Upload
rachmad-ardhianto
View
95
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Mensam
Citation preview
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 1
1.1. Latar Belakang
Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari
suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak
mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif karena dalam
penanganannya, baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang
cukup besar.
Permasalahan sampah bukan lagi sekadar
masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi
sudah menjadi masalah sosial yang mampu
menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir
semua kota di Indonesia, baik kota besar atau
kota kecil, tidak memiliki penanganan sampah
yang baik. Umumnya kota di Indonesia memiliki
manajemen sampah yang sama, yaitu dengan metode kumpul-angkut-buang. Sebuah
metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktek
pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi
yang sudah ditentukan (open dumping).
Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di
kota/kabupaten di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik
akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan
atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air
dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan
penanganan dan pengendalian terhadap sampah.
Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan
semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan majunya
kebudayaan. Oieh karena itu penanganan sampah di perkotaan relatif lebih dibanding
sampah di desa-desa. Masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah adalah
G-UserTypewriter
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 2
masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk
pembuangan. Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan
kota/kabupaten di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang sekitar 60%
dari seluruh produksi sampahnya. Dari 60% ini, sebagian besar ditangani dan dibuang
dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari.
Untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan
efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah di
kota, maka dalam pengelolaannya harus cukup
layak diterapkan yang sekaligus disertai upaya
pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai
keuntungan berupa nilai tambah. Untuk mencapai
hal tersebut, maka perlu pemilihan cara clan
teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat dari mana sumber sampah
berasal dan mungkin perlu dilakukan kerjasama antar lembaga pemerintah yang
terkait. Disamping itu juga perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa
peraturanperaturan mengenai lingkungan demi menanggulangi pencemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.
Untuk mendukung pembangunan Kabupaten Maros yang berkelanjutan dan seiring
dengan adanya peraturan-peraturan baru mengenai Lingkungan Hidup dan
Persampahan maka perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah secara baik dan benar
melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk pengelolaan secara
terpadu.
1.2. Maksud Tujuan Dan Sasaran
1.2.1 Maksud
Maksud dari Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan adalah
menyusun perencanaan pengelolaan persampahan mengenai aspek teknik, finansial,
kelembagaan, aturan atau hukum serta aspek peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan. Perencanaan didasarkan pada kaidah pengembangan sistem
pengelolaan sampah terpadu dengan pendekatan paradigma baru yaitu minimalisasi
sampah tertimbun di TPA.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 3
1.2.2 Tujuan
Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan ini
adalah 1). Tersusunnya program dan rencana inventasi pembiayaan pengelolaan
persampahan, 2). Tersusunnya konsep efensiasi pembiayaan, 3). Tersusunnya reduksi
sampah dari sumber sehingga tidak diperlukan lahan besar untuk TPA, 4). Dapat
menghasilkan nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki
nilai ekonomis, 5). Tersusunnya konsep pengelolaan persampahan yang ekonomis dan
berwawasan lingkungan, 6). Dapat membuka lapangan pekerjaan melalui berdirinya
badan usaha yang mengelola sampah menjadi bahan yang bermanfaat, 7). Tersusunnya
konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, 8). Tersusunnya
konsep pemberdayaan kelembagaan, peraturan daerah dan investasi serta pembiayaan
pengelolaan persampahan.
1.2.3 Sasaran
Sasaran Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan ini adalah
meningkatnya kebersihan lingkungan yang sehat dan bersih, berkurangnya konflik sosial
masyarakat dalam operasional pengelolaan persampahan, terbentuknya pengolahan
sampah dengan sistem 3R di sumber sampah, terbentuknya usaha daur ulang dan
composting, dan berkurangnya beban operasional truk sampah dan TPA.
1.3 Pengertian
Dalam Laporan Akhir ini dipergunakan beberapa istilah yang banyak dipergunakan.
Penting dipaparkan untuk diketahui, mengingat perbedaan penafsiran akan
menimbulkan arti yang berlainan. Adapun istilah yang yang banyak dipergunakan
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat
anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak
membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
2. Sampah perkotaaan adalah sampah yang ditimbulkan dari aktifitas kota termasuk
didalamnya sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga.
3. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk terdiri dari bekas
makanan, bekas sayuran , kulit buah lunak, daun-daunan dan rumput.
4. Sampah anorganik adalah sampah kering yang sukar atau tidak membusuk seperti
kertas, kardus, kaca/gelas, plastik, besi dan logam lainnya.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 4
5. Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan per orang dan per
hari dalam satuan volume maupun berat.
6. Sampah B3 Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari aktifitas RT,
mengandung bahan dan/atau bekas kemasan suatu jenis bahan berbahaya/ atau
beracun karena sifat kandungannya tersebut baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau
membahayakan kesehatan manusia.
7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang
meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Pewadahan sampah adalah cara penampungan sampah sementara di sumbernya,
baik individual maupun komunal.
9. Pewadahan individual adalah cara penampungan sampah sementara di masing-
masing sumbernya.
10. Pewadahan komunal adalah cara penampungan sampah sementara secara
bersama-sama pada satu tempat.
11. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan dengan cara pengumpulan dari
masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara
atau langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan.
12. Pola pengumpulan individual langsung adalah cara pengumpulan sampah dari
rumah-rumah/sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir
tanpa melalui proses pemindahan.
13. Pola pengumpulan individual tidak langsung adalah cara mengumpulkan sampah
dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan
gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir.
14. Pola pengumpulan komunal langsung adalah cara pengumpulan sampah dari
masing-masing titik wadah komunal dan diangkut langsung ke tempat pembuangan
akhir.
15. Pola pengumpulan komunal tidak langsung adalah adalah cara pengumpulan
sampah dari masing-masing titik wadah komunal dibawa ke lokasi pemindahan
(menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir.
16. Pola penyapuan jalan adalah proses pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan
dengan menggunakan gerobak.
17. Pemindahan sampah adalah tahap memindahkan sampah hasil pengumpulan ke
dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 5
18. Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi pemindahan
atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir.
19. Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau
merubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran,
pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaurulangan.
20. Pengomposan (composting) adalah sistem pengolahan sampah organik dengan
bantuan mikroorganisme sehingga terbentuk pupuk organik (pupuk kompos).
21. Potensi Pengomposan adalah jumlah atau volume sampah yang berpotensi untuk
dikomposkan.
22. Tingkat Pengomposan adalah jumlah atau volume sampah organik yang berhasil
dikomposkan dibandingkan terhadap timbulan sampah organik potensi
pengomposan.
23. Pembakaran Sampah adalah salah satu teknik pengolahan sampah dengan
membakar sampah secara terkendali, sehingga terjadi perubahan bentuk. Reduksi
dari sampah padat menjadi abu, gas dan cairan.
24. Pemadatan adalah uapaya mengurangi volume sampah dengan cara dipadatkan
baik secara manual maupun mekanis sehingga pembuangan ke tempat pembuangan
akhir lebih efisien.
25. Daur Ulang adalah proses pengolahan sampah yang dapat menghasilkan produk
yang bermanfaat lagi.
26. Potensi Daur Ulang adalah sampah yang masih bisa dimanfaatkan kembali atau di
daur ulang.
27. Tingkat Daur Ulang adalah jumlah atau volume timbulan sampah anorganik yang
berhasil di daur ulang dari timbulan sampah anorganik potensi daur ulang.
28. Tingkat pelayanan adalah jumlah sampah yang berhasil dikelola baik dengan cara
konvensional (kumpul-angkut-buang) dan juga dengan pendekatan pengolahan dan
atau daur ulang.
29. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut
ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.
30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir sampah.
31. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk pemrosesan akhir sampah
kota setelah direduksi melalui proses-proses di hulu.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 6
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Laporan Akhir terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yang terdiri dari :
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Metodologi Kegiatan
Bab 3 Gambaran Umum Kabupaten Maros
Bab 4 Kondisi Pengelolaan Sampah Saat ini
Bab 5 Kriteria Perencanaan Dan Evaluasi Dampak TPA
Bab 6 Identifikasi Permasalahan dan Analisis
Bab 7 Perencanaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Maros
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 7
2.1. Umum
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan dilaksanakan
sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja dan metode
pendekatan kajian. Disamping hal tersebut, konsultan akan mengumpulkan dan
mengevaluasi data sekunder/informasi yang ada dari semua stakeholder/
pemangku kepentingan dan SKPDSKPD yang terkait.
2. Survei Lapangan
Untuk mempertajam pemahaman permasalahan yang terjadi, maka konsultan harus
melakukan survei yang terdiri dari survei primer, pengambilan foto yang dapat
menggambarkan situasi di lapangan.
Survei-survei di atas didasarkan terhadap
kebutuhan-kebutuhan utama untuk keperluan
analisa kajian studi, selain itu konsultan harus
merencanakan kegiatan pelaksanaan survei di
lapangan yang meliputi lokasi survei, waktu
pelaksanaan dan metodologi yang digunakan.
3. Perencanaan Teknis
Perencanaan teknis dilakukan untuk menyusun Rancangan Teknis Pengelolaan
Sampah Kabupaten Maros.
4. Pembahasan
Pembahasan dilakukan untuk laporan hasil studi di setiap tahap laporan studi.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 8
2.2. Tahap Persiapan Dan Koordinasi Tim
2.2.1. Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder
Metodologi untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan referensi/data
yang ada serta melakukan survey lapangan ke lokasi perencanaan dengan pengumpulan
data secara langsung. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan sebagai
berikut :
1) Studi Pustaka
Studi pustaka/literatur dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang
dibutuhkan dalam proyek.
2) Survey Lapangan
Survey lapangan dilakukan antara lain untuk mengevaluasi kondisi prasarana dan
sarana persampahan eksisting (baik dari pemerintah, swasta maupun swadaya
masyarakat) dan sistem pengelolaan persampahan eksisting saat ini.
Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam
pengidentifikasian kondisi persampahan
eksisting, antara lain identifikasi terhadap
kondisi eksisting persampahan yang meliputi:
Lokasi/tapak wilayah yang diamati
Jumlah timbulan sampah
Komposisi dari timbulan sampah
Pengumpulan dan pewadahan sampah
Lokasi pembuangan sementara (TPS)
Kegiatan pemilahan yang dilakukan di sumber
Kegiatan pengolahan yang dilakukan di TPS
Frekuensi pengumpulan dan pengangkutan sampah
Institusi internal yang bertanggung jawab terhadap persampahan.
2.2.2 Kebutuhan Data
Data yang diperlukan untuk menunjang kegiatan ini antara lain :
Kondisi fisik kawasan, meliputi :
o Foto dan Peta
o Lokasi dan batas wilayah
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 9
Kondisi masyarakat setempat, meliputi :
o Data kependudukan
o Kondisi sosial-ekonomi
Kondisi persampahan eksisting, meliputi :
o Data timbulan sampah
o Data komposisi sampah
o Data sistem pewadahan sampah eksisting
o Data sistem pengumpulan sampah eksisting
o Data sistem pengangkutan sampah eksisting
o Data pelaksanaan 3R eksisting
o Data dan gambar eksisting sistem persampahan pada daerah perencanaan.
Untuk mengetahui kondisi eksisting persampahan diperlukan survey, baik survey
instansional maupun survey timbulan dan komposisi sampah.
2.3 PROSES PERENCANAAN
2.3.1 Survey dan Identifikasi Data
1) Metode Survey Pengumpulan Data
Pengumpulan data berkaitan dengan perencanaan sistem pengelolaan
persampahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menggunakan data yang ada
baik dari hasil studi yang berkaitan dengan perencanaan sampah (RTRW, land
use, Air Bersih, dll), kebijakan dan renstra daerah, hasil penelitian (seperti
komposisi/karakteristik sampah, timbulan sampah, topografi, penyelidikaan
tanah, dll), BPS (jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dll), maupun
NSPM persampahan.
Pengumpulan data primer, dilakukan dengan survey pengamatan lapangan dan
lain-lain
2) Identifikasi Data
Data yang dibutuhkan untuk merencanakan sistem
pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :
a. Data Kondisi Kota
Data fisik Kabupaten, meliputi luas wilayah
administrasi kota, luas wilayah urban,
topografi wilayah, tata guna lahan,
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 10
jaringan jalan, daerah komersial (pasar, pertokoan, hotel, restoran, dll),
fasilitas umum (perkantoran, sekolah, taman, dll), fasilitas sosial. Data
tersebut dilengkapi peta kabupaten, tata guna lahan, topografi dan lain-
lain.
Data kependudukan, meliputi jumlah penduduk per kelurahan, kepadatan
penduduk administrasi, kepadatan penduduk urban, mata pencaharian,
budaya masyarakat dan lain-lain.
Data kondisi sosial ekonomi, meliputi alokasi dana APBD dan anggaran
sektor kebersihan, data PDRB atau income penduduk (Rp/kk/bulan) dan
lain-lain.
b. Data Rencana Pengembangan Kota
Rencana pengembangan wilayah, meliputi rencana tata guna lahan, rencana
pengembangan jaringan jalan, rencana pengembangan perumahan/
permukiman baru, rencana pengembangan daerah komersial, kawasan
industri, rencana pengembangan fasilitas umum (perkantoran, sekolah, rumah
sakit, taman, dll) dan rencana pengembangan fasilitas sosial.
c. Data Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Ada
Data kondisi sistem pengelolaan persampahan, meliputi :
Aspek Institusi, meliputi bentuk institusi pengelola sampah, struktur
organisasi, tata laksana kerja, jumlah personil baik ditingkat staf maupun
operasional, pendidikan formal maupun training yang pernah diikuti di
dalam dan luar negeri.
Aspek Teknis Operasional, meliputi daerah pelayanan, tingkat pelayanan,
sumber sampah, komposisi dan karakterirstik sampah, pola operasi
penanganan sampah dari sumber sampai TPA, sarana/prasarana
persampahan yang ada termasuk fasilitas bengkel, kondisi pengumpulan
(frekuensi pengumpulan, ritasi, jumlah petugas dll), pengangkutan
(frekuensi, ritasi, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pengolahan (jenis
pengolahan, kapasitas atau volume, daerah pelayanan, jumlah petugas dll),
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 11
pembuangan akhir (luas, kondisi lokasi, fasilitas TPA, kondisi operasi,
penutupan tanah, kondisi alat berat dll). Selain itu juga data mengenai
penanganan sampai medis (incinerator, kapasitas, vol sampah medis dll)
dan sampah industri/B3 (jenis sampah, volume, metode pembuangan dll).
Dilengkapi peta daerah pelayanan dan aliran volume sampah dari sumber
sampai TPA yang ada saat ini.
Aspek Pembiayaan, meliputi biaya investasi dan biaya
operasi/pemeliharaan, tarif retribusi, realisasi penerimaan retribusi
termasuk iuran masyarakat untuk pengumpulan sampah dan mekanisme
penarikan retribusi.
Aspek Peraturan, meliputi jenis perda yang ada, kelengkapan materi,
penerapan sangsi dll.
Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta, meliputi program penyuluhan
yang telah dilakukan oleh pemerintah kota/kab.
2.3.2 Pengolahan Data / Analisa
Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam
pengelolaan persampahan meliputi :
Analisa kondisi kota, yaitu tinjauan terhadap
aspek topografi kota dalam hal penentuan
metode pengumpulan dan pembuangan akhir
sampah, jaringan jalan dalam hal penentuan
rute pengangkutan dan penentuan lokasi TPA, fasilitas kota dalam hal
penentuan urgensi daerah pelayanan dan besarnya timbulan sampah,
demografi dalam hal penentuan tingkat pelayanan dan timbulan sampah,
pendapatan per kapita dalam hal penentuan kemampuan masyarakat
membayar retribusi, APBD dalam hal kemampuan daerah mensubsidi anggaran
kebersihan dan penentuan tarif retribusi, dan lain-lain.
