

a) laporan pengawasan penanganan pasca panen untuk produk olahan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,018. 7) Mengawasi produk segar pada kegiatan penanganan pasca

panen. Rincian Kegiatan :

Melaksanakan pengawasan penanganan pasca panen produk segar, seperti pemotongan, pengulitan, pencabutan bulu, pembersihan jerohan, proses pelayuan, pembekuan, pengumpulan, sortasi, pengkelasan, pengeringan, pengemasan, pengawetan, pendinginan, pengasapan dan lain-lain.

Output : Tersedianya hasil pengawasan penanganan pasca panen

produk segar. Bukti Fisik :

a) laporan data pengawasan penanganan pasca penen produk segar (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,010. 8) Menyusun rencana kerja pengujian sarana dan mutu hasil

pertanian.

Page 21: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

21

Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengujian antara lain meliputi

waktu, materi, lokasi dan objek pengujian (pengujian kegiatan disesuaikan dengan jenjangnya).

Output : Rencana Kerja. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu :

0,018. 9) Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana

dan prasarana mutu hasil pertanian di laboratorium. Rincian Kegiatan :

Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan prasarana mutu hasil pertanian di laboratorium, meliputi antara lain : bahan kimia dan biologik (media) alat yang digunakan, instruksi kerja, bahan kerja isian/formulir, alat gelas, dan bahan penunjang, untuk tempat pengujian dikondisikan dalam keadaan steril.

Output : Tersedianya bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana

dan prasarana mutu hasil pertanian di laboratorium. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan penyiapan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,006. 10) Melakukan pengambilan contoh

Rincian Kegiatan : Kegiatan pengambilan contoh dari populasi sesuai dengan prosedur pengambilan contoh yang relevan untuk kepentingan pengujian, meliputi menyiapkan bahan peralatan pengambilan contoh, menentukan lokasi, mengambil contoh dan membuat laporan hasil pengambilan contoh. Output :

Data pengambilan contoh.

Page 22: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

22

Bukti Fisik : a) laporan pengambilan contoh (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,008. 11) Preparasi contoh ternak.

Rincian Kegiatan : a) preparasi contoh untuk pengujian kimia antara lain

menghomogenisasikan contoh, menimbang, menambahkan pelarut, mengekstrak/memisahkan, memipet, menguapkan, memekatkan, memberikan label dan mencatat dalam buku kerja atau formulir;

b) preparasi contoh untuk pengujian mikrobiologi antara lain menimbang, melarutkan, menghomogenisasikan, memipet, menyimpan dalam cawan petri, menginkubasikan, mengamati, menghitung koloni (pengamatan secara makroskopis) dan mencatat dalam buku kerja atau formulir;

c) pembersihan (clean up) : memipet larutan contoh, mengalirkan melalui kolom kromatograf, menguapkan dan mencatat dalam buku kerja atau formulir;

d) pengenceran : memipet larutan contoh, melarutkan, menghitung, memberikan label dan mencatat dalam buku kerja atau formulir; atau

e) pemekatan : memekatkan larutan contoh. Output :

Bahan, alat dan tempat pengujian. Bukti Fisik :

a) rekaman pelaksanaan kegiatan menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di laboratorium (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,006. 12) Memperlakukan contoh pembersihan larutan unsur air. Rincian Kegiatan :

a) pembersihan (clean up) : memipet larutan contoh, mengalsikan melalui kolom kromatografi, menguapkan dan mencatat dalam buku kerja atau formulir;

b) pengenceran : memipet larutan contoh, melarutkan, menghitung, memberikan label dan mencatat dalam buku kerja atau formulir;

Page 23: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

23

c) pemekatan : memekatkan larutan contoh. Output : Larutan contoh. Bukti Fisik :

a) rekaman pelaksanaan kegiatan memperlakukan contoh (Formulir A).

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,006.

13) Membuat larutan bahan kimia atau media. Rincian Kegiatan : Kegiatan menyiapakan bahan kimia/media untuk dilarutkan

yang siap digunakan dalam pengujian sebagai pereaksi/media.

Output : Larutan bahan kimia/media yang digunakan dalam

pengujian. Bukti Fisik :

a) buku kerja; b) laporan hasil uji (Formulir A). c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap jenis larutan dalam hasil

uji, yaitu : 0,004. 14) Pengujian kimia residu antibiotika dan bahan pengawet,

kemurnian/kepalsuan. Rincian Kegiatan : Pengujian kimia residu meliputi : Antibiotika : Bioassay/skrinning (kualitatif)

a) penyiapan bahan biologik/kimia; b) penyiapan mikroorganisme :

(1) pembuatan spora; (2) kalibrasi spora;

c) pembuatan standar baku pembanding; d) kultur media :

(1) pembuatan media; (2) sterilisasi media; dan (3) preparasi media.

Page 24: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

24

e) pengujian; f) pengawasan hasil.

Bahan pengawet secara kualitatif meliputi : a) pembuatan bahan kimia : (1) pembuatan pereaksi; (2) pembuatan standar baku pembanding;

b) ekstraksi contoh; c) pembuatan kontrol positif; d) pengujian; dan e) pembacaan hasil.

Kemurnian/kepalsuan meliputi : a) pembuatan bahan kimia : (1) pembuatan pereaksi; (2) pembuatan standar baku pembanding; b) ekstraksi contoh; c) pembuatan kontrol positif. d) pengujian. e) pembacaan hasil.

Output : Hasil uji residu antibiotika dan bahan pengawet, urta

kemurnian/ kepalsuan Bukti Fisik :

a) hasil uji yang dilampirkan dalam laporan kegiatan pengujian (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,016. 15) Pengujian kimia residu hormon. Rincian Kegiatan : Pengujian residu hormon meliputi :

a) penyiapan bahan kimia, meliputi pembuatan pereaksi,pembuatan larutan fase gerak, pembuatan penyaringan larutan, dan pembuatan degassing;

b) pembuatan standar baku pembanding, meliputi mengkondisi ruang timbang, setiing alat timbang, penyiapan pelarut, menimbang standar, pelarutan standar, dan pengenceran standar;

c) ekstraksi contoh, meliputi menimbang contoh, homogenisasi contoh, pelarutan contoh, pemanasan contoh (khusus hormon), ekstraksi contoh, evaporasi

Page 25: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

25

contoh dan pembersihan contoh; d) persiapan alat, meliputi pemasangan loop,

pemasangan kolom, pencucian kolom, per-re-aktivasi kolom, dan penyimpanan kolom;

e) penggunaan alat, meliputi inject/menyuntikan standar dan inject/menyuntikan contoh;

f) pembuatan contoh kontrol positif; g) pembuatan kurun kalibrasi, meliputi pemilihan

chromatogram, penghapusan pengotor, pemrosesan data standar, dan pembacaan kurva; dan

h) hasil, meliputi pembuatan report format, pemrosesan data contoh dan penetapan hasil.

Output : Hasil uji residu hormon. Bukti Fisik :

a) hasil uji yang dilampirkan laporan pelaksanaan pengujian (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,090. 16) Pengujian kimia awal pembusukan. Rincian Kegiatan :

a) pengujian kimia awal pembusukan meliputi : pembuatan pereaksi;

b) pengujian, meliputi pemotongan contoh dan penambahan pereaksi hasil (penetapan hasil).

Output : Hasil uji awal pembusukan. Bukti Fisik :

a) hasil uji yang dilampirkan laporan pelaksanaan pengujian (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,006. 17) Melakukan pengujian kapang mikrobiologi. Rincian Kegiatan : Pengujian kapang mikrobiologi meliputi :

a) penyiapan bahan biologik yaitu pembuatan media; b) ekstraksi contoh, yaitu menimbang dan menghomogen;

Page 26: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

26

c) pengujian, yaitu pengenceran dari contoh dan memasukkan media kepengenceran; dan

d) pengamatan hasil, yaitu dilakukan setelah inkubasi dan pengamatan : (1) mikroskopis yaitu meletakkan koloni yang terlihat

pada gelas obyek dan diamati dibawah mikroskopis; (2) makroskopis (menghitung koloni) lalu dicatat dalam

buku kerja. Output : Hasil uji kapang mikrobiologi. Bukti Fisik :

a) hasil uji yang dilampirkan laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,016. 18) Melakukan pengujian jamur mikrobiologi. Rincian Kegiatan : Pengujian jamur mikrobiologi meliputi :

a) penyiapan bahan biologik, meliputi pembuatan media; b) ekstraksi contoh, yaitu menimbang dan menghomogen; c) pengujian, yaitu pengenceran dari contoh dan

memasukkan media ke pengenceran; dan d) pengamatan hasil, meliputi dilakukan setelah inkubasi

dan pengamatan : (1) mikroskopis yaitu meletakkan koloni yang terlihat

pada gelas obyek dan diamati dibawah mikroskopis; (2) makroskopis (menghitung koloni) lalu dicatat dalam

buku kerja. Output : Hasil uji jamur mikrobiologi. Bukti Fisik :

a) hasil uji yang dilampirkan laporan pelaksanaan pengujian (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,016.

Page 27: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

27

19) Melakukan pengujian bakteri mikrobiologi. Rincian Kegiatan :

a) penyiapan bahan biologik, yaitu pembuatan media; b) ekstraksi sampel, meliputi menimbang dan

menghomogen; dan c) pengujian, meliputi membuat pengenceran dari contoh,

memasukkan media ke pengenceran dan melakukan validasi (memberikan sampel dengan kontrol/standar positif (kuman);

Untuk pengujian salmonella (1) pra pengkayaan : inkubasi 24 jam; (2) pengkayaan : inkubasi 24 jam; (3) inokulasi ke Media Selektif 24 jam : inkubasi 24

jam; d) pengamatan hasil: (1) dilakukan setelah inkubasi 24 jam. (2) pengamatan hasil (secara makroskopis dan

mikroskopis). Output : Hasil uji mikrobiologi uji bakteri. Bukti Fisik :

a) hasil uji yang dilampirkan dalam laporan kegiatan pengujian (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,016 20) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur

untuk suhu, masa dan tekanan. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan untuk menentukan kebenaran

konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang telusur ke standar nasional/internasional.

Output : Hasil kalibrasi. Bukti Fisik :

a) laporan hasil kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,018.

Page 28: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

28

21) Memantau kondisi ruang pengujian. Rincian Kegiatan : Kegiatan memantau kondisi lingkungan (suhu, kelembaban,

cahaya, kebersihan, dan lain-lain) pada ruang pengujian dalam kurun waktu tertentu.

Output : Kondisi ruangan Bukti Fisik :

a) rekaman pelaksanaan kegiatan memantau kondisi ruang pengujian (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,004. 22) Melakukan perlakuan awal (pre-treatment) limbah

laboratorium Rincian Kegiatan : Melakukan perlakuan awal penanganan limbah meliputi :

a) mengiventarisasi limbah yang akan dimusnahkan; b) memilah limbah sesuai dengan bentuk fisiknya (padat

dan cair); dan c) membawa limbah ketempat pemusnahan.

Output : Limbah yang akan dimusnahkan. Bukti Fisik :

a) limbah yang akan dimusnahkan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,012.

c. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan

(III/a – III/b) 1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan.

Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data primer dan sekunder untuk persiapan pengawasan, seperti : kelengkapan sarana dan prasarana produksi, kondisi penanganan limbah, teknik produksi, kebutuhan bimbingan teknis, pendampingan baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha.

Page 29: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

29

Output : Tersedianya data persiapan pengawasan Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengumpulan data (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,090.

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Mengolah dan menganalisa data kelengkapan dan kesesuaian penempatan sarana dan prasarana produksi, kondisi penanganan limbah, teknik produksi, kebutuhan bimbingan teknis, pendampingan baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Tersedianya data olahan hasil analisa dan evaluasi Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengolahan dan analisa data

(Formulir b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian). Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan kelengkapan dan kesesuaian penempatan sarana produksi, kondisi penanganan limbah, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 30: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

30

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,045.

4) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : a) menyiapkan kelengkapan pengawasan dalam rangka

pengumpulan dan pengolahan data seperti : daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain; dan

b) membantu penyiapan bahan dan peralatan pengawasan mutu.

Output : a) Daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain; b) Bahan dan peralatan pengawasan mutu. Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain; b) bahan dan peralatan pengawasan mutu (Formulir A);

dan c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

5) Mengawasi pemilihan bibit, kandang dan pakan pada kegiatan proses produksi. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan pemilihan benih, lahan, bibit, kandang, pakan, pupuk pada kegiatan proses produksi seperti : jenis, tipe, jenis pakan, umur, berat badan dan lain-lain. Out Put : Hasil pengawasan kegiatan proses produksi. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

Page 31: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

31

6) Mengawasi produk olahan pada penanganan pasca panen Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan produk olahan pada penanganan pasca panen mencakup : pengumpulan, sortasi, pengkelasan, pengeringan, pengemasan, pengawetan, pendinginan, pemeraman, penyimpanan, transportasi dan pendistribusian, dan lain-lain. Out Put : Hasil pengawasan kegiatan proses produksi. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,025.

7) Mengawasi lingkungan lahan pada penanganan pasca panen Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan lingkungan lahan pada penanganan pasca panen mencakup : kesuburan tanah, penggunaan pupuk, pestisida, irigasi, pencemaran dan lain-lain. Out Put : Hasil pengawasan kegiatan pengawasan lingkungan. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,024.

8) Mengawasi lingkungan limbah pada penanganan pasca panen. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan lingkungan penanganan limbah mencakup : sanitasi, tata ruang, kepadatan penduduk, pembuangan sampah, saluran pembuangan dan lain-lain Out Put : Hasil pengawasan kegiatan pengawasan lingkungan Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 32: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

32

Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,030.

9) Memeriksa ijin usaha dan kelembagaan Rincian Kegiatan : Melaksanakan pemeriksaan ijin usaha dan kelembagaan mencakup nomor dan badan hukum yang mengeluarkan ijin usaha, masa berlaku, kesesuaian ijin usaha, dan lain-lain. Out Put : Hasil pemeriksaan ijin usaha dan kelembagaan Bukti Fisik : a) laporan hasil pemeriksaan ijin usaha dan kelembagaan

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,020.

10) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium

untuk formulir. Rincian Kegiatan : Kegiatan meninjau kembali dokumen sistem mutu formulir untuk memastikan kesinambungan, kecocokan, efektifitas dan mengetahui perubahan peningkatan serta tindak lanjut yang diperlukan. Output : Dokumen sistem mutu formulir yang telah dikaji ulang. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan kaji ulang dokumen

sistem mutu untuk formulir (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045. 11) Menyusun rencana kerja pengujian (sarana mutu hasil

pertanian) Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengujian antara lain meliputi waktu, materi, lokasi dan objek pengujian (pengujian kegiatan disesuaikan dengan jenjangnya). Output : Rencana Kerja.

Page 33: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

33

Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan; dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,045

12) Memeriksa kelayakan contoh. Rincian Kegiatan : a) memeriksa volume atau berat dari contoh yang

diterima; dan b) memeriksa keadaan contoh. Output : Contoh Yang diterima. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan memeriksa kelayakan

contoh(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,020.

13) Melakukan pembersihan larutan contoh unsur organik. Rincian Kegiatan : Kegiatan pembersihan larutan contoh unsur organik untuk mendapatkan kondisi yang dipersyaratkan dalam metoda uji (seperti untuk kegiatan menyaring, destilasi, ekstraksi, dan lain-lain). Output : Hasil pengujian/larutan contoh unsir organik yang sudah dibersihkan. Bukti Fisik : a) buku kerja; b) laporan hasil uji (Formulir A); dan c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,020.

14) Membuat larutan baku pembanding. Rincian Kegiatan : Kegiatan menyiapkan suatu larutan dengan konsentrasi

Page 34: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

34

tertentu yang digunakan sebagai standar/baku pembanding untuk larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Output : Larutan baku pembanding yang digunakan dalam pengujian. Bukti Fisik : a) buku kerja; b) laporan hasil uji (Formulir A); dan c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman hasil uji, yaitu : 0,015.

15) Melakukan pengujian kimia pada residu pestisida. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian residu pestisida (setelah melakukan tahapan preparasi), meliputi : menginjekkan/menyuntikan hasil preparasi (ekstrak) dan larutan baku pembanding ke dalam alat instrumen, mengidentifikasikan hasil penyuntikan, penghitungan hasil pengujian dan mencatat dalam buku kerja harian/formulir, atau melakukan uji konfirmasi apabila hasil yang diperoleh perlu dikonfirmasi. Output : Hasil uji residu pestisida. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formulir A); dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,080.

16) Melakukan pengujian kimia pada toksin. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia pada mikotoksin (setelah melakukan tahapan preparasi) meliputi : menginjekkan/menyuntikan hasil ekstrak dan larutan baku pembanding ke dalam alat instrumen, mengidentifikasikan hasil penyuntikan, penghitungan hasil pengujian dan mencatat dalam buku kerja harian/formulir, atau melakukan uji konfirmasi apabila hasil yang diperoleh perlu dikonfirmasi. Pengujian ini dapat dilakukan pada toksin yang berasal dari bakteri. Output : Hasil uji kimia pada toksin.

Page 35: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

35

Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan; dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,020.

17) Melakukan pengujian kimia pada kadar gula. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kadar gula meliputi : menimbang, mencatat data hasil penimbangan pada buku kerja harian, menambahkan pereaksi dan melarutkan, mereflux, mendinginkan, menitar/titrasi, dan menghitung kadar gula Output : Hasil uji kadar gula Bukti Fisik : a) rekaman kadar gula yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formulir A); dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

18) Melakukan pengujian kimia pada vitamin. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia kadar vitamin meliputi : menimbang, mencatat data hasil pada hasil penimbangan pada buku kerja harian, melarutkan, menitar atau menetapkan dengan alat instrumen, dan menghitung kadar vitamin. Output : Hasil uji kimia kadar vitamin. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar vitamin yang dilampirkan pada

laporan pelaksanaan hasil kegiatan (Formulir A); dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,046.

19) Melakukan pengujian mikrobiologi untuk pemeliharaan kuman standar

Page 36: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

36

Rincian Kegiatan : Pemeliharaan kuman standar meliputi : a) kuman dibiakkan ke media nutrien agar; b) diinkubasi 24 (dua puluh empat) jam; c) dipindahkan ke nutrient broth (inkubasi 24 jam); d) dipindahkan nutrien agar (plate/cawan); e) inkubasi 24 jam; dan f) dilihat pertumbuhan kuman standar dari media. Output : Terpeliharanya dengan kuman standar. Bukti Fisik : a) rekaman pemeliharaan kuman standar (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap kuman standar, yaitu : 0,030.

20) Melakukan pengujian mikrobiologi untuk uji lanjutan. Rincian Kegiatan : Pengujian mikrobiologi untuk uji lanjutan meliputi : a) pengujian-pengujian yang diperlukan penegakan

secara biokomia; b) pengujian-pengujian yang diperlukan penegakan

secara serologis. Output : Hasil uji mikrobiologi untuk uji lanjutan. Bukti Fisik : a) data hasil uji yang dilampirkan dalam laporan

kegiatan pengujian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,040.

21) Melakukan pengujian virus. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian virus meliputi : a) penyiapan dan pembuktian media; b) ekstraksi contoh;

Page 37: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

37

c) pengujian : (1) membuat pengenceran; (2) memasukkan media ke pengenceran; (3) melakukan validasi; dan d) pengamatan hasil virus. Output : Hasil uji. Bukti Fisik : a) hasil uji yang dilampirkan dalam laporan kegiatan

pengujian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,080.

22) Melakukan validasi untuk pengulangan (repeatability dan reproducibility). Rincian Kegiatan : Menentukan pengulangan (repeatability dan reproducibility) meliputi : a) repeatibility adalah nilai yang menunjukkan perbedaan

mutlak antara dua hasil pengujian dengan metode yang sama dan kondisi yang sama (pelaksanaan, alat laboratorium dalam jangka waktu singkat);

b) penentuan validasi/verifikasi metode uji dengan cara menentukan nilai standar deviasi 6-10 kali ulangan dengan contoh berupa bahan acuan standar atau blanko contoh yang ditambahkan sejumlah tertentu analit secara homogen pada contoh, perhitungan dan pengolahan hasil pengujian dengan statistik;

c) reproductibility adalah perbedaan mutlak antara dua hasil pengujian dengan metode yang sama dan kondisi yang berbeda (pelaksanaan, alat laboratorium, dalam jangka waktu singkat).

Output : Hasil uji dan metode uji yang telah divalidasi. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan penentuan pengulangan (repeatibility dan reproductibility) (Formulir A).

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman laporan, yaitu : 0,090.

Page 38: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

38

23) Melakukan validasi untuk menentukan pembuatan kurva linearitas (linearity). Rincian Kegiatan : Penentuan validasi/verifikasi metode uji dengan cara menentukan kurva linearitas dari larutan contoh dengan grafik atau regresi linear (R), dengan prosedur : a) penentuan paling sedikit 6 (enam) titik pengukuran; b) penentuan dilakukan pada contoh acuan atau blanko

contoh yang telah ditambahkan sejumlah tertentu analit secara homogen pada contoh mencakup seluruh konsentrasi kisaran kerja; dan

c) hasil eksperimen dapat dipresentasikan dengan grafik atau regresi linear.

Output : Hasil uji dan metode yang telah divalidasi. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji dan metode yang telah divalidasi

yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan penentuan kurva linearitas (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman laporan, yaitu : 0,045.

24) Menentukan perolehan kembali (recovery). Rincian Kegiatan : Perolehan kembali (recovery) adalah tingkat perolehan kembali standar yang ditambahkan ke dalam contoh. Prosedur penentuan perolehan (recovery) dilakukan pada sampel acuan atau blanko contoh yang telah ditambahkan sejumlah tertentu analit secara homogen pada sampel mencakup seluruh konsentrasi kisaran kerja. Hasil eksperimen dapat digambarkan dengan nilai presentase (80-100%). Output : Hasil uji dan metode yang telah divalidasi. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji dan metode yang telah divalidasi

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,030.

Page 39: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

39

25) Melakukan uji profisiensi dalam rangka uji homogenitas Rincian Kegiatan : Uji profisiensi dilakukan untuk jenis pengujian, antara lain : cemaran mikroba, residu antibiotik, anti mikroba, hormon, logam berat, residu pestisida, dan residu bahan pengawet. Output : Hasil uji profisiensi. Bukti Fisik : a) laporan hasil uji profisiensi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

26) Menyiapkan dan mengkondisikan peralatan standar untuk kalibrasi internal peralatan. Rincian Kegiatan : Menyiapkan peralatan standar sebelum pelaksanaan kalibrasi sehingga siap digunakan sebagai standar ukur. Output : Peralatan standar yang siap digunakan. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan dan pengkondisian

peralatan standar (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman laporan, yaitu : 0,020.

27) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur

secara volumetrik dan dimensi. Rincian Kegiatan : Kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional/ internasional. Kegiatan meliputi : pendataan, penyiapan bahan dan alat kalibrasi pencatatan data kalibrasi, perhitungan kalibrasi dengan statistik dan hasil. a) Volumetrik : buret/pipet gelas ukur, dan lain-lain. b) Dimensi : mikroskop, dan lain-lain. Output : Hasil kalibrasi.

Page 40: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

40

Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,020.

28) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur secara elektrik Rincian Kegiatan : Kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional/internasional. Kegiatan meliputi : pendataan, penyiapan bahan dan alat kalibrasi pencatatan data kalibrasi, perhitungan kalibrasi dengan statistik dan hasil. Elektrik : ampere meter, kapasitor, stopwatch, power supply, dan ohm meter. Output : Hasil kalibrasi. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,020.

d. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia ( IIIc – III/d)

1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan. Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka

persiapan pengawasan, seperti : kelengkapan sarana dan prasarana produksi, program penanganan limbah, teknik produksi, program pengembangan usaha, baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha.

Output : Tersedianya data primer dan sekunder Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan pengumpulan data (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 41: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

41

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,180. 2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam

rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Rincian Kegiatan : Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data

pengawasan kelengkapan dan kesesuaian penempatan sarana dan prasarana produksi, program penanganan limbah, teknik produksi, program pengembangan usaha, kebutuhan bimbingan teknis, pendampingan baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha.

Output : Tersedianya data hasil olahan, analisa dan evaluasi Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan pengolahan dan analisa data; b) bahan dan peralatan pengawasan mutu (Formulir A); c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090. 3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan

prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian).

Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan kelengkapan dan

kesesuaian penempatan sarana produksi, kondisi penanganan limbah, sosialisasi , bimbingan teknis dan pendampingan baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha.

Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik :

a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) bahan dan peralatan pengawasan mutu (Formulir A); c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu :

0,090.

Page 42: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

42

4) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Rincian Kegiatan : a) menyiapkan kelengkapan pengawasan dalam rangka

pengumpulan dan pengolahan data seperti : daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain;

b) membantu penyiapan bahan dan peralatan pengawasan.

Output : a) Daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain. b) Bahan dan peralatan pengawasan mutu (Formulir A).

Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain; b) laporan pengawasan mutu; dan c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

5) Mengawasi lingkungan pada pola budidaya ternak

tradisional. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan lingkungan pada pola budidaya

ternak tradisional seperti : lokasi kandang, kebersihan sekitar kandang/area peternakan, ketersediaan air, ketersediaan pakan, pembuangan kotoran ternak,dan lain-lain.

Output : Hasil pengawasan lingkungan. Bukti Fisik :

a) laporan hasil pengawasan lingkungan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

6) Mengawasi penerapan standar mutu. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu

terhadap : bibit/benih, pakan, pupuk, obat-obatan/vaksin, pestisida, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan pembantu, produk, alat prosesing, bahan dan alat pengemas alat transportasi, dan lain-lain.

Page 43: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

43

Output : Hasil pengawasan penerapan standar mutu. Bukti Fisik :

a) laporan hasil pengawasan penerapan standar mutu (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090. 7) Menyusun dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja. Rincian Kegiatan : Pengawasan penyusunan dokumen sistem mutu untuk

instruksi kerja pada unit usaha/laboratorium (instruksi kerja alat, personil, proses).

Output : Konsep instruksi kerja unit usaha. Bukti Fisik :

a) laporan konsep instruksi kerja (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,640.

8) Menyusun dokumen sistem mutu untuk formulir Rincian Kegiatan : Pengawasan penyusunan dokumen sistem mutu untuk

formulir pada unit usaha/laboratorium (formulir penerimaan bahan baku, pengawasan kebersihan ruang produksi, suhu ruang penyimpanan dan lain-lain).

Output : Formulir dokumen sistem mutu.

Bukti Fisik : a) laporan konsep formulir (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,400. 9) Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk

formulir/rekaman. Rincian Kegiatan : Memeriksa dokumen sistem mutu untuk formulir/rekaman

Page 44: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

44

seperti formulir penerimaan bahan baku, formulir pengecekan suhu ruangan produksi dan lain-lain sesuai kebutuhan unit usaha.

Output : Hasil pemeriksaan formulir/rekaman . Bukti Fisik :

a) laporan hasil pemeriksaan formulir/rekaman (FormulirA);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090. 10) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium

untuk instruksi kerja. Rincian Kegiatan : Meninjau kembali dokumen sistem mutu laboratorium untuk

memastikan kesinambungan, kecocokan, efektivitas dan mengetahui perubahan peningkatan serta tindak lanjut yang diperlukan.

Output : Dokumen instruksi kerja sistem mutu laboratorium yang

telah dikaji ulang. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan kaji ulang dokumen instruksi kerja sistem mutu laboratorium (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,400. 11) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium

untuk dokumen pendukung Rincian Kegiatan : Meninjau kembali dokumen pendukung sistem mutu

laboratorium untuk memastikan kesinambungan, kecocokan, efektivitas dan mengetahui perubahan peningkatan serta tindak lanjut yang diperlukan.

Output : Dokumen pendukung sistem mutu laboratorium yang telah

dikaji ulang. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan kaji ulang dokumen pendukung sistem mutu laboratorium (Formulir A);

Page 45: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

45

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090. 12) Mengikuti kaji ulang pertemuan manajemen sebagai penyaji. Rincian Kegiatan : Menyajikan hasil kaji ulang manajemen

organisasi/laboratorium sebagai hasil audit internal/eksternal, informasi staf, perkembangan pengetahuan dan lain-lain.

Output : Materi yang disampaikan pada pertemuan kaji ulang

manajemen organisasi/laboratorium. Bukti Fisik :

a) materi yang disampaikan pada pertemuan kaji ulang manajemen organisasi/laboratorium yang dilampiri pada laporan mengikuti pertemuan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,080. 13) Menindaklanjuti kaji ulang manajemen laboratorium. Rincian Kegiatan : Menindaklanjuti hasil kaji ulang berupa penyempurnaan

dokumen, perbaikan/pengadaan peralatan atau peningkatan kemampuan personal dan lain-lain.

Output : Tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen. Bukti Fisik :

a) laboratorium pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen laboratorium (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090. 14) Melaksanakan audit internal sistem mutu meliputi penyiapan

dan penilaian kemampuan teknis. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan audit internal yang dilakukan oleh

pengawas mutu hasil pertanian di laboratorium. a) Penyiapan : kegiatan pengawas mutu hasil pertanian

yang berfungsi sebagai personil/unit/bagian

Page 46: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

46

laboratorium yang di audit dan ditunjuk selama pelaksanaan audit yang dilakukan pihak internal;

b) Penilaian kemampuan teknis : kegiatan pengawas mutu hasil pertanian yang memiliki kualifikasi auditor (orang yang berwenang untuk melaksanakan audit) yang ditunjuk untuk melaksanakan audit pada suatu organisasi di laboratorium.

Output : Hasil audit internal. Bukti Fisik :

a) laporan hasil audit internal (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090. 15) Menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan mutu hasil

pertanian) Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengujian antara lain meliputi

waktu, materi, lokasi dan objek pengujian (pengujian kegiatan disesuaikan dengan jenjangnya).

Output : Rencana Kerja. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu :

0,090. 16) Melakukan pengujian kimia untuk kadar protein. Rincian Kegiatan : Pengujian protein meliputi : menimbang, mencatat data hasil

perimbangan pada buku kerja harian/formulir, menimbang katalisator atau penambahan katalis, melakukan destruksi, mendinginkan hasil destruksi, destilasi, menitar/titrasi, menghitung kadar protein.

Output : Hasil uji kadar protein. Bukti Fisik :

a) rekaman hasil uji kadar protein yang dilampirkan pada

Page 47: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

47

laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,090. 17) Melakukan pengujian kimia untuk kadar lemak dan

karbohidrat. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia kadar karbohidrat meliputi :

menimbang, mencatat data hasil penimbangan pada buku kerja harian, melarutkan, merefluks, menitar/titrasi, menghitung kadar karbohidrat.

Output : Hasil uji kadar lemak dan karbohidrat Bukti Fisik :

a) rekaman hasil uji kadar yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,090. 18) Melakukan pengujian kimia untuk serat kasar. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia untuk serat kasar, meliputi :

menimbang, mencatat data kegiatan pengujian karakteristik yang sama dari komoditi serat kasar sesuai dengan metoda pengujian kimia yang ada sampai tersajinya data pengujian, melarutkan, mendidihkan, mendinginkan, menyaring, mengabukan, menimbang sampai bobot tetap.

Output : Hasil uji kadar serat kasar. Bukti Fisik :

a) laporan hasil pengujian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,090. 19) Melakukan pengujian mikrobiologi untuk pemeliharaan

kuman lapangan Rincian Kegiatan : Pemeliharaan kuman lapangan meliputi kuman dibiakkan ke

media nutrien agar, diinkubasi 24 jam, dipindahkan ke

Page 48: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

48

nutrient broth (inkubasi 24 jam) dan dipindahkan nutrien agar (plate/cawan), inkubasi 24 jam dilihat pertumbuhan kuman standar dari media.

Output : Terpeliharanya dengan kuman lapangan. Bukti Fisik :

a) rekaman pemeliharaan kuman lapangan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit diberikan untuk setiap kuman, yaitu : 0,090. 20) Menentukan validasi ketepatan (acuracy). Rincian Kegiatan : Membandingkan antara nilai acuan dengan nilai rata-rata

hasil uji. Validasi ketepatan (akurasi) ditunjukkan dengan kedekatan antara nilai acuan dengan nilai rata-rata hasil uji sehingga metode uji memenuhi syarat dan dapat digunakan.

Output : Nilai kedekatan antara nilai acuan dengan nilai rata-rata

hasil uji. Bukti Fisik :

a) rekaman nilai kedekatan antara nilai acuan dengan nilai-nilai hasil uji yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan penentuan validasi ketepatan (akurasi) (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090. 21) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan

jumlah faktor atau variabel < 2. Rincian Kegiatan : Menghitung ketidakpastian pengukuran meliputi penyiapan

data hasil kalibrasi alat, data statistik hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian alat dan hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian gabungan, perhitungan ketidakpastian pengujian yang diperluas, pengambilan kesimpulan.

Output : Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah

faktor atau variabel < 2. Bukti Fisik :

a) rekaman Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran

Page 49: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

49

dengan jumlah faktor atau variabel < 2 yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman laporan, yaitu :

0,090. 22) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan

jumlah faktor atau variabel 3 - 4. Rincian Kegiatan : Menghitung ketidakpastian pengukuran meliputi penyiapan

data hasil kalibrasi alat, data statistik hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian alat dan hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian gabungan, perhitungan ketidakpastian pengujian yang diperluas, pengambilan kesimpulan.

Output : Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah

faktor atau variabel 3 - 4. Bukti Fisik :

a) rekaman hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor atau variabel 3 - 4 yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman laporan, yaitu :

0,090. 23) Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji

profisiensi. Rincian Kegiatan : Persiapan contoh uji profisiensi meliputi penyediaan contoh

dan baku pembanding, metode yang akan digunakan, dan penyediaan bahan kimia.

Homogenisasi meliputi penyiapan alat untuk penggilingan contoh, pengadukan contoh, perimbangan contoh serta menambahkan standar, melarutkan/mengekstrak contoh, menguapkan, melarutkan, pembagian contoh, dan pengemasan contoh yang akan dikirimkan ke peserta.

Output : Larutan contoh.

Page 50: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

50

Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan persiapan dan

homogenisasi contoh uji profisiensi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,090. 24) Melakukan uji profisiensi dalam rangka uji stabilitas (sebagai

provider). Rincian Kegiatan : Uji stabilitas meliputi pengambilan contoh arsip secara acak

dimana diperkirakan contoh yang sama juga dikerjakan oleh peserta dalam waktu yang bersamaan setelah dipreparasi diinjekkan/disuntikan ke dalam alat instrumen dihitung konsentrasinya jika t-hitung lebih besar berdasarkan perhitungan statistik maka contoh tersebut homogen.

Output : Hasil uji profisiensi. Bukti Fisik :

a) laporan hasil uji profisiensi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090. 25) Melakukan pengolahan data laporan hasil pengujian. Rincian Kegiatan : Mengolah data dan membuat laporan hasil uji meliputi

pengumpulan data, menghitung dan menuangkan data dalam LHP yang berisi nama contoh, keadaan contoh, tanggal penerimaan contoh, tanggal pengujian, hasil pemeriksaan, dan lain-lain.

Output : Laporan hasil uji sementara. Bukti Fisik :

a) LHP yang dilampiri pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,080.

Page 51: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

51

26) Merawat dan memperbaiki peralatan. Rincian Kegiatan : Penggantian suku cadang dan perawatan alat instrumen,

dan membuat laporan kegiatan pemantauan dan perbaikan peralatan.

Output : Peralatan dalam kondisi baik. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan perawatan dan perbaikan peralatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,040. 27) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur

untuk alat instrumen. Rincian Kegiatan : Kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai

penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur (traceable) ke standar nasional/internasional. Kegiatan meliputi : pendataan, penyiapan bahan dan alat kalibrasi pencatatan data kalibrasi, perhitungan kalibrasi dengan statistik dan hasil.

Alat instrumen : seperti alat instrumen yang menggunakan sistem komputerisasi.

Output : Hasil kalibrasi. Bukti Fisik :

a) rekaman pelaksanaan kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,180. 28) Membuat laporan hasil kalibrasi internal. Rincian Kegiatan : Membuat laporan hasil kalibrasi internal yang isinya

meliputi : a) peralatan yang dikalibrasi; b) pelaksanaan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan

pengukur; c) pencatatan data kalibrasi;

Page 52: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

52

d) perhitungan secara statistik; dan e) program kalibrasi berikutnya.

Output : Laporan hasil kalibrasi internal. Bukti Fisik :

a) laporan hasil kalibrasi internal yang di lampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan pembuatan laporan hasil kalibrasi internal (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan) Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,040. 29) Mengevaluasi hasil pemantauan kondisi ruang pengujian. Rincian Kegiatan :

Mengevaluasi hasil pemantauan kondisi ruang pengujian antara lain meliputi : suhu, kelembaban, cahaya, kebersihan, strerilitas ruangan pengujian secara berkala. Hasil evaluasi ini dimaksudkan untuk menghindari faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses dan hasil pengujian.

Output : Ruang pengujian yang terkondisi dengan baik. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil pemantauan kondisi ruang pengujian (Formulir A).

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,004. 30) Melakukan bimbingan teknis di bidang teknis pengujian. Rincian Kegiatan : Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pembinaan

teknis kepada personil laboratorium baik internal maupun eksternal.

Output : Meningkatnya kemampuan teknis personil laboratorium. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di bidang teknis pengujian (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 53: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

53

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap risalah, yaitu : 0,060. 31) Melakukan evaluasi hasil pengujian Rincian Kegiatan :

a) Mengumpulkan data hasil uji untuk dievaluasi b) Membandingkan data hasil uji dengan batas maksimum

standar batas pengujian yang ditetapkan (sesuai ketentuan SNI/CODEX dan lain-lain).

c) Menyimpulkan data hasil uji yang telah dibandingkan dengan standar batas pengujian yang ditetapkan.

Output : Mutu hasil uji. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil uji (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan) Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,040.

3. Rincian kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli di

Bidang Peternakan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut : a. Pengawas Mutu Pertanian Pertama (III/a – III/b) :

1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka persiapan pengawasan, seperti: program penanganan limbah, program peningkatan mutu produksi, program pengembangan usaha, baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Tersedianya data persiapan pengawasan Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan persiapan pengumpulan data

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,090.

Page 54: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

54

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Mengolah dan menganalisa data program penanganan limbah, program peningkatan mutu produksi, program pengembangan usaha, baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Tersedianya data hasil olahan, analisa dan evaluasi. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengolahan dan analisa data

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan program pengembangan sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha, peningkatan mutu produksi, baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,045.

4) Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu (persyaratan dasar/pre-requisite) hasil pertanian mencakup jadwal, lokasi/unit usaha, penetapan ruang lingkup, daftar alat yang digunakan dan lain-lain.

Page 55: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

55

Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,045.

5) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana dan prasarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Menyiapkan kelengkapan pengawasan seperti: daftar pertanyaan, formulir isian, alat bantu yang diperlukan dll. Output : Daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain. Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain (Formulir

A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

6) Mengawasi keswan, pengobatan hewan, kesmavet, dan reproduksi. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan keswan, pengobatan hewan, kesmavet, dan reproduksi seperti: wabah penyakit menular, pemantauan penggunaan obat dan vaksin, higiene sanitasi (ternak, kandang, lingkungan, personal unit usaha), pemantauan sistem reproduksi dan lain-lain. Output : Hasil pengawasan. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,020.

Page 56: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

56

7) Mengawasi penerapan persyaratan dasar pengolahan hasil. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan penerapan persyaratan dasar pengolahan hasil seperti : cara pengolahan yang baik (GMP), standar prosedur operasional sanitasi (SSOP), standar operasional prosedur (SOP), Instruksi kerja dan formulir. Output : Hasil pengawasan GMP, SSOP, SOP, instruksi kerja dan formulir. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

8) Mengawasi produk segar dan olahan peternakan yang beredar di masyarakat. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan produk segar dan olahan peternakan yang beredar di masyarakat seperti : produk, sarana/wadah, bahan tambahan pangan, residu (biokimiawi, kimiawi dan fisik), cemaran (biologi, kimia dan fisik), higiene dan sanitasi, dan lain-lain. Output : Hasil pengawasan. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,035.

9) Mengawasi penerapan standar mutu produk hasil peternakan. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu produk hasil peternakan seperti : standar produk, alat, transportasi sesuai SNI atau persyaratan teknis lainnya dan standar sistem mutu, dan lain-lain. Output : Hasil pengawasan.

Page 57: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

57

Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

10) Menyusun SPO untuk dokumen sistem mutu

Rincian Kegiatan : Menyusun prosedur untuk mengendalikan kerja yang digunakan pada organisasi/laboratorium dalam penerapan sistem mutu yang tertuang dalam panduan/pedoman mutu. Output : Standar operasional prosedur. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan standar

operasional prosedur (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap materi, yaitu : 0,320.

11) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk prosedur kerja. Rincian Kegiatan : Meninjau kembali dokumen prosedur kerja untuk memastikan kesinambungan kecocokan, efektifitas dan mengetahui perubahan peningkatan serta tindak lanjut yang diperlukan. Output : Dokumen prosedur kerja yang telah dikaji ulang. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan kaji ulang dokumentasi

prosedur kerja (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

12) Menyusun rencana kerja pengujian khusus. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana kerja pengujian khusus seperti uji banding/uji kemahiran, pengujian terhadap kasus yang sedang beredar di masyarakat (misalnya : formalin,

Page 58: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

58

bahan pengawet dan lain-lain). Output : Rencana kerja pengujian khusus. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengujian khusus (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,045.

