Upload
others
View
113
Download
23
Embed Size (px)
Citation preview
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
Laporan Akhir ini disusun Sebagai Bentuk Kewajiban Bawaslu
Provinsi dalam melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Provinsi dan
Panwas Kabupaten/Kota Wajib Menyampaikan Laporan Hasil
Pengawasan Kepada Bawaslu Sesuai dengan Tahapan Pemilihan
Laporan Akhir Tahapan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018
Jl. Drs. Ahmad Nadjamuddin Kel. Limba U 2, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Telp/Fax : 0435-8211221 E-mail :
Alaamat
i Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi
Gorontalo
SAMBUTAN KETUA
Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT.
berikan kepada kita semuanya, sehingga diberikan kemudahan dan waktu
yang cukup untuk bisa menyelesaiakan penyusunan laporan akhir
pengawas pemilu pada tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun
2018. Penyusunan laporan akhir pengawasan ini disusun sebagai bentuk
pertanggung jawaban atas kinerja pelaksanaan pengawasan baik terhadap
internal lembaga, terhdapa publik dan sebagai amanah yang telah di
berikan kepada Undang-Undang, untuk bisa menyampaikan laporan hasil
pelaksananaan pengawasan pada Pemeilihan Walikota dan Wakil Walikota
Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo
Utara Tahun 2018 pada yang berlangsung tahapannya mulai tahun 2017
sampai dengan tahapan akhir pencoblosan pada tanggal 27 Juni 2018.
Secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak
tahun 2018 di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan tertib dan
kondusif,atas peran serta semua pihak baik itu partisipasi dari Pengawas
Pemilu, Para Penyelenggara Teknis Pemilu, semua lapisan Masyarakat di
Provinsi Gorontalo, Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga lain, dan semua
pihak yang telah membantu untuk mengawasi secara bersama-sama terkait
pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah di Provinsi Gorontalo tercinta ini.
Banyak hal yang harus kita syukuri bersama sebagai pengawas dan
penyelenggara Pemilu walaupun ditengah keterbatasan internal yang ada
dan padatnya tahapan yang harus diawasi, kemudian dengan adannya
dinamika dan masalah baik itu di internal maupun dari ekternal, akan tetapi
semua itu bisa kita lalui dengan baik. Hal itu juga tidak lain bisa kita lalui
karena sudah terbangunnya soliditas internal dari setiap kita sebagai insan-
insan pengawas Pemilu.
Terima kasih dan apresiasi juga tidak lupa kami sampaikan kepada
jajaran Pengawas Pamilu, mulai dari Panwas Kota Gorontalo dan Panwas
Kabuapten Gorontalo Utara yang telah malaksanakan tugas dan fungsinya
ii Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi
Gorontalo
sebagai pengawas di masing-masing wilayahnya. Kemudian juga kepada
semua Panwas Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo Utara dan Se-Kota
Gorontalo, PPL se-Kota Gorontalo dan se-Kabupaten Gorontalo Utara,
serta seluruh rekan-rekan Pengawas TPS (PTPS) yang telah membantu
dalam mengawasi pada tahapan puncak Kepala Daerah pada tahun 2018.
Berhasilnya pemilu dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah Pada
Tahun 2018 di Provinsi Gorontalo bukan hanya tanggung jawab KPU
sebagai penyelenggara teknis, namun keberhasilan pemilu merupakan
tanggung jawab Bawaslu dan Pawanlu dan jajarannya sebagai lembaga
pengawas dan yang terpenting adanya peran partisipatif dari masyarakat.
Sehingga upaya-upaya pencegahan yang optimal dan efektif terhadap
sebuah isu menjadi bagian indikator keberhasilan dalam tugas-tugas
pengawasan
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
iii Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi
Gorontalo
KATA PENGANTAR
Dalam Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) pada dasarnya menjadi tanggung jawab semua pihak.
Pemerintah, Penyelenggara Pemilu maupun Pilkada, Peserta Pemilu, dan
seluruh masyarakat memiliki perannya masing-masing agar pelaksanaan
Pemilu maupun Pilkada berjalan seperti yang diharapkan dan
menghasilkan Pemilu maupun Pilkada yang berkualitas. Untuk mencapai
tujuan dari Pemilu maupun Pilkada yang berkualitas tersebut, maka
kontribusi aktif Pengawas Pemilu menjadi salah satu bagian dari terjaganya
proses iklim demokratisasi yang hakiki. Kontribusi aktif dari pengawas
Pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang
berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi
keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.
Sebuah proses Pemilu maupun tahapan Pilkada yang dijalankan
tanpa mekanisme dan iklim atau pensuasanaan pengawasan yang bebas
dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada
rentan dengan kecurangan atau bahkan menimbulkan bentuk-bentuk
pelanggaran pemilu yang itu sudah pasti dapat merusak dan menghalangi
proses demokratisasi di Indonesia pada umumnya dan lebih khusus pada
proses demokratisasi di daerah pada pelaksanaan tahapan Pemilihan
Kepala Daerah. Sehingga, hal ini membuat Pemilu maupun tahapan
Pilkada kehilangan legitimasinya dan sudah barang tentu outpun dari
Pemerintahannya nanti yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki
integritas sekaligus akuntabilitas.
Berkaca dari fenomena Pemilu maupun pelaksanaan Pilkada, maka
pengawasan merupakan sebuah kebutuhan dasar Pemilu dan Pilkada.
Pengawasan merupakan keharusan, bahkan sesungguhnya merupakan
eleman yang melekat kuatpada setiap penyelenggaraan Pemilu maupun
Pilkada. Bahkan bisa kita bandingkan, jika beberapa lembaga pemerintah
iv Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi
Gorontalo
ada yang mengurasi masa lalu, maka Pengawas Pemilu pada subtansi dan
aplikasinya dalam kerja-kerja kelembagaanya mengurusi masa depan.
Maksudnya adalah Pengawas Pemilu memiliki peran, amanah dan beban
tugas untuk memastikan proses pergantian kekuasaan atau proses
regenerasi kepemimpinan di Indonesia harus berjalan sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang ada, baik itu pada tahapan Pemilu maupun
Pemilihan Kepala Daerah.
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, dilaksanakan di
171 (seratus tujuh puluh sati) Daerah Pemilihan seluruh Indonesia baik
ditinkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan total rincihan pelaksanaaan
Pemiliah Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanan di 71 (tujuh puluh
satu) wilayahProvinsi Seluruh Indonesia, kemudian pada 39 (tiga puluh
sembilan) Kota serta 115 (seratus lima belas) Kabupaten di seluruh wilayah
Indonesia. Untuk di Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di
Provinsi Gorontalo, ada 2 (dua) Daerah yang melaksankan Pilkada
serentak Tahun 2018, Yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo
Utara. Penyelenggaraan Pemiliahan dilaksanakan dengan adanya revisi
dan penyempurnaan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi
undang-undang. Penyempurnaan peraturan terhadapa penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah memberikan kepastian hukum atas pelaksnaan
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dalam rangka pencegahan dan
penindakan serta penyelesaian sengketa proses pemilihan.
Dan sebagai bentuk pelaksanaan atas amanah Undang-Undang 10
Tahun 2016 di atas, maka diantara kewajiban Bawaslu Peovinsi pada
proses Penyelenggaraan Pemilihan, yang selanjutnya disebut Bawaslu
v Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi
Gorontalo
Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Wajib menyampaikan Lapora hasil
pengawasan Kepada Lembaga satu jenjang di atasnya, dalam hal ini
kepada Bawaslu RI, sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan.
Laporan ini disusun atau nantinya akan memaparkan terkait dengan
hasil-hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan pengawasan Tahapan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas
Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2018 pada wilayah pengawasan Kota Gorontalo dan
Kabupaten Gorontalo Utara.
Gorontalo, Agustus 2018 Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo
RAHMAD MOHI Koordivisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
vi Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi
Gorontalo
DAFTAR ISI
HALAMANJUDUL .............................................................................. 0
SAMBUTAN KETUA .......................................................................... i
KATA PENGANTAR .......................................................................... iii
DAFTAR ISI ....................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
A. Gambaran Umum ........................................................................... 1
1. Profil dan Wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo ...................... 1
2. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo
dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo
Utara Tahun 2018 ......................................................................... 3
a. Daftar Pemilih ........................................................................... 4
b. Kesiapan Anggaran dan Sumber Daya Pengawas Pemilu
Pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di
Provinsi Gorontalo ................................................................... 4
B. Tujuan Laporan .............................................................................. 6
C. Landasan Hukum ........................................................................... 7
D. Sistematika Laporan ...................................................................... 7
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN ... 9
A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan ................................................. 9
1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan ............................................ 9
2. Koordinasi dan Kerja Sama Antar Stekeholder .......................... 10
3. Kegiatan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pengawasan . 11
B. Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Serentak Di Kabupaten/Kota ... 12
1. Pemutakhiran Data Pemilih ....................................................... 12
vii Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi
Gorontalo
1.1. Pengawasan Pembentukan PPDP dan Audit Coklit
data Pemilih.............................................................................. 12
1.2. Pelaksanaan Pengawasan Audit PPDP Terhadap Pelaksanaan
Coklit......................................................................................... 13
1.3. Rekapitulasi Audit Coklit Daftar Pemilih................................... 14
2. Pengawasan Pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2018
Di Kabupaten /Kota se-Provinsi Gorontalo ................................ 19
3. Pengawasan Tahapan Kampanya............................................... 26
4. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik
Kertas Suara................................................................................ 28
5. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
dan Perhitungan Suara................................................................ 30
6. Pengawasan Dana Kampanye..................................................... 31
6.1. Laporan Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Dan Analisa
Laporan LADK...................................................................... 32
6.2. Rekap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Gorontalo Utara..................................................................... 33
6.3. Rekap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo...................... 33
6.4. Rekap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara.................................................. 33
6.5. Rekap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK) Pasangan Walikota dan Wakil Walikota
Gorontalo.............................................................................. 34
6.6. Rekap Pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye (LPPDK)..................................................... 35
viii Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi
Gorontalo
6.7. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Biaya Kampanye Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.. 35
6.8. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Pengawasan Biaya
Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo................................................................ 39
7. Pengawasan Pemungutan Dan Rekapitulasi Suara..................... 40
7.1. Gambaran Kondisi dan Laporan Hasil Pengawasan Masa
Tenang Pilkada Serentak Tahun 2018................................... 41
7.2. Gambaran Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Pada Masa
Tenang Untuk Wilayah Pengawasan Kabupaten
Gorontalo Utara..................................................................... 41
7.3. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Tahapan Pasa Masa Tenang
Untuk Wilayah Pengawasan Kota Gorontalo.......................... 42
7.4. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara
Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018..... 45
7.5. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pada Hari Pemungutan Suara
Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala DaerahTahun 2018...... 48
8. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Perhitungan Suara Pada
Pelaksanaan Pemillihan Kepala Daerah Tahun 2018................... 52
C. Dinamika dan Permasalahan ......................................................... 54
BAB III PENUTUP .............................................................................. 60
A. Kesimpulan .................................................................................... 60
B. Rekomendasi ................................................................................. 61
LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 .............. 62
1 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Dalam hal proses penguatan pengawasan tahapan Pilkada Serentak Tahun
2018, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan beberapa persiapan terhadap
pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Persiapan yang dilakukan oleh
Bawaslu Provinsi Gorontalo yaitu diantaranya, melakukan Rapat Koordinasi,
melakukan kegiatan FGD guna memotret beberapa hasil pengawasan pada Pilkada
sebelumnya, yaitu Pada Pilgub Tahun 2017 kemudian menyusunnya menjadi
aspek-aspek kerawanan pada setiap tahapan yang kemudian disusun dalam
rencana dan strategi pengawasan terhadap 2 (dua) daerah yang akan
melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo serta Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam hal penguatan kapasitas internal
jajaran pengawas Pemilu telah melakukan beberapa Rapat Koordiansi dan
Bimbingan Teknis guna membahas terkait dengan standar pengawasan dalam
bentuk alat kerja pengawasan yang telah di rumuskan oleh Bawaslu RI.
