Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
i
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO
KEMENTERIAN KESEHATAN RI. DIREKTORA T JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO Jl. Tanjung Tembaga Baru Probolinggo 67218
Telepon (0335) 421918 Faksimile (0335) 421918 Website : www.kespelprobolinggo.net Email : [email protected]
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
ii
Lakip KKP Kelas II Probolinggo
Tahun 2019
PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
yang atas berkat dan rahmat-Nya Kantor Kesehatan Pelabuhan
(KKP) Kelas II Probolinggo dapat menyelesaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019.
LAKIP ini merupakan bagian dari upaya KKP Kelas II Probolinggo
dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas satuan kerja di
lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Laporan akuntabilitas kinerja KKP Kelas II Probolinggo ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penetapan kinerja
yang telah diperjanjikan maupun pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019 kepada
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kementerian Kesehatan RI yang berpedoman pada Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat
peningkatan dan pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO
Jalan Tanjung Tembaga Baru Probolinggo 67218 Telepon (0335) 421918 Faksimile (0335) 421918
Website : www.kespelprobolinggo.net Email : [email protected]
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
iii
Mudah-mudahan dalam penyajian LAKIP tahun 2019 KKP
Kelas II Probolinggo akan menjadi cermin bagi kita semua untuk
mengevaluasi kinerja satker ini selama satu tahun agar dapat
melaksanakan kinerja pada tahun yang akan datang dengan lebih
baik dan akuntabel.
Probolingo, 20 Januari 2020
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Probolinggo
FX. Agus Budiyono, S.KM, M.Kes. NIP 196403241988031002
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
KKP Kelas II Probolinggo telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi
pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance,
akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan
dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas
atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil
yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.
LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang
strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.
Dengan langkah ini KKP Kelas II Probolinggo dapat senantiasa melakukan
perbaikan dalam mewujudkan praktekpraktek penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Probolinggo Tahun 2015 - 2019,
secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator kinerja menunjukkan
keberhasilan untuk mewujudkan visi misi serta target kinerja yang telah ditetapkan
didalam dokumen Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Probolinggo Tahun 2019.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 memuat 4 (empat) sasaran dengan 12 (dua
belas) indikator kinerja. Dari analisis pengukuran kinerja diperoleh hasil sebagai
berikut:
- 2 (dua) sasaran atau 50% dikategorikan melampaui target
- 2 (dua) sasaran atau 50% dikategorikan sesuai target
Sedangkan dari hasil pengukuran indikator kinerja yang dapat disimpulkan adalah
sebagai berikut :
- 4 (empat) indikator kinerja atau 33,3% dikategorikan melampaui target
- 8 (delapan) indikator kinerja atau 67,7% dikategorikan sesuai target.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
v
Pencapaian kinerja dari keseluruhan sasaran dan indikator kinerja KKP Kelas
II Probolinggo tahun 2019 mencapai 107,25% dari target yang ditetapkan dengan
serapan anggaran sebesar 97,89%.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
vi
DAFTAR ISI
Halaman Judul ......................................................................................................…i
Kata Pengantar ...................................................................................................... ii
Ringkasan Eksekutif ............................................................................................... iii
Daftar Isi ................................................................................................................. vi
Daftar Grafik .......................................................................................................... vii
Daftar Tabel ........................................................................................................... xi
BAB I Pendahuluan
A. Visi dan Misi ...................................................................................................... 1
B. Latar Belakang .................................................................................................. 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. 4
D. Struktur Organisasi ........................................................................................... 8
E. Sumber Daya Manusia ..................................................................................... 8
F. Sistematika Penulisan ..................................................................................... 11
BAB II Perencanaan Kinerja
A. Perencanaan Kinerja ......................................................................................13
B. Perjanjian Kinerja ............................................................................................14
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja………………………………………………………………………17
B. Realisasi Anggaran ………………………………………………………………….68
BAB IV Penutup
A. Kesimpulan……………………………………………………………………………71
B. Tindak Lanjut………………………………………………………………………….73
Lampiran
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
vii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 : Target dan Realisasi Penerbitan Dokumen Kesehatan
(PHQC,SSCEC,SSCC) Penunjang Indikator Jumlah Alat Angkut
Sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2019
Grafik 2 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Alat Angkut
Sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2018 - 2019
Grafik 3 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Alat Angkut
Sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2015 –
2019
Grafik 4 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah Alat Angkut
Sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan dengan Target
Nasional (RAP) Tahun 2019
Grafik 5 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah Alat Angkut
Sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan dengan Satker
Lain Tahun 2019
Grafik 6 : Target dan Realisasi Indikator Persentase respon Sinyal
Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
Tahun 2019
Grafik 7 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase respon
Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah
layanan KKP Tahun 2018 - 2019
Grafik 8 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indikator Persentase
respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah
layanan KKP Tahun 2015 – 2019
Grafik 9 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Persentase respon
Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah
layanan KKP dengan Target Nasional (RAP) Tahun 2019
Grafik 10 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Persentase respon
Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah
layanan KKP dengan Satker Lain Tahun 2019
Grafik 11 : Target dan Realisasi Indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka
cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit Tahun 2019
Grafik 12 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indikator Jumlah deteksi
dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
Tahun 2018 - 2019
Grafik 13 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit Tahun
2015 – 2019
Grafik 14 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dengan
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
viii
Target Nasional (RAP) Tahun 2019
Grafik 15 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dengan
Satker Lain Tahun 2019
Grafik 16 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi khusus Tahun 2019
Grafik 17 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi khusus Tahun 2018 – 2019
Grafik 18 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi khusus Tahun 2015 – 2019
Grafik 19 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi khusus dengan Target Nasional (RAP) Tahun
2019
Grafik 20 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi khusus dengan Satker Lain Tahun 2019
Grafik 21 : Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD
yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah Tahun
2019
Grafik 22 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah Tahun 2018 – 2019
Grafik 23 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah Tahun 2015 – 2019
Grafik 24 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah dengan Target Nasional (RAP) Tahun 2019
Grafik 25 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah dengan Satker Lain Tahun 2019
Grafik 26 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah sertifikat/surat
ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan Tahun 2019
Grafik 27 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah sertifikat/surat
ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan Tahun 2018 –
2019
Grafik 28 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah sertifikat/surat
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
ix
ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan Tahun 2015 –
2019
Grafik 29 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah sertifikat/surat
ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan Target
Nasional (RAP) Tahun 2019
Grafik 30 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah sertifikat/surat
ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan Satker
Lain Tahun 2019
Grafik 31 : Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD
yang memenuhi syarat-syarat sanitasi Tahun 2019
Grafik 32 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi Tahun 2018 –
2019
Grafik 33 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi Tahun 2015 –
2019
Grafik 34 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dengan Target
Nasional (RAP) Tahun 2019
Grafik 35 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dengan Satker
Lain Tahun 2019
Grafik 36 : Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD
bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area Tahun 2019
Grafik 37 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
Tahun 2018 – 2019
Grafik 38 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
Tahun 2015 – 2019
Grafik 39 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
dengan Target Nasional (RAP) Tahun 2019
Grafik 40 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
dengan Satker Lain Tahun 2019
Grafik 41 : Target dan Realisasi Indikator Jumlah orang yang melakukan skrining
penyakit menular langsung Tahun 2019
Grafik 42 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah orang yang
melakukan skrining penyakit menular langsung Tahun 2018 – 2019
Grafik 43 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah orang yang
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
x
melakukan skrining penyakit menular langsung Tahun 2015 – 2019
Grafik 44 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah orang yang
melakukan skrining penyakit menular langsung dengan Target
Nasional (RAP) Tahun 2019
Grafik 45 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah orang yang
melakukan skrining penyakit menular langsung dengan Satker Lain
Tahun 2019
Grafik 46 : Target dan Realisasi Indikator Jumlah dokumen dukungan
manajemen dan tugas teknis lainnya Tahun 2019
Grafik 47 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah dokumen
dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Tahun 2018 – 2019
Grafik 48 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikato Jumlah dokumen
dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Tahun 2015 – 2019
Grafik 49 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah dokumen
dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan Target
Nasional (RAP) Tahun 2019
Grafik 50 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah dokumen
dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan Satker Lain
Tahun 2019
Grafik 51 : Target dan Realisasi Indikator Jumlah peningkatan kapasitas SDM
bidang P2P Tahun 2019
Grafik 52 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah peningkatan
kapasitas SDM bidang P2P Tahun 2018 – 2019
Grafik 53 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikato Jumlah peningkatan
kapasitas SDM bidang P2P Tahun 2015 – 2019
Grafik 54 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah peningkatan
kapasitas SDM bidang P2P dengan Target Nasional (RAP) Tahun
2019
Grafik 55 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah peningkatan
kapasitas SDM bidang P2P dengan Satker Lain Tahun 2019
Grafik 56 : Target dan Realisasi Indikator Jumlah pengadaan sarana prasarana
Tahun 2019
Grafik 57 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah pengadaan
sarana prasarana Tahun 2018 – 2019
Grafik 58 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikato Jumlah pengadaan
sarana prasarana Tahun 2015 – 2019
Grafik 59 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah pengadaan
sarana prasarana dengan Target Nasional (RAP) Tahun 2019
Grafik 60 : Perbandingan Persentase Realisasi Indikator Jumlah pengadaan
sarana prasarana dengan Satker Lain Tahun 2019
Grafik 61 : Pencapaian kinerja KKP Probolinggo Tahun 2015 – 2019
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019 KKP Kelas II Probolinggo
Tabel 2 : Realisasi anggaran masing-masing indikator kinerja
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
1
A. Visi dan Misi
Visi dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo tahun 2019
mendukung pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes dalam melaksanakan visi
dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk
mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA
yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
BAB I
PENDAHULUAN
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
2
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh ke-Bhineka-an dan
memperkuat restorasi sosial Indonesia.
B. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai
dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998,
mensyaratkan akuntabilitas kinerja didalamnya. Laporan kinerja KKP Kelas II
Probolinggo merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan
dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2019 kepada Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.
Laporan kinerja ini disusun guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah No.
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Kesehatan.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
3
Laporan kinerja menggambarkan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana
yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.
Ikhtisar pencapaian sasaran tersebut menyajikan informasi tentang pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja,
serta pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan
dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan.
Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan
tugas dan fungsi KKP Kelas II Probolinggo sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 sebagaimana telah diubah dalam Permenkes RI
No 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) yang menyatakan bahwa KKP merupakan unit pelaksana teknis
di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, KKP Kelas II
Probolinggo selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal P2P, dituntut
selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu
meningkatkan peran serta fungsi Kementerian Kesehatan sebagai sub sistem dari
sistem Pemerintahan Nasional yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sehubungan dengan hal tersebut KKP Kelas II Probolinggo diwajibkan untuk
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan
LAKIP KKP Kelas II Probolinggo Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
4
perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja
dengan target yang telah ditetapkan.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
356/Menkes/Per/IV/2008 sebagaimana telah diubah dalam Permenkes RI No
2348/Menkes/Per/XI/2011, KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan
masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi,
kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,
pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit
yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di
wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP
menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas
batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru,
dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang
berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja dilingkungan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
8. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan
matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
5
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat
kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan
dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan diwilayah kerja bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara,
pelabuhan,dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan,dan
surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas
batas darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi
tantangan kinerja KKP dalam rangka pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan di pintu gerbang negara pada periode 2015-2019, antara lain:
1. Transisi epidemiologi
Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita hadapi saat ini
dalam pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu disatu pihak
masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin
meningkatnya penyakit tidak menular. Demikian pula re-emerging dan new
emerging diseases, yang berpotensi menimbulakan Kejadian Luar Biasa (KLB)
dan pandemi. Penyakit yang berpotensi menjadi ancaman internasional (PHEIC)
semakin nyata, sehingga diperlukan pula kesiapan semua lini baik jajaran
kesehatan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk pintu-pintu masuk
(bandara, pelabuhan, lintas darat) dalam mencegah keluar masuknya penyakit.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
6
2. Transisi demografi
Meningkatnya umur harapan hidup menyebabkan proporsi penduduk usia lanjut
semakin meningkat, sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit dan
gangguan kesehatan.
3. Transisi lingkungan
Ditandai dengan banyaknya terjadi bencana alam, perubahan iklim global,
berkurangnya lahan pangan, dan lain-lain. Perubahan iklim di dunia (climate
change) diyakini akan sangat berpengaruh terhadap pola penyebaran penyakit
terutama penyakit bersumber binatang, penyakit tidak menular, kejadian
kecelakaan, dan gangguan kesehatan akibat perubahan lingkungan.
4. Perubahan sosial budaya
Adanya perubahan gaya hidup (lifestyle) yang cenderung menjadi tidak sehat, laju
modernisasi yang cepat, dan berkembangnya nilai-nilai baru.
5. Perubahan keadaan politik
Adanya reformasi dan desentralisasi dimana daerah mempunyai wewenang untuk
mengelola daerahnya sendiri.
6. Perubahan keadaan ekonomi
Adanya globalisasi dan pasar bebas dimana salah satu contoh akan
diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada bulan Desember 2015.
7. Perubahan keadaan keamanan
Perubahan keadaan keamanan dengan adanya berbagai macam konflik skala
global dan regional, terjadinya perang, dan terorisme termasuk bioterorisme.
8. Kondisi kesehatan lingkungan
Proporsi masyarakat yang memiliki akses ke sarana sanitasi dasar dan air bersih
yang memenuhi syarat masih terbatas dan lingkungan pemukiman dan
perumahan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini diperberat dengan
jumlah penduduk yang besar yang menyebabkan daya dukung lingkungan
semakin menurun. Salah satu hal yang harus diadaptasi adalah adanya
perubahan iklim (climate change). Peningkatan muka air laut menyebabkan
semakin luasnya breeding places vektor penular penyakit, ancaman penyediaan
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
7
sumber air bersih dari sumur gali, dan kenaikan suhu menyebabkan adaptasi
vektor penular penyakit ke area yang lebih luas.
9. Perilaku masyarakat
Salah satu faktor kunci untuk menekan angka kesakitan penyakit menular dan
tidak menular adalah perilaku pola hidup bersih dan sehat yang disertai upaya
penyehatan lingkungan. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk hidup
bersih dan sehat dapat dilihat dari masih tingginya prevalensi merokok di
masyarakat, kurangnya aktifitas fisik, konsumsi gizi yang tidak seimbang.
Kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS dan penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta tingginya kecacatan dan
kematian akibat kecelakaan.
10. Kinerja pelayanan kesehatan
Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam
membuka kesempatan masyarakat memperoleh status kesehatan yang lebih baik.
Pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat telah mengalami perbaikan
dari waktu ke waktu, namun masih dirasakan belum memadai. Hal ini terlihat dari
beberapa indikator diantaranya proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi
campak, dan proporsi penemuan kasus (case detection rate) TB paru, penemuan
kasus baru kusta, cakupan pengobatan massal filariasis dan lainnya.
11. Keterbatasan, kesenjangan dan distribusi SDM kesehatan
Sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan adalah tenaga fungsional seperti sanitarian, epidemiolog kesehatan,
entomolog kesehatan pada sarana kesehatan maupun tenaga masyarakat, kader
desa, juru malaria desa, jumantik, juru imunisasi. Sampai saat ini kebutuhan dan
distribusi tenaga fungsional tersebut diatas masih belum terpenuhi secara merata,
demikian pula tenaga masyarakat banyak yang kurang aktif.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
8
D. Struktur Organisasi
Didalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 356 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah
dalam Permenkes RI No 2348/Menkes/Per/XI/2011 bahwa KKP Kelas II terdiri dari
Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi,
Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas
Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional dan Instalasi. Adapun
secara struktur organisasi KKP Kelas II Probolinggo dapat digambarkan sebagai
berikut :
E. Sumber Daya Manusia
Struktur pegawai di KKP Kelas II Probolinggo hingga 31 Desember 2019
sejumlah 56 (lima puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA KANTOR
FX. Agus Budiyono, S.KM, M.Kes.
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
dr. Rofiud Darojat
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
KARANTINA & SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI
Jumali, ST, M.KL.