Analisa rencana pengembangan kota, yaitu berkaitan dengan rencana
pengembangan daerah pelayanan persampahan, penentuan lokasi TPA, rencana
peruntukan lahan pasca TPA dan lain-lain
Analisa kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini, yaitu berkaitan dengan
kemungkinan peningkatan institusi pengelola sampah minimal dalam hal
operasionalisasi struktur organisasi, peningkatan profesionalisasi SDM,
peningkatan pelayanan yang aplikatif dalam periode perencanaan, peningkatan
metode operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA yang terjangkau
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 12
dan tidak mencemari lingkungan, peningkatan retribusi agar dapat mencapai
cost recovery, peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) agar secara bertahap
dapat melaksanakan minimalisasi sampah/3R, kemungkinan peningkatan peran
swasta dalam pengelolaan sampah dan lain-lain. Analisa dapat dilakukan
dengan berbagai metode seperti pendekatan sistem input/output, analisa
hubungan sebab akibat, analisa SWOT, analisa deskripsi dan metode lain yang
disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam analisa tersebut juga diproyeksikan
jumlah penduduk yang akan mendapatkan pelayanan termasuk proyeksi
timbulan sampah selama masa perencanaan.
2.3.3 Perencanaan Teknis
Program peningkatan pengelolaan persampahan kedepan akan mengadopsi
paradigma baru, yaitu menerapkan metode pembatasan, pengurangan dan
pemanfaatan sampah semaksimal mungkin melalui Metode 3R sehingga diharapkan
jumlah sampah yang dibuang akan berkurang dan tidak membutuhkan lahan TPA yang
terlalu luas.
Perencanaan teknis tersebut meliputi :
Pengembangan daerah pelayanan, dengan memperhatikan daerah yang saat ini
sudah mendapatkan pelayanan, daerah dengan tingkat kepadatan tinggi,
daerah kumuh dan rawan sanitasi, daerah komersial/pusat kota dan lain-lain
sesuai kriteria. Pola pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan
perkiraan timbulan sampah yang akan dikelola untuk jangka waktu
perencanaan tertentu (berdasarkan hasil proyeksi). Pengembangan daerah
pelayanan ini dilengkapi dengan peta.
Rencana Kebutuhan Sarana/Prasarana, dengan memperkirakan timbulan
sampah dan tipikal daerah pelayanan serta pola operasional penanganan
sampah dari sumber sampai TPA terpilih. Sarana/prasarana tersebut meliputi
jumlah dan jenis pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan,
pengangkutan dan pembuangan akhir.
Rencana Pewadahan, meliputi jenis, jumlah dan lokasi pewadahan komunal
maupun individual (wadah individual disediakan oleh masyarakat). Desain
wadah sedemikian rupa (higienis, bertutup, tidak permanen, volume
disesuaikan dengan volume sampah yang harus diwadahi untuk periode
pengumpulan tertentu).
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 13
Rencana Pengumpulan, meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual
langsung/tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai
dengan kriteria perencanaan.
Rencana Pengangkutan, meliputi pola pengangkutan sampah (door to door
truck dan pengangkutan dari TPS ke TPA), jumlah dan armada pegamgkut
sampah. Selain itu juga dilengkapi peta rute pengangkutan sampah dari hasil
time motion study.
Untuk mendukung program 3R diperlukan rencana peningkatan peran serta
masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai pelaksanaan) terutama untuk pola
penanganan sampah berbasis masyarakat melalui berbagai cara seperti pembentukan
forum-forum lingkungan, konsultasi publik, sosialisasi, pendampingan, training dan
lain-lain. Upaya ini harus diterapkan secara konsisten, terus menerus, terintegrasi
dengan sektor lain yang sejenis dan masyarakat diberi kepercayaan untuk mengambil
keputusan.
Selain peran serta masyarakat, peningkatan aspek kemitraan juga merupakan hal
penting yang perlu direncanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah
terutama yang mempunyai nilai investasi tinggi dan membutuhkan penanganan yang
lebih profesional meliputi pemilihan kegiatan yang secara teknis dan ekonomis layak
dilakukan oleh swasta dengan metode atau pola kemitraan yang jelas dan terukur serta
bersifat win-win solution.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 14
3.1. Daerah Perencanaan
Kabupaten Maros adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Letak
kabupaten Maros sangat strategis, karena berdampingan dengan Kota madya Makassar
dan Kabupaten Pangkep, dan jalur transportasi dari daerah lain sebelum memasuki
Kabupaten Makassar sebagai ibu kabupaten Provinsi Sulewesi Selatan jalur melewati
Kabupaten Maros. Hal ini menyebabkan Kabupaten Maros semakin tumbuh dengan
pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang
tersinkronisasi secara regional dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya. Kabupaten Maros
sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai luas wilayah
sekitar 1.619,12 km. Peta administrasi kabupaten Maros dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.
Gambar 3.1: Peta administrasi Kabupaten Maros
Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012-2023
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 15
3.2. Aspek Fisik Kabupaten
3.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Maros
a. Kondisi Geografi dan Batas Administrasi
Secara umum luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.619,12 Km2 dan
secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14 wilayah kecamatan dan 103
desa/kelurahan. Berdasarkan posisi dan letak geografis wilayah, Kabupaten Maros
berada pada koordinat 4o45 5o12 Lintang Selatan dan 119o 25119o 58 Bujur Timur.
Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Makassar dan Kabupaten Gowa
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
Luas wilayah Kabupaten Maros berdasarkan hasil perhitungan dengan
menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 edisi I Tahun 1991 yang
diterbitkan Bakosurtanal dan Peta Administrasi BPN Maros yaitu kurang lebih
213.188,69 Ha. Sedangkan menurut BPS Kabupaten Maros 2009 luas wilayah Kabupaten
Maros tercatat 1.619,12 Km, meliputi 14 kecamatan, dimana Kecamatan Tompobulu
dan Kecamatan Mallawa merupakan 2 (dua) kecamatan terluas dengan luas masing-
masing adalah 287,66 Km dan 235,92 Km. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas
terkecil adalah Kecamatan Moncongloe dan Kecamatan Mandai dengan luas masing-
masing adalah 46,87 Km dan 49,11 Km.
b. Ketersediaan Lahan
Kondisi tata guna lahan Kabupaten Maros secara umum terdiri atas:
perkampungan, tambak, tegalan, sawah, kebun campuran, semak belukar, hutan
lebat, hutan belukar, lahan terbangun dan lain-lain penggunaan lahan yang ada.
Pergesaran pemanfaatan lahan kawasan Kabupaten Maros secara umum telah
mengalami perubahan yang cukup cukup, akibat terjadinya peningkatan pembangunan
aktivitas ekonomi. Penggunaan lahan di Kabupeten Maros digambarkan dalam
Tabel 3.1
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 16
Tabel 3.1. Penggunaan Lahan Di Kabupaten Maros
No Kecamatan Jumlah (Ha) Persentase (%)
1 Kampung 3.420.481 2,12
2 Tambak 8.018.885 4,96
3 Tegalan 2.662.311 1,65
4 Sawah 35.146.802 21,76
5 Kebun Campuran 30.063.912 18,61
6 Semak, Rumput Alang-Alang 17.472.039 10,82
7 Hutan Lebat 37.185.559 23,02
8 Hutan Belukar 17.746.132 10,99
9 Lahan Terbangun 333.872 0,21
10 Hutan Sejenis 5.564.755 3,44
11 Kebun Sejenis 3.922.949 2,42
Jumlah 161.537.697 100,00
Sumber Data : BPN Kab. Maros, 2010
Gambar 3.2. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Maros
Sumber : Rencana Tata Ruang Wil. Kab. Maros tahun 2012-2023
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 17
c. Geologi dan Geomorfologi
Kabupaten Maros terbagi dalam 4 (empat) satuan geomorfologi, sebagai berikut:
1) Satuan Pegunungan Vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur
puncak tertinggi Bulu Lekke (1.361 m dpl) menempati luas 30% dari luas
daerah kabupaten Maros, dinampakkan dengan relief topografi yang tinggi,
kemiringan terjal, tekstur topografi yang kasar dan batuan penyusunnya dari
batuan gunung api (vulkanik).