Beberapa isu krusial yang kemudian menjadi fokus pengawasan, yaitu
Kepatuhan prosedur Penyelenggara pada saat tahapan Pemutakhiran data pemilih,
tahapan Pencaloanan, pada saat pencetakan dan pendistribusian logistik ke
beberapa daerah yang sulit dijangkau seperti wilayah kepulauan di Wilayah
Kabupaten Gorontalo Utara.
1. Profil dan Wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo
Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sebelumnya, semenanjuna
Gorontalo (Hulondalo) merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya
Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah
berkenaan dengan otonomi daerah dan di Era Reformasi, Provinsi Gorontalo
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, Tertanggal 22
Desember 2000 dan menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia. Ibukota Provinsi Gorontalo
adalah Kota Gorontalo (seiring disebut juga Kota Hulondalo) yang terkenal dengan
julukan “Kota Serambi Madinah”.
2 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian
barat dari Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 12.435,00 km² dengan
jumlah penduduk sebanyak 1.097.990 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 88
jiwa/km². Provinsi Gorontalo dihuni oleh ragam Etnis yang berbentuk Pohala'a
(Keluarga), di antaranya Pohala'a Gorontalo (Etnis Hulontalo), Pohala'a Suwawa
(Etnis Suwawa/Tuwawa), Pohala'a Limboto (Etnis Limutu), Pohala'a Bolango (Etnis
Bulango/Bolango) dan Pohala'a Atinggola (Etnis Atinggola) yang seluruhnya
dikategorikan kedalam suku Gorontalo atau Suku Hulondalo.
Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 6 (Enam) Kabupaten dan 1 (satu) kota.
Masing-masing wilayah administrasi tersebut terbagi lagi menjadi beberapa wilayah
administrasi di bawahnya, yaitu kecamatan dan desa/kelurahan. Pada Pemilihan
Gubernur tahun 2017, Provinsi Gorontalo terdiri dari 77 Kecamatan dan 729
Desa/Kelurahan.
Secara Geografis Wilayah Provinsi Gorontalo yang pada zaman kolonial
Belanda dikenal dengan sebutan "Semenanjung Gorontalo" (Gorontalo Peninsula)
terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0° 19′ 00” - 1° 57′ 00” LU
(Lintang Utara) dan 121° 23′ 00” - 125° 14′ 00” BT (Bujur Timur). Letak Provinsi
Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk
Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan
dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Dalam catatan sejarah maritim Nusantara, Laut
Sulawesi menjadi penting karena merupakan jalur pelayaran dari pulau Sulawesi
menuju Filipina yang juga melalui jalur wilayah perairan Kesultanan Sulu di sebelah
Timur dari Negara Malaysia. Sedangkan Teluk Gorontalo atau Teluk Tomini sejak
dahulu kala menjadi sumber kehidupan penduduk Kerajaan-Kerajaan yang
bermukim di sekitarnya. Teluk ini pun sejak dahulu ramai oleh lalu lintas pelayaran
dan perdagangan, karena menjadi tempat bertemunya Kerajaan yang berada di
kawasan "Tomini-Bocht" (wilayah kawasan Teluk Tomini). Untuk luas wilayah
Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km². Jika dibandingkan
dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,67 persen.
Berikut adalah peta wilayah Provinsi Gorontalo secara administrasi.
3 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo
2. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 merupakan
pemilihan yang ke-10 (sepuluh) dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di
Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang ke-3
(tiga). Sehingga dalam sejarah demokrasi lokal di indonesia tentu ini menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan terselenggaranya Pilkasa
Serentak yaitu pada tahun 2018. Beberapa aspek kerawanan pada Pilkada
sebelumnya tentu akan menjadi bahan dan masukan dalam menentukan model
dan strategi pengawasan dan aspek penjegahan terhadap pelanggaran
pelaksanaan Pemilu. Sehingga dalam hal itu Bawaslu Provinsi Gorontalo
bersama jajaran Pengawas Pemilu pada daerah Kota Gorontalo dan Kabupaten
Gorontalo utara, telah melakukan rapat Koordinasi persiapan pasca
pembentukan Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
4 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
a. Daftar Pemilih
Pemilihan Kepala Daerah di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo
Utara Tahun 2018 secara umum berlangsung dengan baik. Dalam beberapa
tahapan Data Pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2018 di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara dimulai
dengan proses pengawasan pembentukan PPDP kemudian pelaksanaan
COKLIT sampai dengan penetapan DPT Pilkada di masing-masing daerah,
yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, berikut adalah tabel
rekapitulasi Jumlah Data Pemilih. Kwalitas data pemilih menjadi menjadi
bagian yang terus di awasi oleh pengawas pemilu dan jajarannya, karena
potensi hilangnya hak konstitusi warga negara menjadi sesuatu yang wajib
di lindungi bersama oleh penyelenggara pemilu. Kemudian dalam hal
memastikan proses perekaman KTP-El dan memperhatikan Pemilih
Disabilitas menjadi fokus pengawasan melekat dari pengawas pemilu sejak
tahapan Coklit sampai dengan pengawasan Penetapan DPT Pilkada Tahun
2018 di Provinsi Gorontalo.
a. Tabel Data Penetapan Jumlah DPS oleh KPUD Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara
No. Kab/Kota Jumlah
TPS
Rincihan Jumlah Pemilih
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. Kota Gorontalo 258 61.470 65.810 127.280
2. Kabupaten Gorontalo Utara
257 41.609 40.784 82.393
TOTAL 515 103.079 106.594 209.673
5 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
SDM Bawaslu Provinsi Gorontalo
• Komisioner = 3
• Sekretariat = 30
• Total = 33
SDM Panwas Kota Gorontalo
• Komisioner = 3
• Sekretariat = 17
• Total = 20
SDM Panwas Kabupaten Gorontalo
Utara
• Komisioner = 3
• Sekretariat = 17
• Total = 20
b. Kesiapan Anggaran dan Sumber Daya Pengawas Pemilu Pada tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Gorontalo
Dalam hal menunjang proses pelaksanaan pengawasan terhadap
beberapa model dan strategi pengawasan yang telah di rumuskan, maka
Bawaslu Provinsi Gorontalo besama jajaran Pengawas Pemilu telah membentuk
jajaran Pengawas secara benjenjang.
Dari 9 Kecamatan maka Total Komisioner = 27 Panwas
Sekretariat 12 di kali dengan 9 Kecamatan = 108
Total Jajaran Panwas
Kecamatan Kota Gorontalo Dari 11
Kecamatan maka Total Komisioner = 132 Panwas
Sekretariat 12 di kali dengan 11 Kecamatan = 165
Total Jajaran Panwas
Kecamatan Kabupaten
Gorontalo Utara
6 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Dalam hal dukungan anggaran terhadap proses pelaksanaan pengawasan
menjadi sesuatu yang penting juga sehingga, Bawaslu Provinsi dan Panwas
Kabupaten/Kota dalam hal penyelanggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota
Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, Panwas Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara telah
menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang kemudian telah
disetujui, besaran anggaran untuk Pengawas Pilaksa serentak oleh masing-masing
daerah, sebagai berikut:
Gambar 2. Gambaran Total Anggaran NPHD Kabupaten/Kota yang disetujui
B. Tujuan Laporan
Penyusunan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar
Lembaga Bawaslu Provinsi Gorobtalo ini bertujuan, sebagai berikut:
1. Laporan akhir pengawasan Bawaslu Provinsi pada Walikota dan Wakil Walikota
Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2018 adalah sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawasi seluruh
tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018,
dimana sesuai dengan perintah dan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan Bawaslu Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Pengawas Pemilu wajib
menyampaikan laporan akhir pengawasan.
Total Anggaran NPHD Kota Gorontalo yang disetujui = Rp 6.500.000.000
Total Anggaran NPHD Kabupaten Gorontalo Utara yang disetujui = Rp 7.500.000.000
Total Keseluran yang dikelola pada Pilkada Serentak di Provinsi Gorontalo = Rp 14.000.000.000
7 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
2. Laporan akhir ini juga sebagai acuan Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk menilai
kwalitas kinerja anggato Panwaslih yang melaksanakan pengawasan Tahapan
Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2018, yaitu Panwaslu Kota Gorontalo
dan Kabupaten Gorontalo Utara .
3. Laporan akhir ini sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018, dan
4. Sebagai bahan masukan terhadap pertimbangan atas perbaikan regulasi
mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pemilu di masa yang
akan datang.
C. Landasan Hukum
Adapun Landasan Hukum penyusunan Laporan Akhir Pengawasan ini, yang
dijadikan legal standing dan landasan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018,
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Rebuplik Indonesia,Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) Republik Indonesia.
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( DKPP)
Rebuplik Indonesia.
6. Peraturan Bersama BAWASLU,KAPOLRI DAN JAKSA AGUNG Nomor 14
tahun 2016, Nomor 01 tahun 2016, Nomor 10/JA/II/2016, tentang sentra
Penegakkan Hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan wakil
Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota.
D. Sistematika Laporan
Dalam penyusunan tugas akhir ini, sistematika penulisan dibagi menjadi
beberapa bab yaitu sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi pembahasan gambaran umum pengawasan, tujuan laporan,
landasan hukum, dan Sistematika Penyusuan laporan akhir pengawasan.
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN
Bagian ini berisi gambaran Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan baik dari persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan, serta berisi evaluasi pelaksanaan pengawasan untuk masing-masing tahapan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bab ini merupakan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan
berdasakan hasil pengawasan serta berisi penjelasan rekomendasi atas
perbaikan regulasi, perbaikan penyelenggaraan tahapan, dan perbaikan
teknis pengawasan kedepannya.
9 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
BAB II PELAKSANAAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN
A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan
Dalam hal mengoptimalkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan
kewajiban Bawaslu Provinsi dan dapat terinternalisasi juga ke semua jajaran
Pengawas Pemilu pada setiap levelnya, maka perlu dilakukan beberapa kegiatan
dalam hal kerja-kerja pencegahan atas terjadinya pelanggaran pemilu yang bisa
jadi di lakukan oleh masyarakat, atau dalam hal memberikan edukasi kepada
semua masyarakat terkait dengan regulasi terbaru dari peraturan kepemiluan
atau dalam hal ini, wilayah kerja Pengawas Pemilu. Berangkat dari sini maka
dilakukan sosialisasi pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 yang kemudian juga beriringan dengan
tahapan Pemilu tahun 2019. Beberapa bentuk sosialiasi yang telah dilakukan
oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo pada pelaksanaan tahapan Pemilhan Kepala
Daerah serentak tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
a.) Sosialisasi Tatap Muka
Bentuk Kegiatan sosialisasi tatap muka yang dilaksanakan oleh
Bawaslu Provinsi Gorontalo adalah dalam bentuk penyampaian gambaran
tugas, kewanangan dan kewajiban Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan
Pilkada serentak tahun 2018 kepada masyarakat. Kemudian terhadap
pelaksanaan sosialisasi terkait tahapan Pilkasa serentak tahun 2018
dilaksanakan pada 2 (dua) titik daerah yang melaksanakan Pemilihan
Kepala Daerah, yaitu di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.
Sosialisasi tatap muka dilaksanakan dengan beberapa sasaran peserta,
diantaranya, Para ASN baik itu dari pejabat pemerintahan daerah, para
kepala sekolah dan guru-guru pengajar, para aparat Desa, dan juga para
siswa Sekolah Menengah Atas diwilayah Kota Gorontalo. Jumlah total
pelaksanaan Kegiatan sosialisasi tatap muka di Kabupaten Gorontalo
Utara sebanyak 2 Kali dan untuk Kota Gorontalo juga sebanyak 2 Kali.
10 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
b.) Sosialisasi Melalui Website dan sarana Media Sosial
Untuk lebih mengefekrtifkan program sosialisasi, Bawaslu Provinsi
Gorontalo memandang perlu dan memahami konsisi masyarakat yang serta
online saat ini ditambah lagi dengan adanya bonus demografi dan
perkembangan media informasi dan telekomunikasi, maka Bawaslu Provinsi
Gorontalo melalui tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
melakukan program sosialisasi melalui sarana website dan Media Sosial
(Medsos) yang mulai rutin dilaksanakan sejak tahapan Pilkada Seretak tahun
2018 dimulai. Dengan pola Posting atau upload beberapa informasi baik
berupa info grafis dan dokumentasi kegiatan dan data-data hasil
pengawasan ditambah lagi dengan menggerakkan semua akun resmi para
Panwas Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo dalam
mensosialisasikan agenda maupun kegiatan Pengawas Pemilu.
