LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …...dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur

1

TAHUN 2018

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS KETENAGAKERJAAN

KOTA MAKASSAR

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018

i DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Tahun 2018 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.

LAKIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar disusun untuk

memenuhi ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud disusunnya LAKIP Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar ini adalah :

a. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data

yang telah diolah;

b. Sebagai wujud pertanggungjawaban suatu organisasi Instansi Pemerintah

kepada pemberi wewenang dan pemberi mandat;

KATA PENGANTAR

ii DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

c. Sebagai media informasi tentang sejauhmana pelaksanaan prinsip –

prinsip good governance termasuk penerapan fungsi – fungsi manajemen

secara benar pada instansi yang bersangkutan

d. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar di tahun berikutnya.

Tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan harapan,

namun demikian dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini kami

berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui perbaikan penerapan fungsi – fungsi

manajemen sesuai aturan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengukuran, evaluasi, dan pelaporan pencapaian kinerja, hingga dapat

mengetahui/mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sehingga meningkatkan kepercayaan

masyarakat dan lingkungannya terhadap organisasi Instansi Pemerintah.

Disadari bahwa penyusunan LAKIP Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran

dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar dapat disusun dengan lebih baik.

Mudah-mudahan LAKIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar ini

dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam

penyusunan LAKIP ini diucapkan terimakasih.

Makassar, Januari 2019

Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar

H. MARIO SAID, S.IP. M.Si Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b NIP. : 19730523 199202 1 001

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018

iii DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dimaksudkan untuk

menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2018

dan sebagai bentukketerbukaan informasi terhadap publik dalam rangka

mewujudkan Good Governance.

LAKIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merupakan

perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Strategis

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2014-2015. Rencana Strategis

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar memuat Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran Strategis, dan indikator kinerja utamanya. Visi Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar adalah:

“Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing,

Harmonis dan Sejahtera untuk Semua”.

Untuk mendefinisikan cara untuk mewujudkan visi di atas maka

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja untuk Mengisi dan Memperluas

Peluang serta Kesempatan Kerja melalui Pemberdayaan Usaha Mandiri;

RINGKASAN EKSEKUTIF

iv DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Pelatihan

Kerja yang Berbasis Kompetensi dan Pengembangan Produktifitas Tenaga

Kerja;

3. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, Berkeadilan,

Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

2014-2019 tercermin tujuan strategis yang hendak dicapai yaitu: 1)

Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat; 2) Mewujudkan

kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai; 3) Peningkatan

kinerja pelayanan publik.

Untuk merealisasikan tujuan strategis tersebut di atas, Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan Sasaran Strategis dengan

indikator kinerja dan capaian kinerjanya diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran Pertama, “Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Kerja dan

Kesempatan Berusaha” rata- rata capaiannya sebesar 151,94%;

b. Sasaran Kedua, “Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya

saing” rata-rata capainnya sebesar 100,02%;

c. Sasaran Ketiga, “Terciptanya Hubungan yang Harmonis antara Pekerja dan

Pengusaha” rata-rata capaiannya sebesar 97,50%.

d. Sasaran Keempat “Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja” rata-rata

capaiannya sebesar 80,30%.

e. Sasaran Kelima “Terwujudnya Administrasi Pemerintahan Pemerintahan

yang Efisien dan Efektif “ rata-rata capaiannya sebesar 99,26%

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ditahun 2018 perlu

dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan

menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan

pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang

hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018

v DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar.

2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan,

serta pemberian kesempatan pendidikan, guna peningkatan kualitas

pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih

luas dalam mengikuti Diklat

4. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan

pengawasan ketenagakerjaan

Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan

pencapaian target kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar DPA Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar Belanja Langsung total nilai sebesar Rp.

22.646.337.000,- realisasi anggaran mencapai Rp. 22.209.405.652,- atau

serapan dana APBD mencapai 90,07%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih

Pendapatan dan Anggaran) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018 sebesar Rp.

436.931.348,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan

anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak

dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai. Secara efektif

anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang

pencapaian Misi dan Visi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

vi DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GRAFIK iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Gambaran Umum SKPD 1

1.2. Tugas Pokok, Fungsidan Struktur Organisasi 3

1.3. Permasalahan dan Isu Strategis 10

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 15

2.1. Rencana Strategis 15

2.2. Indikator Kinerja Utama 17

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 25

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2017 25

3.2. Realisasi Keuangan 51

BAB IV. PENUTUP 53

Lampiran1. Matriks Renstra 56

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 61

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 63

Lampiran 4. Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran 66

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan 68

DAFTAR ISI

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018

vii DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Tabel 2.1 Langkah Strategis dan Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan 16

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Dinas Ketenagakerjaan 17

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019 26

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dan

Strategi RPJMD Kota Makassar Urusan Ketenagakerjaan

Tahun 2014-2019 27

Tabel 3.3 Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019 27

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Sasaran Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar Tahun 2018 28

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 1 Rencana Strategis Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2018 30

Tabel 3.6 Data Capaian Penempatan Tenaga Kerja Dinas


DAFTAR TABEL

viii DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR



Tabel 3.8 Jenis Pelatihan Pada Dinas Ketenagakerjaan


Tabel 3.9 Jenis Sertifikasi Pada Dinas Ketenagakerjaan








Tabel 3.12 Kriteria Nilai Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 45

Tabel 3.13 Instrumen Penilaian Sarana dan Prasarana Dinas

Ketenagakerjaan Tahun 2018 46

Tabel 3.14 Instrumen Penilaian Capaian Kinerja Sasaran RPJMD

Kota Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019 49

Tabel 3.15 Realisasi Keuangan Dinas Ketenagakerjaan

Kota Ketenagakerjaan Tahun 2018 52

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018

1 DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

1.1. GAMBARAN UMUM SKPD

Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tertuang bahwa pada

kurun waktu 2005 – 2025 pembangunan Bidang Ketenagakerjaan

melalui kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong

terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan

kesejahteraan pekerja informal. Selain itu, diharapkan pula

terciptanya pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan; produktivitas

pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program

pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika

kebutuhan industry dan persaingan global, hubungan industrial yang

harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang

memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan

industrial yang memuaskan semua pihak.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong

terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta

meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerja

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan


informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang

harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang

memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial

yang memuaskan semua pihak merupakan ciri pasar kerja yang

diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas

yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah

yang tinggi pula. Hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan pelatihan

dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang

strategis untuk efektivitas dan efesiensi peningkatan kualitas tenaga

kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.

Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi

profesi sesuai dinamika kebutuhan industry dan dinamika persaingan

global.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merupakan bagian

dari Pemerintah Kota Makassar dengan tugas dan tanggung jawab

dalam hal pelayanan umum ketenagakerjaan yang meliputi

perencanaan, perluasan dan penempatan, pelatihan peningkatan

kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan

industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan dan perlindungan

ketenagakerjaan. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan

unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja

dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Penyusunan LAKIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, serta sebagai

umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari visi,

misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2014–2019 sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Tahun 2014-2019 sesuai dengan Keputusan Walikota Makassar

Nomor 1360/050/KEP/X/2017 tentang Pengesahan Perubahan

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun

2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Pengukuran

pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah

dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari

kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan

balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka

meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi

penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator

kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

1.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa

konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga

berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian

Pendahuluan


besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi

urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural

mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara

fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta

Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program

penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap

sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas

daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak

mengenal batas wilayah.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada

kurun waktu 2014-2016 telah terjadi berbagai perubahan strategis.

Terjadinya perubahan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dengan

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang secara prinsip mengatur eksistensi pengawasan

ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem desentralisasi ke

dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan penyelenggaraan

penataan dan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota

tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi.

Dengan terbitnya Undang-Undang di atas maka terjadinya

perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Dinas

Tenaga Kerja Kota Makassar berganti menjadi Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar.

Dengan terjadinya perubahan kebijakan pengawasan

ketenagakerjaan maka terjadinya perubahan struktur organisasi

Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebagaimana diatur dalam

Peraturan Walikota Makassar Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Ketenagakerjaan yang berimplikasi pada perubahan nomenklaktur

Dinas dan bidang kerja. Dinas Tenaga Kerja berganti nama menjadi

Dinas Ketenagakerjaan, Bidang Perencanaan, Perluasan &

Penempatan Tenaga Kerja berganti nama menjadi Bidang Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan

Pelatihan dan Produktifitas Kerja menjadi Bidang Pelatihan Kerja,

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan

Kesejahteraan menjadi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja sedangkan pengelolaan Pengawasan

Ketenagakerjaan sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah

Provinsi sehingga Bidang Pengawasan dan Perlindungan

Ketenagakerjaan sudah tidak relevan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Makassar, Dinas KetenagakerjaanKota Makassar mempunyai

tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan

bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana diatas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

bidang tenaga kerja;

2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang

tenaga kerja;

Pendahuluan


4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang

tenaga kerja; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Walikota Makassar nomor

90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan maka Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja;

2. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;

3. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan

kegiatan Sekretariat dan BidangPelatihan Kerja, Bidang Informasi

Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, Bidang Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

4. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja

(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK)dinas;

5. Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala

bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

6. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

dinas;

7. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar

Pelayanan (SP) dinas;

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


8. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas

organisasi dan tata laksana;

9. Melaksanakan pelatihan berdasarkanunit kompetensi.

10. Melaksanakan pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta.

11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin dan

pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

12. Melaksanakankonsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.

13. Melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja;

14. Melaksanakan pelayanan antar kerja;

15. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);

16. Pengelolaan informasi pasar kerja;

17. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan);

18. Penerbitan perpanjangan IMTA;

19. Memfasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

20. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik

Daerah yang berada dalam penguasaannya;

21. Melaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke

pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;

22. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif

pemecahannya;

23. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang

berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

24. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;

25. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai

dengan lingkup tugasnya;

Pendahuluan


26. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat

berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

27. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada wali kota

melelaui sekretaris Daerah;

28. Melaksanakan tugaskedinasan lainnya yang diberikan oleh wali

kota.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri

atas :

Untuk menjalankan fungsi dan tugas tersebut, bagan

struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Gambar 1.1.

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018

9

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

STRUKTUR ORGANISASI


Kepala Dinas

Sekretaris

Kelompok

Jabatan Fungsional Kasubag. Perencanaan &

Pelaporan

Kasubag.Umum & Kepegawaian

Kasubag.

Keuangan

Kabid. Penempatan Tenaga Kerja Dan

Perluasan Kesempatan Kerja

Kasi. Penempatan

Tenaga Kerja

Kasi. Pengembangan &

Perluasan Kesempatan Kerja

Kasi. Perlindungan Tenaga Kerja Luar

Negeri

Kabid. Pelatihan Kerja

Kasi. Kelembagaan Pelatihan

Kasi Penyelenggaraan

Pelatihan

Kasi. Sertifikasi

Kompetensi

Kabid. Informasi Pasar

Kerja & Peningkatan

Produktifitas

Kabid. Hubungan

Industrial & Jaminan

Sosial Tenaga Kerja

Kasi Pengupahan dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kasi. Persyaratan Kerja

Kasi. Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

Kasi. Pemagangan dan

Sertifikasi Ketenagakerjaan

Kasi. Informasi Pasar

Kerja

Kasi Peningkatan

Produktifitas

Pendahuluan


1.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam perkembangannya, kondisi ketenagakerjaan sampai

saat ini tetap menunjukan suatu permasalahan yang kompleks dan

akan selalu berkembang seiring pertumbuhan sosial, politik, ekonomi,

keamanan serta kebijakan Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menghadapi berbagai

permasalahan yang harus diatasi agar tidak merugikan dan isu-isu

strategis yang harus diantisipasi pada saat sekarang agar mendukung

kinerja organisasi.

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam

pembangunan ketenagakerjaan di Makassar pada Tahun 2018

antara lain:

1. Permasalahan banyaknya kesempatan kerja yang tidak

dapat diisi akibat ketidaksesuaian kompetensi

Persoalan pengangguran dipicu tiadanya kesesuaian antara

jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini

memicu tenaga kerja terdidik, justru mengambil lahan

pekerjaan kelompok tidak terampil. Fenomena ini imbas dari

kegagalan lulusan pendidikan tinggi, khususnya para sarjana,

yang juga menganggur dan akhirnya mengambil jatah lulusan

SMA.

2. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan

dengan pertumbuhan lapangan kerja baru

Fenomena lapangan kerja yang tidak sesuai antara kebutuhan

pencari kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja

disinyalir muncul akibat ketimpangan informasi, terutama di

kalangan anak muda yang baru lulus sekolah yang

mengandalkan informasi dari hasil obrolan dengan teman atau

keluarga.

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


3. Keterampilan tenaga kerja rendah

Pemerintah wajib memediasi institusi pendidikan dan

pengusaha. Dalam hal ini, wajib ada pelatihan di luar bursa

kerja untuk menambah keterampilan generasi muda yang baru

lulus sekolah.

4. Tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi

Masyarakat miskin tidak hanya dari kalangan pengangguran

atau pendidikan rendah. Hasil kajian LIPI menyebutkan, sekitar

43,67 persen pekerja Indonesia saat ini masih berada di bawah

garis kemiskinan. Ini terjadi lantaran kecilnya upah dan

tingginya harga barang.

5. Lemah dan belum kondusifnya iklim investasi dalam

menghadapi pasar global

Secara umum iklim investasi di Kota Makassar dipengaruhi oleh

faktor-faktor non ekonomi, seperti kestabilan politik, penegakan

hukum, pertanahan, kriminalitas, aksi buruh dan mahasiswa,

komitmen pemerintah, layanan perbankan, dukungan

infrastruktur dan layanan birokrasi pemerintah.

Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang tidak

transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan

menjadi kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos

kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat,

dan maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus

perburuhan yang membuat investor melakukan relokasi

usahanya ke beberapa negara tetangga yang lebih kondusif.

B. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berupa peluang dan ancaman yang harus

diantisipasi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Makassar

antara lain:

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia

Memang tingkat pertumbuhan ekonomi di Makassar akhir-akhir

ini mengalami kemajuan. Namun kenyataannya, yang terjadi

Pendahuluan


adalah pasar kerja tetap saja tidak mampu menyerap angkatan

kerja yang ada dan para penganggur yang telah ada.

Kesempatan kerja masih terbatas disebabkan karena jumlah

angkatan kerja masih lebih besar dari peluang kerja atau

kesempatan kerja yang tersedia. Terbatasnya kesempatan kerja

baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang

dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja menjadi salah satu

penyebab masalah masih tingginya tingkat pengangguran usia

muda di Indonesia.

Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan atau peluang kerja

ini dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan penciptaan

lapangan pekerjaan baik formal maupun informal yang

dipadukan dengan program aksi pemberdayaan masyarakat

untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas

sepertipengembangan industri padat karya yang mampu

menyerap tenaga kerja yang besar, memperbanyak kesempatan

kerja melalui wirausaha yang dapat dilakukan oleh semua

lulusan jenjang pendidikan mulai dari SD sampai lulusan

universitas/perguruan tinggi.

2. Rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan

formal maupun keterampilan

Kualitas tenaga kerja dalam suatu daerah dapat ditentukan

dengan melihat tingkat pendidikan daerah tersebut. Sebagian

besar tenaga kerja di Makassar, tingkat pendidikannya masih

rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya

produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh

terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa

Kecakapan seorang tenaga kerja pastinya berpengaruh pada

daya jualnya di pasar tenaga kerja serta dalam produktifitasnya

ketika manghasilkan barang dan jasa.

http://wartakota.tribunnews.com/tag/tenaga-kerja/

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


Dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas rendah, maka

pengangguran akan semakin berkembang hebat. Karena dunia

kerja hanya menyerap tenaga kerja yang mempunyai kualtas

dan kemampuan yang tinggi. Sedangkan mereka yang

berkualitas rendah akan langsung disingkirkan. Atau paling

tidak jika seorang tenaga kerja hanya mempunyai kualitas

rendah, dia akan menjadi tenaga kerja yang menangani

pekerjaan kasar dan berat

3. Masih tingginya angka kasus perselisihan hubungan

industrial

Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk

antara pelaku di dalam proses produksi barang dan/atau jasa

yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan

pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD

1945. Saat ini hubungan industrial masih memiliki kendala,

diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis belum

sepenuhnya tercapai dan belum optimalnya peran, fungsi dan

jumlah sarana-sarana hubungan industrial yang sesungguhnya

dapat dijadikan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan

hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

seperti : Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama

(PKB), Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, LKS Tripartit , Peran

Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) serta Asosiasi

Pengusaha.

Selain hal tersebut, kondisi hubungan industrial juga masih

dihadapkan pada persoalan pengupahan. Penetapan Upah

Minimum Kota sebagai jaring pengaman di dalam

pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai harapan. Disamping

pengupahan, agenda yang menjadi tuntutan pekerja/buruh

adalah terkait dengan penghapusan outsourcing.

Perselisihan hubungan industrial adakalanya sulit dihindari,

bahkan diikuti dengan mogok kerja yang pada akhirnya

Pendahuluan


menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut

menunjukkan bahwa hubungan kerja antara penkerja dan

pengusahamasih cenderung melihat hubungan kerja

berdasakan “hak”, sehingga prinsip-prinsip musyawarah untuk

mufakat sulit tumbuh dan berkembang di perusahaan.

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja

ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penyusunan rencana

kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan

anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya

dalam tahun tertentu.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan

mengantisipasi isu-isu strategis berupa ancaman dan peluang dalam

pembangunan ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar telah menetapkan langkah-langkah strategis sebagaimana

dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis 2014 – 2019 sebagai

berikut:

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab II

Perencanaan Kinerja


LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Permasalahan/

Isu Strategis Strategi dan Kebijakan Sasaran Kinerja IndikatorSasaran Program

Masih rendahnya

kualitas tenaga

kerja baik dari segi

pendidikan formal maupun

keterampilan

Mengoptimalkan pelatihan kerja dengan mengacu kepada kebutuhan pasar kerja

Sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan

dalam penghantaran kompetensi spesifik sesuai

tuntutan pasar

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan

akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK)

Terwujudnya

Masyarakat yang

Produktif dan Berdaya Saing

% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

% Masyarakat yang

mendapatkan pelatihan

kewirausahaan

Terbatasnya

kesempatan kerja

yang tersedia

Pengembangan sistem jejaring informasi

lowongan kerja untuk mengoptimalkan

penyerapan tenaga kerja di pasar kerja

Memberikan pelayanan administrasi yang

optimal bagi pencari kerja AK.1 s/d AK.5

Pembudayaan kewirausahaan, pembinaan

padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan

perluasan kesempatan kerja di sektor informal

Terpenuhinya

Kebutuhan

Lapangan Kerja dan

Kesempatan

Berusaha

% Penempatan Pencari

Kerja Peningkatan

Kesempatan

Kerja % Peningkatan Kelompok

Usaha Mandiri

Masih tingginya

angka kasus

perselisihan hubungan

industrial

Mewujudkan rasa ketenangan bekerja dan

berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi

antara pekerja dan pengusaha

Melaksanakan mediasi guna memberikan solusi

penyelesaian perselisihan HI yang

menguntungkan kedua belah pihak namun tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada

Memberikan pemahaman tentang Peraturan

Ketenagakerjaan kepada pengusahan dan pekerja

Melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan

pendidikan hubungan industrial di perusahaan

Terciptanya

hubungan

industrial yang

harmonis antara pekerja dan

pengusaha

% Penurunan Kasus

Perselisihan Hubungan

Industrial (HI)

Pengembangan

Hubungan Industrial dan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Jumlah Peraturan

Perusahaan (PP) yang

dilaporkan

Perbaikan syarat-syarat kerja dan sistem pengupahan

Meningkatnya

kesejahteraan

pekerja

% Peningkatan Upah

Minimum Kota (UMK)

Tabel 2.1

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


Secara lengkap, muatan dokumen Rencana Strategis Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 disajikan dalam

Lampiran 1.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama menggambarkan hasil-hasil yang

utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan

indikator lain yang relevan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar ditetapkan dengan mengacu pada

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun

2014-2019. Indikator kinerja utama ditetapkan berjenjang, sebagai

ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis

yang ingin dicapai.Indikator kinerja utama Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar yang digunakan untuk periode tahun 2014-2019

ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

I Terwujudnya Masyarakat yang Produktif dan Berdaya Saing

1. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

2. % masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

II Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha

1. % penempatan pencari kerja

2. % peningkatan kelompok usaha mandiri

III Terciptanya Hubungan yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha

1. % penurunan kasus perselisihan hubungan industrial

2. Jumlah peraturan perusahaan (PP) yang dilaporkan

IV Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

1. % peningkatan upah minimum kota (UMK)

V Terwujudnya Administrasi Pemerintahan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif

1. Tersedianya sistem administrasi yang tertib dan lancar

2. % Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel 2.2

Bab II

Perencanaan Kinerja


3. % PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dan pemberhentian

4. % Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya

5. Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel Indikator

Kinerja Utama (IKU) pada Lampiran 2.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan APBD yang telah disepakati oleh DPRD, maka

dalam waktu satu bulan SKPD diwajibkan menyusun dokumen

Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari

Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai

penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja.Perjanjian Kinerja merupakan salah

satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja tahun 2017merupakan pelaksanaan

tahun ke empat (4) RencanaStrategis 2014 – 2019 Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar. Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2018 berdasarkan hasil

pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar. Target capaian kinerja tahun 2018

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar Tahun 2018

Gambar 2.1

Bab II

Perencanaan Kinerja


Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


Bab II

Perencanaan Kinerja


Dalam Perjanjian Kinerja di atas total anggaran yang

disediakan adalah Rp. 22.650.000.000,- dalam perjalanan terjadi

perubahan anggaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Ketenagakerjaan Tahun 2018 dengan Keputusan Walikota Nomor

1918/050/TAHUN 2018 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2018, mengalami perubahan anggaran

menjadi Rp. 22.646.337.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, pada tahun 2018

ditargetkan sebanyak 26.900 penempatan pencari kerja. Setelah

diadakan monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun

2018 dianggap perlu diadakan rasionalisasi pada kegiatan Padat

Karya Produktif Teknologi Tepat Guna pada item belanja bahan dan

peralatan/perlengkapan pelatihan/praktek sebesar Rp.