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
RESIKO LINGKUNGAN
Suyoko, S.T., M.M.
KEPALA SEKSI UPAYA KESEHATAN
& LINTAS WILAYAH
Pipin Arisandi, ST, M.Kes.
WILAYAH KERJA
1. Pelabuhan Laut Panarukan
2. Pelabuhan Laut Tanjung Wangi
3. Pelabuhan Laut Pasuruan
4. Pelabuhan Laut Paiton
5. Bandara Abdul Rachman Saleh
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
9
a. Menurut jabatan :
1) Struktural sejumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :
- Kepala KKP : FX. Agus Budiyono, SKM, M.Kes.
- Kepala Sub Bag.TU : dr. Rofiud Darojat
- Kepala Seksi PKSE : Jumali, ST, M.KL.
- Kepala Seksi PRL : Suyoko, ST, MM.
- Kepala Seksi UKLW : Pipin Arisandi, ST, M.Kes.
2) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sejumlah 21 (dua puluh satu) orang,
terdiri dari:
- Dokter Ahli Muda : 3 orang
- Dokter Ahli Pertama : 1 orang
- Perawat Ahli Pertama : 1 orang
- Perawat Terampil : 1 orang
- Perawat Mahir : 1 orang
- Sanitarian Ahli Madya : 1 orang
- Sanitarian Ahli Muda : 2 orang
- Sanitarian Penyelia : 2 orang
- Sanitarian Mahir : 2 orang
- Sanitarian Terampil : 1 orang
- Epidkes Ahli Muda : 4 orang
- Epidekes Ahli Pertama : 1 orang
- Epidkes Penyelia : 1 orang
- Epidkes Terampil : 1 orang
3) Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 30 (tiga puluh) orang, terdiri dari :
- Dokter Ahli : 3 orang
- Perawat : 11 orang
- Pranata Lab. Kesehatan : 1 orang
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
10
- Asisten Apoteker : 2 orang
- Epidemiolog : 2 orang
- Sanitarian Ahli : 1 orang
- Sanitarian : 2 orang
- Bendahara : 2 orang
- Pengadministrasi Umum : 2 orang
- Analis Kepegawaian : 1 orang
- Pengelola BMN : 1 orang
- Arsiparis : 2 orang
Berdasarkan Kepmenkes RI No. 1314 Tahun 2010 tentang pedoman
standarisasi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, di lingkungan kantor
kesehatan pelabuhan dan peta jabatan, maka jumlah pegawai di KKP Kelas II
Probolinggo saat ini (56 pegawai) belum memenuhi standar kebutuhan pegawai di
KKP kelas II yang seharusnya 60 orang di Kantor Induk dan 8 orang di masing-
masing wilker. Dengan semakin meningkatnya kegiatan di KKP Kelas II
Probolinggo, dan berdasarkan Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan yang telah
disusun, maka masih diperlukan penambahan tenaga terutama untuk tenaga
dokter, D3 Keperawatan, D3 Kesehatan Lingkungan dan S1 Kesehatan
Masyarakat. Dengan penambahan tenaga berpendidikan tersebut diharapkan
mampu mempermudah dalam mencapai target pencapaian indikator kinerja di
tahun mendatang.
b. Menurut kepangkatan
Adapun urutan kepangkatan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan per-
31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :
- Pembina Tingkat I, IV/b : 1 orang
- Pembina, IV/a : 5 orang
- Penata Tingkat I, III/d : 5 orang
- Penata, III/c : 11 orang
- Penata Muda Tingkat I, III/b : 9 orang
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
11
- Penata Muda, III/a : 13 orang
- Pengatur Tingkat I, II/d : 10 orang
- Pengatur, II/c : 1 orang
- Pengatur Muda, II/a : 1 orang
F. Sistematika Penulisan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelapoaran Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lapotan Kinerja Instansi
Pemerintah maka sistematika penulisan LAKIP KKP Kelas II Probolinggo sebagai
berikut :
Bab I. Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yg sedang
dihadapi organisasi.
A. Visi dan Misi
B. Latar Belakang
C. Tugas Pokok dan Fungsi
D. Struktur Organisasi
E. Sumber Daya Manusia
F. Sistematika Penulisan
Bab II. Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.
A. Perencanaan Kinerja
B. Perjanjian Kinerja
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
12
Bab III. Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja per setiap indikator:
• Definisi Operasional
• Rumus / Cara perhitungan
• Capaian Indikator
• Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
• Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan
• Kendala / masalah yang dihadapi
• Pemecahan masalah
• Efisiensi penggunaan sumber daya
B. Realisasi Anggaran
• Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan utk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.
• Realisasi anggaran diuraikan per masing-masing indikator.
Bab IV. Penutup
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
tindak lanjut di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
A.Kesimpulan
B.Tindak Lanjut
Lampiran:
1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
13
A. Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja KKP Kelas II Probolinggo didasarkan pada sasaran
strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian
Kesehatan. Sasaran tersebut merupakan tekad sekaligus janji rencana kinerja
tahunan antara pimpinan unit kerja sebagai penerima amanah/tanggung jawab
dengan atasan langsungnya sebagai pemberi amanah/tanggung jawab. Sasaran
strategis tersebut dilaksanakan dengan penetapan indikator kinerja sebagai tolok
ukur tingkat keberhasilan sasaran yang akan dicapai. Indikator kinerja KKP Kelas II
Probolinggo merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit
kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target
kinerja tertentu.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019, Visi dan Misi Kementerian Kesehatan mengikuti Visi dan Misi
Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, KKP Kelas II Probolinggo memiliki
sasaran yang harus dicapai yaitu :
1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi
kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap
sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB, dengan indikator :
a. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan;
b. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah layanan KKP;
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
14
c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit;
d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus;
e. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah;
f. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan;
g. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi.
2. Meningkatnya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor
dan Zoonotik, dengan indikator :
a. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area.
3. Menurunnya Penyakit Menular Langsung, dengan indikator :
a. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung.
4. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator :
a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;
b. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P;
c. Jumlah pengadaan sarana prasarana.
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja tahun 2019 ditetapkan dengan mengacu pada Rencana
Aksi Kegiatan (RAK) 2015 – 2019 KKP Kelas II Probolinggo yang telah direvisi
menyesuaikan dengan SOTK baru Kementerian Kesehatan. Sasaran dan indikator
kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019
sebagaimana tabel berikut :
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
15
Tabel 1. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 KKP Kelas II Probolinggo
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI %
1. Kabupaten/kota
yang melakukan
pemantauan
kasus penyakit
berpotensi
kejadian luar
biasa (KLB) dan
melakukan respon
penanggulangan
terhadap sinyal
KLB untuk
mencegah
terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut
sesuai dengan
standar kekarantinaan
kesehatan
98.921 sertifikat
101.968 sertifikat
103,08
2. Persentase respon
Sinyal Kewaspadaan
Dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah
layanan KKP
100 persen 100 persen 100
3. Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah
tangkal masuk dan
keluarnya penyakit
227 sertifikat
318 sertifikat
140,09
4. Jumlah pelayanan
kesehatan pada
situasi khusus
5 posko 5 posko 100
5. Jumlah pelabuhan/
bandara/ PLBD yang
mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan
kedaruratan
kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah
1 pelabuhan
1 pelabuhan
100
6. Jumlah sertifikat/ surat
ijin layanan kesehatan
lintas wilayah yang
diterbitkan
38.000 sertifikat
44.061 sertifikat
115,95
7. Jumlah pelabuhan/
bandara/ PLBD yang
memenuhi syarat-
syarat sanitasi
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
100
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
16
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI %
2. Meningkatnya
kegiatan
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Tular
Vektor dan
Zoonotik
8. Jumlah pelabuhan/
bandara/ PLBD
bebas vektor pada
wilayah perimeter dan
buffer area
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
100
3. Menurunnya
Penyakit Menular
Langsung
9. Jumlah orang yang
melakukan skrining
penyakit menular
langsung
800 orang 127,88
5. Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya pada
Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
10. Jumlah dokumen
dukungan
manajemen dan
tugas teknis lainnya
40 dokumen
40 dokumen
100
11. Jumlah peningkatan
kapasitas SDM
bidang P2P
8 jenis 8 jenis 100
12. Jumlah pengadaan
sarana prasarana
47 unit 47 unit 100
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
17
A. Capaian Kinerja
Sasaran strategis merupakan arah yang harus dicapai di dalam penetapan
kinerja yang telah diperjanjikan. Masing-masing sasaran strategis memiliki indikator
dengan target yang telah ditetapkan. Analisis capaian kinerja masing-masing
indikator sasaran strategis didalam penetapan kinerja KKP Kelas II Probolinggo
adalah sebagai berikut :
1. Indikator “Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan
kesehatan”
a. Definisi Operasional
Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan dalam
periode satu tahun.