2. Koordinasi dan Kerja Sama antar Stakeholder
Dalam hal memaksimalkan koordinasi dengan dan memaksimalkan
aspek penjegahan, salah satu program Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu bersama jajaran
Pengawas Pemilih Kabupaten Kota Rapat Koordinasi dengan beberapa instansi
pemerintahan atau stakeholder, dari total dokumentasi yang telah dilaksanakan
oleh Bawaslu Prosvinsi Gorontalo terdapat 3 (tiga) Rapat Koordinasi yang
dilakukan ditambah lagi kegiatan lainnnya, seperti Media Gathering bersama
rekan-rekan wartawan dan media se Provinsi Gorontalo guna membahas
beberapa hasil-hasil pengawasan dan beberapa temuan dan beberapa regulasi
terkait dengan peran media dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
pada tahun 2018.
Rapat koordinasi bersama stakeholder juga telah dilaksanakan oleh
Bawaslu Provinsi bersama Dinas Catatan Sipil Kabupaten/Kota guna membahas
terkait dengan beberapa temuan Pengawas Pemilu mengenai data pemilih yang
belum terekam atau terdapat masalah dari data administrasi kependudukannya.
11 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
3. Kegiatan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pengawasan
Dalam hal memastikan beberapa program dan standart tata laksana
pengawasan telah betul-betul dilaksanakan dan diterapkan oleh jajaran
pengawas Pemilu di masing-masing level area pengawasan, maka Bawaslu
Provinsi Gorontalo telah melakukan kegiatan monitoring dan Supervisi
pengawasan pada setiap tahapannya.
a. Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018
No. Tahapan
Pilkada
Serentak
Frekuensi
Pelaksanaan
Monitoring
Keterangan
1. Pemutakhiran Data Pemilih
5 kali Tim pelaksanaan monitoring di bagi ke dalam beberap tim, untuk melaksanakan monitoring Pengawasan pada masa Coklit, penetapan DPS, Penetapan DPSHP, dan DPT, kemudian memastikan terbentukanya Posko aduan data pemilih dimasing-masing sekretariat Panwas Kecamatan.
2. Pencalonan 4 Kali Tim Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan supervisi dalam bentuk pendampingan pada saat awal tahapan pencalonan dan pada saat penetapan calon di masing-masing Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo
3. Kampanye 4 Kali Pelaksanaan supervisi di awali dalam pelaksanaan Deklarasi Tolak Politik uang dan Politisasi sara yang dilaksanakan oleh Panwas Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian pada masing-masing Kabupaten/Kota pada masa-masa menjelang berakhir masa tahapan kampanye.
4. Dana Kampanye
4 Kali Monitoring dilakukan, masing-masing 2 kali di setiap Kabupaten/Kota, kegiatan Monitoring dan supervisi dalam
12 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
bantuk mendiskusikan terkait dengan hasil pengawasan.
5. Pendistribusian Logistik
- -
6. Pengawasan Hari Tenang
2 Kali Diawali dengan pembagian tim patroli pengawasan oleh Bawasu Provinsi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Pemungutan dan Perhitungan Suara
2 Kali Dilaksanakan dimasing-masing Wilayah pengawasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo
B. Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Serentak di Kabupaten/Kota
1. Pemuktahiran Daftar Pemilih
1.1. Pengawasan Pembentukan PPDP dan Audit Coklit Data Pemilih
Dalam hal pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Petugas
Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Gorontalo melaksanakan koordinasi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan
Pengawasan Pembentukan PPDP dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten
Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo, yang kemudian Panwas Kabupaten/kota
melakukan pengawasan terhadap pembentukan PPDP melalui jajaran Panitia
Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang sudah terbentuk
untuk selanjutnya memastikan pembentukan dan pelaksanaan proses
pencocokan dan penelitian tepat waktu yang dilaksanakan oleh PPDP dan
memastikan PPDP bukan dari pengurus ataupun anggota partai politik.
KPU Kabupaten Gorontalo Utara merekrut PPDP Se-Kabupaten
Gorontalo Utara sejumlah 257 orang semuanya sesuai dengan ketentuan dan
lampiran salinan keputusan juga telah diberikan ke Panwaslu Kabupaten
Gorontalo Utara guna memastikan kebenaran pelaksanaan petugas PPDP pada
saat pencocokan dan penelitian berlangsung.
13 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Untuk rekrutmen PPDP Se-Kota Goronttalo, KPU Kota Gorontalo
merekrut sejumlah 258 orang, semuanya sesuai dengan ketentuan dan lampiran
salinan keputusan juga telah diberikan ke Panwaslu Kota Gorontalo guna
memastikan kebenaran pelaksanaan petugas PPDP pada saat Coklit
berlangsung.
b. Tabel Pengawasan Pembentukan PPDP (Panitia Pemutakhiran Data
Pemilih)
No Rincian Kab.
Gorontalo
Utara
Kota
Gorontalo Keterangan
1 Jumlah PPDP 257 258
Semua Terbentuk
Tepat Waktu
Untuk Semua
Kabupaten
2 Jumlah TPS 257 258
3 Jumlah Kelurahan/ Desa
123 50
4 Jumlah Kecamatan 11 9
5 Jumlah PPDP dari Parpol
- -
6 Jumlah PPDP yang
belum terbentuk - -
1.2. Pelaksanaan Pengawasan Audit PPDP Terhadap Pelaksanaan COKLIT
Dalam Proses Pelaksanaan Pengawasan Audit Pencocokkan dan
Penelitian, PPL melakukan pengawasan Audit COKLIT dengan mengambi
Sampel 10 Kepala Keluarga dan 10 rumah yang belum di COKLIT oleh PPDP,
data tersebut bersumber dari data Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Pemilu (DP4) yang telah di pegang oleh PPDP dalam melakukan COKLIT.
Untuk jumlah data DP4 Kabupaten Gorontalo Utara adalah berjumlah 87.600
sedangkan untuk jumlah data DP4 Kota Gorontalo adalah berjumlah 127.568
yang digunakan sebagai basis data pelaksanaan COKLIT oleh PPDP.
14 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
c. Tabel Rekapan Hasil Pengawasan Audit Kinerja PPDP dalam Masa Coklit Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018
Aspek Pengawasan Kota Gorontalo Gorontalo Utara
Audit Kinerja
PPDP dalam
Mencoklit Jumlah
KK
Dari Total 257 TPS di
Kota Gorontalo
berdasarkan A-KWK
yang digunakan oleh
PPDP, Kemudian di
ambil 10 KK yang
berlum di Coklit.
Maka dari periode 1
s/d 4 , masih ada 1
DP y ang belum di
Coklit Oleh PPDP.
Dari Total 258 TPS
yang kemudian
masing-masing di
ambil 10 sampel KK
yang belum di Coklit,
maka dari Periode 1
s/d 4 semuanya
sudah di datangi
dan di Coklit
Audit Kinerja
PPDP dalam
mencoklit Jumlah
Rumah
1 Rumah yang belum
di Coklit, yaitu yang
beralamat di jalan
Kenanga Dulalowo
Timur, Kecamatan
Kota Tengah.
Terhadap Temuan
Hasil Pengawasan ini
Panwas Kecamatan
sudah meneruskan ke
PPK untuk tidak di
TMS kan.
Sudah terpenuhi
1.3. Rekapitulasi Audit COKLIT Daftar Pemilih
Dalam pelaksanaan pengawasan Audit COKLIT terhadap data DP4 yang
dijadikan sebagai dasar oleh PPDP dalam mendatangi setiap rumah dan KK
yang ada. PPL se-Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal
20 Januari 2018 melakukan gerakan awasi Coklit yang kemudian dari hasil
tersebut sesuai dengan kalender pengawasan di bagi menjadi 4 (empat) termin
penyampaian laporan hasil Audit COKLIT.
15 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Kemudian dari hasil perekapan data tersebut, Panwas Kota Gorontalo
dan Kabupaten Gorontalo Utara merekap beberapa data hasil Coklit dari Periode
Pertama sampai dengan Periode Keempat, dimana sesuai dengan kalender
pengawasan dari tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari
2018. Berikut tabel akhir rekapitulasi audit data pemilih tidak memenuhi syarat
yang sudah terekap secara keseluruhan mulai periode 1 (satu) dampai dengan
periode 4 (empat).
a. Tabel Rekapitulasi Audit Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Di Provinsi Gorontalo
No Rincian Kab.
Gorontalo
Utara
Kota
Gorontalo Keterangan
1
Jumlah Kecamatan yang ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat
11 9
2 Jumlah Desa / Kelurahan yang ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat
123 44
3
Jumlah TPS yang ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat
257 194
4 Jumlah Pemilih yang tidak dikenali 717 1641
5 Jumlah Pemilih yang meninggal 1098 1447
6 Jumlah Pemilih yang anggota TNI 15 58
7 Jumlah Pemilih yang anggota Polri 13 77
8 Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat
795 458
9 Jumlah Pemilih Ganda 683 752
10 Jumlah Pemilih hilang ingatan 1 16
11 Jumlah pemilih dibawah umur 33 35
12 Jumlah Pemilih pindah domisili 2804 3242
Terhadap hasil pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih
Hasil Pemutakhiran Data Pemilih untuk jumlah pemilih disabilitas yang dilakukan
oleh PPL sampai dengan Pawas Kecamatan dan kemudian dilakukan
perekapan secara berjenjang di tingkat Panwas Kabupaten Gorontalo Utara dan
Kota Gorontalo, maka dihasilkan rekapitulasi data pemilih disabilitas sebagai
berikut:
16 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
b. Tabel Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Disabilitas tingkat
Provinsi Gorontalo Pada Pilkada Serentak Tahun 2018
No Kab/Kota
Jumlah
Pemilih
Disabilitas
Jenis Kelamin
Jumlah Pemilih Disabilitas Jumlah
TPS yang terdapat pemilih
disabilitas Lk Pr
Tuna Netra
Tuna Daksa
Tuna Wicara
Tuna Rung
u
Tuna Grahi
ta
Disabilita
s Lainn
ya
1 Kota Gorontalo
476 229 246 80 169 37 73 73 40 171
2 Kab. Gorontalo Utara 223 109 113 51 65 30 22 26 37 110
Kemudian Pelaksanaan Penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran
serta rekapitulasi secara berjenjang mulai dari rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaian hasil ke PPK, dan hasil
pemutakhiran dari Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota sampai dengan
rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk
ditetapkan sebagai Dafar Pemilih Sementara (DPS), rentang waktu pengawasan
tersebut dari tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 09 Maret 2018, yang
kemudian akan dilakukan pengumuman rekapitulasi DPS di tingkat KPU
Kabupaten/Kota dari tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan 16 maret 2018.
Dari hasil pelaksanaan pengawasan Panwas Kabupaten Gorontalo Utara dan
Kota Gorontalo, pelaksanaan pengumuman DPS di tingkat KPU Kabupaten/Kota
di sampaikan sesuai dengan jadwal tahapan pada PKPU Nomor 2 Tahun 2018
pada Tanggal 16 Maret 2018. Berikut merupakan tabel Hasil Rekapitulasi
Pengumuman DPS oleh KPU Kabuapten Gorontalo Utara dan KPU Kota
Gorontalo.