2) Satuan Perbukitan Vulkanik: Intrusi dan Sedimen : menempati daerah
perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas
kabupaten Maros, diperlihatkan dengan kenampakan topografi berbukit
dengan batuan penyusun: batuan vulkanik, batuan intrusi (batuan beku), dan
batuan sedimen.
3) Satuan Perbukitan Karst: Satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada
bagian tengah, timur laut daerah Kabupaten Maros yang meliputi Kecamatan
Bontoa, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili,
Kecamatan Mallawa, dan Kecamatan Camba. Ciri khas pada satuan morfologi
ini adalah kenampakan topografi berbukit-bukit karst dengan tekstur sangat
kasar dengan batu gamping sebagai batuan penyusunnya.
4) Satuan Pedataran Alluvium: terletak dibagian barat yang tersebar dengan
arah utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas daerah kabupaten Maros.
Tercirikan dengan bentuk morfologi topografi datar, relief rendah, tekstur
halus dengan batuan dasar endapan alluvium.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 18
Gambar 3.3. Peta Geologi Kabupaten Maros
Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012-2023
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 19
Table 3.2. Pembagian Satuan Geomorfologi Kabupaten Maros
No
Satuan Geomorfologi
Daerah Sebaran Luas
Daerah (%)
Ciri Morfologi
Batuan Penyusun
1 Pegunungan Vulkanik
Utara, Tengah Timur
30
Relief Topografi Tinggi Kemiringan Lereng Terjal, Tekstur Topografi Kasar
Batuan Gunung Api
2
Perbukitan Vulkanik,Intrusi dan Sedimen
Tersebar Setempat- Setempat Tidak Terkonsentrasi
15
Perbukitan Setempat- Setempat Kemiringan Lereng Sedang
Batuan Vulkanik Beku (Intrusi) dan Sedimen
3 Perbukitan Karst
Tengah dan Timur Laut
30
Relief Topografi Kars Membentuk Tower-Tower Dengan Relief Yang Kasar
Batu Gamping (Batu Kapur)
4 Pedataran Alluvial
Bagian Barat Dengan Arah Penyebaran Utara Sampai Selatan
25 Topografi Datar, Relief Rendah, Tekstur Topografi Halus
Endapan Aluvial
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros tahun 2010
d. Jenis Tanah
Hasil penelitian terdahulu berupa Pemetaan Geologi Lapangan dalam Skala 1:
250.000 yang dilakukan oleh Rab. Sukamto dan Supriatna (1982) berupa peta Geologi
Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai diperoleh bahwa sifat fisik, tekstur, atau
ukuran butir, serta genesa dan batuan penyusunnya maka jenis tanah di Kabupaten Maros
diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe, yaitu:
1) Alluvial Muda, merupakan endapan aluvium (endapan aluvial sungai, pantai dan
rawa) yang berumur kuarter (resen) dan menempati daerah morfologi pedataran
dengan ketinggian 0-60 m dengan sudut kemiringan lereng
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 20
2) Regosol, adalah tanah hasil lapukan dari batuan gunungapi dan menempati daerah
perbukitn vulkanik, dengan ketinggian 110-1.540 m dengan sudut kemiringan lereng
>15%. Sifat-sifat fisiknya berwarna coklat hingga kemerahan, berukuran lempung
lanauanpasir lempungan, plastisitas sedang, agak padu, tebal 0,1-2,0 m. Luas
penyebarannya sekitar 26,50% (429,06 km2) dari luas kabupaten Maros meliputi
Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, Kecamatan Mallawa, dan Kecamatan
Tompobulu.
3) Litosol, merupakan tanah mineral hasil pelapukan batuan induk, berupa batuan
beku (intrusi) dan/atau batuan sedimen yang menempati daerah perbukitan intrusi
dengan ketinggian 3-1.150 m dan sudut lereng
70%. Kenampakan fisik yang terlihat berwarna coklat kehitaman, berukuran lempung
pasiran, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, permeabilitas sedang, rentan erosi,
tebal 0,1-1,5 m. Luas penyebarannya sekitar 21,70% (351,35 km) dari luas
Kabupaten Maros, meliputi Kecamatan Mallawa, Kecamatan Camba, Kecamatan
Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu, dan
Kecamatan Tanralili.
e. Hidrologi
Keadaan hidrologi Kabupaten Maros, berdasarkan hasil observasi lapangan
dibedakan: air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya) dan air yang bersumber di bawah
permukaan (air tanah). Air di bawah permukaan yang merupakan air tanah merupakan
sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Maros bersumber dari beberapa sungai
yang tersebar dibeberapa kecamatan, yang pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah
tangga dan kegiatan pertanian. Sungai yang terdapat di Kabupaten Maros yakni; Sungai
Maros, Parangpaku, Marusu, Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Matturungeng, Marana,
Campaya, Patunuengasue, Bontotanga dan Tanralili.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 21
1) Sumberdaya Air
Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Maros yang telah termanfaatkan
oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber
dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam, air tanah
dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air
dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air
melalui pengeboran.
Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu
daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan
kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian,
pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air
tanah dangkal, dalam (artesis), air permukaan dan mata air yang bersumber dari
pegunungan.
2) Peruntukan Air
Sungai sebagai sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan
yakni kebutuhan air bersih dan kepentingan pertanian (irigasi), dengan keberadaan
beberapa sungai menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Maros adalah Sungai
Maros, Parangpakku, Marusu, Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Matturungeng, Marana,
Campaya, Patunungengasue, Bontotanga, dan Tanralili (BPS dan Dinas PU Pengairan
Kab. Maros). Pada kawasan perkotaan peruntukan air lebih difokuskan pada kebutuhan
air minum masyarakat perkotaan yang bersumber dari air tanah dangkal dan air tanah
dalam serta sumber air yang dikelolah oleh PDAM.
f. Klimatologi
Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis, karena letaknya yang
dekat dengan khatulistiwa dengan kelembaban berkisar antara 60-82 %, curah hujan
tahunan rata-rata 347 mm/thn dengan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Temperatur
udara rata-rata 290 C. Kecepatan angin rata-rata 2-3 knot/jam. Daerah Kabupaten
Maros pada dasarnya beriklim tropis dengan dua musim. Menurut Oldment, tipe iklim
di Kabupaten Maros adalah tipe C2 yaitu bulan basah (200 mm) selama 23 bulan
berturut-turut dan bulan kering (100 mm) selama 2 3 bulan berturut-turut. Beberapa
desa di Kecamatan Camba yang berbatasan dengan Kabupaten Bone mempunyai iklim
seperti daerah bagian Timur Sulawesi Selatan yakni musim hujan dalam priode bulan
AprilSeptember dan musim kemarau dalam bulan OktoberMaret.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 22
Kondisi curah hujan tahunan di Wilayah Kabupaten Maros ditandai dengan
besarnya curah hujan yang terjadi tiap bulan di wilayah ini. Curah hujan tertinggi
tahun 2008 terjadi pada bulan Februari yaitu mencapai 803 mm dengan jumlah hari
hujan sebanyak 24 hh, sementara curah hujan tertinggi pada tahun 2009 terjadi pada
bulan Januari yaitu mencapai 1226 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 29 hh. Pada
tabel 3.3 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah curah hujan dalam kurun waktu
2 (dua) tahun terakhir.
