Upload
phamque
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Lampiran Surat No : 451/EQ.S/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA
Identitas LV-LK :
I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee :
II. Nama IPK : PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN
Nomor IPK : 522.1/Kpts/62/2015 tanggal 19 Mei 2015
Kapasitas Produksi : 3.606 Ha
Jenis Usaha : IPK
Produk : Kayu Bulat
Alamat :
Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62, Jakarta
12780
Kantor Cabang : Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten
Halmahera Selatan
III. Waktu Pelaksanaan : 27 Juli s.d. 1 Agustus 2015
IV Hasil Penilaian : NILIA AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT GELORA MANDIRI
MEMBANGUN PROVINSI MALUKU UTARA BERHAK
MENDAPAT SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 21 Agustus 2015
PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Sub. Div S-LK Hutan
Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 154/EQI-KEP.Cert/VIII/2015
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA
SK IPK NOMOR : 522.1/Kpts/62/2015 TANGGAL 19 JUNI 2015
LUAS 3.606 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT
Gelora Mandiri Membangun Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 064/EQI-F090
tanggal 10 Agustus 2015;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 063/EQI-F037 tanggal 10 Agustus 2015 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 131/EQI-F039 tanggal 14 Agustus 2015
dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 150 tanggal 14 Agustus 2015 menunjukkan
telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014, PT Gelora Mandiri Membangun telah memenuhi syarat
untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas
Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE
dalam kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24
Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011
Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang
Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP
& VI);
23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013
tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 146/EQI-F065/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN
KAYU (IPK) PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
PROVINSI MALUKU UTARA SK IPK NOMOR : 522.1/Kpts/62/2015 TANGGAL 19 JUNI 2015
LUAS 3.606 HEKTAR.
PERTAMA : PT Gelora Mandiri Membangun dinyatakan “LULUS” dan berhak
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 128/EQC-
VLK/VIII/2015.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan
tanggal 13 Agustus 2016 selama PT Gelora Mandiri Membangun
(Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui verifikasi ulang (re-
sertifikasi) atau Audit Khusus.
KETUJUH : Audit Khusus dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk
menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana
diktum KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
Halaman 4 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
KEDELAPAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila terdapat temuan ketidaksesuaian dari
Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
b. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
c. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Agustus 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Utama PT Gelora Mandiri Membangun, di Halmahera Selatan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 9
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015
g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan :
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang IPK : PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN
b. Nomor & Tanggal SK : 522.1/Kpts/62/2015 tanggal 19 Mei 2015
c. Luas dan Lokasi : 3.606 Ha di Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara
d. Alamat kantor : 1. Wisma Korindo 13th Floor Jl. M.T. Haryono
Kav. 62 Pancoran Jakarta
2. Jl. Desa Tomori Kecamatan Bacan
Kabupaten Halmahera Selatan
f. Pengurus
Komisaris
Direktur Utama
Direktur
:
:
:
Mun Jin Seok
Kim Sang Jin
Kim Gi Jun
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 9
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik Tanggal 28 Juli 2015,
Kantor Base Camp PT
GMM Kabupaten
Halmahera Selatan,
Provinsi Maluku Utara
Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Dinas
Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan, Desa
Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan dan
Yamli dan tokoh masyarakat lainnya.
Konsultasi publik bertujuan untuk meminta
masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja
PT GMM
Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 28 Jul 2015,
Kantor PT GMM Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT GMM
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada
Manajemen PT GMM tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan penutupan
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
Tanggal 28 s/d 31 Juli
2015 Verifikasi kegiatan untuk kegiatan IPK Tahap III
dengan luasan 3.606 Ha.
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen PT GMM dan menganalisis
menggunakan kriteria dan indikator pada
Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan 31 Juli 2015, Kantor
PT GMM Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Manajemen PT GMM atas bantuan dan
kerjasamanya selama verifikasi.
Menyampaikan Daftar Periksa
Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/
observasi.
Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian/ observasi
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan
Keputusan
14 Agustus 2015 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen
penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
penilaian dilakukan secara efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
dan mengambil keputusan apakah PT GMM
layak mendapatkan S-LK atau tidak.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 9
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
K.1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan
non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
Indikator 1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang
terletak di kawasan hutan produksi.
Verifier 1.1.1.a.
ILS/IPK pada areal pinjam pakai
Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karenaizin
pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal
yang digunakan Auditee adalah areal
kawasan hutan yang dilepas untuk
peruntukan kegiatan non kehutanan, yaitu
Perkebunan Kelapa Sawit.
Verifier 1.1.1.b.
Peta lampiran ILS/IPK pada areal
izin pinjam pakai (dilampiri izin
pinjam pakai dan petanya) Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karenaizin
pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal
yang digunakan Auditee adalah areal
kawasan hutan yang dilepas untuk
peruntukan kegiatan non kehutanan, yaitu
Perkebunan Kelapa Sawit.
K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan
Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Indikator 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
Verifier 1.2.1.a.
Izin HTHR
Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
Verifier 1.2.1.b.
Peta Lampiran HTHR
Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan
yang mengubah status hutan
Indikator 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk
peruntukan kegiatan non kehutanan
Verifier 1.3.1.a.
Izin usaha dan lampiran petanya
1. PT Gelora Mandiri Membangun
memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP)
berdasarkan Keputusan Bupati
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
(bagi pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha
MEMENUHI
Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :
265/A tanggal 26 Desember 2006.
Sementara itu Izin Lokasi Pembangunan
Perkebunan berdasarkan SK Bupati
Halmahera Selatan Nomor 103 Tahun
2011 tanggal 15 Juni 2011
2. PT Gelora Mandiri Membangun
memperoleh SK Pelepasan berdasarkan
keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.22/MENHUT-II/2009 tanggal 29
Januari 2009. Peta lampiran SK tersebut
diatas telah sesuai yaitu pada kawasan
budidaya non kehutanan.
3. Dokumen Lingkungan Auditee disetujui
berdasarkan Keputusan Bupati
Halmahera Selatan No. 178 Tahun 2011
tanggal 01 November
Verifier 1.3.1.b.
Izin usaha dan lampiran petanya
(bagi pemegang IPK yang berbeda
dengan pemegang izin usaha)
Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena Auditee
merupakan pemegang izin usaha sekaligus
pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu.
Verifier 1.3.1.c.
IPK pada areal yang dilepaskan
MEMENUHI
1. Auditee memperoleh izin IPK berdasarkan :
1) Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Utara Nomor 522.1/310/2015
Tanggal 29 Mei 2015 Perihal
Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu
Tahap IV seluas 3.606 Ha
2) Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/62/
2015 Tanggal 19 Juni 2015 Perihal
Persetujuan Rencana Kerja dan Izin
Pemanfaatan Kayu Tahap IV seluas
3.606 Ha
2. Lokasi IPK yang tergambarkan pada Peta
Kerja IPK Perkebunan skala 1:50.000
berada pada areal yang dilepaskan sesuai
SK pelepasan dari Kementerian Kehutanan.
Verifier 1.3.1.d.
Peta lampiran IPK
MEMENUHI
Berdasarkan overlay antara Peta Kerja IPK
Tahap IV dengan Peta Pelepasan yang
merupakan lampiran Keputusan Menteri
Kehutanan No. 22/Menhut-II/2009 tanggal
29 Januari 2009, lokasi IPK berada pada
areal yang telah dilepaskan.
Verifier 1.3.1.e.
Dokumen sah memuat perubahan
status kawasan (bagi pemegang
IPK sama dengan pemegang izin
usaha)
MEMENUHI
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.22/Menhut-II/2009 Tanggal 29 Januari
2009 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Seluas
11.003,90 Ha yang Terletak Di Wilayah
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur
Selatan Dan Pulau-pulau Joronga, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa
Sawit Atas Nama PT Gelora Mandiri
Membangun telah melalui proses sesuai
dengan aturan perundangan yang berlaku.
Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Verifier 1.3.2.a.
IPK pada areal yang dilepaskan
Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
Verifier 1.3.2.b.
Peta lampiran IPK
Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
Verifier 1.4.1.a.
Dokumen rencana IPK/ILS (survey
potensi) Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
Verifier 1.4.1.b.
Izin usaha dan lampiran petanya
(bagi pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha) Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
Verifier 1.4.1.c.
Izin usaha dan lampiran petanya
(bagi pemegang IPK yang berbeda
dengan pemegang izin usaha) Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
Verifier 1.4.1.d. Not
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
IPK pada APL Applicable pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
Verifier 1.4.1.e.
Peta lampiran IPK
Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
Verifier 1.4.2.a
IPK pada APL
Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
Verifier 1.4.2.b
Peta lampiran IPK
Not
Applicable
Dilakukan verifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) karena izin
pemanfaatan hasil hutan kayu areal yang
digunakan Auditee adalah areal kawasan
hutan yang dilepas untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan, yaitu Perkebunan
Kelapa Sawit.
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan.
K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.1. IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan.
Verifier 2.1.1.a.
Dokumen rencana penebangan
IPK/ILS
MEMENUHI
Seperti telah diuraikan pada verifier 1.3.1.c.
bahwa Auditee memperoleh izin IPK
berdasarkan :
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Utara Nomor 522.1/310/2015
Tanggal 29 Mei 2015 Perihal Persetujuan
Izin Pemanfaatan Kayu Tahap IV seluas
3.606 Ha
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/62/
2015 Tanggal 19 Juni 2015 Perihal
Persetujuan Rencana Kerja dan Izin
Pemanfaatan Kayu Tahap IV seluas 3.606
Ha
Indikator 2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS
dapat dilacak keabsahannya
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.a.
Dokumen potensi tegakan pada
areal kerja MEMENUHI
Untuk IPK Tahap IV, Auditee telah
melaksanakan risalah hutan seluas 3.606 Ha
dengan Intensitas Sampling 5%. Hasil
kegiatan risalah hutan diolah dan direkap
dalam Dokumen Risalah Hutan yang
ditandatangani oleh Direktur Utama.
Verifier 2.1.2.b
Dokumen produksi kayu (LHP)
MEMENUHI
1. Dokumen LHP dibuat oleh Petugas
Pembuat LP-KHP, diperiksa dan disahkan
oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LP-KPH)
2. Uji Petik antara LHP (nomor batang,
volume dan jenis kayu) dengan data
pengukuran uji petik fisik menunjukan
adanya kesesuaian
3. Tanda tangan pada LP-KHP sesuai dengan
tanda tangan pada kartu Ganis yaitu atas
nama Demas Hantja.
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
Verifier 2.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH
telah diterbitkan. MEMENUHI
Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)
telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih PSDH,
DR dan PNT dari Dinas Kehutanan Kabupaten
Halmahera Selatan. SPP PSDH sebesar Rp
319.972.480,00; DR sebesar US$ 76.510,13
dan SPP PNT sebesar Rp 1.394.537.200,00
dengan volume Kayu Bulat sebanyak
5.601,47 M3.
Verifier 2.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau PSDH
MEMENUHI
Auditee dapat menunjukkan bukti setor
pembayaran PSDH, DR dan PNT yang telah divalidasi oleh pihak Bank Penyetoran PSDH
melalui Rekening Bendahara Penerima
Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri
Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta,
Rekening No. 102-000-420-400-1,
Penyetoran DR melalui Rekening No. 102-
000-481—971-7 dan Penyetoran Ganti Rugi
Nilai Tegakan melalui Rekening RBPMK PNBP
Ganti Rugi Nilai Tegakan pada Bank Mandiri
Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
Nomor Rekening 102-000-536-1917.
Verifier 2.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan PSDH
atas kayu hutan alam (termasuk
hasil kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu hutan tanaman
MEMENUHI
Auditee telah melakukan pembayaran sesuai
dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai dengan tariff yang berlaku.
Pembayaran DR mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Kehutanan, Tarif PSDH dan Ganti Rugi
Tegakan mengacu pada Peraturan Menteri
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kehutanan Republik Indonesia No.
P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan
Harga Patokan Hasil Hutan Untuk
Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan,
Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai
Tegakan
Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
Verifier 2.2.2.a.
FAKB dan DKB untuk KBK
diterbitkan sesuai dengan
ketentuan MEMENUHI
FAKB dan DKB yang diterbitkan oleh Auditee
telah sesuai dengan ketentuan. Dokumen
FAKB dilengkapi dengan DKB dan sah
diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas
yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI
Ambon.
Verifier 2.2.2.b.
SKSKB dan DKB untuk KB
MEMENUHI
Dokumen SKSKB lengkap dan diisi sesuai
dengan ketentuan, dokumen ini diterbitkan
oleh petugas yang berwenang yang ditunjuk
oleh instansi terkait. Dokumen SKSKB
dilengkapi dengan DKB diterbitkan dan
ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas kehutanan Provinsi Maluku
Utara.
K2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 2.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
Not
Applicable
Auditee telah mendapatkan S-LK dari PT
EQUALITY Indonesia dengan Sertifikat No.
113/EQC-VLK/lll/2015 tanggal 14 Maret
2015 yang berlaku 1 tahun sesuai izin
IPK. Mengacu pada Peraturan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22
Desember 2014 pada pasal 11 ayat 11 :
Pemegang Izin yang telah mendapatkan S-
PHPL/S-LK wajib membubuhkan Tanda V-
Legal. Pembubuhan Tanda V-Legal dapat
diletakan pada kayu bulat atau pada
dokumen/ lampiran dokumen.
Mengingat bahwa Auditee telah
mendapatkan izin IPK yang baru dan kayu
hasil dari penyiapan lahan masih terdapat
di TPK Hutan/TPK Antara, sehingga
verifier ini diverifikasi namun tidak dapat
diterapkan (Not Applicable).
P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK
K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier 3.1.1.a.
Implementasi prosedur
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam
kegiatan operasional lapangan dan didukung
oleh keberadaan tenaga yang akan
bertanggung jawab dalam implementasi
pedoman K3
Verifier 3.1.1.b.
Ketersediaan peralatan K3
seperti Alat Pemadam Api Ringan
(APAR), Alat Pelindung Diri (APD)
MEMENUHI Auditee mempunyai Daftar Peralatan K3, Alat
Pelindung Diri (APD) dan Alat Pemadam
Kebakaran. Check lapangan kondisi
peralatan dalam keadaan baik.
Verifier 3.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja
secara lengkap dan upaya menekan tingkat
kecelakaan kerja dalam bentuk kegiatan (Safety
Induction, Safety Talk, Inspeksi K3,
Penyediaan APD, simulasi tanggap darurat
dan pemasangan rambu-rambu).
K 3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur
Verifier 3.2.1.
Tidak ada pekerja yang masih di
bawah umur
MEMENUHI
Daftar karyawan PT Gelora Mandiri
Membangun periode Juni 2015 terdiri dari :
a. Karyawan Bulanan Over Time berjumlah
10 Orang;
b. Karyawan Kontrak Tetap berjumlah 23
Orang;
c. Karyawan Kontrak berjumlah 90 Orang;
d. Karyawan Harian berjumlah 91 Orang.
Daftar tenaga kerja PT Gelora Mandiri
Membangun periode Juni 2015 telah
dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan
dengan Nomor: 06/HRD-GMM/Vll/2015
tertanggal 04 Juli 2015.
Hasil dari Uji petik di lapangan, Karyawan PT
Gelora Mandiri Membangun tidak terdapat
tenaga kerja yang masih dibawah umur.