13) Menyusun materi (sosialisasi, bimbingan dan pendampingan) dalam rangka bimbingan teknis. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan materi (sosialisasi, bimbingan dan pendampingan) dalam rangka bimbingan teknis. Output : Materi dalam rangka bimbingan teknis. Bukti Fisik : a) rencana kerja penyusunan materi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap materi, yaitu : 0,090.

14) Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara pemusnahan contoh. Rincian Kegiatan : Melakukan pembuatan rekomendasi pemusnahan/berita acara pengelolaan contoh. Output : Berita acara dan hasil rekomendasi pemusnahan dan pengelolaan contoh. Bukti Fisik : a) berita acara pemusnahan dan pengelolaan contoh yang

dilampirkan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekomendasi, yaitu : 0,045.

Page 59: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

59

15) Melakukan pengujian kimia rekayasa genetika (GMO).

Rincian Kegiatan : Pengujian kimia rekayasa genetika (GMO) meliputi : a) Penyiapan bahan kimia

- Pembuatan pereaksi. b) Pembuatan standar pembanding. c) Ekstraksi sampel. d) Persiapan. e) Penggunaan alat. f) Pembacaan hasil. Output : Hasil uji rekayasa genetika. Bukti Fisik : a) data hasil uji yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formulir A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,050.

16) Melakukan pengujian kimia logam berat. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia cemaran logam meliputi antara lain : menimbang, memanaskan/mendestruksi, menyaring, melarutkan, menetapkan dengan alat instrumen, mengamati, dan menghitung. Output : Hasil uji cemaran logam. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji cemaran logam yang dilampirkan

pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

17) Menentukan batas deteksi/batas penetapan Rincian Kegiatan : Batas deteksi adalah kandungan analit yang memberikan signal pengukuran terendah yang secara statistik memberikan tingkat kepercayaan yang dapat

Page 60: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

60

mengindikasikan bahwa analit terdapat dalam larutan, namun belum dapat dilakukan penetapan kuantitatif yang tepat. Batas penetapan adalah jumlah terendah analit dalam sampel yang dapat ditetapkan secara kuantitatif dengan tingkat kepercayaan tertentu. Penentuan batas deteksi/batas penetapan dengan prosedur sebagai berikut : menetapkan batas konsentrasi analit dari pengujian lebih dari minimal 6 (enam) contoh blanko. Batas deteksi dihitung sebesar 3x standar deviasi dari rata-rata contoh blanko yang menunjukkan hasil residu. Batas penetapan dihitung 10x standar deviasi dari rata-rata contoh blanko yang menunjukkan hasil residu. Output : Hasil uji. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan menentukan batas deteksi/batas penetapan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman laporan, yaitu : 0,030.

18) Menentukan ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan jumlah faktor atau variabel > 5. Rincian Kegiatan : Menghitung ketidakpastian pengukuran meliputi penyiapan data hasil kalibrasi alat, data statistik hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian alat dan hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian gabungan, perhitungan ketidakpastian pengujian yang diperluas, pengambilan kesimpulan. Output : Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor atau variabel > 5. Bukti Fisik : a) rekaman hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran

dengan jumlah faktor atau variabel > 5 yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,040.

Page 61: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

61

19) Melakukan uji profisiensi untuk nilai benar (true value). Rincian Kegiatan : Menentukan nilai yang berdasarkan nilai rata-rata dan nilai ketidakpastian (angka yang menunjukkan rentang nilai yang didalamnya diperkirakan nilai yang sebenarnya yang berada pada tingkat kepercayaan tertentu ) pada kegiatan uji profisiensi. Output : Rekaman hasil uji (nilai benar). Bukti Fisik : a) nilai benar dari pelaksanaan kegiatan uji profisiensi

tersebut (Formulir A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,030.

20) Melakukan evaluasi hasil pengujian. Rincian Kegiatan : Melakukan evaluasi hasil pengujian meliputi evaluasi dalam hasil uji yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Sementara (LHPS), antara lain mengamati hasil perhitungan dari keseluruhan pengujian dan mengesahkan LHPS. Output : Laporan Hasil Pengujian Sementara (LHPS). Bukti Fisik : a) LHPS yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan

kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,030.

21) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur

untuk gaya. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang telusur ke standar nasional/internasional. Output : Hasil kalibrasi. Bukti Fisik : a) laporan hasil kalibrasi (Formulir A);

Page 62: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

62

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,020.

22) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk optik. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang telusur ke standar nasional/internasional. Output : Hasil kalibrasi. Bukti Fisik : a) laporan hasil kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,020.

23) Mengawasi pemusnahan limbah laboratorium. Rincian Kegiatan : Mengumpulkan limbah laboratorium yang akan dimusnahkan, pemeriksaan tempat pemusnahan limbah, pelaksanaan pemusnahaan dan pembuatan berita acara pemusnahan. Output : Jumlah limbah yang dimusnahkan dan pemusnahan limbah dengan baik. Bukti Fisik : a) berita acara pemusnahan limbah yang dilampirkan

pada laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pemusnahan limbah laboratorium (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

24) Melakukan verifikasi baku pembanding. Rincian Kegiatan : Melakukan verifikasi bahan pembanding meliputi antara lain :

Page 63: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

63

a) menimbang, melarutkan, menghitung, memberikan label, menginject/menyuntikkan, mengamati pada alat instrumen.

b) menghitung, mencatat dalam buku kerja harian/formulir dan membandingkan dengan data yang tertera dalam sertifikat.

Output : Hasil uji. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan verifikasi bahan

pembanding (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda (IIIc – III/d) :

1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan Rincian Kegiatan :

Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : program penanganan limbah, peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha,sistem mutu baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha

Output : Tersedianya data persiapan pengawasan Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan persiapan pengumpulan data (Formulir A).

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan) Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,180

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Rincian Kegiatan : Mengolah dan menganalisa data program penanganan limbah, peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha, sistem mutu baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha serta kebutuhan sosialisasi

Page 64: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

64

dan bimbingan teknis dan lain-lain. Output : Tersedianya data hasil olahan, analisa dan evaluasi. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan pengolahan dan analisa data; b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan program pengembangan sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha, peningkatan mutu produksi, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha, serta kebutuhan sosialisasi dan bimbingan teknis dan lain-lain.

Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik :

a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,090.

4) Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil

pertanian. Rincian Kegiatan :

Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu (sistem HACCP,ISO) hasil pertanian mencakup : lokasi, jadwal, penetapan ruang lingkup, penyiapan daftar pertanyaan, daftar alat yang digunakan, dan lain-lain.

Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik :

a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 65: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

65

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,090.

5) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil

pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Rincian Kegiatan : Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan seperti: daftar pertanyaan, alat bantu yang diperlukan dan lain-lain.

Output : Daftar pertanyaan, formulir isian, alat bantu lainnya dan lain-lain.

Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain (Formulir

A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

6) Mengawasi hasil pasca panen pola budidaya ternak secara modern.

Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan pasca panen pola budidaya ternak secara modern seperti : tekstur daging , warna kuning telur, jumlah kuning telur dalam satuan butir, ketebalan lemak, viscositas susu, dan lain-lain.

Output : Hasil pengawasan pasca panen pola budidaya ternak secara modern.

Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,012.

7) Memeriksa teknologi pengembangan hasil peternakan Rincian Kegiatan :

Memeriksa teknologi pengembangan hasil peternakan seperti : teknologi pembuatan nugget, burger, sosis, teknologi pengasapan, dan lain-lain.

Page 66: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

66

Output : Hasil pemeriksaan teknologi pengembangan hasil peternakan.

Bukti Fisik : a) laporan hasil pemeriksaan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,040.

8) Melaksanakan kompilasi dan penyimpanan rekaman. Rincian Kegiatan : Melaksanakan kompilasi, penyimpanan dan pemeliharaan rekaman hasil pengawasan sesuai peruntukannya. Output : Rekaman yang terpelihara. Bukti Fisik :

a) laporan hasil kompilasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

9) Menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka pemberian saran teknis. Rincian Kegiatan : Melaksanakan penyusunan materi sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka pemberian saran teknis, seperti : sistem mutu, penyusunan dokumen sistem mutu, regulasi teknis terkait, dan lain-lain. Output :

a) materi sosialisasi; b) materi bimbingan.

Bukti Fisik : a) materi sosialisasi dan bimbingan teknis (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap materi, yaitu : 0,300

10) Melaksanakan sosialisasi sistem jaminan mutu produk peternakan dalam rangka pemberian saran teknis.

Page 67: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

67

Rincian Kegiatan : Melaksanakan sosialisasi sistem jaminan mutu produk peternakan dalam rangka pemberian saran teknis kepada pelaku usaha, seperti : kebijakan, sistem manajemen mutu (HACCP, ISO, SNI), standar dan regulasi teknis lainnya. Output : Terlaksananya sosialisasi. Bukti Fisik :

a) laporan hasil sosialisasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,320.

11) Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pemberian saran teknis. Rincian Kegiatan : Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pemberian saran teknis, seperti : penyusunan pre-requisite (SSOP, GMP), instruksi kerja, formulir, standar dan regulasi teknis lainnya. Output : Terlaksananya bimbingan teknis. Bukti Fisik :

a) laporan bimbingan teknis (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,320.

12) Menyusun materi pendampingan dalam rangka pemberian saran teknis. Rincian Kegiatan : Melaksanakan penyusunan materi pendampingan dalam rangka pemberian saran teknis, seperti : sistem mutu, penyusunan dokumen sistem mutu, regulasi teknis terkait, dan lain-lain. Output : Materi pendampingan. Bukti Fisik :

a) laporan penyusunan materi pendampingan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 68: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

68

Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap materi, yaitu : 0,300.

13) Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu

dalam rangka pemberian saran teknis. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen mutu dalam rangka pemberian saran teknis, seperti : panduan mutu, dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir, dan lain- lain. Output : Terlaksananya pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu Bukti Fisik :

a) laporan penyusunan dokumen (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,320.

14) Melakukan pendampingan penerapan jaminan mutu dalam rangka pemberian saran teknis. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pendampingan penerapan jaminan mutu dalam rangka pemberian saran teknis, seperti : penerapan panduan mutu, dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir, dan lain-lain. di pelaku usaha. Output : Terlaksananya pendampingan penerapan jaminan mutu. Bukti Fisik :

a) laporan pendampingan penerapan jaminan mutu hasil (Formulir A).

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

15) Melakukan sosialisasi sistem mutu laboratorium. Rincian Kegiatan : Melakukan sosialisasi sistem mutu laboratorium baik internal laboratorium maupun eksternal (laboratorium lain yang belum maupun sudah diakreditasi) Output : Materi sosialisasi sistem mutu laboratorium.

Page 69: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

69

Bukti Fisik : a) materi sosialisasi sistem mutu laboratorium yang

dilampiri pada laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sistem mutu laboratorium (Formulir A).

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

16) Melakukan bimbingan sistem mutu laboratorium.

Rincian Kegiatan : Melakukan bimbingan sistem mutu laboratorium baik internal laboratorium maupun eksternal (laboratorium lain yang belum maupun sudah diakreditasi). Output : Materi bimbingan sistem mutu laboratorium. Bukti Fisik :

a) materi bimbingan sistem mutu laboratorium yang dilampiri pada laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan sistem mutu laboratorium (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,240.

17) Melakukan pendampingan penyusunan dokumen sistim

mutu Standar Prosedur Operasional instruksi kerja formulir/rekaman. Rincian Kegiatan : Mendampingi dalam penyusunan standar prosedur operasional baik internal laboratorium maupun eksternal (laboratorium lain yang belum maupun sudah diakreditasi). Output : Dokumen standar prosedur operasional instruksi kerja formulir. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan standar prosedur operasional instruksi kerja formulir (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap dokumen, yaitu : 0,400.

Page 70: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

70

18) Menyusun dokumen sistem mutu untuk panduan mutu. Rincian Kegiatan : Menyusun pedoman yang menguraikan garis besar kebijakan sistem mutu organisasi/laboratorium yang ditetapkan, mengacu standar nasional/internasional. Output : Dokumen sistem mutu berupa (panduan mutu). Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen sistem mutu (panduan mutu) (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap dokumen, yaitu : 0,640.

19) Menyusun dokumen sistem mutu untuk formulir/rekaman . Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan dokumen sistem mutu berupa formulir/rekaman. Output : Hasil penyusunan dokumen formulir/rekaman. Bukti Fisik :

a) dokumen panduan mutu (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap dokumen, yaitu : 0,400. 20) Melakukan pendampingan penerapan instruksi kerja. Rincian Kegiatan : Mendampingi dalam pelaksanaan instruksi kerja baik internal laboratorium maupun eksternal (laboratorium lain yang belum maupun sudah diakreditasi). Output : Penerapan instruksi kerja. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan penerapan instruksi kerja (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,500.

Page 71: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

71

21) Melakukan pendampingan penerapan formulir/rekaman. Rincian Kegiatan : Mendampingi penerapan formulir (mutu dan teknis) baik internal laboratorium maupun eksternal (laboratorium lain yang belum maupun sudah diakreditasi). Output : Penerapan formulir. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan penerapan formulir (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,500.

22) Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja. Rincian Kegiatan : Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu (instruksi kerja). Output : Dokumen Sistem Mutu (instruksi kerja) yang telah disahkan. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengesahan dokumen sistem mutu (instruksi kerja) (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

23) Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai

pembahas. Rincian Kegiatan : Bertindak sebagai pembahas pada pertemuan kaji ulang manajemen yang membahas hasil audit internal/eksternal. Output : Hasil bahasan materi pada pertemuan kaji ulang manajemen. Bukti Fisik :

a) laporan hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan kaji ulang manajemen sebagai pembahas (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 72: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

72

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,080.

24) Membuat laporan kaji ulang manajemen laboratorium.

Rincian Kegiatan : Membuat laporan kegiatan mengikuti sistem mutu organisasi/ laboratorium yang diterapkan sebagai hasil audit internal/eksternal, informasi staf, perkembangan pengetahuan dan lain-lain. Output : Laporan kaji ulang manajemen laboratorium. Bukti Fisik :

a) laporan kaji ulang manajemen laboratorium yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan membuat laporan kaji ulang manajemen laboratorium (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

25) Melakukan verifikasi tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen

laboratorium. Rincian Kegiatan : Kegiatan laboratorium dalam memverifikasi tindak lanjut terhadap pemenuhan hasil kaji ulang manajemen. Output : Hasil verifikasi kaji ulang manajemen laboratorium. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen laboratorium (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,270.

26) Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan audit dalam rangka audit internal sistem mutu laboratorium. Rincian Kegiatan : Merencanakan kegiatan pelaksanaan audit di dalam unit atau bagian atau menyeluruh organisasi/laboratorium dan mengkoordinasikannya.

Page 73: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

73

Output : Hasil perencanaan kegiatan pelaksanaan audit. Bukti Fisik :

a) hasil perencanaan kegiatan pelaksanaan audit yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengkoordinasikan pelaksanaan audit internal (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

27) Memimpin dan melaksanakan audit sistem mutu dan kemampuan teknis dalam audit internal. Rincian Kegiatan : Seorang PMHP yang berkualifikasi dan berwenang untuk mengelola dan melaksanakan audit internal sistem mutu, meliputi :

a) memimpin dan melaksanakan penilaian teknis dan manajemen mutu;

b) memberi masukan teknis terhadap penilaian personil dalam pelaksanaan audit; dan

c) Memantau/memonitor proses audit. Output : Hasil audit. Bukti Fisik :

a) laporan hasil audit yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan audit internal sistem mutu dan kemampuan teknis(Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

28) Menyiapkan dan memperagakan sistem mutu dalam melaksanakan audit internal. Rincian Kegiatan :

a) menyiapkan dokumen sistem mutu; b) memperagakan penerapan prosedur, instruksi kerja,

formulir sesuai yang tertuang dalam dokumen panduan mutu.

Output : Hasil audit

Page 74: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

74

Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan penyiapan dan peragaan

sistem mutu dalam kegiatan audit (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090. 29) Melaksanakan tindakan perbaikan audit sistem mutu. Rincian Kegiatan : Kegiatan untuk menindaklanjuti atau melakukan tindakan kebutuhan terhadap hasil temuan audit, meliputi adanya ketidaksesuaian antara penerapan sistem mutu dengan dokumen sistem mutu. Output : Laporan tindak lanjut perbaikan audit. Bukti Fisik :

a) laporan tindak lanjut audit yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan tindakan perbaikan audit (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180. 30) Membuat laporan audit internal Rincian Kegiatan : Membuat laporan audit internal yang antara lain meliputi :

a) membuat perencanaan pelaksanaan audit; b) melaksanakan audit internal; c) menginventarisasi temuan-temuan hasil audit internal; d) menyampaikan hasil temuan kepada auditor untuk ditindaklanjuti.

Output : Laporan audit internal. Bukti Fisik :

a) laporan audit internal yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan pembuatan laporan audit internal (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan audit internal, yaitu : 0,180.

Page 75: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

75

31) Melakukan verifikasi tindakan perbaikan audit dalam rangka internal audit sistem mutu laboratorium. Rincian Kegiatan : Memverifikasi tindak lanjut terhadap pemanasan hasil tindakan perbaikan audit internal. Output : Hasil tindak lanjut perbaikan audit internal. Bukti Fisik :

a) laporan verifikasi yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi tindakan perbaikan audit (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan verifikasi, yaitu : 0,270.

32) Menyusun rencana kerja pengujian khusus. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana kerja pengujian khusus, seperti uji banding/uji kemahiran, pengujian terhadap kasus yang sedang beredar di masyarakat (misalnya : formalin, bahan pengawet, dan lain-lain). Output : Tersusunnya rencana kerja pengujian khusus. Bukti Fisik :

a) dokumen rencana kerja (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,090.

33) Menyusun rencana kerja untuk sosialisasi, bimbingan,

pendampingan, dan kaji ulang dalam rangka bimbingan teknis. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana kerja untuk sosialisasi, bimbingan, pendampingan, kaji ulang dalam rangka bimbingan teknis. Output : Rencana kerja untuk sosialisasi, bimbingan, pendampingan, kaji ulang.

Page 76: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

76

Bukti Fisik : a) dokumen rencana kerja (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,080.

34) Melakukan pengawasan dan pengesahan berita acara pemusnahan contoh. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan pengawasan dan kegiatan pemusnahan contoh, selain itu juga memberikan pengesahan dokumen berita acara pemusnahan contoh, meliputi waktu pelaksanaan pemusnahan contoh, jumlah contoh yang dimusnahkan, dan kesesuaian pelaksanaan dengan berita acara. Output : Berita acara pemusnahan contoh. Bukti Fisik :

a) berita acara (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap berita acara, yaitu : 0,090. 35) Melakukan identifikasi kebutuhan uji profisiensi. Rincian Kegiatan : Mengindentifikasikan kebutuhan uji profisiensi meliputi antara lain :

a) menginventarisasi jumlah peserta yang akan mengikuti uji profisiensi;

b) menentukan contoh dan baku pembanding yang akan diuji;

c) menentukan metode yang akan digunakan; d) menentukan kebutuhan bahan kimia, jumlah contoh

dan baku pembanding; dan e) Menentukan waktu pengiriman contoh kepada peserta

dan pengiriman hasil uji dari peserta. Output : Data kebutuhan uji profisiensi.

Page 77: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

77

Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan uji

profisiensi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

36) Menyusun/membuat rekomendasi teknis hasil pengujian mutu ternak. Rincian Kegiatan :

a) mengevaluasi data hasil uji; b) membandingkan data hasil uji dengan standar batas

pengujian yang ditetapkan (sesuai ketentuan SNI/CODEX dan lain-lain.).

c) menyimpulkan data hasil uji yang telah dibandingkan dengan standar batas pengujian yang ditetapkan; dan

d) membuat rekomendasi teknis hasil pengujian ternak. Output : Rekomendai teknis hasil pengujian mutu ternak. Bukti Fisik :

a) rekomendasi yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekomendasi, yaitu : 0,060. 37) Menyusun perencanaan kalibrasi peralatan per tahun. Rincian Kegiatan : Merencanakan kalibrasi peralatan meliputi : pendataan alat, status kalibrasi alat dan penetapan waktu pelaksanaan kalibrasi. Output : Rencana program kalibrasi. Bukti Fisik :

a) rekaman program kalibrasi yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kalibrasi peralatan per tahun (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,040.

Page 78: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

78

38) Menyusun kebutuhan sarana pengujian laboratorium dalam pengelolaan sarana pengujian laboratorium. Rincian Kegiatan :

a) menginventaris kebutuhan sarana pengujian laboratorium meliputi bahan kimia, bahan biologi kimia, alat –alat gelas, alat instrumen dan sarana penunjang lainnya; dan

b) mengajukan kebutuhan sarana pengujian laboratorium untuk ditindaklanjuti.

Output : Data kebutuhan sarana pengujian laboratorium. Bukti Fisik :

a) rekaman data kebutuhan sarana pengujian laboratorium yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan sarana pengujian laboratorium (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan , yaitu : 0,060. 39) Melakukan bimbingan teknis di bidang manajemen laboratorium Rincian Kegiatan : Kegiatan bimbingan teknis di bidang manajemen laboratorium agar manajemen laboratorium dapat berjalan baik sesuai prosedur. Output : Hasil bimbingan teknis. Bukti Fisik :

a) laporan hasil bimbingan teknis (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,060.

40) Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metoda pengujian mutu hasil pertanian Rincian Kegiatan : Kegiatan uji coba konsep pengembangan sistem dan metoda pengujian mutu hasil pertanian yang bisa digunakan/diterapkan di laboratorium dan di lapangan. Output : Hasil uji coba.

Page 79: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

79

Bukti Fisik : a) laporan hasil uji coba (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,800.

c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya (IV/a - IVc).

1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan. Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : program, peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha, penanganan limbah, baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha Output : Tersedianya data persiapan pengawasan Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan persiapan pengumpulan data

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,270.

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data program pengembangan sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha serta kebutuhan sosialisasi dan bimbingan teknis dan lain-lain. Output : Tersedianya data hasil olahan, analisa dan evaluasi. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengolahan, analisa dan evaluasi

data (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 80: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

80

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,135.

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan program pengembangan sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha serta kebutuhan sosialisasi dan bimbingan teknis dan lain-lain. Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,135.

4) Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu (sistem HACCP, ISO) hasil pertanian mencakup : lokasi, jadwal, penetapan ruang lingkup, penyiapan daftar pertanyaan, daftar alat yang digunakan dan lain-lain. Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,135.

5) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana dan prasarana , budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Page 81: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

81

Rincian Kegiatan : Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu seperti : daftar pertanyaan, alat bantu yang diperlukan dan regulasi teknis dan lain-lain. Output : Daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain. Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain; b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,135.

6) Melakukan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu untuk panduan mutu. Rincian Kegiatan : Mendampingi dalam penyusunan dokumen sistem mutu berupa (Panduan mutu) baik internal laboratorium maupun eksternal. Output : Dokumen sistem mutu (Panduan mutu) Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan

penyusunan dokumen sistem mutu (Panduan mutu) (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,600.

7) Pendampingan penerapan dalam Standar Prosedur Operasional Rincian Kegiatan : Mendampingi dalam penerapan dalam standar operasional prosedur baik internal laboratorium maupun eksternal (Laboratorium lain yang belum maupun sudah diakreditasi). Output : Penerapan SPO. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan

penerapan SPO (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 82: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

82

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,400.

8) Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk panduan mutu dan standar prosedur operasional. Rincian Kegiatan : a) memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu

(panduan mutu dan SPO); b) mengesahkan dokumen sistem mutu (panduan mutu

dan SPO). Output : Dokumen sistem mutu (panduan mutu dan SPO) yang telah disahkan. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan

pengesahan dokumen sistem mutu (panduan mutu dan SPO) (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan , yaitu : 0,135.

9) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk panduan mutu. Rincian Kegiatan : Meninjau kembali dokumen sistem mutu (panduan mutu) untuk memastikan kesinambungan kecocokan,efektifitas dan mengetahui perubahan peningkatan serta tindak lanjut yang diperlukan. Output : Dokumen sistem mutu (panduan mutu) yang telah dikaji ulang. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan kaji ulang dokumen

sistem mutu (panduan mutu) (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,540.

10) Mengikuti kaji ulang pertemuan manajemen sebagai nara sumber. Rincian Kegiatan : Bertindak sebagai nara sumber pada pertemuan kaji ulang

Page 83: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

83

manajemen yang membahas hasil audit internal/eksternal. Output : Masukan terhadap materi pada pertemuan kaji ulang manajemen. Bukti Fisik : a) laporan hasil pelaksanaan kegiatan mengikuti

pertemuan kaji ulang manajemen sebagai nara sumber (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,120.

11) Mengevaluasi hasil audit internal sistem mutu laboratorium. Rincian Kegiatan : Kegiatan mengevaluasi hasil audit meliputi evaluasi usulan pencegahan yang ditetapkan dalam kebijakan peningkatan sistem mutu organisasi/laboratorium. Output : Hasil evaluasi audit. Bukti Fisik : a) hasil evaluasi audit yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,135.

12) Mengawasi penerapan dokumen sistem mutu di pelaku usaha. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan dokumen sistem mutu di pelaku usaha, seperti : kesesuaian penerapan dengan kebijakan unit usaha yang tertuang dalam dokumen sistem mutu (panduan mutu, dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir pendukung). Output : Hasil pengawasan lingkungan. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 84: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

84

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 2,700.

13) Menyusun rencana kerja pengujian khusus. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana kerja pengujian khusus seperti : uji banding/uji kemahiran, pengujian terhadap kasus yang sedang beredar di masyarakat (misalnya : formalin, bahan pengawet, dan lain-lain) Output : Rencana kerja pengujian khusus. Bukti Fisik : a) laporan rencana kerja pengujian khusus (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,135.

14) Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi. Rincian Kegiatan : Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi, yang isinya meliputi : a) mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensi; b) melakukan persiapan dan homogenitas contoh uji

profisiensi; c) hasil uji homogenitas; dan d) hasil uji stabilitas; e) menganalisa hasil uji profisiensi berdasarkan hasil uji

yang diterima dari peserta untuk mengetahui apakah hasil uji peserta ”in layer”(hasil baik/sesuai) atau ”out layer” (hasil yang kurang sesuai/kurang baik).

Output : Laporan hasil uji profisiensi. Bukti Fisik : a) laporan hasil uji profisiensi yang dilampirkan pada

laporan pelaksanaan kegiatan pembuatan laporan dan analisa hasil uji profisiensi (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

Page 85: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

85

15) Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil pengujian (LHP) Rincian Kegiatan : Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil uji meliputi pemeriksaan data hasil uji yang tertuang dalam LHP, yang berisi nama dan alamat pelanggan, nama contoh, tanggal terima contoh, tanggal pengujian, hasil pengujian dan mengesahkan LHP. Output : Laporan Hasil Pengujian (LHP). Bukti Fisik : a) LHP yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan

kegiatan memeriksa dan mengesahkan LHP (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,135.

16) Mengevaluasi dan mengesahkan laporan hasil kalibrasi. Rincian Kegiatan : Mengevaluasi laporan hasil kalibrasi meliputi perlatan yang dikalibrasi, pelaksanaan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur, data kalibrasi, perhitungan secara statistik dan mengesahkan laporan hasil kalibrasi. Output : Laporan hasil kalibrasi. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan

pengesahan laporan hasil kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,135.

17) Menyusun rencana pengembangan sistem dan metoda pengawasan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian. Output : Rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian.

Page 86: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

86

Bukti Fisik : a) hasil penyusunan dokumen rencana pengembangan

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu : 0,540.

18) Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengawasan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan konsep pedoman tentang pengawasan mutu hasil pertanian. Output : Konsep pedoman/juklak/juknis/SPO. Bukti Fisik : a) hasil konsep pedoman/juklak/juknis/SPO (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap konsep, yaitu : 0,900.

19) Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metoda pengawasan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Kegiatan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian yang bisa diterapkan di lapangan. Output : Hasil uji coba konsep pengembangan sistem dan metoda. Bukti Fisik : a) laporan hasil uji coba konsep (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 1,350.

20) Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metoda pengawasan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan perumusan konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian.

Page 87: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

87

Output : Rumusan konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian. Bukti Fisik : a) hasil rumusan konsep (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 2,700.

21) Melakukan evaluasi sistem dan metoda pengawasan. Rincian Kegiatan : Melakukan evaluasi sistem dan metoda pengawasan mutu hasil pertanian. Output : Hasil evaluasi Bukti Fisik : a) dokumen evaluasi sistem dan metoda pengawasan

mutu hasil pertanian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,900

22) Menyusun rencana pengembangan sistem dan metoda pengujian mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Output : Rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Bukti Fisik : a) hasil penyusunan /dokumen rencana pengembangan

sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana, yaitu : 0,900.

23) Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengujian mutu hasil pertanian.

Page 88: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

88

Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengujian mutu hasil pertanian. Output : Rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Bukti Fisik : a) hasil penyusunan /dokumen rencana pengembangan

sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap konsep, yaitu : 0,900.

24) Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metoda pengujian mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan perumusan konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Output : Rumusan konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Bukti Fisik : a) laporan konsep pengembangan sistem dan metode

pengujian mutu hasil pertanian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,900.

25) Melakukan evaluasi sistem dan metoda pengujian mutu hasil

pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan evaluasi sistem dan metoda pengujian baik metoda yang telah digunakan atau baru akan digunakan. Output : Hasil evaluasi. Bukti Fisik : a) laporan hasil evaluasi sistem dan metode pengujian

mutu hasil pertanian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 89: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

89

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,900.

4. Rincian kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil di

Bidang Tumbuhan sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula (II/a), yaitu : 1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan.

Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : kelengkapan sarana dan prasarana produksi, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Tersedianya data persiapan pengawasan. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengumpulan data (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,027.

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Mengolah data kelengkapan sarana dan prasarana produksi, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan. Output : Tersedianya data hasil olahan, analisa dan evaluasi. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengolahan data (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,014.

Page 90: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

90

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana), lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan kelengkapan sarana dan prasarana produksi, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data. Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,014.

4) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Menyiapkan kelengkapan pengawasan dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data seperti : daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain. Output : Daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain. Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain (Formulir

A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,014.

5) Mengumpulkan data pada kegiatan pra-produksi. Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data pra-produksi seperti sarana produksi (benih, bibit, pupuk, pestisida, bahan baku, bahan tambahan/pembantu) dan sarana penanganan limbah. Output : Tersedianya data yang menggambarkan data pra-produksi.

Page 91: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

91

Bukti Fisik : a) laporan data pra-produksi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,014.

6) Mengumpulkan data pada kegiatan penanganan pasca panen dalam rangka pengawasan untuk produk segar Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data dalam rangka pengawasan penanganan pasca panen pada produk segar seperti alat pemetikan, alat dan bahan pengemas, alat transportasi, rumah kemas dan lain-lain. Output : Tersedianya data pengawasan penanganan pasca panen pada produk segar. Bukti Fisik : a) laporan data pengawasan penanganan pasca panen

pada produk segar (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,014.

7) Menyusun rencana kerja pengujian sarana dan mutu hasil pertanian Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengujian antara lain meliputi waktu, materi, lokasi dan objek pengujian (pengujian kegiatan disesuaikan dengan jenjangnya). Output : Rencana Kerja. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,014.

8) Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana

dan mutu hasil pertanian di lapangan.

Page 92: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

92

Rincian Kegiatan : Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di lapangan, meliputi antara lain : bahan kimia dan biologik (media) alat yang digunakan, instruksi kerja, bahan kerja isian/formulir, alat gelas, dan bahan penunjang, untuk tempat pengujian dikondisikan dalam keadaan steril. Output : Tersedianya bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di lapangan. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan penyiapan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,014.

9) Memperlakukan dalam pengelolaan contoh. Rincian Kegiatan : Menerima, mengadministrasikan, memberi kode, membagi contoh menjadi 2 bagian (contoh uji dan arsip), mengirim contoh uji ke laboratorium dan menyimpan contoh arsip di tempat penyimpanan arsip. Output : Contoh uji dan contoh arsip. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan perlakuan contoh

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,005.

10) Melakukan pemusnahan arsip contoh. Rincian Kegiatan : Mendata arsip contoh yang akan dimusnahkan dan memusnahkan arsip contoh. Output : Arsip contoh yang akan dimusnahkan. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip

contoh (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 93: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

93

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,006.

11) Melakukan pengujian fisik/organoleptik. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan pengujian karakteristik contoh sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Kegiatan pengujian antara lain bentuk, tekstur, warna, bau, kadar air, pH, berat jenis, dan uji rasa. Pengamatan dapat dilakukan secara makroskopis atau kasat mata. Pengujian fisik/organoleptik dapat dilakukan untuk berbagai komoditas. Output : Data fisik contoh. Bukti Fisik : a) hasil uji pelaksanaan kegiatan pengujian

fisik/organoleptik (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh dari hasil uji, yaitu : 0,003

12) Membuat larutan bahan kimia atau media. Rincian Kegiatan : Menimbang, melarutkan/menitar, menghitung, memberikan label dan mencatat dalam buku kerja dan formulir yang sudah tersedia. Output : Larutan bahan kimia atau media. Bukti Fisik : a) hasil uji pelaksanaan kegiatan pembuatan larutan

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,003.

13) Menginventarisasi arsip contoh per tiga bulan. (Sarana Produksi) Rincian Kegiatan : Mendata arsip contoh yang akan dimusnahkan setiap tiga bulan. Output : Data arsip contoh yang akan dimusnahkan.

Page 94: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

94

Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan inventarisasi arsip

contoh (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk laporan, yaitu : 0,014.

14) Melakukan penanganan alat-alat gelas/glass ware Rincian Kegiatan : Melakukan perendaman, pencucian, pembilasan, pengeringan dan penyimpanan alat-alat gelas pada tempatnya. Output : Alat-alat gelas yang telah dibersihkan dan siap digunakan. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan penanganan alat-alat

gelas (Formulir A); b) surat Penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,009.

15) Melakukan kontrol stok bahan kimia atau baku pembanding Rincian kegiatan : Mendata stok bahan kimia atau baku pembanding yang tersedia di gudang penyimpanan. Output : Data arsip stok bahan kimia atau baku pembanding. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan kontrol stok bahan

kimia atau baku pembanding (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,014.

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana (II/b – II/d), yaitu :

1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan. Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : kelengkapan sarana

Page 95: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

95

prasarana produksi, kondisi penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Tersedianya data persiapan pengawasan. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengumpulan data (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,036.

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Mengolah dan menganalisa data kelengkapan dan kesesuaian penempatan sarana dan prasarana produksi, kondisi penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha. Output : tersedianya data hasil analisa dan evaluasi. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengolahan dan analisa data

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,018.

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana), lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian). Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan kelengkapan dan kesesuaian penempatan sarana dan prasarana produksi, kondisi penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha . Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A);

Page 96: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

96

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,018.

4) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : a) menyiapkan kelengkapan pengawasan dalam rangka

pengumpulan dan pengolahan data seperti : daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain;

b) membantu penyiapan materi bimbingan teknis. Output : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain; b) materi bimbingan teknis. Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain

(Formulir A); b) materi bimbingan teknis; c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,018.

5) Mengawasi pada proses pra-produksi. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan pada proses pra-produksi seperti sarana produksi (benih, bibit, pupuk, pestisida, bahan baku, bahan tambahan/pembantu) dan sarana penanganan limbah. Output : Tersedianya hasil pengawasan proses pra-produksi. Bukti Fisik : a) laporan pengawasan proses pra-produksi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,018.

6) Mengumpulkan data pada kegiatan proses produksi.

Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data proses produksi seperti sarana

Page 97: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

97

produksi (cangkul, bajak, arit, tractor, alat pengolahan, bahan baku, bahan tambahan/pembantu) dan sarana penanganan limbah. Output : Tersedianya data yang menggambarkan data proses produksi. Bukti Fisik : a) laporan data proses produksi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,012.

7) Mengawasi pada proses produksi. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan pada kegiatan produksi seperti pengumpulan, penanganan sortasi, pengkelasan, pengeringan, pengemasan, pengawetan, pendinginan, pemeraman dan lain-lain. Output : Data hasil pengawasan kegiatan produksi Bukti Fisik : a) laporan data pengawasan kegiatan produksi; b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,018

8) Menyusun rencana kerja pengujian sarana dan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengujian antara lain meliputi waktu, materi, lokasi dan objek pengujian (pengujian kegiatan disesuaikan dengan jenjangnya). Output : Rencana Kerja. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,018.

Page 98: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

98

9) Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di laboratorium. Rincian Kegiatan : Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di laboratorium, meliputi antara lain : bahan kimia dan biologik (media) alat yang digunakan, instruksi kerja, bahan kerja isian/formulir, alat gelas, dan bahan penunjang, untuk tempat pengujian dikondisikan dalam keadaan steril. Output : Tersedianya bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di laboratorium. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan penyiapan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,006.

10) Memeriksa kelayakan contoh. Rincian Kegiatan : a) memeriksa volume atau berat dari contoh yang

diterima; b) memeriksa keadaan contoh. Output : Contoh Yang diterima. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan memeriksa kelayakan

contoh (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,002.

11) Membuat larutan baku pembanding. Rincian Kegiatan : Menimbang, melarutkan, menghitung, memberikan label dan mancatat dalam buku kerja atau formulir. Output : Larutan baku pembanding. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan membuat larutan baku

pembanding (Formulir A);

Page 99: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

99

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,004.

12) Melakukan pengenceran/pemekatan Rincian Kegiatan : Memipet, melarutkan baku pembanding, menghitung, memberikan label dan mencatat dalam buku kerja. Output : Larutan baku pembanding. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan pengenceran baku

pembanding (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji yaitu : 0,004.

13) Memperlakukan contoh (tumbuhan).

Rincian Kegiatan : a) Preparasi contoh untuk pengujian kimia antara lain :

menghomogenisasikan contoh, menimbang, menambahkan pelarut, mengekstrak/memisahkan, memipet, menguapkan, mengimpitkan, memberikan label dan mencatat dalam buku kerja atau formulir, atau

b) Preparasi contoh untuk pengujian mikrobiologi antara lain : menimbang, melarutkan, menghomogenisasikan, memipet, menyimpan dalam cawan petri, menginkubasikan, mengamati, menghitung koloni (pengamatan secara makroskopis) dan mencatat dalam buku kerja atau formulir.

c) Pembersihan (clean up) : memipet larutan contoh, mengalirkan melalui kolom kromatograf, menguapkan dan mencatat dalam buku kerja atau formulir, atau

d) Pengenceran : memipet larutan contoh, melarutkan, menghitung, memberikan label dan mencatat dalam buku kerja atau formulir, atau

e) Pemekatan : memekatkan larutan contoh. Output : Larutan contoh. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan memperlakukan

contoh (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 100: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

100

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,012.

14) Melakukan pengujian kimia bahan pengawet Rincian Kegiatan : Pengujian kimia bahan pengawet meliputi :

a) pembuatan bahan kimia : (1) pembuatan pereaksi; (2) pembuatan standar baku pembanding.

b) ekstraksi contoh; c) pembuatan kontrol positif; d) pengujian; dan e) pembacaan hasil.

Output : Hasil uji bahan pengawet Bukti Fisik :

a) hasil uji yang dilampirkan dalam laporan kegiatan pengujian;

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,008.

15) Melakukan pengujian kimia kemurnian

Rincian Kegiatan : Pengujian kimia kemurnian meliputi : a) pembuatan bahan kimia : (1) pembuatan pereaksi (2) pembuatan standar baku pembanding b) ekstraksi contoh. c) pembuatan kontrol positif. d) pengujian. e) pembacaan hasil. Output : Hasil uji kemurnian. Bukti Fisik : a) hasil uji yang dilampirkan dalam laporan kegiatan

pengujian (Formular A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 101: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

101

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,004.

16) Melakukan pengujian kapang mikrobiologi. Rincian Kegiatan : Untuk pengamatan mikroskopis yaitu meletakkan koloni pada obyek gelas dan diamati dibawah mikroskop. Output : a) makroskopis : bentuk dan jumlah koloni; b) mikroskopis : identifikasi koloni. Bukti Fisik : a) rekaman hasil pelaksanaan kegiatan pengujian kapang

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,004.

17) Melakukan pengujian jamur mikrobiologi. Rincian Kegiatan : Untuk pengamatan mikroskopis yaitu meletakkan koloni pada obyek gelas dan diamati dibawah mikroskop. Output : Hasil uji jamur mikrobiologi. Bukti Fisik : a) hasil uji yang dilampirkan laporan pelaksanaan

pengujian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,008.

18) Melakukan pengujian bakteri mikrobiologi. Rincian Kegiatan : Untuk pengamatan mikroskopis yaitu meletakkan koloni pada obyek gelas dan diamati dibawah mikroskop. Output : Hasil uji mikorobiologi uji bakteri. Bukti Fisik : a) hasil uji yang dilampirkan dalam laporan kegiatan

pengujian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 102: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

102

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,016.

19) Memeriksa kelayakan pada pengelolaan contoh untuk sarana produksi. Rincian Kegiatan : a) memeriksa volume atau berat dari contoh yang

diterima; b) memeriksa keadaan contoh. Output : Contoh Yang diterima. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan memeriksa kelayakan

contoh (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,002.

20) Memperlakukan baku pembanding dan bahan kimia. Rincian Kegiatan : a) menimbang, melarutkan, menghitung, memberikan

label, dan mencatat dalam buku kerja atau formulir; b) memperlakukan bahan kimia antara lain : menimbang,

melarutkan/menitar, menghitung, memberikan label, dan mencatat dalam buku kerja atau formulir.