11.000.000. Sehingga pada Program Peningkatan Kesempatan

Kerja yang direncanakan dengan anggaran sebesar Rp.

3.576.725.000 mengalami perubahan rencana anggaran menjadi

Rp. 3.565.725.000.

Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja

produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi

penganggur dan setengah penganggur baik di perdesaan maupun

di perkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional.

2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga

Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 100%

perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan serta 10%

peningkatan upah minimum kota (UMK) dilaksanakan dengan total

anggaran sejumlah Rp. 3.550.000.000,-

Program ini bertujuan untuk menciptakan suasana hubungan kerja

yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan

peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses produksi

barang dan jasa.

3. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, pada tahun 2018

ditargetkan Jumlah Tenaga Kerja yang Berkompetensi Spesifik level

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


ASEAN sebanyak 6.300 orang. Setelah diadakan monitoring dan

evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2018 beberapa kegiatan

dianggap perlu diadakan rasionalisasi anggaran pada item belanja

makan minum. Adapun kegiatan yang dianggap perlu diadakan

rasionalisasi anggaran sebagai berikut :

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari

Kerja Produktif;

b. Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan;

c. Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja bagi Masyarakat yang

Kurang Mampu;

d. Pemberian fasilitas dan mendorong pendanaan pelatihan berbasis

Masyarakat;

e. Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Pengguna.

Untuk menindaklanjuti kebijakan pusat untuk perbaikan mutu

pelatihan maka dianggap perlu untuk diadakan tambahan kegiatan

Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Sertifikasi

Instruktur. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang

direncanakan dengan anggaran sebesar Rp. 5.950.000.000

mengalami perubahan rencana anggaran menjadi Rp.

5.887.958.500.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan,

Keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, sedangkan

peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan

formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai

satu kesatuan system pengembangan SDM

4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja dan

Produktifitas Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 ditargetkan

12.000 lowongan kerja yang disebarluaskan dan 6.300 tenaga kerja

yang berkompetensi spesifik level ASEAN. Setelah diadakan

monitoring dan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2018

beberapa kegiatan dianggap perlu diadakan rasionalisasi anggaran

Bab II

Perencanaan Kinerja


pada item belanja makan minum. Adapun kegiatan yang dianggap

perlu diadakan rasionalisasi anggaran sebagai berikut :

a. Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL);

b. Pembentukan unit pelayanan info pasar kerja diperusahaan;

c. Bimbingan Teknis Penerapan 5 S di Perusahaan;

d. Pelatihan motivasi berprestasi/achievement motivation training

(AMT);

e. Pembentukan Unit Pelayanan Pelatihan dan Produktifitas (UP3);

f. Pelatihan kader produktIvitas tenaga kerja di perusahaan

Pada tahun 2018 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar diberikan

kepercayaan kembali untuk mengadakan pengiriman pemagangan

ke Jepang oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut dianggap perlu untuk

memberikan kegiatan Pelatihan Bahasa Jepang Tingkat

Noryoukushieken (N-4) (Uji Kemampuan bahasa Jepang) sehingga

ada penambahan anggaran pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan

Produktifitas Kerja.

Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja dan

Produktifitas Ketenagakerjaan yang direncanakan dengan anggaran

sebesar Rp. 5.320.796.600 mengalami perubahan rencana anggaran

menjadi Rp. 5.254.708.100.

5. Program pendukung yang terdiri dari 5 (lima) program yang

dilaksanakan dengan total anggaran Rp. Rp 4.252.478.400,-

mengalami perubahan menjadi Rp. 4.387.945.400,-.

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9

(sembilan) program dan 82 (delapan puluh dua) kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, secara umum Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar telah mencapai kinerja cukup baik

terkait pelaksanaan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang

didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

Dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar tertuang 5 sasaran dan 14 indikator kinerja Rencana

Strategis (RENSTRA) dengan rincian sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

Akuntabilitas Kinerja


Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014 – 2019

VISI :MEWUJUDKAN KETENAGAKERJAAN YANG MANDIRI, BERDAYA

SAING, HARMONIS DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

Misi 1 : Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja untuk Mengisi dan

Memperluas Peluang serta Kesempatan Kerja melalui Pemberdayaan Usaha Mandiri

SASARAN INDIKATOR KINERJA

1.1 Terpenuhinya Kebutuhan

Lapangan Kerja dan

Kesempatan Berusaha

1 % Penempatan Pencari Kerja

2 % Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri

3 Jumlah Lowongan Kerja yang Disebarluaskan

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui

Pelatihan Kerja yang Berbasis Kompetensi dan Pengembangan

Produktifitas Tenaga Kerja


2.1 Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan

berdaya saing

4 Persentase tenaga kerja yang terampil dan berkompetensi dasar (lulus ujian)

5 Persentase tenaga kerja produktif yang

tersertifikasi level ASEAN

Misi 3 : Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis,

Berkeadilan, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan


3.1 Terciptanya Hubungan

yang Harmonis antara

Pekerja dan Pengusaha

6 % Perselisihan Hubungan Industrial

yang Diselesaikan dengan Perjanjian

Bersama

7 % Penurunan Kasus Perselisihan

Hubungan Industrial (HI)

8 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang di laporkan

3.2 Meningkatnya

Kesejahteraan Pekerja

9 % Peningkatan Upah Minimum Kota

(UMK)

SASARAN PENUNJANG

Terwujudnya administrasi

pemerintahan yang efisien

dan efektif

10 Indeks Kepuasan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

11 Cakupan sarana dan prasarana dalam

kondisi baik

12 Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi dibidangnya

13 % Aparatur yang mendapatkan

Pelatihan Kompeten di Bidangnya

14 Persentase Capaian Kinerja yang

Termuat dalam Citizen Charter

Secara umum penjabaran indikator kinerja dari tiap tujuan

dan sasaran pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang

merupakan tanggung jawab dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai

berikut:

Tabel 3.1

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


Tujuan, Sasaran , Indikator Kinerja Sasaran dan

Strategi RPJMD Kota Makassar Urusan

Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019

A. Capaian Kinerja Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Kota

Makassar Tahun 2018

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil suatu

penilaian yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana pada tabel berikut :

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Tahun 2018

Secara ringkas capaian kinerja masing-masing indikator

sasaran tersebut dapat digambarkan dalam Matriks Pengukuran

Pencapaian Sasaran pada tabel dibawah ini :

VISI : MAKASSAR KOTA DUNIA YANG NYAMAN UNTUK SEMUA

Misi 1: Merekontruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera

Standar Dunia

No. Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran Strategi

1.3 Mewujudkan

peningkatan

pendapatan

masyarakat

Terpenuhinya

kebutuhan

lapangan kerja

dan kesempatan berusaha (8)

Jumlah pencari

kerja yang

ditempatkan

Pengembangan

lapangan kerja dan

lapangan usaha

Terwujudnya

masyarakat

yang produktif

dan berdaya

saing (10)

Jumlah tenaga

kerja yang

berkompetensi

spesifik level

ASEAN

Sinergis pemerintah

dan pemangku

kepentingan dalam

penghantaran

kompetensi spesifik sesuai tuntutan

pasar

NO. Sasaran Strategis Rata-Rata Capaian

2017 2018

1 Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha

111,23% 151,94%

2 Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing

101,54% 100,01%

3 Terciptanya Hubungan yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha

101,17% 97,50%

4 Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja 87,10% 80,30%

5 Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif

95,06% 99,25%

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Bab III



Pengukuran Pencapaian Sasaran

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2018

NO SASARAN

KET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Terpenuhinya Kebutuhan

Lapangan Kerja dan Kesempatan

Berusaha

1. Persentase Penempatan Pencari Kerja % 60,00 61,78% 102,96%

2. Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri % 40,00 40,00% 100,00%

3. Jumlah Lowongan Kerja yang Disebarluaskan loker 12.000 12.109 100,91%

Rata-Rata Capaian 151,94%

2 Terwujudnya Tenaga Kerja yang

Produktif dan Berdaya Saing

4. Persentase Tenaga Kerja yang Terampil dan

Berkompetensi Dasar (Lulus Ujian)

% 80,00 82,15% 102,69%

5. Persentase Tenaga Kerja Produktif yang

Tersertifikasi level ASEAN

% 5,00 4,87% 97,33%


3 Terciptanya Hubungan yang

Harmonis antara Pekerja dan

Pengusaha

6. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial

yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

% 90,00 95,12 105,69%

7. Persentase Penurunan Kasus Perselisihan

Hubungan Industrial (HI)

% 10 8,15 81,48%

8. Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang di laporkan

PP 150 158 105,33%


4 Meningkatnya Kesejahteraan

Pekerja

9. Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota

(UMK)

% 10 8,03 80,30%

Tabel 3.4

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018

29



5 Terwujudnya administrasi

pemerintahan yang efisien dan efektif

10. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

% 100 97,25% 97,25%

11. Cakupan sarana dan prasarana dalam

kondisi baik

% 100 98,99% 98,99%

12. Cakupan Aparatur yang Mendapatkan

Pelatihan Kompetensi dibidangnya

% 100 100 100,00%

13. Persentase Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di Bidangnya

% 100 100 100,00%

14. Persentase Capaian Kinerja yang Termuat

dalam Citizen Charter

% 100 100 100,00%


Persentase Capaian Target 105,80%

Bab III



Adapun analisis capaian kinerja sasaran pada tabel di

atas sebagai berikut :

Capaian target kinerja sasaran pertama (1) yang diukur dengan 3

indikator kinerja utama adalah sebesar 151,94% dengan rincian

sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran 1 Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018

Rata-rata capaian sasaran di atas sebesar 151,94% atau

kategori sangat tinggi. Penjelasan atas capaian masing-masing

indikator kinerja utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Penempatan Pencari Kerja

Target pertama pada sasaran 1 yaitu % penempatan

tenaga kerja pada tahun 2018 ditetapkan sebesar 60% dan

direalisasikan sebesar 61,78% atau dengan capaian sebesar

102,96%. Dimana dari 46.819 pencari kerja yang berhasil

ditempatkan sebanyak 28.924 orang. Data capaian ini diperoleh

dari beberapa data sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Existing Tahun 2017

Tahun 2018 Capaian

Target Realisasi

1. % Penempatan Pencari Kerja

55,10% 60,00% 61,78% 102,96%

2. % Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri

30,00% 40,00% 40,00% 100,00%

3. Jumlah Lowongan Kerja yang Disebarluaskan

- 12.000 12.109 100,91%

Rata-Rata Capaian Sasaran 151,94%

TERPENUHINYA KEBUTUHAN LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA

Sasaran 1 :

Tabel 3.5

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


Data Capaian Penempatan Tenaga Kerja

Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018

NO URAIAN CAPAIAN

1 Penempatan Pelayanan AK1 3.462

2 Penempatan Tenaga Kerja Sementara 114

3 Pemberdayaan Masyarakat 80

4 Laporan HRD Perusahaan (Binaan) 2.516

5 Penempatan Dalam Negeri dari LPTKS 22.641

6 Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

(TKI)

111

Indikator kinerja pencari kerja yang ditempatkan

dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses

pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan

dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan

bakat, minat dan kemampuan. Indikator ini didasarkan pada

perbandingan antara pencari kerja yang ditempatkan

dibandingkan dengan pencari kerja terdaftar.

Sebagai upaya untuk

memenuhi penempatan tenaga

kerja, Dinas Ketenagakerjaan

juga melakukan program yang

disebut dengan lorong bebas

pengangguran. Lorong bebas pengangguran merupakan program

yang bersinergi dengan program kota Makassar yakni

membangun kota Makassar melalui lorong dengan mendata

jumlah pengangguran yang terdapat di lorong melalui kordinasi

antar kecamatan, lurah, hingga ke RW dan RT. Dengan adanya

verifikasi data setiap kecamatan Dinas Ketenagakerjaan dapat

lebih mudah mengidentifikasi wilayah mana saja yang

diupayakan dalam menekan tingkat pengangguran.

Tabel 3.6

Bab III



Dalam upaya tersebut, ada beberapa karakteristik yang

menjadi aspek utama, seperti wilayah kecamatan yang tingkat

kriminalitas tinggi dan wilayah kecamatan yang diketahui

masyarakat dominan adalah pengguna narkoba.

Program lorong bebas pengangguran ini menyesuaikan

kembali dengan tingkat pendidikan pengangguran di wilayah

tersebut. Tetapi bagi yang tidak cukup memiliki pendidikan yang

sesuai, akan diberikan pelatihan atau memberikan keterampilan

khusus seperti kursus servis alat elektronik sehingga mereka

punya modal keterampilan bekerja.

Selain itu beberapa upaya lain yang dilakukan melalui

dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui

bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas

para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan

berdampak positif.

2. Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri

Target untuk indikator ini sebesar 40% peningkatan

Tenaga Kerja Mandiri pada tahun 2018. Pada tahun 2018

direalisasikan sebesar 40% atau 100%. Dimana dari target

diharapkan kelompok mandiri yang terbentuk sebanyak 20

kelompok. Sampai tahun 2017 sudah terbentuk 6 kelompok dan

pada tahun 2018 kelompok mandiri yang terbentuk sebanyak 2

kelompok.

Pembinaan terhadap Tenaga Kerja Mandiri

dimaksudkan untuk mendorong perluasan kesempatan kerja

dengan berbagai kegiatan yang mengedepankan sektor informal

dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Diantara model

perluasan kerja salah satunya adalah kegiatan Padat Karya

Produktif Teknologi Tepat Guna.

Kesempatan kerja di sektor informal cukup banyak

berkembang dewasa ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini menjadi pendorong sekaligus peluang yang cukup

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


besar dalam pengembangan dan peningkatan kegiatan-kegiatan

ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Namun globalisasi dan iklim persaingan yang semakin ketat juga

menuntut sektor informal untuk semakin kreatif dan produktif

tidak hanya untuk berkembang tapi juga untuk dapat bertahan.

Pemerintah Kota

Makassar melalui Dinas

Ketenagakerjaan melaksanakan

berbagai kegiatan dalam Program

Peningkatan Kesempatan Kerja

salah satunya agar kelompok

usaha sektor informal dapat mempertahankan atau bahkan

meningkatkan perannya dalam penyerapan tenaga kerja.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini adalah Pembinaan

Kelompok Usaha Mandiri dan Padat Karya Produktif Teknologi

Tepat Guna.

3. Jumlah Lowongan Kerja yang Disebarluaskan

Indikator jumlah lowongan kerja yang disebarluaskan

pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 12.000 lowongan kerja

dan terealisasi sebanyak 12.109 atau 100,91%.

Penyebaran lowongan kerja untuk peluang kerja bagi

pencari kerja, merupakan hal yang sangat penting. Informasi

yang tepat waktu dan tepat sasaran akan meningkatkan peluang

bagi para pencari kerja.

Lowongan kerja yang disebarluaskan diperoleh dari

beberapa kegiatan yaitu Bursa Kerja/Job Fair, Pencarian

Lowongan dan Laporan dari HRD Perusahaan Binaan. Akan

tetapi sampai saat ini belum adanya data administrative tentang

karakteristik pencari kerja (suplai tenaga kerja) dan lowongan

kerja (permintaan akan tenaga kerja). Atas permasalahan ini

maka Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2018 membuat aplikasi

dimana selain untuk menyebarluaskan lowongan pekerjaan,

Bab III



aplikasi ini juga dapat membantu pencari kerja untuk

mengirimkan lamaran pekerjaannya secara online. Data-data

yang dikumpulkan dari karakteristik pencari kerja dan lowongan

kerja tersebut akan diolah oleh aplikasi untuk menyediakan

informasi penting untuk memantau hasil ketenagakerjaan di

Kota Makassar. Sebagai contoh, data ini menyediakan informasi

mengenai fluktuasi permintaan dan penawaran yang dapat

memberi sinyal bagi intervensi kebijakan. Data ini dapat

memberikan informasi mengenai adanya kesesuaian atau tidak

antara latar belakang pendidikan para pencari kerja dengan

harapan pengusaha terkait kualifikasi mereka. Data ini juga

menyediakan informasi tentang pertumbuhan sektoral dan

pekerjaan, serta hasilnya berdasarkan gender dan kelompok

umur. Informasi ini dapat dibagikan dengan balai pendidikan dan

pelatihan agar dapat mendukung penciptaan angkatan kerja

yang “siap kerja”.

Capaian target kinerja sasaran kedua (2) yang diukur

dengan 2 (dua) indikator kinerja utama adalah sebesar 100,01%

dengan rincian sebagai berikut :



Existing Tahun 2017

Tahun 2018 Capaian

Target Realisasi

1. Persentase tenaga kerja yang terampil dan berkompetensi dasar (lulus ujian)

- 80,00% 82,15% 102,69%

2. Persentase tenaga kerja produktif yang tersertifikasi level ASEAN

- 5,00% 4,87% 97,33%


Tabel 3.7

TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING

Sasaran 2 :

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018





1. Persentase tenaga kerja yang terampil dan berkompetensi

dasar (lulus ujian).

Pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 102,69%

dimana dari target 80% tenaga kerja terampil lulus ujian yang

diberikan pelatihan terealisasi sebesar 82,15%.

Dari 8.818 tenaga kerja yang diberikan pelatihan yang

mendapatkan predikat lulus ujian sebasar 7.244 orang. Jenis

pelatihan yang diberikan tertuang dalam table berikut :

Jenis Pelatihan pada Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018

NO URAIAN CAPAIAN

1 Tata Rias/Salon 160

2 Service Sepeda Motor 20

3 Tata Boga 40

4 Pengelasan 40

5 Service AC 80

6 Service TV 40

7 Service HP 60

8 Menjahit 180

9 Sablon 60

10 Membuat Hantaran 80

11 Merangkai Bunga 60

12 Souvenir 80

13 Peningkatan Kapasitas Instruktur/Tenaga

Pelatih

300

14 Kurikulum Pelatihan 300

Tabel 3.8

Bab III



15 Pemberdayaan Masyarakat Produktif dan

Mandiri

80

16 Akreditasi LPK dan Sertifikasi Instruktur 300

17 Pelatihan dari APBD Provinsi 65

18 Pelatihan dari APBN 100

19 Pelatihan dari LPK Binaan (Laporan Triwulan) 6.235

20 MOU dengan Asosiasi Pengusaha 538

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki

keahlian, keterampilan dan kompetensi sebagai bekal untuk

bekerja dan berwirausaha. Pelatihan berbasis kompetensi

merupakan pelatihan kerja yang di titikberatkan pada

penguasaan kemampuan kerja.