17 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
c. Tabel Rekapitulasi Pengumuman DPS oleh KPU Kabupaten/Kota
Kab/Kota
Jumlah Pemilih Baru JUMLAH DPS
2018)
Jumlah
Pemilih Disabilit
as
Kec Kel/
Desa TPS L P Total L P Total Total
Kab. Gorontalo
Utara
11 123 257 2234 2133 4.367 41.961 41.108 83.069 246
Kota
Gorontalo 9 50 258 4.447 3.901 8.348 61.660 65.880 127.540 480
Terhadap Uraian dan tindak lanjut masukan dari tim pasangan calon
atau pengawas dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih
Hasil Pemutakhiran di tingkat Kabupaten/Kota NIHIL, hanya saja untuk Kota
Gorontalo, ada masukan dari tim pasangan calon, yaitu kalau bisa dijelaskan
masing-masing dari jenis form kaitannya dengan data pemilih. Misalnya Form
A.B3 KWK dan AC.3 KWK yang dalam hal ini adalah rekap pemilih Non KTP
Elektronik yang menjadi TMS. Untuk beberapa temuan dari hasil pelaksanaan
Panwas Kota Gorontalo dan Kabupate Gorontalo Utara pada intinya sama, yaitu
masi adanya beberapa pemilih yang non KTP EL dikarenakan Belum Melakukan
Perekaman dan masi sementara dilakukan perekaman oleh dinas catatan sipil
dan kependudukan setempat.
d. Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pasca
Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota
No Rincian
Kab. Gorontalo
Utara Kota Gorontalo
Lk Pr Jlh Lk Pr Jlh 1 Pemilih Baru 2.234 2.133 4.367 4.447 3.901 8.348
2 Pemilih TMS 3.691 3.705 7.396 3.851 3.949 7.800
3 Perbaikan Data Pemilih 2.466 2.324 4.790 1.437 1.658 3.095
4 Pemilih Baru Non KTP-El 1.211 1.042 2.253 - - -
Keterangan (*) : - Pemilih Baru Non Ktp_ El belum ada BA KPU Gorut, kemudian
sumber data tersebut didapatkan oleh Panwas Kabupate Gorontalo Utara dari
data CAPIL Kabupaten Gorontalo Utara dan untuk KPU Kota Gorontalo Pemilih
Baru Non Ktp_ El belum terdata.
18 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
e. Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Non KTP Elektronik Pasca
Penetapan DPS Oleh KPU Kabupaten/Kota
KAB/KOTA
Jumlah Kecamatan sebaran
Pemilih Non KTP El
Jumlah Desa
/Kelurahan sebaran
Pemilih Non KTP
El
Jumlah TPS sebara
n Pemilih Non KTP El
Jumlah Pemilih
hasil pemuktahiran Non
KTP Elektronik
Jumlah pemilih yang telah
memiliki E-KTP
Jumlah Pemilih
Belum KTP Elektronik
tapi memiliki Surat
Keterangan dari
Diskudukcapil
Jumlah Pemilih Belum
Dipastikan memiliki KTP
Elektronik Atau Surat Keterangan
KOTA GORONTALO
9 45 241 734 119718 1694 3744
GORONTALO UTARA
11 123 257 4966 75806 2684 2329
f. Tabel Rekapitulasi Hasil Laporan Pengawasan Pemutakhiran Daftar
Pemilih Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daearah Kota Gorontalo
dan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018
Kabupaten/
Kota
DATA PEMILU
TERAKHIR Data DP4
TMS
Total Disabilita
s
Potensial
NON KTP -
EL
DPS
DPT
Potesial KTP-EL Pasca
Penetapan DPT
(DPT Pemilihan Gubernur
2017)
L P Total
KOTA GORONTALO 127.709 139.464 7.800
476 734 127.540
61470 65810 127.280 288
GORONTALO UTARA 82.084 87.600 7.396 286 4966 83.069
41609 40784 82393 2370
19 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
2. Pengawasan Pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2018 Di Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Gorontalo
Dalam proses pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 di Provinsi Gorontalo ada
2 (dua) Kabupaten/Kota yang kemudian melakukan tahapan pengawasan
tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yaitu Kota Gorontalo dan
Kabupaten Gorontalo Utara. Dan dalam hasil pelaksanan pengawasan tidak
terdapat Pasangan Calon Perseorangan, hanya saja pasangan calon yang di
usung oleh Partai Politik, dimana hal ini sesuai dengan hasil pengawasan dan
koordinasi oleh Panwas Kabupaten/Kota dimana dan kemudian di laporkan
kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo sesuai dengan kalender pengawasan.
Untuk proses pengawasan berlangsung mulai tanggal 31 Juli 2017 sampai
dengan masa penetapan pasangan calon pada tanggal 12 Februari 2018.
Untuk Pelaksanaan Pengawasan terhadap proses pendaftaran Pasangan
Calon, Panwas Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo melakukan
identifikasi terhadap data pasangan calon yang telah memasukkan berkas dan
dokumen pendaftarannya kepada KPU Kabupate/Kota. Dalam hal ini juga
Panwas melakukan pengawasan terkait dengan ketepatan prosedure
pelaksanaan pembukaan pendaftaran yang dilakukan oleh KPU, apakah sudah
sesuai dengan jadwal dan tahapan atau melanggar. Dan dari hasil pemantauan
pelaksanaan pengawasan, KPU mulai mengumumkan pendaftaran pasangan
calon pada tangga 1 Januari 2018 sampai dengan 7 Januari 2018, dan kemudian
dilanjutkan dengan Pendaftaran Pasangan Calon mulai tanggal 8 Januari 2018
sampai dengan 10 Januari 2018. Berikut data dan informasi singkat mengenai
pasangan calon yang telah mendaftarkan sebagai calon Walikota dan WakIl
Walikota Gorontalo dan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018.
20 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
a. Tabel Hasil Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara
NAMA PASANGAN CALON
PROFIL PASLON INCUMBENT/TNI/POLRI/PENGUSAHA/DLL
PARTAI POLITIK
KETERANGAN
PENDAFTARAN
HASIL PENGAWASAN
CALON BUPATI
CALON WAKIL
CALON BUPATI
CALON WAKIL
PARPOL PENDUKU
NG
JUMLAH KURSI
JUMLAH SYARAT MINIMAL DUKUNG
AN KURSI
MS TMS
DRS. H. RONI IMRAN
IR. H. ISMAIL
PATAMANI
INCUMBENT WAKIL BUPATI
GORONTALO UTARA PERIODE
2013-2017, BERPROFESI
SEBAGAI PENGUSAH
A DAN POLITISI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA PERIODE
2013-2017, BERPROFESI
SEBAGAI ASN
HANURA DAN
DEMOKRAT
HANURA (3 KURSI) DAN DEMOKRAT
(2 KURSI)
5 KURSI MS TIDAK ADA
21 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
H. INDRA YASIN, SH
THARIQ MODANGGU, M.Pd.I
YBS MERUPAKA
N INCUMBENT BUPATI
GORONTALO UTARA PERIODE
2013-2017
YBS MERUPAKA
N DOSEN PNS DI IAIN
SULTAN AMAI
GORONTALO
PAN, PKS, PPP, PDIP
DAN GERINDRA
PAN (5 KURSI), PKS (2 KURSI),
PPP (3 KURSI), PDIP
(3 KURSI) DAN
GERINDRA (2 KURSI)
15 KURSI MS TIDAK ADA
IDRUS MT MOPILI, SE
SUHELAH
YBS MERUPAKAN POLITISI
(KETUA DPD PARTAI
GOLKAR)
YBS MERUPAKAN SEORANG PENGUSAH
A
GOLKAR 5 KURSI 5 KURSI MS TIDAK ADA
22 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
b. Tabel Hasil Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo
NAMA PASANGAN CALON
PROFIL PASLON INCUMBENT/TNI/POLRI/
PENGUSAHA/DLL PARTAI POLITIK
KETERANGAN
PENDAFTARAN
HASIL PENGAWASAN
CALON WALIKOTA
CALON WAKIL
CALON WALIKOTA
CALON WAKIL
PARPOL PENDUKU
NG
JUMLAH KURSI
JUMLAH SYARAT MINIMAL DUKUNG
AN KURSI
MS TMS
DRs. H. Rum Pagau
DR. RUSLIYANT
O MONOARFA
Seorang berasl dari kab. Bualemo Prov. Gorontalo, Beliau pernah menjadi Bupati kab. Bualemo Periode 2012 s/d 2017, Selnjutnya Beliau Prnah Mencalonkan sebagai petahana Kab. Bualemo peride 2017-
anggota DPRD
PROVINSI GORONTAL
O
PAN (5 KURSI), PKS (2 KURSI),
PPP (3 KURSI), PDIP (3
KURSI) DAN GERINDRA
P3:P5(2 KURSI)
JUMLAH 15 KURSI
PDIP : 3 Kursi PPP :
3 Kursi
6 KURSI MS TIDAK ADA
23 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
2022 namun di coret karena kasus mutasi.
H. MARTEN TAHA SE, M.
Ec, Dev
RYAN FAHRISAN
KONO B.Com
Pernah menjdi Ketua DPD Partai Golkar periode 2014 s/d Sekarang, Pernah menjdi walikota Gorontalo periode 2013 s/d 2018, prnah menjdi direktur PT. OLAN KARYA PRATAMA tahun 1987 s/d 1997.
ketua HIPMI
(Himpunan pengusaha
muda indonesia)
Partai Golkar,PBB, Demokrat
GOLKAR : 4 PBB : 2
DEMOKRAT : 4
10 KURSI MS TIDAK ADA
H. ADHAM DAMBEA SH, S.Sos, MA
HARDI SALEH HEMETO SE, M.Si
Lahir di Gorontalo 7 Juni 1958 pernah
seorang pengusaha
muda di
PAN , HANURA , GERINDRA
PAN : 4 HANURA : 3 GERINDRA :
2
9 Kursi MS TIDAK ADA
24 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
mnjabat walikota 2008 s/d 2013, pernah mencalonkan kembali sebagai patahana pada periode 2014 namun di coret, pernah mencalonkan sebagai gubernur periode 2017 s/d 2022
bidang konstruksi
25 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Setelah menerima data laporan terkait pasangan calon, Panwaslu Kota
Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pengawasan penetapan
pasangan calon yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan, progam dan
jadwal penyelenggaraaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo
serta Bupati dan Wakil Bupati Kabuapaten Gorontalo Utara Tahun 2018 pada
Tanggal 12 Ferbuari 2018. Dan kemudian dilanjutkan dengan Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon pada tangal 13 Februari 2018. Tabel hasil
pelaksanaan pengawasan penetapan pasangan calon adalah sebagai berikut:
c. Tabel Hasil Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018
KAB/KOTA
NAMA PASANGAN CALON
PENGUSUNG
KETERANG
AN PENETAPA
N
HASIL
PENGAWASA
N
KETERANGAN
CALON CALON WAKIL
PERSEORANGAN
PARTAI POLITI
K
MS
TMS
KOTA GORON
TALO
H. ADHAN
DAMBEA SH,S.Sos
, MA
HARDI SALEH
HEMETO SE, Msi
-
GERINDRA
MS
- TIDA
K ADA
Melakukan Pengajuan
Sengketa Pemilu Pasca Putusan
Penetapan KPU Terhadap Dokumen
Persyaratan Pasangan Calon Wakil Walikota, atas nama Ryan Fakhrisan Cono, atas dan Ketidak taatan prosedure KPU atas upload
dokumen calon ke SILON
HANURA
PAN
H. MARTEN A. TAHA SE, Mec,
Dev
RYAN FAKHRIS
AN CONO B.
Com
-
GOLKAR
MS
- TIDA
K ADA
Melakukan Pengajuan
Sengketa Pemilu Pasca Putusan
Penetapan KPU dokemen Calon
DEMOKRAT
PBB
26 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Walikota Pak Adnan Dambea,
DRs. H. RUM
PAGAU
Dr. RUSLIYA
NTO MONOA
RFA
-
PPP
MS
- TIDA
K ADA
PDIP
KABUPATEN
GORONTALO
UTARA
Drs. H. RONI
IMRAN
Ir. H. ISMAIL
PATAMANI
-
PARTAI HANURA DAN PARTAI DEMOKRAT
MS
- TIDA
K ADA
Dr. H. INDRA YASIN, SH, MH
THARIQ MODAN
GGU, S.Ag, M.Pd.I
-
PAN, PKS, PPP, PDIP, PARTAI GERINDRA
MS
- TIDA
K ADA
IDRUS M.T.