Output : Larutan contoh. Bukti Fisik : a) rekaman hasil pelaksanaan kegiatan memperlakukan

baku pembanding, bahan kimia dan media (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,004.

21) Memperlakukan contoh preparasi, pengenceran, dan pembersihan larutan (Sarana Produksi). Rincian Kegiatan : a) Preparasi : menimbang, melarutkan, mengocok,

menyaring, menghitung, memberikan label, dan mencatat dalam buku kerja atau formulir;

Page 103: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

103

b) Pengenceran : memipet, melarutkan, menghitung, memberikan label; atau

c) Pembersihan larutan : memipet larutan contoh, mengalirkan melalui kolom kromatograf, mengumpulkan dan mencatat dalam buku kerja atau formulir.

Output : Larutan contoh. Bukti Fisik : a) rekaman hasil pelaksanaan kegiatan memperlakukan

contoh: preparasi, pengenceran, dan pembersihan larutan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap contoh, yaitu : 0,008.

22) Melakukan pengujian kadar air dengan cara oven Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kadar air dengan cara oven meliputi : menghomogenisasikan contoh, menimbang, memasukkan kedalam oven, mendinginkan, menimbang sehingga diperoleh bobot tetap, menghitung dan mencatat dalam buku kerja harian atau formulir, selain itu pengujian kadar air dapat dilakukan dengan metoda cepat (rapid test) dan metoda lainnya yang tingkat kesulitannya sederhana. Output : Hasil uji kadar air Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan mlakukan pengujian

kadar air dengan cara oven (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,012.

23) Melakukan kalibrasi internal peralatan berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk suhu, masa dan tekanan. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang telusur ke standar nasional/internasional. Output : Hasil kalibrasi.

Page 104: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

104

Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kalibrasi suhu, masa dan

tekanan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,018.

24) Memantau kondisi ruang pengujian. Rincian Kegiatan : Kegiatan memantau kondisi lingkungan (suhu, kelembaban, cahaya, kebersihan, dan lain-lain) pada ruang pengujian dalam kurun waktu tertentu. Output : Kondisi ruangan. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan memantau kondisi

ruang pengujian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,004.

25) Melakukan perlakuan awal/pretreatment pada limbah laboratorium. Rincian Kegiatan : Melakukan perlakuan awal penanganan limbah meliputi : a) mengiventarisasi limbah yang akan dimusnahkan; b) memilah limbah sesuai dengan bentuk fisiknya (padat,

cair); c) membawa limbah ketempat pemusnahan. Output : Limbah yang akan dimusnahkan. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan perlakuan awal limbah

laboratorium yang akan dimusnahkan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,012.

Page 105: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

105

c. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b), yaitu :

1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan

Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : kelengkapan sarana prasarana produksi, kondisi penanganan limbah, teknik produksi baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha Output : Tersedianya data persiapan pengawasan. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengumpulan data (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,090.

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam

rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan. Rincian Kegiatan : Mengolah dan menganalisa data kelengkapan dan kesesuaian penempatan sarana dan prasarana produksi, kondisi penanganan limbah, teknik produksi, kebutuhan bimbingan teknis dan pendampingan baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Tersedianya data olahan hasil analisa dan evaluasi. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengolahan dan analisa data

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian).

Page 106: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

106

Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan kelengkapan dan kesesuaian penempatan sarana produksi, kondisi penanganan limbah, sosialisasi dan bimbingann teknis baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,045.

4) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : a) menyiapkan kelengkapan pengawasan dalam rangka

pengumpulan dan pengolahan data seperti: daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain; dan

b) membantu penyiapan bahan dan peralatan pengawasan mutu.

Output : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain; b) bahan dan peralatan pengawasan mutu. Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain (Formulir

A); b) materi sosialisasi dan bimbingan teknis; dan c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

5) Mengumpulkan data pada kegiatan penanganan pasca panen untuk produk olahan. Rincian Kegiatan : Pengumpulan data pada kegiatan penanganan pasca panen untuk produk olahan seperti: jenis/varietas, umur panen, berat, lossis , sortasi, pengkelasan, pengemasan dan lain-lain

Page 107: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

107

Out Put : Data kegiatan penanganan pasca panen produk olahan. Bukti Fisik : a) paket data penanganan pasca panen produk olahan

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,045.

6) Mengawasi pada kegiatan penanganan pasca panen untuk produk segar. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan produk segar pada penanganan pasca panen mencakup : pengkelasan, pengemasan, penyimpanan, transportasi dan pendistribusian, dan lain-lain. Out Put : Hasil pengawasan kegiatan proses produksi Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,036.

7) Melaksanakan kompilasi dan penyimpanan rekaman. Rincian Kegiatan : Melaksanakan kompilasi, penyimpanan dan pemeliharaan rekaman mencakup mengelompokan rekaman sesuai peruntukannya. Out Put : Rekaman yang terpelihara. Bukti Fisik : a) laporan hasil kompilasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

8) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu untuk formulir. Rincian Kegiatan : Kegiatan meninjau kembali dokumen sistem mutu formulir untuk memastikan kesinambungan, kecocokan, efektifitas

Page 108: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

108

dan mengetahui perubahan peningkatan serta tindak lanjut yang diperlukan. Output : Dokumen sistem mutu formulir yang telah dikaji ulang. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan kaji ulang dokumen

sistem mutu untuk formulir (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

9) Menyusun rencana kerja pengujian sarana dan mutu hasil

pertanian. Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengujian antara lain meliputi waktu, materi, lokasi dan objek pengujian Output : Rencana Kerja. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan; b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,045.

10) Mengambil dan membuat laporan hasil pengambilan contoh.

Rincian Kegiatan : Kegiatan pengambilan contoh dari populasi sesuai dengan prosedur pengambilan contoh yang relevan untuk kepentingan pengujian, meliputi menyiapkan bahan peralatan pengambilan contoh, menentukan lokasi, mengambil contoh dan membuat laporan hasil pengambilan contoh. Output : Data pengambilan contoh. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan hasil pengambilan

contoh (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,020.

Page 109: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

109

11) Menginventarisasi arsip contoh per bulan. Rincian Kegiatan : Mendata arsip contoh yang akan dimusnahkan setiap bulan. Output : Data arsip contoh yang akan dimusnahkan. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan inventarisasi arsip

contoh (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

12) Melakukan pengujian kimia residu pestisida

Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian residu perstisida meliputi : setelah melakukan preparasi : menginjekkan hasil ekstrak dan larutan baku pembanding ke dalam alat instrumen, mengidentifikasikan hasil penyuntikan, penghitungan hasil pengujian dan mencatat dalam buku kerja harian/formulir, atau melakukan uji konfirmasi apabila hasil yang diperoleh perlu dikonfirmasi. Output : Hasil uji residu pestisida per bahan aktif. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,070.

13) Melakukan pengujian kimia toksin Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian mikotoksin (setelah melakukan preparasi), meliputi : menginjekkan/menyuntikkan hasil ekstrak dan larutan baku pembanding ke dalam alat instrumen, mengidentifikasikan hasil penyuntikan, penghitungan hasil pengujian dan mencatat dalam buku kerja harian/formulir, atau melakukan uji konfirmasi apabila hasil yang diperoleh perlu dikonfirmasi. Output : Hasil uji kimia toksin.

Page 110: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

110

Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,025.

14) Melakukan pengujian kadar protein

Rincian Kegiatan : Pengujian protein meliputi : menimbang, mencatat data hasil perimbangan pada buku kerja harian/formulir, menimbang katalisator atau penambahan katalis, melakukan destruksi, mendinginkan hasil destruksi, destilasi, menitar, menghitung kadar protein. Output : Hasil uji kadar protein. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar protein yang dilampirkan pada

laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

15) Melakukan pengujian kimia kadar lemak.

Rincian Kegiatan : Pengujian kadar lemak meliputi menimbang, mencatat data hasil penimbangan pada buku kerja harian atau formulir, pengisian bahan pada alat kondensor soxhlet, memasukkan contoh pada timbal atau kertas saring, mengekstrak contoh, menguapkan contoh kering, menimbang, menghitung kadar lemak. Output : Hasil uji kadar lemak. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar lemak yang dilampirkan pada

laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

Page 111: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

111

16) Melakukan pengujian kimia kadar gula. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kadar gula meliputi : menimbang, mencatat data hasil penimbangan pada buku kerja harian, menambahkan pereaksi dan melarutkan, mereflux, mendinginkan, menitar, menghitung kadar gula. Output : Hasil uji kadar gula Bukti Fisik : a) rekaman kadar gula yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,030.

17) Melakukan pengujian kimia kadar abu. Rincian Kegiatan : Pengujian kadar abu meliputi : menimbang, mencatat data hasil penimbangan pada buku kerja harian/formulir, membakar contoh, mengabukan, mendinginkan, menimbang, menghitung kadar abu. Output : Hasil uji kadar abu. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar abu yang dilampirkan pada

laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,030.

18) Melakukan pengujian kimia kadar karbohidrat. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia kadar karbohidrat meliputi : menimbang, mencatat data hasil penimbangan pada buku kerja harian, melarutkan , merefluks, menitar, menghitung kadar karbohidrat. Output : Hasil uji kadar karbohidrat Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formulir A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 112: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

112

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

19) Melakukan pengujian kimia kadar sari kopi. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia kadar sari kopi meliputi : menimbang, mencatat data penimbangan pada buku kerja harian, melarutkan, menyaring, memanaskan, menghitung kadar sari kopi. Output : Hasil uji kadar sari kopi. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji sari kopi yang dilampirkan pada

laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

20) Melakukan pengujian kimia kadar vitamin Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia kadar vitamin meliputi : menimbang, mencatat data hasil pada hasil penimbangan pada buku kerja harian, mel;arutkan, menitar atau menetapkan dengan alat instrumen, dan menghitung kadar vitamin. Output : Hasil uji kimia kadar vitamin Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar vitamin yang dilampirkan pada

laporan pelaksanaan hasil kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,020.

21) Melakukan validasi metoda uji dengan menentukan

pengulangan (tumbuhan). Rincian Kegiatan : Menentukan pengulangan (repeatability dan reproducibility) meliputi : a) repeatibility adalah nilai yang menunjukkan perbedaan

mutlak antara dua hasil pengujian dengan metode yang

Page 113: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

113

sama dan kondisi yang sama (pelaksanaan, alat laboratorium dalam jangka waktu singkat);

b) penentuan validasi/verifikasi metode uji dengan cara menentukan nilai standar deviasi 6-10 kali ulangan dengan contoh berupa bahan acuan standar atau blanko contoh yang ditambahkan sejumlah tertentu analit secara homogen pada contoh, perhitungan dan pengolahan hasil pengujian dengan statistik; dan

c) reproductibility adalah perbedaan mutlak antara dua hasil pengujian dengan metode yang sama dan kondisi yang berbeda (pelaksanaan, alat laboratorium, dalam jangka waktu singkat).

Output : Hasil uji dan metode uji yang telah divalidasi. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan penentuan pengulangan (repeatibility dan reproductibility) (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

22) Melakukan validasi metoda uji dengan cara menentukan pembuatan kurva linearitas (linearity) (tumbuhan). Rincian Kegiatan : Penentuan validasi/verifikasi metode uji dengan cara menentukan kurva linearitas dari larutan contoh dengan grafik atau regresi linear (R), dengan prosedur : a) penentuan paling sedikit 6 (enam) titik pengukuran; b) penentuan dilakukan pada sampel acuan atau blanko

contoh yang kepadanya telah ditambahkan sejumlah tertentu analit secara homogen pada contoh mencakup seluruh konsentrasi kisaran kerja; dan

c) hasil eksperimen dipresentasikan dalam bentuk grafik atau regresi linier.

Output : Hasil uji dan metode yang telah divalidasi. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji dan metode yang telah divalidasi

yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan penentuan kurva linearitas (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

Page 114: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

114

23) Melakukan pengolahan data dan membuat laporan hasil pengujian sementara (LHPS). Rincian Kegiatan : Mengolah data dan membuat laporan hasil uji sementara meliputi pengumpulan data, menghitung dan menuangkan data dalam LHPS yang berisi nama contoh, keadaan contoh, tanggal penerimaan contoh, tanggal pengujian, hasil pemeriksaan, dan lain-lain. Output : Laporan hasil uji sementara. Bukti Fisik : a) LHPS yang dilampiri laporan pelaksanaan kegiatan

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,015.

24) Melakukan pengujian kimia kadar bahan aktif Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia kadar bahan aktif (setelah melakukan preparasi) meliputi : menginjekkan/menyuntikan hasil ekstrak dan larutan baku pembanding ke dalam alat instrumen, mengidentifikasikan hasil penyuntikan, penghitungan hasil pengujian dan mencatat dalam buku kerja harian/formulir, atau melakukan uji konfirmasi apabila hasil yang diperoleh perlu dikonfirmasi. Output : Hasil uji kadar bahan aktif. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,025.

25) Melakukan pengujian fisiko kimia Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian fisiko kimia meliputi antara lain : a) pH : menimbang, mencatat data hasil penimbangan

pada buku kerja atau formulir, melarutkan, mengukur dengan pH meter atau kertas pH.

b) Berat jenis/kerapatan jenis : meneteskan dalam alat reflaktometer mengamati dan mencatat indeks bias

Page 115: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

115

dalam buku kerja harian. c) Berat jenis/kerapatan jenis : menimbang wadah

kosong, kedalam wadah kosong dimasukan contoh dan ditimbang, kemudian dihitung dan dicatat dalam buku kerja harian. Pengukuran

berat jenis/ kerapatan jenis dapat pula menggunakan metoda pengujian lain.

d) Tap/bulk density : menimbang wadah berisi contoh, mencatat dalam buku kerja harian, memadatkan contoh dengan mengetuk-ngetukan wadah, mengukur volume, menghitung.

Output : Hasil uji fisiko kimia. Bukti Fisik : a) hasil uji fisiko kimia (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,015.

26) Melakukan pengujian kadar air dengan cara Karl Fisher Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kadar air dengan cara Karl Fisher meliputi: a) menimbang, mencatat dalam buku kerja harian atau

formulir; b) memasukkan contoh ke dalam alat karl fisher; c) mengamati; d) menghitung. Pengujian kadar air dapat pula dilakukan dengan menggunakan metoda lainnya. Output : Hasil uji kadar air. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kadar air (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,025.

27) Melakukan pengujian keasaman/alkalinitas. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian keasaman/alkalinitas meliputi :

Page 116: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

116

menimbang, melarutkan, menitar, menghitung. Output : Hasil uji keasaman/alkalinitas. Bukti Fisik : a) rekaman Hasil uji keasaman/alkalinitas yang

dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,020

28) Melakukan validasi metoda uji dengan pembuatan kurva linearitas/linearity (untuk sarana produksi). Rincian Kegiatan : Penentuan validasi/verifikasi metode uji dengan cara menentukan kurva linearitas dari larutan contoh sarana produksi dengan grafik atau regresi linear (R), dengan prosedur : a) penentuan paling sedikit 6 (enam) titik pengukur; b) penentuan dilakukan dengan menimbang contoh,

dengan variasi konsentrasi antara 0,75-1,25 dari kandungan bahan aktif dalam contoh; dan

c) hasil eksperimen dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik atau regresi linier.

Output : Hasil uji dan metode yang telah divalidasi. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji dan metode yang telah divalidasi

yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan penentuan kurva linearitas (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,030

29) Melakukan validasi metoda uji dengan cara menentukan perolehan kembali/recovery Rincian Kegiatan : Perolehan kembali (recovery) adalah tingkat perolehan kembali standar yang ditambahkan ke dalam contoh misalnya pupuk dan pestisida.

Page 117: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

117

Hasil eksperimen dapat digambarkan dengan nilai presentase (80-100%). Output : Hasil uji dan metode yang telah divalidasi. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji dan metode yang telah divalidasi

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

30) Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji

profisiensi Rincian Kegiatan : Persiapan contoh uji profisiensi meliputi penyediaan contoh dan baku pembanding, metode yang akan digunakan, dan penyediaan bahan kimia. Homogenisasi meliputi penggilingan contoh, penambahan standar, pengadukan contoh, pembagian contoh laboratorium dan contoh arsip. Penimbangan contoh, melarutkan, ekstrak, pemekatan, dan lain-lain. Contoh dapat berupa pupuk atau pestisida Output : Larutan contoh. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan persiapan dan

homogenisasi contoh uji profisiensi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

31) Mengolah data dan membuat Laporan Hasil Pengujian

Sementara (LHPS) Rincian Kegiatan : Pengolahan data dan membuat laporan hasil uji sementara meliputi pengumpulan data, menghitung dan menuangkan dalam LHPS yang berisi nama contoh, keadaan contoh, tanggal penerimaan contoh, tanggal pengujian, hasil pemeriksaan. Output : Laporan hasil uji sementara.

Page 118: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

118

Bukti Fisik : a) LHPS yang dilampiri pada laporan pelaksanaan

kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,015.

32) Menyiapkan dan mengkondisikan peralatan standar dalam rangka kalibrasi internal peralatan Rincian Kegiatan : Menyiapkan peralatan standar sebelum pelaksanaan kalibrasi sehingga siap digunakan sebagai standar ukur. Output : Peralatan standar yang siap digunakan. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan dan pengkondisian

peralatan standar (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,020.

33) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur secara volumetrik dan dimensi Rincian Kegiatan: Kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional/internasional. Kegiatan meliputi : pendataan, penyiapan bahan dan alat kalibrasi pencatatan data kalibrasi, perhitungan kalibrasi dengan statistik. a) Volumetrik : Buret/pipet gelas ukur, dan lain-lain. b) Dimensi : mikroskop, dan lain-lain. Output : Hasil kalibrasi. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,020.

Page 119: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

119

34) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur secara elektrik. Rincian Kegiatan : Kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional/internasional. Kegiatan meliputi : pendataan, penyiapan bahan dan alat kalibrasi pencatatan data kalibrasi, perhitungan kalibrasi dengan statistik dan hasil. Elektrik : ampere meter, kapasitor, stopwatch, power supply, dan ohm meter. Output : Hasil kalibrasi. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,020.

d. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia ( III/c – III/d), yaitu : 1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan

Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : kelengkapan sarana dan prasarana produksi, program penanganan limbah, teknik produksi, program pengembangan usaha, baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha Output : Tersedianya data primer dan sekunder Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengumpulan data; b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,180

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Page 120: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

120

Rincian Kegiatan : Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data kelengkapan dan kesesuaian penempatan sarana dan prasarana produksi, program penanganan limbah, teknik produksi, program pengembangan usaha, kebutuhan bimbingan teknis dan pendampingan baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Tersedianya data hasil olahan analisa dan evaluasi Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengolahan dan analisa data; b) materi bimbingan teknis dan pendampingan; c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana), lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian). Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan kelengkapan dan kesesuaian penempatan sarana produksi, kondisi penanganan limbah, sosialisasi , bimbingan teknis dan pendampingan baik on-farm maupun off-farm pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) materi sosialisasi, bimbingan teknis dan

pendampingan; dan c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,090.

4) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Page 121: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

121

Rincian Kegiatan : a) menyiapkan kelengkapan pengawasan dalam rangka

pengumpulan dan pengolahan data seperti : daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain;

b) membantu penyiapan bahan dan peralatan pengawasan.

Output : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain; b) bahan dan peralatan pengawasan mutu (formulir A). Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain (Formulir

A); b) materi sosialisasi , bimbingan teknis dan

pendampingan; dan c) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

5) Mengawasi pada kegiatan penanganan pasca panen untuk produk olahan. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan produk olahan pada penanganan pasca panen mencakup: teknik pengkelasan, pengemasan, penyimpanan, transportasi dan pendistribusian, dan lain-lain Out Put : Hasil pengawasan kegiatan penanganan pasca panen untuk produk olahan. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

6) Mengumpulkan data lingkungan budidaya dalam rangka pengawasan lingkungan. Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data dalam rangka pengawasan lingkungan budidaya seperti : lokasi pertanaman, kebersihan sekitar lahan, ketersediaan air, bibit/benih,pupuk, dan lain-lain Output : Data hasil pengawasan lingkungan

Page 122: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

122

Bukti Fisik : a) paket data Hasil pengawasan lingkungan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,018.

7) Mengawasi penerapan standar mutu. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu terhadap: bibit/benih, bahan baku, bahan pembantu, produk, alat prosesing,bahan dan alat pengemas alat transportasi, dan lain-lain Output : Hasil pengawasan penerapan standar mutu Bukti Fisik : a) laporan Hasil pengawasan penerapan standar mutu

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

8) Menyusun dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja Rincian Kegiatan : Pengawasan penyusunan dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja pada unit usaha/laboratorium ( instruksi kerja alat, personil, proses) Output : Konsep instruksi kerja unit usaha. Bukti Fisik : a) laporan konsep instruksi kerja unit usaha (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,640.

9) Menyusun dokumen sistem mutu untuk formulir/rekaman. Rincian Kegiatan : Menyusun formulir yang digunakan pada

Page 123: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

123

organisasi/laboratorium dalam penerapan sistem mutu yang tertuang dalam panduan/pedoman mutu. Output : Formulir dokumen sistem mutu. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan formulir

dokumen sistem mutu (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,400.

10) Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk formulir/rekaman. Rincian Kegiatan : Memeriksa dokumen sistem mutu untuk formulir/rekaman seperti : formulir penerimaan bahan baku, formulir pengecekan suhu ruangan produksi dan lain-lain sesuai kebutuhan unit usaha. Output : Hasil pemeriksaan formulir/rekaman. Bukti Fisik : a) laporan hasil pemeriksaan formulir/rekaman (Formulir

A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

11) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk instruksi kerja. Rincian Kegiatan : Meninjau kembali dokumen sistem mutu laboratorium untuk memastikan kesinambungan, kecocokan, efektivitas dan mengetahui perubahan peningkatan serta tindak lanjut yang diperlukan. Output : Dokumen instruksi kerja sistem mutu laboratorium yang telah dikaji ulang. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan kaji ulang dokumen

instruksi kerja sistem mutu laboratorium; b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 124: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

124

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,400.

12) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk dokumen pendukung. Rincian Kegiatan : Meninjau kembali dokumen pendukung sistem mutu laboratorium untuk memastikan kesinambungan, kecocokan, efektivitas dan mengetahui perubahan peningkatan serta tindak lanjut yang diperlukan. Output : Dokumen pendukung sistem mutu laboratorium yang telah dikaji ulang. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan kaji ulang dokumen

pendukung sistem mutu laboratorium (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

13) Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai penyaji. Rincian Kegiatan : Menyajikan hasil kaji ulang manajemen organisasi/laboratorium sebagai hasil audit internal/eksternal, informasi staf perkembangan pengetahuan dan lain-lain. Output : Materi yang disampaikan pada pertemuan kaji ulang manajemen organisasi/laboratorium. Bukti Fisik : a) materi yang disampaikan pada pertemuan kaji ulang

manajemen organisasi/laboratorium yang dilampiri pada laporan mengikuti pertemuan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,080.

14) Menindaklanjuti hasil kaji ulang manajemen laboratorium Rincian Kegiatan : Menindaklanjuti hasil kaji ulang berupa penyempurnaan dokumen, perbaikan/pengadaan peralatan atau peningkatan kemampuan personal, dan lain-lain.

Page 125: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

125

Output : Tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen. Bukti Fisik : a) laboratorium pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil

kaji ulang manajemen laboratorium (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

15) Melaksanakan audit internal sistem mutu meliputi penyiapan dan penilaian kemampuan teknis. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan audit internal yang dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian di laboratorium. a) Penyiapan : kegiatan pengawas mutu hasil pertanian

yang berfungsi sebagai personil/unit/bagian laboratorium yang di audit dan ditunjuk selama pelaksanaan audit yang dilakukan pihak internal;

b) Penilaian kemampuan teknis : kegiatan pengawas mutu hasil pertanian yang memiliki kualifikasi auditor (orang yang berwenang untuk melaksanakan audit) yang ditunjuk untuk melaksanakan audit pada suatu organisasi di laboratorium.

Output : Hasil audit internal. Bukti Fisik : a) laporan hasil audit internal (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

16) Menyusun rencana kerja pengujian sarana dan mutu hasil

pertanian. Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengujian antara lain meliputi waktu, materi, lokasi dan objek pengujian (pengujian kegiatan disesuaikan dengan jenjangnya). Output : Rencana Kerja. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 126: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

126

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,090.

17) Memantau kondisi ruang/tempat arsip contoh. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan memantau kondisi ruang/tempat arsip contoh (kebersihan, tata letak contoh,contoh yang sudah kadaluwarsa dan lain-lain ). Output : Kondisi ruangan terkendali/ terpantau dengan baik. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan memantau kondisi

ruangan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,020.

18) Melakukan validasi metode uji dengan cara menentukan perolehan kembali/recovery (tumbuhan). Rincian Kegiatan : Perolehan kembali (recovery) adalah tingkat perolehan kembali standar yang ditambahkan ke dalam contoh. Prosedur penentuan perolehan kembali (recovery) dilakukan pada sampel acuan atau blanko contoh yang ditambahkan sejumlah tertentu analit secara homogen pada sampel mencakup seluruh konsentrasi kisaran kerja. Hasil eksperimen dapat digambarkan dengan nilai presentase (80-100%). Output : Hasil uji dan metode yang telah divalidasi. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji dan metode yang telah divalidasi

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

19) Melakukan validasi metode uji dengan cara menentukan batas deteksi/batas penetapan. Rincian Kegiatan : Batas deteksi adalah kandungan analit yang memberikan

Page 127: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

127

signal pengukuran terendah yang secara statistik memberikan tingkat kepercayaan yang dapat mengindikasikan bahwa analit terdapat dalam larutan, namun belum dapat dilakukan penetapan kuantitatif yang tepat. Batas penetapan adalah jumlah terendah analit dalam sampel yang dapat ditetapkan secara kuantitatif dengan tingkat kepercayaan tertentu. Penentuan batas deteksi/batas penetapan dengan prosedur sebagai berikut : menetapkan batas konsentrasi analit dari pengujian lebih dari minimal 6 (enam) contoh blanko. Batas deteksi dihitung sebesar 3x standar deviasi dari rata-rata sampel blangko yang menunjukkan hasil residu. Batas penetapan dihitung 10x standar deviasi dari rata-rata contoh blanko yang menunjukkan hasil residu. Output : Hasil validasi metode uji Bukti Fisik : a) rekaman hasil validasi metode uji yang dilampirkan

pada laporan pelaksanaan kegiatan menentukan batas deteksi/batas penetapan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

20) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan jumlah faktor atau variabel < 2. Rincian Kegiatan : Menghitung ketidakpastian pengukuran meliputi penyiapan data hasil kalibrasi alat, data statistik hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian alat dan hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian gabungan, perhitungan ketidakpastian pengujian yang diperluas, pengambilan kesimpulan. Output : Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor atau variabel < 2. Bukti Fisik : a) rekaman Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran

dengan jumlah faktor atau variabel < 2 yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); dan

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,060.

Page 128: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

128

21) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan jumlah faktor/variabel 3 – 4. Rincian Kegiatan : Menghitung ketidakpastian pengukuran meliputi penyiapan data hasil kalibrasi alat, data statistik hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian alat dan hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian gabungan, perhitungan ketidakpastian pengujian yang diperluas, pengambilan kesimpulan. Output : Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor atau variabel 3 – 4. Bukti Fisik : a) rekaman Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran

dengan jumlah faktor atau variabel 3 - 4 yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); dan

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

22) Melakukan uji homogenitas dalam rangka uji profisiensi Rincian Kegiatan : Uji homogenitas meliputi pengambilan contoh yang tealh dihomogenisasikan secara acak, kemudian ditetapkan kedalam alat instrument, dihitung konsentrasinya jika t-hitung lebih besar berdasarkan perhitungan statistik maka contoh tersebut homogen. Output : Hasil uji homogenitas. Bukti Fisik : a) laporan hasil uji homogenitas (Formular A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

23) Melakukan uji stabilitas dalam rangka uji profisiensi Rincian Kegiatan : Uji stabilitas meliputi pengambilan contoh arsip secara acak dimana diperkirakan contoh yang sama juga dikerjakan oleh peserta dalam waktu yang bersamaan setelah dipreparasi diinjekkan/disuntikan ke dalam alat instrumen dihitung konsentrasinya jika t-hitung lebih besar berdasarkan perhitungan statistik maka contoh tersebut homogen.

Page 129: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

129

Output : Hasil uji homogenitas. Bukti Fisik : a) laporan hasil uji homogenitas (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

24) Melakukan evaluasi dan mengesahkan Laporan Hasil Pengujian Sementara (LHPS). Rincian Kegiatan : Melakukan evaluasi dan mengesahkan laporan hasil uji sementara meliputi evaluasi dalam hasil uji yang tertuang dalam LHPS, antara lain mengamati hasil perhitungan dari keseluruhan pengujian, mengamati hasil kromatogram dan mengesahkan LHPS. Output : LHPS (Laporan Hasil Pengujian Sementara). Bukti Fisik : a) LHPS yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan

kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,040.

25) Melaksanakan perawatan dan perbaikan peralatan. Rincian Kegiatan : Penggantian suku cadang dan perawatan alat instrumen. Output : Peralatan dalam kondisi baik. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan perawatan dan

perbaikan peralatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,040.

Page 130: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

130

26) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk alat instrumen. Rincian Kegiatan : Melaksanakan kalibrasi peralatan secara internal meliputi : pendataan alat, status kalibrasi alat, penyiapan bahan dan alat kalibrasi, pencatatan data kalibrasi, perhitungan kalibrasi internal dengan statistik. Output : Hasil kalibrasi. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan kalibrasi alat instrumen

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap unit alat, yaitu : 0,180.

27) Membuat laporan hasil kalibrasi internal. Rincian Kegiatan : Membuat laporan hasil kalibrasi internal yang isinya meliputi : a) peralatan yang dikalibrasi; b) pelaksanaan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan

pengukur; c) pencatatan data kalibrasi; d) perhitungan secara statistik; e) program kalibrasi berikutnya. Output : Laporan hasil kalibrasi internal. Bukti Fisik : a) laporan hasil kalibrasi internal yang di lampirkan pada

laporan pelaksanaan kegiatan kalibrasi internal (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,040.

28) Mengevaluasi hasil pemantauan kondisi ruang pengujian. Rincian Kegiatan : Mengevaluasi hasil pemantauan kondisi ruang pengujian antara lain meliputi : suhu, kelembaban, cahaya, kebersihan, strerilitas ruangan pengujian secara berkala. Hasil evaluasi ini dimaksudkan untuk menghindari faktor-

Page 131: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

131

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses dan hasil pengujian. Output : Ruang pengujian yang terkondisi dengan baik. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil

pemantauan kondisi ruang pengujian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,020.

29) Melakukan bimbingan teknis di bidang teknis pengujian. Rincian Kegiatan : Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pembinaan teknis kepada personil laboratorium baik internal maupun eksternal. Output : Meningkatnya kemampuan teknis personil laboratorium. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di

bidang teknis pengujian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap risalah, yaitu : 0,060

30) Melakukan evaluasi hasil uji. Rincian Kegiatan : a) mengumpulkan data hasil uji untuk dievaluasi; b) membandingkan data hasil uji dengan batas maksimum

standar batas pengujian yang ditetapkan (sesuai ketentuan SNI/CODEX dan lain-lain);

c) menyimpulkan data hasil uji yang telah dibandingkan dengan standar batas pengujian yang ditetapkan.

Output : Mutu hasil uji. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil uji

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,040.

Page 132: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

132

5. Rincian kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli di Bidang Tumbuhan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :

a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama (III/a – III/b), yaitu : 1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;

Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : program penanganan limbah, peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha, baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Tersedianya data persiapan pengawasan. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan persiapan pengumpulan data

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,090.

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Mengolah dan menganalisa data program penanganan limbah, program peningkatan mutu produksi, program pengembangan usaha, baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Tersedianya data hasil olahan analisa dan evaluasi Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengolahan dan analisa data

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Page 133: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

133

Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan program pengembangan sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha, peningkatan mutu produksi baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha. Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,045

4) Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil

pertanian. Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu (persyaratan dasar/pre-requisite) hasil pertanian mencakup jadwal, lokasi/unit usaha, penetapan ruang lingkup, daftar alat yang digunakan dan lain-lain. Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,045.

5) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Menyiapkan kelengkapan pengawasan seperti: daftar pertanyaan, formulir isian, alat bantu yang diperlukan dan lain-lain. Output : Daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain.

Page 134: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

134

Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045

6) Mengawasi dampak lingkungan pada tingkat kesulitan I di pelaku usaha. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran pada tanah dan air akibat kegiatan produksi, seperti : pencemaran akibat penggunaan pestisida, pupuk kimia, melalui evaluasi data sekunder dan/atau pengambilan sampel. Output : Hasil pengawasan lingkungan Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

7) Mengawasi penerapan persyaratan dasar jaminan mutu

hasil pertanian di tingkat panen. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan penerapan persyaratan dasar jaminan mutu hasil pertanian di tingkat panen, seperti : standar prosedur operasional sanitasi (SSOP), cara penanganan yang baik (GHP). Output : Hasil pengawasan SSOP dan GHP. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

8) Mengawasi penerapan persyaratan dasar jaminan mutu hasil pertanian di tingkat pasca panen.

Page 135: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

135

Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan penerapan persyaratan dasar jaminan mutu hasil pertanian di tingkat pasca panen, seperti : standar prosedur operasional sanitasi (SSOP), cara penanganan yang baik (GHP). Output : Hasil pengawasan SSOP dan GHP. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

9) Mengawasi penerapan persyaratan dasar jaminan mutu hasil pertanian di tingkat pengolahan. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan penerapan persyaratan dasar jaminan mutu hasil pertanian di tingkat pengolahan, seperti : standar prosedur operasional sanitasi (SSOP), cara pengolahan yang baik (GMP). Output : Hasil pengawasan SSOP dan GMP Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

10) Menyusun dokumen sistem mutu untuk standar prosedur operasional. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan dokumen sistem mutu untuk standar prosedur operasional Output : Tersusunnya dokumen sistem mutu Bukti Fisik : a) dokumen sistem mutu (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap materi, yaitu : 0,320.

Page 136: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

136

11) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk prosedur kerja. Rincian Kegiatan : Kegiatan mengkaji prosedur kerja pada dokumen sistem mutu yang digunakan dalam sistem manajemen mutu laboratorium. Output : Dokumen prosedur kerja yang telah dikaji ulang. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan kaji ulang dokumentasi

prosedur kerja (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

12) Menyusun rencana kerja pengujian khusus. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana kerja pengujian khusus seperti uji banding/uji kemahiran, pengujian terhadap kasus yang sedang beredar di masyarakat. Output : Rencana kerja pengujian khusus. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengujian khusus (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,045.

13) Menyusun rencana kerja pengambilan contoh. Rincian Kegiatan : Melakukan rancangan pengambilan contoh, menentukan lokasi dan waktu pengambilan contoh. Output : Tersusunnya rencana kerja pengambilan contoh. Bukti Fisik : a) rencana kerja (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,030.

Page 137: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

137

14) Menyusun materi sosialisasi, bimbingan dan pendampingan dalam rangka pemberian bimbingan teknis sistem mutu laboratorium; Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan materi sosialisasi, bimbingan dan pendampingan dalam rangka pemberian bimbingan teknis sistem mutu laboratorioum. Output : Tersusunnya materi laporan penyusunan sosialisasi, bimbingan dan pendampingan dalam rangka pemberian bimbingan teknis sistem mutu laboratorioum. Bukti Fisik : a) laporan penyusunan materi sosialisasi, bimbingan dan

pendampingan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap materi, yaitu : 0,090.

15) Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara

pemusnahan contoh. Rincian Kegiatan : Melakukan pembuatan rekomendasi pemusnahan/berita acara pemusnahan contoh. Output : Berita acara dan hasil rekomendasi pemusnahan contoh. Bukti Fisik : a) Berita acara pemusnahan dan pengelolaan contoh

yang dilampirkan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekomendasi, yaitu : 0,045.

16) Melakukan pengujian kimia rekayasa genetika (GMO). Rincian Kegiatan : Pengujian kimia rekayasa genetika (GMO) meliputi : a) penyiapan bahan kimia - Pembuatan pereaksi; b) pembuatan standar pembanding; c) ekstraksi sampel; d) persiapan;

Page 138: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

138

e) penggunaan alat; f) pembacaan hasil. Output : Hasil uji rekayasa genetika. Bukti Fisik : a) data hasil uji yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,050.

17) Melakukan pengujian kimia cemaran logam. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia cemaran logam meliputi antara lain : menimbang, mencatat dalam buku kerja harian atau formulir, memanaskan/mendestruksi,menyaring, melarutkan, menetapkan dengan alat instrumen, mengamati, menghitung. Output : Hasil uji cemaran logam. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji cemaran logam yang dilampirkan

pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

18) Menentukan validasi metode uji dengan cara menentukan ketepatan untuk tumbuhan (accuracy). Rincian Kegiatan : Membandingkan antara nilai acuan dengan nilai rata-rata hasil uji. Validasi ketepatan (akurasi) ditunjukkan dengan kedekatan antara nilai acuan dengan nilai rata-rata hasil uji sehingga metode uji memenuhi syarat dan dapat digunakan. Output : Nilai kedekatan antara nilai acuan dengan nilai rata-rata hasil uji. Bukti Fisik : a) rekaman nilai kedekatan antara nilai acuan dengan

nilai-nilai hasil uji yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan penentuan validasi ketepatan (akurasi);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 139: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

139

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,040.

19) Menghitung ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel > 5. Rincian Kegiatan : Menghitung ketidakpastian pengukuran meliputi penyiapan data hasil kalibrasi alat, data statistik hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian alat dan hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian gabungan, perhitungan ketidakpastian pengujian yang diperluas, pengambilan kesimpulan. Output : Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/ variabel > 5 Bukti Fisik : a) rekaman hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran

dengan jumlah faktor/variabel > 5 yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

20) Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh dalam rangka uji profisiensi (sebagai provider). Rincian Kegiatan : a) Persiapan contoh uji profisiensi meliputi penyediaan

contoh dan baku pembanding, metode yang akan digunakan, dan penyediaan bahan kimia

b) Homogenisasi meliputi penyiapan alat untuk penggilingan contoh, pengadukan contoh, pembagian contoh, pengemasan contoh dan arsip contoh ke dalam botol, penimbangan contoh serta menambahkan standar, melarutkan/mengekstrak contoh, dan pengemasan contoh yang akan dikirimkan ke peserta

Output : Larutan contoh. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan persiapan dan

homogenisasi contoh uji profisiensi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman, yaitu : 0,060.

Page 140: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

140

21) Mengambil dan membuat laporan hasil pengambilan contoh. Rincian Kegiatan : Kegiatan pengambilan contoh dari populasi sesuai dengan prosedur pengambilan contoh yang relevan untuk kepentingan pengujian, meliputi menyiapkan bahan peralatan pengambilan contoh, menentukan lokasi, mengambil contoh dan membuat laporan hasil pengambilan contoh. Output : Data pengambilan contoh. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengambilan contoh (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,030.

22) Mengawasi pemusnahan arsip contoh. Rincian Kegiatan : Melakukan pengawasan dalam pemusnahan arsip contoh. Output : Hasil pemusnahan arsip contoh. Bukti Fisik : a) laporan hasil pemusnahan arsip contoh (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,040.

23) Melakukan pengujian kimia unsur logam.

Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia unsur logam antara lain : menimbang, mencatat dalam buku kerja harian, memanaskan/mendistruksi, menyaring, melarutkan, menetapkan dengan alat instrumen, mengamati, menghitung. Output : Hasil uji cemaran logam. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji cemaran logam yang dilampirkan

pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 141: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

141

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

24) Melakukan pengujian kimia dengan cara titrasi. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia dengan cara titrasi antara lain menimbang, mencatat dalam buku kerja harian, melarutkan, memanaskan, menitar, menghitung. Output : Hasil uji kimia dengan cara titrasi. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kimia dengan cara titrasi yang

dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,030.

25) Melakukan pengujian kimia komposisi pupuk. Rincian Kegiatan : Melakukan pengujian kimia komposisi pupuk antara lain menimbang, mencatat dalam buku kerja harian, melarutkan, memanaskan, menetapkan alat instrumen, mengamati dan menghitung. Output : Hasil uji kandungan komposisi pupuk. Bukti Fisik : a) rekaman hasil uji kandungan komposisi pupuk yang

dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

26) Menentukan validasi metode uji dengan menentukan pengulangan/repeatability dan reproducibility (untuk pupuk dan pestisida). Rincian Kegiatan : Menentukan pengulangan (repeatability dan reproducibility) meliputi : a) repeatibility adalah nilai yang menunjukkan perbedaan

mutlak antara dua hasil pengujian dengan metode yang

Page 142: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

142

sama dan kondisi yang sama (pelaksanaan, alat laboratorium dalam jangka waktu singkat);

b) penentuan validasi/verifikasi metode uji dengan cara menentukan nilai standar deviasi 6-10 kali ulangan dengan contoh berupa bahan acuan standar atau blanko contoh yang ditambahkan sejumlah tertentu analit secara homogen pada contoh, perhitungan dan pengolahan hasil pengujian dengan statistik; dan

c) reproductibility adalah perbedaan mutlak antara dua hasil pengujian dengan metode yang sama dan kondisi yang berbeda (pelaksanaan, alat laboratorium, dalam jangka waktu singkat).