Untuk mendapatkan

kompetensi kerja yang

memadai, calon tenaga kerja

harus dibekali pelatihan agar

dapat bekerja. Pelatihan kerja

dimaksudkan untuk

memperoleh, meningkatkan,

serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,

sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian

tertentu sebagai bekal untuk bekerja. Keterampilan/kompetensi

sangat penting karena mempengaruhi posisi tawar seseorang di

pasar kerja, meningkatkan karir, atau mendapatkan gaji sesuai

tingkat keterampilan/kompetensi yang dimiliki. Rumusan ini

didapat dari pengertian Kompetensi Kerja adalah kemampuan

kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan

standar kompetensi yang ditetapkan.

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


2. Persentase tenaga kerja produktif yang tersertifikasi level

ASEAN

Pada tahun 2018 persentase tenaga kerja produktif

tersertifikasi level ASEAN ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi

sebesar 4,87% atau 97,33%.

Dari 1.499 tenaga kerja produktif yang diberikan

pelatihan yang mendapatkan sertifikasi profesi sebesar 73 orang.

Adapun jenis sertifikasi yang diberikan antara lain :

Jenis Sertifikasi pada Dinas Ketenagakerjaan

Tahun 2018

NO URAIAN CAPAIAN

1 IT (Data Base) 4

2 Operator Instrumen & Kontrol 4

3 Elektro (V-Sat) 4

4 Otomotif 5

5 Programmable Logic Control 8

6 Penggerak Motor Listrik 4

7 Costumer Service 16

8 Ekspor Import 12

9 Akuntansi 16

10 Bahasa Jepang 16

Pengembangan produktifitas daerah dan tenaga kerja

dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang handal

dalam memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan.

Pengembangan produktifitas daerah dan tenaga kerja lebih

diarahkan dalam skill dan attitude tenaga Kerja.

Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM

antara lain :

Tabel 3.9

Bab III



Pelatihan ulang yaitu tenaga kerja diberikan pelatihan tingkat

lanjut untuk mengikuti perkembangan zaman antara lain

pelatihan Bahasa jepang, pelatihan Bahasa korea dan

pelatihan Bahasa Inggris.

Pelatihan dalam meningkatkan attitude tenaga kerja dengan

memberikan pelatihan Motivasi berprestasi/achievement

motivation training (AMT).

Pelatihan team work dengan memberikan pelatihan

manajemen usaha, dan gugus kendali mutu

Pada tahun 2018, Dinas

Ketenagakerjaan melakukan

kerjasama dengan Balai Latihan Kerja

Indonesia (BLKI) Kementerian

Republik Indonesia antara lain BLKI

Bekasi, BLKI Banten, BLKI Bandung

dan BLKI Semarang. Dinas Ketenagakerjaan akan mengirim peserta

dengan sasaran tenaga kerja muda dimana di balai latihan tersebut

peserta pelatihan akan diberikan pelatihan keterampilan, kemudian

di magangkan setelah itu akan disertifikasi dengan standar

nasional.

Capaian target kinerja sasaran ketiga (3) yang diukur

dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama adalah sebesar 97,57%


Capaian Kinerja Sasaran 3 Rencana Strategis



Existing Tahun 2017

Tahun 2018 Capaian

Target Realisasi

1. % Perselisihan Hubungan Industrial

90% 95,12% 105,69%

TERCIPTANYA HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA

Sasaran 3 :

Tabel 3.10

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018



kategori tinggi. Penjelasan atas capaian masing-masing indikator

kinerja utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang

Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Capaian indikator ini pada tahun 2018 sebesar

105,69% dimana dari target 90% penyelesaian perselisihan

hubungan industrial yang deselesaikan tenaga kerja perjanjian

bersama terealisasi sebesar 95,12%.

Dalam hal penyelesaian kasus sengketa Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar pada tahun 2018 telah berhasil

menyelesaikan 123 kasus dari 124 kasus yang dilaporkan. Dari

123 kasus yang diselesaikan sebanyak 117 diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama.

Hubungan antara

pekerja dan pengusaha yang

secara tertulis dituangkan dalam

perjanjian kerja tidak selamanya

berjalan mulus. Ada kalanya

salah satu atau kedua belah

pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi

haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban

tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial

antara pekerja dengan pengusaha. Semua perselisihan

hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih

yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

2. % Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (HI)

10% 8,15% 81,48%

3. Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang di laporkan

150 158 105,33%

Rata-Rata Capaian Sasaran 97,57

Bab III



dahulu melalui perundingan bipartit yakni hanya antara kedua

belah pihak. Apabila perundingan bipartit gagal maka salah

satu atau kedua belah pihak yang sedang berselisih

mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan

ditawarkan kepada pihak yang berselisih untuk meyelesaikan

alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial

melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila para pihak

tersebut memutuskan untuk memilih alternatif mediasi maka

penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada

mediator Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera

dilaksanakan mediasi. Berdasarkan latar belakang

sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka

permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas

Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja

yang mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator

dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota

Makassar.

2. Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan

Industrial (HI)

Capaian untuk indikator ini merupakan persentase

perubahan yang menunjukkan perbedaan antara jumlah kasus

perselisihan tahun lalu dengan jumlah kasus perselisihan

tahun sekarang. Dari target 10% penurunan kasus perselisihan

hubungan industrial terealisasi sebesar 8,15% atau 81,48%.

Dimana pada tahun 2017 jumlah kasus perselisihan hubungan

industrial yang terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar adalah 135 kasus dan pada tahun 2018 tercatat 124

kasus perselisihan hubungan industrial.

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


Perbandingan realisasi jumlah kasus yang diselesaikan

sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada grafik

dibawah ini :

3. Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang Dilaporkan

Target tahun 2018 jumlah Peraturan Perusahaan (PP)

yang dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

sebesar 150 PP dan terealisasi sebesar 158 PP dengan persentase

capaian sebesar 105,33%.

Peraturan Perusahaan yang dilaporkan adalah peraturan

yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-

syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Berdasarkan Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

tentangTata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan

Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersamabahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan

Perusahaan (PP). Dimana Peraturan Perusahaan sekurang-

kurangnya memuat :

a. hak dan kewajiban pengusaha;

b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;

c. syarat kerja;

d. tata tertib perusahaan;

e. jangka waktu berlakunya PP; dan

f. hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan.

2015 2016 2017 2018

Jumlah Kasus yang terdaftar 158 146 135 124

Jumlah kasus yang

diselesaikan150 130 131 123

050

100150200

Grafik 4.2

Data Penyelesaian PHI/PHK yang terdaftar

Bab III



Pelaporan peraturan perusahaan tersebut penting artinya

untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan dan karyawan dalam

mengadakan dan menjalankan hubungan kerja dan untuk

mengatur hak dan kewajiban baik perusahaan maupun karyawan

sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan ketenangan berusaha

seperti yang dimaksudkan.

Selain daripada itu Peraturan

Perusahaan bertujuan untuk

menciptakan hubungan kerja yang

harmonis dan serasi guna

meningkatkan kualitas dan

produktivitas serta keuntungan secara

maksimal dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan dan

harus pula mencerminkan tujuan bersama dari kedua belah pihak

yang dilandasi oleh kepentingan bersama, yang timbul sebagai

konsekuensi pengidentifikasian pengusaha maupun karyawan

sesuai dengan program Pemerintah yaitu memperbaiki

perekonomian dan meningkatkan taraf kehidupan bangsa.

Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan

indikator kinerja utama tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar akan lebih mengumpulkan dan mengolah data

perusahaan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan.

Pelaporan peraturan perusahaan tersebut penting artinya

untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan dan karyawan dalam

mengadakan dan menjalankan hubungan kerja dan untuk

mengatur hak dan kewajiban baik perusahaan maupun karyawan

sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan ketenangan berusaha

seperti yang dimaksudkan.

Selain daripada itu Peraturan Perusahaan bertujuan

untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan serasi guna

meningkatkan kualitas dan produktivitas serta keuntungan secara

maksimal dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan dan

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


harus pula mencerminkan tujuan bersama dari kedua belah pihak

yang dilandasi oleh kepentingan bersama, yang timbul sebagai

konsekuensi pengidentifikasian pengusaha maupun karyawan

sesuai dengan program Pemerintah yaitu memperbaiki

perekonomian dan meningkatkan taraf kehidupan bangsa.

Capaian target kinerja sasaran keempat (4) yang diukur

dengan 1 (satu) indikator kinerja utama adalah sebesar 80,30%




kategori sangat tinggi. Target pada tahun 2018 untuk indikator

Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 10%.

Pada tahun 2018 penetapan Upah Minimum Kota Makassar untuk

tahun 2019 sebesar Rp. 2.941.270 meningkat dari tahun 2017

dengan penetapan Upah Minimum Kota untuk tahun 2018 sebesar

Rp. 2.722.642.


Existing Tahun 2017

Tahun 2018 Capaian

Target Realisasi

1. % Peningkatan Upah Minimum Kota

10% 8,03% 80,30%


MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PEKERJA

Sasaran 4 :

Tabel 3.11

Bab III



Capaian target kinerja sasaran kelima (5) yang diukur

dengan 5 (lima) indikator kinerja utama adalah sebesar 111,23%


Capaian Kinerja Sasaran 5 Rencana Strategis





1. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, Dinas Ketenagakerjaan menargetkan

sebesar 100% indeks kepuasan pelayanan administrasi

perkantoran. Dari target 100% direalisasikan sebesar 97,25%

dimana persentase capaiannya sebesar 97,25%.


Existing Tahun 2017

Tahun 2018 Capaian

Target Realisasi

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

91,25% 100% 97,33% 97,33%

2. Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik

96,98% 100% 98,99% 98,99%

3. Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi dibidangnya

100,00% 100% 100,00% 100,00%

4. % Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di Bidangnya

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5. % Capaian Kinerja yang Termuat dalam Citizen Charter

100,00% 100% 100,00% 100,00%


TERWUJUDNYA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG

EFISIEN DAN EFEKTIF

Sasaran Pendukung :

Tabel 3.12

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


Pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas

Ketenagakerjaan di evaluasi secara periodik melalui indeks

kepuasan pelayanan administrasi perkantoran. Evaluasi

dilakukan dengan memberikan kuesioner atau angket kepada

pengguna layanan. Dimana dari 150 angket yang disebar

sebanyak 146 orang menyatakan puas. Selanjutnya terdapat 5

indikator yaitu prosedur, waktu pelayanan, prilaku pelaksana

pelayanan, maklumant pelayanan dan pengaduan.

Tabel 3.12

Kriteria Nilai Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

No. Persentase

(%) Kriteria Nilai

Kepuasan Kategori Nilai

Pelayanan

1 81 - 100 Sangat puas 5

2 61 - 80 Puas 4

3 41 - 60 Cukup/sedang 3

4 21 - 40 Tidak puas 2

5 >20 Sangat tidak puas

1

Program Pelayanan Administarasi Perkantoran terdiri

dari 12 (dua belas) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran

dari APBD sebesar Rp. 2.650.967.370,- dan telah direalisasikan

sebesar 2.489.915.541,- atau 93,92%.

2. Cakupan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik


sebesar 100% sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

Dari target 100% direalisasikan sebesar 98,99% dimana

persentase capaiannya sebesar 98,99%.

Kriteria dalam penilaian sarana dan prasarana ini

melalui 3 aspek yaitu ditinjau dari fungsinya, jenisnya dan

kondisi sarana dan prasarana.

Tabel 3.12

Bab III



Instrumen Penilaian Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Tahun 2018

No. Komponen Unsur Komponen Bobot Data P

Berdasarkan Fungsi (50) 50% 100%

1 Ruang Kerja Rg. Eselon 2 (1 Orang) 20% 20% 100%

Rg. Eselon 3 (5 Orang) 20% 20%

Rg. Eselon 4 (15

Orang)

20% 20%

Rg. Staf (4 Bidang + 1 Sek)

20% 20%

Rg. Rapat 20% 20%

2 Ruang Pelayanan

Pelayanan Penempatan

25% 25% 100%

Pelayanan Pengaduan 25% 25%

Pelayanan Mediasi 25% 25%

Pelayanan Pelatihan 25% 25%

3 Ruang Penunjang

Aula Pertemuan 25% 25% 100%

Mushola 25% 25%

Koperasi 25% 25%

Rg. Makan dan Dapur 25% 25%

Berdasarkan Jenis (25%) 25% 100%

5 Keberadaan Fasilitas Fisik

Gedung Kantor 20% 20% 100%

Kendaraan 20% 20%

Komputer/Laptop 20% 20%

Printer 20% 20%

AC 20% 20%

Berdasarkan Kondisi (25%) 21,99% 87,97%

6 Kondisi sarana dan prasarana

Gedung Kantor 20% 20% 87,97%

Kendaraan 20% 20%

Komputer/Laptop 20% 16,57%

Printer 20% 14,07%

AC 20% 17,33%

98,99%

Untuk kriteria berdasarkan fungsi di evaluasi melalui

unsur fungsi ruang yang ada pada kantor Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar yaitu ruang kerja, ruang pelayanan ketenagakerjaan

dan ruangan penunjang. Dimana dari target 50% terealisasi sebesar

50% atau dengan capaian rata-rata 100%.

Evaluasi kriteria berdasarkan jenis dengan indikator

keberadaan (ada tidaknya) fasilitas gedung kantor, kendaraan,

Tabel 3.13

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


komputer/laptop, printer dan AC. Untuk kriteria ini terealisasi

sebesar 25% dari target 25% atau capaian rata-rata 100%.

Sedangkan penilaian kriteria kondisi sarana dan

prasarana yaitu di ukur berdasarkan sarana dan prasarana yang

dapat digunakan. Dengan capaian 21,99% dari target sebesar 25%


a. Gedung Kantor terdapat 1 gedung yang dapat digunakan.

b. Dari 5 unit kendaraan yang dapat digunakan sebanyak 5 unit.

c. Dari aset 35 unit komputer/laptop yang dapat digunakan

sebanyak 29 unit.

d. Dari 27 printer yang dapat digunakan sebanyak 19 set.

e. Dari 35 unit AC yang dapat digunakan sebanyak 26 unit.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka

capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah

sebesar 98,99% atau masih dalam kategori sangat tinggi.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

adalah untuk menciptakan kelembagaan pemerintahan yang

efesien dan efektif yang didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan yang dilaksanakan dengan

anggaran dari APBD sebesar 887.409.500,- dengan realisasi

sebesar Rp. 851.357.915,- atau 95,94%.

3. Persentase PNS yang tidak mendapatkan hukuman disiplin dan

pemberhentian


sebesar 100% PNS yang tidak mendapatkan hukuman disiplin dan

pemberhentian. Dari target 100% direalisasikan sebesar 100%

dimana persentase capaiannya sebesar 100%. Dimana tidak

satupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar yang mendapatkan hukuman disiplin dan

pemberhentian.

Bab III





sebesar 100% atau masih dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur

dengan indikator kinerja utama tersebut dilaksanakan melalui

program Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1

(satu) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD

sebesar Rp. 65.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

60.000.000 atau sebesar 92,31%. Adapun Kegiatan yang

dilaksanakan adalah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya.

4. Persentase Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di

Bidangnya

Dinas Ketenagakerjaan menargetkan sebesar 100%

aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya.

Dari target 100% direalisasikan sebesar 100% dimana persentase

capaiannya sebesar 100%.



program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.

152.920.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 151.949.500,-

atau sebesar 99,37%. Output yang dihasilkan adalah ikut sertanya

PNS di lingkungan sekretariat dalam kegiatan bimbingan teknis dan

pelatihan yang bermanfaat dalam pelaksanaan pekerja kantor.

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan teknis

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan berupa pelatihan

pengadaan barang dan jasa serta kegiatan Penilaian dan penetapan

angka kredit jabatan fungsional.

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


5. Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu

Untuk indikator kinerja utama ini Dinas Ketenagakerjaan

menargetkan sebesar 100% jumlah laporan keuangan yang tepat

waktu. Dari target 100% direalisasikan sebesar 100% dimana

persentase capaiannya sebesar 100%.



sebesar 100% atau masih dalam kategori sangat tinggi.



programProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan dengan

anggaran dari APBD sebesar Rp. 631.648.530,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 562.704.500,- atau sebesar 89,09%.

B. Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-

2019

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Makassar yang

berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan capaiannya sebagaimana

tabel di bawah ini :

Instrumen Penilaian Capaian Kinerja Sasaran

RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019

No. Sasaran Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

1.3 Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha (8)

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

26.900 28.924 107,52%

Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing (10)

Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN

12.600 17.323 137,48%

Tabel 3.14

Bab III



Capaian kinerja “Jumlah pencari kerja yang ditempatkan”

pada tahun 2018 sebesar 107,52% dari jumlah target yaitu

sebanyak 26.900 orang terealisasi sebanyak 28.924 pencari kerja

yang ditempatkan. Pencapaian indikator ini merupakan

peningkatan upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar melalui kegiatan rutin yang telah dilakukan seperti

pencarian lowongan kerja, Bursa Kerja/Job Fair yang bekerja sama

dengan perusahaan yang berada di Makassar, Bursa Kerja On-Line

(BKOL) dan kegiatan rutin lainnya. Selain itu Dinas

Ketenagakerjaan juga melakukan program yang disebut dengan

lorong bebas pengangguran. Lorong bebas pengangguran

merupakan program yang bersinergi dengan program kota Makassar

yakni membangun kota Makassar melalui lorong dengan mendata

jumlah pengangguran yang terdapat di lorong melalui kordinasi

antar kecamatan, lurah, hingga ke RW dan RT.

Untuk capaian indikator di atas terhadap Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019

dimana target selama 5 tahun sebanyak 124.100 orang terealisasi

sebanyak 86.738 orang atau 69,89%.

Kemudian untuk indikator “Jumlah tenaga kerja yang

berkompetensi spesifik level ASEAN” tercapai sebesar 137,48%

dimana dari target sebesar 12.600 orang terealisasi sebesar 17.323

orang. Deklarasi blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

yang ditandatangani oleh sepuluh kepala negara di Singapura pada

November 2007 menjadi sebuah bukti komitmen yang kuat dari

negara-negara anggota ASEAN untuk memulai sebuah langkah

integrasi dari segi ekonomi. Bagi Indonesia, keberadaan MEA

menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas

perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan

pasar bebas. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu

sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas

dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang

lain dapat menjadi titik balik untuk Indonesia apabila Indonesia

tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

Permasalahan yang ada dari sisi tenaga kerja pun tidak

terlepas dari kualitas yang rendah, seperti tingkat pendidikan dan

keahlian yang belum memadai. Dalam MEA 2015, tenaga kerja

sebagai aktor yang penting dalam produksi, perlu menyadari bahwa

persaingan pada tingkat regional akan semakin besar dan

kompetitif.

Dinas Ketenagakerjaan dalam mencapai sumber daya

manusia yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi

persaingan global terlebih Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) telah

melakukan langkah kebijakan yang ditempuh melalui program

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja antara lain

dengan meningkatkan program pelatihan berbasis kompetensi,

menyelenggarakan pelatihan pemagangan, melakukan identifikasi

pemagangan sesuai pasar kerja, memfasilitasi lembaga pelatihan

kerja dengan meningkatkan profesionalisme tenaga instruktur serta

mendesain kurikulum pelatihan berbasis kompetensi.

Untuk capaian indikator di atas terhadap Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019

dimana target selama 5 tahun sebanyak 56.000 orang terealisasi

sebanyak 44.250 orang atau 79,02%.