MOPILI, SE, MM
SUHELAH, S.Sos
- PARTAI GOLKAR
MS
- TIDA
K ADA
3. Pengawasan Tahapan Kampanye
Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan kampanye
pemilihan kepala daerah tahun 2018 Panwas Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota
Gorontalo mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2018 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dan yang menjadi fokus
pengawasan adalah beberapa point sebagai berikut, diantaranya:
Pengawasan Kampaye Dalam Bentuk Pertemuan Tatap
Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas/Rapat Umum/Kegiatan lainya
Pengawasan Debat Publik atau Debat Terbuka
Pengawasan Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye
27 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Kemudian dari beberapa penyampaian laporan oleh Panwas Kabupaten
/Kota ada beberapa catatan yang kerap kali muncul pada saat pengawas pemilu
melakukan pengawasan di lokasi Kampanye, baik itu atas dasar temuan Pengawas
Pemilu dan Laporan Masyarakat diantaranya sebagai berikut:
Dari hasil pelaksanaan pengawasan dan beberapa temuan pelanggaran, baik
itu dari temuan pengawas pemilu atau laporan masyarakat, maka berikut beberapa
data frekuensi dari pelanggaran dan status tindak lanjut.
d. Tabel Rekapan Jumlah temuan dan Laporan Pelanggaran pada Saat Tahapan Pengawasan Kampanye
No
Kabupaten
/Kota
Jumlah
Laporan
Jumlah
Temuan
Jenis
Pelanggaran /Peristiwa
yang di Laporkan
Status Tindak
Lanjut
1. Kabupaten
Gorontalo Utara
2 Laporan
2 Laporan
1 Temuan
1. Keterlibata
n Pegawasn BUMN/BU
MN
2. Politik Uang
Tidak
Memenuhi Unsur
1. Intimidasi terhadap Panwas
2. Menghujat Kepada Panwas
3. Kampanye yang melebihi batas waktu
4. APK yang rusak
Kota Gorontalo
1.Adanya Posko pasangan calon yang memuat APK tidak sesuai dengan PKPU
2. Keterlibatan Pegawai BUMN.BUMD
3. Adanya Politik Uang
4. Keterlibatan Aparat Desa, aparat Desa serta Pejabat Daerah Dalam Kampanye
5. Pelanggaran Kampanye di Media Sosial
Kabupaten Gorontalo
Utara
28 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
1 Laporan
1 Temuan
3. Keterlibara
n ASN dan Perangkat
Desa serta Pejabat Daerah
dalam Kampanye
Tidak Memenuhi Unsur
Sudah Di
Rekomendasi/ Putusan Pengadilan
2. Kota
Gorontalo
7 Laporan 5 Temuan 1. Politik
Uang, 2. Kebijakan
Petahana
3. Keterlibatan Pejabat
Pemeritah/ ASN
Sudah Di
Rekomendasi
TOTAL 10 Laporan 9 Temuan
4. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Kertas Suara
Berdasarkan Hasil Evaluasi Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo
dalam Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan
Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo berjalan
aman dan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Peraturan KPU, seluruh akses terkait
pengadaan, produksi dan distribusi logistik dibuka seluruhnya. Sehingga tanpa
kesulitan berarti, Pengawas Pemilu dapat menjalakan fungsi pengawasannya.
29 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU, Perusahaan dan
Kepolisian dalam rangka menyamakan presepsi diantara masing-masing
stakeholder terkait penting pengawasan dalam pelaksanaan produksi dan distribusi
logistik Pilkada 2018. Harapannya dengan adanya koordinasi ini, pertukaran
informasi, data dan dokumen yang memang dibutuhkan oleh Pengawas Pemilu
untuk kepentingan pengawasan dapat diperoleh. Bahkan untuk lebih memudahkan
kontrol atas pelaksanaan produksi dan distribusi logistik Pilkada.
Dengan demikian terjadinya kelebihan dan/atau kekurangan logistik Pemilu,
maupun kesalahan pengiriman logistik Pilkada di Kabupaten Gorontalo Utara dan
Kota Gorontalo, terutama surat suara dapat terminimalisir.Penyamaan dan
penjelasan fungsi dan cara kerja seluruh perlengkapan penyelenggaraan Pilkada
yang akan digunakan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2018 melalui kegiatan
rakor KPU Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu sampai tingkat Kabupaten/Kota.
a. Tabel Rekapitulasi Pengawasan Logistik di Kabupaten/Kota
No Logistik Kabupaten Gorontalo
Utara
Kota Gorontalo
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
1 Surat Suara 86.579 130.056 Nihil
2 Tinta 514 516 Nihil
3 Bilik Pemungutan Suara
1.028 1.032 Nihil
4 Segel 6.513 6.523 Nihil
5 Gembok 290 285 Nihil
6 Kunci 290 285 Nihil
7 Alat Coblos 1.028 1.032 Nihil
8 Hologram 1.028 1.016 Nihil
30 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
b. Tabel Rekapitulasi Pengawasan Logistik Final pada Pemilihan Pilkada
Serentak 2018 Kabupaten Gorontalo Utara
NO KAB/KOTA JUMLAH
DPT
JUMLAH SURAT SUARA TEMUAN HASIL PENGAWASAN
SESUAI DPT
TAMBAHAN
DISORTIR
DILIPAT
RUSAK
KEKURANGA
N
1 GORONTALO UTARA
82.393
84.579
2.186
84.579
84.469
247 110 NIHIL
2 KOTA GORONTALO
127.280
130.556 + 2,000 (PSU)
3.350
131
130
430 0 NIHIL
5. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara
Terhadap pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian
logistik bahan pemungutan dan perhitungan suara, dilakukan pengawasan
melekat oleh Panwas Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, sejak awal
mulai di Pabrik Percetakan sampai dengan pendistribusian dari Pabrik ke Kantor
KPU daerah masing-masing. Dalam hal memastikan terdistribusinya logistik dan
perlengkapan Kertas suara sampai kepada Petugas Pemungutan Suara, Panwas
Kabupaten telah melakukan koordinasi bersama KPU Kabupaten/Kota , dalam hal
ini KPU Kota Gorontalo dan KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam beberapa
hal yang menjadi titik fokus pengawasan khususnya oleh Panwas Kabupaten
Gorontalo Utara yaitu memastikan pendistribusian logistik perlengkapan
Pemungutan Suara ke daerah-daerah kepulauan. Sehingga pendistribusian
dilaksanakan 2 hari sebelum pemungutan suara. Untuk pendistribusian pada
beberapa daerah kepulauan di Kabuapten Gorontalo Utara dilakukan dengan
menggunakan Kendaraan Laut / Kapal Milik Polisi Air. Ada beberapa wilayah desa
Dudepo Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Ponelo Kepulauan.
31 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
6. Pengawasan Dana Kampanye
Dalam hal pelaksanaan pengawasan dana kampanye masing-masing
pasangan calon pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, sesuai
dengan peraturan yang ada, maka ruang lingkukup yang menjadi fokus
pelaksanaan pengawasan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yaitu,
sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan calon, tim
kampanye dan gabungan partai politik, baik berupa barang, jasa dan uang.
Yang kemudian secara periodik dalam peraturan KPU, masing-masing
pasangan calon wajib melaporkan semua biaya yang masuk dan telah di gunakan
kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo, sampai dengan
tahap akhir nanti akan dilakukan audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Maka
tugas pengawas pemilu memastikan terkait dengan kepatuhan yang dilakukan
oleh masing-masing calon dan ketepatan prosedur yang dilakukan oleh KPU.
Dalam hal memastikan estimasi pengeluaran dan kesesuain antara
pelaporan dan anggaran yang telah dikeluarkan oleh masing-masing pasangan
calon, maka Bawaslu dan jajaran Panwas Kabupaten/Kota merumuskan standar
tata laksana pengawasan dan fokus pengawasan Dana Kampanye, yaitu sebagai
berikut:
Gambar 3. Bagan dan alur Fokus pengawasan Dana Kampanye
RekeningKhusus Dana
Kampanye(RKDK)
LaporanAwal Dana Kampanye
(LADK)
LaporanPenerimaanSumbangan
Dana Kampanye
(LPSDK)
SumberDana
Sumbangan
LaporanPenerimaan
danPengeluaran
Dana Kampanye
(LPPDK)
Kesesuaianantara
Laporandengan
Belanja diLapangan
32 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
6.1. Laporan Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Dan Analisa Laporan
LADK
Bahwa sesuai dengan ketentuan Bawaslu Provinsi Gorontalo
bersama Panwas Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo akan
melakukan pemetaan terhadap Laporan Awal Dana Kampanya (LADK)
pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Dimana
dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa
yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Caloan untuk
membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. Kemudian dalam laporan
dana kampanye juga memuat pembukuan informasi Rekening Khusus
dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan,
rincihan perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan
dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan
transparan. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari
pasangan Calon dan/atau Pertai Politik atau gabungan partai politik,
Pasangan calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut
hukum dan pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening
Khusus Dana Kampanye sebelum nantinya digunakan oleh Pasangan
Calon untuk melakukan Kegiatan Kampanye.
Dalam hal proses pengawasan Panwas Kabupaten Gorontalo
Utara melakukan proses pelaporan serta pengumuman LADK Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara
tepat Pada tanggal 15 Februari 2018, 1 (satu) hari setelah masa
penetapan Pasangan Calon, dimana hal ini termasuk dari ketepatan
prosedur yang dilakukan oleh KPU, sama hal nya juga KPU Kota
Gorontalo menerima hasil pengumuman LADK dari KPU Kota Gorontalo
pada tanggal 15 Februari 2018.
33 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
6.2. Rekap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasancan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara
Bahwa sesuai dengan Laporan hasil pengawasan yang diterima
oleh Panwas Kabupaten Gorontalo Utara, terhadap pelaporan LADK
masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Gorontalo Utara kepada KPU, maka beriku adalah gambaran LADK
yang dimasukkan secara resmi oleh masing-masing pasangan calon.
6.3. Rekap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo
Berikut adalah gambaran hasil Laporan Awal Dana Kampanye
dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, yang
kemudian dari data ini akan dijadikan sebagai data pendukung
pengawasan pada pelaksanaan kampanye yang akan dilakukan oleh
masing-masing Pasangan Calon.
6.4. Rekap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo
Utara
Berikut merupakan gambaran dari hasil pelaksanaan
Pengawasan terhadap tahapan Pelaporan LPSDK ketiga Pasangan
calon maka bisa digambarkan bahwa ketiga Pasangan Calon tidak
menerima sumbangan dana kampanye dari Perseorangan dan Badan
Pasangan Calon: Indra Yasin & Thariq
Modanggu
• Rp. 70.000.000
Pasangan Calon: Idrus M.T. Mopili & Suhela
• Rp 350.000.000
Pasangan Calon : Roni Imran & Ismail
Patamani
• Rp 310.000.000
Pasangan Calon : Adhan Dambea &
Hardi Shaleh Hemeto
• Rp. 50.000.000
Pasangan Calon : Marten A.Taha &
Ryan F.Kono
• Rp 25.000.000
Pasangan Calon : Rum Pagao &
Rusliyanto Monoarfa
• Rp 10.000.000
34 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Usaha, sedangakan 2 (dua) pasangan calon lainnya sumber nya
langsung dari Pasangan Calon. Ketepan waktu pelaporan kepada KPU
Kabupaten Gorontalo juga tepat Waktu sesuai dengan Tahapan dan
Jadwal pada PKPU.
a. Tabel Rekapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kamanye (LPSDK) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara
Calon Kepala Daerah
Calon Wakil Kepala Daerah
Kelompok Paslon Total Kelengkapan
Dokumen Melebihi
ketentuan
Dr. H. INDRA YASIN, SH, MH
THARIQ MODANGGU, S.Ag, M.Pd.I 250.000.000 0 250.000.000 Lengkap TIDAK
H. IDRUS M.T MOPILI, SE, MM
Hj. SUHELAH, S.Sos 0 850.000.000
850.000.000
Lengkap TIDAK
Drs. H. RONI IMRAN
Ir. H. ISMAIL PATAMANI 0 1.500.000.000
1.500.000.000 Lengkap TIDAK
6.5. Rekap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo
Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk
calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, sesuai dengan data yang
didapatkan dari proses pengawasan melekat, yaitu ketiga pasangan
Calon tidak menerima sumbangan dari Perseorangan dan Badan Usaha
tertentu. Akan tetapi dari data yang dilaporkan penerimaan dana
kampanye didapatkan langsung dari masing-masing Pasangan Calon
Walikota.