Output : Hasil validasi. Bukti Fisik : a) laporan hasil validasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

27) Menentukan validasi metode uji dengan cara menentukan ketepatan/accuracy. Rincian Kegiatan : Melakukan konfirmasi melalui pengujian dengan nilai yan menunjukkan kedekatan antara nilai acuan dengan nilai rata-rata hasil uji (contoh : menghitung standar deviasi) untuk pupuk dan pestisida. Output : Hasil validasi. Bukti Fisik : a) laporan hasil validasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

28) Menentukan ketidakpastian pengukuran (uncertainty). Rincian Kegiatan : Menghitung ketidakpastian pengukuran meliputi penyiapan data hasil kalibrasi alat, data statistik hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian alat dan hasil pengujian, perhitungan ketidakpastian gabungan, perhitungan ketidakpastian pengujian yang diperluas, pengambilan kesimpulan.

Page 143: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

143

Output : Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran Bukti Fisik : a) rekaman Hasil perhitungan ketidakpastian pengukuran

yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,030.

29) Melakukan uji homogenitas dalam rangka uji profisiensi Rincian Kegiatan : Uji homogenitas meliputi pengambilan contoh(pupuk, pestisida) /contoh secara acak, setelah preparasi kemudian diinjekkan/disuntikkan ke dalam alat instrumen, dihitung konsentrasinya jika t-hitung lebih besar berdasarkan perhitungan statistik maka contoh tersebut homogen. Output : Hasil uji homogenitas. Bukti Fisik : a) laporan hasil uji homogenitas (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,045.

30) Melakukan uji stabilitas dalam rangka uji profisiensi Rincian Kegiatan : Uji stabilitas meliputi pengambilan contoh (pupuk dan pestisida) arsip secara acak dimana diperkirakan contoh yang sama juga dikerjakan oleh peserta dalam waktu yang bersama, setelah preparasi kemudian diinjekkan/ disuntikkan ke dalam alat instrumen dihitung konsentrasinya jika t-hitung lebih besar berdasarkan perhitungan statistik maka contoh tersebut homogen. Output : Hasil uji homogenitas. Bukti Fisik : a) laporan hasil uji homogenitas (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman, yaitu : 0,030.

Page 144: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

144

31) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk gaya. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang telusur ke standar nasional/internasional. Output : Hasil kalibrasi. Bukti Fisik : a) laporan hasil kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,020.

32) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk optik. Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang telusur ke standar nasional/internasional. Output : Hasil kalibrasi. Bukti Fisik : a) laporan hasil kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,020.

33) Mengawasi pemusnahan limbah laboratorium. Rincian Kegiatan : Mengumpulkan limbah laboratorium yang akan dimusnahkan, pemeriksaan tempat pemusnahan limbah, pelaksanaan pemusnahaan dan pembuatan berita acara pemusnahan. Output : Jumlah limbah yang dimusnahkan dan pemusnahan limbah dengan baik. Bukti Fisik : a) berita acara pemusnahan limbah yang dilampirkan

pada laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan

Page 145: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

145

pemusnahan limbah laboratorium (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap berita acara, yaitu : 0,045.

34) Melakukan verifikasi baku pembanding. Rincian Kegiatan : Melakukan verifikasi baku pembanding antara lain : a) menimbang, mencatat dalam buku kerja harian,

melarutkan, menghitung, memberikan label, menginject, mengamati pada alat instrumen; dan

b) menghitung, mencatat dalam buku kerja harian/formulir dan membandingkan dengan data yang tertera dalam sertifikat.

Output : Hasil verifikasi. Bukti Fisik : a) rekaman pelaksanaan kegiatan verifikasi bahan

pembanding (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil uji, yaitu : 0,045.

b. Pengawas Mutu Pertanian Muda (III/c – III/d), yaitu :

1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan; Rincian Kegiatan : Mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : program penanganan limbah, peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha,sistem mutu baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha Output : Tersedianya data persiapan pengawasan Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan persiapan pengumpulan data

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,180.

Page 146: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

146

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan). Rincian Kegiatan : Mengolah dan menganalisa data program penanganan limbah, peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha, sistem mutu baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha serta kebutuhan sosialisasi dan bimbingan teknis, dan lain-lain. Output : Tersedianya data hasil olahan dan analisa Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan pengolahan dan analisa data

(Formulir A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan) Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan program pengembangan sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha peningkatan mutu produksi, penanganan limbah baik on farm maupun off farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok serta kebutuhan sosialisasi dan bimbingan teknis dan lain-lain. Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,090.

4) Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu (sistem HACCP,ISO, dan lainnya) hasil pertanian mencakup : lokasi,

Page 147: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

147

jadwal, penetapan ruang lingkup, penyiapan daftar pertanyaan, daftar alat yang digunakan dan lain-lain Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik : a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,090.

5) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana dan prasarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan) Rincian Kegiatan : Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan seperti: daftar pertanyaan, formulir isian, alat bantu yang diperlukan dan lain-lain. Output : Daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain. Bukti Fisik : a) daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain (Formulir

A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

6) Mengawasi dampak lingkungan dengan tingkat kesulitan ll di pelaku usaha. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya pencemaran akibat limbah padat, cair dan udara yang dihasilkan oleh proses pengolahan hasil, seperti : kesesuaian kualitas mutu limbah dengan parameter yang dipersyaratkan, melalui evaluasi data sekunder dan/atau pengambilan sampel. Output : Hasil pengawasan lingkungan. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 148: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

148

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,240.

7) Melaksanakan kompilasi dan penyimpanan rekaman. Rincian Kegiatan : Melaksanakan kompilasi, penyimpanan dan pemeliharaan rekaman mencakup pengelompokan rekaman sesuai peruntukannya . Output : Rekaman yang terpelihara. Bukti Fisik : a) laporan hasil kompilasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

8) Mengawasi produk segar/olahan yang beredar dan terkait dengan keamanan pangan. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan terhadap produk segar/olahan yang beredar seperti : pengamatan produk di pedagang pengecer/pengumpul/ pasar/display di swalayan terhadap kesesuaian standar Output : Hasil pengawasan produk Bukti Fisik : a) Laporan hasil pengawasan (Formular A). b) Surat Penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

9) Menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknis dalam

rangka memberikan saran teknis. Rincian Kegiatan : Melaksanakan penyusunan materi sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka pemberian saran teknis, seperti : sistem mutu, penyusunan dokumen sistem mutu, regulasi teknis terkait dan lain-lain. Out Put : Materi sosialisasi dan Materi bimbingan teknis

Page 149: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

149

Bukti Fisik : a) Materi sosialisasi dan bimbingan teknis (Formular A). b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap materi, yaitu : 0,090.

10) Melakukan sosialisasi jaminan mutu hasil pertanian Rincian Kegiatan : Melaksanakan sosialisasi sistem jaminan mutu produk pertanian dalam rangka pemberian saran teknis kepada pelaku usaha, seperti : kebijakan, sistem manajemen mutu (HACCP, ISO, dan lainnya), standar dan regulasi teknis lainnya. Out Put : Terlaksananya sosialisasi. Bukti Fisik : a) Laporan sosialisasi (Formular A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

11) Melakukan bimbingan teknis Jaminan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melaksanakan bimbingan teknis jaminan mutu hasil pertanian dalam rangka pemberian saran teknis, seperti : penyusunan pre-requisite (SSOP, GMP, GHP, dan lainnya), instruksi kerja, formulir, standar dan regulasi teknis lainnya. Out Put : Terlaksananya bimbingan teknis Bukti Fisik : a) laporan bimbingan teknis (Formular A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,450.

12) Menyusun materi pendampingan penerapan jaminan mutu Rincian Kegiatan : Melaksanakan penyusunan materi pendampingan dalam rangka pemberian saran teknis, seperti : sistem mutu,

Page 150: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

150

penyusunan dokumen sistem mutu, regulasi teknis terkait dan lain-lain. Out Put : Materi pendampingan Bukti Fisik : a) materi pendampingan (Formular A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap materi, yaitu : 0,300.

13) Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu dalam rangka penerapan jaminan mutu di pelaku usaha. Rincian Kegiatan : Melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu dalam rangka pemberian saran teknis, seperti : panduan mutu, dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir, dan lain-lain. Out Put : Terlaksananya pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu

Bukti Fisik : a) laporan penyusunan dokumen (Formular A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,320.

14) Melakukan pendampingan penerapan jaminan mutu Rincian Kegiatan : Melaksanakan pendampingan penerapan jaminan mutu dalam rangka pemberian saran teknis, seperti : penerapan panduan mutu, dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir, dan lain-lain. di pelaku usaha Out Put : Terlaksananya pendampingan penerapan jaminan mutu Bukti Fisik : a) laporan pendampingan penerapan jaminan mutu

(Formular A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

Page 151: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

151

15) Melakukan sosialisasi sistem mutu laboratorium. Rincian Kegiatan : Melakukan sosialisasi sistem mutu laboratorium baik internal maupun eksternal laboratorium. Output : Materi sosialisasi sistem mutu laboratorium. Bukti Fisik : a) Laporan sosialisasi sistem mutu laboratorium yang

dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sistem mutu laboratorium (Formulir A).

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

16) Melakukan bimbingan sistem mutu laboratorium. Rincian Kegiatan : Melakukan bimbingan sistem mutu laboratorium baik internal laboratorium maupun eksternal (laboratorium lain yang belum maupun yang sudah diakreditasi). Output : Materi bimbingan sistem mutu laboratorium. Bukti Fisik : a) Laporan bimbingan sistem mutu laboratorium yang

dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan sistem mutu laboratorium (Formular A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,240.

17) Melakukan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu untuk standar prosedur operasional, instruksi kerja, formulir dan dokumen pendukung. Rincian Kegiatan : Melakukan Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu untuk standar prosedur operasional, instruksi kerja, formulir dan dokumen pendukung, baik internal laboratorium maupun eksternal (laboratorium lain yang belum maupun yang sudah diakreditasi). Output : Dokumen standar prosedur operasional, instruksi kerja dan formulir.

Page 152: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

152

Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan

penyusunan standar prosedur operasional instruksi kerja, formulir dan dokumen pendukung (Formulir A); dan

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,400.

18) Menyusun dokumen sistem mutu panduan mutu. Rincian Kegiatan : Menyusun panduan mutu yang menguraikan garis besar kebijakan sistem mutu organisasi/laboratorium yang ditetapkan, mengacu standar nasional/internasional. Output : Dokumen sistem mutu untuk panduan mutu. Bukti Fisik : a) materi dokumen sistem mutu untuk panduan mutu (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap materi, yaitu : 0,640.

19) Menyusun dokumen sistem mutu formulir/rekaman. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan dokumen sistem mutu untuk formulir/rekaman. Output : Formulir/rekaman. Bukti Fisik : a) dokumen formulir (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap dokumen formulir, yaitu : 0,400.

20) Melakukan pendampingan penerapan instruksi kerja. Rincian Kegiatan : Pendampingan dalam penerapan instruksi kerja baik internal, laboratorium maupun eksternal (laboratorium lain yang belum maupun yang sudah diakreditasi).

Page 153: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

153

Output : Diterapkannya instruksi kerja. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan Pendampingan penerapan

instruksi kerja (Formulir A). b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,500.

21) Melakukan pendampingan penerapan formulir/rekaman. Rincian Kegiatan : Pendampingan penerapan penggunaan formulir baik internal laboratorium maupun eksternal (laboratorium lain yang belum maupun yang sudah diakreditasi). Output : Penerapan formulir. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan penerapan formulir

(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,500.

22) Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja. Rincian Kegiatan : Melakukan pemeriksaan dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja. Output : Hasil pemeriksaan dan pengesahan dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja . Bukti Fisik : a) dokumen sistem mutu instruksi kerja yang telah

disahkan yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

Page 154: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

154

23) Mengikuti kaji ulang manajemen sebagai pembahas. Rincian Kegiatan : Bertindak sebagai pembahas pada pertemuan kaji ulang manajemen yang membahas hasil audit internal/eksternal, informasi staf, perkembangan pengetahuan dan lain-lain. Output : Hasil bahasan materi pada pertemuan kaji ulang manajemen Bukti Fisik : a) laporan hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan kaji

ulang manajemen sebagai pembahas (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,080.

24) Membuat laporan kaji ulang manajemen laboratorium. Rincian Kegiatan : Membuat laporan kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium. Output : Laporan kaji ulang manajemen laboratorium. Bukti Fisik : a) laporan kaji ulang manajemen laboratorium yang

dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

25) Melakukan verifikasi tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen laboratorium. Rincian Kegiatan : Kegiatan verifikasi sebagai tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen laboratorium. Output : Hasil verifikasi kaji ulang menajemen laboratorium. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi tindak lanjut

hasil kaji ulang manajemen laboratorium(Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,270.

Page 155: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

155

26) Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit. Rincian Kegiatan : Merencanakan kegiatan pelaksanaan audit di dalam unit atau bagian atau menyeluruh organisasi/laboratorium dan mengkoordinasikannya dengan baik. Output : Hasil perencanaan kegiatan pelaksanaan audit. Bukti Fisik : a) Laporan hasil perencanaan kegiatan pelaksanaan audit

yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengkoordinasikan pelaksanaan audit internal (Formulir A;. dan

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

27) Memimpin dan melaksanakan audit sistem mutu dan kemampuan teknis dalam rangka internal audit. Rincian Kegiatan : Kegiatan memimpin dan melaksanakan audit sistem mutu yang dilakukan oleh seorang PMHP yang berkompeten, meliputi : a) memimpin dan melaksanakan penilaian teknis dan

manajemen mutu; b) memberi masukan teknis terhadap penilaian personil

dalam pelaksanaan audit; dan. c) Memantau/memonitor proses audit. Output : Rekaman audit. Bukti Fisik : a) Laporan formulir/rekaman hasil audit yang dilampirkan

pada laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan audit internal sistem mutu dan kemampuan teknis (Formulir A).

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

28) Menyiapkan dan memperagakan sistem mutu. Rincian Kegiatan : a) menyiapkan dokumen sistem mutu; dan

Page 156: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

156

b) memperagakan sistem mutu, penerapan prosedur, instruksi kerja, formulir/rekaman sesuai yang tertuang dalam dokumen sistem mutu.

Output : Laporan penyiapan dan peragaan sistem mutu Bukti Fisik : a) Laporan rekaman pelaksanaan kegiatan penyiapan dan

peragaan sistem mutu dalam kegiatan audit (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,090.

29) Melakukan tindakan perbaikan audit sistem mutu. Rincian Kegiatan : Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil temuan audit, meliputi adanya ketidaksesuaian antara penerapan sistem mutu dengan dokumen sistem mutu. Output : Laporan tindak lanjut perbaikan audit. Bukti Fisik : a) laporan tindak lanjut perbaikan audit yang dilampirkan

pada laporan pelaksanaan kegiatan tindakan perbaikan audit (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

30) Membuat laporan audit internal . Rincian Kegiatan : Membuat laporan audit internal yang antara lain meliputi : a) membuat perencanaan pelaksanaan audit; b) melaksanakan audit internal; c) menginventarisasi temuan-temuan hasil audit internal;

dan d) menyampaikan hasil temuan kepada auditor untuk

ditindaklanjuti. Output : Laporan audit internal.

Page 157: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

157

Bukti Fisik : a) laporan audit internal yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan pembuatan laporan audit internal(Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan) Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan audit internal, yaitu : 0,180.

31) Melakukan verifikasi tindakan internal audit. Rincian Kegiatan : Melakukan verifikasi tindak lanjut terhadap tindakan perbaikan audit internal. Output : Hasil tindak lanjut perbaikan audit internal. Bukti Fisik : a) laporan verifikasi yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan verifikasi tindakan perbaikan audit (Formular A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,270.

32) Menyusun rencana kerja pengujian khusus. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana kerja pengujian khusus. Output : Tersusunnya rencana kerja. Bukti Fisik : a) dokumen rencana kerja (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,090.

33) Menyusun rencana kerja untuk sosialisasi, bimbingan, pendampingan, kaji ulang dalam rangka bimbingan teknis sistem mutu laboratorium. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana kerja untuk sosialisasi, bimbingan, pendampingan, kaji ulang dalam rangka

Page 158: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

158

bimbingan teknis sistem mutu laboratorium. Output : Rencana kerja untuk sosialisasi, bimbingan, pendampingan, kaji ulang. Bukti Fisik : a) dokumen rencana kerja (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,080.

34) Mengindentifikasi kebutuhan uji profisiensi tumbuhan. Rincian Kegiatan : Mengindentifikasikan kebutuhan uji profisiensi untuk tumbuhan meliputi : a) menginventarisasi jumlah peserta yang akan mengikuti

uji profisiensi; b) menentukan contoh dan baku pembanding yang akan

diuji; c) menentukan metode yang akan digunakan; d) menentukan kebutuhan bahan kimia, jumlah contoh

dan baku pembanding; dan e) menentukan waktu pengiriman contoh kepada peserta

dan pengiriman hasil uji dari peserta. Output : Data kebutuhan uji profisiensi. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan uji

profisiensi; dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan audit internal, yaitu : 0,180

35) Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil uji tumbuhan. Rincian Kegiatan : Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil pengujian, meliputi pemeriksaan data hasil uji yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang berisi nama dan alamat pelanggan, nama contoh, tanggal terima contoh, tanggal pengujian, hasil pengujian dan mengesahkan LHP

Page 159: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

159

Output : LHP. Bukti Fisik : a) Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil Pengujian/LHP yang

dilampirkan pada laporan pelaksanaan kegiatan memeriksa dan mengesahkan LHP tumbuhan (Formular A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan hasil pengujian, yaitu : 0,040.

36) Menyusun rekomendasi teknis hasil uji mutu tumbuhan. Rincian Kegiatan : a) mengevaluasi data hasil uji sarana produksi; dan b) membandingkan data hasil uji tersebut dengan standar

batas pengujian yang ditetapkan (sesuai ketentuan SNI/CODEX/ anjuran/regulasi teknis lainnya)

c) menyimpulkan data hasil uji yang telah dibandingkan dengan standar batas pengujian yang ditetapkan; dan

d) menyusun bahan rekomendasi teknis hasil pengujian untuk tumbuhan.

Output : Rekomendai teknis hasil pengujian mutu (tumbuhan). Bukti Fisik : a) Rekomendasi yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formular A). b) Surat Penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekomendasi, yaitu : 0,020.

37) Membuat rekomendasi pemusnahan/berita acara pengelolaan contoh. Rincian Kegiatan : Melakukan pembuatan rekomendasi pemusnahan/berita acara pemusnahan contoh. Output : Berita acara dan usulan bahan rekomendasi pemusnahan dan pengelolaan contoh yang dilampirkan.

Page 160: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

160

Bukti Fisik : a) berita acara pemusnahan dan pengelolaan contoh yang

dilampirkan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekomendasi, yaitu : 0,041.

38) Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensi sarana produksi. Rincian Kegiatan : Melakukan identifikasikan kebutuhan uji profisiensi sarana produksi meliputi : a) menginventarisasi jumlah peserta yang akan mengikuti

uji profisiensi; b) menentukan contoh dan baku pembanding yang akan

diuji; c) menentukan metode yang akan digunakan; d) menentukan kebutuhan bahan kimia, jumlah contoh

dan baku pembanding; dan e) menentukan waktu pengiriman contoh kepada peserta

dan pengiriman hasil uji dari peserta. Output : Data kebutuhan uji profisiensi sarana produksi. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan uji

profisiensi (sarana produksi) (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,180.

39) Memeriksa dan mengesahkan Laporan Hasil Uji sarana produksi. Rincian Kegiatan : Memeriksa dan mengesahkan Laporan hasil pengujian (sarana produksi) meliputi pemeriksaan data uji pada LHP, yang berisi nama, alamat pelanggan, nama contoh, tanggal terima contoh, tanggal pengujian, hasil pengujian dan mengesahkan LHP. Output : Laporan Hasil Pengujian (LHP).

Page 161: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

161

Bukti Fisik : a) LHP yang dilampirkan pada laporan pelaksanaan

kegiatan memeriksa dan mengesahkan LHP untuk sarana produksi (Formular A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan hasil pengujian, yaitu : 0,040.

40) Membuat rekomendasi teknis hasil pengujian mutu sarana produksi. Rincian Kegiatan : a) mengevaluasi data hasil uji; b) membandingkan data hasil uji dengan standar batas

pengujian yang ditetapkan (sesuai ketentuan SNI/CODEX /regulasi teknis dan anjuran lainnya.)

c) menyimpulkan data hasil uji yang telah dibandingkan dengan standar batas pengujian yang ditetapkan; dan

d) membuat rekomendasi teknis hasil pengujian sarana produksi.

Output : Rekomendai teknis hasil pengujian (sarana produksi). Bukti Fisik : a) rekomendasi yang dilampirkan pada laporan

pelaksanaan kegiatan (Formular A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan)

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekomendasi, yaitu : 0,020.

41) Menyusun perencanaan kalibrasi internal peralatan per tahun. Rincian Kegiatan : Merencanakan kalibrasi peralatan secara internal meliputi : pendataan alat, status kalibrasi alat dan penetapan waktu pelaksanaan kalibrasi berikutnya. Output : Rencana program kalibrasi. Bukti Fisik : a) Laporan program kalibrasi yang dilampirkan pada

laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kalibrasi peralatan per tahun (Formulir A); dan

Page 162: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

162

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,040.

42) Menyusun kebutuhan sarana pengujian laboratorium dalam pengelolaan sarana pengujian laboratorium. Rincian Kegiatan : Kegiatan menyusun kebutuhan sarana pengujian laboratorium meliputi : kebutuhan peralatan, larutan bahan kimia/media hingga ruang pengujian yang disesuaikan dengan metoda uji menjadi komponen penting di laboratorium sehingga kegiatan pengujian dapat berjalan Output : Rekaman penyusunan kebutuhan sarana laboratorium. Bukti Fisik : a) Laporan penyusunan data kebutuhan sarana pengujian

laboratorium (Formulir A); dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan) Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rekaman, yaitu : 0,060.

43) Melakukan bimbingan teknis di bidang manajemen

laboratorium. Rincian Kegiatan : Kegiatan bimbingan teknis di bidang manajemen laboratorium agar manajemen laboratorium dapat berjalan baik sesuai prosedur. Output : Hasil bimbingan teknis. Bukti Fisik : a) laporan hasil bimbingan teknis (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,060.

44) Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Kegiatan uji coba konsep pengembangan sistem dan metoda pengujian mutu hasil pertanian yang bisa digunakan/diterapkan di laboratorium dan di lapangan.

Page 163: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

163

Output : Hasil uji coba Bukti Fisik : a) laporan hasil uji coba (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,800

c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya (IVa - IVc)

1) Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan. Rincian Kegiatan :

Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan, seperti : program peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha

Output : Tersedianya data persiapan pengawasan Bukti Fisik :

a) laporan paket data; dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan)

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu : 0,270

2) Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Rincian Kegiatan : Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data program pengembangan sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha serta kebutuhan sosialisasi dan bimbingan teknis dan lain-lain.

Output : Tersedianya rencana kerja pengawasan terkait hasil olahan data yang dianalisa dan dievaluasi dalam rangka pengawasan di pelaku usaha.

Page 164: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

164

Bukti Fisik : a) laporan berupa rencana kerja pengawasan. b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan)

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,135

3) Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

Rincian Kegiatan : Menyusun rencana kerja pengawasan program pengembangan sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, peningkatan mutu produksi, pengembangan usaha, penanganan limbah baik on-farm maupun off-farm yang terdapat pada unit usaha/kelompok usaha serta kebutuhan sosialisasi dan bimbingan teknis dan lain-lain.

Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik :

a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan)

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,135

4) Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil

pertanian. Rincian Kegiatan :

Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu (sistem HACCP, ISO dan lainnya) hasil pertanian mencakup : lokasi, jadwal, penetapan ruang lingkup, penyiapan daftar pertanyaan, daftar alat yang digunakan dan lain-lain.

Output : Rencana kerja pengawasan. Bukti Fisik :

a) rencana kerja pengawasan (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan)

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,135

Page 165: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

165

5) Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana dan prasarana, budidaya, pengembangan usaha hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan).

Rincian Kegiatan : Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan seperti : daftar pertanyaan, alat bantu yang diperlukan dan lain-lain.

Output : Daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain. Bukti Fisik :

a) Laporan berupa penyiapan daftar pertanyaan, formulir isian, dan lain-lain;

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,135

6) Mengawasi dampak lingkungan pada tingkat kesulitan lll di pelaku usaha.

Rincian Kegiatan : Melaksanakan pengawasan terhadap kapasitas dan efektivitas sarana penanganan limbah cair, limbah padat dan udara dengan cara pengambilan sampel, evaluasi data sekunder dan pengukuran langsung di lokasi pelaku usaha.

Output : Hasil pengawasan lingkungan Bukti Fisik :

a) laporan hasil pengawasan; b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 1,080.

7) Melakukan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu untuk panduan mutu.

Rincian Kegiatan : Mendampingi pelaku usaha dalam penyusunan dokumen sistem mutu untuk Panduan mutu.

Output : Dokumen Panduan mutu Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan Panduan mutu; dan

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 166: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

166

Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,600.

8) Melakukan pendampingan penerapan standar prosedur

operasional. Rincian Kegiatan :

Mendampingi dalam penerapan Standar Prosedur Operasional Laboratorium lain yang belum maupun yang sudah diakreditasi

Output : Penerapan SPO Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan SPO (Formulir A); dan

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap dokumen, yaitu : 0,400.

9) Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk

panduan mutu dan standar prosedur operasional. Rincian Kegiatan :

a) memeriksa dan mengesahkan dokumen Panduan Mutu dan SPO;

b) mengesahkan dokumen Panduan Mutu dan SPO). Output :

Dokumen Panduan Mutu dan SPO) yang telah disahkan. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengesahan dokumen Panduan Mutu dan SPO)(Formulir A); dan

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit :

Angka kredit diberikan untuk setiap melakukan laporan , yaitu : 0,135.

10) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium

untuk Panduan Mutu. Rincian Kegiatan :

Meninjau kembali/ kaji ulang dokumen sistem mutu untuk memastikan kesinambungan kecocokan, efektifitas dan

Page 167: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

167

mengetahui perubahan peningkatan serta tindak lanjut yang diperlukan.

Output : Dokumen sistem mutu yang telah dikaji ulang. Bukti Fisik :

a) laporan pelaksanaan kegiatan kaji ulang dokumen sistem mutu (Formulir A); dan

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap kaji ulang , yaitu : 0,540 11) Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai nara

sumber. Rincian Kegiatan :

Memberikan masukan terhadap materi yang disajikan pada pertemuan kaji ulang manajemen sebagai nara sumber.

Output : Hasil risalah pertemuan kaji ulang. Bukti Fisik :

a) laporan hasil pertemuan kaji ulang (Formulir A); dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,120. 12) Mengevaluasi hasil internal audit

Rincian Kegiatan : Kegiatan mengevaluasi hasil audit internal meliputi evaluasi usulan pencegahan yang ditetapkan dalam kebijakan peningkatan sistem mutu organisasi/laboratorium. Output : Hasil evaluasi audit. Bukti Fisik : a) Laporan hasil evaluasi audit yang dilampirkan pada

laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A); dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil evaluasi audit, yaitu : 0,135.

13) Mengawasi penerapan dokumen sistem mutu di pelaku usaha.

Page 168: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

168

Rincian Kegiatan : Melakukan kegiatan pengawasan penerapan dokumen sistem mutu di pelaku usaha. Output : Hasil pengawasan penerapan dokumen sistem mutu. Bukti Fisik : a) laporan hasil pengawasan penerapan dokumen sistem

mutu (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 2,700.

14) Menyusun rencana kerja pengujian khusus. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana kerja pengujian khusus seperti : uji banding/ uji kemahiran, pengujian terhadap kasus yang sedang beredar di masyarakat (misal : formalin, bahan pengawet, dan lain-lain). Output : Rencana kerja pengujian khusus. Bukti Fisik : a) laporan rencana kerja pengujian khusus (Formulir A);

dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,135.

15) Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi. Rincian Kegiatan : Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi, meliputi : a) mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensi; b) melakukan persiapan dan homogenitas contoh uji

profisiensi; c) hasil uji homogenitas; d) hasil uji stabilitas. e) menganalisa hasil uji profisiensi berdasarkan hasil uji

yang diterima dari peserta untuk mengetahui apakah hasil uji peserta ”in layer” atau ”out layer”.

Page 169: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

169

Output : Laporan hasil uji profisiensi. Bukti Fisik : a) laporan hasil uji profisiensi yang dilampirkan pada

laporan pelaksanaan kegiatan pembuatan laporan dan analisa hasil uji profisiensi (Formulir A); dan

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,270.

16) Mengevaluasi dan mengesahkan laporan hasil kalibrasi. Rincian Kegiatan : Mengevaluasi laporan hasil kalibrasi meliputi peralatan yang dikalibrasi, pelaksanaan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur, data kalibrasi, perhitungan secara statistik dan mengesahkan laporan hasil kalibrasi. Output : Laporan hasil kalibrasi. Bukti Fisik : a) laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan

pengesahan laporan hasil kalibrasi (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu : 0,135.

17) Menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian. Output : Bahan/ konsep rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian. Bukti Fisik : a) Laporan berupa rencana konsep pengembangan

sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian (Formulir A);

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,540.

Page 170: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

170

18) Menyusun konsep pedoman/ juklak/ juknis/ SPO tentang pengawasan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan konsep pedoman juklak/ juknis/ SPO tentang pengawasan mutu hasil pertanian. Output : Konsep pedoman/juklak/juknis/SPO Bukti Fisik : a) Konsep pedoman/juklak/juknis/SPO; dan b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap konsep pedoman, yaitu : 0,900

19) Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melaksanakan kegiatan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian yang bisa diterapkan di lapangan. Output : Hasil uji coba konsep pengembangan sistem dan metoda. Bukti Fisik : a) laporan hasil uji coba konsep (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap uji coba konsep, yaitu : 1,350.

20) Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan perumusan konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian. Output : Rumusan konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian. Bukti Fisik : a) Laporan hasil rumusan konsep (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Page 171: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

171

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rumusan konsep, yaitu : 2,700.

21) Mengevaluasi sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan evaluasi sistem dan metoda pengawasan mutu hasil pertanian. Output : Hasil evaluasi. Bukti Fisik : a) Laporan evaluasi sistem dan metoda pengawasan

mutu hasil pertanian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap dokumen evaluasi, yaitu : 0,900.

22) Menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan penyusunan rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Output : Rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Bukti Fisik : a) hasil penyusunan /dokumen rencana pengembangan

sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian (Formulir A); dan

b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu : 0,900.

23) Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengujian mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan penysunan konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengujian mutu hasil pertanian.

Page 172: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

172

Output : Konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengujian mutu hasil pertanian. Bukti Fisik : a) Konsep pedoman/juklak/juknis/SPO (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap konsep pedoman, yaitu : 0,900

24) Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian; Rincian Kegiatan : Melakukan perumusan konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Output : Rumusan konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Bukti Fisik : a) laporan rumusan konsep pengembangan sistem dan

metode pengujian mutu hasil pertanian (Formulir A);. b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap konsep pedoman, yaitu : 0,900.

25) Mengevaluasi sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : Melakukan evaluasi sistem dan metoda pengujian baik metoda yang telah digunakan atau baru akan digunakan. Output : Hasil evaluasi Bukti Fisik : a) laporan hasil evaluasi sistem dan metode pengujian

mutu hasil pertanian (Formulir A); b) surat penugasan (apabila dipersyaratkan). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap hasil evaluasi, yaitu : 0,900.

Page 173: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

173

6. Rincian Penyidikan dan Menjadi Saksi Ahli (semua jenjang) sebagai berikut :

a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil

1) Melakukan inventarisasi laporan penyidikan Rincian Kegiatan : Mengumpulkan bahan laporan penyidikan dari masyarakat atau temuan sendiri. Output : Bahan laporan penyidikan Bukti Fisik : a) Laporan inventarisasi bahan penyidikan b) Surat Penugasan dari Atasan Penyidik Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan pada setiap laporan yaitu : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Pemula : 0,015 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :

0,020 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Lanjutan : 0,050 d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia :

0,100

2) Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan Rincian kegiatan: Mempersiapkan bahan laporan /berkas penyidikan menjadi laporan kejadian baik yang ditemukan sendiri maupun yang dilaporkan oleh orang lain. Output : Laporan kejadian (LK) baik yang ditemukan sendiri maupun yang dilaporkan oleh orang lain. Bukti Fisik : a) Laporan Kejadian b) Surat penugasan dari atasan penyidik Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan pada setiap laporan yaitu : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pemula : 0,015 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :

0,020

Page 174: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

174

c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan : 0,050

d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia : 0,100

3) Melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara/ TKP

Rincian Kegiatan : a) Mencari dan menemukan saksi, barang bukti dan

tersangka . b) Berkoordinasi dengan pihak kepolisian dengan

permohonan tertulis c) Membuat surat perintah dimulainya penyidikan, surat

perintah tugas, menyidik, geledah, dan surat perintah penyitaan.

Output : Ditemukannya saksi, barang bukti, tersangka dan bukti koordinasi dengan pihak kepolisian. Selain itu terdapat juga surat perintah penyidikan, geledah, dan penyitaan. Bukti Fisik : Laporan berupa hasil penanganan TKP. Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan pada setiap laporan yaitu : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Pemula : 0,027 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :

0,036 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Lanjutan : 0,090 d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia :

0,180

4) Melakukan penyidikan dan pemeriksaan Rincian Kegiatan : a) Memanggil tersangka, saksi ahli dan saksi. b) Menggeledah dan menyita barang bukti yang berkaitan

dengan tindak pidana. c) Bersama dengan pihak kepolisian turut

menangkap,menahan tersangka dan memeriksa tersangka.

d) Bersama pihak kepolisian memeriksa saksi dan saksi ahli.

Out put: Hasil penyidikan dan pemeriksaan

Page 175: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

175

Bukti Fisik: a) Berita Acara Pemeriksaan, Penangkapan dan

Penahanan. b) Surat Penugasan Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan pada setiap laporan yaitu : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Pemula : 0,027 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :

0,036 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Lanjutan : 0,090 d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia :

0,180

5) Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti Rincian Kegiatan : Meminta surat pengantar penyitaan dari Kejaksaan. Output : Surat pengantar Kejaksaan Bukti Fisik: Fotokopi surat pengantar Kejaksaan. Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan 0,090 a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Pemula : 0,027 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :

0,036 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Lanjutan : 0,090 d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia :

0,180

6) Mencari tersangka Rincian kegiatan : Bersama dengan pihak kepolisian mencari dan menangkap tersangka. Output: Tertangkapnya tersangka Bukti Fisik: Laporan Berita Acara Penangkapan

Page 176: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

176

Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pemula : 0,144 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :

0,192 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Lanjutan : 0,480 d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia :

0,960

7) Meminta keterangan pada saksi, tersangka, saksi ahli. Rincian Kegiatan: Membuat surat pemanggilan saksi, tersangka dan saksi ahli. Output: Surat pemanggilan Bukti Fisik: Laporan dibuatnya surat pemanggilan Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Pemula : 0,036 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :

0,048 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Lanjutan : 0,120 d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia :

0,240

8) Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Saksi Ahli dan tersangka. Rincian Kegiatan : Mendokumentasikan hasil pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka. Output: Berkas hasil pemeriksaan Bukti Fisik : Laporan Berita Acara pemeriksaan Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Pemula : 0,030

Page 177: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

177

b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana : 0,040

c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan : 0,100

d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia : 0,200

9) Melakukan gelar perkara

Rincian kegiatan : Bersama pihak Kejaksaan membuat surat undangan gelar perkara. Output: Undangan gelar perkara Bukti Fisik : Laporan dibuatnya undangan gelar perkara Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan 0,090 a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Pemula : 0,015 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :

0,020 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Lanjutan : 0,050 d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia :

0,100

10) Menyusun laporan hasil gelar perkara Rincian Kegiatan : Membuat laporan gelar perkara Output: Laporan hasil gelar perkara Bukti Fisik : Laporan dilaksanakannya gelar perkara. Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Pemula : 0,015 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :

0,020 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Lanjutan : 0,050

Page 178: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

178

d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia : 0,100

11) Melaporkan Berita Acara Pemeriksaan ke penuntut umum

bersama sama pihak kepolisian. Rincian Kegiatan : a) Tahap I: Membuat resume berkas perkara, menyusun berkas

perkara, menjilid berkas perkara dan mengirim berkas perkara ke Jaksa penuntut Umum/JPU

b) Tahap II: Mengirim tersangka dan barang bukti ke Jaksa

penuntut Umum/JPU. Output: Berkas perkara, tersangka dan barang bukti. Bukti Fisik : Laporan pemberkasan Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Pemula : 0,012 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :

0,016 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Lanjutan : 0,040 d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia :

0,080

12) Menjadi saksi ahli Rincian kegiatan :

Memberikan keterangan dibawah sumpah tentang informasi terkait kompetensi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh Kepolisian. Output: Keterangan kesaksian sebagai Saksi Ahli. Bukti Fisik : Laporan Berita Acara Kesaksian. Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana

Pemula : 0,015

Page 179: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

179

b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana : 0,020

c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan : 0,050

d) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyelia : 0,100

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli

1) Melakukan inventarisasi laporan penyidikan

Rincian Kegiatan : Mengumpulkan bahan laporan penyidikan dari masyarakat atau temuan sendiri. Output : Bahan laporan penyidikan Bukti Fisik : a) Laporan inventarisasi bahan penyidikan b) Surat Penugasan dari Atasan Penyidik Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan pada setiap laporan yaitu : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,050 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,100 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

0,150

2) Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan Rincian kegiatan: Mempersiapkan bahan laporan /berkas penyidikan menjadi laporan kejadian baik yang ditemukan sendiri maupun yang dilaporkan oleh orang lain. Output : Laporan kejadian (LK) baik yang ditemukan sendiri maupun yang dilaporkan oleh orang lain. Bukti Fisik : a) Laporan Kejadian b) Surat penugasan dari atasan penyidik Pemberian angka kredit: Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan pada setiap laporan yaitu : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,050

Page 180: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

180

b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,100 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

0,150

3) Melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara/ TKP Rincian Kegiatan : a) Mencari dan menemukan saksi, barang bukti dan

tersangka . b) Berkoordinasi dengan pihak kepolisian dengan

permohonan tertulis c) Membuat surat perintah dimulainya penyidikan, surat

perintah tugas, menyidik, geledah, dan surat perintah penyitaan.

Output : Ditemukannya saksi, barang bukti, tersangka dan bukti koordinasi dengan pihak kepolisian. Selain itu terdapat juga surat perintah penyidikan, geledah, dan penyitaan. Bukti Fisik : Laporan berupa hasil penanganan TKP. Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan pada setiap laporan yaitu : Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan pada setiap laporan yaitu : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,090 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,180 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

0,270

4) Melakukan penyidikan dan pemeriksaan Rincian Kegiatan : a) Memanggil tersangka, saksi ahli dan saksi. b) Menggeledah dan menyita barang bukti yang berkaitan

dengan tindak pidana. c) Bersama dengan pihak kepolisian turut

menangkap,menahan tersangka dan memeriksa tersangka.

d) Bersama pihak kepolisian memeriksa saksi dan saksi ahli.

Out put: Hasil penyidikan dan pemeriksaan

Page 181: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

181

Bukti Fisik: a) Berita Acara Pemeriksaan, Penangkapan dan

Penahanan. b) Surat Penugasan Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan pada setiap laporan yaitu : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,090 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,180 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

0,270

5) Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti Rincian Kegiatan : Meminta surat pengantar penyitaan dari Kejaksaan. Output : Surat pengantar Kejaksaan Bukti Fisik: Fotokopi surat pengantar Kejaksaan. Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan 0,090 a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,090 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,180 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

0,270

6) Mencari tersangka Rincian kegiatan : Bersama dengan pihak kepolisian mencari dan menangkap tersangka. Output: Tertangkapnya tersangka Bukti Fisik: Laporan Berita Acara Penangkapan Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan 0,090 a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,480 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,960 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

1,440

Page 182: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

182

7) Meminta keterangan pada saksi, tersangka, saksi ahli. Rincian Kegiatan: Membuat surat pemanggilan saksi, tersangka dan saksi ahli. Output: Surat pemanggilan Bukti Fisik: Laporan dibuatnya surat pemanggilan Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,120 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0, 240 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

0,360

8) Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Saksi Ahli dan tersangka. Rincian Kegiatan : Mendokumentasikan hasil pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka. Output: Berkas hasil pemeriksaan Bukti Fisik : Laporan Berita Acara pemeriksaan Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,100 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,200 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

0,300

9) Melakukan gelar perkara Rincian kegiatan : Bersama pihak Kejaksaan membuat surat undangan gelar perkara. Output: Undangan gelar perkara Bukti Fisik : Laporan dibuatnya undangan gelar perkara

Page 183: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

183

Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,050 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,100 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

0,150

10) Menyusun laporan hasil gelar perkara Rincian Kegiatan : Membuat laporan gelar perkara Output: Laporan hasil gelar perkara Bukti Fisik : Laporan dilaksanakannya gelar perkara. Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,050 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,100 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya : 0,150

11) Melaporkan Berita Acara Pemeriksaan ke penuntut umum bersama sama pihak kepolisian. Rincian Kegiatan : a) Tahap I: Membuat resume berkas perkara, menyusun berkas

perkara, menjilid berkas perkara dan mengirim berkas perkara ke Jaksa penuntut Umum/JPU

b) Tahap II: Mengirim tersangka dan barang bukti ke Jaksa

penuntut Umum/JPU. Output: Berkas perkara, tersangka dan barang bukti. Bukti Fisik : Laporan pemberkasan Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0,040 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,080 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

0,120

Page 184: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

184

12) Menjadi saksi ahli Rincian kegiatan :

Memberikan keterangan dibawah sumpah tentang informasi terkait kompetensi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh Kepolisian. Output: Keterangan kesaksian sebagai Saksi Ahli. Bukti Fisik : Laporan Berita Acara Kesaksian. Angka Kredit : Angka kredit diberikan pada setiap laporan : a) Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama : 0.050 b) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Muda : 0,100 c) Untuk Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Madya :

0,150 7. Pengembangan Profesi (semua jabatan) a. Pembuatan karya tulis/ ilmiah dibidang pengawasan mutu hasil

pertanian

1) Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi dibidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan . a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional Rincian kegiatan: (1) Karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit

yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan disebarluaskan secara nasional sebagai referensi.