b. Rumus / Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC dan SSCC dalam satu
tahun.
c. Capaian Indikator
Indikator ini merupakan akumulasi jumlah hasil penerbitan sertifikat PHQC,
SSCEC dan SSCC selama kurun waktu satu tahun. Akumulasi penerbitan
sertifikat PHQC, SSCEC dan SSCC pada tahun 2019 sejumlah 101.968
sertifikat, yang terdiri dari penerbitan PHQC 101.224 sertifikat, SSCEC 738
sertifikat dan SSCC 10 sertifikat. Target indikator yang ditetapkan di tahun
2019 sejumlah 98.921 sertifikat, sehingga persentase capaian indikator ini
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
18
sebesar 103,08% sedangkan berdasarkan target RAK 2015-2019,
realisasinya mencapai 99,93%.
Realisasi dari indikator Jumlah alat angkut sesuai dengan standar
kekarantinaan kesehatan sebesar 103,08% yang dihitung berdasarkan
realisasi jumlah penerbitan sertifikat PHQC, SSCEC dan SSCC. Dari
keseluruhan jumlah kedatangan alat angkut yang dilakukan pemeriksaan,
sebesar 100% telah memenuhi standar kekarantinaan kesehatan sesuai
dengan target nasional (RAP).
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
19
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
20
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
21
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Tercapainya target indikator ini disebabkan terdapat penghitungan target
indikator yang lebih baik dibanding tahun 2018. Hal ini juga disebabkan
normalnya kembali trip keberangkatan kapal di Pelabuhan Penyeberangan
Ketapang dimana sejak pelarangan operasional kapal berjenis LCT,
sehingga perusahaan pelayaran mengkonversi kapal yang berjenis LCT
menjadi KMP. Semakin banyaknya kapal berjenis KMP dengan daya angkut
yang lebih besar mengakibatkan jadwal keberangkatan masing-masing kapal
berkurang dari semula bisa mencapai 9 trip, menurun menjadi maksimal 8
trip. Bertambahnya jumlah dermaga dan angkutan penyeberangan di
Pelabuhan Ketapang mengakibatkan kembalinya jumlah trip masing2 kapal
menjadi 9 trip dalam 24 jam.
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
Keterbatasan jumlah SDM yang bertugas melakukan clearence in/out kapal
di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang selama 24 jam.
f. Pemecahan Masalah
Pengaturan jadwal yag tepat dengan memanfaatkan SDM yang tersedia
sehingga kegiatan pengawasan alat angkut terutama di Pelabuhan
Penyeberangan Ketapang dapat terlaksana selama 24 jam.
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dengan jumlah SDM yang terbatas, pelaksanaan kegiatan kekarantinaan
kesehatan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
22
2. Indikator “Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah layanan KKP”
a. Definisi Operasional
Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24
jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun.
b. Rumus / Cara Perhitungan
Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24
jam dibagi jumlah SKD KLB dikali 100%.
c. Capaian Indikator
Indikator ini mengukur jumlah sinyal SKD KLB yang direspon kurang dari 24
jam. Dalam kurun waktu tahun 2019 terdapat 13 sinyal SKD KLB yang
segera dilakukan respon dengan melakukan investigasi langsung sebelum
24 jam sejak informasi diterima. Target indikator yang ditetapkan di tahun
2019 sebesar 100%. Dengan dilaksanakannya respon terhadap sinyal SKD
KLB kurang dari 24 jam, maka capaian indikator ini adalah sebesar 100%
sesuai dengan target yang telah ditetapkan sedangkan berdasarkan target
RAK 2015-2019, realisasinya mencapai 100%.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
23
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
24
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
25
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Keberhasilan capaian kegiatan disebabkan telah terjalinnya koordinasi yang
baik dengan stakeholder terkait sehingga dapat memberikan dukungan
terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan.
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
Informasi mengenai kasus kejadian penyakit menular berpoteni wabah
terkadang masih terlambat, disebabkan kebijakan yang berbeda-beda di tiap
dinas kesehatan sebagai otoritas kesehatan di wilayah dalam hal sharing
data kejadian penyakit.
f. Pemecahan Masalah
Meningkatkan koordinasi dan jejaring surveilans sebagai upaya untuk
meningkatkan kerja sama dan sharing data di bidang penyakit terutama yang
berpotensi menyebabkan KLB.
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya pendanaan cukup efisien, dengan pemanfaatan
96,22% dari pagu anggaran tahun 2019 dapat dilaksanakan kegiatan respon
sinyal kewaspadan dini KLB di wilayah layanan KKP Kelas II Probolinggo.
3. Indikator “Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan
keluarnya penyakit”
a. Definisi Operasional
Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik layanan
lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam
periode satu tahun.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
26
b. Rumus / Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil pemeriksaan surveilans
rutin di klinik layanan lainnya dalam satu tahun.
c. Capaian Indikator
Indikator ini diukur melalui akumulasi jumlah penerbitan sertifikat COP,
Gendec dan hasil pemerikasaan surveilans di klinik layanan lainnya dalam
satu tahun yang merupakan upaya deteksi dini dalam rangka cegah tangkal
masuk dan keluarnya penyakit melalui pintu masuk negara. Hasil yang
diperoleh selama kurun waktu tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1) Jumlah penerbitan COP : 101 sertifikat
2) Jumlah penerbitan Gendec : 73 sertifikat
3) Hasil pemeriksaan surveilans rutin :
• Poliklinik KKP : 72 dokumen
• Poliklinik non KKP : 72 dokumen
Dari rincian diatas, maka akumulasi capaian indikator sejumlah 318
sertifikat/dokumen atau 140,09% dari target yang ditetapkan yaitu sejumlah
227 sertifikat/dokumen sedangkan berdasarkan target RAK 2015-2019,
realisasinya mencapai 105,82%.
Target nasional sesuai RAP, dalam kurun waktu tahun 2019 jumlah
Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melakukan deteksi dini penyakit menular
sebesar 100%. Untuk mendukung target tersebut, KKP Kelas II Probolinggo
telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka deteksi dini cegah
tangkal masuk dan keluarnya penyakit di Pelabuhan dan Bandara dengan
melaksanakan pengawasan kedatangan kapal dan pesawat dari luar negeri
dalam rangka penerbitan sertifikat COP dan Gendec serta melaksanakan
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
27
surveilans rutin di Poliklinik yang berada di wilayah kerja KKP Kelas II
Probolinggo, dimana seluruh kegiatan tersebut telah 100% terlaksana.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
28
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
29
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Keberhasilan capaian kegiatan disebabkan adanya koordinasi yang baik
antar stakeholder KKP Kelas II Probolinggo, baik di wilayan maupun pintu
masuk, sehingga pelaksanaan surveilans dapat berjalan dengan baik. Selain
itu dengan adanya penerbangan internasional di Bandara Banyuwangi
mengakibatkan adanya sertigikat GENDEC yang meningkatkan capaian
penerbitan dokumen kesehatan alat angkut yang merupakan salah satu
deteksi dini faktor risiko KKM di pintu masuk negara.
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
Masih sering terlambatnya data surveilans penyakit dari klinik layanan di luar
KKP, sehingga menghambat pelaksanaan analisa data surveilans penyakit.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
30
f. Pemecahan Masalah
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan klinik layanan yang
menjadi stakeholder KKP untuk dapat kiranya mengirimkan laporan hasil
surveilans penyakit sesuai waktu yang telah disepakati.
Menghitung ulang target penerbitan COP untuk tahun berikutnya sesuai
kondisi yang ada pada saat ini.