35 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
b. Tabel Rekapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kamanye (LPSDK) oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo
Calon Walikota
Calon Wakil Walikota
Paslon Total Kelengkapan
Dokumen Melebihi
ketentuan
H. ADHAN DAMBEA S.Sos, SH, MA
HARDI SALEH HEMETO SE, M.Si 700.000.000 700.000.000 Lengkap TIDAK
H. MARTEN A. TAHA SE, MEc, Dev
RYAN FAHRICHSAN KONO B.Com 619.350.000 619.350.000 Lengkap TIDAK
Drs. H. RUM PAGAU
dr. RUSLIYANTI MONOARFA 290.000.000 290.000.000 Lengkap TIDAK
6.6. Rekap Pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
Dalam hal pengawasan LPPDK, Panwas Kab/Kota melakukan
pengawasan berkaitan dengan kepatuhan pelaporan LPPDK,
kelengkapan dokumen LPPDK, pembukuan dana kampanye yang
memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan jasa disetiap kegiatan
kampanye yang telah dilaksanakan oleh pasangan calon. Dalam hal
mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan Panwas Kabupaten
Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo telah melakukan koordinasi
dengan KPU dalam hal untuk mengakses data salinan LPPDK masing–
masing pasangan calon. Terdahap hasil pengawasan ini Pengawas
Pemilu tidak menemukan kejanggalan atau pelanggaran.
6.7. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Biaya Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara
Dalam Hal memastikan kesesuaian laporan Dana Kampanye
oleh masing-masing pasangan calon dan sebagai bagian dari aspek
pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Provinsi telah melakukan
monitoring dan supervisi terhadap beberapa rekapitulasi yang dilakukan
oleh Panwas Kabupaten Gorontalo Utara bersama jajaran Panwas
Kecamatan, dalam hal mereka setiap rincihan estimasi pengeluaran
36 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Rapat Umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
Pertemuan Tatap Muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah
Pertemuan Terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
Pembuatan Bahan Kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
dana kampanye yang dikeluarkan oleh pasangan calon dan tim
pasangan calon pada setiap bulannya di masing-masing lokasi
kampanye, yaitu pada setiap kecamatan. Berikut merupakan rumusan
yang dibuat oleh jajaran pengawas Pemilu sampai dengan jajaran
Pengawas Desa dan Kecamatan untuk melakukan rekapituasi estimasi
pengeluaran dana kampanye oleh masing-masing pasangan calon.
Gambar 4. Bagan Rumusan Perhitungan Estimasi Pengeluaran Dana Kampanye
37 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
a. Tabel Rekapitulasi Estimasi Pengeluaran Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1
KEC. PASANGANGAN CALON INDRA YASIN & THARIQ MODANGGU
MARET APRIL MEI JUNI MONOLOGIS
ATINGGOLA Rp8.490.000 - - -
Rp359.300.000
GENTUMA
RAYA Rp16.070.000 - Rp6.830.000 -
TOMILITO Rp9.325.000 - Rp9.585.000 -
PONELO
KEPULAUAN - - Rp8.445.000 -
KWANDANG - Rp9.200.000 Rp4.025.000 -
ANGGREK Rp849.000 - Rp15.000.000 Rp2.030.000
MONANO Rp800.000 Rp8.512.000 Rp2.550.000 -
SUMALATA
TIMUR Rp3.100.000 - Rp6.300.000 -
SUMALATA - Rp15.515.000 - Rp15.515.000
BIAU - Rp3.000.000 - -
TOLINGGULA - Rp2.500.000 Rp9.960.000 -
JUMLAH Rp38.634.000 Rp38.727.000 Rp62.695.000 Rp17.545.000 Rp359.300.000
Sehingga Total Pengeluaran Biaya Kampanye Pasangan Calon dari
hasil pengawasan Dapat di Totalkan estimasinya sejumlah Rp 516.901.000,
yang terekam selama masa kampanye.
Kemudian untuk rekapan estimasi pengeluaran dana kampanye
pasangan calon berikutnya, adalah untuk pasangan calon Nomor Urut 2
sebagai berikut:
38 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
b. Tabel Rekapitulasi Estimasi Pengeluaran Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2
KECAMATAN PASANGAN CALON IDRUS M.T MOPILI & Hj. SUHELAH,
FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI MONOLOGIS
ATINGGOLA - Rp10.680.000 Rp11.635.000 - -
Rp293.796.000
GENTUMA
RAYA - - Rp19.415.000 Rp27.730.000 -
TOMILITO - Rp18.795.000 Rp8.850.000 - -
PONELO
KEPULAUAN - - Rp9.955.000 - -
KWANDANG - - Rp2.065.000 Rp25.047.500 -
ANGGREK - Rp14.799.000 Rp12.230.000 Rp18.600.000 -
MONANO Rp3.460.000 Rp230.000 Rp7.412.500 - -
SUMALATA
TIMUR - Rp600.000 Rp16.450.000 Rp9.425.000 -
SUMALATA - - Rp8.090.000 - -
BIAU - - Rp5.100.000 - -
TOLINGGULA - Rp3.125.000 Rp16.900.000 - -
JUMLAH Rp3.460.000 Rp48.229.000 Rp118.102.500 Rp80.802.500 Rp0 Rp293.796.000
Sehingga dapat di totalkan jumlah Pengeluaran Biaya Kampanye Pasangan
Calon dari hasil pengawasan Dapat di Totalkan estimasinya sejumlah Rp
544.390.000, dari total pelaksanaan Kegiatan Kampanye yang dilaksanakan
Pasangan Calon.
c. Tabel Rekapitulasi Estimasi Pengeluaran Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3
KECAMATAN PASANGAN CALON H. RONI IMRAN & H. ISMAIL PATAMANI
FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI MONOLOGIS
ATINGGOLA - Rp19.115.000 Rp10.105.000 - -
Rp300.000.000
GENTUMA RAYA - Rp15.930.000 Rp13.792.000 - -
TOMILITO - - Rp15.075.000 Rp10.375.000 -
PONELO KEPULAUAN
Rp2.225.000 Rp4.500.000 - Rp12.080.000 -
KWANDANG - - Rp14.265.000 Rp10.950.000 -
ANGGREK - Rp23.060.000 Rp53.230.000 Rp36.530.000 -
MONANO Rp540.000 - Rp12.450.000 Rp33.725.000 -
SUMALATA
TIMUR - - Rp7.900.000 Rp344.000 -
SUMALATA - - Rp5.080.000 - Rp5.080.000
BIAU - - Rp3.550.000 - -
TOLINGGULA - Rp1.535.000 Rp3.375.000 - -
JUMLAH Rp2.765.000 Rp64.140.000 Rp138.822.000 Rp104.004.000 Rp5.080.000 Rp300.000.000
39 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Sehingga dapat di totalkan jumlah Pengeluaran Biaya Kampanye
Pasangan Calon dari hasil pengawasan Dapat di Totalkan estimasinya
sejumlah Rp 641.811.000.
6.8. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Pengawasan Biaya Kampanye
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo
Dalam Instrumen Alat kerja pengawasan yang dilakukan oleh
Pengawas Pemilu dalam hal melakukan rekapitulasi estimasi
pengeluaran biaya kampanye pasangan calon, adalah sebagai berikut:
a. Tabel Rincihan estimasi Pengeluaran biaya kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1
PASANGAN CALON H. ADHAN DAMBEA & HERDI HEMETO
FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI MONOLOGIS
Rp 28.724.000 Rp 136.880.000 Rp 61.600.000 Rp 29.119.000 - -
Maka jika di totalkan berdasarkan hasil laporan rincihan estimasi
pengeluaran biaya kampanye pasancan Nomor Urut 1 adalah sejumlah Rp
256.323.000 .
b. Tabel Rincihan estimasi Pengeluaran biaya kampanye Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Nomor Urut 2
PASANGAN CALON MARTEN A. TAHA & RYAN FAHRICHSAN KONO
FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI MONOLOGIS
Rp 21.500.000 Rp 53.830.000 Rp 103.125.000 Rp 61.807.500 - -
Dari hasil penelusan dan berdasarkan rekapitulasi pada alat kerja
pengawasan dapat di total kan jumlah atau estimasi pengeluaran biaya
kampanye untuk Pasangan calon Nomor Urut 2 adalah sejumlah Rp
240.262.500 .
40 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
c. Tabel Rincihan estimasi Pengeluaran biaya kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3
PASANGANGAN CALON H. RUM PAGAU & . RUSLIYANTI MONOARFA
FEBRUARI MARET APRIL MEI MONOLOGIS
Rp 1.000.000
Rp 81.935.000
Rp 31.500.000
Rp 36.917.850
-
Dari hasil penelusan dan berdasarkan rekapitulasi pada alat kerja
pengawasan dapat di total kan jumlah atau estimasi pengeluaran biaya
kampanye untuk Pasangan calon Nomor Urut 3 adalah sejumlah Rp
151.352.850 .
Secara umum dari hasil pelaksanaan pengawasan terkait dengan dana
kampanye, dari masing pasangan calon di dua daerah yang melaksanakan
Pemilihan Kepala Daerah, tidak terdapat selisih atau ketidaksesuaian antara
Dana kampanye yang dilaporkan dengan pengeluaran atau biaya dalam
bentuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilihan selama tahapan masa
kampanye.
7. Pengawasan Pemungutan dan Rakapitulasi Suara
Dalam hal pelaksanaan persiapan pengawasan pemugutan dan
rekapitulasi suara pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018,
Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan Rapat Koordinasi bersama Panwas
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tahapan Pengawasan Pilkada Tahun 2018.
Mulai dari Rapat koordinasi membahas Terkait dengan instrumen TPS Rawan,
Rapat Pembahasan mengenai teknis penggunaan Aplikasi Pelaporan Online
yaitu melalui SILON PILKADA 2018, sampai pada penjabaran Alat Kerja
Pengawasan Pra Pemungutan, kemudian pada saat pemugutan dan perhirungan
suara dan sampai dengan Alat kerja rekapitulasi perolehan suara di semua TPS
Se-Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.
41 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
7.1. Gambaran Kondisi dan Laporan Hasil Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak Tahun 2018
Fokus pengawasan sebagai mana intruksi Bawaslu RI kepada Bawaslu
Provinsi, yaitu pada saat proses sebelum kegiatan pemungutan suara dan
perhitungan suara, secara umum ada 4 (empat) hal sebagai berikut yang
menjadi Fokus kegiatan pengawasan terhadap 2 (dua) Daerah yang
melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu :
- Pengawasan adanya Kampanye di hari tenang;
- Pemberian uang dan barang kepada pemilih
- Kesiapan pendirian TPS ditempat yang mudah diakses bagi penyandang
disabilitas.
- Ketersediaan dan kelengkapan perlengkapan pemunggutan perhitungan
suara serta dukungan perlengkapan lainnya.
- Distribusi Formulir Model C6-KWK,
- Pengawasan Pelaksanaan Pengumuman hari pemungutan suara.
7.2. Rekapitulasi Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Pada Masa Tenang Untuk Wilayah Pengawasan Kabupaten Gorontalo Utara
Bahwa sesuai petunujuk teknis pengawasan dan intruksi pengawasan
secara berjenjan, pengawas pemilu sampai dengan level PTPS melakukan fokus
pengawasan pada hari tenang, diantaranya Pengawasan kegiatan di masa
tenang, yang dilaksanakan sejak tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2018, hal –
hal yang menjadi fokus pengawasan antaralain , larangan kampanye di masa
tenang (pemberian uang atau materi lainnya, mobilisasi/intimadasi pemilih).
Berikut adalah tabel hasil rekapitulasi hasil pengawasan pada masa tenang
berdasarkan instrumen Alat Kerja Pengawasan.
42 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
a. Tabel Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pasa Masa Tenang di Wilayah Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara
KAB/KOTA
NO.
Fokus
Pengawasan
Jumlah
Pelanggaran
Bentuk Pelanggaran
Keterangan Tambahan
GORO
NTALO
UTAR
A
1
Kegiatan
kampanye yang
dilakukan oleh pasangan
calon/tim kampanye
/relawan
0 0
2
Praktik pemberian
uang pada masa tenang
yang dilakukan
oleh tim kampanye
/relawan?