(2) Buku tersebut membahas bidang pengawasan mutu hasil pertanian dan belum ada yang menulisnya.

Output: Buku pengawasan mutu hasil pertanian Bukti Fisik : (1) Surat Keterangan membuat karya tulis ilmiah

(Formulir B) (2) Buku asli atau fotocopy yang disahkan oleh

pimpinan unit kerja pengawas mutu hasil pertanian.

Page 185: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

185

Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan yaitu 12,5

b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi

yang bersangkutan Rincian kegiatan: (1) Karya tulis ilmiah dalam bentuk majalah ilmiah

yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian/instansi yang bersangkutan.

(2) Membahas bidang pengawasan mutu hasil pertanian dan belum ada yang menulisnya.

Output: Majalah ilmiah tentang pengawasan mutu hasil pertanian Bukti Fisik : (1) Surat Keterangan membuat karya tulis ilmiah

(Formulir B) (2) Majalah asli atau fotocopy yang bersangkutan dan

disahkan oleh pimpinan unit kerja pengawas mutu hasil pertanian.

Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap majalah yang dihasilkan yaitu 6,0

2) Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian,

survey dan atau evaluasi dibidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan . a) Dalam bentuk buku

Rincian Kegiatan: (1) Buku tersebut membahas pengawasan mutu dan

hasil pertanian dan belum ada yang menulisnya. (2) Buku tersebut didokumentasikan diperpustakaan

dikantor pusat/ propinsi/kabupaten/ kota/kecamatan.

Output: Buku karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi dibidang pengawasan mutu hasil pertanian. Bukti Fisik : (1) Surat Keterangan membuat karya tulis ilmiah

(Formulir B)

Page 186: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

186

(2) Buku asli atau fotocopy yang disahkan oleh pimpinan unit kerja pengawas mutu hasil pertanian.

Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan yaitu : 8,0

b) Dalam bentuk makalah

Rincian kegiatan: (1) Makalah tersebut membahas pengawasan mutu

hasil pertanian dan belum ada yang menulisnya. (2) Makalah tersebut didokumentasikan

diperpustakaan pada kantor pusat/propinsi/ kabupaten/kota/kecamatan.

Output: Makalah bahasan pengawasan mutu hasil pertanian Bukti Fisik : (1) Surat Keterangan membuat karya tulis ilmiah

(Formulir B) (2) Makalah asli atau fotocopy yang bersangkutan

dan disahkan oleh pimpinan unit kerja pengawas mutu hasil pertanian.

Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap naskah yang dihasilkan yaitu 4,0

3) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil

gagasan sendiri dibidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan. a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional Rincian Kegiatan: (1) Karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit

yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan disebarluaskan secara nasional sebagai referensi dengan identitas penulisnya.

(2) Buku tersebut membahas bidang pengawasan mutu hasil pertanian dan belum ada yang menulisnya.

Output: Karya tulis dalam bentuk buku tentang tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengawasan mutu hasil pertanian

Page 187: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

187

Bukti Fisik : (1) Surat Keterangan membuat karya tulis ilmiah

(Formulir B) (2) Buku asli atau fotocopy yang disahkan oleh

pimpinan unit kerja pengawas mutu hasil pertanian.

Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan yaitu : 8,0

b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi

yang bersangkutan Rincian Kegiatan: (1) Karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh

Departemen Pertanian/instansi yang bersangkutan.

(2) Membahas bidang pengawasan mutu hasil pertanian dan belum ada yang menulisnya.

Output: Karya tulis dalam bentuk majalah tentang tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengawasan mutu hasil pertanian Bukti Fisik : (1) Surat Keterangan membuat karya tulis ilmiah

(Formulir B) (2) Majalah asli atau fotocopy majalah yang

bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja pengawas mutu hasil pertanian.

Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan yaitu : 4,0

4) Membuat karya tulis/ ilmiah/ tinjauan atau ulasan ilmiah hasil

gagasan sendiri dibidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan. a) Dalam bentuk buku

Rincian kegiatan : (1) Buku tersebut membahas pengawasan mutu dan

hasil pertanian dan belum ada yang menulisnya. (2) Buku tersebut didokumentasikan diperpustakaan

dikantor pusat/ propinsi/kabupaten/ kota/kecamatan.

Output: Karya tulis dalam bentuk buku tentang tinjauan atau

Page 188: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

188

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengawasan mutu hasil pertanian Bukti Fisik : (1) Surat Keterangan membuat karya tulis ilmiah

(Formulir B) (2) Buku asli atau fotocopy yang disahkan oleh

pimpinan unit kerja pengawas mutu hasil pertanian.

Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan yaitu : 7,5

b) Dalam bentuk makalah

Rincian Kegiatan: (1) Makalah tersebut membahas pengawasan mutu

hasil pertanian dan belum ada yang menulisnya. (2) Makalah tersebut didokumentasikan di

perpustakaan pusat/propinsi/kabupaten/kota/kecamatan

Output: Karya tulis dalam bentuk majalah tentang tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengawasan mutu hasil pertanian Bukti Fisik : (1) Surat Keterangan melakukan penyusunan makalah

(Formulir B) (2) Makalah asli atau fotocopy makalah yang

bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja pengawas mutu hasil pertanian.

Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap makalah yang dihasilkan yaitu : 3,5

5) Membuat tulisan ilmiah dibidang mutu hasil pertanian yang

disebarluaskan melalui media massa. Rincian kegiatan : a) Berupa bahasan mutu hasil pertanian dan belum

pernah ada yang menulisnya. b) Tulisan tersebut merupakan satu kesatuan , atau

apabila tulisan tersebut dimuat secara berseri atau bersambung dapat dinilai lebih dari satu kali.

c) Tulisan ilmiah populer dimuat dalam media massa

Page 189: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

189

Output : Tulisan ilmiah dibidang mutu hasil pertanian Bukti Fisik: a) Fotocopy atau guntingan media massa yang memuat

tulisan tersebut dengan mencantumkan nama dan tanggal penerbitan dan disahkan oleh pimpinan unit kerja.

b) Naskah yang disajikan /disiarkan oleh media massa elektronik(TV, radio, film) dengan surat keterangan kepala studio yang bersangkutan tentang waktu penyiaran/ penayangan.

Pemberian angka kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap naskah yaitu : 2,0

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan ,gagasan,atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang pengawasan mutu hasil pertanian. Rincian Kegiatan : a) Prasaran tersebut membahas bidang pengawasan

mutu hasil pertanian; b) Pertemuan ilmiah tersebut menggunakan metoda

tertentu dan menghasilkan rekomendasi. Output: Bahan /konsep prasaran seperti makalah atau materi pertemuan ilmiah tersebut. Bukti Fisik: a) Makalah disampaikan dalam pertemuan ilmiah asli atau

fotocopy yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. b) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan

menyampaikan prasaran dalam pertemuan ilmiah dari penyelenggara (Formulir C)

Pemberian Angka Kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap naskah yang dihasilkan, yaitu : 2,5

b. Penerjemaham/ penyaduran buku atau karya ilmiah dibidang

pengawasan mutu hasil pertanian 1) Menerjemahkan/ penyaduran buku atau karya ilmiah

dibidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan. a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional.

Page 190: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

190

Rincian Kegiatan: (1) Diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha

penerbitan oleh lembaga pemerintah untuk diedarkan secara nasional sebagai referensi.

(2) Belum ada yang menerjemahkan atau menyadurnya.

Output: Hasil terjemahan/ penyaduran buku/karya ilmiah. Bukti Fisik: (1) Surat keterangan melakukan terjemahan atau

saduran (formulir B) (2) Buku cetakan hasil yang disadur atau terjemahan

dan buku yang disadur/diterjemahkan asli atau fotokopy yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pemberian Angka Kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu : 7,0

b) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi

yang bersangkutan Rincian Kegiatan: (1) Terjemahan atau saduran yang dimuat dalam

majalah ilmiah dan diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan oleh lembaga pemerintah untuk diedarkan secara nasional sebagai referensi.

(2) Belum ada yang menerjemahkan atau menyadurnya.

Output: Hasil terjemahan/ penyaduran majalah /karya ilmiah. Bukti Fisik: (1) Surat keterangan melakukan terjemahan atau

saduran (formulir B) (2) majalah cetakan hasil yang disadur atau

terjemahan dan majalah yang disadur/diterjemahkan asli atau fotokopy yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pemberian Angka Kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap majalah yang dihasilkan, yaitu : 3,5

2) Menerjemahkan/ penyaduran buku atau karya ilmiah

dibidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan.

Page 191: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

191

a) Dalam bentuk buku Rincian kegiatan: (1) Buku tersebut didokumentasikan diperpustakaan

yang dikelola oleh unit kerja atau lembaga pemerintahan lainnya.

(2) Buku tersebut membahas bidang pengawasan mutu hasil pertanian dan belum ada yang menerjemahkannya tau yang menyadur.

Output: Hasil terjemahan/ penyaduran dalam bentuk buku Bukti Fisik : (1) Surat keterangan melakukan terjemahan/ saduran

(Formulir B) (2) Buku tersebut asli atau fotocopy yang disahkan

oleh pimpinan unit kerja. Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit diberikan untuk setiap buku yaitu : 3,5

b) Dalam bentuk makalah. Rincian Kegiatan : (1) Terjemahan/ saduran yang dimuat dalam makalah

yang diterbitkan oleh instansi atau organisasi profesi.

(2) Makalah tersebut membahas bidang pengawasan mutu hasil pertanian dan belum ada yang menerjemahkan/ menyadur.

Output: Hasil terjemahan /penyaduran dalam bentuk majalah Bukti Fisik : (1) Surat keterangan melakukan terjemahan/ saduran

(Formulir B) (2) Makalah tersebut asli atau fotocopy hasil karya

yang bersangkutan dan disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pemberian Angka Kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap buku yaitu : 1,5

c. Penyusunan Pedoman Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

1) Penyusunan pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dan diedarkan secara nasional.

Page 192: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

192

Rincian Kegiatan : a) Pedoman tersebut antara lain berisi tentang standar

petugas yang menangani pengawasan mutu hasil pertanian, obyek dan lokasi pengawasan serta sarana prasarana pengawasan.

b) Proses pembuatan pedoman dimulai dengan proses penyusunan konsep, pembahasan konsep, seminar/lokakarya/konferensi dan penetapan pemberlakuan pedoman oleh menteri pertanian.

Output: Buku pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil pertanian Bukti Fisik : a) Surat keterangan melakukan penyusunan pedoman

standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil pertanian. (Formulir B).

b) Bukti hasil pekerjaan berupa pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil pertanian.

Pemberian Angka Kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap naskah yaitu : 5,0

2) Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian.

Rincian Kegiatan : a) Pedoman umum :

(1) Pedoman umum pengawasan mutu hasil pertanian antara lain berisi tentang obyek dan lokasi pengawasan, petugas pengawas mutu hasil pertanian, tata cara pengambilan sampel, tata cara pengawasan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

(2) Proses pembuatan pedoman umum pengawasan mutu hasil pertanian dimulai dengan penyusunan konsep, pembahasan konsep, seminar/ lokakarya/ konferensi dan penetapan pemberlakuan pedoman oleh eselon 1 unit kerja yang bersangkutan.

b) Petunjuk Teknis:

(1) Petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian berisi tentang teknis pengambilan sampel disetiap obyek pengawasan, pengiriman sampel, penanganan sampel dan pengujian.

(2) Proses pembuatan petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian dimulai dengan penyusunan konsep, pembahasan konsep, seminar/lokakarya/ konferensi dan penetapan pemberlakuan petunjuk

Page 193: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

193

teknis oleh pimpinan instansi atau pimpinan unit kerja minimal setingkat eselon II.

Output: Buku Petunjuk Teknis Bukti Fisik : a) Surat keterangan melakukan penyusunan

pedoman umum/ petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian (formulir B)

b) Pedoman umum / petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian

Pemberian Angka Kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap naskah yaitu : 3,0

d. Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian bersifat

konsep

1) Institusi Rincian Kegiatan :

a) Memberikan konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian kepada institusi atau kelembagaan.

b) Konsultasi dilakukan secara terencana dan berkala yang melputi waktu, materi, lokasi dan obyek pengawasan yang disetujui oleh pimpinan unit kerja.

Output: Bahan hasil konsultasi Bukti Fisik : a) Surat keterangan memberikan konsultasi pengawasan

mutu hasil pertanian (formulir B) b) Laporan kegiatan pemberian konsultasi pengawasan

mutu hasil pertanian yang dilampiri daftar hadir peserta konsultasi

Pemberian Angka Kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap pelaporan : 1,5

2) Perorangan

Rincian Kegiatan : a) Memberikan konsultasi pengawasan mutu hasil

pertanian kepada perorangan. b) Konsultasi dilakukan secara terencana dan berkala

yang meliputi waktu, materi, lokasi dan obyek pengawasan yang disetujui oleh pimpinan unit kerja.

Page 194: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

194

Output: Bahan hasil konsultasi Bukti Fisik : a) Surat keterangan memberikan konsultasi pengawasan

mutu hasil pertanian (formulir B) b) Laporan kegiatan pemberian konsultasi pengawasan

mutu hasil pertanian yang diketahui oleh instansi yang bersangkutan

Pemberian Angka Kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap laporan yaitu : 1,0

8. Penunjang Tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian a. Pengajar/ pelatih dibidang pengawasan mutu hasil pertanian Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.

Rincian Kegiatan : 1) Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh kelembagaan

pendidikan dan pelatihan pemerintah, atau swasta yang telah diakui oleh pemerintah.

2) Kegiatan tersebut memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagai berikut: a) Sesuai dengan bidang tugas pengawas mutu hasil

pertanian yang bersangkutan b) Dibidang manajemen mutu dan teknis peternakan,

hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan di lapangan, serta sistem manajemen mutu dan teknis pengujian mutu di laboratorium.

3) Pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang pembangunan pertanian.

4) Penerapan/ penyebaran teknologi tepat guna dibidang pertanian.

Output: Bahan/ materi pengajaran/pelatihan Bukti Fisik : a) Surat keterangan/ piagam dari panitia penyelenggara yang

disertai jadwal dan jumlah jam mengajar/ melatih (Formulir C)

b) Syarat penugasan (apabila dipersyaratkan) Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang diberikan setiap jam yaitu 0,030

Page 195: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

195

b. Peranserta dalam seminar/ lokakarya/konferensi Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai :

1) Pemrasaran 2) Moderator/ pembahas/ narasumber 3) Peserta

Rincian kegiatan: a) Sebagai pemrasaran/ moderator/ peserta dengan

materi yang dibahas dalam bidang pengawasan mutu hasil pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau seni sesuai dengan tugas pengawas mutu hasil pertanian yang bersangkutan.

b) Diselenggarakan secara resmi oleh instansi/ lembaga/ organisasi profesi

c) Bukti materi yang disampaikan. Output:

Hasil/ bahan prasaran sebagai pemrasaran/ moderator/ peserta

Bukti Fisik: a) Surat keterangan sebagai pemrasaran/ moderator/

peserta oleh panitia penyelenggara (Formulir C) dan atau seminar/ lokakarya/konferensi

b) Sertifikat dari penyelenggara seminar/ lokakarya/ konferensi

c) Surat penugasan apabila dipersyaratkan. Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit yang diberikan setiap seminar/lokakarya/ konferensi sesuai dengan peran yang disampaikan : a) Pemrasaran, angka kredit 3 b) Pembahas/ moderator, angka kredit 2 c) Peserta, angka kredit 1

c. Keanggotaan dalam organisasi profesi dibidang pengawasan

mutu hasil pertanian. Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : a) Pengurus aktif b) Anggota aktif Rincian kegiatan : a) keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/

keahlian yang sama / sejenis. b) Bersifat nasional/ internasional c) Menjadi anggota atau pengurus aktif d) organisasi terdaftar pada instansi pemerintah

Page 196: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

196

Output: Terpeliharanya profesionalitas pengawas mutu hasil pertanian Bukti Fisik: a) Fotocopy kartu anggota atau keputusan sebagai pengurus. b) Surat keterangan ketua umum atau pejabat yang ditunjuk

(Formulir D) Pemberian angka kredit: Angka kredit yang diberikan setiap tahun sesuai dengan peran yang bersangkutan yaitu : a) sebagai pengurus aktif 1,000 b) sebagai anggota aktif 0,750

d. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit pengawas mutu hasil

pertanian Menjadi anggota aktif tim penilai angka kredit jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian Rincian kegiatan : a) Sekurang-kurangnya telah satu tahun b) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Output: Penilaian usulan angka kredit Pengawas mutu hasil pertanian berjalan lancar dan tepat waktu. Bukti Fisik: Fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan tim penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Formulir C) Pemberian angka kredit: Angka kredit yang diberikan setiap tahun yaitu 0,500

e. Perolehan penghargaan/ tanda jasa

Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya: a) 30 ( tiga puluh) tahun b) 20 (tiga puluh) tahun c) 10 (sepuluh ) tahun Rincian kegiatan : a) Diberikan oleh pemerintah RI

b) Prestasi tersebut dicapai karena pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu tertentu.

c) Dalam bidang pertanian.

Page 197: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

197

Output: Budaya kerja menjadi lebih baik Bukti Fisik : Fotokopi piagam penghargaan atau tanda jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. Pemberian angka kredit : Angka kredit diberikan untuk setiap kali memperoleh penghargaan atau jasa sesuai dengan tingkat pemberian penghargaan , yaitu : a) 30 ( tiga puluh) tahun, yaitu 3,0 b) 20 (tiga puluh) tahun, yaitu 2,0 c) 10 (sepuluh ) tahun, yaitu 1,0

f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas : a) S-3 b) S-2 c) S-1 Rincian kegiatan : Gelar sarjana/pascasarjana/doktor adalah gelar yang diperoleh lagi disamping gelar yang telah diperolehnya atau kesarjanaan bidang pertanian yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya. Bukti Fisik : Fotokopi yang disahkan oleh : a) Dekan/ Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca

Sarjana, apabila lulusan perguruan tinggi negeri. b) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, apabila lulusan

Perguruan Tinggi Swasta c) Tim Penilai ijazah luar negeri dan Direktorat jenderal

pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Pemberian Angka Kredit: Angka kredit diberikan untuk setiap gelar pendidikan : a) S-3, yaitu 15 b) S-2, yaitu 10 c) S-1, yaitu 5

Page 198: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

198

III. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. Pengusulan Angka Kredit

1. Pejabat Pengusul

Pejabat yang berwenang mengajukan usulan Penetapan Angka Kredit, yaitu:

a. Pejabat yang membidangi kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian (eselon II) pada Departemen Pertanian kepada Menteri Pertanian atau pejabat Eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Departemen Pertanian;

b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (Eselon III) atau Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) lingkup Departemen Pertanian kepada pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian pada Departemen Pertanian untuk angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda lingkungan Departemen Pertanian;

c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (Eselon III) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing; dan

d. Pejabat yang membidangi kepegawaian (Eselon III) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing.

2. Jadual Pengajuan Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

a. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Pejabat Pengusul paling lambat:

1) Minggu kedua bulan Oktober untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya;

2) Minggu kedua bulan April untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.

b. DUPAK beserta lampirannya yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengusul harus sudah diterima oleh Pejabat Penetap paling lambat:

Page 199: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

199

1) Minggu pertama bulan Nopember untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya;

2) Minggu pertama bulan Mei untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.

c. Pengajuan DUPAK dan penilaian angka kredit untuk pengangkatan pertama kali ke dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat dilakukan setiap saat.

3. Tatacara Pengusulan Penetapan Angka Kredit (PAK)

a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang akan mengusulkan penetapan angka kredit, mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan butir kegiatan dan melakukan perhitungan angka kredit terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 17/M.PAN/4/2006;

b. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimasukkan ke dalam DUPAK;

c. DUPAK sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta bukti/dokumen yang dipersyaratkan disampaikan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan kepada Pimpinan unit kerjanya untuk diperiksa kelengkapan dan kebenaran bukti/dokumen yang menyertainya.

Bukti/dokumen yang harus dilampirkan pada DUPAK sebagai berikut:

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian dan bukti-bukti fisiknya (Formulir E);

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian dan bukti-bukti fisiknya (Formulir F);

3) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti-bukti fisiknya (Formulir G);

4) Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan bukti-bukti fisiknya (Formulir H);

5) Surat Tugas sebagai pengantar pelaksanaan kegiatan (Formulir I);

6) Foto copy atau salinan ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan

7) Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

Page 200: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

200

d. Pimpinan unit kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf c, menyampaikan DUPAK beserta lampirannya kepada pejabat Pengusul sesuai dengan jenjang jabatannya;

e. Pejabat Pengusul sebagaimana dimaksud pada huruf d setelah menerima DUPAK beserta lampirannya memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran DUPAK serta menandatangani, untuk kemudian disampaikan kepada pejabat Penetap Angka Kredit sesuai dengan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

4. Petunjuk pengisian DUPAK sebagaimana dimaksud terdapat dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, LampiranVI, lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII dalam Peraturan ini.

B. Penilaian Angka Kredit

1. Tim Penilai

Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai yaitu Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

a. Kewenangan Tim Penilai

1) Tim Penilai Departemen mempunyai kewenangan melakukan penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian;

2) Tim penilai Unit Kerja mempunyai kewenangan melakukan penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian;

3) Tim penilai Provinsi mempunyai kewenangan melakukan penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya yang bekerja di lingkungan provinsi;

4) Tim penilai Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

Page 201: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

201

b. Pembentukan Tim Penilai

Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilakukan oleh:

1) Menteri Pertanian atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Departemen;

2) Pejabat Eselon II yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian pada Departemen Pertanian untuk Tim Penilai unit kerja;

3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah Eselon II) untuk Tim Penilai Provinsi; dan

4) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah Eselon II) untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

c. Persyaratan keanggotaan Tim Penilai

Syarat untuk menjadi angota Tim Penilai di lingkungan masing-masing, yaitu:

1) Paling kurang menduduki jenjang jabatan/pangkat setingkat dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dinilai;

2) Mempunyai keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan

3) Dapat aktif melakukan penilaian.

d. Masa jabatan

1) Masa jabatan Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun;

2) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan; dan

3) Dalam hal terdapat anggota Tim yang mutasi, pensiun, berhenti dan meninggal dunia, Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantinya kepada Pejabat Penetap Angka Kredit.

e. Susunan Keanggotaan Tim Penilai

1) Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas paling kurang 7 (tujuh) orang, dengan susunan sebagai berikut:

a) Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;

Page 202: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

202

c) Seorang Sekretaris merangkap anggota;dan

d) Paling kurang 4 (empat) orang anggota, minimal 2 (dua ) orang berasal dari unsur pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

2) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Mutu Hasil Pertanian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan susunan sebagai berikut :

a) Tim Penilai Departemen :

(1) Ketua merangkap

anggota : Pejabat yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian (Eselon II), pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(2) Wakil Ketua merangkap

anggota : Pejabat yang membidangi Kepegawaian (Eselon II) pada Departemen Pertanian.

(3) Sekretaris merangkap

anggota : Pejabat yang membidangi Kepegawaian (Eselon III), pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

(4) Anggota : Paling kurang 4 (empat) orang, (minimal 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian).

b) Tim Penilai Unit Kerja

(1) Ketua merangkap

anggota : Pejabat yang membidangi

Page 203: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

203

pengawasan mutu hasil pertanian (Eselon II), pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(2) Wakil Ketua merangkap

anggota : Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

(3) Sekretaris merangkap

anggota : Pejabat yang membidangi kepegawaian (Eselon IV) pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(4) Anggota : Paling kurang 4 (empat) orang, (minimal 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian).

c) Tim Penilai Provinsi

(1) Ketua merangkap

anggota : Kepala Dinas Pertanian atau Dinas Teknis yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian di provinsi.

(2) Wakil Ketua merangkap

anggota : Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

(3) Sekretaris merangkap

anggota : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian atau Dinas Teknis yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian di provinsi.

Page 204: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

204

(4) Anggota : Paling kurang 4 (empat) orang, (minimal 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian).

d) Tim Penilai Kabupaten/Kota

(1) Ketua merangkap

anggota : Kepala Dinas Pertanian atau Dinas Teknis yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian di Kabupaten/ Kota.

(2) Wakil Ketua merangkap

anggota : Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

(3) Sekretaris merangkap

anggota : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian atau Dinas Teknis yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian.

(4) Anggota : Paling kurang 4 (empat) orang, (minimal 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian).

3) Apabila di lingkungan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk Tim Penilai karena belum atau tidak ada anggota yang memenuhi syarat menjadi anggota Tim Penilai, maka penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen untuk jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

f. Tugas Tim Penilai

Tugas pokok Tim Penilai, yaitu:

1) Membantu pejabat penetap angka kredit dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (sesuai dengan jenjang jabatan dan tempat yang bersangkutan bekerja);

Page 205: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

205

2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diberikan oleh pejabat penetap angka kredit.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Tim Penilai melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Mencermati dan menyeleksi bukti/dokumen yang dipersyaratkan dalam setiap DUPAK yang diajukan;

2) Melakukan penilaian terhadap angka kredit atas prestasi Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam DUPAK;

3) Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat Penetap Angka Kredit; dan

4) Melaksanakan bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab kepada pejabat Penetap Angka Kredit sesuai tingkatannya.

g. Tim Penilai Teknis

1) Apabila diperlukan Tim Penilai Teknis dapat dibentuk oleh pejabat penetap angka kredit yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan;

2) Tim Penilai Teknis mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu; dan

3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

h. Jadual penilaian DUPAK untuk kenaikan pangkat, yaitu:

1) Penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan :

a) paling lambat minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April;

b) paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober.

2) Rapat Tim Penilai dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:

a) Minggu ketiga bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April ;

b) Minggu ketiga bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober.

Page 206: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

206

3) Rapat Tim Penilai untuk pengangkatan pertama kali ditetapkan menurut kebutuhan.

i. Jadual penilaian DUPAK untuk kenaikan jenjang jabatan, yaitu:

1) Pengajuan DUPAK dan penilaian angka kredit dapat dilakukan setiap saat;

2) Rapat Tim Penilai untuk kenaikan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

2. Sekretariat Tim Penilai

a. Pembentukan

Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Penilai;

b. Susunan Keanggotaan

Sekretariat Tim Penilai diketuai oleh Sekretaris Tim Penilai, yang secara fungsional dijabat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian dan dibantu oleh anggota yang menangani bidang ketatausahaan;

c. Tugas Sekretariat Tim Penilai

Tugas Sekretariat Tim Penilai membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dan pada masing-masing tingkatan mempunyai tugas memberikan bantuan administratif dan fasilitas operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Tim Penilai melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

2) Menerima dan mencatat DUPAK Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dikirim oleh pejabat Pengusul serta memeriksa dengan seksama kelengkapan lampiran (bukti/dokumen) DUPAK;

3) Menyampaikan DUPAK yang telah memenuhi syarat kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit;

4) Memberitahukan kembali DUPAK yang belum lengkap/ memenuhi syarat kepada pejabat Pengusul yang bersangkutan;

5) Membuat jadual sidang Tim Penilai;

6) Menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;

7) Menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;

8) Membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;dan

Page 207: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

207

9) Menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;

10) Memproses DUPAK yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk penetapan angka kreditnya sampai menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan jadual yang telah ditentukan;

11) Menyampaikan PAK kepada:

a) Pejabat kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan yang tembusannya dan aslinya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara setempat;

b) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan;

c) Pimpinan unit kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan; dan

d) Ketua/Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

12) Menyusun bahan laporan semester mengenai pelaksanaan tugas tim penilai;

13) Memfasilitasi perolehan angka kredit bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pengawas Mutu Hasil Pertanian telah memenuhi penetapan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan;

14) Menyerahkan berkas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit kepada Pimpinan Unit Kerja yang lama untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang baru, apabila Pengawas Mutu Hasil Pertanian dimutasikan ke unit kerja lain;

15) Memberikan laporan kepada tim penilai perihal:

a) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang persyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya;

b) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

3. Tata Kerja Tim Penilai

a. Tim Penilai Departemen

1) Menteri Pertanian atau pejabat eselon I yang ditunjuk atas usulan Ketua Tim Penilai Departemen dapat mengganti anggota Tim Penilai Departemen apabila yang bersangkutan:

Page 208: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

208

a) Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;

b) Mutasi;

c) Berhalangan paling kurang 6 (enam) bulan;

d) Mengundurkan diri; dan

e) Meninggal dunia.

2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Departemen yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai Departemen yang bersangkutan, untuk jangka waktu 1 (satu) kali penilaian.

3) Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;

b) Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota;

c) Anggota Tim Penilai yang ditugaskan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud butir b, melakukan penilaian secara sendiri-sendiri dan hasil penilaiannya dimasukkan dalam DUPAK pada kolom “ angka kredit” untuk disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai.

d) Setelah semua DUPAK dinilai, Ketua Tim Penilai meminta sekretariat tim penilai untuk mengadakan rapat pembahasan hasil penilaian;

e) Rapat pembahasan hasil penilaian angka kredit (rapat pleno) dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ dari seluruh anggota Tim Penilai;

f) Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penilai yang apabila berhalangan dapat dipimpin wakil ketua tim penilai. Apabila ketua dan wakil ketua berhalangan maka rapat dipimpin sekretaris tim penilai;

g) Apabila diantara yang dinilai ada usul penetapan angka kredit yang berasal dari anggota tim maka yang bersangkutan tidak boleh hadir dalam rapat tim penilai, dan ketua dapat menunjuk anggota tim pengganti;

h) Apabila seluruh anggota tim penilai yang hadir dapat menerima hasil penilaian, maka nilai atau angka kredit yang diberikan kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan adalah hasil rata-rata dari penilai I dan penilai II;

i) Apabila hasil penilaian belum disepakati oleh anggota tim penilai yang hadir, maka ketua tim penilai menunjuk 1 (satu) anggota tim penilai yang lain untuk melakukan penilaian ulang atas DUPAK yang diusulkan;

Page 209: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

209

j) Hasil penilaian terakhir adalah rata-rata dari hasil penilaian ulang dengan hasil penilaian sebelumnya yang mendekati penilaian ulang;

4) Hasil penilaian angka kredit yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan, dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (Berita Acara PAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir;

5) Hasil penilaian angka kredit yang belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Angka Kredit (Berita Acara HAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir;

6) Keputusan Penilaian Angka Kredit (PAK) ditandatangani oleh Pejabat Penetap Angka Kredit dan HAPAK ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai; dan

7) Terhadap keputusan PAK dan HAPAK tersebut, Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

b. Tim Penilai Unit Kerja

1) Pejabat Eselon II yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian dapat mengganti anggota Tim Penilai Unit Kerja apabila yang bersangkutan:

a) Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;

b) Mutasi

c) Berhalangan paling kurang 6 (enam) bulan;

d) Mengundurkan diri; dan

e) Meninggal dunia.

2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Unit Kerja yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai Unit Kerja yang bersangkutan, untuk jangka waktu 1 (satu) kali penilaian.

3) Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;

b) Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota;

c) Anggota Tim Penilai yang ditugaskan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud butir b, melakukan penilaian secara sendiri-sendiri dan hasil penilaiannya dimasukkan dalam DUPAK pada kolom “ angka kredit” untuk disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai;

Page 210: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

210

d) Setelah semua DUPAK dinilai, Ketua Tim Penilai meminta sekretariat tim penilai untuk mengadakan rapat pembahasan hasil penilaian;

e) Rapat pembahasan hasil penilaian angka kredit (rapat pleno) dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ dari seluruh anggota Tim Penilai;

f) Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penilai yang apabila berhalangan dapat dipimpin wakil ketua tim penilai. Apabila ketua dan wakil ketua berhalangan maka rapat dipimpin sekretaris tim penilai;

g) Apabila diantara yang dinilai ada usul penetapan angka kredit yang berasal dari anggota tim maka yang bersangkutan tidak boleh hadir dalam rapat tim penilai, dan ketua dapat menunjuk anggota tim pengganti;

h) Apabila seluruh anggota tim penilai yang hadir dapat menerima hasil penilaian, maka nilai atau angka kredit yang diberikan kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan adalah hasil rata-rata dari penilai I dan penilai II;

i) Apabila hasil penilaian belum disepakati oleh anggota tim penilai yang hadir, maka ketua tim penilai menunjuk 1 (satu) anggota tim penilai yang lain untuk melakukan penilaian ulang atas DUPAK yang diusulkan;

j) Hasil penilaian terakhir adalah rata-rata dari hasil penilaian ulang dengan hasil penilaian sebelumnya yang mendekati penilaian ulang;

4) Hasil penilaian angka kredit yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan, dituangkan dalam Berita Acara PAK yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir.

5) Hasil penilaian angka kredit yang belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan, dituangkan dalam Berita Acara HAPAK yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir.

6) Keputusan PAK ditandatangani oleh Pejabat Penetap Angka Kredit dan HAPAK ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai.

7) Terhadap keputusan PAK dan HAPAK tersebut, Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

c. Tim Penilai Provinsi

1) Pejabat pembina kepegawaian Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk (paling rendah Eselon II) atas usul Ketua Tim Penilai Provinsi dapat mengganti anggota Tim Penilai Provinsi apabila yang bersangkutan:

Page 211: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

211

a) Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;

b) Mutasi;

c) Berhalangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

d) Mengundurkan diri;dan

e) Meninggal dunia.

2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Provinsi yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, untuk jangka waktu 1 (satu) kali penilaian.

3) Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;

b) Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota;

c) Anggota Tim Penilai yang ditugaskan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud butir b, melakukan penilaian secara sendiri-sendiri dan hasil penilaiannya dimasukkan dalam DUPAK pada kolom “ angka kredit” untuk disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai.

d) Setelah semua DUPAK dinilai, Ketua Tim Penilai meminta sekretariat tim penilai untuk mengadakan rapat pembahasan hasil penilaian;

e) Rapat pembahasan hasil penilaian angka kredit (rapat pleno) dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ dari seluruh anggota Tim Penilai;

f) Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penilai yang apabila berhalangan dapat dipimpin wakil ketua tim penilai. Apabila ketua dan wakil ketua berhalangan maka rapat dipimpin sekretaris tim penilai;

g) Apabila diantara yang dinilai ada usul penetapan angka kredit yang berasal dari anggota tim maka yang bersangkutan tidak boleh hadir dalam rapat tim penilai, dan ketua dapat menunjuk anggota tim pengganti;

h) Apabila seluruh anggota tim penilai yang hadir dapat menerima hasil penilaian, maka nilai atau angka kredit yang diberikan kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan adalah hasil rata-rata dari penilai I dan penilai II;

i) Apabila hasil penilaian belum disepakati oleh anggota tim penilai yang hadir, maka ketua tim penilai menunjuk 1 (satu) anggota tim penilai yang lain untuk melakukan penilaian ulang atas DUPAK yang diusulkan;

j) Hasil penilaian terakhir adalah rata-rata dari hasil

Page 212: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

212

penilaian ulang dengan hasil penilaian sebelumnya yang mendekati penilaian ulang;

4) Hasil penilaian angka kredit yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan, dituangkan dalam Berita Acara PAK yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir;

5) Hasil penilaian angka kredit yang belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan, dituangkan dalam Berita Acara HAPAK yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir;

6) Keputusan PAK ditandatangani oleh Pejabat Penetap Angka Kredit dan HAPAK ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai;

7) Terhadap keputusan PAK dan HAPAK tersebut, Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

d. Tim Penilai Kabupaten/Kota

1) Pejabat pembina kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk (paling rendah Eselon II) atas usul Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat mengganti anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota yang bersangkutan:

a) Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;

b) Mutasi;

c) Berhalangan selama 6 (enam) bulan beturut-turut;

d) Mengundurkan diri;dan

e) Meninggal dunia.

2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk jangka waktu 1 (satu) kali penilaian.

3) Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;

b) Setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dinilai oleh 2 (dua) orang anggota;

c) Anggota Tim Penilai yang ditugaskan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud butir b, melakukan penilaian secara sendiri-sendiri dan hasil penilaiannya dimasukkan dalam DUPAK pada kolom “ angka kredit” untuk disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai.

Page 213: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

213

d) Setelah semua DUPAK dinilai, Ketua Tim Penilai meminta sekretariat tim penilai untuk mengadakan rapat pembahasan hasil penilaian;

e) Rapat pembahasan hasil penilaian angka kredit (rapat pleno) dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ dari seluruh anggota Tim Penilai;

f) Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penilai yang apabila berhalangan dapat dipimpin wakil ketua tim penilai. Apabila ketua dan wakil ketua berhalangan maka rapat dipimpin sekretaris tim penilai;

g) Apabila diantara yang dinilai ada usul penetapan angka kredit yang berasal dari anggota tim maka yang bersangkutan tidak boleh hadir dalam rapat tim penilai, dan ketua dapat menunjuk anggota tim pengganti;

h) Apabila seluruh anggota tim penilai yang hadir dapat menerima hasil penilaian, maka nilai atau angka kredit yang diberikan kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan adalah hasil rata-rata dari penilai I dan penilai II;

i) Apabila hasil penilaian belum disepakati oleh anggota tim penilai yang hadir, maka ketua tim penilai menunjuk 1 (satu) anggota tim penilai yang lain untuk melakukan penilaian ulang atas DUPAK yang diusulkan;

j) Hasil penilaian terakhir adalah rata-rata dari hasil penilaian ulang dengan hasil penilaian sebelumnya yang mendekati penilaian ulang;

4) Hasil penilaian angka kredit yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan, dituangkan dalam Berita Acara PAK yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir.

5) Hasil penilaian angka kredit yang belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan, dituangkan dalam Berita Acara HAPAK yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir.

6) Keputusan PAK ditandatangani oleh Pejabat Penetap Angka Kredit dan HAPAK ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai.

7) Terhadap keputusan PAK dan HAPAK tersebut, Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

4. Tata Cara Penilaian

a. Tim Penilai Departemen

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Departemen dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

Page 214: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

214

1) Menerima DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretariat Tim Penilai;

2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;

3) Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagai hasil penilaian akhir;

4) Menyampaikan Berita Acara Penilaian Angka Kredit kepada Sekretariat Tim Penilai untuk penyiapan Keputusan Penilaian Angka Kredit dan selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai Departemen disampaikan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit untuk ditetapkan;

5) Menyampaikan Surat Keputusan Penilaian Angka Kredit (SK PAK) asli kepada Badan Kepegawaian Negara dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada:

a) Pimpinan unit kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan;

b) Sekretaris Tim Penilai Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan

c) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

b. Tim Penilai Unit Kerja

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Unit Kerja dilakukan sebagai berikut:

1) Menerima DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretariat Tim Penilai;

2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;

3) Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagai hasil penilaian akhir;

4) Menyampaikan Berita Acara Penilaian Angka Kredit kepada Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja untuk penyiapan Keputusan Penilaian Angka Kredit dan selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai unit kerja disampaikan kepada pejabat penetap angka kredit untuk ditetapkan; dan

5) Menyampaikan SK PAK asli kepada Badan Kepegawaian Negara dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada:

a) Pimpinan unit kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan;

b) Sekretaris Tim Penilai Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan

Page 215: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

215

c) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

c. Tim Penilai Provinsi

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Provinsi dilakukan sebagai berikut:

1) Menerima DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretariat Tim Penilai;

2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;

3) Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagai hasil penilaian akhir;

4) Menyampaikan Berita Acara Penilaian Angka Kredit kepada Sekretariat Tim Penilai Provinsi untuk penyiapan Keputusan Penilaian Angka Kredit dan selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai Provinsi disampaikan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit untuk ditetapkan;

5) Menyampaikan SK PAK asli kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada :

a) Pimpinan unit kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan;

b) Sekretaris Tim Penilai Pengawas Mutu Hasil Pertanian;dan

c) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

d. Tim Penilai Kabupaten/Kota

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut:

1) Menerima DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretariat Tim Penilai;

2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;

3) Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagai hasil penilaian akhir;

4) Menyampaikan Berita Acara Penilaian Angka Kredit kepada Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk penyiapan Keputusan Penilaian Angka Kredit dan selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota disampaikan kepada pejabat penetap angka kredit untuk ditetapkan;

Page 216: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

216

5) Menyampaikan SK PAK asli kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada:

a) Pimpinan unit kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan;

b) Sekretaris Tim Penilai Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

c) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota; dan

d) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

C. Penetapan Angka Kredit

1. Pejabat Penetap Angka Kredit

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian yatu:

a. Menteri Pertanian atau Pejabat (Eselon I) yang ditunjuk, bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan Departemen Pertanian;

b. Pejabat yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian (Eselon II) pada Departemen Pertanian, bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda di lingkungan Departemen Pertanian;

c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk (paling rendah Eselon II), bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing;

d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk (paling rendah Eselon II), bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing

2. Jadual waktu Penetapan Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit dilakukan :

a. Paling lambat minggu pertama bulan Pebruari untuk kenaikan pangkat periode April ;

b. Paling lambat minggu pertama bulan Agustus untuk kenaikan pangkat periode Oktober.