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya pendanaan cukup efisien, dengan pemanfaatan
99,18% dari pagu anggaran tahun 2019 dapat tercapai target kegiatan
sebesar 100%.
4. Indikator “Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus”
a. Definisi Operasional
Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus
tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain dalam periode satu
tahun.
b. Rumus / Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat
lebaran, natal, tahun baru dan lainnya dalam satu tahun.
c. Capaian Indikator
Dalam pencapaian indikator ini, dilaksanakan posko kesehatan dalam rangka
menghadapi situasi khusus, yang terdiri dari 2 (dua) posko Lebaran, 2 (dua)
posko Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan 1 (satu) satu posko hari raya
Nyepi sehingga akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan
kesehatan pada saat situasi khusus sejumlah 5 (lima) posko. Target yang
ditetapkan di tahun 2019 adalah sejumlah 5 (lima) posko, sehingga indikator
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
31
ini tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sedangkan
berdasarkan target RAK 2015-2019, realisasinya mencapai 100%..
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
32
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
33
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Adanya dukungan sumber daya, baik SDM maupun dana dari anggaran
yang ada, maka capaian kegiatan di 5 posko kesehatan telah berjalan
dengan sesuai yang direncanakan.
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
Kurangnya peralatan penyimpanan pengamanan obat-obatan yang
digunakan untuk pertolongan kepada mayarakat saat mudik melalui
pelabuhan/bandara
f. Pemecahan Masalah
Pengadaan peralatan penyimpanan untuk pengamanan obat yang mudah
rusak yang ditempatkan di pos kesehatan yang menyelenggarakan situasi
khusus terutama Pos Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi,
Pos Bandara Banyuwangi, dan Pos Bandara Abdul Rachman Saleh Malang.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
34
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Mengoptimalkan peralatan dan sarana yang ada untuk mendukung
terselenggaranya kegiatan situasi khusus melalui kerjasama dengan lintas
sektor. Penggunaan sumber daya pendanaan sesuai target kinerja, dengan
pemanfaatan 100% dari pagu anggaran tahun 2019 dapat tercapai pula
target kegiatan sebesar 100%.
5. Indikator “Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah”
a. Definisi Operasional
Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan
kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.
b. Rumus / Cara Perhitungan
Jumlah pelabuhan/ bandarudara/ PLBD yang memiliki kebijakan
kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.
c. Capaian Indikator
Rencana kontinjensi merupakan suatu rencana yang telah dirancang pada
keadaan yang dapat dibilang tidak tetap dengan jalan atau alur yang telah
disepakati, teknik, manajemen dan berbagai pelaksanaan yang telah
ditetapkan secara bersama dengan berbagai penanggulangan.
Pada tahun 2019, penyusunan kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen
rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
ditargetkan menghasilkan satu dokumen rencana kontinjensi yang
dilaksanakan di Pelabuhan Probolinggo. Target tersebut telah terealisasi
dengan dihasilkannya sebuah dokumen rencana kontinjensi penanggulangan
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
35
kedaruratan kesehatan masyarakat di Pelabuhan Probolinggo sehingga
tercapai target indikator sebesar 100 % sedangkan berdasarkan target RAK
2015-2019, realisasinya mencapai 100%.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
36
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
37
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Keberhasilan capaian kegiatan disebabkan adanya koordinasi yang baik
antar pegawai KKP Kelas II Probolinggo dan stakeholder yang ada di
pelabuhan/bandara wilayah kerja pelabuhan Kelas II Probolinggo dalam
penyusunan rencana kontinjensi.
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
Pelaksanaan penyusunan rencana kontinjensi tidak seluruhnya dihadiri oleh
pimpinan instansi yang diundang.
f. Pemecahan Masalah
Mengundang kembali instansi-instansi yang terlibat dalam penyusunan
rencana kontinjensi dengan menekankan kehadiran pimpinan instansi
sebagai pengambil keputusan.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
38
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya pendanaan cukup efisien, dengan pemanfaatan
93,75% dari pagu anggaran tahun 2019 dapat dilaksanakan penyusunan
dokumen rencana kontinjensi di Pelabuhan Probolinggo.
6. Indikator “Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah
yang diterbitkan”
a. Definisi Operasional
Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan yang
diterima dalam periode satu tahun.
b. Rumus / Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit,
sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu
tahun.
c. Capaian Indikator
Akumulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2019 sejumlah
44.061 sertifikat dengan rincian sebagai berikut :
1) Sertifikat izin laik terbang : 763 sertifikat
2) Sertifikat izin angkut orang sakit : 25 sertifikat
3) Sertifikat izin angkut jenazah : 65 sertifikat
4) Jumlah penerbitan/legalisasi ICV : 43.205 sertifikat
Target yang ditetapkan sejumlah 38.000 sertifikat sehingga dari jumlah
sertifikat yang telah diterbitkan selama tahun 2019, capaian indikator yang
dihasilkan sebesar 115,96% sedangkan berdasarkan target RAK 2015-2019,
realisasinya mencapai 100% sedangkan berdasarkan target RAK 2015-2019,
realisasinya mencapai 107,28%.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
39
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
40
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
41
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Jemaah umroh semakin tahun mengalami peningkatan disetiap wilayah kerja
KKP Kelas II Probolinggo sehingga penerbitan ICV juga semakin meningkat.
Selain itu adanya pembukaan pos KKP di Wilayah Kerja Pelabuhan Tanjung
Wangi yaitu Bandara Banyuwangi sebagai pos pelayanan kekarantinaan,
sehingga penerbitan laik terbang dan angkut jenazah mengalami kenaikan.
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
Pembukaan Pos Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara
Banyuwangi, dan pada Bulan Desember 2019 bandara tersebut menjadi
Bandara Internasional, maka perlu adanya tambahan SDM, peralatan dan
sarana yang memadai untuk kegiatan kekarantinaan kesehatan.
f. Pemecahan Masalah
Pengusulan tambahan peralatan dan sarana ke pusat, maupun pengadaan
sendiri untuk terjaminnya kelengkapan dalam pelayanan kekarantinaan
kesehatan di Bandara Banyuwangi
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
42
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penerbitan sertifikat yang dimaksud terutama Surat Keterangan Laik
Terbang dan surat ijin angkut jenazah hanya mengoptimalkan 2 orang
petugas untuk melaksanakan kegiatan di Pos Bandara Domestik dan Pos
Bandara Internasional Banyuwangi. Penggunaan sumber daya pendanaan
sesuai target kinerja, dengan pemanfaatan 100% dari pagu anggaran tahun
2019 dapat tercapai pula target kegiatan sebesar 100%.
7. Indikator “Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat
sanitasi”
a. Definisi Operasional
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat
umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat
penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan.
b. Rumus / Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang mempunyai sanitasi
tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik
hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan.
c. Capaian Indikator
Pencapaian indikator ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan sanitasi tempat-
tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) dan tempat
penyediaan air bersih (TPAB) di 5 (lima) pelabuhan dan 1 (satu) bandara.
Target indikator dimaksud adalah 6 (enam) pelabuhan/bandara dan
terealisasi 6 (enam) pelabuhan/bandara, sehingga diperoleh nilai capaian
100% sedangkan berdasarkan target RAK 2015-2019, realisasinya
mencapai 100%.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
43
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
44
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
45
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
46
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Keberhasilan capaian kegiatan disebabkan telah terjalinnya koordinasi yang
baik dengan kader dan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan sanitasi lingkungan serta peran aktif
masyarakat di wilayah KKP
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
Perbedaan kondisi tipologi dan karakteristik lingkungan pelabuhan/bandara
tiap wilker yang mengharuskan upaya pembinaan dan pengawasan sanitasi
lingkungan yang berbeda.
f. Pemecahan Masalah
Diadakan pertemuan forum pelabuhan/bandara sehat secara berkala antar
stakeholder dan masyarakat pelabuhan/bandara untuk mewujudkan
pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat sanitasi.
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dengan terbatasnya SDM sanitarian di seksi PRL yang ada diwilayah kerja,
akan tetapi kegiatan yang sudah direncanakan dapat diselesaikan.
Penggunaan sumber daya pendanaan cukup efisien, dengan pemanfaatan
99,19% dari pagu anggaran tahun 2019 dapat tercapai target kegiatan
sebesar 100%.