1
Pemberian Uang
sebanyak Rp, 450,000
dalam 1 KK
Pada Tanggal 26 Juni 2018,
Lokasi Di Kecamatan Gentuma,
Sementara ditindaklanjuti
di Panwascam Gentuma Raya
dan di Proses oleh HPP Panwas
Kabupaten Gorontalo
Utara
3
Praktik pemberian barang
pada masa tenang
yang dilakukan
oleh tim kampanye/relawan
0 0
4
Alat peraga
kampanye Pasangan
Calon di sekitar TPS
1
Alat Peraga
Kampanye Masih
Terpasang di Sekitar TPS
di beberapa Kecamatan, Gorontalo
Utara
Pada Tanggal
26 Juni 2018 sudah
ditertibkan oleh Panwas
Setempat, Lokasi di Kecamatan
Monanom
43 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
yang kemudian
langsung dilakukan
penertiban, karena
memang ini bagian dari agenda patroli
pengawasan sejak masa
tenang oleh jajaran
Panwas Kecamatan di Gorontalo
Utara
TOTAL 2
7.3. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Tahapan Pada Masa Tenang Untuk Wilayah
Pengawasan Kota Gorontalo
Berikutnya untuk wilayah Pengawasan pada tahapan masa tenang di Kota
Gorontalo, Pengawas Pemilu juga sudah mengintruksikan agar membentuk tim
Patroli pengawasan dengan memperhatikan fokus pengawasan sesuai dengan
petunjuk teknis yang sudah ada. Berikut adalah tabel rekapitulasi hasil
pengawasan tahapan masa tenang untuk wilayah pengawasan Kota Gorontalo
berdasarkan bentuk kegiatan patroli pengawasan yang dilakukan oleh Panwas
Kota Gorontalo bersama tim Monitoring Bawaslu Provinsi Gorontalo:
b. Tabel Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pasa Masa Tenang di Wilayah Pilkada Kota Gorontalo
KAB/KO
TA NO.
Fokus
Pengawasan
Jumlah
Pelanggaran
Bentuk
Pelanggaran
Keterangan
Tambahan
Status Tindak
Lanjut
KOTA GORONT
ALO
1.
Kegiatan
kampanye
yang
dilakukan
oleh
pasangan
calon/tim
1
Kegiatan
Mengum
pulkan
Masyara
kat
Dugaan Pelanggaran Dimasa
Tenang oleh Paslon
Nomor Urut 2, hal ini
didapatkan dari laporan
44 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
kampanye
/relawan
masyarakat, yaitu
membuat semacam
kegiatan Doa
bersama
Dilaporakan
Sebagai Dugaan
Pelanggaran TSM, yang
kemudian sudah disidangkan
oleh Bawaslu
Provinsi Gorontalo,
yang kemudian dalam
putusannya Bawaslu
memutuskan tidak
memenuhi unsur TSM
2.
Praktik
pemberian
uang pada
masa
tenang
yang
dilakukan
oleh tim
kampanye
/relawan?
1
Ada
Pemberia
n Amplop
berisi
Uang
Hasil Laporan
Masyarakat pada masa
tenang, yang
kemudian masih dalam
kajian
3.
Praktik
pemberian
barang
pada masa
tenang
yang
dilakukan
oleh tim
kampanye
/relawan
1
Ada ,
praktek
pelangga
ran
dalam,
bentuk
Sarung,
Jilbab
Hasil Laporan Masyarakat
pada masa tenang,
yang kemudian
masih dalam kajian
4.
Alat peraga
kampanye
Pasangan
Calon di
sekitar TPS
0 0
TOTAL 3
45 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
7.4. Rekapitulasi hasil Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara Pada
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
Pada pelaksanaan pengawasan persiapan pemungutan suara, Bawaslu
Provinsi serta Panwas Kabupaten/Kota bejenjang hingga ke Pengawas TPS,
telah memulai melakukan langkah-langkah penjegahan berdasarkan hasil
pengumpulan data TPS Rawan dan beberapa informasi yang didapatkan baik
dari masyarakat melalui posko pengaduan Pengawas Pemilu atau bahkan
melalui hasil pengawas langsung. Diantaranya yang menjadi temuan hasil
pengawasan adalah sebagai berikut, terhadap persiapan pemungutan Suara.
Terhadap beberapa bentuk dan fokus pengawasan yang dilakukan oleh
PTPS pada tahapan persiapan ini yaitu, memastikan pendirian TPS tidak
berdekatan dengan Posko atau rumah pasangan calon atau tim pasangan
calon, kemudian memastikan pembanguan TPS dibuat di tempat-tempat yang
mudah diakses oleh pemilih terutama memperhatikan penyandang disabilitas
baik pengguna kursi roda dan lanjut usia, tidak berbatu, tidak berumput tebal
atau berpasir dan tidak melombati parit/got.
a. Tabel Hasil Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan
Pilkasa Serentak Tahun 2018
No.
Kab/
Kota
Fokus Pengawasa
Keterangan
Tambahan
Jumlah TPS yang
didirikan di dekat rumah atau posko pasangan
calon /tim kampanye/relaw
an pasangan calon
Jumlah TPS
dibuat di tempat yang mudah dijangkau/diakse
s, oleh penyandang
disabilitas pengguna kursi
roda dan lanjut usia (tempat TPS tidak berbatu,
tidak berundak tanahnya, tidak
berumput tebal, tidak berpasir,
tidak bertangga dan tidak melompati
parit/got)?
Jumlah TPS
yang terdapat kekurangan
perlengkapan
pemungutan dan
perhitungan suara
1. Kabupaten
2 257 2 1.) Di Desa Tolango
46 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Gorontalo Utara
tepatnya TPS 2 Dibangun
Di halaman
rumah salah satu
Relawan Paket NKRI,
namun pihak KPU
menyatakan bahwa
mereka yang bertanggu
ng jawab atas hal
itu. 2.) TPS
yang berikutnya Sudah
dipindahkan oleh
KPPS Tanggal 23
Juni 2018
2. Kota
Gorontalo
11 255 0 '1.)
Kecamatan
Hulanthalangi
Kelurahan Tenda, TPS 4, 2.)
Kecamatan
Dungingi, Kelurahan
Huangobotu TPS 8, 3) Kecamata
n Dungingi Kelurahan
Libuo TPS 1, TPS 4
4.)
47 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Kecamatn Dungingi, Kelurahan
Tomulobutao Selatan,
TPS 4 5.) Kecamata
n Dungingi, Kelurahan
Tuladenggi, TPS 4 6.)
Kecamatan Kota
Selatan, Kelurahan Biawao,
TPS 3 7.) Kecamata
n Kota Timur,
Kelurahan Moodu, TPS 2 dan
TPS 4, Kelurahan
Tamalate TPS 2 dan
TPS 4
TOTAL 13 512 2
48 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Hasil pengasasan berikutnya terkait dengan adanya informasi dari hasil
pendataan C6 yang tidak terdistribusi, yang rekapannya dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
b. Tabel Hasil Pengawasan Pendataan Pendistribusian C6 (surat Pemberitahuan Memilih) yang tidak terdistribusikan
NO. KAB/KOTA
Jumlah C6 (surat pemberitauan
memilih) yang tidak terdistribusi kepada
pemilih
TAMBAHAN KETERANGAN
1. GORONTALO UTARA
6982 Beberapa Alasan dan keterangan yang didapatkan pengawasan pemilu dari
KPPS yaitu pemilih tidak ditemukan, ada juga yang sudah meninggal dunia,
pindah domisili, 2.
KOTA
GORONTALO
6870
TOTAL 13852
7.5. Rekapitulasi hasil Pengawasan Pada Hari Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
Setelah melakukan pegawasan pada masa persiapan Pemungutan dan
Perhitungan Suara, kemudian Pengawas Pemilu yaitu jajaran PTPS di
Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo, melakukan pengawasan
melekat terhadap pelaksanaan Pemugutan Suara. Dari hasil pemetaan
sebelumnya, baik melalui instrumen pementaan TPS Rawan dan beberapa
Temuan dari hasil pengawasan pada saat masa tenang dan pengawasan
persiapan pemungutan dan perhitungan suara, maka pengawas Pemilu, yaitu
PTPS membagi fokus pengawasan kepada beberapa hal, diantaranya,
1.) TPS yang petugas KPPS nya tidak memiliki SK
2.) TPS yang dibuka lebih dari Pukul 07.00
3.) TPS yang petugas KPPS tidak melakukan pengucapan janji dan
sumpah
4.) TPS yg saksi hadirnya mengenakan atribut yang memuat
nomor/nama/foto/simbol/gambar pasangan calon dana tau partai
politik
49 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
5.) DPT tidak dipasang dipapan pengumuman yang di tempatkan
disekitar TPS
6.) Tidak tersedianya alat bantu tuna netra (braille template)
7.) Pendamping Pemilih penyandang disabilitas yang tidak
menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C3
KWK)
8.) Mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
9.) KPPS yang mengarahkan pilihan kepada pemilih di TPS
10.) Terdapat intimidasi kepada pemilih di TPS
11.) Terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih
lebih dari 1 (satu) kali di TPS
12.) TPS yang logisitik pemungutan suara dan dukungan pemungutan
suara yang tidak lengkap
13.) TPS yang tidak memenuhi 7 unsur akses (1. Jalan Menuju TPS
mudah dilalui kursi roda, 2. Pintu masuk dan keluar 90cm, 3. Luas
TPS 8 X 10, 4.Bilik suara terdapat rongga kosong, 5. Tinggi kotak
suara 35 cm dari tanah, 6. Ruang gerak yang cukup bagi kursi roda,
7. Tersedianya alat bantu tuna netra)
14.) Terdapat KPPS yang menggunakan sisa surat suara (kelebihan
surat suara) untuk dimasukkan kedalam kotak suara
15.) Pemungutan suara berakhir sebelum pukul 13.00 waktu setempat
Dari beberapa hasil pemetaan pelanggaran dari kerawanan yang dijabarkan di
atas, maka didapatkan beberapa rekapitulasi melalui seluruh PTPS se- Kota
Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut;
50 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
a. Tabel rekapitulasi pengawasan pada hari pemungutan suara dan jumlah temuan di TPS oleh pengawas Pemilu.
No.
Kab/Kota
Fokus Pengawasan & Jumlah Temuan di
TPS
Keterangan
Tambahan
TPS yang petugas
KPPS tidak
memiliki SK
TPS yang
dibuka lebih
dari jam 07.00
Pemungutan suara
berakhir sebelum
pukul 13.00 waktu
setempat
Temuan Lainnya
1. Gorontalo Utara
3 2 11 0 1.) Di Kecamatan
Ponelo Kepulauan
terdapat Pemunguatan Suara di
TPS 3 Desa Ponelo
berakhir sebelum
jam 13.00 2.) TPS 3, Desa
Iloheluma, Kecamatan
Kwandang, adanya
kekurangan Kertas Suara
untuk daftar
Pemilih Tambahan,
dan KPPS tidak mau mengambil
tambahan
2. Kota Gorontalo
0 0 0 3 1.) Terdapat di
Kecamatan Kota selatan
limba U2, Tps 4, ada
51 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
C6 yang digunakan orang
lain, ada 2 tapi Cuma
1 yang lolos.
2.) Kecamata
n Sipatana
Kelurahan Bulata
Timur TPS 3, ada 3
nama dalam DPT berstatus
Anggota Polri tapi
sudah sempat
diantisiapsi oleh KPPS.