3.2. REALISASI KEUANGAN

Dinas Ketenagakerjaan dalam Tahun Anggaran 2018

mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 27.044.146.000,- dengan

realisasi selama tahun 2018 sebesar Rp. 26.417.099.456,- atau

sebesar 97,68%, dengan rincian sebagai berikut:

Bab III



Realisasi Keuangan Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar Tahun Anggaran 2018

URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Belanja Tidak

Langsung

4.397.809.000 4.207.693.804 95,68%

- Belanja Pegawai 4.397.809.000 4.207.693.804 95,68%

Belanja Langsung 22.646.337.000 22.209.405.652 98,07%

- Belanja Pegawai 3.627.350.000 3.611.800.000 99,57%

- Belanja Barang dan

Jasa

18.580.312.000 18.161.260.672 97,74%

- Belanja Modal 438.675.000 436.344.980 99,47%

Total Belanja 27.044.146.000 26.417.099.456 97,68%

Realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp 26.417.099.456

atau 97,68% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp

27.044.146.000 terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar

Rp 4.207.693.804 atau 95,68% dari alokasi anggaran sebesar Rp.

4.397.809.000 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp

22.209.405.652 atau 98,07% dari alokasi anggaran sebesar Rp.

22.646.337.000,-.

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.207.693.804

merupakan realisasi belanja pegawai berstatus ASN pada Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar. Sedangkan realisasi belanja

langsung sebesar Rp 22.209.405.652 terdiri dari belanja pegawai

sebesar Rp 3.611.800.000 atau 99,57% dari alokasi anggaran sebesar

Rp 3.627.350.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp

18.161.260.672 atau 97,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp

18.580.312.000 dan belanja modal sebesar Rp 436.344.980 atau

99,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp 438.675.000.

Tabel 3.15

Lapora

n A

ku

nta

bilit

as K

inerj

a I

nsta

nsi Pem

eri

nta

h

(LA

KIP

) Tah

un

2018


LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2018

Lampiran 1

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp.

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 07 KETENAGAKERJAAN 14.242.800.000 15.667.080.000 17.233.788.000 18.856.059.000 19.615.111.200 85.614.838.200

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

5 5.1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) 1 07 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Indeks Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran100% 809.886.300 100% 890.874.930 100% 979.962.423 100% 2.280.810.670 100% 2.394.851.204 100% 7.356.385.527 Sekretariat

Nilai Evaluasi

SAKIP1 07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa biaya surat menyurat 12 21.600.000 12 23.760.000 12 26.136.000 12 25.200.000 12 26.460.000 60 bln 123.156.000

1 07 01 02Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber

daya air & listrik 12 126.000.000 12 138.600.000 12 152.460.000 12 248.400.000 12 260.820.000 60 bln 926.280.000

1 07 01 03Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 35 2.400.000 35 2.640.000 35 2.904.000 - - - - 105 Jns 7.944.000

1 07 01 04 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor 12 25.000.000 12 27.500.000 12 30.250.000 12 28.000.000 12 29.400.000 60 bln 140.150.000

1 07 01 05Penyediaan jasa tenaga

administrasi /teknis lainnyaJumlah jasa tenaga pegawai honorer 35 210.000.000 35 231.000.000 35 254.100.000 38 264.000.000 38 277.200.000 181 org 1.236.300.000

1 07 01 06 Penyediaan Bahan bacaan Jumlah bahan bacaan 12 15.000.000 12 16.500.000 12 18.150.000 12 17.916.000 12 18.811.800 60 bln 86.377.800

1 07 01 08Penyediaan Jasa Pengamanan

internal kantor

Jumlah tenaga pengamanan gedung

kantor 12 36.000.000 12 39.600.000 12 43.560.000 12 48.000.000 12 50.400.000 60 bln 217.560.000

1 07 01 09Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

Jumlah kegiatan pengelolaan

administrasi perkantoran 12 94.471.300 12 103.918.430 12 114.310.273 12 193.698.500 12 203.383.425 60 bln 709.781.928

1 07 01 10Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi & konsultasi

keluar daerah 16 99.200.000 16 109.120.000 16 120.032.000 18 769.400.000 18 807.870.000 84 kali 1.905.622.000

1 07 01 12Penyediaan Jasa Publikasi dan

Dokumentasi

Jumlah jasa publikasi dan

dokumentasi 12 51.000.000 12 56.100.000 12 61.710.000 - - - - 100% 168.810.000

1 07 01 32

Pembinaan dan Penilaian Standar

ISO 9001:2008 terhadap Pelayanan

Adm. Ketenagakerjaan

Jumlah Penilaian Pelayanan Adm.

Ketenagakerjaan 3 129.215.000 3 142.136.500 3 156.350.150 3 141.491.500 3 148.566.075 15 bln 717.759.225

1 07 01 48 Sosialisasi kinerja pelayanan publikJumlah publikasi kinerja dan

pelayanan publik - - - - - - 12 478.600.000 12 502.530.000 24 bln 981.130.000

1 07 01 53Penyediaan Jasa Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Jumlah kegiatan Jasa Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan - - - - - - 12 7.373.920 12 7.742.616 24 bln 15.116.536

1 07 01

Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap

Pelayanan Ketenagakerjaan Kota

Makassar

Jumlah penyusunan IKM pelayanan

ketenagakerjaan - - - - - - 1 58.730.750 1 61.667.288 2 dok 120.398.038

5.21 07 02

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan Ketersediaan sarana dan

Prasana Aparatur100% 627.133.700 100% 689.847.070 100% 758.831.777 100% 936.871.500 100% 794.890.075 100% 3.807.574.122 Sekretariat

1 07 02 14 Pengadaan Alat Kantor Jumlah pengadaan alat kantor - - - - - - 2 33.900.000 2 35.595.000 4 paket 69.495.000

1 07 02 16 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan komputer - - - - - - 22 196.500.000 10 50.000.000 32 unit 246.500.000

1 07 02 17 Pengadaan Meja dan Kursi KerjaJumlah pengadaan meja dan kursi

kerja 1 67.500.000 1 74.250.000 1 81.675.000 1 41.000.000 1 43.050.000 5 Paket 307.475.000

1 07 02 18 Pengadaan Alat Studio Jumlah pengadaan alat studio 1 39.000.000 1 42.900.000 1 47.190.000 1 50.000.000 1 20.000.000 5 Paket 199.090.000

1 07 02 19 Pengadaan Alat Komunikasi Jumlah pengadaan alat komunikasi 1 52.000.000 1 57.200.000 1 62.920.000 - - - - 3 bh 172.120.000

1 07 02 34Pemeliharaan Rutin/ Berkala mobil

jabatan

Jumlah pemeliharaan mobil jabatan

secara rutin/berkala 1 37.117.000 1 40.828.700 1 44.911.570 1 45.230.000 1 47.491.500 5 unit 215.578.770

1 07 02 35Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat

Angkutan Darat Bermotor

Jumlah pemeliharaan alat angkutan

darat secara rutin/berkala 14 222.308.500 14 244.539.350 14 268.993.285 12 167.494.500 12 175.869.225 66 unit 1.079.204.860

1 07 02 46Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Rumah Tangga

Jumlah pemeliharaan alat rumah

tangga secara rutin/berkala 27 16.200.000 27 17.820.000 27 19.602.000 24 14.400.000 24 15.120.000 129 unit 83.142.000

1 07 02 47Pemeliharaan Rutin/Berkala

Komputer

Jumlah pemeliharaan komputer

secara rutin/berkala 10 16.000.000 10 17.600.000 10 19.360.000 10 116.000.000 10 121.800.000 50 unit 290.760.000

1 07 02 58Pemeliharaan rutin/berkala

jaringan listrik

Jumlah pemeliharaan jaringan listrik

secara rutin/berkala 1 7.208.200 1 7.929.020 1 8.721.922 - - - - 3 Ls 23.859.142

1 07 02 64Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Jumlah rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor 1 160.000.000 1 176.000.000 1 193.600.000 1 100.000.000 1 105.000.000 5 paket 734.600.000

1 07 02 67Penyediaan jasa perizinan dan

sertifikasiJumlah jasa perizinan dan sertifikasi 15 9.800.000 15 10.780.000 15 11.858.000 13 8.400.000 13 8.820.000 71 unit 49.658.000

1 07 02 68

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Jumlah penyediaan komponen

instalasi listrik/peneragan bangunan - - - - - - 2 8.947.000 2 9.394.350 4 smstr 18.341.350

1 07 02 74Pengadaan aplikasi sistem

informasi manajemen (SIM)Jumlah pengadaan aplikasi SIM - - - - - - 3 155.000.000 3 162.750.000 6 paket 317.750.000

5.31 07 03

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Ketersediaan Pakaian

Dinas Pegawai100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 62.500.000 100% 62.500.000 100% 65.625.000 100% 310.625.000 Sekretariat

1 07 03 01Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya 120 60.000.000 120 60.000.000 125 62.500.000 125 62.500.000 125 65.625.000 615 psg 310.625.000

5.4

1 07 04Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan aparatur yang

mendapatkan pelatihan kompetensi

dibidangnya

100% 157.500.000 100% 173.250.000 100% 190.575.000 100% 198.370.000 100% 208.288.500 100% 927.983.500 Sekretariat

1 07 04 03Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta bimbingan teknis

implementaasi peraturan 10 117.500.000 10 129.250.000 10 142.175.000 10 114.000.000 10 119.700.000 50 org 622.625.000

1 07 04 09Penilaian dan penetapan angka

kredit jabatan fungsional

Jumlah penilaian & penetapan angka

kredit jabatan fungsional 20 40.000.000 20 44.000.000 20 48.400.000 10 39.370.000 10 41.338.500 80 org 213.108.500

1 07 04 10 Penatausahaan KepegawaianJumlah kegiatan penatausahaan

kepegawaian - - - - - - 2 45.000.000 2 47.250.000 4 keg 92.250.000

5.5

1 07 05

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan

Persentase Capaian Kinerja yang

termuat dalam Perjanjian Kinerja

Perangkat Daerah

100% 345.480.000 100% 380.028.000 100% 418.030.800 100% 654.760.000 100% 737.498.000 100% 2.535.796.800 Sekretariat

1 07 05 01 Penyusunan RKA-SKPD Jumlah penyusunan RKA-SKPD 2 30.000.000 2 33.000.000 2 36.300.000 2 30.000.000 2 31.500.000 10 dok 160.800.000

Cakupan sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

Persentase

Ketersediaan Pakaian

Dinas Pegawai

Cakupan Aparatur

yang Mendapatkan

Pelatihan Kompetensi

dibidangnya

Persentase Capaian

Kinerja yang Termuat


K

(3) (4) (5)

Meningkatkan

kualitas kinerja

dengan prinsip

good governance

di lingkungan

Dinas

Ketenagakerjaan

Terwujudnya

administrasi

pemerintahan yang

efisien dan efektif

Indikator Kinerja Program

(Outcome ) / Kegiatan (output )

Data Awal

Perencanaan

Rencana Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanAkhir Periode Renstra SKPD pada

tahun 2019 BIDANG

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 2019

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAANKOTA MAKASSAR

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR 56


(LAKIP) Tahun 2018

1 07 05 02 Penyusunan DPA SKPD Jumlah penyusunan DPA-SKPD 2 15.000.000 2 16.500.000 2 18.150.000 2 15.000.000 2 15.750.000 10 dok 80.400.000

1 07 05 03 Penyusunan Rencana Kerja - SKPDJumlah penyusunan rencana kerja

SKPD 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.500.000 1 50.000.000 1 52.500.000 5 dok 268.000.000

1 07 05 04 Penyusunan LAKIP Jumlah penyusunan LAKIP 1 25.000.000 1 27.500.000 1 30.250.000 1 45.000.000 1 47.250.000 5 dok 175.000.000

1 07 05 05 Penyusunan TAPKINJumlah penyusunan perjanjian kerja

SKPD 1 15.000.000 1 16.500.000 1 18.150.000 1 15.000.000 1 15.750.000 5 dok 80.400.000

1 07 05 06 Penyusunan RENSTRA-SKPDJumlah penyusunan rencana

strategis SKPD - - - - - - - - 1 50.000.000 1 dok 50.000.000

1 07 05 07

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan laporan keuangan

akhir tahun & perhitungan

penyusutan asset

Jumlah penyusunan laporan

keuangan dan perhitungan

penyusutan aset

2 25.000.000 2 27.500.000 2 30.250.000 2 25.000.000 2 26.250.000 10 keg 134.000.000

1 07 05 08 Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah pengelolaan Keuangan SKPD 12 185.480.000 12 204.028.000 12 224.430.800 12 232.400.000 12 244.020.000 60 bln 1.090.358.800

1 07 05 09Peningkatan Kinerja Pelayanan dan

Administrasi

Jumlah pelayanan administrasi dan

konsultasi - - - - - - 4 116.400.000 4 122.220.000 8 triwln 238.620.000

1 07 05 10Penyusunan Profil Dinas

Ketenagakerjaan

Jumlah penyusunan profil

ketenagakerjaan - - - - - - 1 35.535.000 1 37.311.750 2 dok 72.846.750

1 07 05 11Monitoring dan Evaluasi Program

dan Kegiatan

jumlah pelaksanaan monitoring dan

evaluasi - - - - - - 4 90.425.000 4 94.946.250 8 triwln 185.371.250

1 1.1 Persentase

penempatan tenaga

kerja

1 07 09Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Jumlah pencari kerja yang

ditempatkan 20.260 3.300.180.972 22.640 3.636.199.069 25.020 4.003.229.764 26.900 2.999.463.000 29.280 3.149.436.150 124.100

pencak

er 17.088.508.955

1 07 09 01Monitoring, evaluasi dan pelaporan

penempatan kesempatan kerja

Jumlah monitoring dan evaluasi

penempatan tenaga kerja 10 85.515.800 10 94.067.380 10 103.474.118 4 94.112.500 4 98.818.125 38 exp 475.987.923

1 07 09 02

Pelayanan Administrasi Pencari

Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d AKV)

ISO 9001-2008

Jumlah pelayanan administrasi

pencari kerja 18.000 209.499.900 18.000 230.449.890 18.000 253.494.879 18.000 220.364.500 18.000 231.382.725 90.000

pencak

er 1.145.191.894

1 07 09 03 Bursa Kerja/Job Fair Jumlah tersedianya lowongan kerja 2.000 295.484.000 2.000 325.032.400 2.000 357.535.640 2.500 452.666.000 2.500 475.299.300 11.000 lowong

an 1.906.017.340

1 07 09 04Informasi Pasar Kerja Online

(IPKOL)

Jumlah informasi pasar kerja dan

bursa kerja secara online 2.000 126.525.000 2.000 139.177.500 2.000 153.095.250 - - - 6.000

lowong

an 418.797.750

1 07 09 05 Padat Karya Infrastruktur Jumlah Tenaga Kerja dlm bentuk

kelompok kerja sementara 352 1.591.386.372 352 1.750.525.009 352 1.925.577.510 100 976.320.000 100 1.025.136.000 1.256 orang 7.268.944.891

1 07 09 06Pencarian Lowongan Kerja Dalam

dan Luar Negeri

Jumlah informasi lowongan kerja

dalam & luar negeri 1.200 249.550.900 1.200 274.505.990 1.200 301.956.589 1.200 251.000.000 1.200 263.550.000 6.000

lowong

an 1.340.563.479

1 07 09 08Sosialisasi Perencanaan Tenaga

Kerja Kota Makassar 2015-2019Jumlah peserta sosialisasi 100 85.639.500 100 94.203.450 100 103.623.795 - - - - 300 orang 283.466.745

1 07 09 09Penyuluhan Bimbingan

Jabatan/KarirJumlah peserta penyuluhan 200 105.715.200 200 116.286.720 200 127.915.392 100 90.000.000 100 94.500.000 800 0rang 534.417.312

1 07 09 11

Pemantauan Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja

Asing

Jumlah termonitornya penempatan

tenaga kerja TKI dan TKA 1.000 61.144.000 1.000 67.258.400 1.000 73.984.240 500 120.000.000 500 126.000.000 4.000 orang 448.386.640

1 07 09 12Pemutahiran Data Base

Ketenagakerjaan

Jumlah penyusunan dokumen data

base ketenagakerjaan 1 67.900.000 1 74.690.000 1 82.159.000 1 60.000.000 1 63.000.000 5 buku 347.749.000

1 07 09 13

Sosialisasi Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) Formal dan

Informal

Jumlah peserta sosialisasi 100 62.327.200 100 68.559.920 100 75.415.912 - - - - 300 orang 206.303.032

1 07 09 14

Pemantauan Kinerja Bursa Kerja

Khusus dan Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja

Jumlah pembinaan BKK dan LPTKS 20 69.974.000 20 76.971.400 20 84.668.540 20 135.000.000 20 141.750.000 100 lembag

a 508.363.940

1 07 09 15Sosialisasi Peraturan Perundangan

Kebinapentaan di Kota MakassarJumlah peserta sosialisasi 50 64.517.400 50 70.969.140 50 78.066.054 - - - - 150 orang 213.552.594


Kerja Mikro di PerusahaanJumlah peserta sosialisasi 100 45.729.700 100 56.302.670 100 65.432.937 100 80.000.000 100 84.000.000 500 orang 331.465.307

1 07 09 17

Revisi Perda Ketenagakerjaan

Nomor 9 Tahun 2004 dan Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing

(IMTA)

Jumlah penyusunan Ranperda

Perpanjangan IMTA 1 179.272.000 - - - - - - - - 1

Ran

perda 179.272.000

1 07 09 18

Sosialisasi Perda tentang Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing

(IMTA)

Jumlah peserta sosialisasi Perda

tentang IMTA - - 250 197.199.200 - - - - 250 210.000.000 500 orang 407.199.200

1 07 09 19Pembentukan unit pelayanan info

pasar kerja diperusahaan

Jumlah unit pelayanan Info Pasar

Kerja di Perusahaan yang terbentuk 10 116.429.908 116.429.908

1 07 09 20Bimbingan teknis operator

informasi pasar kerja (fungsional)Jumlah peserta bimbingan teknis 200 100.400.000 100.400.000

1 07 09 21Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia

(TKI)

Jumlah TKI (calon/purna) yang

diberikan pembinaan - - - - - - 150 200.000.000 150 210.000.000 300 org 410.000.000

1 07 09 22Pembinaan Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Jumlah LPTKS yang diberikan

pembinaan - - - - - - 20 120.000.000 20 126.000.000 40 LPTKS 246.000.000

1 07 09 23

Penyusunan Peraturan

Daerah/Peraturan Walikota bidang

Kebinapentaan

Jumlah Peraturan Walikota bidang

kebinapentaan yang disusun - - - - - - 1 200.000.000 - - 1 perwali 200.000.000

1.2 Persentase

peningkatan tenaga

kerja mandiri1 07 09

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja


ditempatkan 20.260 442.619.028 22.640 486.880.931 25.020 535.569.024 26.900 702.043.850 29.280 737.146.043 124.100

pencak

er 2.904.258.875

1 07 09 07Padat Karya Produktif Teknologi

Tepat Guna

Jumlah terserapnya kelompok kerja

produktif 60 342.619.028 60 376.880.931 60 414.569.024 60 479.489.850 60 503.464.343 300 orang 2.117.023.175

1 07 09 10Pembinaan Kelompok Usaha

MandiriJumlah kelompok usaha mandiri 20 100.000.000 20 110.000.000 20 121.000.000 40 222.554.000 40 233.681.700 140 0rang 787.235.700

1.3 Jumlah lowongan

kerja yang

disebarluaskan

1 07 14

Program Pengembangan Sistem

Informasi Pasar Kerja &

Produktifitas Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja yang

berkompetensi spesifik level ASEAN - - - 6.300 665.004.600 7.000 698.254.830 13.300 orang 1.363.259.430


(IPKOL)

Jumlah informasi pasar kerja dan

bursa kerja secara online - - - - 12.000 350.000.000 14.000 367.500.000 26.000 loker 717.500.000



Jumlah unit pelayanan Info Pasar

Kerja di Perusahaan yang terbentuk - - - - 20 119.829.000 20 125.820.450 40 unit 245.649.450