Page 217: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

217

3. Tatacara Penetapan Angka Kredit

a. Hasil penilaian angka kredit yang telah disetujui oleh rapat Tim Penilai dan telah ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai, dimasukkan dalam formulir Penetapan Angka Kredit;

b. Formulir Penetapan Angka Kredit yang telah diisi dengan angka kredit hasil keputusan rapat Tim Penilai, disampaikan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit untuk ditetapkan dan ditandatangani;

c. Penetapan angka kedit sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai kepada pejabat pengusul untuk kemudian diteruskan kepada:

1) Pimpinan unit kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan; dan

2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

d. Penetapan Angka Kredit asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat pada saat pengusulan kenaikan pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

4. Tata cara pengusulan dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Bagan 1.

IV. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL

A. Pengangkatan Dalam Jabatan

1. Penyesuaian/inpassing

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 Pasal 29 dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006 Pasal 20.

a. Pejabat yang berwenang mengangkat :

1) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian melalui penyesuaian/inpassing adalah:

a) Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas;

Page 218: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

218

b) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Menteri Pertanian untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah;

2) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi melalui penyesuaian/inpassing adalah Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas dan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah.

3) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui penyesuaian/inpassing adalah :

a) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas;

b) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah;

b. Persyaratan penyesuaian/inpassing :

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil

a) Pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 telah dan masih melakukan tugas pengawasan mutu hasil pertanian;

b) Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Kejuruan sesuai kualifikasi;

c) Berijazah D-I /D-II / D-III/ Sarjana Muda/ S1 di bidang lain;

d) Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan

e) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli

a) Pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 telah dan masih melakukan tugas pengawasan mutu hasil pertanian;

Page 219: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

219

b) Berijazah paling rendah Sarjana (S-I)/Diploma IV sesuai kualifikasi;

c) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

d) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c. Pemberian Angka Kredit

1) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli sebagaimana dimaksud pada lampiran V dan lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17 /M.PAN/4/ 2006.

2) Angka kredit kumulatif yang diperoleh dari penyesuaian diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Contoh :

Sdri. Ir. Anna adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan, memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, dengan masa kerja golongan 3 (tiga) tahun. Sdri. Ir. Anna diangkat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama dan sesuai ketentuan dalam lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sebesar 137 (seratus tiga puluh tujuh).

Untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi adalah sebesar 150 (seratus lima puluh), sehingga diperlukan tambahan angka kredit sebesar 13 (tiga belas).

d. Jangka waktu penyesuaian/inpassing jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilingkungan Instansi Pusat dan Daerah ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada 31 Desember 2007.

e. Tatacara pengangkatan kedalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian melalui penyesuaian/inpassing

1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan usul pengangkatan dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian melalui penyesuaian/inpassing dengan

Page 220: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

220

melampirkan:

a) Fotokopi surat keterangan dalam pangkat/golongan terakhir;

b) Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

c) Keputusan/keterangan yang menyatakan yang bersangkutan saat ini telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan mutu hasil pertanian;

d) Surat pernyataan bersedia diangkat sebagai pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian di atas meterai;

e) Fotokopi DP-3 1 (satu) tahun terakhir.

2) Usul pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing disampaikan kepada pimpinan unit kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diperiksa/diteliti kelengkapan persyaratannya, kemudian usulan tersebut diteruskan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

3) Pejabat yang berwenang, selanjutnya menerbitkan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

4) Setelah penerbitan surat keputusan inpassing, Pejabat Penetap Angka Kredit menerbitkan PAK berdasarkan angka kredit penyesuaian/inpassing;

5) Surat Keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja/instansi terkait.

2. Pengangkatan Pertama Kali

a. Pejabat yang berwenang mengangkat :

1) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian melalui pengangkatan pertama kali adalah :

a) Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas;

b) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Menteri Pertanian untuk Pengawas Mutu Hasil

Page 221: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

221

Pertanian dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah;

2) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pengangkatan pertama kali adalah Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas dan Pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah.

3) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pengangkatan pertama kali adalah :

a) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas;

b) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah;

b. Persyaratan Pengangkatan Pertama Kali

Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat sebagai pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah sebagai berikut:

1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil

a) berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai kualifikasi yang ditentukan;

b) pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

c) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli

a) berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan;

b) pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a: dan

c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

Page 222: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

222

yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang pengawasan mutu hasil pertanian, diberhentikan dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

5) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

6) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

c. Ketentuan-ketentuan lain mengenai pengangkatan pertama kali

1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja organisasi dengan jumlah Pengawas Mutu Hasil Pertanian sesuai jenjang jabatan;

2) Pengangkatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian harus berdasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

d. Tatacara pengangkatan kedalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian melalui pengangkatan pertama kali

1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan usul pengangkatan dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian melalui pengangkatan pertama kali dengan melampirkan:

a) Fotokopi surat keterangan dalam pangkat/golongan terakhir;

b) Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

c) Fotokopi Sertifikat Pra-jabatan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

d) Fotokopi DP-3 1 (satu) tahun terakhir.

2) Berkas usulan pengangkatan dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian disampaikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerjanya untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya;

Page 223: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

223

3) Pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian kepada Pimpinan yang membidangi kepegawaian (Eselon II) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1;

4) Pejabat yang membidangi kepegawaian (Eselon II) menyampaikan persyaratan pada angka 1 kepada Pejabat Penetap untuk ditetapkan PAK;

5) Usulan dari Pejabat Penetap yang telah dilengkapi PAK disampaikan kepada Pejabat yang berwenang mengangkat Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

6) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan disampaikankepada unit kerja/instansi terkait.

3. Pengangkatan dari Jabatan Lain

a. Pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang mengangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional sama dengan pejabat yang berwenang untuk pengangkatan pertama kali.

b. Persyaratan pengangkatan dari jabatan lain:

1) Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pada pengangkatan pertama kali;

2) Memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang pengawasan mutu hasil pertanian paling kurang 2 (dua) tahun; dan

3) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

c. Ketentuan-ketentuan lain mengenai pengangkatan dari jabatan lain :

1) Pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sedangkan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh berasal dari pendidikan, pengawasan mutu hasil pertanian, pengembangan profesi dan penunjang tugas pengawasan mutu hasil pertanian, setelah ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit;

Page 224: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

224

2) Pengangkatan dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian harus memperhitungkan kebutuhan jumlah Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada unit kerja yang bersangkutan.

d. Tatacara pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sama seperti tatacara pengangkatan pertama kali.

B. Kenaikan Jenjang Jabatan

1. Pejabat yang berwenang

a. Kenaikan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kenaikan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Persyaratan kenaikan jenjang jabatan

Pengusulan kenaikan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terakhir;

b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3. Ketentuan-ketentuan lain tentang kenaikan jenjang jabatan

Kenaikan jenjang jabatan dapat dilakukan setiap saat apabila angka kredit kumulatif telah memenuhi syarat, dan tidak tergantung pada periode kenaikan pangkat.

4. Tatacara kenaikan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian

a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan harus

Page 225: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

225

menyiapkan berkas yang terdiri atas :

1) Fotokopi keputusan pangkat terakhir;

2) Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jenjang jabatan terakhir pada jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

3) Keputusan Penatapan Angka Kredit (PAK);dan

4) Fotokopi DP-3 1 (satu) tahun terakhir.

b. usulan kenaikan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

c. berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat keputusan kenaikan jenjang jabatan;

d. Surat Keputusan kenaikan jenjang jabatan disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja/instansi terkait.

5. Tata cara kenaikan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana tercantum pada Bagan 4

C. Kenaikan Pangkat

1. Pejabat yang berwenang

a. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:

1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Menteri Pertanian; dan

2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama pangkat Pembina, golongan ruang IV/a untuk menjadi Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian ;

Angka 1) dan 2) diatas dapat ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Page 226: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

226

b. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Provinsi yang menduduki jabatan:

1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

c. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil kabupaten/kota yang menduduki jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan teknis teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

d. Kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang menduduki jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

e. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

2. Persyaratan

Kenaikan pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

Page 227: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

227

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

3. Ketentuan-ketentuan lain tentang kenaikan pangkat

a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang memperoleh Ijazah dari hasil pendidikan yang dilakukan dapat dipergunakan untuk penyesuaian kepangkatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pendidikan/Ijazah yang diperoleh harus sesuai dengan tugas pokoknya;

2) Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

4) Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperoleh; dan

5) Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang berbeda dapat dilaksanakan apabila kenaikan jenjang jabatannya telah disetujui oleh pejabat yang berwewenang;

b. Jumlah angka kredit yang harus dipenuhi oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit yang berasal dari unsur utama dan paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit yang berasal dari unsur penunjang;

c. Untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan IV/b sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan pengembangan profesi;

d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang memiliki kelebihan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya;

e. Kenaikan pangkat dilakukan pada periode bulan April dan Oktober;

f. kenaikan pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian tidak dibatasi seperti kenaikan pangkat pada jabatan struktural. Demikian pula, apabila kenaikan pangkat tersebut menyebabkan pindah golongan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian tidak perlu mengikuti ujian dinas sebagaimana disyaratkan pada jabatan struktural;

g. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan

Page 228: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

228

kenaikan pangkat dalam tugas belajar (tanpa menggunakan angka kredit) dengan ketentuan:

1) masih dalam golongan ruang sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki;

2) minimal telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan

3) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit dari yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian dan/atau pengembangan profesi.

4. Tatacara kenaikan pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian

a. Usulan kenaikan pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian diperiksa/diteliti kelengkapannya oleh unit yang membidangi urusan kepegawaian. Apabila kelengkapan sudah sesuai usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Selanjutnya oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melengkapi:

1) Fotokopi keputusan pangkat terakhir;

2) Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

3) Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK);dan

4) Fotokopi DP-3 2 (dua) tahun terakhir.

b. Usulan berikut berkas kelengkapan kenaikan pangkat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan prosedur kenaikan pangkat yang berlaku;

c. Berdasarkan usulan tersebut di atas, pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat keputusan kenaikan pangkat;

d. Surat Keputusan kenaikan pangkat disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja/Instansi terkait.

5. Tatacara kenaikan pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana tercantum pada Bagan 5.

Page 229: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

229

D. Pembebasan Sementara

1. Pejabat yang berwenang

a. Pejabat yang berwenang membebaskan sementara dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian adalah :

1) Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas;

2) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Menteri Pertanian untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah;

b. Pejabat yang berwenang membebaskan sementara dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas dan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah.

c. Pejabat yang berwenang membebaskan semantara dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas;

2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah.

2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok;

Page 230: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

230

c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok;

d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

e. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;

f. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

g. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

h. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

3. Ketentuan lain mengenai pembebasan sementara.

a. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan g, diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Pengawas Mutu Hasil Pertanian terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal berlakunya keputusan pembebasan sementara.

b. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Pengawas Mutu Hasil Pertanian terhitung mulai bulan ketujuh dari tanggal berlakunya keputusan pembebasan sementara.

c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, pada saat yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tatacara pembebasan sementara dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian

a. Pimpinan unit kerja mengusulkan Pengawas Mutu Hasil Pertanian untuk dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan:

1) Fotokopi keputusan pangkat terakhir;

2) Fotokopi keputusan jenjang jabatan terakhir;

Page 231: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

231

3) Fotokopi keputusan penugasan di luar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian; atau

4) Fotokopi keputusan penunjukan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

5) Fotokopi keputusan hukuman disiplin dengan tingkat hukuman "sedang atau berat, berupa penurunan pangkat"; atau

6) Fotokopi keputusan cuti di luar tanggungan negara.

b. Berdasarkan usulan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

c. Surat Keputusan pembebasan sementara tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/Instansi terkait.

5. Tata cara pembebasan sementara dari Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana tercantum pada Bagan 6.

E. Pengangkatan Kembali

1. Pejabat yang berwenang

a. Pejabat yang berwenang mengangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian adalah :

1) Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas;

2) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Menteri Pertanian untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah;

b. Pejabat yang berwenang mengangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas dan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah.

c. Pejabat yang berwenang mengangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah :

Page 232: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

232

1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas;

2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah.

2. Persyaratan Pengangkatan Kembali

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, apabila:

a. Telah memperoleh angka kredit yang disyaratkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara;

b. Telah selesai menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman sedang atau berat, berupa penurunan pangkat;

c. Telah selesai diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d. Telah selesai menjalankan tugas secara penuh di luar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

e. Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

f. Telah selesai menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali ijin belajar yang tidak meninggalkan tempat tugas kedinasannya.

3. Ketentuan lain mengenai pengangkatan kembali

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat menggunakan jenjang jabatan dan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang berasal dari prestasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, kecuali bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara. Bagi yang cuti di luar tanggungan negara menggunakan jenjang jabatan dan angka kredit terakhir yang dimilikinya.

4. Tatacara pengangkatan kembali ke dalam jabatan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

a. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan telah selesai menjalani pembebasan sementara, dengan melampirkan:

Page 233: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

233

1) Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir yang telah dimiliki ditambah angka kredit yang berasal dari prestasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang diperoleh selama dibebaskan sementara;

2) Fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;

3) Fotokopi keputusan pembebasan sementara sebagai pejabat Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

4) Fotokopi surat keterangan telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang ditugaskan di luar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

5) Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang diperoleh disertai pengangkatan/penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

6) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin; atau

7) Fotokopi surat keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, bagi yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.

b. Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

c. Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

d. Surat Keputusan pengangkatan kembali disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja/Instansi terkait.

5. Tata cara pengangkatan kembali kedalam Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana tercantum pada Bagan 7.

F. Pemberhentian

1. Pejabat yang berwenang

a. Pejabat yang berwenang memberhentikan dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian adalah :

Page 234: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

234

1) Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas;

2) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Menteri Pertanian untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah;

b. Pejabat yang berwenang memberhentikan dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah dan pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas.

c. Pejabat yang berwenang memberhentikan dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a keatas;

2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d kebawah;

2. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilakukan, apabila:

a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; atau

c. Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan, yaitu:

1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, yaitu:

a) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit yang berasal dari unsur utama;

Page 235: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

235

b) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit yang berasal dari unsur utama.

3. Ketentuan-ketentuan lain tentang pemberhentian

Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang telah diberhentikan dari jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat dinaikkan pangkatnya secara reguler, apabila:

a. Pangkatnya masih dalam batas ketentuan pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan;

b. Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir; dan

c. Memenuhi persyaratan lainnya untuk kenaikan pangkat reguler.

4. Tatacara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian

a. pimpinan unit kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk diberhentikan dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan:

1) Fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;

2) Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; dan

3) Fotokopi surat keputusan hukuman disiplin; atau

4) Fotokopi surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau

5) Surat pemberitahuan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Berdasarkan usulan, pejabat yang berwenang akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;dan

c. Surat Keputusan pemberhentian disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja/instansi terkait.

5. Tatacara pemberhentian dari Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana tercantum pada Bagan 8.

Page 236: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

236

V. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

A. Pembinaan

Pembinaan terhadap Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilakukan dalam rangka meningkatkan motivasi dan memantapkan semangat pengabdian Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasan mutu hasil pertanian.

Instansi Pembina Pengawas Mutu Hasil Pertanian, yaitu :

1. Tingkat nasional dilakukan oleh Departemen Pertanian.

2. Tingkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Diluar Departemen Pertanian dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

B. Pengembangan

Untuk pengembangan karier Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional yang merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan pelatihan fungsional merupakan pendidikan dan pelatihan yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional terkait dengan pola karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional.

Hal ini dilakukan dengan tujuan :

1. Memberikan kepastian dan kejelasan dalam pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Pengawas Mutu Hasil Pertanian;dan

2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap serta kepribadian Pengawas Mutu Hasil Pertanian, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk pengembangan karier Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yaitu:

1. Jalur pendidikan dan pelatihan (Diklat)

Diklat bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilaksanakan dalam upaya pencapaian persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian. Diklat yang dipersiapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian terdiri dari Pelatihan Dasar, Pelatihan Penjenjangan dan Pelatihan Teknis.

Page 237: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

237

a. Pelatihan Dasar

1) Pelatihan Dasar terdiri atas:

a) pelatihan dasar umum terampil/ahli;dan

b) pelatihan dasar khusus terampil/ahli.

2) Spesifikasi pendidikan dan pelatihan (Diklat);

a) pelatihan dasar bertujuan agar calon Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat memahami:

(1) tugas dan fungsi, bidang tugas, program dan kebijakan pemerintah, organisasi dan tata kerja serta tata hubungan kerjanya;dan

(2) metoda dan sistem kerja sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

b) pelatihan dasar umum Terampil/Ahli wajib diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan belum memiliki pengalaman teknis di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki maksimal dalam jangka waktu 2 tahun; dan

c) pelatihan dasar khusus Terampil/Ahli wajib wajib diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, tetapi sudah memiliki pengalaman teknis minimal 2 (dua) tahun di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki (perpindahan jabatan).

b. Pelatihan Penjenjangan

1) Pelatihan Penjenjangan terdiri atas:

a) Pelatihan Penjenjangan Terampil, yang meliputi:

(1) Pelatihan Penjenjangan Terampil Pelaksana Pemula;

(2) Pelatihan Penjenjangan Terampil Pelaksana;

(3) Pelatihan Penjenjangan Terampil Pelaksana Lanjutan; dan

(4) Pelatihan Penjenjangan Terampil Penyelia.

b) Pelatihan Penjenjangan Ahli, meliputi:

(1) Pelatihan Penjenjangan Ahli Pertama’

(2) Pelatihan Penjenjangan Ahli Muda; dan

(3) Pelatihan Penjenjangan Ahli Madya.

Page 238: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

238

2) Spesifikasi pendidikan dan pelatihan, yaitu:

a) program pelatihan penjenjangan bertujuan untuk mempertajam kemampuan dan kecakapan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam menduduki jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;

b) pelatihan penjenjangan diikuti khususnya oleh pejabat fungsional yang akan beralih ke jenjang setingkat lebih tinggi;

c. Pelatihan Teknis

1) Pelatihan teknis terdiri atas:

a) pelatihan Penjenjangan Terampil, yang meliputi:

(1) Pelatihan teknologi/komoditi/budidaya/mutu;

(2) Pelatihan agribisnis;dan

(3) Manajemen/administrasi.

2) Spesifikasi pendidikan dan pelatihan (Diklat), yaitu:

a) pelatihan teknis dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi teknis, menambah wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengikuti kemajuan teknologi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pejabat fungsional;

b) pelatihan teknis ini dapat diikuti oleh semua pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian baik terampil maupun ahli pada semua jenjang jabatan;

c) materi pelatihan teknis mencakup aspek-aspek teknis, sosial dan ekonomi, yang terbagi atas:

(1) pelatihan teknologi/komoditi/budidaya/mutu

(a) pelatihan teknologi merupakan pelatihan teknik non komoditi; dan

(b) pelatihan komoditi/budidaya/mutu merupakan pelatihan tentang salah satu atau lebih komoditi pertanian.

(2) pelatihan agribisnis merupakan pelatihan yang sifatnya terpadu dari beberapa atau semua aspek usaha pertanian;

(3) pelatihan manajemen/administrasi merupakan pelatihan dalam rangka menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar sehingga memiliki wawasan yang komprehensif dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pertanian.

Page 239: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

239

2. Jalur Tugas Belajar dan Pendidikan Formal, yaitu:

a. tugas belajar atau pendidikan formal merupakan suatu kesempatan belajar atau mengikuti pendidikan formal bagi pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dimaksudkan agar pejabat yang bersangkutan dapat meningkat kemampuan keilmuannya sehingga lebih produktif serta lebih meningkat prestasi dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Pegawai Negeri Sipil Pusat) berhak memperoleh kesempatan tugas belajar berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian.

VI. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian ini sebagai acuan bagi petugas pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap dan pejabat yang berkepentingan lainnya serta bagi pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian diharapkan dapat mendorong dalam meningkatkan dan mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Petunjuk teknis ini dapat dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Page 240: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

BAGAN 1PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

PIMPINAN UNIT KERJA YANG

BERSANGKUTAN

PEJABAT PENGUSUL

PEJABAT PENETAP

ANGKA KREDITA B

C

FF

DE

KETUA TIM PENILAI

SEKRETARIATSEKRETARIAT TIM PENILAIKETERANGAN:

A = DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DANBUKTI/DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN DARI PENGAWASMUTU HASIL PERTANIAN

B = PENYAMPAIAN DUPAK YANG SUDAH DIPERIKSA KELENGKAPAN

PENILAI

DILAKUKAN

B = PENYAMPAIAN DUPAK YANG SUDAH DIPERIKSA KELENGKAPANDAN KEBENARANNYA (DENGAN SURAT PENGANTAR)

C = PENYAMPAIAN DUPAK UNTUK DINILAI (DUPAK DITANDATANGANIPEJABAT PENGUSUL)

D = PENYAMPAIAN DUPAK UNTUK DIPERIKSA, DITELITI, DANDILAKUKAN PENILAIAN

E = PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT UNTUK DILAKUKAN PENILAIAN

E PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT UNTUKDITETAPKAN (DITANDATANGANI)

F = PENYAMPAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) UNTUK DIPROSES KENAIKAN PANGKATNYA (LIHAT BAGAN 5)

240

Page 241: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

BAGAN 2PROSEDUR PENYESUAIAN/INPASSING

CALON PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANCALON PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT/

ASLI YBS

PEGAWAI NEGERI SIPIL/ CALON

PENGAWAS MUTU PIMPINAN

UNIT KERJA

MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

A B CKEPALA BIRO

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN/ BADAN

SESDITJEN/ SESBAN/ KEPALA

DINAS YANG

KETERANGAN:

A PENGAJUAN KELENGKAPAN UNTUK PENYESUAIAN

HASIL PERTANIAN KEPEGAWAIAN/ BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/

KOTA

MEMBIDANGI PERTANIAN

A = PENGAJUAN KELENGKAPAN UNTUK PENYESUAIANB = PENYAMPAIAN USULAN PENYESUAIAN BESERTA

KELENGKAPANNYAC = PENYAMPAIAN USULAN PENYESUAIAN SECARA KOLEKTIF

DAN BERKAS PENYESUAIAN= TEMBUSAN SK PENGANGKATAN PENGAWAS MUTU HASIL= TEMBUSAN SK PENGANGKATAN PENGAWAS MUTU HASIL

PERTANIAN DISAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA/ INSTANSITERKAIT DAN ASLI UNTUK YANG BERSANGKUTAN

241

Page 242: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

BAGAN 3PROSEDUR PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANUNIT KERJA/

INSTANSI TERKAIT/ ASLI YBS

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL/ CALON

PENGAWAS MUTU PIMPINAN

UNIT KERJAA B CPIMPINAN

PEJABAT PENETAP

ANGKA KREDIT

SESDITJEN/ SESBAN/ KEPALA

DINAS YANG MEMBIDANGIHASIL PERTANIAN PIMPINAN

UNIT KERJA

DKETERANGAN:

A = PENYAMPAIAN USULAN DARI CALON PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

MEMBIDANGI PERTANIAN

MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN

A = PENYAMPAIAN USULAN DARI CALON PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANB = USULAN DARI PEJABAT ESELON II / PEJABAT YANG BEREWENANG MENGUSULKAN SEBAGAI ATASAN DARI

PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANC = PUSAT : SEKRETARIS DITJEN/ BADAN I

PROVINSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSIKAB/KOTA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN/ KOTAMEMPROSES DAN MENGUSULKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN KEPEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DENGAN TEMBUSAN KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI KEPEGAWAIANPEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT : KEPEGAWAIAN/ BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/

KOTA

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT :- PUSAT :

SEKJEN A.N. MENTERI UNTUK PENGAWAS MUTU HASIL MADYAPEJABAT ESELON II YANG MEMBIDANGI PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PADA DEPT PERTANIAN BAGIPMHP PELAKSANA PEMULA S/D PMHP PENYELIA DAN PMHP PERTAMA SERTA PMHP MUDA DILINGKUNGANDEPARTEMEN PERTANIAN

- PROVINSI :PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PROPINSI ATAU PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK (PALINGRENDAH ESELON II) BAGI PMHP PELAKSANA PEMULA S/D PMHP PENYELIA, DAN PMHP PERTAMA S/D PMHPMADYA DI LINGKUNGAN MASING MASINGMADYA DI LINGKUNGAN MASING-MASING

- KABUPATEN / KOTA : PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KAB/KOTA ATAU PEJABAT LAIN YANGDITUNJUK (PALING RENDAH ESELON II) BAGI PMHP PELAKSANA PEMULA S/D PMHP PENYELIA, DAN PMHPPERTAMA S/D PMHP MADYA DILINGKUNGAN MASING-MASING

D = PENYAMPAIAN USULAN CALON PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN (DILENGKAPI PAK)= TEMBUSAN/ PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

242

Page 243: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

BAGAN 4 PROSEDUR KENAIKAN JABATAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT/

ASLI YBS

PIMPINANUNIT KERJA

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

UNIT YANG

MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

A B C KEPALA BIRO ORGANISASI DAN

SESDITJEN/ SESBAN/ KEPALA

DINAS YANG

KETERANGAN:

MEMBIDANGI URUSAN KEPEGAWAIAN

KEPEGAWAIAN/ BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/

KOTA

MEMBIDANGI PERTANIAN

A = PENGAJUAN USULAN KENAIKAN JABATAN (DILENGKAPIPAK)

B = PENGAJUAN USULAN DAN BERKAS KENAIKAN JABATANC = PENYAMPAIAN USULAN DAN BERKAS KENAIKAN JABATAN

= TEMBUSAN SK KENAIKAN JABATAN PENGAWAS MUTUHASIL PERTANIAN DISAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA/HASIL PERTANIAN DISAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT DAN ASLI UNTUK YANGBERSANGKUTAN

243

Page 244: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

UNIT KERJA/

BAGAN 5PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI/

WALIKOTA Cq. KEPALA BIRO

ORGANISASI DAN

UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT/

ASLI YBS3

4ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN/ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

PRESIDEN2

1

F2

PIMPINANPENGAWAS

C

PEJABAT PEJABAT

PENETAP ANGKA KREDIT

E

BKN/ KANTOR REGIONAL

F1

PIMPINANUNIT KERJA

MUTU HASIL PERTANIAN

A B PENGUSUL KREDITD1

D2TIM PENILAI

REGIONAL BKN

KET ERANGAN :

A, B, C = ALUR PENGUSULAN DUPAKD1 = PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)D2 = HASIL PENETAPAN ANGKA KREDIT (HAPAK)E = PROSES KENAIKAN PANGKAT (PAK + BERKAS KENAIKAN PANGKAT)F1 = USULAN KENAIKAN PANGKATF2 = NOTA PERSETUJUAN KENAIKAN PANGKAT G PERTIMBANGAN TEKNISG = PERTIMBANGAN TEKNIS1 = TEMBUSAN BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT GOL. RUANG IV/C 2 = TEMBUSAN SK KENAIKAN PANGKAT KE GOL. RUANG IV/C KE INSTANSI3 = TEMBUSAN SK KENAIKAN PANGKAT IV/b ASAL KEBAWAH4 = TEMBUSAN SK KENAIKAN PANGKAT KE GOL. RUANG IV/C KE UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT/ ASLI YBS

244

Page 245: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

BAGAN 6PROSEDUR PEMBEBASAN SEMENTARA PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT/

ASLI YBS

PIMPINANUNIT KERJA

MENTERI/ GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN/

BADAN KEPEGAWAIAN

A BSESDITJEN/ SESBAN/ KEPALA

DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI/

KABUPATEN/KOTA

KETERANGAN:

A = PENGAJUAN USULAN DAN BERKAS PEMBEBASAN SEMENTARAB = PENYAMPAIAN USULAN DAN BERKAS PEMBEBASAN SEMENTARA DARI

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANTEMBUSAN SK PEMBEBASAN SEMENTARA PENGAWAS MUTU HASIL= TEMBUSAN SK PEMBEBASAN SEMENTARA PENGAWAS MUTU HASILPERTANIAN DISAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAITDAN ASLI UNTUK YANG BERSANGKUTAN

245

Page 246: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

BAGAN 7PROSEDUR PENGANGKATAN KEMBALI PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT/

ASLI YBS

SESDITJEN/ MENTERI/ GUBERNUR// OCALON

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

PIMPINANUNIT KERJA

SESBAN/ KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN

A B C

BUPATI/ WALIKOTA

KEPALA BIROORGANISASI DAN

KEPEGAWAIAN/ BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KETERANGAN:

A = PENGAJUAN USULAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATANFUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

B = PENGAJUAN USULAN DAN BERKAS PENGANGKATAN KEMBALI

KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/

KOTA

B PENGAJUAN USULAN DAN BERKAS PENGANGKATAN KEMBALIDALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

C = PENYAMPAIAN USULAN DAN BERKAS PENGANGKATAN KEMBALIDALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

= TEMBUSAN SK PENGANGKATAN KEMBALI PENGAWAS MUTU HASILPERTANIAN DISAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAITDAN ASLI UNTUK YANG BERSANGKUTAN

246

Page 247: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

BAGAN 8PROSEDUR PEMBERHENTIAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT/

ASLI YBS

PIMPINANUNIT KERJA

MENTERI/ GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN/

BADAN KEPEGAWAIAN

A BSESDITJEN/ SESBAN/ KEPALA

DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN

KETERANGAN:

A PENGAJUAN USULAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS MUTU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI/

KABUPATEN/KOTA

A = PENGAJUAN USULAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS MUTUHASIL PERTANIAN (DISERTAI ALASAN DAN BUKTI-BUKTI YANGDIPERLUKAN)

B = PENGAJUAN USULAN DAN BERKAS PEMBERHENTIANPENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

= TEMBUSAN SK PEMBERHENTIAN PENGAWAS MUTU HASIL= TEMBUSAN SK PEMBERHENTIAN PENGAWAS MUTU HASILPERTANIAN DISAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA/ INSTANSITERKAIT DAN ASLI UNTUK YANG BERSANGKUTAN

247

Page 248: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

248

FORMULIR A

LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN………………………………………………..

1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian

a. Nama/NIP : ……………………………………………………

b. Pangkat/Golongan : ……………………………………………………

c. Jabatan : ……………………………………………………

d. Unit Kerja : ……………………………………………………

2. Dasar Pelaksanaan : ……………………………………………………

3. Nama Kegiatan : ……………………………………………………

4. Pelaksanaan Kegiatan : ……………………………………………………

a. Waktu Pelaksanaan : ……………………………………………………

b. Tempat/lokasi : ……………………………………………………

5. Hasil Pekerjaan : ……………………………………………………

Catatan:

Laporan hasil pekerjaan dilampirkan dengan identitas penyusunnya

Mengetahui,

(Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk)

…………………., tanggal …………………

(Pengawas Mutu Hasil Pertanian)

Page 249: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

249

FORMULIR B

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : ……………………………………………………

b. NIP : ……………………………………………………

c. Pangkat/Golongan : ……………………………………………………

d. Jabatan : ……………………………………………………

e. Unit Kerja : ……………………………………………………

Menerangkan bahwa Pengawas Mutu Hasil Pertanian :

a. Nama : ……………………………………………………

b. NIP : …………………………………………………...

c. Pangkat/Golongan : ……………………………………………………

d. Jabatan : ……………………………………………………

e. Unit Kerja : ……………………………………………………

Telah melaksanakan kegiatan …………………………………………………….………..

yang dilaksanakan tanggal ……………………….. di ……………………………

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

……………………., tanggal …………………..

(Pimpinan Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk)

Page 250: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

250

FORMULIR C

SURAT KETERANGAN

Panitia/penyelenggara ………………………………………………………………

…………………………………………………………. dengan ini menerangkan bahwa

Pengawas Mutu Hasil Pertanian dibawah ini :

a. Nama : ……………………………………………………

b. NIP : ……………………………………………………

c. Pangkat/Golongan : ……………………………………………………

d. Jabatan : ……………………………………………………

e. Unit Kerja : ……………………………………………………

Telah melakukan/mengikuti/menyampaikan/bertindak *) ………………………………..

dalam ……………………………………………………... …………………………. ……..

Pada tanggal ………………………………… di ………………………………….

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

*) Coret yang tidak perlu

…………………., tanggal ……………………

Ketua Panitia/Penyelenggara,

(………………………………………………...)

Page 251: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

251

FORMULIR D

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini ………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………………….

menerangkan bahwa Pengawas Mutu Hasil Pertanian :

a. Nama : ……………………………………………………

b. NIP : ……………………………………………………

c. Pangkat/Golongan : ……………………………………………………

d. Jabatan : ……………………………………………………

e. Unit Kerja : ……………………………………………………

Adalah pengurus/anggota aktif Organisasi Profresi …………………………….………

……...………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

…………………., tanggal ……………………

Ketua Umum/pejabat yang ditunjuk

(………………………………………………...)

Page 252: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

252

FORMULIR E

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :......................................................................

NIP :......................................................................

Pangkat/golonganruang/TMT :.........................…..........................................

Jabatan :.......................................................................

Unit kerja :..................................................................….

Menyatakan bahwa:

Nama :.......................................................................

NIP :.......................................................................

Pangkat/golongan ruang/TMT :............................…........................................

Jabatan :.......................................................................

Unit kerja :.......................................................................

Telah melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian sebagai

berikut:

No

Uraian Kegiatan

Tanggal

Satuan

Hasil

Jumlah

Volume

Kegiatan

Jumlah

Angka

Kredit

Keterangan/

bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........................,...............................

Atasan Langsung

( ) NIP.

252

Page 253: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

253

FORMULIR F

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN,

PENGUJIAN DAN FORMULASI PAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :......................................................................

NIP :......................................................................

Pangkat/golonganruang/TMT :.........................…..........................................

Jabatan :.......................................................................

Unit kerja :..................................................................….

Menyatakan bahwa:

Nama :.......................................................................

NIP :.......................................................................

Pangkat/golongan ruang/TMT :............................…........................................

Jabatan :.......................................................................

Unit kerja :.......................................................................

Telah melakukan kegiatan pengembangan sistem pengawasan, pengujian dan

formulasi pakan sebagai berikut:

No

Uraian Kegiatan

Tanggal

Satuan

Hasil

Jumlah

Volume

Kegiatan

Jumlah

Angka

Kredit

Keterangan/

bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........................,...............................

Atasan Langsung

( ) NIP.

253

Page 254: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

254

FORMULIR G

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :......................................................................

NIP :......................................................................

Pangkat/golonganruang/TMT :.........................…..........................................

Jabatan :.......................................................................

Unit kerja :..................................................................….

Menyatakan bahwa:

Nama :.......................................................................

NIP :.......................................................................

Pangkat/golongan ruang/TMT :............................…........................................

Jabatan :.......................................................................

Unit kerja :.......................................................................

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Pengawas Mutu Hasil Pertanian

sebagai berikut:

No

Uraian Kegiatan

Tanggal

Satuan

Hasil

Jumlah

Volume

Kegiatan

Jumlah

Angka

Kredit

Keterangan/

bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........................,...............................

Atasan Langsung

( ) NIP.

254

Page 255: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

255

FORMULIR H

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :......................................................................

NIP :......................................................................

Pangkat/golonganruang/TMT :.........................…..........................................

Jabatan :.......................................................................

Unit kerja :..................................................................….

Menyatakan bahwa:

Nama :.......................................................................

NIP :.......................................................................

Pangkat/golongan ruang/TMT :............................…........................................

Jabatan :.......................................................................

Unit kerja :.......................................................................

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagai

berikut:

No

Uraian Kegiatan

Tanggal

Satuan

Hasil

Jumlah

Volume

Kegiatan

Jumlah

Angka

Kredit

Keterangan/

bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........................,...............................

Atasan Langsung

( ) NIP.

255

Page 256: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

256

FORMULIR I

SURAT TUGAS NO :

Kepala …………………………………., dengan ini menugaskan kepada :

Nama :......................................................................

NIP :......................................................................

Pangkat/golonganruang/TMT :.........................…..........................................

Jabatan :.......................................................................

Unit kerja :..................................................................….

Untuk melaksanakan tugas pada jenjang

No

Uraian Kegiatan

Keterangan

1.

2.

3.

dst

Penugasan diberikan kepada yang bersangkutan dan mulai berlaku efektif pada tanggal

………………………

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........................,...............................

Kepala…………./Atasan Langsung

( ) NIP.