Table 3.3. Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2011 di Kabupaten Maros
Bulan Curah Hujan (mm) Jumlah Hari Hujan
Januari 864 24
Pebruari 502 20
Maret 576 27
April 395 26
Mei 206 15
Juni 9 3
Juli 1 5
Agusutus 0 1
September 0 1
Oktober 188 13
Nopember 470 20
Desember 772 28
Rata-rata Tahunan 331.9 15
Sumber : Stasiun Klimatologi Klas I (Bagian Sistem Data dan Informasi)
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 23
Gambar 3.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kab. Maros Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012 2023
Gambar 3.5. Peta Hidrologi Kab. Maros Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012 2023
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 24
3.3. Aspek Sosial Ekonomi
3.3.1. Penduduk
a. Jumlah Penduduk
Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2011 berjumlah
322.212 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni
41.735 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. Secara keseluruhan, jumlah penduduk
yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-
laki, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Namun di
Kecamatan Mandai dan Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin Laki-laki lebih besar dari
100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut lebih besar dari
penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan
Turikale, 1.380 jiwa/km2. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa, 45 jiwa/km.
Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada penjelasan
Tabel 3.4.
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2011
No Kecamatan Jumlah Penduduk
(Jiwa) Persentase (%)
1 Mandai 35,820 22,12
2 Moncongloe 17,314 10,69
3 Maros Baru 24,345 15,04
4 Marusu 25,485 15,74
5 Turikale 41,856 25,85
6 Lau 24,463 15,11
7 Bontoa 26,583 16,42
8 Bantimurung 28,181 17,41
9 Simbang 22,307 13,78
10 Tanralili 24,595 15,19
11 Tompobulu 14,214 8,78
12 Camba 12,575 7,77
13 Cenrana 13,711 8,47
14 Mallawa 10,763 6,65
Jumlah 322,212 100,00
Sumber : BPS Kab. Maros (Maros Dalam Angka, 2011)
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 25
b. Kepadatan Penduduk
Hasil catatan registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk di
Kabupaten Maros berdasarkan klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) bagian yaitu
kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Kepadatan tertinggi berada di wilayah
Kecamatan Turikale dengan kepadatan penduduk sebesar 1.110 jiwa/km, kepadatan
penduduk terendah berada di Kecamatan Tompobulu dengan jumlah sebesar 49
jiwa/km2. Demikian pula halnya dengan pola penyebaran penduduk terjadi secara
tidak merata. Data yang diperoleh menunjukkan pola penyebaran penduduk di
Kabupaten Maros secara umum terakumulasi di pusat kota dan pusat-pusat
pertumbuhan kota. Perkembangan jumlah penduduk, dan kepadatan dirinci menurut
kecamatan di Kabupaten Maros pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5. Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2011
No Kecamatan
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Luas Wilayah (Km2)
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1 2 3 4 5
1 Mandai 35,820 49,11 729
2 Moncongloe 17,314 46,87 369
3 Maros Baru 24,345 53,76 453
4 Marusu 25,485 53,73 474
5 Turikale 41,856 29,93 1,398
6 Lau 24,463 73,83 331
7 Bontoa 26,583 93,52 284
8 Bantimurung 28,181 173,70 162
9 Simbang 22,307 105,31 212
10 Tanralili 24,595 89,45 275
11 Tompobulu 14,214 287,66 49
12 Camba 12,575 145,36 87
13 Cenrana 13,711 180,97 76
14 Mallawa 10,763 235,92 46
Jumlah 322,212 1.619,12 199
Sumber : BPS Kabupaten Maros ( Maros Dalam Angka )
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 26
3.3.2. Iklim
Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan ratarata
331,9 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 183 hari selama tahun 2011,
dengan ratarata suhu udara minimum 68,7 C dan ratarata suhu udara maksimum 89,3 C
Penyinaran matahari selama tahun 2011 ratarata berkisar 67% secara geografis daerah ini
terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah kawasan lembah, 27% (28
desa) adalah lereng/bukit dan 5% (60 desa) adalah daratan.
Table 3.6. Suhu Udara Maksimum, Minimum dan Rata-rata
Menurut Bulan Tahun 2011 di Kabupaten Maros
Bulan Suhu Udara (C)
Minimum Maksimum Rata-rata
(1) (2) (3) (4)
Januari 23.9 29.8 26.0
Pebruari 23.9 30.3 26.2
Maret 24.0 30.0 26.1
April 24.5 30.5 26.7
Mei 24.7 31.6 27.5
Juni 23.3 31.2 26.6
Juli 22.4 31.2 26.1
Agusutus 22.8 32.9 27.1
September 23.6 33.3 27.8
Oktober 24.5 32.4 27.9
Nopember 24.8 31.4 27.3
Desember 24.6 29.6 26.4
Rata Rata Tahunan 23.9 31.2 26.8
Sumber : Stasiun Klimatologi Klas I (Bagian Sistem Data dan Informasi)
3.3.3 Ketenagakerjaan
Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke
atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka
yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau sedang mencari
pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus
rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 27
Penduduk usia kerja di Kabupaten Maros pada tahun 2010 berjumlah 218.855 jiwa.
Dari seluruh penduduk usia kerja tersebut, yang masuk menjadi angkatan kerja berjumlah
140.270 jiwa atau lebih dari 50 persen dari penduduk usia kerja.
Dari seluruh penduduk usia kerja di Kabupaten Maros, terdapat 13.665 jiwa
penduduk yang sedang mencari kerja. Dengan demikian diperoleh tingkat pengangguran
yang merupakan rasio dari pencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja di Kabupaten
Maros sebesar 9,74 persen.
Tabel 3.7. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Kabupaten Maros, 2011
No Lapangan Pekerjaan Utama Laki Laki Perempuan Jumlah Persentse
1 2 3 4 5 6
1. Pertanian 22,316 11,405 33,722 25.38
2 Industri Pengolahan 9,876 2,750 12,626 9.50
3 Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel
13,879 16,892 30,771 23.16
4 Jasa Kemasyarakatan 17,703 15,254 32,957 24.81
5 Lainnya 20,544 2,232 22,776 17.14
Sumber : Sakernas 2011
3.3.4 Pendapatan Regional
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros pada Tahun 2011 sebesar 7.57 persen.
Selama tahun 2007-2011 perekonomian Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan rata-
rata besar 6.21 persen per tahun. Sektor pertanian merupakan sektor yang masih dominan
peranannya dalam struktur perekonomian Kabupaten Maros Pada Tahun 2011 kontribusi
sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Maros sebesar 35,00 persen, disusul oleh
sektor Jasa-jasa sebesar 23,59 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 19,83 persen
dan sektor-sektor lainnya.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 28
Table 3.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga yang berlaku menurut Lapangan Usaha di Maros Tahun 2007-2011
Lapangan usaha/industrial origin
2007 2008 2009 2010 2011*
(1) (2) (4) (5) (6) (7) 1. PERTANIAN
a. Tanaman Bahan Makanan
b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Pertanian
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan gas bumi b. Pertambangan tanpa
migas c. Penggalian
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. INDUSTRI MIGAS 1. Pengilangan Minyak 2. Gas Alam Cair b. INDUSTRI TANPA MIGAS 1. Makanan, minuman dan
tembakau 2. Tekstil, barang kulit dan
alas kaki 3. Brg kayu dan hasil hutan
lainnya 4. Kertas dan barang
cetakan 5. Pupuk kimia dan barang
dari karet 6. Semen & Brg. Galian
bukan logam dasar besi dan baja
7. Logam dasar besi dan baja
8. Alat angk. Mesin dan peralatanya
9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
a. Listrik b. Gas kota
c. Air bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAG. HOTEL & REST.
a. Perdagangan dan eceran b. Hotel c. Restauran
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Pengangkutan
1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeb.