1 07 14 14Identifikasi Kebutuhan Lapangan

Kerja

Jumlah lapangan kerja yang

teridentifikasi 1.000 195.175.600 1.000 204.934.380 2.000 org 400.109.980

2 Terwujudnya tenaga

kerja yang produktif

dan berdaya saing

2.1

1 07 10Program Peningkatan Kualitas &

Produktifitas Tenaga Kerja


berkompetensi spesifik level ASEAN 8.400 3.500.000.000 9.800 3.850.000.000 11.200 5.079.064.212 - - - - 29.400 org 12.429.064.212

Bidang

Pelatihan Kerja

Bidang

Penempatan

Tenaga Kerja

dan Perluasan

Kesempatan

Kerja

Bidang

Penempatan

Tenaga Kerja

dan Perluasan

Kesempatan

Kerja

Mewujud kan

tenaga kerja

yang terampil/

kompeten dan

produktif sesuai

dengan

perkembangan

pasar kerja

Persentase tenaga

kerja yang terampil

dan berkompetensi

dasar (lulus ujian)

Mewujudkan

Penempatan

Tenaga Kerja

serta

Pengembangan

Kesempatan

Kerja melalui

Usaha Mandiri

Terpenuhinya

Kebutuhan

Lapangan Kerja dan

Kesempatan

Berusaha



(LAKIP) Tahun 2018

1 07 10 01

Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan bagi Pencari Kerja

Produktif

Jumlah pencari kerja yang mengikuti

pelatihan berbasis masyarakat 180 646.103.700 200 710.714.070 200 781.785.477 - - - - 580 orang 2.138.603.247

1 07 10 02Pelatihan Peningkatan Produktifitas

Kerja

Jumlah peserta pelatihan

peningkatan produktifitas kerja 100 108.170.700 100 118.987.770 100 130.886.547 - - - - 300 orang 358.045.017

1 07 10 03Pelatihan Pengembangan

Kewirausahaan

Jumlah peserta pelatihan berbasis

masyarakat 160 574.314.400 160 631.745.840 160 694.920.424 - - - - 480 orang 1.900.980.664

1 07 10 04

Pelatihan Keterampilan Tenaga

Kerja bagi Masyarakat yang Kurang

Mampu

Jumlah masyarakat kurang mampu

yang mengikuti pelatihan 160 554.367.500 160 609.804.250 160 670.784.675 - - - - 480 orang 1.834.956.425

1 07 10 05Identifikasi Kebutuhan

Pemagangan di Perusahaan

Jumlah identifikasi kebutuhan

pemagangan 2.000 108.249.000 2.000 119.073.900 2.000 130.981.290 - - - - 6.000 prshn 358.304.190

1 07 10 06Pelatihan Pemagangan Dalam

Negeri Berbasis PenggunaJumlah pemagangan di perusahaan 200 473.200.700 200 520.520.770 200 572.572.847 - - - - 600 orang 1.566.294.317

1 07 10 07

Pemberian fasilitas dan mendorong

pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat

Jumlah peserta pelatihan 160 574.314.400 180 631.745.840 180 694.920.424 - - - - 520 orang 1.900.980.664

1 07 10 08Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pelatih/Instruktur LPK

jumlah peserta pelatihan bagi

pengelola LPK Swasta 100 98.200.000 100 108.020.000 100 118.822.000 - - - - 300 orang 325.042.000

1 07 10 09Pembinaan Penatausahaan dan

Evaluasi Kegiatan LPK

Jumlah pembinaan dan evaluasi

kinerja LPK 80 163.876.200 80 180.263.820 80 198.290.202 - - - - 240 LPK 542.430.222

1 07 10 10Bimtek Penerapan 5 S di

PerusahaanJumlah peserta Bimtek penerapan 5S 100 99.226.700 100 109.149.370 100 120.064.307 - - - - 300 orang 328.440.377

1 07 10 11Sosialisasi Pemagangan Dalam dan

Luar Negeri

Jumlah peserta sosialisasi

pemaganan 100 99.976.700 100 109.974.370 100 120.971.807 - - - - 300 orang 330.922.877

1 07 10 12 Pelatihan manajemen usahaTerselenggaranya Bimtek Manajemen

Usaha 50 30.000.000 50 orang 30.000.000

1 07 10 13 Pelatihan motivasi berprestasi amtTerselenggaranya Bimtek Motifasi

Berprestasi 50 29.999.480 50 orang 29.999.480

1 07 10 14 Pelatihan 5 STerlaksananya Bimtek dan

Pengembangan 5 S 100 113.190.680 100 orang 113.190.680

1 07 10 15 Pelatihan gugus kendali mutuTerselenggaranya Bimtek Gugus

Kendali Mutu 50 29.999.480 50 orang 29.999.480

1 07 10 16Pelatihan pengembangan

supervisior

Terselenggaranya Pelatihan

Supervisior 50 29.999.480 50 orang 29.999.480

1 07 10 17Pelatihan kewirausahaan bagi calon

usaha baru

Terselenggaranya Bimtek

Kewirausahaan Bagi Calon Usaha

Baru

50 29.999.480 50 orang 29.999.480

1 07 10 18Pelatihan kewirausahaan

produkstifitas bagi UK


Kewirausahaan Produktifitas Bagi

UKM

50 29.999.480 50 orang 29.999.480

1 07 10 19 Pembentukan klinik produktifitasTerselenggaranya Pembentukan

Klinik Produktifitas 15 69.479.480 15 orang 69.479.480

1 07 10 20Pelatihan pengingkatan

produktifitas TIC


Peningkatan Produktifitas TIC 90 183.199.480 90 orang 183.199.480

1 07 10 21

Penilaian paramakarya

produktifitas (hari bulan

produktifitas)

Terselenggaranya Penilaian

Pramakarya Produktifitas 50 78.069.720 50 orang 78.069.720

1 07 10 22 Akreditasi dan sertifikasiTerselenggaranya Akreditasi dan

Sertifikasi 75 220.127.452 75 orang 220.127.452

1 07 13Program Peningkatan Kualitas

Tenaga Kerja


berkompetensi spesifik level ASEAN - - - - - - 6.300 3.953.918.990 7.000 4.106.689.190 13.300 org 8.060.608.180

Bidang

Pelatihan Kerja

1 07 13 01



Produktif

Jumlah pencari kerja yang mengikuti

pelatihan berbasis masyarakat 200 724.987.500 200 736.311.125 400 orang 1.461.298.625


Kewirausahaan

Jumlah peserta pelatihan berbasis

masyarakat 120 543.740.625 120 570.927.656 240 orang 1.114.668.281

1 07 13 03


Kerja bagi Masyarakat yang Kurang

Mampu

Jumlah masyarakat kurang mampu

yang mengikuti pelatihan 120 543.740.625 160 570.927.656 280 orang 1.114.668.281

1 07 13 04

Pemberian fasilitas dan mendorong

pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat

Jumlah peserta pelatihan 180 669.867.200 180 683.360.560 360 orang 1.353.227.760




pengelola LPK Swasta 100 426.164.350 100 447.472.568 200 orang 873.636.918



Jumlah pembinaan dan evaluasi

kinerja LPK 80 211.193.500 80 221.753.175 160 LPK 432.946.675

1 07 13 07Identifikasi Kebutuhan pelatihan di

Perusahaan

Jumlah Identifikasi Kebutuhan

pelatihan - - - - - - 1.000 100.000.000 2.000 105.000.000 3.000 prshn 205.000.000

1 07 13 08

Bimbingan Teknis Akreditasi

Lembaga Pelatihan Kerja dan

Sertifikasi Instruktur


akreditasi LPK dan sertifikasi

instruktur

- - - - - - 100 113.241.240 200 118.903.302 300 orang 232.144.542

1 07 13 09Pelatihan Keterampilan Kerja

Berbasis Pengguna

Jumlah tenaga kerja yang diberikan

pelatihan - - - - - - 200 514.075.000 200 539.778.750 400 orang 1.053.853.750

1 07 13 10Bimbingan Teknis Kurikulum

Pelatihan


kurikulum pelatihan - - - - - - 100 106.908.950 100 112.254.398 200 orang 219.163.348

2.2

1 07 14




Jumlah lowongan kerja yang

disebarluaskan - - - 12.000 3.039.766.390 14.000 3.191.754.710 26.000 loker 6.231.521.100

1 07 14 03Pelatihan Peningkatan Produktifitas

Kerja

Jumlah peserta Pelatihan

Peningkatan Produktifitas Kerja 120 458.000.000 120 480.900.000 240 org 938.900.000


Pemagangan

Jumlah perusahaan yang

teridentifikasi 1.000 195.175.600 1.000 204.934.380 2.000 prshn 400.109.980


Negeri Berbasis Pengguna

Jumlah tenaga kerja yang diberikan

pemagangan 100 350.000.000 100 367.500.000 200 org 717.500.000

1 07 14 06Bimbingan Teknis Penerapan 5 S di

Perusahaan

Jumlah peserta pelatihan Pelatihan 5

S 200 282.978.000 200 297.126.900 400 org 580.104.900

1 07 14 07 Pelatihan Manajemen UsahaJumlah peserta yang diberikan

pelatihan manajemen usaha 100 100.000.000 100 105.000.000 200 org 205.000.000

1 07 14 08

Pelatihan motivasi

berprestasi/achievement motivation

training (AMT)

Jumlah peserta pelatihan motivasi

berprestasi amt - - - - 100 114.650.000 100 120.382.500 200 org 235.032.500

1 07 14 09 Pelatihan gugus kendali mutuJumlah peserta Bimtek Gugus

Kendali Mutu 100 146.150.000 100 153.457.500 200 org 299.607.500


supervisior Jumlah peserta pelatihan Supervisior 100 107.975.000 100 113.373.750 200 org 221.348.750

Mewujud kan

tenaga kerja

yang terampil/

kompeten dan

produktif sesuai

dengan

perkembangan

pasar kerja

Persentase tenaga

kerja yang terampil

dan berkompetensi

dasar (lulus ujian)

Persentase tenaga

kerja produktif yang

tersertifikasi level

ASEAN



(LAKIP) Tahun 2018

1 07 14 11 Akreditasi dan sertifikasiJumlah peserta Akreditasi dan

Sertifikasi 200 506.144.332 200 531.451.549 400 org 1.037.595.881

1 07 14 12Pembentukan Unit Pelayanan

Pelatihan dan Produktifitas (UP3)Jumlah Pembentukan UP3 15 173.700.000 15 182.385.000 30 org 356.085.000

1 07 14 13Pelatihan kader produktIvitas

tenaga kerja di perusahaan

Jumlah peserta pelatihan kader

produktIvitas tenaga kerja di

perusahaan

150 329.993.458 150 346.493.131 300 org 676.486.589

1 07 14 15Inventarisasi Pengukuran

Produktifitas Kerja


teriventarisasi pengukuran

produktifitas kerjanya

100 275.000.000 100 288.750.000 200 org 563.750.000

3 3.1

1 07 11

Program pengembangan

hubungan Industrial dan Lembaga

Ketenagakerjaan

Persentase perselisihan hubungan

industrial yang diselesaikan100% 384.520.000 100% 422.972.000 100% 465.269.200 100% 543.575.800 100% 570.754.590 100% 2.387.091.590

Hubungan

Industrial dan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

1 07 11 01

Pelayanan Administrasi dan

Mediasi Pengaduan Perselisihan

Hubungan Industrial

Jumlah pelayanan mediasi

pengaduan perselisihan HI 100 384.520.000 100 422.972.000 100 465.269.200 100 543.575.800 100 570.754.590 500 % 2.387.091.590

3.2

1 07 11



Ketenagakerjaan


industrial yang diselesaikan100% 1.885.480.000 100% 2.074.028.000 100% 2.281.430.800 100% 2.131.637.700 100% 2.238.219.585 100% 10.610.796.085

Hubungan

Industrial dan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

1 07 11 02Survey Penetapan Upah Minimum

Kota (UMK)

Jumlah survey untuk penetapan

UMK 12 432.180.000 12 475.398.000 12 522.937.800 36 Bln 1.430.515.800

1 07 11 03 Fasilitasi LKS Tripartit Jumlah LKS Tripartit yang terbentuk 1 320.000.000 1 352.000.000 1 387.200.000 12 390.647.800 12 410.180.190 27 kali

prtmn 1.860.027.990

1 07 11 04Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan Ketenagakerjaan

Jumlah peserta sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Ketenagakerjaan

100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 100 522.440.100 100 548.562.105 500 prshn 1.435.102.205

1 07 11 05

Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) di Perusahaan di

Wilayah Kota Makassar

Tim pembinaan PKWT di perusahaan 70 159.374.100 70 175.311.510 70 192.842.661 70 117.648.500 70 123.530.925 350 prshn 768.707.696

1 07 11 06

Pemantauan Deteksi Dini

Kerawanan Hubungan Industrial

pada Perusahaan

Jumlah pemantauan deteksi

kerawanan HI 88 267.850.300 88 294.635.330 88 324.098.863 88 281.573.200 88 295.651.860 440 prshn 1.463.809.553

1 07 11 07Kampanye Hari Buruh Sedunia

(May Day) Tingkat Kota Makassar

Terlaksananya kampanye Hari Buruh

Sedunia 10.000 296.075.600 15.000 325.683.160 15.000 358.251.476 15.000 334.583.500 15.000 351.312.675 70.000 orang 1.665.906.411

1 07 11 09

Sosialisasi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan dan

Ketenagakerjaan


Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan dan Ketenagakerjaan

100 150.000.000 100 165.000.000 100 181.500.000 100 187.177.200 100 196.536.060 500 prshn 880.213.260

1 07 11 10

Sosialisasi Penanganan

Diskriminasi Pekerja di Perusahaan



Penanganan Diskriminasi Pekerja di

Perusahaan Wilayah Kota Makassar

200 150.000.000 200 165.000.000 200 181.500.000 200 297.567.400 200 312.445.770 1.000 orang 1.106.513.170

3.3 Jumlah Peraturan

Perusahaan (PP) yang

di laporkan

1 07 11



Ketenagakerjaan


industrial yang diselesaikan100% 230.000.000 100% 253.000.000 100% 278.300.000 100% 54.860.900 100% 57.603.945 100% 873.764.845

1 07 11 08

Pembinaan dan Pemeriksaan

Peraturan (PP)/Perjanjian

Kerjasama (PKB) di Perusahaan

Jumlah pembinaan dan pemeriksaan

penyusunan PP dan PKB 80 230.000.000 80 253.000.000 80 278.300.000 80 54.860.900 80 57.603.945 400 prshn 873.764.845

4 Meningkatnya

Kesejahteraan

Pekerja

4.1

1 07 11



Ketenagakerjaan


industrial yang diselesaikan100% - 100% - 100% - 100% 632.475.600 100% 664.099.380 100% 1.296.574.980

1 07 11 11Bimbingan Teknis Penyusunan

Struktur Skala Upah

Jumlah peserta Bimbingan Teknis

Penyusunan Struktur Skala Upah - - - - - - 200 350.000.000 200 367.500.000 400 orang 717.500.000

1 07 11 12 Penetapan Upah Minimum Kota Jumlah penetapan UMK - - - - - - 1 282.475.600 1 296.599.380 2 UMK 579.074.980

6 Terwujudnya

Lingkungan Kerja

yang Aman, Sehat

dan Nyaman

6.1 % Pengujian

Peralatan di

Perusahaan1 14 12

Program Perlindungan dan

Pengembangan Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang

menerapkan standar norma-norma

ketenagakerjaan (dari 4.000

perusahaan)

60% 231.178.027 65% 254.295.830 70% 201.682.023 0% - 0% - 100% 687.155.880

1 14 12 14

Peningkatan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pengujian

Lingkungan Kerja

Jumlah pemeriksaan lingkungan

kerja perusahaan 100 152.575.014 - 167.832.515 100 133.107.968 - - - - 200 prshn 453.515.496

1 14 12 20

Pengawasan Pembinaan dan

Pemeriksaan Penyakit Berbahaya

Akibat Kerja di Tempat Kerja

Terlaksananya pemeriksaan penyakit

berbahaya akibat kerja di perusahaan 100 78.603.014 - 86.463.315 100 68.574.055 - - - - 200 prshn 233.640.384

6.2 % Penurunan jumlah

kecelakaan kerja1 14 12


Pengembangan Sistem





perusahaan)

60% 82.584.014 65% 90.842.415 70% 72.047.119 0% - 0% - 100% 245.473.548

1 14 12 07Pemetaan Kerawanan

Ketenagakerjaan di Perusahaan

Tersedianya pemetaan kerawanan

ketenagakerjaan 70 82.584.014 - 90.842.415 70 72.047.119 - - - - 140 prshn 245.473.548

6.3

1 14 12


Pengembangan Sistem





perusahaan)

60% 943.426.823 65% 1.037.769.505 70% 823.054.994 0% - 0% - 100% 2.804.251.322

1 14 12 03Pengawasan, Perlindungan Norma

Kerja di Perusahaan


mendapatkan pemeriksaan Norma

Kerja

80 90.908.014 - 99.998.815 80 79.309.060 - - - - 160 prshn 270.215.889

1 14 12 04Temu Teknis Penerapan Norma

Hubungan Kerja

Terlaksananya temu teknis antara

pengusaha dan pekerja 40 30.543.614 - 33.597.975 40 26.646.554 - - - - 80 prshn 90.788.143

1 14 12 12

Kampanye Bulan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) Nasional

Tingkat Kota Makassar

Terlaksananya kampanye bulan K3

Nasional 100 151.029.914 - 166.132.905 100 131.760.007 - - - - 200 prshn 448.922.826

1 14 12 13

Peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan Penegakan

Hukum terhadap Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)


menerapkan Keselamatan dan


100 148.603.014 - 163.463.315 100 129.642.755 - - - - 200 prshn 441.709.084

1 14 12 15Peningkatan Kapasitas Pengurus

P2K3

Terbentuknya pengurus P2K3 di

perusahaan 200 98.603.014 - 108.463.315 200 86.022.255 - - - - 400 orang 293.088.584

1 14 12 16Bimbingan Teknis K3 bagi Kader K3

di Tempat Kerja

Terbentuknya tenaga teknis K3 di

Tempat Kerja 75 53.603.014 - 58.963.315 75 46.763.805 - - - - 150 orang 159.330.134

% Peningkatan Upah

Minimum Kota (UMK)

Sejak tahun

2017 sudah

tidak

dilaksanakan

lagi sehubungan

kewenangan

Pengawasan

Ketenagakerjaan

sudah

dilimpahkan

pada

Pemerintahan

Provinsi

% Jumlah

perusahaan yang

menerapkan standar

kesehatan dan

keselamatan kerja

bagi tenaga

kerja/karyawannya

Mewujudkan

Hubungan

Industrial yang

Harmonis serta

Meningkat kan

Kesejahtera an

Tenaga Kerja

Terciptanya

Hubungan yang

Harmonis antara

Pekerja dan

Pengusaha

% Perselisihan

Hubungan Industrial

yang Diselesaikan

dengan Perjanjian

Bersama

% Penurunan Kasus

Perselisihan

Hubungan Industrial

(HI)



(LAKIP) Tahun 2018

1 14 12 17Pengawasan dan Pengujian Objek

K3

Terlaksananya pengujian peralatan

K3 di perusahaan 100 153.603.014 - 168.963.315 100 134.004.805 - - - - 200 prshn 456.571.134

1 14 12 21Peningkatan Kapasitas Kader

Norma Kerja di Tempat Kerja

Meningkatnya kapasitas kader norma

kerja 100 97.930.214 - 107.723.235 100 85.435.298 - - - - 200 prshn 291.088.746

1 14 12 23

Pembinaan, Pengawasan dan

Pemeriksaan Penerapan

Pelaksanaan Peraturan dan

Perundang-Undangan K3 di Tempat

Kerja

Terlaksananya pengawasan dan

pemeriksaan pelaksanaan peraturan

dan perundang-undangan K3

100 118.603.014 - 130.463.315 100 103.470.455 - - - - 200 prshn 352.536.784

7 Terwujudnya

Perlindungan Hak

Dasar Pekerja

7.1 % Pemeriksaan

Perusahaan1 14 12


Pengembangan Sistem





perusahaan)

60% 1.157.912.023 65% 1.273.703.225 70% 1.010.174.028 0% - 0% - 100% 3.441.789.275