3.) Pembukaa
n Kembali Kota Suara
Di Kecamatan
Sipatana, TPS 5
Kelurahan Tapa, tapi
sudah di buatkan Kronologis
dan BA terikait
dengan Pembukaa
n kotak suara oleh KPPS
sebelum ke PPK
52 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
8. Rekapitulasi hasil Pengawasan Perhitungan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2018
Pelaksanaan Pengawasan terhadap perhitungan suara, dilaksanakan secara
melekat, mulai dari proses perekapan di tingkat TPS sampai dengan perekapan suara
di tingkat PPK atai Kecamatan, sampai akhirnya dilakukan Rapat Pleno ditingkat KPU
Kabuapten/Kota. Berikut adalah data hasil Pengawasan:
a. Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara
NO Nama Pasangan Calon
Rekap Perlohan
Suara
Paslon
%
Perolehan
Suara Pasangan Calon
1
Dr. H. Indra Yasin, SH, MH
- Thariq Modanggu, S.Ag, M.Pd.I
31.466
43,712 %
2 H. Idrus M.T. Mopili, SE, MM - Hj. Suhelah, S.Sos
17.322
24,063 %
3 Drs. H. Roni Imran - Ir. H. Ismail Patamani
23.196
32,223 %
4
Selisih total perolehan
suara Pasangan Calon 1 + 2 + 3 dst.. dibandingkan dengan total jumlah suara
sah
0 0
53 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Kemudian untuk Rekaptilasi Jumlah Pemilih, kaitannya dengan jumlah
DPTb / Pengguna KTP-El dan Surat Keterangan pada hari Pemungutan dan
Perhitungan Suara, adalah sebagai Berikut:
b. Tabel Rekapitulasi Uraian Pengguna Hak Pilih dan Daftar Pemilihih Tambahan Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018
NO URAIAN Total Sebaran di 11 Kecamatan
1 Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 82.393
2 Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
365
4 Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pengguna
KTP Elektronik dan Surat Keterangan
1229
5 Total Jumlah (1+2+3) 83.987
c. Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Gorontalo
NO Nama Pasangan
Calon
Rekap Perolehan Suara Paslon
% Perolehan Suara
Pasangan Calon
1
H. ADHAN DAMBEA
SH, S.Sos, MA & HARDI SALEH
HEMETO SE, M.Si
37.032
36,054 %
2
H. MARTEN A. TAHA SE, M.Ec,Dev & RYAN FAHRICHSAN
KONO B.Com
42.398
41,278 %
3
DRS. H. RUM PAGAU & dr.
RUSLIYANTO MONOARFA
23.281
22,666 %
4
Selisih total perolehan suara
Pasangan Calon 1 + 2 + 3 dst..
dibandingkan dengan total jumlah
suara sah
0
0
54 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Kemudian untuk Rekaptilasi Jumlah Pemilih, kaitannya dengan jumlah
DPTb / Pengguna KTP-El dan Surat Keterangan pada hari Pemungutan dan
Perhitungan Suara, adalah sebagai Berikut:
d. Tabel Rekapitulasi Uraian Pengguna Hak Pilih dan Daftar Pemilihih Tambahan Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Gorontalo Tahun 2018
NO URAIAN Total Sebaran di
9 Kecamatan
1 Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 124.639
2 Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
319
4 Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pengguna
KTP Elektronik dan Surat Keterangan
2300
5 Total Jumlah (1+2+3) 127.258
Dari hasil perhitungan dan penetapan pasangan calon Walikota dan
Wakil Walikota Gorontalo, Pasangan Nomor Urut 1 (satu), yaitu H. Adhan
Dambea, Pada hari Jumat 06 Juli 2018, Pukul 15;27:47 WIB, mengajukan
keberatan ke MK atas putusan KPU, sehingga mengajukan Sengketa PHP
Walikota Gorontalo Tahun 2018 APPP Nomor: 3/1/PAN.MK/2018, dengan
Pemohon H. Adhan Dambea, S.H., S.Sos., M.A. dan Hardi Hemeto, S.E.,
M.Si. dan termohon adalah KPU Kota Gorontalo.
C. Dinamika dan Permasalahan
Dalam pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah
Serentak tahun 2018 di Provinsi Gorontalo, khususnya pada pelaksanaan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati di Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam hal pelaksanaan tahapan Pemiihan
Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Bawaslu Provinsi Gorontalo beberapa kali
menerima aksi/demo serta tuntutan dari masyarakat terkait dengan
ketidaktepatan prosedur dari KPU Kota Gorontalo dalam menerima berkas
pencalonan Wakil Walikota Gorontalo. Yang kemudian atas aksi yang kemudian
ditindaklanjuti sebagai laporan ke Panwas Kota Gorontalo untuk ditindaklanjuti.
Dari hasil kajian yang dilaksanakan Panwas Kota Gorontalo maka, Panwas Kota
menerima aduan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor :
01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 16 FEBRUARI 2018 dan Nomor :
55 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
02/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 16 FEBRUARI 2018 dengan teradu KPU Kota
Gorontalo.
Untuk permasalah dan hambatan lainnya, mulai dari tahapan
Pemutakhiran data Pemilih sampai dengan pengawasan Pemungutan dan
Perhitungan suara, secara umum tidak dapat diselesaikan secara bersama-sama,
dengan memaksimalkan koordinasi bersama, terutama pada tahapan menjelang
pemungutan suara terdapat pemilih di Lapas yang merupakan Warga masyarakat
dari Kabupaten Gorontalo Utara tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dari
jumlah yang didapatkan terdapat sejumlah 64 Pemilih di Lapas Kota Gorontalo.
Dari beberapa permasalah yang ada, maka dapat dipaparkan
beberapa rekap laporan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2018.
a. Tabel Laporan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2018
Kabupaten/Kota
Total Jumlah Temuan Jajaran
Panwas yang Telah di Proses dari awal
tahapan Pilkada sampai dengan
akhir tahapan Pilkada
Total Laporan Masyarakat
yang Telah di Proses dari awal tahapan Pilkada
sampai dengan akhir tahapan
Pilkada
Keterangan
Kabupaten Gorontalo Utara
11
7
Laporan dan Temuan
Dugaan Pelangaran berdasarkan tahapan paling banyak terjadi
pada tahapan Kampanye Pemilihan
Kota Gorontalo
6
10
Sama halnya untuk
Kota Gorontalo, angka temuan dan laporan paling tinggi
terjadi pada tahapan Kampanye.
Total 17 17
56 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Berikut adalah diagram yang menggambarkan informasi data total jumlah
temuan dan laporan selama tahapan pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten
Gorontalo Utara, angka temuan dan laporan pelanggaran pemilihan kepada
daerah, paling tinggi terjadi pada tahapan Kampanye.
a. Grafik rekapan Todal Jumlah temuan dan Laporan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Tahapan
Berikut adalah diagram yang menggambarkan informasi data total jumlah
temuan dan laporan selama tahapan pemilihan Kepala Daerah di Kota Gorontalo
pada Tahun 2018, angka temuan dan laporan pelanggaran pemili walikota dan wak
walikota, paling tinggi frekuensinya terjadi pada tahapan Kampanye.
0 1 12
7
0 0 0 0
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Pemutakhiran Data danDaftar Pemilih
Tahapan Pencalonan Tahapan Pemungutandan Perhitungan Suara
Tahapan PengawasanHari Tenang
Tahapan Kampanye
Total Jumlah Temuan dan Laporan Kabupaten Gorontalo Utara Berdasarkan Tahapan
Total Jumlah Temuan Total Jumlah Laporan
57 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
b. Grafik rekapan Todal Jumlah temuan dan Laporan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Tahapan
Kemudian terhadap beberapa laporan dan temuan tersebut, dibagi
berdasarkan jenis pelanggaran pamilihan sesuai dengan ketentuan perundang-
undang Pemilu, baik itu Pelanggaran Pidana Pemilu, Pelanggaran Administrasi
Pemilu dan Pelanggaran Kode Etik Pemilu, serta ada juta pelanggaran hukum
laonnya yang telah di putuskan / diberikan rekomentasi, seperti adanya keterlibatan
ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan. Berikut
adalah tabel jenis pelanggaran pemiliahan kepala daerah Tahun 2018:
b. Tabel Rekapan Jenis Pelanggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2018
Kabupaten
/Kota
JENIS PELANGGARAN
Total
Pelanggaran Pidana
Pemilu
Total
Pelanggaran Administrasi
Pemilu
Total Pelanggaran
Kode Etik
Total Pelanggaran Hukum lainnya yang
telah di Proses dan di Putuskan /diberikan
Rekomendasi (seperti Keterlibatan ASN,dll)
Gorontalo Utara 12 0 0 6
Kota Gorontalo
3 10 1 2
TOTAL 15 10 1 8
0123456
12 2
0 0 01
00
2
6
0 0
2
0 0
Total Jumlah Temuan dan Laporan di Kota Gorontalo Berdasarkan Tahapan
Total Jumlah Temuan Total Jumlah Laporan
58 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Kemudian berikut adalah tabel informasi penyelesaian sengketa dan
penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten
Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo yang ditangani oleh Pengawas Pemilu.
c. Tabel Rekapan Total Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran
Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018
Kab/Kota Total Penyele
saian Sengket
a Pemilu Yang
telah di Proses
Total Penanga
nan Palangga
ran yang tidak
terbukti
Tahapan Keterangan Tambahan
Kabupaten
Gorontalo Utara
0
14
Pencalonan
Kampanye
Pada Masa
Tenang
1.) 01/TM/PB/Kab/29.05
/II/2018 Pelanggaran ini terjadi
pada tanggal 13 Februari 2018
2.) 01/TM/PB/Kec.
Kwandang/29.05/II/2018
3.) 01/TM/PB/Kec. Atinggola/29.05/VI/2018
4.) 01/TM/PB/Kec. Sumalata/29.05/III/20
18 5.) 01/TM/PB/Kec.
Anggrek/29.05/II/2018
6.) 06/TM/PB/Kab/29.05/VII/2018
7.) 07/TM/PB/Kab/29.05/VII/2018
8.) 06/TM/PB/Kab/29.05/
VII/2018 Terjadi di TPS 3 desa Iloheluma
kecamatan Anggrek
59 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
Hari Pemunguta
n & Perhitugan
Suara
Kota Gorontalo
2 10 Pencalonan 1. Nomor : 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 16
FEBRUARI 2018
2. Nomor : 02/PS/PW/KOTA/29.01
/II/2018 16 FEBRUARI 2018
3. UNTUK PENANGANAN PELANGGARAN
DENGAN NOMOR REGISTER :
10/LP/PW/KOT/29.01/VI/2018 DITERUSKAN KE KEPOLISIAN TETAPI
TIDAK DITINDAKLANJUTI
OLEH KEPOLISIAN KARENA PELAPOR
TIDAK MEMBUAT LAPORAN POLISI. BERDASARKAN
PERATARUAN BERSAMA BAWASLU,
POLRI DAN KEJAKSAAN NOMOR : 14 TAHUN
2016, 01 TAHUN 2016 DAN 010/JA/11/2016 PASAL 20 AYAT 7 a.
LAPORAN POLISI DENGAN PELAPOR
YANG TELAH MELAPOR KEPADA PENGAWAS
PEMILIHAN.
Total 2 24
60 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil
Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dan Walikota dan Wakil Walikota pada
Tahun 2018, yang berlangsung pada masing-masing wilayah pengawasan
telah berjalan dengan baik, aman, dan lancar mulai dari tahapan pemutakhiran
data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye sampai dengan proses
tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Selama Tahapan
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gorontalo
Utara dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018, telah
menemukan dugaan pelanggaran dan temuan pelanggaran dan kemudian juga
pada saat tahapan pencalonan terdapat Penangangan Sengketa, akan tetapi
kemudian dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengen peraturan
perundang-undangan.
Terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut secara keseluruhan telah
ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku .dan terkait dengan dugaan pelanggaran hukum lainnya yakni
dugaan ketrlibatan ASN, telah direkomendasikan ke pengadilan dan telah
diteruskan ke badan komisi ASN. Untuk Mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah
banyak dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL , PTPS dan juga masyarakat .
Demikian laporan pengawasan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat
sebagai bahan informasi terhadap pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil
Bupati di kabupaten Gorontalo utara dan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Gorontalo Tahun 2018.
61 Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 | Bawaslu Provinsi Gorontalo
B. Rekomendasi
Dari uraian kesimpulan di atas dan beberapa hasil pelaksanaan
pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, maka
ada beberapa yang menjadi rekomendari perbaikan, walaupun secara umum
terkait dengan tata laksanan pengawasan melalui alat kerja pengawasan
sudah cukup sesuai dan dapat membaca beberapa hasil pengawasan pada
setiap tahapan. Berikut beberapa rekemendarinya:
1. Dalam hal pengembangan aplikasi pelaporan secata online, guna untuk
mempercepat informasi laporan pengawasan dari setiap jajaran pengawas
pemilu pada level TPS sampai dengan ke Bawaslu Provinsi yang kemudian
di rekap dan di teruskan Bawaslu RI, perlu di kembangkan dan
dimaksimalkan.
2. Pelaporan Online melalui aplikasi terkait dengan temuan dan laporan
masyarakat perlu dikembangkan lagi, dengan harapan dapat
meningkatkan peran dan partisipari aktif dalam mengawasi semua tahapan
pemilu.