5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang
Angkutan b. Komunikasi
1. Pos & Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang
Komunikasi 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JS PERU
a. Bank b. Lemb. Keuangan tanpa
Bank c. Jasa Penunjang Keuangan
600,374.81
268,271.42 247,02.70 37,102.59
831.30 269,466.80
24,048.48
0.00
0.00 24,048.48 315,595.40
0.00 0.00
315,595.40 11,603.08
996.91
3,904.32
170.79
2,598.23
295,541.34
0.00
349.04
421.69 14,575.65 13,802.33
0.00 773.32
23,233.22 119,380.62 106,364.23
270.82 12,745,57 77,551.81 65,101.19
0.00 33,067.00
0.00
39.34
0.00 31,994.85
12,014.62 12,014.62
0.00
95,095.82
46,514.09 5,204.16
0.00
675,283.94
299,886.27 27,945.29 43,046.91
925.94 303,476.53
26,567.29
0.00
0.00 26,567.29 366,350.97
0.00 0.00
366,350.97 13,688.59
1,139.66
4,472.54
196.59
2,789.92
343,146.65
0.00
415.57
501.46 16,056.93 15,188.65
0.00 868.28
27,065.54 141,499.74 126,386.83
303.17 14,809.73 89,859.28 75,367.23
0.00 37,384.37
0.00
43.04
0.00 37,939.83
14,492.05 14,492.05
0.00
109,170.20
55,510.32 5,787.90
0.00
758,355.39 339,079.11 30,285.36 47,762.02 1,031.41
340,197.49
29,453.15
0.00
0.00 29,453.15 427,698.69
0.00 0.00
427,698.69 15,258.28
1,247.39
5,107.82
223.23
3,017.40
401,810.23
0.00
472.99
561.36 18,045.70 17.072.13
0.00 973.58
32,534.47 162,900.02 145,321.58
340.05 17,238.39 102,403.40 85,655.18
0.00 41,869.36
0.00
47.37
0.00 43,738.45
16,748.22 16,748.22
0.00
124,109.23
64,697.00 6,586.98
0.00
890,948,67 404,302.19 33,554.44 53,090.87 1,209.72
398,791.45
33,044.85
0.00
0.00 33,044.85 519,514.66
0.00 0.00
519,514.66 17,866.04
1,387.37
5,985.16
270.27
3,433.82
489,387.98
0.00
532.01
652.01 20,393.72 19,291.47
0.00 1,102.26 40,147.88 209,963.64 188,691.64
405.73 20,865.97 118,427.05 98,203.76
0.00 47,449.14
0.00
54.03
0.00 50,700.59
20,223.29 20,223.29
0.00
137,222.82
69,473.00 7,477.65
0.00
1,063845.62 523,824.92 40,769.14 61,463.90 1,476.20
427,311.45
38,733.47
0.00
0.00 38,733.47 602,726.26
0.00 0.00
602,726.26 20,158.51
1,564.81
7,216.88
322.39
3,938.40
568,221.30
0.00
595.32
708.35 22,723.49 21,339.30
0.00 1,384.19 46,215.07 238,161.39 212,896.72
489.80 25,229.77 136,905.47 111,697.94
0.00 52,288.40
0.00
58.05
0.00 59,351.49
25.207.53 25.207.53
0.00
172,520.84
94,096.00 8,778.37
0.00
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 29
d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan
8. JASA - JASA a. Pemerintahan Umum
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan
2. Jasa Pemerintah Lainnya
b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan & Rekreasi 3. Perorangan & R.
Tangga
42,679.84 647.73
239,127.68 230,695.68 143.031.43
87,664.43
8,431.82 3,801.44 1,804.76 2,825.62
47,128.68 743.30
334,855.46 324,948.24 201,467.91
123,480.33
9,907.22 4,355.91 2,103.62 3,447.69
52,383.02 842.23
497,106.92 485,592.09 301,067.10
184,524.99
11,514.83 5,009.29 2,471.75 4,033.79
59,301,46 970.71
628,404.01 614,860.30 381,213.39
233,646.91
13,543.71 5,873.15 2,880.47 4,790.09
68.529.89 1,116.58
716,904.46 701,135.63 434,704.09
266,431.54
15,768.83 7,078.45 3,338,42 5,351.96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
1,508,497.49 1,786,709.36 2,153,006.97 2,598,067.29 3,039,190.92
Sumber : Maros dalam angka 2012
3.4. Sarana dan Prasarana Kabupaten
3.4.1 Sarana Pendidikan
Pembangunan bidang Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari
pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh
kegiatan tersebut. Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia
pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan
yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk
mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan untuk memperoleh
bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana
fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai.
Tabel 3.9. Banyaknya sekolah menurut jenjang pendidikan
di Kabupaten Maros Tahun 2011
No
Tingkat Pendidikan Sekolah Guru Murid
Rasio Murid terhadap Guru
1 2 3 4 5 6
1 Taman Kanak-Kanak (TK) 104 377 3.374 9
2 Sekolah Dasar (SD)Negeri 243 2.793 40.808 15
3 Sekolah Dasar (SD)Swasta 11 130 1.897 15
4 Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 38 913 11.191 12
5 Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Swasta 22 370 2.481 7
6 Sekolah Menengah Atas (SMA)
Negeri 13 487 5.120 11
7 Sekolah Menengah Atas (SMA)
Swasta 12 241 1.481 6
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 30
8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
2 89 1.104 12
9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Swasta 13 262 1.667 6
10 Madrasah Ibtidaiyah (MI) 24 161 2.088 13
11 Madrasah Tsanawiyah(MTs) 36 396 3.820 10
12 Madrasah Aliyah (MA) 24 248 2.283 9
Sumber : Maros Dalam Angka Tahun 2012
3.4.2 Sarana Kesehatan
Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang
selalu bertambah dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan pemerintah antara lain
dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasaran kesehatan, sehingga semua lapisan
masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah.
Pada tahun 2011 di Kabupaten Maros terdapat 3 rumah sakit, 2 rumah bersalin, 14
puskesmas, 395 posyandu, 4 balai kesehatan, 31 pustu, 66 poskesdes dan 3 Polindes Dalam
pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), jumlah akseptor baru yang terjaring pada
tahun 2011 sebanyak 10.024 orang. Pada umumnya akseptor baru tersebut memilih
menggunakan alat kontrasepsi Pil dan Suntikan yakni masing-masing 3.731 dan 5.005 orang
atau kedua kontrasepsi tersebut dipilih sekitar 87,15 % dari seluruh akseptor baru.
Untuk meningkatkan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat telah
tersedia sarana kesehatan baik yang dibangun oleh pemerintah atau swadaya masyarakat
antara lain Puskesmas, Puskesmas Keliling (pelayanan kesehatan mobile), Polindes,
Posyandu, Praktek dokter, dan sarana kesehatan lainnya.
Tabel 3.10. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Maros 2007 - 2011
Tahun Ruma
h Sakit
Rumah Bersalin
Puskesmas
Posyandu Klinik/Balai Kesehatan
Pustu Poskesdes Polindes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2007 2 1 14 389 0 35 1 12
2008 2 2 14 392 2 34 27 2
2009 2 2 14 392 2 34 58 2
2010 3 2 14 392 4 34 61 2
2011 3 2 14 395 4 31 66 3
Sumber : Maros Dalam Angka Tahun 2012
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 31
3.4.3 Perdagangan dan Jasa
Sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi yang banyak diminati oleh semua
kalangan masyarakat dalam kegiatan ekonomi baik itu secara formal maupun informal.