1 14 12 01


Pemeriksaan serta Pelayanan

Administrasi Ketenagakerjaan di

Perusahaan

Terlaksananya pendaftaran wajib

lapor ketenagakerjaan 105 150.554.114 - 165.609.525 105 131.344.914 - - - - 210 prshn 447.508.553

1 14 12 05


Pemeriksaan Pelaksanaan THR di

Perusahaan

Jumlah terpenuhinya kewajiban

perusahaan terkait pelaksanaan

pemberian THR

70 84.431.514 - 92.874.665 70 73.658.897 - - - - 140 prshn 250.965.075

1 14 12 06

Pengawasan, Pembinaan dan

Pemeriksaan Pelaksanaan UMK di

Kota Makassar

Jumlah perlindungan hak norma

kerja di perusahaan 70 137.845.114 - 151.629.625 70 120.257.456 - - - - 140 prshn 409.732.194

1 14 12 08


Pemeriksaan Pelaksanaan

Permenakertrans No 19 Tahun

2012

Jumlah pemeriksaan dan

pemantauan perusahaan terkait

pelaksanaan Permenakertrans Nomor

19 tahun 2012

70 81.690.214 - 89.859.235 70 71.267.359 - - - - 140 prshn 242.816.808

1 14 12 09

Pengawasan, Perlindungan dan

pendataan terhadap Pekerja Anak

di Perusahaan

Terlaksananya perlindungan

terhadap pekerja anak di perusahaan 120 138.460.014 - 152.306.015 120 120.793.900 - - - - 240 prshn 411.559.929

1 14 12 10


Pemeriksaan Diskriminasi terhadap

Pekerja Perempuan di Perusahaan

Memberikan perlindungan pekerja

perempuan di perusahaan 80 74.337.414 - 81.771.155 80 64.852.703 - - - - 160 prshn 220.961.272

1 14 12 11

Pengurangan Pekerja Anak dalam

Rangka Mendukung Program

Keluarga Harapan (PPA-PKH)

Jumlah pengurangan pekerja anak 60 327.707.614 - 360.478.375 60 285.895.399 - - - - 120 peker

ja anak 974.081.388

1 14 12 19

Pembinaan, Pengawasan,

Penghapusan Bentuk-Bentuk

Pekerja Terburuk untuk Anak

(PBPTA) Menuju Bebas Pekerja

Anak di Tempat Kerja

Jumlah pembinaan dan pengawasan

pekerja terburuk anak 80 44.283.014 - 48.711.315 80 38.632.944 - - - - 160 prshn 131.627.273

1 14 12 22


Pemeriksaan Penerapan Norma

Kerja Perempuan dan Anak dalam

Pencegahan Eksploitasi (Traficking)

Terlaksananya pemeriksaan dan

pengawasan dalam pencegahan

eksploitasi pekerja perempuan dan

anak

100 118.603.014 - 130.463.315 100 103.470.455 - - - - 200 prshn 352.536.784

7.2 % Kepesertaan

Jamsostek Aktif1 14 12


Pengembangan Sistem





perusahaan)

60% 84.899.114 65% 93.389.025 70% 74.066.836 0% - 0% - 100% 252.354.974

1 14 12 02


Pemeriksaan terhadap

Perlindungan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Terlaksananya perlindungan hak atas

jaminan kesehatan pekerja di

perusahaan

80 84.899.114 - 93.389.025 80 74.066.836 - - - - 160 prshn 252.354.974

NIP : 19690322 199303 1 005

Sejak tahun

2017 sudah

tidak

dilaksanakan

lagi sehubungan

kewenangan

Pengawasan

Ketenagakerjaan

sudah

dilimpahkan

pada

Pemerintahan

Provinsi

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

Drs. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda/Ivc



(LAKIP) Tahun 2018

Lampiran 2

SKPD : Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Visi : Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua

Misi : 1.

2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Pelatihan Kerja yang Berbasis Kompetensi dan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja;

3. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, Berkeadilan, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.

:

Fungsi : 1.

2.

3. Pelaksanaan koordinasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja serta pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan;

4. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;

5. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAMPENANGGUNG

JAWABSUMBER DATA

1 4 5 6 7

1 1. ∑ pencari kerja yg

ditempatkan

∑ pencari kerja yg

mendaftar

2. Selisih ∑ KUM thn ini dgn

KUM tahun sebelumnya

∑ KUM tahun

sebelumnya

3. Jumlah lowongan kerja

yang disebarluaskan

Pengembangan Sistem


Produktivitas

Ketenagakerjaan

Jumlah lowongan kerja

yang disebarluaskan

Bid. Informasi

Pasar Kerja dan

Peningkatan

Produktifitas

Laporan

Informasi Pasar

Kerja

Jumlah lowongan kerja

yang disebarluaskan

2 1. ∑ pendaftar pelatihan

kerja yang lulus ujian

∑ pendaftar pelatihan

2. ∑ Peserta pelatihan

peningk. Produktifitas

yang tersertifikasi kerja

∑ Peserta pelatihan

peningkatan produktifitas

Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, seerta

hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja untuk Mengisi dan Memperluas Peluang serta Kesempatan Kerja melalui Pemberdayaan Usaha Mandiri;

Tugas

Pokok

Merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang ketenagakerjaan meliputi perencanaan perluasan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pelatihan dan

produktifitas tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja

Pelaksanaan pengendalian operasional di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, serta

hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

SASARAN RENSTRAINDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)KETERANGAN

2 3 8

Terpenuhinya

kebutuhan lapangan

kerja dan kesempatan

berusaha

Persentase penempatan

tenaga kerja

Peningkatan

Kesempatan Kerja

Jumlah Pencari Kerja

yang Ditempatkan

Bid. Penempatan

Tenaga Kerja dan

Perluasan

Kesempatan Kerja

x 100%

Persentase peningkatan

tenaga kerja mandiri

Peningkatan

Kesempatan Kerja

Jumlah Pencari Kerja

yang Ditempatkan

Bid. Penempatan

Tenaga Kerja dan

Perluasan

Kesempatan Kerja

Laporan Binaan

Kelompok Usaha

Mandirix 100%

Laporan AKL,

AKAD, AKAN

Terwujudnya tenaga

kerja yang produktif

dan berdaya saing

Persentase tenaga kerja

yang terampil dan

berkompetensi dasar

Peningkatan Kualitas

Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja

yang berkompetensi

spesifik level Asean

Bid. Pelatihan

Kerja x 100%

Persentase tenaga kerja

produktif yang

tersertifikasi level

ASEAN

Pengembangan Sistem


Produktivitas

Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja

yang berkompetensi

spesifik level Asean

Bid. Informasi

Pasar Kerja dan

Peningkatan

Produktifitas

Laporan Pelatihan

Produktifitas

Tenaga Kerja x 100%

Laporan Pelatihan

Kerja

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 61


(LAKIP) Tahun 2018

3 1. ∑ kasus perselisihan HI

yang diselesaikan dengan

perjanjian bersama

∑ kasus perselisihan

yang dilaporkan

2. % Penurunan Kasus

Perselisihan Hubungan

Industrial (HI)

Selisih ∑ kasus

perselisihan HI thn ini

dgn tahun sebelumnya

∑ kasus perselisihan HI

tahun sebelumnya

3. Jumlah Peraturan

Perusahaan (PP) yang di

laporkan

Pengembangan

Hubungan Industrial

dan Lembaga

Ketenagakerjaan

Persentase perselisihan

hubungan industrial

yang diselesaikan

Bid. Hubungan

Industrial dan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Laporan PP yang

terdaftar

4 1. % Peningkatan Upah

Minimum Kota (UMK)

Laporan Upah

Minimum KotaSelisih ∑ UMK thn ini dgn

UMK tahun sebelumnya

∑ UMK tahun

sebelumnya

5 1.Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Sekretariat Laporan Kegiatan

2Sekretariat Laporan

Inventaris Barang

∑ Sarana dan Prasarana

Aparatur yang memadai

∑ Sarana dan Prasarana

yang tersedia

3. Peningkatan Disiplin Aparatur Sekretariat Laporan

Kepegawaian∑ PNS yang mendapatkan

pakaian dinas pegawai

∑ PNS Dinas Tenaga

Kerja

4. Sekretariat Laporan Kegiatan ∑ Aparatur yang

mendapatkan pelatihan

∑ Aparatur pada Dinas

5. Persentase Capaian

Kinerja yang Termuat


Cakupan Laporan

Keuangan yang

diselesaikan tepat waktu

Sekretariat Laporan Kegiatan ∑ Capaian Kinerja yang

Termuat dalam Citizen

Charter

∑ Target Kinerja yang

Termuat dalam Citizen

Charter

Terciptanya hubungan

industrial yang

harmonis antara

pekerja dan pengusaha

% Perselisihan

Hubungan Industrial

yang Diselesaikan

dengan Perjanjian

Bersama

Pengembangan

Hubungan Industrial

dan Lembaga

Ketenagakerjaan


hubungan industrial

yang diselesaikan

Bid. Hubungan

Industrial dan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

x 100%

Pengembangan

Hubungan Industrial

dan Lembaga

Ketenagakerjaan


hubungan industrial

yang diselesaikan

Bid. Hubungan

Industrial dan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Laporan Kasus

Perselisihan

Hubungan

Industrial

x 100%

Laporan Kasus

Perselisihan

Hubungan

Industrial

Jumlah peraturan perusahaan yang

di laporkan

Meningkatnya

Kesejahteraan Pekerja

Pengembangan

Hubungan Industrial

dan Lembaga

Ketenagakerjaan


hubungan industrial

yang diselesaikan

Bid. Hubungan

Industrial dan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

x 100%

Terwujudnya

administrasi

pemerintahan yang

efisien dan efektif

Indeks Kepuasan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Indeks Kepuasan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Nilai Indeks Kepuasan Publik

Cakupan sarana dan

prasarana dalam kondisi

baik

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan

prasarana dalam kondisi

baikx 100%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuanganx 100%

Persentase Ketersediaan

Pakaian Dinas Pegawai

Indeks Kehadiran

Pegawai

x 100%

Cakupan Aparatur yang

Mendapatkan Pelatihan

Kompetensi dibidangnya

Peningkatan Kapasitas

Aparatur


Mendapatkan Pelatihan

Kompeten dibidangnya

x 100%

Makassar, 2017

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 62


(LAKIP) Tahun 2018

Lampiran 3



(LAKIP) Tahun 2018



(LAKIP) Tahun 2018



(LAKIP) Tahun 2018

Lampiran 4

URAIAN SATUAN TARGET REALISASI CAPAIANRATA-RATA

CAPAIAN

1.- Persentase penempatan tenaga kerja % 60% 61,78% 102,96%

- Persentase peningkatan tenaga kerja mandiri % 45% 45,00% 100,00%

- Jumlah Lowongan Kerja yang Disebarluaskan Loker 12.000 12.109 100,91%

Rata-rata capaian 151,94%

2.-

Persentase tenaga kerja yang terampil dan

berkompetensi dasar (lulus ujian)% 80% 82,15% 102,69%

-Persentase tenaga kerja produktif yang

tersertifikasi level ASEAN% 5% 4,87% 97,35%


3-

Persentase Perselisihan Hubungan Industrial

yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama % 90% 95,12% 105,69%

-Persentase Penurunan Kasus Perselisihan

Hubungan Industrial (HI)% 10% 8,15% 81,48%

- Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang di laporkan PP 150 158 105,33%


4 Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja- % Peningkatan Upah Minimum Kota (UMK) % 10% 8,03% 80,30%


5-

Tersedianya Sistem Administrasi yang Tertib dan

Lancar% 100% 97,33% 97,33%

- % Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai % 100% 98,99% 98,99%

-% PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dan

pemberhentian% 100% 100,00% 100,00%

-% Aparatur yang mendapatkan Pelatihan

Kompeten di Bidangnya% 100% 100,00% 100,00%

Terciptanya Hubungan yang Harmonis

antara Pekerja dan Pengusaha

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN


TAHUN 2018

NO.

S A S A R A N

KET

INDIKATOR KINERJA

Terpenuhinya kebutuhan lapangan

kerja dan kesempatan berusaha

Terwujudnya tenaga kerja yang

produktif dan berdaya saing





(LAKIP) Tahun 2018

- Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu % 100% 100,00% 100,00%


105,80%PERSENTASE CAPAIAN TARGET




Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah

(LAKIP) tahun 2018

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 URUSAN WAJIB -

1 07 Tenaga Kerja 84.990.719.880 35.026.196.642 17.939.323.720

Dinas Ketenagakerjaan 84.990.719.880 52.578.016.885 22.646.337.000 297.891.902 6.842.726.628 7.770.556.350 7.298.230.772 22.209.405.652 56.847.268.302

1 07 01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan

Administrasi Perkantoran100% 7.235.987.489 100% 4.859.586.221 100% 2.650.967.370 25% 247.891.902 50,00% 470.388.728 75% 814.345.252 100% 957.289.659 100,0% 2.489.915.541 100,00% 93,92% 100,0% 7.349.501.762 100,0% 101,57% Disnaker

1 07 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya jasa biaya surat

menyurat60 bulan 123.156.000 36 72.000.000 12 25.200.000 3 - 3 10.500.000 3 8.400.000 3 6.300.000 12 25.200.000 100,00% 100,00% 48,00 97.200.000 80,00% 78,92%

1 07 01 02Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air & listrik60 bulan 926.280.000 36 478.232.999 12 226.800.000 3 4.681.240 3 75.486.053 3 43.069.626 3 45.667.177 12 168.904.096 100,00% 74,47% 48,00 647.137.095 80,00% 69,86%

1 07 01 03Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa peralatan dan

perlengkapan kantor35 jenis 7.944.000 35 2.096.000 - - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 35,00 2.096.000 100,00% 26,38%

1 07 01 04Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terpenuhinya tenaga

kebersihan kantor & Peralatan

Kebersihan Kantor

60 orang/

jenis140.150.000 36 79.850.000 12 27.500.000 3 - 3 12.175.000 3 10.825.000 3 4.500.000 12 27.500.000 100,00% 100,00% 48,00 107.350.000 80,00% 76,60%

1 07 01 05

Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi

kantor/teknis Iainnya

Terpenuhinya kesejahteraan

pegawai honorer181

orang/

bulan1.236.300.000 117 673.300.000 45 576.000.000 45 135.000.000 - 135.000.000 - 138.000.000 - 138.000.000 45 546.000.000 100,00% 94,79% 162,00 1.219.300.000 89,50% 98,62%

1 07 01 06 Penyediaan bahan bacaanTersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undang60

jenis/

bulan86.377.800 36 44.770.000 12 17.916.000 3 3.350.000 3 3.440.000 3 3.280.000 3 4.320.000 12 14.390.000 100,00% 80,32% 48,00 59.160.000 80,00% 68,49%

1 07 01 08Penyediaan jasa pengamanan

internal kantor

Tersedianya jasa pengamanan

gedung kantor60 bulan 217.560.000 36 108.000.000 12 54.000.000 3 - 3 22.500.000 3 17.000.000 3 12.000.000 12 51.500.000 100,00% 95,37% 48,00 159.500.000 80,00% 73,31%

1 07 01 09Pengelolaan administrasi

perkantoran

Tersedianya administrasi

perkantoran yang efisien60 bulan 709.781.928 36 409.197.250 12 200.569.750 3 - 3 45.056.400 3 42.319.700 3 82.604.500 12 169.980.600 100,00% 84,75% 48,00 579.177.850 80,00% 81,60%

1 07 01 10Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi &

konsultasi keluar daerah84 kali 1.905.622.000 51 1.580.303.259 20 846.362.860 4 104.860.662 4 163.033.905 6 319.876.800 6 254.151.330 20 841.922.697 100,00% 99,48% 71,00 2.422.225.956 84,52% 127,11%

1 07 01 12Penyediaan Jasa Publikasi dan

Dokumentasi

Tersedianya jasa publikasi dan

dokumentasi36 bulan 168.810.000 12 51.000.000 - - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 12,00 51.000.000 33,33% 30,21%

1 07 01 32

Pembinaan dan penilaian standar

ISO terhadap pelayanan

administrasi ketenagakerjaan

Terlaksananya pembinaan

penilaian pelayanan

administrasi ketenagakerjaan

9 kegiatan 717.759.225 3 309.205.300 3 158.797.000 - - - - 1 32.123.600 2 124.885.600 3 157.009.200 100,00% 98,87% 6,00 466.214.500 66,67% 64,95%

1 07 01 48Sosialisasi kinerja pelayanan

publik

Terpublikasinya kinerja dan

pelayanan publik60 bulan 981.130.000 36 1.046.350.000 12 509.100.000 3 - 3 - 3 196.850.000 3 282.900.000 12 479.750.000 100,00% 94,23% 48,00 1.526.100.000 80,00% 155,55%

1 07 01 53Penyediaan jasa jaminan sosial

ketenagakerjaan

jumlah pegawai yang diberikan

jaminan sosial ketenagakerjaan36 bulan 15.116.536 12 5.281.413 12 8.721.760 - - 5 3.197.370 3 2.600.526 3 1.961.052 11 7.758.948 91,67% 88,96% 23,00 13.040.361 63,89% 86,27%

1 07 02Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Cakupan Ketersediaan Sarana

dan Prasarana Aparatur100% 3.927.972.160 100% 1.577.535.650 100% 887.409.500 0% - 20% 130.420.960 42% 237.856.630 100% 483.080.325 100,0% 851.357.915 100,00% 95,94% 100,0% 2.108.393.565 100,0% 53,68% Disnaker

1 07 02 14 Pengadaan Alat Kantor Jumlah pengadaan alat kantor 11 paket 69.495.000 3 45.500.000 2 10.500.000 - - - - - 2 10.500.000 2 10.500.000 100,00% 100,00% 5,00 56.000.000 45,45% 80,58%

1 07 02 16 Pengadaan komputer Jumlah pengadaan komputer 42 unit 246.500.000 8 84.500.000 15 178.500.000 - - - - 12 153.764.480 3 22.486.500 15 176.250.980 100,00% 98,74% 23,00 260.750.980 54,76% 105,78%

1 07 02 17 Pengadaan Meja dan Kursi KerjaJumlah pengadaan meja dan

kursi kerja6 Paket 307.475.000 6 103.500.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 6,00 103.500.000 100,00% 33,66%

1 07 02 18 Pengadaan alat studio Jumlah pengadaan alat studio 6 Paket 199.090.000 3 113.898.000 3 49.675.000 - - - - - - 3 49.594.000 3 49.594.000 100,00% 99,84% 6,00 163.492.000 100,00% 82,12%

1 07 02 19 Pengadaan Alat KomunikasiJumlah pengadaan alat

komunikasi6 bh 172.120.000 6 52.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 6,00 52.000.000 100,00% 30,21%

1 07 02 34Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

Jumlah pemeliharaan mobil

jabatan secara rutin/berkala5 unit 215.578.770 3 89.227.000 1 33.350.000 - - 1 9.038.000 - 10.177.900 - 7.531.600 1 26.747.500 100,00% 80,20% 4,00 115.974.500 80,00% 53,80%

1 07 02 35Pemeliharaan rutin/berkala alat

angkutan darat bermotor

Jumlah pemeliharaan alat

angkutan darat secara

rutin/berkala

57 unit 1.079.204.860 33 472.933.000 12 218.105.500 3 - 3 64.301.500 3 59.877.400 3 72.284.600 12 196.463.500 100,00% 90,08% 45,00 669.396.500 78,95% 62,03%

1 07 02 46Pemeliharaan rutin/berkala alat

rumah tangga

Jumlah pemeliharaan alat

rumah tangga secara

rutin/berkala

129 unit 83.142.000 78 46.800.000 27 16.200.000 - - 7 4.050.000 8 4.050.000 12 8.100.000 27 16.200.000 100,00% 100,00% 105,00 63.000.000 81,40% 75,77%


komputer

Jumlah pemeliharaan

komputer secara rutin/berkala50 unit 290.760.000 30 48.000.000 10 19.200.000 - - 3 4.800.000 4 4.800.000 3 9.600.000 10 19.200.000 100,00% 100,00% 40,00 67.200.000 80,00% 23,11%