8. Indikator “Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah
perimeter dan buffer area”
a. Definisi Operasional
Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI
perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan
kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
47
b. Rumus / Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1,
HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan
kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6 dalam satu tahun.
c. Capaian Indikator
Pencapaian indikator ini berdasarkan dari hasil survei vektor di area buffer
dan perimeter 5 (lima) pelabuhan dan 1 (satu) bandara. Target indikator
dimaksud adalah 6 (enam) pelabuhan/bandara dan terealisasi 6 (enam)
pelabuhan/bandara, sehingga diperoleh nilai capaian 100% sedangkan
berdasarkan target RAK 2015-2019, realisasinya mencapai 100%.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
48
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
49
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
50
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Keberhasilan capaian kegiatan disebabkan telah terjalinnya koordinasi yang
baik dengan kader dan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan
surevilans vektor dan binatang pembawa penyakit serta peran aktif
masyarakat di wilayah KKP
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
Kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah Buffer tentang pentingnya
menjaga kebersihan rumah dan lingkungan.
f. Pemecahan Masalah
Melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang PSN, PHBS,
dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit
akibat vektor dan binatang pembawa penyakit.
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dengan terbentuknya satu bangunan satu jumantik di masyarakat pelabuhan
dan sekitarnya, diharapkan dapat menurunkan indeks vektor dan binatang
pembawa penyakit sehingga tindakan pengendalian secara kimia seperti
fogging dan larvasida dapat berkurang. Penggunaan sumber daya
pendanaan cukup efisien, dengan pemanfaatan 99,02% dari pagu anggaran
tahun 2019 dapat tercapai target kegiatan sebesar 100%.
9. Indikator “Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular
langsung”
a. Definisi Operasional
Jumlah orang yang melaksanan skrining penyakit menular meliputi penyakit
TB, HIV/AIDS dan lainnya.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
51
b. Rumus / Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular
meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun.
c. Capaian Indikator
Pencapaian indikator ini berdasarkan dari jumlah orang yang melaksanakan
skrining penyakit menular meliputi penyakit TB dan HIV/AIDS dalam satu
tahun. Target yang ditetapkan sejumlah 800 orang dan terealisasi 1.023
orang, sehingga diperoleh nilai capaian 127,88%.
Adapun rincian pencapaian kinerja tersebut antara lain :
1) Skrining TB : 409 orang
2) Skrining HIV AIDS : 614 orang
Sedangkan berdasarkan target RAK 2015-2019, realisasinya mencapai
108,26%.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
52
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
53
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
54
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Terealisasinya capaian target dikarenakan peningkatan Konseling dan
Testing HIV dan Screening TB secara kelompok ke kapal dan
instansi/perusahaan. Waktu yang sangat terbatas tidak memungkinkan
mereka untuk datang melakukan pemeriksaan di KKP. Pendekatan personal
dan tempat sosialisasi melalui kelompok-kelompok kecil memudahkan
mendapatkan informasi dan tidak mengganggu waktu bekerja.
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
- Sulitnya peserta sosialisasi untuk datang ke KKP untuk mendapatkan
informasi karena tuntutan pekerjaan.
- Lamanya hasil pemeriksaan TB
- Peserta sulit mengeluarkan sampel dahak
f. Pemecahan Masalah
Melalui pendekatan personal dengan cara sosialisasi berkelompok ke
kapal/instansi/perusahaan dan layanan hasil pemeriksaan sampel dahak
melalui telepon.
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dengan sumber dana dan SDM yang ada memaksimalkan penemuan jumlah
pemeriksaan KTHIV dan screening TB. Penyerapan anggaran sebesar
99,89% dapat mencapai kinerja sebesar 127,88%.
10. Indikator “Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis
lainnya”
a. Definisi Operasional
Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain
RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip,
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
55
Profil, Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e monev
Bappenas, LEB dalam periode satu tahun.
b. Rumus / Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen terdiri dari RKAKL/DIPA
(awal dan revisi) 2 dok, Laptah 1 dok, Laporan Keuangan 2 dok, Laporan
BMN 2 dok, Lakip 1 dok, Profil 1 dok, Proposal PNBP 1 dok, dokumen
kepegawaian 2 dok (kontrak dan penilaian), e monev DJA 12 dok, e monev
Bappenas 4 dok, LEB 12 dok.
c. Capaian Indikator
Indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
bertujuan untuk mengukur jumlah dokumen yang dihasilkan dalam rangka
dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada program pencegahan
dan pengendalian penyakit. Target yang ditetapkan sejumlah 40 dokumen
dan terealisasi sejumlah 40 dokumen, sehingga nilai capaian kinerja sebesar
100% sedangkan berdasarkan target RAK 2015-2019, realisasinya mencapai
100%.
Adapun rincian dokumen yang dihasilkan antara lain :
1) RKAKL/DIPA (awal dan revisi) : 2 dokumen
2) Laporan tahunan : 1 dokumen
3) Laporan Keuangan : 2 dokumen
4) Laporan BMN : 2 dokumen
5) Lakip : 1 dokumen
6) Profil : 1 dokumen
7) Proposal PNBP : 1 dokumen
8) Dokumen kepegawaian : 2 dokumen (kontrak dan penilaian)
9) E-monev DJA : 12 dokumen
10) E-monev Bappenas : 4 dokumen
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
56
11) LEB : 12 dokumen
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
57
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
58
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Pelaksanaan pencapaian indikator dukungan manajemen dan tugas teknis
lainnya meliputi berbagai macam kegiatan, mulai dari perencanaan
(kegiatan, keuangan, BMN), pemantauan dan informasi, penyusunan laporan
dan evaluasi, termasuk didalamnya pengelolaan kepegawaian dan
organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta layanan perkantoran
bisa mencapai target dikarenakan terdapat koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi yang cukup baik dan efektif dari unsur internal (seksi dan
subbagian) maupun eksternal (eselon I Ditjen P2P Kemenkes, KPPN,
KPKNL, Otoritas Pelabuhan).
e. Kendala/Masalah yang dihadapi adalah jumlah sumber daya manusia (ASN)
yang ada di subbagian Tata Usaha belum mencukupi, masih banyak peta
jabatan yang belum terisi baik dari sisi jenis jabatan maupun jumlah
pejabatnya. Tahun 2019 dan tidak terdapat penambahan tenaga ASN baru.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
59
Penambahan ASN baru pada tahap pendaftaran/seleksi administrasi untuk
mengisi formasi perencana sejumlah 1 orang.
Selain itu juga pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas juga
masih menjadi kendala untuk menghasilkan output kegiatan yang
berkualitas.
f. Pemecahan Masalah
Langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan adalah mengajukan
kebutuhan formasi pegawai ke eselon I Kementerian Kesehatan dan
membuat perjanjian kerja dengan tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri).
Untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan
dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya manusia sangat efisien, karena dengan jumlah
tenaga yang kurang, output bisa tercapai, meskipun secara kualitas output
belum maksimal.
Efisiensi dalam bidang pendanaan cukup efisien, karena hanya
membutuhkan 98,68% dari pagu anggaran yang disediakan.
11. Indikator “Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P”
a. Definisi Operasional
Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP
dalam kurun waktu satu tahun.
b. Rumus / Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh
SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
60
c. Capaian Indikator
Pengukuran indikator ini berdasarkan jenis peningkatan kapasitas SDM yang
dilaksanakan selama tahun 2019. Target yang ditetapkan sejumlah 4 (empat)
jenis pelatihan dan terealisasi sejumlah 8 (delapan), sehingga nilai capaian
yang diperoleh sebesar 100% dengan jenis peningkatan kapasitas SDM
sebagai berikut :
1) Pelatihan kekarantinaan kesehatan
2) Pelatihan surveilans epidemiologi
3) Pelatihan pengensalian vektor dan BPP
4) Pelatihan kesehatan lingkungan
5) Pelatihan kegawatdaruratan
6) Pelatihan perjalanan internasional
7) Pelatihan manajemen aset
8) Pelatihan peningkatan kapasitas pegawai
Sedangkan berdasarkan target RAK 2015-2019, realisasinya mencapai
100%
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
61
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
62
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
63
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Pelaksanaan pencapaian indikator ini berhasil disebabkan tersedianya
informasi pelatihan dari internal organisasi Kemenkes dan kemampuan
menjalin jejaring informasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan oeh institusi selain Kemenkes.
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
Kendala yang dihadapi adalah ketergantungan pelaksanaan terhadap
penyelenggara pelatihan, terutama dari institusi penyelenggara selain
Kemenkes.
f. Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya yang maksimal
untuk memperoleh informasi pelatihan melalui jalur organisasi profesi dan
media internet.
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya pendanaan cukup efisien, dengan pemanfaatan
96,74 % dari pagu anggaran tahun 2019 dapat dilaksanakan 8 jenis
pelatihan dengan rincian 32 event pelatihan yang diikuti oleh 121 pegawai.
12. Indikator “Jumlah pengadaan sarana dan prasarana”
a. Definisi Operasional
Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang
perkantoran, kendaraan dalam satu tahun.
b. Rumus / Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas
penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
64
c. Capaian Indikator
Pengadaan sarana dan prasarana tahun 2019 ditargetkan sejumlah 47 unit
yang terdiri dari pengadaan peralatan dan fasilitas penunjang perkantoran14
unit, pengadaan alat kesehatan 32 unit dan pembangunan Gedung kantor
induk 1 unit. Dari target tersebut, terealisasi sejumlah 47 unit sehingga nilai
capaian indikator yang diperoleh sebesar 100% sedangkan berdasarkan
target RAK 2015-2019, realisasinya mencapai 100%.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
65
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
66
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
67
d. Analisa Penyebab Keberhasilan
Indikator Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2019
berhasil mencapai target, dikarenakan proses pengadaan sarana dan
prasarana dilakukan sejak awal tahun, dan juga kerjasama antara pejabat
pengadaan, PPK dan para Kepala seksi serta kasubbag TU terkait
spesifikasi barang yang diinginkan oleh user disampaikan ke pejabat
pengadaan dan PPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan bersama.
e. Kendala / Masalah yang dihadapi
Pengadaan gedung kantor induk mengalami sedikit keterlambatan tender,
dikarenakan terdapat perubahan peraturan PermenPU, terkait klasifikasi
peserta lelang konstruksi, dari klasifikasi besar ke kecil, sehingga
membutuhkan koordinasi dan konsultasi ke LKPP untuk implementasinya.
f. Pemecahan Masalah
Melakukan konsultasi ke LKPP dan mengikuti sosialisasi terkait Permen PU
yang baru untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan tender oleh Unit Layanan
Pengadaan KKP Kelas II Probolinggo.
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya pendanaan cukup efisien, dengan pemanfaatan
96,88% dari pagu anggaran tahun 2019 dapat diperoleh 47 unit, sesuai
dengan perencanaan dengan pencapaian indikator sebesar 100%.
Dari hasil pengukuran kinerja sasaran dan indikator, secara umum pencapaian
kinerja KKP Kelas II Probolinggo sebesar 107,25%. Perbandingan pencapaian
kinerja pada masa RPJMN 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
68
B. Realisasi Anggaran
Anggaran KKP Kelas II Probolinggo tahun 2019 sebesar Rp.22.237.003.000,-
(Dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ribu rupiah). Dari hasil
pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2019, realisasi anggaran mencapai
Rp. 21.767.516.566,- (Dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima
ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau mencapai 97,89%.
Target dan realisasi anggaran masing-masing indikator adalah :
Tabel 2. Target dan realisasi anggaran per-indikator Tahun 2019
NO INDIKATOR TARGET
(dalam rupiah)
REALISASI
(dalam rupiah)
PERSENTASE
CAPAIAN
1. Jumlah alat angkut
sesuai dengan standar
kekarantinaan kesehatan
566.231.000
558.713.909
98,67
2. Persentase respon Sinyal
Kewaspadaan Dini
(SKD), KLB dan bencana
di wilayah layanan KKP
267.167.000
257.073.426
96,22
3. Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah
251.859.000 249.804.847 99,18
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
69
NO INDIKATOR TARGET
(dalam rupiah)
REALISASI
(dalam rupiah)
PERSENTASE
CAPAIAN
tangkal masuk dan
keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi
khusus
107.285.000
107.285.000
100
5. Jumlah pelabuhan/
bandara/ PLBD yang
mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan
kedaruratan kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah
152.140.000
142.629.002
93,75
6. Jumlah sertifikat/surat ijin
layanan kesehatan lintas
wilayah yang diterbitkan
80.784.000 80.784.000
100
7. Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD yang
memenuhi syarat-syarat
sanitasi
99.681.000 98.874.700
99,19
8. Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD bebas
vektor pada wilayah
perimeter dan buffer
area
471.750.000 467.122.494
99,02
9. Jumlah orang yang
melakukan skrining
penyakit menular
langsung
191.768.000 191.566.420
99,89
10. Jumlah dokumen
dukungan manajemen
dan tugas teknis lainnya
10.593.804.000 10.454.197.180
98,68
11. Jumlah peningkatan
kapasitas SDM bidang
P2P
312.165.000 301.973.649
96,74
12. Jumlah pengadaan 9.142.369.000 8.857.494.939
96,88
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
70
NO INDIKATOR TARGET
(dalam rupiah)
REALISASI
(dalam rupiah)
PERSENTASE
CAPAIAN
sarana prasarana
TOTAL : 22.237.003.000 21.767.516.566 97,89
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
71
A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas II Probolinggo
ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (Good Governance) KKP Kelas II Probolinggo tahun 2019. Penyusunan
LAKIP ini merupakan upaya dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29
Tahun 2014 tetang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
LAKIP KKP Kelas II Probolinggo tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja
KKP Kelas II Probolinggo dan evaluasi kinerja yang telah dicapai baik kinerja
kegiatan, kinerja sasaran maupun anggaran serta dilaporkan juga analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Selain itu, tahun 2019
merupakan tahun terakhir dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2015 - 2019
yang merupakan rencana kinerja jangka menengah KKP Kelas II Probolinggo
sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran capaian kinerja jangka menengah
yang tertuang didalam RAK tahun 2015 – 2019.
Dalam tahun 2019, KKP Kelas II Probolinggo menetapkan 4 (empat) sasaran
dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan
dan Dokumen Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian
sasaran tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :
BAB IV
PENUTUP
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
72
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran
tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih
yang termasuk dalam interpretasi sesuai target dan melampaui target. Berdasarkan
hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran dapat disimpulkan :
- 2 (dua) sasaran atau 50% dikategorikan melampaui target
- 2 (dua) sasaran atau 50% dikategorikan sesuai target
Dari 4 (empat) sasaran telah ditetapkan 12 (dua belas) indikator kinerja yang
dapat disimpulkan :
- 4 (empat) indikator kinerja atau 33,3% dikategorikan melampaui target
- 8 (delapan) indikator kinerja atau 67,7% dikategorikan sesuai target
Pencapaian kinerja dari keseluruhan sasaran dan indikator KKP Kelas II
Probolinggo tahun 2019 mencapai 107,25% dari target yang ditetapkan. Dalam
Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KKP Kelas II
Dengan nilai 127,88% atau melampaui
target
Dengan nilai 108,7% atau melampaui
target
Dengan nilai 100% atau memenuhi
target
Dengan nilai 100% atau memenuhi
target
SASARAN
…………. 1 Terdiri dari 7 indikator
Indikator
2 Terdiri dari 1 indikator
Indikator
3 Terdiri dari 1 indikator
Indikator
4 Terdiri dari 3 indikator
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
73
Probolinggo dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan
melalui DIPA KKP Kelas II Probolinggo Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.
22.237.003.000,- (Dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ribu
rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.767.516.566,- (Dua puluh satu
milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat enam belas ribu lima
ratus enam puluh enam rupiah) atau mencapai 97,89%.
B. Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja, terdapat 4 (empat) indikator
yang melampaui target dan 8 (delapan) indikator memenuhi target. Untuk
meningkatkan kinerja di masa mendatang, upaya yang ditempuh adalah sebagai
berikut :
1. Dilakukan penghitungan yang lebih komprehensif terhadap target yang akan
ditetapkansesuai dengan rencana kinerja jangka menengah yang akan disusun
didalam RAK 2020 -2024 serta dilakukan monitoring dan evaluasi berkala
terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan, disertai dengan mekanisme
pengumpulan data dan informasi yang efektif
2. Meningkatkan penyerapan anggaran untuk meningkatkan kinerja organisasi yang
lebih berorientasi hasil/outcomes.
Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap
beberapa indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas II
Probolinggo Tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap
indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari
semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun
demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi
kami untuk memperbaiki.
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
74
LAMPIRAN
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
75
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : FX. Agus Budiyono, SKM, M.Kes.
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : dr. Anung Sugihantono, M.Kes.
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua dr. Anung Sugihantono, M.Kes. NIP 196003201985021002
Jakarta, Desember 2019
Pihak Pertama,
FX. Agus Budiyono, SKM. M.Kes. NIP 196403241988031002
LAMPIRAN 1
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
76
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO
TAHUN 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
98.921 sertifikat
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
100 persen
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
227 sertifikat
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
5 posko
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
1 pelabuhan
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
38.000 sertifikat
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
6 pelabuhan/ bandara
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
6 pelabuhan/ bandara
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
800 orang
4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
40 dokumen
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
8 jenis
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana
47 unit
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
77
No Kegiatan Anggaran
1. Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp 1.525.147.000,-
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Rp 471.750.000,-
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp 191.758.000,-
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Rp 20.048.338.000,-
Total Rp 22.237.003.000,-
Direktur Jenderal P2P dr. Anung Sugihantono, M.Kes. NIP 196003201985021002
Jakarta, 19 Desember 2019 Kepala KKP Kelas II Probolinggo
FX. Agus Budiyono, SKM, M.Kes. NIP 196403241988031002
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
78
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN
Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Kesehatan
Unit Organisasi : KKP Kelas II Probolinggo
Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang didukung : Surveilans, Imunisasi dan Kekarantinaan Kesehatan
Kegiatan : Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan Target
Tahun 2019
Alokasi 2019
(000)
1 Kabupaten/kota yang
melakukan pemantauan
kasus penyakit berpotensi
kejadian luar biasa (KLB) dan
melakukan respon
penanggulangan terhadap
sinyal KLB untuk mencegah
terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
98.921
sertifikat 566.231
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
100 persen 267.167
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
227 sertifikat 251.859
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
5 posko 107.258
5. Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
1 pelabuhan 152.140
LAMPIRAN 2
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
79
No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan Target
Tahun 2019
Alokasi 2019
(000)
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
38.000
sertifikat 80.784
7. Jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
6 pelabuhan/
bandara 99.681
2 Meningkatnya pencegahan
dan pengendalian penyakit
tular vektor dan zoonotik
8. Jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
6 pelabuhan/
bandara 471.750
3 Menurunnya penyakit
menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
800 orang 191.768
4 Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
40 dokumen 10.593.804
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
8 jenis 312.165
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana
47 unit 9.142.369
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
1
Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)
1. Tahun Berjalan (2019)
No Output/ Komponen
Tahun 2019
Volume Satuan Alokasi (000)
1 Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
98.921 Sertifikat 566.231
2 Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
100 Persen 267.167
3 Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
227 Sertifikat 251.859
4 Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
5 Pelabuhan 107.258
5 Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
1 Pelabuhan 152.140
6 Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas
wilayah yang diterbitkan
38.000 Sertifikat 80.784
7 Jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD yang memenuhi
syarat-syarat sanitasi 6 Pelabuhan/
bandara 99.681
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
2
No Output/ Komponen
Tahun 2019
Volume Satuan Alokasi (000)
8 Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD bebas vektor pada
wilayah perimeter dan buffer area
6 Pelabuhan/ bandara
471.750
9 Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit
menular langsung
800 Orang 191.768
10 Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas
teknis lainnya
40 Dokumen 10.593.804
11 Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
8 Jenis 312.165
12 Jumlah pengadaan sarana prasarana
47 Unit 9.142.369
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
3
2. Prakiraan Maju (2020)
No Output/ Komponen
Tahun 2020
Volume Satuan Alokasi (000)
1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
1.111.070 Sertifikat
2 Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
90 Persen
3 Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
85 Persen
4 Nilai kinerja anggaran
80 Pelabuhan
5 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
90 Pelabuhan
6 Kinerja implementasi WBK satker 70 Sertifikat
7 Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20
JPL 80 Persen
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
4
B. Sumber Pendanaan
No Ouput/ Komponen Alokasi (000)
Lokasi Rupiah PNBP PHLN
1 Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
- 566.231 - Probolinggo
2 Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
- 267.167 - Probolinggo
3 Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
- 251.859 - Probolinggo
4 Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
- 107.258 - Probolinggo
5 Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
- 152.140 - Probolinggo
6 Jumlah sertifikat/surat ijin layanan
kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
- 80.784 - Probolinggo
7 Jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD yang
memenuhi syarat-syarat sanitasi
- 99.681 - Probolinggo
LAMPIRAN 3
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
5
No Ouput/ Komponen Alokasi (000)
Lokasi Rupiah PNBP PHLN
8 Jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD bebas
vektor pada wilayah perimeter dan buffer
area
- 471.750 - Probolinggo
9 Jumlah orang yang melakukan skrining
penyakit menular langsung
- 191.768 - Probolinggo
10 Jumlah dokumen dukungan manajemen
dan tugas teknis lainnya
10.593.804 - - Probolinggo
11 Jumlah peningkatan kapasitas SDM
bidang P2P
312.165 - - Probolinggo
12 Jumlah pengadaan sarana prasarana
9.142.369 - - Probolinggo
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
6
Indikator Kinerja Revisi 4 RAK 2015 – 2019
Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Revisi Rencana
Aksi Program Ditjen P2P 2015 - 2019, Perubahan Nomenklatur Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis, KKP Kelas II Probolinggo
menyusun revisi keempat indikator kinerja 2015 - 2019 sebagai berikut :
REVISI INDIKATOR KINERJA 2015 – 2019
Program
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2015 2016 2018 2019 2019
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Kabupaten/kota
yang melakukan
pemantauan kasus
penyakit berpotensi
kejadian luar biasa
(KLB) dan
melakukan respon
penanggulangan
terhadap sinyal KLB
untuk mencegah
terjadinya KLB
a. Jumlah alat angkut
sesuai dengan standar
kekarantinaan
kesehatan
16.439 sertifikat
74.944 sertifikat
175.322 sertifikat
280.432 sertifikat
379.353 sertifikat
b. Persentase respon
Sinyal Kewaspadaan
Dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah
layanan KKP
100% 100% 100% 100% 100%
c. Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah
tangkal masuk dan
keluarnya penyakit
236 sertifikat
460 sertifikat
703 sertifikat
957 sertifikat
1.184 sertifikat
d. Jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi
khusus 5 posko 5 posko 5 posko 5 posko
5 posko
LAMPIRAN 3
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
7
e. Jumlah pelabuhan/
bandara/ PLBD yang
mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan
kedaruratan kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah
1 pelabuhan/
bandara
2 pelabuhan/
bandara
3 pelabuhan/
bandara
4 pelabuhan/
bandara
5 pelabuhan/
bandara
f. Jumlah sertifikat/surat
ijin layanan kesehatan
lintas wilayah yang
diterbitkan
25.168 sertifikat
57.563 sertifikat
97.126 sertifikat
133.726 sertifikat
171.726 sertifikat
g. Jumlah pelabuhan/
bandara/ PLBD yang
memenuhi syarat-syarat
sanitasi
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
2. Meningkatnya
pencegahan dan
pengendalian
penyakit tular vektor
dan zoonotik
Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
6 pelabuhan/
bandara
3. Menurunnya
penyakit menular
langsung
Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
241 orang 1.388 orang 2.250 orang 3.338 orang 4.138 orang
4. Meningkatnya
Dukungan
a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
40 dokumen
40 dokumen
40 dokumen
40 dokumen
40 dokumen
aporan Akuntabilitas Kinerja 2019
8
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Pada Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
b. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 8 jenis
c. Jumlah pengadaan sarana prasarana
43 unit 90 unit 146 unit 209 unit 256 unit