Page 257: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 43/Permentan/OT.140/5/2007Tanggal : 8 Mei 2007

A H L IPML PLK P. LANJ PYL PTM MUDA MADYA SATUANII/a II/b - II/d III/a - III/b III/c - III/d III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/c HASIL

II. PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN

A. PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN 1. Persiapan

a. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan +,V +,V +,V +,V +,V +,V +,V Paket data b. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi Paket data dalam rangka +,V +,V +,V +,V +,V +,V +,V Laporan

menyusun rencana kerja pengawasanc. Menyusun rencana kerja pengawasan +,V +,V +,V +,V +,V +,V +,V Rencana kerjad. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil +,V +,V +,V Rencana kerjae Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian +,V +,V +,V +,V +,V +,V +,V Unit alat

2. Pengawasan Teknis a. Ternak

1) Pra Produksi a) Pengumpulan data + Paket data

b) Pelaksanaan pengawasan + Laporan

2) Proses Produksia) Pengumpulan data + Paket data

b) Pelaksanaan pengawasan pemilihan bibit, kandang dan pakan + Laporanc) Pelaksanaan pengawasan keswan, pengobatan hewan, + Laporan

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

TERAMPILB U T I R K E G I A T A N

RINCIAN KEGIATAN SETIAP JENIS DAN JENJANG JABATAN

257

c) Pelaksanaan pengawasan keswan, pengobatan hewan, + Laporankesmavet dan reproduksi

3) a) Pengumpulan data dalam rangka pengawasan (1) + Paket data

(2) + Paket data

b) Pelaksanaan pengawasan (1) + Laporan

(2) + Laporan

c) Pelaksanaan pengawasan lingkungan (1) + Laporan (2) + Laporan

(3) (a) + Laporan (b) + Laporan

d) + Laporane) + Laporanf) + Laporan

4) + Laporan

5)a) + Materib) + Laporanc) + Laporand) + Materie) + Laporanf) + Laporan

6) Pengawasan Penerapan Persyaratan Dasar Pengolahan Hasil + Laporan 7) Melakukan pengawasan produk segar/olahan yang beredar + Laporan

8) + Laporan

b. Tumbuhan1) Pra Produksi

OlahanSegar

Olahan

Lahan

Penanganan pasca panen

Segar

Penanganan limbahMelakukan pengawasan pola budidaya ternak

Menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknisMelakukan sosialisasi

Menyusun materi pendampingan

Memeriksa teknologi pengembangan peternakan

Melakukan bimbingan teknis

Memeriksa ijin usaha dan kelembagaan

Melakukan pengawasan penerapan standar mutu

Pemberian Saran Teknis

Kompilasi dan Penyimpanan rekaman

Melakukan pendampingan penerapan jaminan mutu

Pengawasan Penerapan Standar Mutu Produk

TradisionalModern

Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu

1) Pra Produksi a) Pengumpulan data V Paket data

b) Pelaksanaan pengawasan V Laporan

2) Proses Produksi a) Pengumpulan data V Paket data

b) Pelaksanaan pengawasan V Laporan

257

Page 258: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

A H L IPML PLK P. LANJ PYL PTM MUDA MADYA SATUANII/a II/b - II/d III/a - III/b III/c - III/d III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/c HASIL

3) a) Pengumpulan data

(1) V Paket data (2) V Paket data

b) Pelaksanaan pengawasan

(1) V Laporan (2) V Laporan

4)

a) Pengumpulan data lingkungan budidaya V Paket datab) Pelaksanaan pengawasan

V LaporanV Laporan

V Laporan

5) V V Laporan

6) V Laporan

7) Pengawasan Penerapan Persyaratan Dasar-

(1) Panen V Laporan(2) Pasca panen V Laporan(3) Pengolahan V Laporan

8) Melakukan pengawasan produk segar/olahan yang beredar V Laporan

TERAMPILB U T I R K E G I A T A N

Olahan

Melakukan pengawasan penerapan persyaratan dasar jaminanmutu hasil di tingkat :

Pengawasan Penerapan Standar Mutu

Kompilasi dan Penyimpanan rekaman

Penanganan pasca panen

Segar

(3) Tingkat kesulitan III

(1) Tingkat kesulitan I(2) Tingkat kesulitan II

SegarOlahan

Pengawasan lingkungan

258

9) Pemberian saran teknis a) V Materib) V Laporanc) V Laporand) V Materie) V Laporanf) V Laporan

3. Pengawasan Manajemen Mutu a. Laboratorium

1) +,V Laporan2) +,V Laporan3) Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu (panduan mutu) +,V Laporan4) Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu (Standar +,V Laporan

Prosedur Operasional, instruksi kerja, formulir /rekaman)

5) a) +,V Dokumenb) +,V Dokumenc) +,V Dokumend) +,V +,V Formulir

6)

a) +,V Dokumenb) +,V Laporanc) +,V Laporan

7) Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu a) +,V Laporanb) +,V Laporanc) +,V Laporan

8) Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium

a) +,V Laporanb) +,V Laporanc) +,V Laporand) +,V Laporane) +,V Laporan

9) Melaksanakan pengkajian manajemen laboratorium

Penyusunan dokumen sistem mutu

Formulir/rekaman

Pendampingan penerapan

Bimbingan sistem mutu laboratorium

Panduan Mutu

Dokumen pendukung

Instruksi kerja

Formulir/rekaman

Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu

Sosialisasi sistem mutu laboratorium

Melakukan bimbingan teknisMenyusun materi pendampingan

Panduan mutu

Instruksi kerja

Prosedur Kerja

Formulir

Panduan Mutu dan SPO

Formulir/rekamanInstruksi kerja

Menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknis

Standar Prosedur OperasionalInstruksi kerja

Standar Prosedur Operasional

Melakukan pendampingan penerapan jaminan mutu

Melakukan sosialisasi

9) Melaksanakan pengkajian manajemen laboratorium a) Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen

(1) Nara sumber +,V Laporan(2) Pembahas +,V Laporan(3) Penyaji +,V Laporan

b) Menindaklanjuti hasil kaji ulang manajemen laboratorium +,V Laporanc) Membuat Laporan kaji ulang manajemen laboratorium +,V Laporand) Melakukan verifikasi tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen +,V Laporan

laboratorium

258

Page 259: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

A H L IPML PLK P. LANJ PYL PTM MUDA MADYA SATUANII/a II/b - II/d III/a - III/b III/c - III/d III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/c HASIL

10) Melaksanakan audit internal sistem mutu Laboratorium a) Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan +,V Laporan

auditb) Melaksanakan audit meliputi :

(1) Memimpin dan melaksanakan audit sistem mutu dan +,V Laporankemampuan teknis

(2) Menyiapkan dan memperagakan sistem mutu +,V Laporan(3) Menyiapkan dan penilaian kemampuan teknis +,V Laporan

c) Melaksanakan tindakan perbaikan audit sistem mutu +,V Laporand) Membuat Laporan audit Internal +,V Laporane) Melakukan verifikasi tindakan perbaikan audit +,V Laporanf) Mengevaluasi hasil audit +,V Laporan

b. Lapangan

1) Pengawasan penerapan dokumen sistem mutu di pelaku usaha +,V Laporan

B. PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN 1. Persiapan

a. Menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan mutu hasil pertanian) +,V +,V +,V +,V Rencana kerjab. Menyusun rencana kerja pengujian khusus +,V +,V +,V Rencana kerjac. Menyusun rencana kerja pengambilan contoh +,V Rencana kerjad Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana, dan mutu +,V Unit alat

hasil pertanian di lapangane. Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana, dan mutu

hasil pertanian di laboratorium +,V Unit alatf. Bimbingan teknis

1) Menyusun Rencana Kerja (sosialisasi, bimbingan, pendampingan, +,V Rencana kerja

TERAMPILB U T I R K E G I A T A N

259

1) Menyusun Rencana Kerja (sosialisasi, bimbingan, pendampingan, +,V Rencana kerjakaji ulang)

2) Menyusun Materi (sosilaisasi, bimbingan, Pendampingan) +,V Materi

2. Pengujiana.

1)a) + Contohb) + Contohc) + Contohd) + Contohe) Melakukan Pengenceran contoh + Contohf) Pembersihan Larutan Contoh

(1) air + Contoh(2) organik + Contoh

g) + contohh)

+ Rekomendasii) + Berita acara

2)a) + Hasil ujib)

(1) + Hasil uji (2) Membuat larutan bahan kimia dan media + Hasil uji

(3) Pengenceran + Hasil uji

c)(1) + Hasil uji(2) + Hasil uji(3) + Hasil uji(4) + Hasil uji(5) + Hasil uji(6) + Hasil uji(7) + Hasil uji(9) + Hasil uji(10) + Hasil uji(11) + Hasil uji(12) + Hasil uji(13) + Hasil uji

Melakukan pengarsipan contoh (sampel)

Uji awal pembusukan

pemusnahan contoh (sampel)

Melakukan Pengujian fisik/organoleptik

Melakukan Pengujian kimia

Memperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media

Pelaksanaan uji

Uji kadar lemak, karbohidrat

Pengawasan pemusnahan contoh dan mengesahkan berita acara

Memeriksa kelayakan contoh (sampel)Preparasi contoh (sampel)

Melakukan pengambilan contoh

Membuat rekomendasi pemusnahan

Uji kadar protein

Uji Serat Kasar

Membuat larutan baku pembanding

Uji logam berat

Uji toksin

Uji residu (antibiotika, bahan pengawet,

Uji kadar GulaUji Vitamin

TernakPengelolaan contoh (sampel)

Memperlakukan contoh (sampel)

Uji residu hormonUji residu pestisida

Uji rekayasa genetika (GMO)

d)(1) Uji kapang + Hasil uji(2) Uji jamur + Hasil uji(3) Uji bakteri + Hasil uji(4) Melakukan Pemeliharaan Kuman Standar + Laporan

(5) Melakukan Pemeliharaan Kuman Lapangan + Laporan(6) Uji Lanjutan + Contoh(7) Uji virus + Hasil uji

Melakukan Pengujian mikrobiologi

259

Page 260: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

A H L IPML PLK P. LANJ PYL PTM MUDA MADYA SATUANII/a II/b - II/d III/a - III/b III/c - III/d III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/c HASIL

e)(1) Menentukan pengulangan (repeatability and reproducibility) + Laporan(2) Menentukan validasi ketepatan (accuracy) + Laporan(3) Pembuatan kurva linearitas (linearity) + Laporan(4) Menentukan perolehan kembali (recovery) + Laporan(5) Menentukan batas deteksi/Batas Penetapan + Laporan(6) Menentukan ketidakpastian pengukuran (uncertainty)

(a) + Laporan(b) + Laporan(c) + Laporan

f)(1) Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensi + Laporan(2) Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji + Contoh

profisiensi(3) Uji homogenitas + Laporan(4) Uji stabilitas + Laporan(5) Uji nilai benar (true value) + Laporan(6) Membuat Laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi + Laporan

g) (1) Melakukan pengolahan data hasil uji + Laporan (2) Melakukan evaluasi hasil uji + Laporan (3) Memeriksa dan mengesahkan Laporan hasil uji + Laporan

h) Menyusun/membuat rekomendasi teknis hasil pengujian mutu + Rekomendasiternak

TERAMPIL

Dengan jumlah faktor Variabel > 5

Melakukan validasi metoda uji

B U T I R K E G I A T A N

Dengan jumlah faktor Variabel 3-4Dengan jumlah faktor/variable < 2

Pengamatan hasil pengujian

Melakukan uji profisiensi

260

ternak

b. Tumbuhan1)

a) V Contohb) V Contohc) V Contohd) Contoh

(1) V Laporan(2) V Laporan

e) Vf) V Rekomendasi

2)a) V Hasil ujib)

(1) Membuat larutan baku pembanding V Hasil uji(2) Membuat larutan bahan kimia atau media V Hasil uji(3) Pengenceran V Hasil uji

c) V

d)(1) V Hasil uji(2) V Hasil uji(3) V Hasil uji(4) V Hasil uji(5) V Hasil uji(6) V Hasil uji(7) V Hasil uji(8) V Hasil uji(9) V Hasil uji(10) V Hasil uji(11) V Hasil uji(12) V Hasil uji(13) V Hasil uji

e)(1) V Hasil uji(2) V Hasil uji(3) V Hasil uji

Melakukan Pengujian fisik/OrganoleptikMemperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media

Uji Kadar abuUji KarbohidratUji Sari KopiUji Vitamin

Uji kapang

Memantau kondisi ruang/ tempat arsip contoh

Memperlakukan contoh (sampel)

Melakukan pemusnahan arsip contoh

Pengelolaan contoh (sampel)

Uji Kadar Lemak

Melakukan Pengujian Kimia

Uji toksin

Uji residu pestisida

Uji rekayasa genetika (GMO)Uji cemaran logam

Uji bahan pengawet

Uji Kadar Protein

Uji kemurnian

Melakukan Pengujian mikrobiologi

Uji Kadar Gula

Uji JamurUji Bakteri

Memperlakukan Contoh

Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara

Pelaksanaan uji

Mengambil dan melaporkan hasil pengambilan contoh

Menginventarisasikan arsip contoh per bulan

Memeriksa kelayakan contoh (sampel)Melakukan penanganan arsip contoh (sampel) :

f)(1) Menentukan pengulangan (repeatability and reproducibility) V Laporan(2) Menentukan validasi ketepatan (accuracy) V Laporan(3) Pembuatan kurva linearitas (linearity) V Laporan(4) Menentukan perolehan kembali (recovery) V Laporan(5) Menentukan batas deteksi/Batas Penetapan V Laporan(6) Menentukan ketidakpastian pengukuran (uncertainty)

(a) V Laporan(b) V Laporan(c) V Laporan

Dengan jumlah faktor/variable < 2Dengan jumlah faktor Variabel 3-4Dengan jumlah faktor Variabel > 5

Melakukan validasi metoda uji

260

Page 261: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

A H L IPML PLK P. LANJ PYL PTM MUDA MADYA SATUANII/a II/b - II/d III/a - III/b III/c - III/d III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/c HASIL

g)(1) Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensi V Laporan(2) Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji V Laporan

profisiensi(3) Uji homogenitas V Laporan(4) Uji stabilitas V Laporan(5) Membuat Laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi V Laporan

h)(1) Melakukan pengolahan data dan membuat Laporan hasil V Laporan

uji sementara(2) Melakukan evaluasi dan mengesahkan Laporan hasil uji V Laporan

sementara(3) Memeriksa dan mengesahkan Laporan hasil uji V Laporan

i) V Rekomendasi

c. 1)

a) V Contohb) V Contohc) V Contohd)

(1) V Contoh(2) V Contoh

e) V Rekomendasi

TERAMPILB U T I R K E G I A T A N

Pengelolaan contoh (sampel)Melakukan pengambilan contoh Memperlakukan contoh (sampel)Memeriksa kelayakan contoh (sampel)

Menginventarisasikan arsip contoh per bulan

Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara

Penyusunan rekomendasi teknis hasil uji mutu tumbuhan

Melakukan uji profisiensi

Melakukan penanganan arsip contoh (sampel)Memantau kondisi ruang/ tempat arsip contoh

Sarana Produksi (pupuk dan pestisida)

Pengamatan hasil pengujian

261

e) V Rekomendasif) Pengawasan pemusnahan arsip contoh V

2)a) V Hasil ujib) Vc) V Contohd)

(1) Uji bahan aktif V Hasil uji(2) Uji fisiko kimia V Hasil uji(3) Uji unsur logam V Hasil uji(4) Titrasi V Hasil uji(5) Uji kadar air

(a) Cara Karel Fisher V Hasil uji(b) Cara Oven V Hasil uji

(6) Uji keasaman/alkalinitas V Hasil uji(7) Uji komposisi pupuk V Hasil uji

e)(1) Menentukan pengulangan (repeatability and reproducibility) V Laporan(2) Menentukan validasi ketepatan (accuracy) V Laporan(3) Pembuatan kurva linearitas (linearity) V Laporan(4) Menentukan perolehan kembali (recovery) V Laporan(5) Menentukan ketidakpastian pengukuran (uncertainty) V Laporan

f)(1) Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensi V Laporan(2) Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji V Laporan

profisiensi(3) Uji homogenitas V Laporan(4) Uji stabilitas V Laporan(5) Membuat Laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi V Laporan

3)a) Melakukan pengolahan Paket data dan membuat Laporan V Laporan

hasil uji sementarab) Melakukan evaluasi dan mengesahkan Laporan hasil uji V Laporan

sementarac) Memeriksa dan mengesahkan Laporan hasil uji V Laporan

4) V Rekomendasi

Memperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan mediaMemperlakukan contohMelakukan Pengujian kimia

Pengamatan hasil pengujian

Penyusunan rekomendasi teknis hasil pengujian mutu sarana produksi

Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara

Melakukan validasi metoda uji

Melakukan uji profisiensi

Pelaksanaan ujiMelakukan Pengujian fisik

3.a. +,V Unit alatb.

1) +,V Rencana kerja2)

a) +,V Laporanb)

(1) +,V Unit alat(2) +,V Unit alat(3) +,V Unit alat

Menyiapkan dan mengkondisikan peralatan standarMelakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk :

Volumetrik dan dimensiSuhu, masa dan tekananElektrik

Melakukan kalibrasi internal peralatan

Penanganan Peralatan LaboratoriumMelaksanakan perawatan dan perbaikan peralatanMelaksanakan kalibrasi internal peralatan

Menyusun perencanaan kalibrasi peralatan per tahun

261

Page 262: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

(4) +,V Unit alat(5) +,V Unit alat(6) +,V Unit alat

A H L IPML PLK P. LANJ PYL PTM MUDA MADYA SATUANII/a II/b - II/d III/a - III/b III/c - III/d III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/c HASIL

3) Membuat laporan hasil kalibrasi internal +,V Berita acara 4) Mengevaluasi dan mengesahkan Laporan hasil kalibrasi +,V Laporanc. Melakukan penanganan alat-alat gelas (glassware) +,V Unit alat

4.a. +,V Laporanb. +,V Laporan

5.a. +,V Perlakuanb. +,V Perlakuan

6.a. +, V Laporanb. Menyusun kebutuhan sarana pengujian laboratorium +,V Laporanc. +,V Laporan

7.a. +, V Laporanb. +,V Laporan

8 +,V Laporan

PENGEMBANGAN SISTEM DAN METODA PENGAWASAN DANIII. PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN

TERAMPILB U T I R K E G I A T A N

Memusnahkan Limbah Laboratorium

Alat Instrumen

Penanganan Kondisi ruang pengujianMemantau kondisi ruang pengujianMengevaluasi hasil pemantauan kondisi ruang pengujian

Penanganan Limbah Laboratorium (Kimia dan Media)

GayaOptik

Pengelolaan sarana pengujian laboratorium

Melakukan perlakuan awal (Pre-Treatment)

Melakukan bimbingan teknis dibidang managemen laboratorium

Evaluasi hasil uji

Pembimbingan teknis LaboratoriumMelakukan bimbingan teknis dibidang teknis pengujian

Melakukan Verifikasi Baku Pembanding

Melakukan kontrol stok bahan kimia dan baku pembanding

262

A.1. +,V Rencana2. +,V Konsep3. +,V Laporan4. +,V Laporan

B.

1. +,V Rencana2. +,V Konsep3. +,V Laporan4. +,V Laporan

C. Evaluasi Sistem dan Metoda Pengawasan dan Pengujian1. +,V Laporan

2. Melakukan evaluasi sistem dan metoda pengujian mutu hasil pertanian +,V Laporan

D. TUGAS-TUGAS LAIN

1 Penyidikan

a Melakukan inventarisasi Laporan Laporanb Melaporkan hasil inventarisasi Laporan kepada atasan penyidikan Laporanc Melakukan penanganan TKP Laporand Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan Laporane Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti Laporanf Mencari tersangka Laporang Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli Laporanh Menyusun berita acara pemeriksaan Laporani Melakukan gelar perkara Laporanj Menyusun Laporan hasil gelar perkara Laporank Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI Laporan

2 Menjadi saksi ahli Laporan

Keterangan : + = Peternakan, V = Tumbuhan

Melakukan evaluasi sistem dan metoda pengawasan mutu hasil pertanian

Menyusun rencana Pengembangan sistem dan metoda pengujian mutu hasil Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengujian mutu hasil Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metoda pengujian mutu

Pengembangan sistem dan Metoda Pengawasan

Pengembangan sistem dan Metoda Pengujian

Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metoda pengujian mutu hasil

Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metoda pengawasan mutu Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metoda pengawasan Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengawasan mutu hasil Menyusun rencana pengembangan sistem dan metoda pengawasan mutu hasil

262

Page 263: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 43/Permentan/OT.140/5/2007Tanggal : 8 Mei 2007

INSTANSI : MASA PENILAIAN

Bulan ……………… s/d bulan ….…………Tahun 200 ….. 1)

I

1 N a m a 2)

2 N I P 3)

3 Nomor Seri Kartu Pegawai 4)

4 Tempat dan Tanggal Lahir 5)

5 Jenis Kelamin 6)

6 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 7)

7 Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian/ TMT 8)

8 Masa Kerja Golongan Lama 9)

9 Masa Kerja Golongan Baru 10)

10 Unit Kerja 11)

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PELAKSANA PEMULA

KETERANGAN PERORANGAN

263

Page 264: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

II

NOLAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

1 UNSUR UTAMAI. PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 12)1. Sarjana (S.1)/Diploma IV2. Sarjana Muda/Akademi /Diploma III3. Diploma II4.

B. Pendidikan dan pelatihan fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian serta memperoleh surattanda tamatpendidikan dan pelatihan 13)1. Lamanya lebih dari 960 jam2. Lamanya antara 841 - 960 jam3. Lamanya antara 481 - 840 jam4. Lamanya antara 161 - 480 jam5. Lamanya antara 81 - 160 jam6. Lamanya antara 30 - 80 jam

C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 14)Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat II

15)

II. PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN 16)

A.1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka

menyusun rencana kerja pengawasan ( sarana prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasilpertanian (meliputi sarana, budidaya, pengembangan usaha danhasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

B. Pengawasan teknis1. Ternak

a. Pra ProduksiPengumpulan data

b. Proses ProduksiPengumpulan data

c.Pengumpulan data dalam rangka pengawasan produk segar

2. Tumbuhana. Pra Produksi

Pengumpulan data b.

Pengumpulan data dalam rangka pengawasan produk segar

J u m l a h

UNSUR YANG DINILAI

2

Persiapan

SLTA/ D.1

Penanganan pasca panen

ANGKA KREDIT MENURUTINSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Penanganan pasca panen

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

264

Page 265: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

III PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN 17)A. Persiapan Pengujian

1. Menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan mutu hasil pertanian)2. Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu

hasil pertanian di lapangan

B. Pengujian1.

a.1)2) Melakukan pengenceran contoh3)

b.1)2)

Pengenceran2. Tumbuhan

a.1)2)

b.1)2)

3.a.

1)2)

b.

C. Pengawasan Sistem Mutu Laboratorium1. Penanganan Peralatan

- Melakukan penanganan alat-alat gelas (glassware)2. Pengelolaan Sarana Pengujian Laboratorium

- Melakukan kontrol stok bahan kimia dan baku pembanding

18)

IV. 19)A.

1. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, danatau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikana. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian,pengkajian,survei, danatau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidakdi publikasikana. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasansendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Memperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media

2

Pengelolaan contoh (sampel)Memperlakukan contoh

Memperlakukan contoh (sampel)Pengelolaan contoh (sampel)

Melakukan pengarsipan contoh (sampel)

Ternak

Pelaksanaan ujiMelakukan Pengujian fisik/organoleptik

Membuat larutan bahan kimia atau media

Pengelolaan contoh (sampel)

Pengawasan pemusnahan arsip contohPelaksanaan uji

Melakukan pengujian fisik/OrganoleptikMemperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media

J u m l a h

Sarana Produksi (pupuk dan pestisida)

Menginventarisasikan arsip contoh per bulanPelaksanaan ujiMelakukan Pengujian fisik

Memperlakukan contoh (sampel)Melakukan penanganan arsip contoh (sampel)

PENGEMBANGAN PROFESIPembuatan karya tulis/ ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

265

Page 266: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

4. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasilgagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yangtidak di publikasikan :a. Dalam bentuk bukub. Dalam bentuk makalah

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yangdisebarluaskan melalui Media Massa

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiahdalam pertemuan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

B.

1. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan :a. Dalam bentuk bukub. Dalam bentuk makalah

C. Penyusunan pedoman pengawasan mutu hasil pertanian1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil

pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dan diedarkan secaranasional

2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasilpertanian

D. Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifatkonsep1. Institusi2. Perorangan

20)

21)

2 UNSUR PENUNJANG 22)

A. Pengajar/Pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanianMengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensiMengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :a. Pemrasaranb. Moderator/Pembahas/Nara sumberc. Peserta

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasilpertanianMenjadi anggota organisasi profesi sebagai :a. Pengurus aktifb. Anggota aktif

D Keanggotaan dalamTim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian- Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

1 3 4 5 6 7 8

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

J u m l a h

2

Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang

JUMLAH UNSUR UTAMA ( I S/D III )

pengawasan mutu hasil pertanian

2

266

Page 267: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

EMemperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :a. 30 (tigapuluh) tahunb. 20 (duapuluh) tahunc. 10 (sepuluh) tahun

F Perolehan gelar kesarjanaan lainnyaMemperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas :a. Sarjana/Diploma IVb. Sarjana Muda/Diploma IIIc. Diploma II

23)

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *) 24)1 3 4 5 6 7 8

25)

26)

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 27)

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Perolehan

J u m l a h

2

J u m l a h

267

Page 268: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1234

28) ………………………… , ………………………

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul : 29)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………( jabatan )

(nama pejabat pengusul )NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai : 30)1 ……2 ……3 …… ………………………… , ………………………4 dan seterusnya

( Nama Penilai I )NIP. :………………………… , ………………………

(Nama Penilai II )NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai : 31)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………Ketua Tim Penilai,

( N a m a )NIP. :

268

Page 269: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 43/Permentan/OT.140/5/2007Tanggal: 8 Mei 2007

INSTANSI : MASA PENILAIAN

Bulan ……………… s/d bulan ….…………Tahun 200 ….. 1)

I

1 N a m a 2)

2 N I P 3)

3 Nomor Seri Kartu Pegawai 4)

4 Tempat dan Tanggal Lahir 5)

5 Jenis Kelamin 6)

6 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 7)

7 Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian/ TMT 8)

8 Masa Kerja Golongan Lama 9)

9 Masa Kerja Golongan Baru 10)

10 Unit Kerja 11)

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PELAKSANA

KETERANGAN PERORANGAN

269

Page 270: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

II

NOLAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

1 UNSUR UTAMAI. PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 12)1. Sarjana (S.1)/Diploma IV2. Sarjana Muda/Akademi /Diploma III3. Diploma II4.

B. Pendidikan dan pelatihan fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian serta memperoleh surattanda tamatpendidikan dan pelatihan 13)1. Lamanya lebih dari 960 jam2. Lamanya antara 841 - 960 jam3. Lamanya antara 481 - 840 jam4. Lamanya antara 161 - 480 jam5. Lamanya antara 81 - 160 jam6. Lamanya antara 30 - 80 jam

C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 14)Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat II

15)

II. PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN 16)

A.1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka

menyusun rencana kerja pengawasan ( sarana prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasilpertanian (meliputi sarana, budidaya, pengembangan usaha danhasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

B. Pengawasan teknis1. Ternak a. Pra Produksi

Pelaksanaan pengawasan b. 1) Pengumpulan data dalam rangka pengawasan 2) Pelaksanaan pengawasan

2. Tumbuhana. Pra Produksi

Pelaksanaan pengawasanb. Proses Produksi 1) Pengumpulan data

2) Pelaksanaan pengawasan

2

SLTA/ D.1

Olahan

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Segar

J u m l a h

ANGKA KREDIT MENURUTINSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Persiapan

Penanganan pasca panen

270

Page 271: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

III. PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN 17)

A. Persiapan Pengujian1. Menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan mutu hasil pertanian)2. Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu

hasil pertanian di laboratorium

B. Pengujian1.

a.1)2)

3) Pembersihan larutan contoh dengan airb.

1) Membuat larutan bahan kimia atau media2)

a) Uji residu (antibiotika, bahan pengawet,

b) Uji residu hormonc) Uji awal pembusukan

3)

a) Uji kapang b) Uji jamurc) Uji bakteri

2. Tumbuhana.

b.1)

a) Membuat larutan baku pembandingb) Pengenceran

2)3)

a) Uji bahan pengawetb) Uji kemurnian

4)a) Uji kapangb) Uji Jamurc) Uji Bakteri

3. a.

b.1)2)

3)

- Uji kadar air dengan cara oven

Melakukan Pengujian mikrobiologi

Sarana Produksi (pupuk dan pestisida)

larutanMemperlakukan contoh preparasi, pengenceran dan

Memperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media

Melakukan pengambilan contoh

Melakukan pengujian kimia

Pelaksanaan uji

Memperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media

Preparasi contoh

TernakPengelolaan contoh (sampel)

Pelaksanaan uji

Melakukan Pengujian mikrobiologi

Melakukan Pengujian kimia

2

Pengelolaan contoh (sampel)

Pelaksanaan uji

Melakukan Pengujian kimia

Memperlakukan Contoh

Memeriksa kelayakan contoh (sampel)

Pengelolaan contoh (sampel)Memeriksa kelayakan contoh (sampel)

Memperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media

271

Page 272: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 3 4 5 6 7 8

C. Pengawasan Sistem Mutu Laboratorium1.

2. Penanganan Kondisi Ruang Pengujian

3. Penanganan Limbah Laboaratorium (Kimia dan media)-

18)

IV. 19)A.

1. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, danatau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikana. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian,pengkajian,survei, danatau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidakdi publikasikana. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasansendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasilgagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yangtidak di publikasikan :a. Dalam bentuk bukub. Dalam bentuk makalah

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanianyang disebarluaskan melalui Media Massa

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiahdalam pertemuan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

B.

1. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan :a. Dalam bentuk bukub. Dalam bentuk makalah

1 3 3 4 5 6 7 8

J u m l a h

Pembuatan karya tulis/ ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil

Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian

Memantau kondisi ruang pengujian

ppengukurPenanganan Peralatan Laboratorium

untuk suhu, massa dan tekanan

PENGEMBANGAN PROFESI

Melakukan perlakuan awal (Pre-Treatment)

2

2

272

Page 273: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

C. Penyusunan pedoman pengawasan mutu hasil pertanian1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil

pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dan diedarkan secaranasional

2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasilpertanian

D. Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifatkonsep1. Institusi2. Perorangan

20)

21)

2 UNSUR PENUNJANG 22)

A. Pengajar/Pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanianMengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensiMengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :a. Pemrasaranb. Moderator/Pembahas/Nara sumberc. Peserta

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasilpertanianMenjadi anggota organisasi profesi sebagai :a. Pengurus aktifb. Anggota aktif

D Keanggotaan dalamTim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian- Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

E

Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :a. 30 (tigapuluh) tahunb. 20 (duapuluh) tahunc. 10 (sepuluh) tahun

F Perolehan gelar kesarjanaan lainnyaMemperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas :a. Sarjana/Diploma IVb. Sarjana Muda/Diploma IIIc. Diploma II

23)

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

JUMLAH UNSUR UTAMA ( I S/D III )

J u m l a h

Perolehan /

J u m l a h

273

Page 274: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *) 24)1 3 3 4 5 6 7 8

25)

26)

*) Dicoret yang tidak perlu

2

J u m l a h

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

274

Page 275: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 27)1234

28) ………………………… , ………………………

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul : 29)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………( jabatan )

(nama pejabat pengusul )NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai : 30)1 ……2 ……3 …… ………………………… , ………………………4 dan seterusnya

( Nama Penilai I )` NIP. :

………………………… , ………………………

(Nama Penilai II )NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai : 31)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………Ketua Tim Penilai,

( N a m a )NIP. :

275

Page 276: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 43/Permentan/OT.140/5/2007Tanggal : 8 Mei 2007

INSTANSI : MASA PENILAIAN

Bulan ……………… s/d bulan ….…………Tahun 200 ….. 1)

I

1 N a m a 2)

2 N I P 3)

3 Nomor Seri Kartu Pegawai 4)

4 Tempat dan Tanggal Lahir 5)

5 Jenis Kelamin 6)

6 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 7)

7 Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian/ TMT 8)

8 Masa Kerja Golongan Lama 9)

9 Masa Kerja Golongan Baru 10)

10 Unit Kerja 11)

KETERANGAN PERORANGAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN

276

Page 277: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 43/Permentan/OT.140/5/2007Tanggal: 8 Mei 2007

INSTANSI : MASA PENILAIAN

Bulan ……………… s/d bulan ….…………Tahun 200 ….. 1)

I

1 N a m a 2)

2 N I P 3)

3 Nomor Seri Kartu Pegawai 4)

4 Tempat dan Tanggal Lahir 5)

5 Jenis Kelamin 6)

6 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 7)

7 Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian/ TMT 8)

8 Masa Kerja Golongan Lama 9)

9 Masa Kerja Golongan Baru 10)

10 Unit Kerja 11)

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PENYELIA

KETERANGAN PERORANGAN

283

Page 278: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

II

NOLAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

1 UNSUR UTAMAI. PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 12)1. Sarjana (S.1)/Diploma IV2. Sarjana Muda/Akademi /Diploma III3. Diploma II4.

B. Pendidikan dan pelatihan fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian serta memperoleh surattanda tamatpendidikan dan pelatihan 13)1. Lamanya lebih dari 960 jam2. Lamanya antara 841 - 960 jam3. Lamanya antara 481 - 840 jam4. Lamanya antara 161 - 480 jam5. Lamanya antara 81 - 160 jam6. Lamanya antara 30 - 80 jam

C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 14)Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat II

15)

II. PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN 16)

A.1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka

menyusun rencana kerja pengawasan ( sarana prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasilpertanian (meliputi sarana, budidaya, pengembangan usaha danhasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

B. Pengawasan teknis1. Ternak

a. b.

2. Tumbuhana. Pelaksanaan pengawasan olahanb.

Pengumpulan data lingkungan budidayac.

C. Pengawasan Manajemen Mutu1.

a.b. Formulir/rekaman

Penyusunan dokumen sistem mutuInstruksi kerja

UNSUR YANG DINILAIANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

2

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Pengawasan Lingkungan

SLTA/ D.1

J u m l a h

Persiapan

Melakukan pengawasan pola budidaya ternak tradisional

Melakukan pengawasan penerapan standar mutu

Melakukan pengawasan penerapan standar mutu

Penanganan pasca panen

Pengawasan lingkungan

284

Page 279: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

2. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu formulir/

3. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu a.b.

4. Melaksanakan pengkajian manajemen a. Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai penyajib. Menindaklanjuti hasil kaji ulang manajemen laboratorium

5. Melaksanakan audit internal sistem mutu meliputi

III. PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN 17)A. Persiapan Pengujian

1. Menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan mutu hasil pertanian)

B. Pengujian1.

a.1)2)3)

b.Melakukan Pemeliharaan Kuman Lapangan

c.1) Menentukan validasi ketepatan (accuracy)2) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) :

a) Dengan jumlah faktor/variable <2b) Dengan jumlah faktor/variable 3 - 4

d.1) Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji profisiensi2) Uji stabilitas

e. Melakukan pengolahan data hasil uji

2. Tumbuhana.

1)

2)a) Menentukan perolehan kembali (recovery)b) Menentukan batas deteksi/Batas Penetapanc) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) : (1) Dengan jumlah faktor/variable <2

(2) Dengan jumlah faktor/variable 3 - 43)

a) Uji homogenitasb) Uji stabilitas

4)

b) Melakukan evaluasi dan mengesahkan laporan hasil ujisementara

3.a.

1)

b.

Melakukan evaluasi dan mengesahkan laporan hasil uji sementara

rekaman

Pengelolaan contoh (sampel)

Melakukan uji profisiensi

Pengelolaan contoh (sampel)

Pengamatan hasil pengujian

Sarana Produksi (pupuk dan pestisida)

Memantau kondisi ruang/ tempat arsip contohPengamatan hasil pengujian

Melakukan uji profisiensi

Melakukan validasi metoda uji

Melakukan Pengujian kimiaUji kadar proteinUji kadar lemak, karbohidrat

Melakukan penanganan arsip contoh (sampel) :

Ternak

Melakukan Pengujian mikrobiologiUji serat kasar

Melakukan penanganan arsip contoh (sampel)

Dokumen pendukung

Memantau kondisi ruang/ tempat arsip contohMelakukan validasi metoda uji

2

penyiapan dan penilaian kemampuan teknis

Instruksi kerja

285

Page 280: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

C. Pengawasan Sistem Mutu Laboratorium1.

a. Melaksanakan perawatan dan perbaikan peralatanb.

Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk :

c. Membuat laporan hasil kalibrasi internal 2. Penanganan Kondisi Ruang Pengujian

3.

4.

18)

IV. 19)A.

1. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atauevaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang di publikasikana. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian,pengkajian,survei, danatau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikana. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasansendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasilgagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidakdi publikasikan :a. Dalam bentuk bukub. Dalam bentuk makalah

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanianyang disebarluaskan melalui Media Massa

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiahdalam pertemuan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

B.

1. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan :a. Dalam bentuk bukub. Dalam bentuk makalah

Melakukan bimbingan teknis dibidang teknis pengujian

2

Melaksanakan kalibarasi internal peralatan

Alat Instrumen

Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang

J u m l a h

pengawasan mutu hasil pertanian

Mengevaluasi hasil pemantauan kondisi ruang pengujian

Penanganan peralatan laboratorium

Melakukan evaluasi hasil uji

PENGEMBANGAN PROFESIPembuatan karya tulis/ ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil

286

Page 281: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

C. Penyusunan pedoman pengawasan mutu hasil pertanian1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil

pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dan diedarkan secaranasional

2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasilpertanian

D. Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifatkonsep1. Institusi2. Perorangan

20)

21)

2 UNSUR PENUNJANG 22)

A. Pengajar/Pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensiMengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :a. Pemrasaranb. Moderator/Pembahas/Nara sumberc. Peserta

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasilpertanianMenjadi anggota organisasi profesi sebagai :a. Pengurus aktifb. Anggota aktif

D. Keanggotaan dalamTim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian- Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

E.Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :a. 30 (tigapuluh) tahunb. 20 (duapuluh) tahunc. 10 (sepuluh) tahun

F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnyaMemperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas :a. Sarjana/Diploma IVb. Sarjana Muda/Diploma IIIc. Diploma II

23)

Perolehan

J u m l a h

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

J u m l a h

JUMLAH UNSUR UTAMA ( I S/D III )

2

287

Page 282: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *) 24)1 3 4 5 6 7 8

25)

26)

*) Dicoret yang tidak perlu

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

J u m l a h

2

288

Page 283: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 27)1234

28) ………………………… , ………………………

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul : 29)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………( jabatan )

(nama pejabat pengusul )NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai : 30)1 ……2 ……3 …… ………………………… , ………………………4 dan seterusnya

( Nama Penilai I )NIP. :………………………… , ………………………

(Nama Penilai II )NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai : 31)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………Ketua Tim Penilai,

( N a m a )NIP. :

289

Page 284: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

II

NOLAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

1 UNSUR UTAMAI. PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 12)1. Sarjana (S.1)/Diploma IV2. Sarjana Muda/Akademi /Diploma III3. Diploma II4.

B. Pendidikan dan pelatihan fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian serta memperoleh surattanda tamatpendidikan dan pelatihan 13)1. Lamanya lebih dari 960 jam2. Lamanya antara 841 - 960 jam3. Lamanya antara 481 - 840 jam4. Lamanya antara 161 - 480 jam5. Lamanya antara 81 - 160 jam6. Lamanya antara 30 - 80 jam

C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 14)Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat II

15)

II. PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN 16)

A.1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka

menyusun rencana kerja pengawasan ( sarana prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasilpertanian (meliputi sarana, budidaya, pengembangan usaha danhasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

B. Pengawasan teknis1. Ternak

a. Proses ProduksiPelaksanaan pengawasan pemilihan bibit, kandang dan pakan

b. Pelaksanaan pengawasan untuk olahan

c. a) Lahan b) Penanganan limbah

d.

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATANANGKA KREDIT MENURUT

Persiapan P

J u m l a h

2

Penanganan pasca panen

TIM PENILAI

Memeriksa ijin usaha dan kelembagaan

SLTA/ D.1

Pengawasan Lingkungan

INSTANSI PENGUSUL

277

Page 285: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

2. Tumbuhana.

1) Pengumpulan data olahan2) Pelaksanaan pengawasan untuk segar

b.

C. Pengawasan Manajemen Mutu1. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu untuk formulir

III. PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN 17)A. Persiapan Pengujian

1. Menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan mutu hasil pertanian)

B. Pengujian1.

a.1)

2) Pembersihan larutan contohorganik

b.

1)-

2)

a) Uji residu pestisidab) Uji toksinc) Uji kadar Gulad) Uji Vitamin

3)

a) Melakukan Pemeliharaan Kuman Standarb) Uji Lanjutanc) Uji virus

4)

a) Menentukan pengulangan (repeatability and reproducibility)b) Pembuatan kurva linearitas (linearity)c) Menentukan perolehan kembali (recovery)

5)

Uji homogenitas

2. Tumbuhana.

1)2)

b.1)

a) Uji residu pestisidab) Uji toksinc) Uji Kadar Proteind) Uji Kadar Lemak

Ternak

Kompilasi dan Penyimpanan rekaman

Pelaksanaan uji

Melakukan uji profisiensi

Melakukan validasi metoda uji

Pengelolaan contoh (sampel)

Pengelolaan contoh (sampel)

Menginventarisasikan arsip contoh per bulan

Mengambil dan melaporkan hasil pengambilan contoh

Melakukan Pengujian kimia

Melakukan Pengujian mikrobiologi

Memeriksa kelayakan contoh

Penanganan pasca panen

2

Melakukan pengujian kimia

Membuat larutan baku pembanding

Melakukan penanganan arsip contoh (sampel) :

Pelaksanaan ujiMemperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media

278

Page 286: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

e) Uji Kadar Gulaf) Uji Kadar abug) Uji Karbohidrath) Uji Sari Kopii) Uji Vitamin

2)

a) Menentukan pengulangan (repeatability and reproducibility)b) Pembuatan kurva linearitas (linearity)

3)

Melakukan pengolahan data dan membuat laporan hasil uji- sementara

3.a.

1)

a) Uji bahan aktifb) Uji fisiko kimiac) Uji kadar air dengan uji Karel Fisherd) Uji keasaman/alkalinitas

2)

a) Pembuatan kurva linearitas (linearity)b) Menentukan perolehan kembali (recovery)

3)

b.

Melakukan pengolahan data dan membuat laporan hasil uji- sementara

C.1.

a. Menyiapkan dan mengkondisikan peralatan standarb. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk :

1)2)

18)

IV. 19)A.

1. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atauevaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang di publikasikana. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian,pengkajian,survei, danatau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikana. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

Pengamatan hasil pengujian

uji profisiensi

Pembuatan karya tulis/ ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanianPENGEMBANGAN PROFESI

Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji dalam k

Melaksanakan kalibarasi internal peralatan Penanganan Peralatan Laboratorium

Sarana Produksi (pupuk dan pestisida)

2

Volumetrik dan dimensi

Melakukan Pengujian kimia

Melakukan validasi metoda uji

Pelaksanaan uji

Pengamatan hasil pengujian

Melakukan validasi metoda uji

J u m l a h

Elektrik

279

Page 287: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasansendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasilgagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yangtidak di publikasikan :a. Dalam bentuk bukub. Dalam bentuk makalah

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanianyang disebarluaskan melalui Media Massa

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiahdalam pertemuan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

B.

1. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan :a. Dalam bentuk bukub. Dalam bentuk makalah

C. Penyusunan pedoman pengawasan mutu hasil pertanian1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil

pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dan diedarkansecara nasional

2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasilpertanian

D. Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifatkonsep1. Institusi2. Perorangan

20)

21)

2 UNSUR PENUNJANG 22)

A. Pengajar/Pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanianMengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensiMengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :a. Pemrasaranb. Moderator/Pembahas/Nara sumberc. Peserta

Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang

2

J u m l a h

JUMLAH UNSUR UTAMA ( I S/D III )

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

pengawasan mutu hasil pertanian

280

Page 288: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

3 4 5 6 7 8

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasilpertanianMenjadi anggota organisasi profesi sebagai :a. Pengurus aktifb. Anggota aktif

D. Keanggotaan dalamTim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian- Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

E.Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :a. 30 (tigapuluh) tahunb. 20 (duapuluh) tahunc. 10 (sepuluh) tahun

F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnyaMemperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas :a. Sarjana/Diploma IVb. Sarjana Muda/Diploma IIIc. Diploma II

23)

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *) 24)1 3 4 5 6 7 8

25)

26)

*) Dicoret yang tidak perlu

Perolehan penghargaan/ tanda jasa

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

2

J u m l a h

2

J u m l a h

281

Page 289: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 27)1234

28) ………………………… , ………………………

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul : 29)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………( jabatan )

(nama pejabat pengusul )NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai : 30)1 ……2 ……3 …… ………………………… , ………………………4 dan seterusnya

( Nama Penilai I )NIP. :………………………… , ………………………

(Nama Penilai II )NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai : 31)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………Ketua Tim Penilai,

( N a m a )NIP. :

282

Page 290: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III, IV, V, DAN VI (TERAMPIL)

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

NO. NOMOR KODE URAIAN

1 2 3 1. 1) Tulislah tanggal masa penilaian angka kredit sesuai dengan

ketentuan sebagai berikut : TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang belum pernah

mendapat Penetapan Angka Kredit dihitung sejak ditetapkannya/ berlangsungnya Inpassing. Bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang sudah mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK), masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal Penetapan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sampai diisi.

TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN a. Untuk periode penilaian bulan Januari, akhir penilaian 31

Januari tahun yang bersangkutan. b. Untuk periode penilaian bulan Juli, akhir penilaian 31 Juli tahun

yang bersangkutan.

2. 2) Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diusulkan Penetapan Angka Kredit sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan pertama sebagai CPNS.

3. 3) Tulislah Nomor Induk Pegawai.

4. 4) Tulislah Nomor Karpeg PNS yang bersangkutan.

5. 5) Tulislah nama Kabupaten/Kodya tempat kelahiran Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan, serta tanggal, bulan dan tahun yang bersangkutan dilahirkan sesuai dengan SK pertama.

6. 6) Diisi dengan jenis kelamin.

7. 7) Tulislah pendidikan sekolah yang tercantum dalam SK terakhir, atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang bersangkutan.

8. 8) Tulislah jabatan Pegewai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir/PAK terakhir yang bersangkutan serta terhitung mulai berlakunya jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

9. 9) Tulislah masa kerja golongan lama seperti tercantum dalam keputusan kepangkatan/golongan ruang yang lama

10. 10) Tulislah masa kerja golongan baru, yaitu masa kerja golongan lama ditambah dengan jumlah tahun dan bulan dihitung dari pangkat lama sampai dengan usul PAK yang bersangkutan.

290

Page 291: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 2 3

11. 11) Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.

12. 12) Tulislah ijazah terakhir yang relevan yang diajukan untuk penilaian angka kredit (bila ada) dan yang belum diberi angka kredit.

13. 13) Tulislah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh (sesuai dengan STTPL/Sertifikat) secara urut/berdasarkan urutan tanggal diperolehnya.

14. 14) Tulislah pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diperolehnya.

15. 15) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan.

16. 16) Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian sesuai dengan bukti fisik yang ada.

17. 17) Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam kegiatan pengujian mutu hasil pertanian sesuai dengan bukti fisik yang ada.

18. 18) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur kegiatan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian.

19. 19) Tulislah prestasi yang dicapai dalam pengembangan profesi sesuai dengan bukti fisik yang ada.

20. 20) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur kegiatan pengembangan profesi.

21. 21) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama.

22. 22) Tulislah butir kegiatan penunjang yang dilaksanakan atau prestasi yang dicapai sesuai dengan bukti fisik yang ada.

23. 23) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur penunjang kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

24. 24) Tulislah butir kegiatan yang dilaksanakan pada jenjang jabatan diatas/dibawah sesuai dengan bukti fisik yang ada.

25. 25) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan diatas/dibawah jenjang jabatan.

26. 26) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

27. 27) Cantumkan nama berkas-berkas yang dilampirkan dalam Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

28. 28) Tulislah nama kota, tanggal dan tahun pembuatan DUPAK, nama lengkap dan NIP Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

291

Page 292: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

29. 29) Diisi catatan pejabat pengusul, tempat, tanggal dan tahun pengusulan serta nama, dan NIP pejabat pengusul.

30 30) Diisi catatan anggota Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama, dan NIP anggota Tim Penilai.

31 31) Diisi catatan Ketua Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama, dan NIP Ketua Tim Penilai.

292

Page 293: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 43/Permentan/OT.140/5/2007Tangga : 8 Mei 2007

INSTANSI : MASA PENILAIAN

Bulan ……………… s/d bulan ….…………Tahun 200 ….. 1)

I

1 N a m a 2)

2 N I P 3)

3 Nomor Seri Kartu Pegawai 4)

4 Tempat dan Tanggal Lahir 5)

5 Jenis Kelamin 6)

6 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 7)

7 Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian/ TMT 8)

8 Masa Kerja Golongan Lama 9)

9 Masa Kerja Golongan Baru 10)

10 Unit Kerja 11)

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PERTAMA

KETERANGAN PERORANGAN

293

Page 294: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

II

NOLAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

1 UNSUR UTAMAI. PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 12)1. Pasca Sarjana : a. S.3

b. S.2

2. Sarjana (S1)/Diploma IV

B. Pendidikan dan pelatihan fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian serta memperoleh surat tandatamat pendidikan dan pelatihan 13)1. Lamanya lebih dari 960 jam2. Lamanya antara 841 - 960 jam3. Lamanya antara 481 - 840 jam4. Lamanya antara 161 - 480 jam5. Lamanya antara 81 - 160 jam6. Lamanya antara 30 - 80 jam

C. 14)Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

15)

II. PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN 16)A.

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka

menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

4. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil5. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil

pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha danhasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

B. Pengawasan teknis1. Ternak

a. Proses ProduksiPelaksanaan pengawasan keswan, pengobatan hewan,kesmavet dan reproduksi

b. Pengawasan penerapan persyaratan dasar pengolahan hasil

c. Melakukan pengawasan produk segar/olahan yang beredar dimasyarakat

d.

UNSUR YANG DINILAI

TIM PENILAI

2

J u m l a h

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATANANGKA KREDIT MENURUT

Pendidikan dan pelatihan Pra jabatan

Persiapan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

Pengawasan penerapan standar mutu produk hasil pertanian

INSTANSI PENGUSUL

294

Page 295: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

2. Tumbuhana.

Pelaksanaan pengawasan dengan tingkat kesulitan I

b. Pengawasan Penerapan Persyaratan DasarMelakukan pengawasan penerapan persyaratan dasar jaminan

1) Panen2) Pasca panen3) Pengolahan

C. Pengawasan Manajemen Mutu 1. Laboratorium

a.

b. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium

III. PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN 17)A. Persiapan Pengujian Mutu Hasil Pertanian

1. Menyusun rencana kerja pengujian khusus2. Bimbingan teknis

- Menyusun Materi (sosilaisasi, bimbingan, Pendampingan)

B. Pengujian Mutu Hasil Pertanian 1.

a.

b1)

a) Uji rekayasa genetika (GMO)b) Uji logam berat

2)a) Menentukan batas deteksi/Batas Penetapanb) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty)

dengan jumlah faktor/variable >5

3)

Uji nilai benar (true value)

4)

Melakukan evaluasi hasil uji

2. Tumbuhana.

b.1)

a) Uji rekayasa genetika (GMO)b) Uji cemaran logam

2)a) Menentukan validasi ketepatan (accuracy)b) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty)

dengan jumlah faktor/variable >5

Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara pemusnahan contoh (sampel)

Pelaksanaan ujiMelakukan Pengujian kimia

Melakukan validasi metoda uji

Prosedur Kerja

Ternak

Pengawasan lingkungan

mutu hasil di tingkat :

Melakukan uji profisiensi

Pengelolaan contoh (sampel)Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara

Pengamatan hasil pengujian

Penyusunan dokumen sistem mutuStandar Prosedur Operasional

2

Pengelolaan contoh (sampel)

Melakukan validasi metoda uji

Pelaksanaan ujiMelakukan Pengujian Kimia

295

Page 296: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

3)

Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji profisiensi

3.

a.1)

2) Pengawasan pemusnahan arsip contoh

b.1)

a) Uji unsur logam b) Titrasic) Uji komposisi pupuk

2)

a) Menentukan pengulangan (repeatability and reproducibility)b) Menentukan validasi ketepatan (accuracy)c) Menentukan ketidakpastian pengukuran (uncertainty)

3)

a) Uji homogenitasb) Uji stabilitas

C. Pengawasan Sistem Mutu Laboratorium1.

pengukur untuk : a.b.

2.

3.

18)

IV. 19)A.

1. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atauevaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang di publikasikana. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian,pengkajian,survei, danatau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikana. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

Melakukan uji profisiensi

Pengawasan pemusnahan limbah laboratorium

Melakukan validasi metoda uji

2

Pengelolaan sarana pengujian laboratoriumMelakukan verifikasi baku pembanding

Melakukan uji profisiensi

Sarana Produksi (pupuk dan pestisida)Pengelolaan contoh (sampel)

Melakukan pengambilan contoh

Pelaksanaan ujiMelakukan Pengujian kimia

PENGEMBANGAN PROFESI

Penanganan Peralatan LaboratoriumMelaksanakan kalibarasi internal peralatan berdasarkan jumlah satuan

GayaOptik

J u m l a h

Pembuatan karya tulis/ ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

Penanganan limbah laboratorium (kimia dan media)

296

Page 297: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasansendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasilgagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidakdi publikasikan :a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yangdisebarluaskan melalui Media Massa

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiahdalam pertemuan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

B.

1. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

C. Penyusunan pedoman pengawasan mutu hasil pertanian1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu

hasil pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dandiedarkan secara nasional

2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasilpertanian

D. Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifatkonsep1. Institusi2. Perorangan

20)

21)

2 UNSUR PENUNJANG 22)

A. Pengajar/Pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanianMengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi Mengikutiseminar/lokakarya/konferensi sebagai :a. Pemrasaranb. Moderator/Pembahas/Nara sumber

1 3 4 5 6 7 8

J u m l a h

JUMLAH UNSUR UTAMA ( I S/D III )

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

2

2

Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian

297

Page 298: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasilpertanianMenjadi anggota organisasi profesi sebagai :a. Pengurus aktifb. Anggota aktif

D Menjadi anggota aktif dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

EMemperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :a. 30 (tigapuluh) tahunb. 20 (duapuluh) tahunc. 10 (sepuluh) tahun

F Perolehan gelar kesarjanaan lainnyaMemperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas :a. S 3b. S 2c. S 1

23)

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *) 24)1 3 4 5 6 7 8

25)

26)

*) Dicoret yang tidak perlu

J u m l a h

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

J u m l a h

2

Perolehan penghargaan/ tanda jasa

298

Page 299: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 27)1234

28) ………………………… , ………………………

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul : 29)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………( jabatan )

(nama pejabat pengusul )NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai : 30)1 ……2 ……3 …… ………………………… , ………………………4 dan seterusnya

( Nama Penilai I )NIP. :………………………… , ………………………

(Nama Penilai II )NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai : 31)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………Ketua Tim Penilai,

( N a m a )NIP. :

299

Page 300: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VII (AHLI)

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

NO. NOMOR KODE URAIAN

1 2 3 1. 1) Tulislah tanggal masa penilaian angka kredit sesuai dengan

ketentuan sebagai berikut : TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang belum pernah

mendapat Penetapan Angka Kredit dihitung sejak ditetapkannya/ berlangsungnya Inpassing. Bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang sudah mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK), masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal Penetapan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sampai diisi.

TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN a. Untuk periode penilaian bulan Januari, akhir penilaian 31

Januari tahun yang bersangkutan. b. Untuk periode penilaian bulan Juli, akhir penilaian 31 Juli tahun

yang bersangkutan.

2. 2) Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diusulkan Penetapan Angka Kredit sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan pertama sebagai CPNS.

3. 3) Tulislah Nomor Induk Pegawai.

4. 4) Tulislah Nomor Karpeg PNS yang bersangkutan.

5. 5) Tulislah nama Kabupaten/Kodya tempat kelahiran Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan, serta tanggal, bulan dan tahun yang bersangkutan dilahirkan sesuai dengan SK pertama.

6. 6) Diisi dengan jenis kelamin.

7. 7) Tulislah pendidikan sekolah yang tercantum dalam SK terakhir, atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang bersangkutan.

8. 8) Tulislah jabatan Pegewai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir/PAK terakhir yang bersangkutan serta terhitung mulai berlakunya jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

9. 9) Tulislah masa kerja golongan lama seperti tercantum dalam keputusan kepangkatan/golongan ruang yang lama

10. 10) Tulislah masa kerja golongan baru, yaitu masa kerja golongan lama ditambah dengan jumlah tahun dan bulan dihitung dari pangkat lama sampai dengan usul PAK yang bersangkutan

300

Page 301: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 2 3

11. 11) Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.

12. 12) Tulislah ijazah terakhir yang relevan yang diajukan untuk penilaian angka kredit (bila ada) dan yang belum diberi angka kredit.

13. 13) Tulislah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh (sesuai dengan STTPL/Sertifikat) secara urut/berdasarkan urutan tanggal diperolehnya.

14. 14) Tulislah pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diperolehnya.

15. 15) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan.

16. 16) Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian sesuai dengan bukti fisik yang ada.

17. 17) Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam kegiatan pengujian mutu hasil pertanian sesuai dengan bukti fisik yang ada.

18. 18) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur kegiatan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian.

19. 19) Tulislah prestasi yang dicapai dalam pengembangan profesi sesuai dengan bukti fisik yang ada.

20. 20) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur kegiatan pengembangan profesi.

21. 21) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama.

22. 22) Tulislah butir kegiatan penunjang yang dilaksanakan atau prestasi yang dicapai sesuai dengan bukti fisik yang ada.

23. 23) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur penunjang kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

24. 24) Tulislah butir kegiatan yang dilaksanakan pada jenjang jabatan diatas/dibawah sesuai dengan bukti fisik yang ada.

25. 25) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan diatas/dibawah jenjang jabatan.

26. 26) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

27. 27) Cantumkan nama berkas-berkas yang dilampirkan dalam Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

28. 28) Tulislah nama kota, tanggal dan tahun pembuatan DUPAK, nama lengkap dan NIP Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

301

Page 302: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

29. 29) Diisi catatan pejabat pengusul, tempat, tanggal dan tahun pengusulan serta nama, dan NIP pejabat pengusul.

30 30) Diisi catatan anggota Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama, dan NIP anggota Tim Penilai.

31 31) Diisi catatan Ketua Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama, dan NIP Ketua Tim Penilai.

302

Page 303: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 43/Permentan/OT.140/5/2007Tangga : 8 Mei 2007

INSTANSI : MASA PENILAIAN

Bulan ……………… s/d bulan ….…………Tahun 200 ….. 1)

I

1 N a m a 2)

2 N I P 3)

3 Nomor Seri Kartu Pegawai 4)

4 Tempat dan Tanggal Lahir 5)

5 Jenis Kelamin 6)

6 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 7)

7 Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian/ TMT 8)

8 Masa Kerja Golongan Lama 9)

9 Masa Kerja Golongan Baru 10)

10 Unit Kerja 11)

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA

KETERANGAN PERORANGAN

303

Page 304: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

II

NOLAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

1 UNSUR UTAMAI. PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 12)1. Pasca Sarjana : a. S.3

b. S.22. Sarjana (S1)/Diploma IV

B. Pendidikan dan pelatihan fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian serta memperoleh surat tandatamat pendidikan dan pelatihan 13)1. Lamanya lebih dari 960 jam2. Lamanya antara 841 - 960 jam3. Lamanya antara 481 - 840 jam4. Lamanya antara 161 - 480 jam5. Lamanya antara 81 - 160 jam6. Lamanya antara 30 - 80 jam

C. 14)Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

15)

II. PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN 16)A.

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka

menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

4. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil5. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil

pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha danhasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

B. Pengawasan teknis1. Ternak

a.1) Pelaksanaan pengawasan pola budidaya ternak secara modern2)

b.c.

1)2)3)4)

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATANANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

2

Pendidikan dan pelatihan Pra jabatan

J u m l a h

UNSUR YANG DINILAI

TIM PENILAI

Menyusun materi pendampingan

Persiapan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

Melakukan sosialisasiMelakukan bimbingan teknis

Penanganan pasca panen

Memeriksa teknologi pengembangan peternakanKompilasi dan Penyimpanan rekamanPemberian Saran Teknis

Menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknis

304

Page 305: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

5)6)

2. Tumbuhana.

Pelaksanaan pengawasan Tingkat kesulitan IIb.c. Melakukan pengawasan produk segar/olahan yang beredar

d. Pemberian saran teknis 1)2)3)4)5)

6)

C. Pengawasan Manajemen Mutu 1. Laboratorium

a.b.c. Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu (Standar

Prosedur Operasional, instruksi kerja, formulir /rekaman)d.

1)2)

e.1)2)

f. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu

g. Melaksanakan pengkajian manajemen laboratorium 1) Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai pembahas

2) Membuat laporan kaji ulang manajemen laboratorium3) Melakukan verifikasi tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen

laboratorium

h. Melaksanakan audit internal sistem mutu Laboratorium1) Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

audit2) Melaksanakan audit meliputi :

a) Memimpin dan melaksanakan audit sistem mutu dakemampuan teknis

b) Menyiapkan dan memperagakan sistem mutu3) Melaksanakan tindakan perbaikan audit sistem mutu4) Membuat laporan audit Interna5) Melakukan verifikasi tindakan perbaikan audit

III. PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN 17)A. Persiapan Pengujian Mutu Hasil Pertanian

1. Menyusun rencana kerja pengujian khusus2. Menyusun rencana kerja pengambilan contoh3. Bimbingan teknis

Menyusun Rencana Kerja (sosialisasi, bimbingan, pendampingan,kaji ulang)

Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu

2

Instruksi kerja

Kompilasi dan Penyimpanan rekaman

Instruksi kerjaFormulir/rekaman

Melakukan pendampingan penerapan jaminan mutu

Bimbingan sistem mutu laboratorium

Penyusunan dokumen sistem mutu

Pengawasan lingkungan

Menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknisMelakukan sosialisasiMelakukan bimbingan teknisMenyusun materi pendampinganMelakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu

Pendampingan penerapan

Melakukan pendampingan penerapan jaminan mutu

Sosialisasi sistem mutu laboratorium

Panduan MutuFormulir/rekaman

305

Page 306: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

B. Pengujian Mutu Hasil Pertanian 1.

a.b.

Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensic. Menyusun/membuat rekomendasi teknis hasil pengujian mutu ternak

2. Tumbuhana.

Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensib.

Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil ujic.

3.

a.

b.

- Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensic.

Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil ujid.

C.1.

-2. Melakukan bimbingan teknis dibidang manajemen laboratorium

IV. PENGEMBANGAN SISTEM DAN METODA PENGAWASAN DAN PENGUJIANMUTU HASIL PERTANIAN 18)A.

1. Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian

19)

V. 20)A.

1. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atauevaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang di publikasikana. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian,pengkajian,survei, danatau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikana. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

pemusnahan arsip contoh

Melakukan uji profisiensi

Pengamatan hasil pengujian

Sarana Produksi (pupuk dan pestisida)

Pembuatan karya tulis/ ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

J u m l a h

PENGEMBANGAN PROFESI

Ternak

2

Melaksanakan kalibarasi internal peralatan

Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara

Melakukan uji profisiensi

Penyusunan rekomendasi teknis hasil uji mutu tumbuhan

Pengelolaan contoh (sampel)

Pengawasan pemusnahan arsip contoh

Pengelolaan contoh (sampel)

Menyusun perencanaan kalibrasi peralatan per tahun

Pengembangan Sistem dan Metode Pengujian

Pelaksanaan ujiMelakukan uji profisiensi

Pengamatan hasil pengujian

Penyusunan rekomendasi teknis hasil pengujian mutu sarana

Pengawasan Sistem Mutu LaboratoriumPenanganan Peralatan Laboratorium

306

Page 307: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasansendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasilgagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidakdi publikasikan :a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yangdisebarluaskan melalui Media Massa

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiahdalam pertemuan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

B.

1. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

C. Penyusunan pedoman pengawasan mutu hasil pertanian1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu

hasil pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dandiedarkan secara nasional

2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasilpertanian

D. Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifatkonsep1. Institusi2. Perorangan

21)

22)

2 UNSUR PENUNJANG 23)

A. Pengajar/Pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanianMengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi Mengikutiseminar/lokakarya/konferensi sebagai :a. Pemrasaranb. Moderator/Pembahas/Nara sumberc. Peserta

2

Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian

J u m l a h

JUMLAH UNSUR UTAMA ( I S/D III )

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

307

Page 308: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasilpertanianMenjadi anggota organisasi profesi sebagai :a. Pengurus aktifb. Anggota aktif

D Menjadi anggota aktif dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

EMemperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :a. 30 (tigapuluh) tahunb. 20 (duapuluh) tahunc. 10 (sepuluh) tahun

F Perolehan gelar kesarjanaan lainnyaMemperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas :a. S 3b. S 2c. S 1

24)

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *) 25)1 3 4 5 6 7 8

26)

27)

*) Dicoret yang tidak perlu

J u m l a h

2

J u m l a h

2

Perolehan penghargaan/ tanda jasa

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

308

Page 309: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 28)1234

29) ………………………… , ………………………

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul : 30)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………( jabatan )

(nama pejabat pengusul NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai : 31)1 ……2 ……3 …… ………………………… , ………………………4 dan seterusnya

( Nama Penilai I )NIP. :………………………… , ………………………

(Nama Penilai II )NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai : 32)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………Ketua Tim Penilai,

( N a m a )NIP. :

309

Page 310: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 43/Permentan/OT.140/5/2007Tangga : 8 Mei 2007

INSTANSI : MASA PENILAIAN

Bulan ……………… s/d bulan ….…………Tahun 200 ….. 1)

I

1 N a m a 2)

2 N I P 3)

3 Nomor Seri Kartu Pegawai 4)

4 Tempat dan Tanggal Lahir 5)

5 Jenis Kelamin 6)

6 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 7)

7 Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian/ TMT 8)

8 Masa Kerja Golongan Lama 9)

9 Masa Kerja Golongan Baru 10)

10 Unit Kerja 11)

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MADYA

KETERANGAN PERORANGAN

310

Page 311: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

II

NOLAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

1 UNSUR UTAMAI. PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 12)1. Pasca Sarjana : a. S.3

b. S.22. Sarjana (S1)/Diploma IV

B. Pendidikan dan pelatihan fungsional PengawasMutu Hasil Pertanian serta memperoleh surat tandatamat pendidikan dan pelatihan 13)1. Lamanya lebih dari 960 jam2. Lamanya antara 841 - 960 jam3. Lamanya antara 481 - 840 jam4. Lamanya antara 161 - 480 jam5. Lamanya antara 81 - 160 jam6. Lamanya antara 30 - 80 jam

C. 14)Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

15)

II. PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN 16)A.

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka

menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana,lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian,sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

4. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil5. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil

pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha danhasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)

B. Pengawasan teknisTumbuhan

C. Pengawasan Manajemen Mutu 1. Laboratorium

a. Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu (panduan mutu)b.

c. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu

d. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratoriumPanduan mutu

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

2

Pendidikan dan pelatihan Pra jabatan

J u m l a h

Persiapan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

Pelaksanaan pengawasan lingkungan dengan Tingkat kesulitan III

ANGKA KREDIT MENURUTINSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

UNSUR YANG DINILAI

Pendampingan penerapanStandar Prosedur Operasional

Panduan Mutu dan SPO

311

Page 312: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

e. Melaksanakan pengkajian manajemen laboratorium Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai nara sumberf. Melaksanakan audit internal sistem mutu Laboratorium

Mengevaluasi hasil audit

2. LapanganPengawasan penerapan dokumen sistem mutu di pelaku usaha

III. PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN 17)A. Persiapan Pengujian Mutu Hasil Pertanian

Menyusun rencana kerja pengujian khusus

B. Pengujian Mutu Hasil Pertanian 1.

a.Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi

b.Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil uji

2. Tumbuhan

Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi

3.

Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi

C. Pengawasan Sistem Mutu1.

- Mengevaluasi dan mengesahkan laporan hasil kalibrasiIV. PENGEMBANGAN SISTEM DAN METODA PENGAWASAN DAN PENGUJIAN

18)A.

1.

2.

3.

4.

B.1.

2.

3.

C.1.

2. Melakukan evaluasi sistem dan metoda pengujian mutu hasil pertanian

19)

mutu hasil pertanian

Evaluasi Sistem dan metoda pengawasan dan pengujianMelakukan evaluasi sistem dan metoda pengawasan mutu hasil

Sarana Produksi (pupuk dan pestisida)Melakukan uji profisiensi

Penanganan Peralatan LaboratoriumMelaksanakan kalibarasi internal peralatan

MUTU HASIL PERTANIANPengembangan Sistem dan metoda pengawasan

pertanian

J u m l a h

2

Pelaksanaan uji

Pengamatan hasil pengujian

TernakMelakukan uji profisiensi

Menyusun rencana pengembangan sistem dan metoda pengawasanmutu hasil pertanianMenyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengawasanmutu hasil pertanianMelakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metoda pengawasan mutu hasil pertanian

Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metoda pengujian

p p g gpengawasanmutu hasil pertanian

Pengembangan Sistem dan metoda pengujiany p g g p g jmutuhasil pertaniany p p j j g p g jmutuhasil pertanian

312

Page 313: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

IV. 20)A.

1. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atauevaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang di publikasikana. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian,pengkajian,survei, danatau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikana. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasansendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasilgagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidakdi publikasikan :a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yangdisebarluaskan melalui Media Massa

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiahdalam pertemuan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian

B.

1. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionalb. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan :a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah

C. Penyusunan pedoman pengawasan mutu hasil pertanian1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu

hasil pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dandiedarkan secara nasional

2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasilpertanian

D. Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifatkonsep1. Institusi2. Perorangan

21)

22)

PENGEMBANGAN PROFESIPembuatan karya tulis/ ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil

Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidangpengawasan mutu hasil pertanian

J u m l a h

JUMLAH UNSUR UTAMA ( I S/D III )

2

313

Page 314: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 3 4 5 6 7 8

2 UNSUR PENUNJANG 23)

A. Pengajar/Pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanianMengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi Mengikutiseminar/lokakarya/konferensi sebagai :a. Pemrasaranb. Moderator/Pembahas/Nara sumberc. Peserta

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasilpertanianMenjadi anggota organisasi profesi sebagai :a. Pengurus aktifb. Anggota aktif

D Menjadi anggota aktif dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

EMemperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :a. 30 (tigapuluh) tahunb. 20 (duapuluh) tahunc. 10 (sepuluh) tahun

F Perolehan gelar kesarjanaan lainnyaMemperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas :a. S 3b. S 2c. S 1

24)

Perolehan penghargaan/ tanda jasa

2

J u m l a h

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

314

Page 315: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *) 25)1 3 4 5 6 7 8

26)

27)

*) Dicoret yang tidak perlu

2

J u m l a h

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

315

Page 316: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 28)1234

29) ………………………… , ………………………

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul : 30)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………( jabatan )

(nama pejabat pengusul )NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai : 31)1 ……2 ……3 …… ………………………… , ………………………4 dan seterusnya

( Nama Penilai I )NIP. :………………………… , ………………………

(Nama Penilai II )NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai : 32)1 ……2 ……3 ……4 dan seterusnya

………………………… , ………………………Ketua Tim Penilai,

( N a m a )NIP. :

316

Page 317: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII DAN IX (AHLI)

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

NO. NOMOR KODE URAIAN

1 2 3 1. 1) Tulislah tanggal masa penilaian angka kredit sesuai dengan

ketentuan sebagai berikut : TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang belum pernah

mendapat Penetapan Angka Kredit dihitung sejak ditetapkannya/ berlangsungnya Inpassing.

b. Bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang sudah mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK), masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal Penetapan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sampai diisi.

TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN a. Untuk periode penilaian bulan Januari, akhir penilaian 31

Januari tahun yang bersangkutan. b. Untuk periode penilaian bulan Juli, akhir penilaian 31 Juli tahun

yang bersangkutan.

2. 2) Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diusulkan Penetapan Angka Kredit sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan pertama sebagai CPNS.

3. 3) Tulislah Nomor Induk Pegawai.

4. 4) Tulislah Nomor Karpeg PNS yang bersangkutan.

5. 5) Tulislah nama Kabupaten/Kodya tempat kelahiran Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan, serta tanggal, bulan dan tahun yang bersangkutan dilahirkan sesuai dengan SK pertama.

6. 6) Diisi dengan jenis kelamin.

7. 7) Tulislah pendidikan sekolah yang tercantum dalam SK terakhir, atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang bersangkutan.

8. 8) Tulislah jabatan Pegewai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir/PAK terakhir yang bersangkutan serta terhitung mulai berlakunya jabatan PengawasMutu hasil pertanian yang bersangkutan.

9. 9) Tulislah masa kerja golongan lama seperti tercantum dalam keputusan kepangkatan/golongan ruang yang lama.

10. 10) Tulislah masa kerja golongan baru, yaitu masa kerja golongan lama ditambah dengan jumlah tahun dan bulan dihitung dari pangkat lama sampai dengan usul PAK yang bersangkutan.

317

Page 318: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 2 3

11. 11) Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.

12. 12) Tulislah ijazah terakhir yang relevan yang diajukan untuk penilaian angka kredit (bila ada) dan yang belum diberi angka kredit.

13. 13) Tulislah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh (sesuai dengan STTPL/Sertifikat) secara urut/berdasarkan urutan tanggal diperolehnya.

14. 14) Tulislah pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diperolehnya.

15. 15) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan.

16. 16) Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian sesuai dengan bukti fisik yang ada.

17. 17) Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam kegiatan pengujian mutu hasil pertanian sesuai dengan bukti fisik yang ada.

18. 18) Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam kegiatan pengembangan system dan metoda pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian sesuai dengan bukti fisik yang ada.

19. 19) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur kegiatan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian.

20. 20) Tulislah prestasi yang dicapai dalam pengembangan profesi sesuai dengan bukti fisik yang ada.

21. 21) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur kegiatan pengembangan profesi.

22. 22) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama.

23. 23) Tulislah butir kegiatan penunjang yang dilaksanakan atau prestasi yang dicapai sesuai dengan bukti fisik yang ada.

24. 24) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur penunjang kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

25. 25) Tulislah butir kegiatan yang dilaksanakan pada jenjang jabatan diatas/dibawah sesuai dengan bukti fisik yang ada.

26. 26) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan diatas/dibawah jenjang jabatan.

27. 27) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

28. 28) Cantumkan nama berkas-berkas yang dilampirkan dalam Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

318

Page 319: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 2 3

29. 29) Tulislah nama kota, tanggal dan tahun pembuatan DUPAK, nama lengkap dan NIP Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

30 30) Diisi catatan pejabat pengusul, tempat, tanggal dan tahun pengusulan serta nama, dan NIP pejabat pengusul.

31 31) Diisi catatan anggota Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama, dan NIP anggota Tim Penilai.

32 32) Diisi catatan Ketua Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama, dan NIP Ketua Tim Penilai.

319

Page 320: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 43/Permentan/OT.140/5/2007Tanggal : 8 Mei 2007

NO.

1 N a m a 1)

2 N I P 2)

3 Nomor Seri Kartu Pegawai 3)

4 Tempat dan Tanggal Lahir 4)

DATA USULAN DAN PENILAIAN

KETERANGAN PERORANGAN

p gg )

5 Jenis Kelamin 5)

6 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 6)

7 Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian / TMT 7)

8 Masa Kerja Golongan Lama 8)

9 Masa Kerja Golongan Baru 9)

10 Unit Kerja 10)

11 Alamat Kantor 11)

320

Page 321: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

USULAN P - I P - II

12) 13) 14) 15) 16)

………….., ……………………….. 18)

(…………………..) 20) (……………………….) 19)

NOMOR URUT

17)

ANGKA KREDIT MENURUT PENILAIANKETERANGANUNSUR, SUB UNSUR BUTIR YANG

DINILAI

321

Page 322: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN X

DATA USULAN DAN PENILAIAN

NO. NOMOR KODE URAIAN

1 2 3 1. 1) Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian

yang diusulkan Penetapan Angka Kreditnya sesuai dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang bersangkutan.

2. 2) Tulislah NIP Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

3. 3) Tulislah Nomor Karpeg Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

4. 4) Tulislah nama Kabupaten/Kodya tempat kelahiran Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan, serta tanggal, bulan dan tahun yang bersangkutan dilahirkan sesuai dengan SK pertama.

5. 5) Diisi dengan jenis kelamin.

6. 6) Tulislah pendidikan sekolah yang tercantum dalam SK terakhir, atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang bersangkutan.

7. 7) Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir/PAK terakhir yang bersangkutan serta terhitung mulai berlakunya jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

8. 8) Tulislah masa kerja golongan lama seperti tercantum dalam keputusan kepangkatan/golongan ruang yang lama

9. 9) Tulislah masa kerja golongan baru, yaitu masa kerja golongan lama ditambah dengan jumlah tahun dan bulan dihitung dari pangkat lama sampai dengan usul PAK yang bersangkutan

10. 10) Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.

11.

11)

Tulislah secara lengkap, jelas dan benar alamat kantor sesuai dengan data yang lama.

12. 12) Tulis nomor urut unsur, sub unsur dan butir kegiatan yang sesuai dengan DUPAK yang diusulkan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

13. 13) Tulislah butir kegiatan yang dilaksanakan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan dari unsur utama sampai unsur penunjang secara berurutan berdasarkan DUPAK.

322

Page 323: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 2 3

14. 14) Tulislah angka kredit setiap butir kegiatan yang dilaksanakan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan yang tertuang dalam DUPAK.

15. 15) Tulislah angka kredit yang sesuai untuk prestasi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diajukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Penilai I).

16. 16) Tulislah angka kredit yang sesuai untuk prestasi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diajukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Penilai II).

17. 17) Kolom keterangan tuliskan (apabila perlu) penjelasan terhadap prestasi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dinilai tersebut. Misalnya bukti fisik tidak terlampir atau tidak sah.

18. 18) Tulislah nama kota, tanggal, dan tahun dilaksanakan penilaian oleh Penilai I dan Penilai II.

19. 19) Tulislah nama lengkap Penilai I.

20. 20) Tulislah nama lengkap Penilai II.

323

Page 324: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 43/Permentan/OT.140/5/2007 TANGGAL : 8 Mei 2007

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TERAMPIL/AHLI *)

NOMOR : …………………………. 1)

Instansi : Masa Penilaian : Bulan .................... s/d bulan …………... 2) Tahun 200 I KETERANGAN PERORANGAN

1 N a m a 3) 2 N I P 4) 3 Nomor Seri KARPEG 5) 4 Jenis Kelamin 6) 5 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 7) 6 Jabatan Fungsional /TMT 8) 7 Masa Kerja Golongan Lama 9)

8 Masa Kerja Golongan Baru 10)9 Unit kerja 11)

II PENETAPAN ANGKA KREDIT L A M A B A R U JUMLAH 1 UNSUR UTAMA A 1) Pendidikan Formal 12) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat

Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)

13)

B Pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian 14)

C Pengembangan Sistem dan Metoda Pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian

15)

D Pengembangan Profesi 16) Jumlah Unsur Utama 17)

2 UNSUR PENUNJANG PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN 18)

Penunjang tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian Jumlah Unsur Penunjang 19)

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 20)III BELUM DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM

JABATAN…………………. / PANGKAT……………….. 21)TMT………………… 22)

Ditetapkan di : 23) Pada tanggal : Ketua Tim Penilai, ------------------------------------------- 24) NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan; 2. Pimpinan Unit Kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang

bersangkutan; 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 5. Kepala Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan *) Coret yang tidak perlu

324

Page 325: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN XI

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

NO. NOMOR KODE URAIAN

1 2 3 1. 1) Tulislah Nomor Penilaian Angka Kredit.

2. 2) Tulislah tanggal masa penilaian angka kredit sesuai dengan

ketentuan sebagai berikut : TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang belum pernah

mendapat Penetapan Angka Kredit tidak perlu diisi. b. Bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang sudah mempunyai

Penetapan Angka Kredit (PAK). TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN a. Untuk periode penilaian bulan Januari, akhir penilaian 31

Januari tahun yang bersangkutan. b. Untuk periode penilaian bulan Juli, akhir penilaian 31 Juli tahun

yang bersangkutan.

3. 3) Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diusulkan Penetapan Angka Kreditnya sesuai dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

4. 4) Tulislah NIP Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

5. 5) Tulislah Nomor Karpeg Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

6. 6) Diisi dengan jenis kelamin.

7. 7) Tulislah pendidikan sekolah tertinggi terakhir Pengawas Mutu Hasil Pertanian sesuai DUPAK.

8. 8) Tulislah jabatan Pegewai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir dan mulai berlakunya jabatan tersebut.

9. 9) Masa kerja golongan lama diisi dengan masa kerja yang tertulis pada keputusan kepangkatan terakhir.

10. 10) Masa kerja golongan baru diisi dengan masa kerja lama ditambah dengan masa kerja sampai dengan tanggal penilaian dilakukan.

11. 11) Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.

325

Page 326: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 2 3 12. 12) Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan sekolah yang diperoleh

Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

13. 13) Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

14. 14) Tulislah angka kredit dari unsur pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

15. 15) Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan sistem dan metoda pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang (khusus Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli). Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

16. 16) Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

17. 17) Merupakan penjumlahan dari kolom-kolom unsur utama. Isikan kolom terakhir dengan jumlah sebesar 80% dari jumlah angka kredit kumulatif yaitu jumlah minimal yang harus dikumpulkan untuk diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya.

18. 18) Tulislah Angka Kredit dari unsur penunjang yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Isikan kolom terakhir dengan jumlah sebesar 20 % dari jumlah angka kredit kumulatif, jumlah angka maksimal yang akan diperhitungkan untuk diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya.

19. 19) Tulislah jumlah angka kredit dari unsur penunjang.

326

Page 327: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 2 3 20. 20) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan

unsur penunjang.

21. 21) Tulislah jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang sesuai dan atau pangkat dan golongan yang sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dengan melihat komposisi unsur utama dan unsur penunjang seperti pada tabel angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Lampiran III dan IV Peraturan MENPAN Nomor PER/17/M.PAN/4/2006).

22. 22) Tulislah terhitung mulai tanggal berapa kenaikan pangkat/jabatan tersebut.

23. 23) Tulislah nama kota dan tanggal penetapan angka kredit tersebut yang merupakan tanggal ditandatanganinya formulir oleh Ketua Tim Penilai.

24. 24) Tulislah nama dan NIP Ketua Tim Penilai.

327

Page 328: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 43/Permentan/OT.140/5/2007 TANGGAL : 8 Mei 2007

PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TERAMPIL/AHLI *)

NOMOR : …………………………. 1)

Instansi : Masa Penilaian : Bulan .................... s/d bulan …………... 2) Tahun 200 I KETERANGAN PERORANGAN

1 N a m a 3) 2 N I P 4) 3 Nomor Seri KARPEG 5) 4 Jenis Kelamin 6) 5 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 7) 6 Jabatan Fungsional /TMT 8) 7 Masa Kerja Golongan Lama 9)

8 Masa Kerja Golongan Baru 10)9 Unit kerja 11)

II PENETAPAN ANGKA KREDIT L A M A B A R U JUMLAH 1 UNSUR UTAMA A 1) Pendidikan Formal 12) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat

Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)

13)

B Pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian 14)

C Pengembangan Sistem dan Metoda Pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian

15)

D Pengembangan Profesi 16) Jumlah Unsur Utama 17)

2 UNSUR PENUNJANG PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN 18)

Penunjang tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian Jumlah Unsur Penunjang 19)

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 20)III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM

JABATAN…………………. / PANGKAT……………….. 21)TMT………………… 22)

Ditetapkan di : 23) Pada tanggal : Pejabat yang berwenang Menetapkan angka kredit, ------------------------------------------- 24) NIP.

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN di ……….. 25) TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan; 2. Pimpinan Unit Kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang

bersangkutan; 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 5. Kepala Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan *) Coret yang tidak perlu

328

Page 329: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN XII

PENILAIAN ANGKA KREDIT

NO. NOMOR KODE URAIAN

1 2 3 1. 1) Tulislah Nomor Penilaian Angka Kredit.

2. 2) Tulislah tanggal masa penilaian angka kredit sesuai dengan

ketentuan sebagai berikut : TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang belum pernah

mendapat Penetapan Angka Kredit tidak perlu diisi. b. Bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang sudah mempunyai

Penetapan Angka Kredit (PAK). TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN a. Untuk periode penilaian bulan Januari, akhir penilaian 31

Januari tahun yang bersangkutan. b. Untuk periode penilaian bulan Juli, akhir penilaian 31 Juli tahun

yang bersangkutan.

3. 3) Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diusulkan Penetapan Angka Kreditnya sesuai dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

4. 4) Tulislah NIP Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

5. 5) Tulislah Nomor Karpeg Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

6. 6) Diisi dengan jenis kelamin.

7. 7) Tulislah pendidikan sekolah tertinggi terakhir Pengawas Mutu Hasil Pertanian sesuai DUPAK.

8. 8) Tulislah jabatan Pegewai Negeri Sipil/Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir dan mulai berlakunya jabatan tersebut.

9. 9) Masa kerja golongan lama diisi dengan masa kerja yang tertulis pada keputusan kepangkatan terakhir.

10. 10) Masa kerja golongan baru diisi dengan masa kerja lama ditambah dengan masa kerja sampai dengan tanggal penilaian dilakukan.

11. 11) Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.

329

Page 330: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 2 3 12. 12) Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan sekolah yang diperoleh

Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

13. 13) Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

14. 14) Tulislah angka kredit dari unsur pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

15. 15) Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan sistem dan metoda yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang (khusus Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli). Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

16. 16) Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

17. 17) Merupakan penjumlahan dari kolom-kolom unsur utama. Isikan kolom terakhir dengan jumlah sebesar 80% dari jumlah angka kredit kumulatif yaitu jumlah minimal yang harus dikumpulkan untuk diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya.

18. 18) Tulislah Angka Kredit dari unsur penunjang yang diperoleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Isikan kolom terakhir dengan jumlah sebesar 20 % dari jumlah angka kredit kumulatif, jumlah angka maksimal yang akan diperhitungkan untuk diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya.

19. 19) Tulislah jumlah angka kredit dari unsur penunjang.

330

Page 331: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TANGGAL : 8 …

1 2 3 20. 20) Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan

unsur penunjang.

21. 21) Tulislah jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang sesuai dan atau pangkat dan golongan yang sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dengan melihat komposisi unsur utama dan unsur penunjang seperti pada tabel angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Lampiran III dan IV Peraturan MENPAN Nomor PER/17/M.PAN/4/2006).

22. 22) Tulislah terhitung mulai tanggal berapa kenaikan pangkat/jabatan tersebut.

23. 23) Tulislah nama kota dan tanggal penetapan angka kredit tersebut yang merupakan tanggal ditandatanganinya formulir oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.

24. 24) Tulislah nama pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

25. 25) Tulislah nama dan alamat Kantor BKN/Kanreg BKN yang bersangkutan

331