1 07 02 55

Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan

gedung tempat kerja

Jumlah pemeliharaan

bangunan gedung tempat kerja3 paket 120.398.038 1 200.000.000 1 140.000.000 - - - - - - - 139.996.725 - 139.996.725 0,00% 100,00% 1,00 339.996.725 33,33% 282,39%


jaringan listrik

Jumlah pemeliharaan jaringan

listrik secara rutin/berkala3 paket 23.859.142 3 16.155.200 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 3,00 16.155.200 100,00% 67,71%

1 07 02 64Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Jumlah rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor1 paket 734.600.000 1 160.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 160.000.000 100,00% 21,78%

1 07 02 67Penyediaan jasa perizinan dan

sertifikasi

Jumlah jasa perizinan dan

sertifikasi73 unit 49.658.000 45 15.575.450 14 9.400.000 - - 2 188.960 4 2.144.350 8 1.592.900 14 3.926.210 100,00% 41,77% 59,00 19.501.660 80,82% 39,27%

1 07 02 68

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Jumlah penyediaan komponen

instalasi listrik/peneragan

bangunan

12 unit 18.341.350 4 8.947.000 4 12.479.000 - - 1 3.042.500 2 3.042.500 1 6.394.000 4 12.479.000 100,00% 100,00% 8,00 21.426.000 66,67% 116,82%

Pengadaan Aplikasi Sistem

Manajemen Informasi (SIM)

Jumlah pengadaan aplikasi

SIM6 paket 317.750.000 3 120.500.000 5 200.000.000 - - 1 45.000.000 - - 4 155.000.000 5 200.000.000 100,00% 100,00% 8,00 320.500.000 133,33% 100,87%

1 07 03Program peningkatan disiplin

aparatur

Persentase Penurunan

Jumlah Pelanggaran disiplin

berpakaian dinas

100% 310.625.000 100% 186.000.000 100% 65.000.000 0% - - - 100% 60.000.000 100% - 100% 60.000.000 100,00% 92,31% 100,0% 246.000.000 100,0% 79,20% Disnaker

TABEL 2.3 (FORMULIR E.81)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2018

Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Renstra Perangkat Daerah pada

Tahun 2019

I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra Perangkat Daerah

sanpai dengan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Target Kinerja dan Anggaran

Renja Perangkat Daerah Tahun

2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

2 3 411

K

7 8 9 105 6 12

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

s/d Tahun 2018 (%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja Perangkat

Daerah yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra Perangkat Daerah s/d

Tahun 2018

13 =12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 =14/5 x 100%16



(LAKIP) tahun 2018

1 07 03 01Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya615 psg 310.625.000 381 186.000.000 130 65.000.000 - - - 130 60.000.000 - - 130 60.000.000 100,00% 92,31% 511 246.000.000 83,09% 79,20%

1 07 04Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur


mendapatkan Pelatihan

Kompeten di bidangnya

100% 927.983.500 100% 415.256.200 100% 152.920.000 - - - - 50% 37.032.600 100% 114.916.900 100% 151.949.500 100,00% 99,37% 100,0% 567.205.700 100,0% 61,12% Disnaker

1 07 04 03Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan

PNS50 org 622.625.000 32 295.473.000 12 114.000.000 - - - - 2 17.616.300 10 96.267.000 12 113.883.300 100,00% 99,90% 44 409.356.300 88,00% 65,75%

1 07 04 09Penilaian dan penetapan angka

kredit jabatan fungsional

Terlaksananya kegiatan

penilaian fungsional80 org 213.108.500 66 119.783.200 10 38.920.000 - - - - 5 19.416.300 5 18.649.900 10 38.066.200 100,00% 97,81% 76 157.849.400 95,00% 74,07%

1 07 04 10 Penatausahaan KepegawaianJumlah kegiatan

penatausahaan kepegawaian4 keg 92.250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00%

1 07 05

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

% Capaian Kinerja yang

termuat dalam citizen

charter

100% 2.535.796.800 100% 1.420.287.210 100% 631.648.530 25% - 50% 169.297.050 75% 133.400.000 100% 260.007.450 100% 562.704.500 100,00% 89,09% 100% 1.982.991.710 100,0% 78,20% Disnaker

1 07 05 01 Penyusunan RKA-SKPDTersusunnya RKA-SKPD Pokok

dan Perubahan10 dok 160.800.000 6 89.958.600 2 30.000.000 - - - 1 11.750.000 1 18.250.000 2 30.000.000 100,00% 100,00% 8 119.958.600 80,00% 74,60%

1 07 05 02 Penyusunan DPA-SKPDTersusunnya dokumen DPA-

SKPD Pokok dan Perubahan10 dok 80.400.000 6 44.999.900 2 15.000.000 - - 1 7.499.700 - 1 7.499.700 2 14.999.400 100,00% 100,00% 8 59.999.300 80,00% 74,63%

1 07 05 03 Penyusunan RENJA-SKPDTersusunnya Rencana Kerja

SKPD5 dok 268.000.000 3 145.399.660 1 50.000.000 - - - 24.804.000 1 16.900.000 8.295.650 1 49.999.650 100,00% 100,00% 4 195.399.310 80,00% 72,91%

1 07 05 04 Penyusunan LAKIP-SKPD Tersusunnya LAKIP 5 dok 175.000.000 3 115.000.000 1 45.000.000 - - - - - 10.000.000 1 34.999.600 1 44.999.600 100,00% 100,00% 4 159.999.600 80,00% 91,43%

1 07 05 05 Penyusunan Perjanjian KinerjaTersusunnya Penetapan

Kinerja5 dok 80.400.000 3 44.799.700 1 15.000.000 - - 1 15.000.000 - 1 15.000.000 100,00% 100,00% 4 59.799.700 80,00% 74,38%

1 07 05 06 Penyusunan RENSTRA-SKPDTerlaksananya revisi renstra

tahun 2014-20191 dok 50.000.000 1 49.999.650 - - - - - - - 0,00% 0,00% 1 49.999.650 100,00% 100,00%

1 07 05 07

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Laporan

Keuangan Akhir Tahun serta

Perhitungan Penyusutan Aset

SKPD

Tersusunnya laporan

keuangan semesteran10 keg 134.000.000 6 70.199.700 2 25.000.000 - - - 1 9.350.000 1 15.649.000 2 24.999.000 100,00% 100,00% 8 95.198.700 80,00% 71,04%

1 07 05 08 Pengelolaan keuangan SKPDTerlaksananya pengelola

administrasi keuangan60 bln 1.090.358.800 39 613.530.000 12 222.800.000 3 - 3 102.400.000 3 54.700.000 3 65.700.000 12 222.800.000 100,00% 100,00% 51 836.330.000 85,00% 76,70%

1 07 05 09Peningkatan kinerja pelayanan

dan administrasi

Terlaksananya pelayanan

administrasi dan konsultasi13 triwln 238.620.000 5 246.400.000 4 116.400.000 - - - - 4 50.000.000 4 50.000.000 100,00% 42,96% 9 296.400.000 69,23% 124,21%

1 07 05 10Penyusunan Profil Dinas

Ketenagakerjaan

Jumlah penyusunan profil

ketenagakerjaan2 dok 72.846.750 - - 1 112.448.530 - - - 19.593.350 30.700.000 1 59.613.500 1 109.906.850 100,00% 97,74% 1 109.906.850 50,00% 150,87%

1 07 05 11Monitoring dan Evaluasi Program

dan Kegiatan

jumlah pelaksanaan

monitoring dan evaluasi8 triwln 185.371.250 - - - - - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00%

1 07 09Program peningkatan

kesempatan kerja

Jumlah Pencari kerja yang

ditempatkan124.100 Orang 19.568.738.723 59.030 12.078.393.560 26.900 3.565.725.000 4.013 - 6.917 680.439.750 8.826 1.069.869.388 9.168 1.801.383.208 28.924 3.551.692.346 107,52% 99,61% 87.954 15.630.085.906 70,87% 79,87% Disnaker

1 07 09 01

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan penempatan

kesempatan kerja

Jumlah monitoring dan

evaluasi penempatan tenaga

kerja

38 exp 475.987.923 24 185.108.600 - - - - - 0,00% 0,00% 24 185.108.600 63,16% 38,89%

1 07 09 02

Pelayanan Administrasi Pencari

kerja / Kartu Kuning (AK. I s/d Ak

V) ISO 9001 :2008

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Pencari Kerja90.000 pencaker 1.145.191.894 48.273 643.163.200 18.000 265.966.600 3.104 - 4.256 109.065.050 5.605 86.870.650 5.061 69.629.300 18.026 265.565.000 100,14% 99,85% 66.299 908.728.200 73,67% 79,35%

1 07 09 03 Bursa Kerja / Job FairJumlah tersedianya lowongan

kerja11.000 lowongan 1.906.017.340 6.000 1.170.265.050 3.000 603.555.200 - - 973 120.936.250 1.023 129.213.250 1.016 353.159.250 3.012 603.308.750 100,40% 99,96% 9.012 1.773.573.800 81,93% 93,05%


(IPKOL)

Tersedianya Informasi Pasar

Kerja Yang Lengkap6.000 lowongan 418.797.750 6.667 526.421.600 - - - - - 0,00% 0,00% 6.667 526.421.600 111,12% 125,70%

1 07 09 05 Padat Karya Infrastruktur

Terserapnya Tenaga Kerja

Dalam Bentuk Kelompok Kerja

Sementara

1.685 orang 7.268.944.891 885 5.163.928.720 400 1.139.156.178 - - - 135 429.803.878 265 705.073.298 400 1.134.877.176 100,00% 99,62% 1.285 6.298.805.896 76,26% 86,65%

1 07 09 06Pencarian Lowongan Kerja Dalam

dan Luar Negeri

Jumlah Informasi Lowongan

Kerja dalam dan Luar Negeri7.500 lowongan 1.340.563.479 4.500 733.922.700 1.500 342.944.150 - - 500 130.745.100 500 106.254.550 500 105.942.900 1.500 342.942.550 100,00% 100,00% 6.000 1.076.865.250 80,00% 80,33%

1 07 09 07Padat Karya Produktif Teknologi

Tepat Guna

Jumlah terserapnya kelompok

kerja produktif300 orang 2.117.023.175 220 1.411.858.120 40 213.663.222 - - - 15 94.574.860 25 111.585.860 40 206.160.720 100,00% 96,49% 260 1.618.018.840 86,67% 76,43%


Kerja Kota Makassar 2015-2019Jumlah peserta sosialisasi 300 orang 283.466.745 100 85.639.400 - - - - - - - 0,00% 0,00% 100 85.639.400 33,33% 30,21%

1 07 09 09Penyuluhan Bimbingan

Jabatan/KarirJumlah peserta penyuluhan 800 0rang 534.417.312 400 208.524.200 300 192.859.550 - - 100 64.268.050 100 36.875.000 100 91.716.500 300 192.859.550 100,00% 100,00% 700 401.383.750 87,50% 75,11%

1 07 09 10Pembinaan Kelompok Usaha

Mandiri

Terlaksananya Pembinaan

Kelompok Usaha Mandiri180 0rang 787.235.700 100 461.803.420 40 139.567.000 - - 20 40.482.350 15.400.000 20 83.684.250 40 139.566.600 100,00% 100,00% 140 601.370.020 77,78% 76,39%

1 07 09 11

Pemantauan Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja

Asing

Jumlah termonitornya

penempatan tenaga kerja TKI

dan TKA

4.000 orang 448.386.640 1.000 119.976.500 500 172.541.800 - - 189 43.135.450 98 5.910.450 214 123.495.900 501 172.541.800 100,20% 100,00% 1.501 292.518.300 37,53% 65,24%

1 07 09 12Pemutakhiran Data Base

Ketenagakerjaan

Terlaksananya Penyusunan

dan Pemutakhiran Database

Ketenagakerjaan

5 buku 347.749.000 2 219.456.750 1 140.651.000 - - - 30.140.900 25.396.000 1 83.513.750 1 139.050.650 100,00% 98,86% 3 358.507.400 60,00% 103,09%

1 07 09 13

Sosialisasi Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) Formal dan

Informal

Jumlah peserta sosialisasi 300 orang 206.303.032 150 115.804.050 - - - - - - - 0,00% 0,00% 150 115.804.050 50,00% 56,13%

1 07 09 14

Pemantauan Kinerja Bursa Kerja

Khusus dan Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja

Jumlah pembinaan BKK dan

LPTKS100 lembaga 508.363.940 30 140.290.000 - - - - - - - 0,00% 0,00% 30 140.290.000 30,00% 27,60%

1 07 09 15

Sosialisasi Peraturan

Perundangan Kebinapentaan di

Kota Makassar

Jumlah peserta sosialisasi 150 orang 213.552.594 75 104.188.050 - - - - - - - 0,00% 0,00% 75 104.188.050 50,00% 48,79%


Kerja Mikro di Perusahaan

Terlaksananya Sosialisasi

Perencanaan Tenaga Kerja

Mikro di Perusahaan

500 orang 331.465.307 300 170.058.350 100 71.450.000 - - - 100 71.449.750 100 71.449.750 100,00% 100,00% 400 241.508.100 80,00% 72,86%

1 07 09 17

Revisi Perda Ketenagakerjaan

Nomor 9 Tahun 2004 dan Izin

Memperkerjakan Tenaga Asing

(IMTA)

Terlaksananya Revisi Perda

Ketenagakerjaan No. 9 Thn

2004 dan Perpanjangan IMTA

1 Ran

perda179.272.000 1 303.985.650 - - - - - 0,00% 0,00% 1 303.985.650 100,00% 169,57%



Terlaksananya Pembentukan

Unit pelayanan Info Pasar

Kerja di Perusahaan

10 unit 50.000.000 10 62.999.600 - - - - - 0,00% 0,00% 10 62.999.600 100,00% 126,00%

1 07 09 19Bimbingan teknis operator

informasi pasar kerja (fungsional)

Terlaksananya Bimtek

Informasi Pasar Kerja100 orang 150.000.000 100 250.999.600 - - - - - 0,00% 0,00% 100 250.999.600 100,00% 167,33%

1 07 09 20Pembinaan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI)

Jumlah TKI (calon/purna) yang

diberikan pembinaan300 org 410.000.000 - - 200 147.160.900 - - 100 68.088.000 100 68.121.000 - - 200 136.209.000 100,00% 92,56% 200 136.209.000 66,67% 33,22%



(LAKIP) tahun 2018

1 07 09 21Pembinaan Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Jumlah LPTKS yang diberikan

pembinaan 40 LPTKS 246.000.000 - - 20 136.209.400 - - 10 73.578.600 - 10 73.582.200 20 147.160.800 100,00% 108,04% 20 147.160.800 50,00% 59,82%

1 07 09 22

Penyusunan Peraturan

Daerah/Peraturan Walikota

bidang Kebinapentaan

Jumlah Peraturan Walikota

bidang kebinapentaan yang

disusun

1 perwali 200.000.000 - - - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00%

1 07 10Program peningkatan kualitas

dan produktivitas tenaga kerja


berkompetensi spesifik level

ASEAN

56.000 Tenaga

Kerja12.735.000.000 24.345 15.305.230.500 - - - - - - - - - 24.345 15.305.230.500 43,47% 120,18% Disnaker

1 07 10 01


Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Produktif


mengikuti Pelatihan Berbasis

Masyarakat

580 orang 2.138.603.247 540 2.334.091.900 - - - - - - 540 2.334.091.900 93,10% 109,14%

1 07 10 02Pelatihan Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja


peningkatan produktivitas

tenaga kerja

300 orang 358.045.017 400 673.620.550 - - - - - - 400 673.620.550 133,33% 188,14%


Kewirausahaan


Berbasis Masyarakat480 orang 1.900.980.664 460 2.185.677.100 - - - - - - 460 2.185.677.100 95,83% 114,98%

1 07 10 04


Kerja Bagi Masyarakat Yang

Kurang Mampu

Jumlah masyarakat yang

kurang mampu yang mengikuti

Pelatihan Berbasis Masyarakat

480 orang 1.834.956.425 460 2.121.899.500 - - - - - - 460 2.121.899.500 95,83% 115,64%


Pemagangan di Perusahaan

Tersedianya data kebutuhan

Pemagangan di Perusahaan6.000 prshn 358.304.190 6.005 506.721.500 - - - - - - 6.005 506.721.500 100,08% 141,42%



Terselenggaranya Pemagangan

di Perusahaan600 orang 1.566.294.317 500 1.777.146.800 - - - - - - 500 1.777.146.800 83,33% 113,46%

1 07 10 07

Pemberian Fasilitas dan

Mendorong Sistem Pendanaan

Pelatihan Masyarakat

Jumlah peserta pelatihan 520 orang 1.900.980.664 320 1.879.241.200 - - - - - - 320 1.879.241.200 61,54% 98,86%


Tenaga Pelatihan / Instruktur LPK

Jumlah peserta Pelatihan Bagi

Pengelola Lembaga Pelatihan

Kerja Swasta

300 orang 325.042.000 300 624.565.500 - - - - - - 300 624.565.500 100,00% 192,15%

1 07 10 09Pembinaan Penata Usahaan dan


Jumlah pembinaan dan

evaluasi kinerja LPK240 LPK 542.430.222 240 566.430.400 - - - - - - 240 566.430.400 100,00% 104,42%

1 07 10 10Bintek Penerapan 5 S di

Perusahaan

Jumlah peserta Bintek

Penerapan 5 S di Lembaga

Pelatihan Kerja

300 orang 328.440.377 300 293.864.200 - - - - - - 300 293.864.200 100,00% 89,47%

1 07 10 11Sosialisasi Pemagangan Dalam

dan Luar Negeri


pemagangan dalam dan luar

negeri

300 orang 330.922.877 300 295.680.000 - - - - - - 300 295.680.000 100,00% 89,35%

1 07 10 12 Pelatihan manajemen usahaTerselenggaranya Bimtek

Manajemen Usaha50 orang 50.000.000 75 74.999.750 - - - - - - 75 74.999.750 150,00% 150,00%

1 07 10 13 Pelatihan motivasi berprestasi amtTerselenggaranya Bimtek

Motifasi Berprestasi40 orang 50.000.000 50 75.000.000 - - - - - - 50 75.000.000 125,00% 150,00%

1 07 10 14 Pelatihan 5 STerlaksananya Bimtek dan

Pengembangan 5 S200 orang 150.000.000 200 277.858.000 - - - - - - 200 277.858.000 100,00% 185,24%

1 07 10 15 Pelatihan gugus kendali mutuTerselenggaranya Bimtek

Gugus Kendali Mutu50 orang 75.000.000 50 74.999.800 - - - - - - 50 74.999.800 100,00% 100,00%


supervisior


Supervisior50 orang 75.000.000 50 66.324.800 - - - - - - 50 66.324.800 100,00% 88,43%

1 07 10 17Pelatihan kewirausahaan bagi

calon usaha baru


Kewirausahaan Bagi Calon

Usaha Baru

50 orang 75.000.000 50 74.915.300 - - - - - - 50 74.915.300 100,00% 99,89%

1 07 10 18Pelatihan kewirausahaan

produkstifitas bagi UK


Kewirausahaan Produktifitas

Bagi UKM

50 orang 75.000.000 50 74.999.800 - - - - - - 50 74.999.800 100,00% 100,00%

1 07 10 19 Pembentukan klinik produktifitas

Terselenggaranya

Pembentukan Klinik

Produktifitas

15 klinik 100.000.000 15 173.699.750 - - - - - - 15 173.699.750 100,00% 173,70%

1 07 10 20Pelatihan pengingkatan

produktifitas TIC


Peningkatan Produktifitas TIC50 orang 200.000.000 50 457.999.350 - - - - - - 50 457.999.350 100,00% 229,00%

1 07 10 21

Penilaian paramakarya

produktifitas (hari bulan

produktifitas)

Terselenggaranya Penilaian

Pramakarya Produktifitas50 prshn 100.000.000 50 145.175.400 - - - - - - 50 145.175.400 100,00% 145,18%

1 07 10 22 Akreditasi dan sertifikasiTerselenggaranya Akreditasi

dan Sertifikasi35 orang 200.000.000 35 550.319.900 - - - - - - 35 550.319.900 100,00% 275,16%