Pada Tahun 2011, tercatat sebanyak 500 perusahaan dagang yang memiliki surat izin usaha
perdagangan yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Menurut bentuk badan
hukum, terdapat 40 perusahaan yang berbentuk PT, 186 berbentuk CV, 24 Koperasi, 264
Perseorangan dan 0 perusahaan dagang berbentuk badan hukum lainnya
Tabel 3.11. Banyaknya Perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
menurut Kecamatan Tahun 2011
Kecamatan Perusahaan
Jumlah Total
Besar Menengah Kecil (1) (2) (3) (4) (5)
Mandai 4 14 63 81
Moncongloe 0 3 7 10
Maros Baru 2 5 22 29
Marusu 6 12 36 54
Turikale 16 31 166 213
Lau 0 3 27 30
Bontoa 0 4 14 18
Bantimurung 0 1 10 11
Simbang 1 2 11 14
Tanralili 0 3 14 17
Tompobulu 0 2 4 6
Camba 0 0 6 6
Cenrana 1 0 6 7
Mallawa 0 0 4 4
Jumlah Total 30 80 390 500
Sumber : Maros Dalam Angka Tahun 2012
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 32
3.4.4 Sarana Peribadatan
Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari besarnya sarana
peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat Islam yang berupa masjid,
langgar/mushola pada tahun 2011 masing-masing berjumlah 597 dan 47. Tempat
peribadatan untuk umat Kristiani dan Katolik sebanyak 18 yang terdapat di 7 kecamatan.
Tabel 3.12. Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Jenisnya
di Kabupaten Maros tahun 2011
Kecamatan Mesjid Musholla Gereja Pura Vihara
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Mandai 55 7 4 - -
Moncongloe 26 1 2 - -
Maros Baru 43 5 0 - -
Marusu 34 0 4 - -
Turikale 46 8 2 - -
Lau 49 3 - - -
Bontoa 40 - - - -
Bantimurung 53 2 - - -
Simbang 47 1 - - -
Tanralili 46 6 4 - -
Tompobulu 47 2 1 - -
Camba 37 7 - - -
Cenrana 38 1 1 - -
Mallawa 36 4 - - -
Jumlah Total 597 47 18 - -
Sumber : Maros dalam angka 2012
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 33
3.4.5 Prasarana Air Minum
Sebanyak 2.145.007 meter kubik air minum yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Maros
selama tahun 2011 kepada 10.424 pelanggan yang dibedakan menjadi lima kelompok
konsumen oleh PDAM Kabupaten Maros.
Tabel 3.13. Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Minum Menurut Jenis Penggunanya
di Kabupaten Maros Tahun 2006-2011
Jenis Konsumen
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7
Sosial
Umum
Khusus
149
50
99
158
50
108
169
50
119
181
50
131
181
50
131
186
50
136
Non Niaga
Rumah Tangga
Instasi Perintah
6,291
6,210
81
6840
6751
89
7734
7636
98
8540
8439
101
8916
8811
105
9461
9355
106
Niaga
Kecil
Besar
421
419
2
449
447
2
505
503
2
604
602
2
648
646
2
719
716
3
Industri
Kecil
Besar
20
9
11
25
12
13
28
14
14
49
33
16
53
37
16
53
37
16
Khusus
Pelabuhan
Lainnya
4
4
-
5
5
-
5
5
-
5
5
-
5
5
-
5
5
-
Jumlah 6,885 7,477 8,441 9,375 9,803 10,424
Sumber : Maros dalam angka 2012
3.4.6 Prasarana Listrik
Jumlah daya terpasang di Kabupaten Maros sebesar 107.862.634 KW pada Tahun 2011,
dengan jumlah pelanggan sebanyak 51.672 rumah tangga yang memiliki meteran listrik.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 34
3.4.7 Prasarana Jalan
Panjang Jalan di Kabupaten Maros pada Tahun 2011 terdiri dari Jalan Negara 87,96 km,
Jalan Provinsi 115,30 km dan Jalan Kabupaten/Kota 1.393 km.
Tabel 3.14. Pembagian Jalan menurut pemerintah Kabupaten Maros
Tahun 2008-2011
Jenis Jalan 2008 2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4) (5)
Jalan Negara 87,960.00 87,960.00 87,960.00 87,960.00
Jalan Provinsi 75,531.00 75,531.00 75,531.00 75,531.00
Jalan Kabupaten 1,357.45 1,392.06 1,393.06 1,393.06
Jumlah Total 164,848.45 164,883.06 164,884.06 164,884.06
Sumber : UPTD Praswil Kab. Maros/Pangkep
3.4.8 Sarana Transportasi
Di Kabupaten Maros, jumlah sarana dan prasarana transportasi darat menjadi faktor
dominan dalam menunjang mobilitas penduduk dan gerak roda perekonomian. Dengan
demikian peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya
menjadi faktor penentu bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan penduduk.
Tabel 3.15. Jumlah Penumpang Penerbangan Dalam dan Luar Negeri di Kabupaten Maros Tahun 2008-2011
Bulan 2008 2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4) (5)
Januari 407,388 401,859 463,083 602,049
Februari 346,035 376,140 423,889 531,451
Maret 389,519 408,566 517,942 597,503
April 361,579 368,767 515,097 573,684
Mei 394,384 415,997 539,249 601,372
Juni 394,456 421,948 531,289 614,197
Juli 418,373 456,088 619,450 679,527
Agustus 421,485 436,231 517,949 532,211
September 312,602 413,065 587,982 672,637
Oktober 410,927 490,163 612,070 688,325
Nopember 418,411 460,862 587,426 668,107
Desember 431,030 510,603 622,516 694,345
Jumlah Total 4,706,189 5,161,289 6,546,942 7,455,408
Sumber: PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sultan Hasanuddin
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 35
4.1.Umum
Salah satu aspek yang turut menentukan kebersihan
suatu Kabupaten adalah pengelolaan
persampahan di Kabupaten tersebut.
Pengelolaan persampahan yang tidak
terprogram akan menyebabkan
penanganan sampah yang tidak tuntas,
sehingga ada sampah yang tidak terangkut yang menyebabkan
kebersihan dan keindahan Kabupaten tidak tercapai.
Dalam proses pengumpulan sampah di Kabupaten Maros, sampah dari rumah tangga
dikumpulkan baik yang gerobak dan menggunakan motor sampah maupun yang langsung
masuk truk sampah. Sampah yang dikumpulkan melalui motormotor sampah kemudian
dibawa ke suatu tempat pengumpulan atau peralihan yang disebut Tempat Penampungan
Sampah Sementara (TPS) berupa kontainer sampah dan ke Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST). Di TPST dilakukan pemindahan, dan pemisahan. Sampah yang masih dapat
dioleh dipindahkan kedalam TPST tetapi sampah yang
tidak dapat diolah lagi dipindahkan ke dalam kontainer
untuk dibawa ke Tempat Pemprosesan Akhir Sampah
(TPA) dengan menggunakan Truck Arm Roll Umumnya
jumlah truk dan biaya tidak mencukupi kebutuhan untuk
memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi semua
wilayah disetiap Pemerintah Kabupaten. Hingga saat ini
Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Bonto Ramba
dioperasikan masih dengan metode Open Dumping .
Pengelolaan persampahan Kabupaten Maros di bawah
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang
merupakan unsur pelaksana teknis di bawah Bupati
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 36
Kabupaten Maros yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan kebersihan (Operator) yang
juga berfungsi melaksanakan pengaturan/pengendaliaan (Regulator). Didalam
melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin
oleh Kepala Badan sedangkan teknis operasionalnya dibawah Bidang Kebersihan yang
dibantu oleh Kepala Sub Bidang dan staf bidang kebersihan.
4.2. Aspek Organisasi Dan Manajemen
4.2.1 Bentuk Institusi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.12 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros,
Instansi yang berwenang dalam pengelolaan kebersihan/persampahan adalah Badan
Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP). Struktur organisasi BLHKP terdiri
dari Kepala Badan dengan dibantu oleh satu orang Sekretaris, empat Kepala Bidang, dan
dua Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selengkapnya, struktur Organisasi Badan
Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:
Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan pertamanan terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan;
d. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan;
e. Bidang Kebersihan;
f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan terdiri dari :
b. Sub. Bidang Penataan Lingkungan;
b. Sub. Bidang pengelolaan Pencemaran air, Udara dan Tanah;
c. Sub. Bidang Pengelolaan Pencemaran Kebisingan gangguan dan Penegakan Hukum.
3. Bidang pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan terdiri dari :
a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 37
b. Sub Bidang Baku Mutu Lingkungan dan Status Lingkungan;
c. Sub Bidang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.
4. Bidang Kebersihan terdiri dari :
a. Sub. Bidang Pemeliharaan Kebersihan;
b. Sub. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan limbah/sampah;
c. Sub.Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
URAIAN TUGAS
1. Kepala Badan
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Badan
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas desentralisasi
dan tugas pembantuan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan
dan Pertamanan Daerah mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan.
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup,
kebersihan dan pertamanan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan
pertamanan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Uraian tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut:
a. Merumuskan program kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program
kegiatan badan.
c. Membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan prosedur
yang berlaku.
d. Mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 38
e. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan dan koordinasi penyusunan
rencana starategis serta koordinasi penyusunan laporan kinerja instansi
Pemerintah.
f. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan.
g. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan
lingkungan serta kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
h. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan
dan kebersihan.
i. Menyelenggarakan penataan dan penataan hukum lingkungan hidup, baik secara
administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan
pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan.
j. Menyelenggarakan pelayanan Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan
hidup, kebersihan dan pertamanan.
k. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan pendidikan
dan pelatihan.
l. Memberikan rekomendasi dan melakukan penilaian kelayakan lingkungan terhadap
usaha/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
m. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup,
kebersihan dan pertamanan.
n. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga
non Pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan
pertamanan.
o. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan
urusan bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
p. Merumuskan sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup kebersihan,
pertamanan dan pemakaman.
q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas
tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi
kerja.
r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 39
2. Sekretariat
Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan
pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta
penyusunan program dalam lingkungan badan.
Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan.
b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan umum.
c. Pengelolaan administrasi keuangan.
d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data.
e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:
a. Merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas.
b. Membagi tugas ke bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan
prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang
diharapkan.
e. Mengadakan koordinasi kepada seluruh bidang sesuai peraturan yang berlaku agar
pekerjaan berjalan lancar.
f. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan tehnis setiap
kegiatan sesuai peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan lancar.
g. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan
yang telah disusun oleh Kepala Sub Bagian.
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap bidang agar sesuai
dengan pelaksanaan kinerja masing-masing bidang.
i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan
informasi sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat.
j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian dan
umum untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 40
k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi program untuk
menghasilkan pelayanan yang maksimal.
l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan
tatalaksana dalam lingkungan badan sehingga pembinaan dan ketatalaksanaan
dapat berjalan dengan lancar.
m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-
tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi
kerja.
n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
o. Melaksanakan kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun
tertulis sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Sub Bagian Program
Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok
mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan
penyusunan laporan kinerja.
Uraian tugas kepala sub bagian program sebagai berikut:
a. Merencanakan kegiatan Sub. Bagian Program berdasarkan Renja Badan Lingkungan
Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. Membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas berjalan
lancar.
c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang
timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang
berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang
diharapkan.
f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
g. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kegiatan badan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 41
h. Mengumpulkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran
berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.
i. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan
program dan anggaran.
j. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai.
k. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan badan
untuk lebih transparan dalam pengelolaan data dan informasi.
l. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis
teknologi informasi agar dapat menyajikan data yang lebih akurat dan cepat.
m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan untuk bahan
pertanggungjawaban Pimpinan.
n. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah
dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja.
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Sub.Bagian Program dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok mengelola administrasi kepegawaian melakukan urusan
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, serta
urusan rumah tangga.
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas.
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar.
c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang
timbul untuk mencapai profesionalisme.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 42
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang
berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang
diharapkan.
f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
g. Menghimpun daftar hadir pegawai untuk tertib administrasi.
h. Menyiapkan bahan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
i. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai sebagai
bahan dalam formasi pegawai.
j. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul
kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan,
kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status dan layanan
administrasi kepegawaian lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
k. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa Pegawai
Negeri Sipil sebagai bahan kelengkapan usulan.
l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi,
disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil sebagai bahan dalam formasi
pegawai.
m. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi
informasi sehingga dapat memperlancar akses data kepegawaian.
n. Melakukan administrasi, pengarsipan naskah dinas, pengklafikasian dan
pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya sesuai ketentuan
yang berlaku agar memudahkan pencariannya kembali.
o. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan pendistribusian
pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar pengelolaan asset dapat berjalan dengan baik dan
benar.
p. Mempersiapkan pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan
mengelola sarana dan prasarana serta melaksanakan urusan rumah tangga badan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 43
q. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun
laporan barang inventaris untuk kelancaran pengelolaan asset.
r. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah
dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja.
s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan umum dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan.
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran,
penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas.
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar.
c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang
timbul untuk mencapai profesionalisme.
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang
berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang
diharapkan.
f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
g. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan usulan setiap kegiatan di lingkup Badan.
h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data
keuangan.
i. Melakukan pengendalian keuangan lingkup badan.
j. Melaksanakan pengendalian pengeluaran kas (cash flow).
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 44
k. Menyusun dokumen terhadap penerbitan surat perintah membayar (SPM) lingkup
badan.
l. Melaksanakan pengujian dan analisa Surat perintah Membayar (SPM), Uang
Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan
Langsung (LS) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup badan.
m. Membuat laporan keuangan realisasi anggaran belanja menurut rekening
berdasarkan pengeluaran SPM.
n. Melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian.
o. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh
bendahara sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari kesalahan.
p. Meneliti kebenaran pertanggung jawaban bendahara pengeluaran sesuai peraturan
dan prosedur agar terhindar dari kesalahan.
q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan
Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan yang mempunyai tugas pokok
perencanaan dan pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan
lingkungan, pengelolaan pencemaran air, udara dan tanah serta pengelolaan pencemaran
kebisingan, gangguan dan penegakan hukum.
Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan lingkungan dan
penyelesaian sengketa lingkungan.
b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyidikan dan evaluasi teknis di bidang
pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
c. Pembinaan dan koordinasi pemantauan Penataan atas perjanjian di bidang
pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten.
d. Pembinaan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan
keanekaragaman hayati.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 45
e. Pembinaan dan koordinasi penerapan paksaan Pemerintahan dan/atau uang paksa
terhadap pencemaran air, udara dan tanah skala Kabupaten pada keadaan darurat
dan/atau keadaan yang tidak diduga lainnya skala Kabupaten.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Uraian tugas Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan sebagai berikut:
a. Merencanakan operasional kegiatan Penataan dan pengawasan lingkungan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas.
b. Membagi tugastugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masingmasing sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar.
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan
peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang
diharapkan.
e. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan
yang telah disusun.
f. Melaksanakan analisis dan menghimpun data dan informasi untuk penyusunan
bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum, pengelolaan
pencemaran air, udara dan tanah, kebisingan, gangguan air, udara dan tanah dan
penyelesaian sengketa lingkungan lainnya.
g. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyidikan dan evaluasi
teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa
lingkungan hidup.
h. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan sosialisasi produk hukum lingkungan
hidup.
i. Mengembangkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
j. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemantauan Penataan atas perjanjian di
bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten.
k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan
keanekaragaman hayati.
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas
tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi
kerja.
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Maros
BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 46
m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Penataan dan pengawasan
lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan.
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Sub Bidang Penataan lingkungan
Sub Bidang Penataan li