1 07 11


hubungan industrial dan

lembaga ketenagakerjaan

% Perselisihan hubungan

industrial yang diselesaikan100% % 15.168.227.500 87% 10.122.042.859 100% 3.550.000.000 80,95% 50.000.000 79,03% 1.257.111.500 85,06% 1.324.460.150 92,79% 904.244.650 92,79% 3.535.816.300 92,79% 99,60% 92,793% 13.657.859.159 92,79% 90,04% Disnaker

1 07 11 01

Pelayanan Administrasi dan

Mediasi Pengaduan Perselisihan

Hubungan Industrial

Tersedianya pelayanan

Penyelesaian Mediasi

Pengaduan Perselisihan HI

500 % 2.387.091.590 275 1.827.255.500 100 556.934.200 80,95 - 79,03 245.641.900 85,06% 102.804.400 92,79% 208.446.300 79,03 556.892.600 79,03% 99,99% 354 2.384.148.100 70,81% 99,88%

1 07 11 02Survey Penetapan Upah Minimum

Kota (UMK)

Terbentuknya Struktur Skala

Upah dan Upah Minimum Kota

(UMK) Tahun 2017

36 Bln 1.430.515.800 36 1.432.043.900 - - - - - - - 0,00% 0,00% 36 1.432.043.900 100,00% 100,11%

1 07 11 03 Fasilitas LKS TripartitTerbentuknya LKS Tripartit

Kota Makassar27

kali

prtmn1.860.027.990 14 1.189.595.604 12 434.177.600 - - 6 183.881.900 3 105.800.000 3 138.318.900 12 428.000.800 100,00% 98,58% 26 1.617.596.404 96,30% 86,97%

1 07 11 04Sosialisasi Peraturan Perundang -

Undangan Ketenagakerjaan


Peraturan Ketenagakerjaan1.240 orang 1.435.102.205 240 1.345.126.600 500 419.546.300 - 25.000.000 250 184.597.600 - 56.329.800 250 153.291.800 500 419.219.200 100,00% 99,92% 740 1.764.345.800 59,68% 122,94%

1 07 11 05

Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) di Perusahaan


Terselenggaranya Sosialisasi

PKWT Di Perusahaan Kota

Makassar

350 prshn 768.707.696 142 397.650.200 250 212.100.800 - 25.000.000 125 81.027.150 125 106.027.150 250 212.054.300 100,00% 99,98% 392 609.704.500 112,00% 79,32%

1 07 11 06

Pemantauan Deteksi Dini

Kerawanan Hubungan Industrial

pada Perusahaan di Wilayah Kota

Makassar

Jumlah Pemantauan Deteksi

Dini Kerawanan HI Pada

Perusahaan Kota Makassar

440 prshn 1.463.809.553 265 892.562.210 125 138.905.950 - - - 125 128.927.800 9.227.800 125 138.155.600 100,00% 99,46% 390 1.030.717.810 88,64% 70,41%

1 07 11 07

Kampanye Hari Buruh Sedunia

2016 (MAY DAY) Tingkat Kota

Makassar

Tercapainya Kampanye Hari

Buruh Sedunia 2016 (MAY

DAY) Tingkat Kota Makassar

70.000 orang 1.665.906.411 30.000 1.089.250.100 15.000 361.049.600 - - 15.000 222.550.000 - 136.099.300 15.000 358.649.300 100,00% 99,34% 45.000 1.447.899.400 64,29% 86,91%

1 07 11 08

Pembinaan dan Pemeriksaan

Peraturan (PP)/Perjanjian

Kerjasama (PKB) di Perusahaan

dalam Lingkup Kota

Jumlah Pembinaan dan

Pemeriksaan PP/PKB di

Perusahaan Dalam Lingkup

Kota Makassar

400 prshn 873.764.845 158 381.800.445 80 66.129.600 - - 35 27.175.000 45 29.564.800 9.389.800 80 66.129.600 100,00% 100,00% 238 447.930.045 59,50% 51,26%

1 07 11 09Sosialisasi BPJS Kesehatan dan

Ketenagakerjaan


BPJS Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

500 prshn 880.213.260 255 662.496.050 250 214.767.100 - - - 250 165.456.200 49.310.000 250 214.766.200 100,00% 100,00% 505 877.262.250 101,00% 99,66%



(LAKIP) tahun 2018

1 07 11 10

Sosialisasi Penanganan Anti

Diskriminasi Pekerja di

Perusahaan Wilayah Kota

Makassar


Penanganan Diskriminasi

Pekerja di Perusahaan

1.000 orang 1.106.513.170 450 904.262.250 500 218.447.500 - - 100 48.725.000 400 168.222.000 1.500.000 500 218.447.000 100,00% 100,00% 950 1.122.709.250 95,00% 101,46%

1 07 11 11Bimbingan Teknis Penyusunan

Struktur Skala Upah

Jumlah peserta Bimbingan

Teknis Penyusunan Struktur

Skala Upah

400 orang 717.500.000 - - 345 551.096.650 - - 100 120.338.750 145 247.058.750 100 183.698.750 345 551.096.250 100,00% 100,00% 345 551.096.250 86,25% 76,81%

1 07 11 12 Penetapan Upah Minimum Kota Jumlah penetapan UMK 2 UMK 579.074.980 - - 1 376.844.700 - - - 143.174.200 78.169.950 1 151.061.300 1 372.405.450 100,00% 98,82% 1 372.405.450 50,00% 64,31%

1 07 12


Pengembangan Sistem



menerapkan standar norma-

norma ketenagakerjaan (dari

4.000 perusahaan)

100% 6.925.000.000 65% 6.613.684.685 - - - - - - - 65,00% 6.613.684.685 65,00% 95,50% Disnaker

1 07 12 01


Pemeriksaan serta Pelayanan

Administrasi Ketenagakerjaan di

Terlaksananya pendaftaran

wajib lapor ketenagakerjaan 210 prshn 417.336.000 158 351.535.000 - - - - - - - - - - - - 158 351.535.000 75,00% 84,23%

1 07 12 02


Pemeriksaan terhadap

Perlindungan Jaminan Sosial


hak atas jaminan kesehatan

pekerja di perusahaan

160 prshn 235.340.000 120 301.585.000 - - - - - - - - - - - - 120 301.585.000 75,00% 128,15%

1 07 12 03Pengawasan, Perlindungan Norma

Kerja di Perusahaan


mendapatkan pemeriksaan

Norma Kerja

160 prshn 251.997.000 120 251.775.800 - - - - - - - - - - - - 120 251.775.800 75,00% 99,91%

1 07 12 04Temu Teknis Penerapan Norma

Hubungan Kerja

Terlaksananya temu teknis

antara pengusaha dan pekerja80 prshn 84.666.000 60 208.692.300 - - - - - - - - - - - - 60 208.692.300 75,00% 246,49%

1 07 12 05


Pemeriksaan Pelaksanaan THR di

Perusahaan

Jumlah terpenuhinya

kewajiban perusahaan terkait

pelaksanaan pemberian THR

140 prshn 234.044.000 105 249.409.800 - - - - - - - - - - - - 105 249.409.800 75,00% 106,57%

1 07 12 06


Pemeriksaan Pelaksanaan UMK di

Kota Makassar

Jumlah perlindungan hak

norma kerja di perusahaan140 prshn 382.106.000 105 354.293.300 - - - - - - - - - - - - 105 354.293.300 75,00% 92,72%

1 07 12 07Pemetaan Kerawanan

Ketenagakerjaan di Perusahaan

Tersedianya pemetaan

kerawanan ketenagakerjaan140 prshn 228.922.000 105 280.343.000 - - - - - - - - - - - - 105 280.343.000 75,00% 122,46%

1 07 12 08


Pemeriksaan Pelaksanaan

Permenakertrans No 19 Tahun

Jumlah pemeriksaan dan

pemantauan perusahaan

terkait pelaksanaan

140 prshn 226.445.000 105 245.600.200 - - - - - - - - - - - - 105 245.600.200 75,00% 108,46%

1 07 12 09

Pengawasan, Perlindungan dan

pendataan terhadap Pekerja Anak

di Perusahaan


terhadap pekerja anak di

perusahaan

240 prshn 383.811.000 180 355.359.800 - - - - - - - - - - - - 180 355.359.800 75,00% 92,59%

1 07 12 10


Pemeriksaan Diskriminasi

terhadap Pekerja Perempuan di

Memberikan perlindungan

pekerja perempuan di

perusahaan

160 prshn 206.063.000 120 214.476.200 - - - - - - - - - - - - 120 214.476.200 75,00% 104,08%

1 07 12 11

Pengurangan Pekerja Anak dalam

Rangka Mendukung Program

Keluarga Harapan (PPA-PKH)

Jumlah pengurangan pekerja

anak120

peker ja

anak903.416.000 90 781.135.700 - - - - - - - - - - - - 90 781.135.700 75,00% 86,46%

1 07 12 12

Kampanye Bulan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional

Tingkat Kota Makassar

Terlaksananya kampanye

bulan K3 Nasional200 prshn 418.654.000 150 327.121.000 - - - - - - - - - - - - 150 327.121.000 75,00% 78,14%

1 07 12 13

Peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan Penegakan

Hukum terhadap Keselamatan


menerapkan Keselamatan dan


200 prshn 411.927.000 150 293.372.800 - - - - - - - - - - - - 150 293.372.800 75,00% 71,22%

1 07 12 14

Peningkatan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pengujian

Lingkungan Kerja

Jumlah pemeriksaan

lingkungan kerja perusahaan 200 prshn 422.937.000 150 320.069.700 - - - - - - - - - - - - 150 320.069.700 75,00% 75,68%

1 07 12 15Peningkatan Kapasitas Pengurus

P2K3

Terbentuknya pengurus P2K3

di perusahaan400 orang 273.327.000 300 272.631.825 - - - - - - - - - - - - 300 272.631.825 75,00% 99,75%

1 07 12 16Bimbingan Teknis K3 bagi Kader

K3 di Tempat Kerja

Terbentuknya tenaga teknis K3

di Tempat Kerja150 orang 148.587.000 113 328.118.900 - - - - - - - - - - - - 113 328.118.900 75,00% 220,83%

1 07 12 17Pengawasan dan Pengujian Objek

K3

Terlaksananya pengujian

peralatan K3 di perusahaan200 prshn 425.787.000 150 302.531.700 - - - - - - - - - - - - 150 302.531.700 75,00% 71,05%

1 07 12 19

Pembinaan, Pengawasan,

Penghapusan Bentuk-Bentuk

Pekerja Terburuk untuk Anak


pengawasan pekerja terburuk

anak

160 prshn 122.752.000 120 178.422.600 - - - - - - - - - - - - 120 178.422.600 75,00% 145,35%

1 07 12 20

Pengawasan Pembinaan dan

Pemeriksaan Penyakit Berbahaya

Akibat Kerja di Tempat Kerja

Terlaksananya pemeriksaan

penyakit berbahaya akibat

kerja di perusahaan

200 prshn 217.887.000 150 244.768.000 - - - - - - - - - - - - 150 244.768.000 75,00% 112,34%

1 07 12 21Peningkatan Kapasitas Kader

Norma Kerja di Tempat Kerja

Meningkatnya kapasitas kader

norma kerja200 prshn 271.462.000 150 250.280.825 - - - - - - - - - - - - 150 250.280.825 75,00% 92,20%

1 07 12 22


Pemeriksaan Penerapan Norma

Kerja Perempuan dan Anak dalam

Terlaksananya pemeriksaan

dan pengawasan dalam

pencegahan eksploitasi pekerja

200 prshn 328.767.000 150 253.534.355 - - - - - - - - - - - - 150 253.534.355 75,00% 77,12%

1 07 12 23


Pemeriksaan Penerapan

Pelaksanaan Peraturan dan

Terlaksananya pengawasan

dan pemeriksaan pelaksanaan

peraturan dan perundang-

200 prshn 328.767.000 150 248.626.880 - - - - - - - - - - - - 150 248.626.880 75,00% 75,62%

1 07 13Program Peningkatan Kualitas

Tenaga Kerja



ASEAN

13.300 org 8.060.608.180 - - 6.300 5.887.958.500 417 - 2.988 3.005.884.700 3.732 2.340.702.300 1.681 448.420.000 8.818 5.795.007.000 139,97% 98,42% 8.818 5.795.007.000 66,30% 71,89% Disnaker

1 07 13 01



Produktif


mengikuti pelatihan berbasis

masyarakat

400 orang 1.461.298.625 - - 180 875.761.700 - - 180 856.886.700 - - - - 180 856.886.700 100% 97,84% 180 856.886.700 45,00% 58,64%


Kewirausahaan


berbasis masyarakat240 orang 1.114.668.281 - - 180 879.345.400 - - 180 861.345.400 - - - - 180 861.345.400 100% 97,95% 180 861.345.400 75,00% 77,27%

1 07 13 03


Kerja bagi Masyarakat yang

Kurang Mampu

Jumlah masyarakat kurang

mampu yang mengikuti

pelatihan

280 orang 1.114.668.281 - - 180 875.265.000 - - 180 851.264.600 - - - - 180 851.264.600 100% 97,26% 180 851.264.600 64,29% 76,37%

1 07 13 04

Pemberian fasilitas dan

mendorong pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat

Jumlah peserta pelatihan 360 orang 1.353.227.760 - - 180 854.142.700 - - - - 180 819.466.200 - 20.676.500 180 840.142.700 100% 98,36% 180 840.142.700 50,00% 62,08%




pengelola LPK Swasta500 orang 873.636.918 - - 300 272.320.800 - - 300 272.320.500 - - - - 300 272.320.500 100% 100,00% 300 272.320.500 60,00% 31,17%




evaluasi kinerja LPK24 bulan 432.946.675 - - 12 196.607.000 - - 6 77.986.500 3 59.561.500 3 58.998.000 12 196.546.000 100% 99,97% 12 196.546.000 50,00% 45,40%

1 07 13 07Identifikasi Kebutuhan pelatihan

di Perusahaan

Jumlah Identifikasi Kebutuhan

pelatihan3.000 prshn 205.000.000 - - 2.000 228.938.000 - 669 86.081.000 651 67.656.000 683 75.187.000 2.003 228.924.000 100% 99,99% 2.003 228.924.000 66,77% 111,67%

1 07 13 08

Bimbingan Teknis Akreditasi

Lembaga Pelatihan Kerja dan

Sertifikasi Instruktur

Jumlah peserta bimbingan

teknis akreditasi LPK dan

sertifikasi instruktur

300 orang 232.144.542 - - 300 547.117.300 - - - - 150 273.558.500 150 273.558.500 300 547.117.000 100% 100,00% 300 547.117.000 100,00% 235,68%

1 07 13 09Pelatihan Keterampilan Kerja

Berbasis Pengguna


diberikan pelatihan400 orang 1.053.853.750 - - 180 885.467.800 - - - - 180 847.467.600 - 20.000.000 180 867.467.600 100% 97,97% 180 867.467.600 45,00% 82,31%

1 07 13 10Bimbingan Teknis Kurikulum

Pelatihan

Jumlah peserta bimbingan

teknis kurikulum pelatihan200 orang 219.163.348 - - 300 272.992.800 - - - - 300 272.992.500 - - 300 272.992.500 100% 100,00% 300 272.992.500 150,00% 124,56%

Jumlah lowongan kerja yang

disebarluaskan26.000 loker - - 12.000 5.254.708.100 2.851 - 3.461 1.129.183.940 2.965 1.752.890.030 2.832 2.328.888.580 12.109 5.210.962.550 100,91% 99,17% 12.109 5.210.962.550 46,57% 68,61%



ASEAN

13.300 orang - 6.300 - 2.684 3.589 2.232 8.505 135,00% 8.505 63,95%

01Informasi Pasar Kerja Online

(IPKOL)

Jumlah informasi pasar kerja

dan bursa kerja secara online26.000 loker 717.500.000 - - 1.200 291.137.400 - - 419 111.354.000 427 87.404.000 387 85.478.950 1.233 284.236.950 102,75% 97,63% 1.233 284.236.950 4,74% 39,61%

02Pembentukan unit pelayanan info


Jumlah unit pelayanan Info

Pasar Kerja di Perusahaan

yang terbentuk

40 unit 245.649.450 - - 20 262.134.000 - - 10 104.689.700 5 76.997.200 5 78.796.700 20 260.483.600 100,00% 99,37% 20 260.483.600 50,00% 106,04%

1 07 14




7.594.780.530 Disnaker



(LAKIP) tahun 2018

03Pelatihan Peningkatan

Produktifitas Kerja


Peningkatan Produktifitas

Kerja

240 org 938.900.000 - - 120 472.262.500 - - - 120 437.070.500 120 437.070.500 100,00% 92,55% 120 437.070.500 50,00% 46,55%

04Identifikasi Kebutuhan

Pemagangan


teridentifikasi2.000 prshn 400.109.980 - - 1.000 166.471.800 - - 550 67.758.400 200 41.750.000 250 56.963.000 1.000 166.471.400 100,00% 100,00% 1.000 166.471.400 50,00% 41,61%

05Pelatihan Pemagangan Dalam



diberikan pemagangan200 org 717.500.000 - - 60 360.000.000 - - 60 359.999.850 60 359.999.850 100,00% 100,00% 60 359.999.850 30,00% 50,17%

06Bimbingan Teknis Penerapan 5 S

di Perusahaan


Pelatihan 5 S400 org 580.104.900 - - 200 333.724.550 - - - 200 333.724.200 200 333.724.200 100,00% 100,00% 200 333.724.200 50,00% 57,53%

07 Pelatihan Manajemen UsahaJumlah peserta yang diberikan

pelatihan manajemen usaha200 org 205.000.000 - - 225 311.528.500 - - - 225 311.528.250 225 311.528.250 100,00% 100,00% 225 311.528.250 112,50% 151,97%

08

Pelatihan motivasi

berprestasi/achievement

motivation training (AMT)


motivasi berprestasi amt200 org 235.032.500 - - 50 270.771.300 - - - 50 270.771.300 50 270.771.300 100,00% 100,00% 50 270.771.300 25,00% 115,21%

09 Pelatihan gugus kendali mutuJumlah peserta Bimtek Gugus

Kendali Mutu200 org 299.607.500 - - 50 286.347.600 - - - 50 286.347.600 50 286.347.600 100,00% 100,00% 50 286.347.600 25,00% 95,57%

10Pelatihan pengembangan

supervisior


Supervisior200 org 221.348.750 - - 50 310.177.250 - - - 50 310.177.250 50 310.177.250 100,00% 100,00% 50 310.177.250 25,00% 140,13%

11 Akreditasi dan sertifikasiJumlah peserta Akreditasi dan

Sertifikasi400 org 1.037.595.881 - - 300 920.000.000 - - 300 920.000.000 300 920.000.000 100,00% 100,00% 300 920.000.000 75,00% 88,67%

12Pembentukan Unit Pelayanan

Pelatihan dan Produktifitas (UP3)Jumlah Pembentukan UP3 30 org 356.085.000 - - 15 109.800.000 - - 7 28.249.700 5 51.699.400 3 29.850.700 15 109.799.800 100,00% 100,00% 15 109.799.800 50,00% 30,84%

13Pelatihan kader produktIvitas

tenaga kerja di perusahaan


kader produktIvitas tenaga

kerja di perusahaan

300 org 676.486.589 - - 40 740.000.000 - - 40 664.999.900 75.000.000 40 739.999.900 100,00% 100,00% 40 739.999.900 13,33% 109,39%

14Identifikasi Kebutuhan Lapangan

Kerja

Jumlah lapangan kerja yang

teridentifikasi2.000 org 400.109.980 - - 1.000 263.353.200 - - 500 99.975.590 500 91.761.180 71.615.530 1.000 263.352.300 100,00% 100,00% 1.000 263.352.300 50,00% 65,82%

15Inventarisasi Pengukuran

Produktifitas Kerja


teriventarisasi pengukuran

produktifitas kerjanya

200 org 563.750.000 - - 100 157.000.000 - - 40 52.156.650 30 48.278.400 35 56.564.600 105 156.999.650 105,00% 100,00% 105 156.999.650 52,50% 27,85%

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 56.847.268.302 79,08% 66,89%

Predikat Kinerja


Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …...dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur