Upload
truongcong
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) INSPEKTORAT BPPT
TAHUN ANGGARAN 2015
Jakarta, Januari 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 2
KATA PENGANTAR
Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dinyatakan
bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum,
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas
Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.
Di dalam bagian Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999, mengenai pasal 3 tersebut
dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara
Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat sebagai Entitas
Akuntabilitas Kinerja pada Lembaga Non Kementerian BPPT melalui LAKIP
Inspektorat TA.2015 ini melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan
pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan
Anggaran yang telah dialokasikan untuk Inspektorat.
Sebagaimana UU No. 28 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tersebut diatas, Peraturan perundangan lainnya yang menjadi landasan
disusunnya LAKIP Inspektorat BPPT adalah:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Surat Edaran Menteri PAN&RB Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013,
Tentang Penempatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Atau Laporan Kinerja Tahunan Pada Website (Laman) Atau Portal
Berita Resmi Instansi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 4
IKHTISAR EKSEKUTIF
Inspektorat BPPT sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja telah
menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas pokok
fungsinya serta penggunaan anggaran yang dikelolanya. Hasil capaian Kinerja
Sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Tahun
2015, secara umum dapat dipenuhi targetnya, serta sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Bahkan, berapa capaian melampaui target yang ditentukan.
Meskipun demikian, dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diperoleh
gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan, pembangunan
sistem pengedalian intern diseluruh Unit/Satuan Kerja, serta peningkatan kapabilitas
dan kompetensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, secara keseluruhan
sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan peranserta aktif segenap
komponen aparatur negara di lingkungan BPPT, Counterpart Inspektorat yaitu BPK,
BPKP, Kementerian PAN&RB, Forum Inspektorat LPNK Ristek (FILI), masyarakat,
dan pihak terkait lainnya sebagai kesatuan integral dari pembaharuan sistem
administrasi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) di lingkungan BPPT.
I. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran
Secara umum, tingkat realisasi terhadap 4 (empat) target sasaran strategis
yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat BPPT Tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1.1. Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar
Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).
.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 5
Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib
melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK
K/L), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No.41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan dan Peraturan
Kementerian Keuangan Nomor 9/PMK.09/2015 tentang Standar
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah pusat.
Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan
Keuangan Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa
Pengguna Anggaran dan Laporan Keuangan BPPT dilaksanakan 2
kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester I dan
Semester II Tahun Anggaran 2015.
1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit Kerja/Satker tepat
waktu.
Tujuan dari kegiatan Evaluasi LAKIP Unit/Satuan Kerja di lingkungan
BPPT, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No.20 Tahun
2013 yang ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran
2014 Unit/Satker di lingkungan BPPT adalah ;
a. Memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP ;
b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP ;
c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan
akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.
Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 1.2.
dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit kerja eselon I di
lingkungan BPPT.
2. Terlaksananya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui
permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 6
ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam
melaksanakan tercapainya kesesuaian pelaksanaan anggaran dan
kinerja dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2 tersebut diatas,
dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah Rekomendasi
BPK dengan jumlah Tindak Lanjut yang dilaksanakan oleh Unit
Kerja/Satuan Kerja yang diaudit, dimana dengan semakin besar
persentase perbandingan, semakin baik kondisinya
3. Dibangunnya sistem pengendalian intern di seluruh Unit
Kerja/Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.3. dilakukan
dengan cara menghitung realisasi penerapan SPIP Tahap Penilaian
Risiko terhadap Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT dibandingkan
dengan target yang ditentukan sebanyak 4 (empat) unit/satuan kerja.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.3. dilakukan
dengan cara menghitung jumlah unit kerja atau satuan kerja yang
menerapkan SPIP pada tahap penialain risiko dengan target sebesar 2
(dua) unit/satuan kerja.
Implementasi SPIP pada tahap penilaian risiko pada tahun 2015
dilaksanakan pada empat satuan kerja, yaitu:
1. Balai Besar Teknologi Pati;
2. UPT. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika;
3. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi; dan
4. Balai Pengkajian Dinamika Pantai.
Dengan demikian capaian kinerja Inspektorat sebesar 4 unit satuan kerja
(200%) melampaui target yang ditentukan..
4. Terlaksananya reformasi birokrasi melalui monitoring evaluasi dan
quality assurance pelaksanaan reformasi birokrasi.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN&RB nomor
01/2012 Tentang Pedoman PMPRB, Inspektorat Instansi Pemerintah
adalah Koordinator Asesor di lingkungan Kementerian/Lembaga. Untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 7
itu Inspektorat telah mengkoordinir pelaksanaan penilaian mandiri atas
pelaksanaan RB BPPT, dengan menilai 6 Kedeputian/Setama Eselon I,
dan 45 Unit Kerja/Satuan Kerja Eselon II/III. Hasilnya telah dilaporkan
dan di-submit kepada Kementerian PAN&RB pada bulan April 2015.
Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
BPPT dilakukan secara menyeluruh di 6 Kedeputian/Setama dan 45
Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT. Inspektorat selaku Koordinator
Asesor bersama 6 Asesor Deputi/Setama serta 12 Asisten Asesor
melaksanakan tahapan penilaian serta melengkapi dokumen evidence
dari tiap-tiap unsur yang dinilai untuk mendukung hasil penilaian yang
dicapai.
Untuk memperoleh pemahaman penilaian PMPRB secara tepat sesuai
peraturan Menteri PAN&RB, dilaksanakan juga workshop PMPRB oleh
Kementerian PAN&RB yang dihadiri oleh seluruh Unit/Satuan Kerja.
II. Capaian Kinerja Lainnya
1. Pelaksanaan penelitian/penelaahan RKAKL Tahun Anggaran 2014.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 Tahun 2013 diamanatkan
kepada APIP bahwa mulai tahun 2013 melakukan penelitian terhadap
RKAKL. Pada tahun 2014 Inspektorat melakukan penelaahan terhadap
RKAKL TA.2015. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan
kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran
sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, Inspektorat telah
melaksanakan penelitian terhadap RKAKL 45 Unit Kerja/Satuan Kerja di
lingkungan BPPT, dan hasilnya telah disampaikan kepada Menteri
Keuangan melalui DirJen.Anggaran.
2. Pelaksanaan pemantauan penerapan INPRES 02/2014 tentang Strategi
Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas
PPK) di Lingkungan BPPT.
Pelaksanaan Stranas Aksi PPK di lingkungan BPPT dikoordinasikan oleh
Biro Perencanaan. Inspektorat secara periodik melakukan pemantauan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 8
evaluasi atas pelaksanaan Inpres tersebut. Sebagai hasil pemantauan
tersebut, telah direkomendasikan kepada Unit Kerja terkait untuk
melaksanaan pembuatan peraturan mengenai pemberlakuan Inpres,
membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tindak pidana
korupsi, dan SOP penanganan pengaduan masyarakat mengenai kasus
korupsi yang terjadi di lingkungan BPPT.
3. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi auditor melalui Diklat
Sertifikasi Penjenjangan dan Teknis Pengawasan.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.5 dilakukan dengan
cara menghitung jumlah Auditor yang telah mengikuti Diklat Pengawasan.
Dalam pemenuhan capaian targetnya telah diajukan 7 (tujuh) Auditor untuk
mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP. Sehingga persentase capaian
sasaran strategisnya adalah: 175%.
Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.5. telah dapat dicapai,
bahkan melampaui target 4 (empat) pegawai yang ditentukan, yaitu
sebanyak 7 (tujuh pegawai atau sebesar 175%.
4. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi SOP dilingkungan Inspektorat.
Inspektorat telah menyusun SOP yang berlaku dilingkungan Inspektorat
sebanyak 12 SOP dan telah dievaluasi oleh PDIS selaku pusat
dokumentasi, informasi dan standardisasi di lingkungan BPPT.
III. Akuntabilitas Keuangan
Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada
seluruh Unit/Satuan Kerja,maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran
2014yang semula sebesar Rp.3.000.000.000,-menjadi Rp.2.402.196.000,-.
Dengan dilakukannya pemotongan anggaran dalam rangka Penghematan dan
Pengendalian Belanja K/L melalui Pemotongan Belanja K/Lmaka terdapat
penghematan anggaran sebesar Rp.882.784.000,-(24,88%).
Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat
disampaikan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 9
1. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2015 adalah
sebesar Rp. 2.117.216.000,- (100%) dari total anggaran DIPA Inspektorat
sebesar Rp. 2.117.216.000,-.
2. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat
tahun 2014 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target
bahkan 2 sasaran strategis melampaui target yang direncanakan, dan
dapat dilakukan penghematan anggaran sebesar 29,42%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 10
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 4
DAFTAR ISI 10
DAFTAR GAMBAR 11
DAFTAR TABEL 12
Bab I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I – 13
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan I – 14
1.3. Layanan Inspektorat I – 15
1.4. Visi Misi dan Nilai I – 16
1.5. Struktur Organisasi I – 17
1.6. Sumber Daya Manusia I – 17
1.7. Permasalahan Utama (Strategic Issues) I – 24
1.8. Sistematika Penyajian I – 25
Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Keterkaitan RPJMN, Renstra dan Perencanaan Kinerja II – 28
2.2. Renstra Inspektorat Tahun 2015-2019 II – 31
2.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai Renstra2015-2019 II – 31
2.4. Evaluasi Kinerja II – 33
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015
3.1. Pengukuran Kinerja III – 34
3.2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis dan IKU III - 35
3.3. Capaian Kinerja Lainnya III – 48
3.4. Akuntabilitas Keuangan III – 52
Bab IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan IV – 54
4.2. Saran IV - 55
LAMPIRAN:
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2014
2. Keputusan Kepala BPPT No.:065/Kp/KA/IV/2003 - 29 April 2003
3. Surat Tugas Tim Penyusun LAKIP Inspektorat TA.2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 11
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1. Visi Misi dan Nilai Organisasi Inspektorat. I – 16
Gambar 1.2. Struktur Organisasi SDM Inspektorat. I – 17
Gambar 1.3. Grafik Komposisi SDM Inspektorat. I – 18
Gambar 1.4. Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat. I – 19
Gambar 1.5. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat.
I – 20
Gambar 1.6. Grafik Komposisi Personil Menurut Golongan / Kepangkatan I – 20
Gambar 1.7. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum. I – 21
Gambar 1.8. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis I – 22
Gambar 1.9. Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
I – 23
Gambar 1.10 Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
I - 24
Gambar 3.1. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan III – 36
Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut III – 43
Gambar 3.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan SPIP oleh BPKP, Inspektorat dan Satker/Unit Kerja.
III – 45
Gambar 3.4. Bimtek dan Supervisi oleh Kementerian PAN&RB III – 48
Gambar 3.5. Diklat Sertifikasi Penjenjangan di PUSDIKLATWAS BPKP III – 49
Gambar 3.6. Diklat Teknis Substansi Audit Kinerja III – 49
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 12
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1. Komposisi SDM Inspektorat I – 18
Tabel 1.2. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat I – 19
Tabel 1.3. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat I – 19
Tabel 1.4. Komposisi Jabatan Fungsional Umum I – 21
Tabel1.5. Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis I – 21
Tabel1.6. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan. I – 22
Tabel1.7. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan I – 23
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Inspektorat 2015 II – 32
Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Reviu Laporan Keuangan BPPT
III – 36
Tabel 3.2. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Direviu III – 37
Tabel 3.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Evaluasi AKIP Unit Kerja di BPPT
III – 38
Tabel 3.4. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi III – 38
Tabel 3.5. Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT
III – 39
Tabel 3.6. Daftar Rincian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK III – 42
Tabel 3.7. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi III – 43
Tabel 3.8. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penerapan SPIP di Unit Kerja/ Satuan Kerja di BPPT
III - 44
Tabel 3.9. Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT . III – 45
Tabel 3.10 Perbandingan Nilai PMPRB III – 47
Tabel 3.11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya PMPRB di lingkungan BPPT tepat waktu
III – 47
Tabel 3.12 Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat
III – 50
Tabel 3.13 Capaian Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT III - 52
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 13
BAB I.PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah
harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi
melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan
pengawasan nasional.
Arah kebijakan pengawasan nasional yang diuraikan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dinyatakan dengan :
1. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan
sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
2. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan
pemeriksaan.
Untuk melaksanakan peran pengawasan secara optimal, Inspektorat BPPT
sebagai unit APIP Pusat menentukan prioritas sasaran pengawasanserta
melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan sesuai program
pengawasan yang telah ditetapkan. Program/Kegiatan Inspektorat BPPT juga
disesuaikan dengan kebijakan pengawasan nasional.
Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dalam
melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan
kualitas (Quality Assurance) terhadap efektifitas Sistem Pengendalian Intern
atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk
akuntabilitas keuangan negara, sehingga sasaran program/kegiatan tahun
2015 diarahkan untuk dapat memantau dan mengawal serta mengevaluasi
pelaksanaan kinerja BPPT dengan mempertimbangkan kemampuan sumber
daya Inspektorat.
Inspektorat BPPT sebagai Unit Kerja Eselon II adalah unsur penyelenggara
pemerintahan negara yang berkewajiban mempertanggung-jawabkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 14
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan
sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dalam
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satker/Unit Kerja.
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan
Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
Tanggal 21 April 2006, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan
Inspektorat adalah sebagai berikut :
1.2.1. Kedudukan Inspektorat
Unit Kerja Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BPPT.
1.2.2. Tugas Pokok Inspektorat
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di
lingkungan BPPT.
1.2.3. Fungsi Inspektorat
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
1.2.4. Kewenangan Inspektorat
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat diberikan
wewenang sebagai berikut:
a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan,
dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan fungsi audit intern;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan
kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan
konsultansi dengan Pimpinan Lembaga dan berkoordinasi dengan
pimpinan lainnya;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 15
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
f. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat BPPT serta menetapkan
frekuensi, obyek, dan lingkup audit intern;
g. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan
audit intern;
h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang
diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPPT
dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.
1.3. Layanan Inspektorat
Produk hasil pelaksanaan tatalaksana pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat adalah layanan dibidang pengawasan berupa:
1. Audit, terdiri dari:
1.1. Audit Kinerja;
1.2. Audit Tujuan Tertentu/Audit Khusus;
1.3. Audit Investigatif;
1.4. Audit Barang Milik Negara (BMN).
2. Reviu, terdiri dari:
2.1. Reviu Laporan Keuangan Lembaga;
2.2. Reviu Laporan Realisasi Anggaran;
2.3. Reviu RKAK/L;
2.4. Reviu Atas Laporan Kinerja.
3. Evaluasi, terdiri dari:
3.1. Evaluasi SPIP;
3.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
4. Pemantauan, terdiri dari:
4.1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
4.2 Pemantauan Capaian Kegiatan Program Kedeputian.
5. Kegiatan Pengawasan lainnya, terdiri dari:
5.1. Konsultasi dan Asistensi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 16
5.2. Supervisi dan Pendampingan;
5.3. Sosialisasi.
6. Telaah Teman Sejawat, terdiri dari:
6.1. Penelaahan Teman Sejawat (Peer Review).
1.4. Visi-Misi dan Nilai
Visi yang hendak dicapai oleh seluruh jajaran pegawai di Inpektorat adalah
“Mencapai APIP yang profesional dalam rangka meningkatkan kinerja BPPT
menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”
Dalam mencapai Visinya, Inspektorat menempuh 3 cara yaitu:
1. Meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
melalui pengawasan yang efektif.
2. Mendorong peningkatan sistem pengendalian intern melalui asistensi
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Mengawal reformasi birokrasi melalui pemantauan dan quality assurance
pelaksanaan reformasi birokrasi.
Visi-Misi dan Nilai Inspektorat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini:
Gambar 1.1.
Visi-Misi dan Nilai Inspektorat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 17
1.5. Struktur Organisasi
Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006,Tanggal 21
April 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi, maka struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai
berikut :
Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Inspektorat
(SK Ka.BPPT No.: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006)
Sesuai dengan gambar 1.1.diatas, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur
membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi di lingkungan
Inspektorat
2. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
1.6. Sumber Daya Manusia
Inspektorat memiliki jumlah SDM yang kurang memadai dengan komposisi
disiplin ilmu yang terbatas. Sebagai gambaran tentang kekuatan SDM
Inspektorat posisi per 31 Desember 2015 dapat disampaikan sebagai berikut:
a. Komposisi SDM Inspektorat
Sebaran sumber daya pegawai yang ada di unit kerja Inspektorat dapat
dilihat dalam tabel dibawah ini.
INSPEKTUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sub Bag. Tata Usaha
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 18
Tabel 1.1
Komposisi SDM Inspektorat
NO STATUS JUMLAH (Orang)
1 Inspektur 1
2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1
3 Auditor Utama 1
Auditor Madya 5
Auditor Muda 2
Auditor Pertama 10
Auditor Penyelia 2
3 Fungsional Arsiparis 1
3 Fungsional Umum 6
TOTAL 29
Gambar 1.3. Grafik Komposisi SDM Inspektorat
1 1 1
5
2
2 10
1
6
Personil Berdasarkan Jabatan
Inspektur
Ka. Subbag TU
Auditor Utama
Auditor Madya
Auditor Penyelia
Auditor Muda
Auditor Pertama
Auditor Pelaksana
Staf
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 19
b. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat
Tabel 1.2
Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat
NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH (Orang)
1 Inspektur 1
2 Ka. Sub. Bagian Tata Usaha 1
TOTAL 2
Gambar 1.4.
Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat
c. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
Tabel 1.3
Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat
NO JABATAN AUDITOR JUMLAH (Orang)
A. AUDITOR AHLI :
1 Auditor Utama 1
2 Auditor Madya 5
3 Auditor Muda 2
4 Auditor Pertama 10
B. AUDITOR TERAMPIL :
1 Auditor Penyelia 1
2 Auditor Pelaksana 1
TOTAL (A + B) 20
0
0.5
1
1.5
2
Inspektur Ka. Sub. BagianTata Usaha
Total
1 1
2
Jum
lah S
DM
(O
rang)
Jabatan Struktural
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 20
Gambar 1.5.
Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat
Gambar 1.6.
Grafik Komposisi Personil Menurut Golongan / Kepangkatan
1
5
1
2
10
1
Komposisi Jabatan Fungsional Auditor
Auditor Utama
Auditor Madya
Auditor Penyelia
Auditor Muda
Auditor Pertama
Auditor Pelaksana
13
3
4
2
1
3
3
Personil Menurut Golongan
Gol 3 A
Gol 3 B
Gol 3 C
Gol 3 D
Gol 4 B
Gol 4 C
Gol 4 D
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 21
d. Komposisi Jabatan Fungsional Umum
Tabel 1.4
Komposisi Jabatan Fungsional Umum
NO JABATAN FUNGSIONAL UMUM JUMLAH (Orang)
1 Analisis Data 0
2 Pelaksana Urusan 1
3 Pembantu Pelaksana Urusan 0
TOTAL 1
Gambar 1.7.
Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum
e. Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis
Tabel 1.5
Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis
NO JABATAN ARSIPARIS JUMLAH (Orang)
A. ARSIPARIS AHLI :
1 Arsiparis Utama 0
2 Arsiparis Madya 0
3 Arsiparis Muda 0
4 Arsiparis Pertama 1
B. ARSIPARIS TERAMPIL :
1 Arsiparis Penyelia 0
2 Arsiparis Pelaksana Lanjutan 0
3 Arsiparis Pelaksana 0
TOTAL (A + B) 1
0
1
2
3
4
5
6
Analisis data Pelaksana urusan PembantuPelaksana Urusan
Total
0
6
0
6
Ju
mla
h S
DM
(O
ran
g)
Jabatan Fungsional Umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 22
Gambar 1.8
Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis
f. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.6
Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (Orang)
1 S2 4
2 S1 23
3 D1 - D3 1
4 SLTA 1
TOTAL 29
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
ArsiparisTerampil
Arsiparis AhliPertama
Arsiparis AhliMuda
Arsiparis AhliMadya
Arsiparis AhliUtama
Total
0
1
0 0 0
1
Ju
mla
h S
DM
(O
ran
g)
Jabatan Fungsional Umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 23
Gambar 1.9.
Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
g. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.
Tabel 1.7 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
NO GOLONGAN RUANG JUMLAH (Orang)
1 Golongan IV 7
2 Golongan III 22
3 Golongan II 0
4 Golongan I 0
TOTAL 29
0
5
10
15
20
25
S2S1
DiplomaSLTA
4
23
1 1
Pendidikan Terakhir
S2 S1 Diploma SLTA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 24
Gambar 1.10.
Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
Memperhatikan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, terlihat bahwa
komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh Inspektorat pada
saat ini menunjukkan telah terjadi kekurangan jabatan Auditor Ahli Muda
dengan peran sebagai Ketua Tim. Dalam mengatasi kekurangan didalam
pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, diambil kebijakan memberdayakan
personil Subbagian Tata Usaha, dan memerankan anggota JFA Auditor Ahli
Pertama sebagai Ketua Tim (limpah atas).
Untuk melaksanakan pengembangan SDM Inspektorat, dilakukan program
Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Teknis Substansi Pengawasan,
dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan.
1.7. Permasalahan Utama (Strategic Issues)
Pelaksanaan tugas-tugas di Inspektorat dituangkan dalam program-program
PKPT dan Non PKPT. Disamping itu sebagaimana dicantumkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, tugas-tugas Inspektorat
dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur BPPT yang dituangkan dalam 19 Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan
tersebut direalisasikan untuk mencapai APIP yang memiliki integritas dan
14
2
4
2
1
3
3
Personil Menurut Golongan
Gol 3 A
Gol 3 B
Gol 3 C
Gol 3 D
Gol 4 B
Gol 4 C
Gol 4 D
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 25
kapabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Kendala dan permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat BPPT dapat
dipahami dari gambaran kondisi sebagai berikut, yaitu terbatasnya tenaga
Auditor dibandingkan dengan ruang lingkup objek pengawasan ; komposisi
jenjang jabatan Auditor yang tidak ideal ; adanya kesenjangan personil Auditor
yang senior dengan yang lebih yunior sebagai akibat moratorium penerimaan
pegawai, sehingga terdapat kevakuman proses alih pengetahuan dan
pengalaman-pengalaman pengawasan. Disamping itu, faktor-faktor seperti
keterbatasan anggaran penyelenggaraan diklat pengawasan ; keterbatasan
peralatan pengolah data dan komunikasi dan sudah tidak memadai dalam
mendukung pelaksanaan tugas pengawasan juga menjadi kendala terhadap
kinerja Inspektorat.
Sementara itu, dengan dituntutnya peranan APIP yang lebih besar dengan
penugasan bersifat Adhoc seperti: Evaluasi RB ; Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ; Pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah
Bebas Korupsi ; Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) ; Reviu RKAKL ; tak jarang menyita
waktu dan energi para Auditor untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
melakukan pemeriksaan/audit pada unit/satuan kerja di lingkungan BPPT.
Hambatan lainnya yaitu adanya keberatan dari pihak Auditee karena unit
kerjanya telah diaudit oleh BPK sehingga merasa tidak perlu diaudit karena
menimbulkan kesan adanya tumpang tindih pemeriksaan yang menyita waktu
mereka.
1.8. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Unit Kerja Inspektorat TA.2015 berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan
Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai
berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 26
Bab I – Pendahuluan,
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issue) yang
sedang dihadapi organisasi.
Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014,
A. Capaian Kinerja Inspektorat
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan
hasilpengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 27
Bab IV – Penutup,
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 28
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan dan perjanjian kinerja Inspektorat sebagai unit kerja dilingkungan
BPPT tidak dapat dipisahkan, terkait dan selaras dengan perencanaan dan
perjanjian kinerja BPPT. Demikian juga BPPT terkait dan selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan rencana
pembangunan yang terintegrasi dari seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat
dan Pemerintahan Daerah.
2.1. Keterkaitan RPJMN, Renstra dan Perencanaan Kinerja.
2.1.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional
Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan Intern Pemerintah
harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan
perubahan yang terjadi, yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan
pemerintahan.
Inspektorat BPPT merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Pusat,
dimana APIP Pusat, yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Kementerian,
Inspektorat Utama/Inspektorat LPNK, dll. adalah unsur pengawasan intern
pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin
terwujudnya kepemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang
bertujuan membantu unsur menajemen pemerintahan dalam meningkatkan
kinerjanya.
Untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi penggunaan sumberdaya
pengawasan antar unsur APIP tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara APIP
Pusat dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hasil
koordinasi tersebut diwujudkan dalam bentuk PKPT APIP Pusat, sehingga
tercipta sinergi, menghindari tumpang tindih, kelancaran pelaksanaan tugas di
instansi masing-masing maupun pada tingkat nasional.
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP Pusat ini merupakan acuan
bagi seluruh APIP Pusat dalam melakukan pengawasan. Demikian pula
dengan Inspektorat BPPT, perencanaan Program Pengawasan disamping
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 29
mengacu pada Rencana Strategis BPPT, juga mengacu pada Peraturan
Pemerintah dan Kebijakan Pengawasan Nasional yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN&RB sebagaimana tersebut
dibawah ini:
1. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Pasal 47 dan Pasal 48 dinyatakan bahwa:
a. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian
Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
b. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam butir (a)
dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
c. Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada
butir (b) melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 tentang Kebijakan
Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; disebutkan
bahwa arah kebijakan pengawasan dinyatakan dengan :
a. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan
sinergi pengawasan intern, ekstern dan pengawasan masyarakat;
b. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan
pemeriksaan;
c. Pemberian sanksi maksimal bagi para pelaku KKN sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2.1.2.Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP
a. Visi dan Misi Pengawasan
b. Tujuan
c. Arah Kebijakan
d. Program-program Pengawasan:
1. Kegiatan Utama
2. Kegiatan Penunjang
3. Koordinasi Pengawasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 30
a. Visi dan Misi Pengawasan
Visi Pengawasan
Terwujudnya APIP yang profesional, independen dan mampu mendorong
penerapan prinsip kepemerintahan yang baik
Misi Pengawasan
APIP melaksanakan pengawasan intern berdasarkan kode etik dan
standar pengawasan yang diakui bersama dalam rangka memberikan
jaminan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,
efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta
terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan
b. Tujuan
- Menetapkan arah kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah (PIP)
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi PIP
- Menjadi dasar penyusunan kebijakan pengawasan Tahunan APIP
Pusat dan Daerah
c. Arah Kebijakan
- Meningkatkan efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP).
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal
dan pengawasan masyarakat (wasmas)
- Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Pemberian dukungan bagi APH dalam percepatan pemberantasan
KKN.
d. Program Pengawasan:
1. Kegiatan utama
a. Audit (Pemeriksaan)
b. Monitoring
c. Evaluasi
d. Reviu
e. Sosialisasi&Asistensi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 31
2. Kegiatan Penunjang
a. Sinergi pelaksanaan kegiatan pengawasan
b. Penelitian,pengembangan&studi di bidang pengawasan
c. Diklat pengawasan
d. Pengembangan sistem informasi pengawasan
e. Pembinaan JFA
f. Kegiatan penunjang lainnya
3. Koordinasi Pengawasan
Koordinasi pengawasan dilakukan dalam rangka konsultasi, klaridikasi
dan koordinasi kepada unit kerja di lingkungan BPPT dan Instansi di
luar BPPT
2.2. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2015-2019
Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentangPetunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2015 disusun berdasar pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2015 yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2015–2019.
Namun demikian, Renstra mengalami penyempurnaan pada tahun 2015,
sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 sebagaimana
tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 menyajikan penyempurnaan
sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra Inspektorat mengikuti dan
menyesuaikan terhadap Renstra BPPT.
2.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai Rencana Strategis 2015-2019
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan efektif,
efisien dan akuntabel, Inspektorat berpedoman pada dokumen perencanaan
yang terdapat pada:
1. Rencana Strategis BPPT Tahun 2015-2019
2. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2015-2019
3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2015.
Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat dibuat sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 32
Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 31 Desember
2010,yang terinci didalam tabel berikut ini :
:
Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2015
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3)
1.
Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan.
1.1. Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).
1.2.Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.
1.3.Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT.
1.5.Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015.
2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi
3. Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT.
Jumlah unit kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.
4. Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
4.1.Jumlah laporan asessmen PMPRB BPPT tepat waktu
4.2.Nilai asesmen PMPRB BPPT..
Jumlah Total Anggaran: Rp.3.000.000.000,-
Pemotongan : Rp.597.804.000,- (24,88%).
Pagu setelah pemotongan : Rp. 2.402.196.000,-
Nama Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 33
2.4. Evaluasi Kinerja
Hasil evaluasi kinerja di Inspektorat dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Inspektorat BPPT telah melakukan evaluasi atas penerapan Sistem AKIP
unit kerja.Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pedoman yang
mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN&RB.
2. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan cara menjaga
keselarasan (updating) pedoman evaluasi yang ada dengan ketentuan
yang berlaku dan memastikan tersedianya tenaga evaluator yang
memadai, dengan mengikuti Diklat Evaluasi SAKIP di Pusdiklatwas
BPKP.
3. Telah dilakukan penyempurnaan Renstra Inspektorat 2015 yang
menyesuaikan dengan penyempurnaan Renstra BPPT 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 34
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT
3.1. Capaian Kinerja Inspektorat
Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang
dicapai dengan standar, rencana atau target, dengan menggunakan indikator
kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Oleh
karena itu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka
dasar penyusunan Laporan AKIP Inspektorat 2015 ini adalah peraturan
tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.
Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Indikator Sasaran Strategis dari Sasaran Strategis No.1 adalah sebagai
berikut:
1.1. Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar
Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).
1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit Kerja/Satker tepat waktu.
2. Terlaksananya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Indikator Sasaran Strategis dari Sasaran Strategis 2 adalah sebagai
berikut:
2.1. Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah
rekomendasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 35
3. Dibangunnya sistem pengendalian intern di seluruh Unit Kerja/Satker
dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko.
Indikator Sasaran Strategis dari Sasaran Strategis 3 adalah sebagai
berikut:
3.1. Jumlah Unit Kerja/Satuan Kerja yang menerapkan SPIP pada
tahapan Penilaian Risiko.
4. Terlaksananya reformasi birokrasi melalui monitoring evaluasi dan quality
assurance pelaksanaan reformasi birokrasi
Indikator Sasaran Strategis dari Sasaran Strategis 4 adalah sebagai
berikut:
4.1. Jumlah laporan hasil assessment PMPRB di lingkungan BPPT tepat
waktu.
3.2. Pengukuran dan Evaluasi Capaian Sasaran Strategis dan IKU
Pengukuran kinerja Inspektorat dilakukan terhadap Sasaran Strategis yang
direalisasikan pencapaiannya sebagaimana terlihat dibawah ini:
1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan
sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1.1. Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar
Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)..
Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib
melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK
K/L), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No.41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan dan Peraturan
Kementerian Keuangan Nomor 9/PMK.09/2015 tentang Standar
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah pusat.
Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan
Keuangan Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa
Pengguna Anggaran dan Laporan Keuangan BPPT dilaksanakan 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 36
kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester I dan
Semester II Tahun Anggaran 2015.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai Standar Akuntansi Instansi
(SAI), serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan
Keuangan yang berkualitas.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 1.1.
dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Reviu yang
diterbitkan. Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan, yaitu
Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2015.
Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Reviu Laporan Keuangan BPPT
NO REVIU LAPORAN KEUANGAN SATKER BPPT
(%) TAHUN TARGET REALISASI
1. 2013 2 2 100
2. 2014 2 2 100
3 2015 1 1 100
Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No. 1.1 telah
tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) buah
laporan hasil Reviu terhadap Laporan Keuangan BPPT.
Gambar 3.1. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 37
Tabel 3.2.
Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Direviu
NO SATUAN KERJA NO SATUAN KERJA
1 Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS)
11 Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP)
2 Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH)
12 Balai Besar Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Pati (B2TP)
3 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero, Gasdinamika dan Getaran (UPT.LAGG)
13 Balai Pengkajian Bioteknologi (BPB)
4 Balai Termodinamika, Motor dan Propulsi (BTMP)
14 Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT.HB)
5 Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP) 15 Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK) / (TEKSURLA)
6 Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (BMPTPO)
16 Balai Teknologi Lingkungan (BTL)
7 Balai Besar Teknologi Energi (B2TE) 17 Balai Inkubator Teknologi (BIT)
8 Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin-Bali (UPT.PSTKP)
18 Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST)
9 Balai Ipteknet 19 Sekretariat Utama
10 BPPT Enjiniring
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran
Strategis:
1. Mekanisme reviu terbagi menjadi 2, yaitu Reviu Laporan Keuangan
Satker dan Reviu Laporan Keuangan BPPT.
2. Jumlah SDM cukup memadai.
3. Reviu oleh SDM yang berkompeten.
4. Pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel antara Inspektorat
dengan Biro Keuangan.
1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit Kerja/Satker
tepat waktu.
Tujuan dari kegiatan Evaluasi LAKIP Unit/Satuan Kerja di lingkungan
BPPT, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No.20 Tahun
2013 yang ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran
2014 Unit/Satker di lingkungan BPPT adalah ;
a. Memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP ;
b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP ;
c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan
akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 38
d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.
Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 1.2.
dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit kerja eselon I di
lingkungan BPPT.
Tabel 3.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Evaluasi AKIP Unit Kerja di
BPPT
NO LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP
UNIT KERJA/SATKER BPPT (%) TAHUN TARGET REALISASI
1. 2013 4 6 150
2. 2014 6 6 100
3 2015 6 6 100
Pelaksanaan Evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon I di BPPT dilakukan
oleh Tim Mandiri Pejabat Fungsional Auditor, dimana Laporan
Ikhtisar Hasil Evaluasi keseluruhan LHE disampaikan kepada
Kementerian PAN&RB sesuai PerMen PAN&RB 20/2013.
Berdasarkan hasil penilaian terhadap Sistem AKIP unit kerja eselon I
di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, maka
diperoleh nilai/skor untuk masing-masing unit kerja eselon I sebagai
berikut:
Tabel 3.4. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi
No. UNIT KERJA SKOR /NILAI PREDIKAT (1) (2) (3) (4)
1 Deputi Bidang TIEM 67,28
B / Baik
2 Deputi Bidang TIRBR 68,34
B / Baik
3 Deputi Bidang TPSA 68,04
B / Baik
4 Deputi Bidang TAB 67,18
B / Baik
5 Deputi Bidang PKT 70,97
B / Baik
6 Sekretariat Utama 69,95
B / Baik
Nilai Rata-rata 68,62 B / Baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 39
Tabel 3.5.
Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT
Unit Organisasi
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Kinerja
Pencapaian Kinerja
Nilai Total
Kategori
Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai
Deputi Bidang TIEM 35 25,54 20 16,35 15 11,48 10 7,92 20 6,00 100 67,28 B/Baik
Deputi Bidang TIRBR
35 27,08 20 14,26 15 10,64 10 5,58 20 10,78 100 68,34 B/Baik
Deputi Bidang TPSA 35 28,52 20 15,53 15 11,20 10 7,67 20 5,13 100 68,04 B/Baik
Deputi Bidang TAB 35 27,76 20 15,61 15 11,69 10 7,21 20 12,17 100 67,18 B/Baik
Deputi Bidang PKT 35 26,29 20 13,50 15 10,64 10 5,67 20 14,88 100 70,97 B/Baik
Setama 35 24,11 20 13,28 15 10,42 10 8,71 20 13,43 100 69,95 B/Baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 40
Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.1.2. telah dapat
dicapai sesuai target 6 (enam) LHE yang ditentukan, atau sebesar
100% (Berhasil).
Apabila kita memperhatikan dan membandingkan Nilai Rata-Rata
tersebut diatas dengan hasil penilaian Kementerian PAN&RB
terhadap AKIP BPPT Tahun 2014 sebesar 68,14 (Baik), maka hasil
penilaian yang didapat tidak jauh berbeda, sehingga dapat
disimpulkan bahwa penilaian hasil evaluasi yang diberikan oleh
Inspektorat bersifat obyektif dan memiliki unsur keterwakilan opini
pihak penilai eksternal.
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran
Strategis:
1. Adanya peningkatan kepedulian dari unit kerja Eselon-I untuk
menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP
2. Adanya peningkatan pemahaman Sistem AKIP dari evaluator
AKIP internal BPPT.
3. Mekanisme penilaian AKIP telah mencakup seluruh unit Eselon-I
di lingkungan BPPT.
4. Pedoman evaluasi AKIP di lingkungan BPPT yang digunakan
telah selaras dengan Pedoman Evaluasi AKIP yang dibuat oleh
Kementerian PAN&RB.
2. Terlaksananya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
2.1. Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah
rekomendasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui
permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam
pelaksanaan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
dalam melaksanakan tercapainya kesesuaian pelaksanaan
anggaran dan kinerja dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh
pihak pelaksana.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 41
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2 tersebut
diatas, dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah
Rekomendasi BPK dengan jumlah Tindak Lanjut yang dilaksanakan
oleh Unit Kerja/Satuan Kerja yang diaudit, dimana dengan semakin
besar persentase perbandingan, semakin baik kondisinya. Adapun
rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK dari tahun 2006
sampai dengan 2015 adalah sebagai tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 42
Tabel 3.6. Daftar Rincian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
No Objek Pemeriksaan
BPK TL BPPT (Klasifikasi)
% Penyelesaian TL BPK
% Kesesuaian Penyelesaian
TL BPK Temuan Rekomendasi Sesuai Belum Sesuai
Belum di TL
Tidak Dapat di
TL
1 Laporan Keuangan 121 228 155 72 1 0 99,6 67,9
2 Pengelolaan PNBP 17 32 3 23 6 0 81,3 9,3
3 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
6 10 10 0 0 0 100 100
4 Belanja Barang dan Modal 7 16 16 0 0 0 100 100
5 Pengelolaan Kas & Rekening 7 7 2 5 0 0 100 28,5
6 Anggaran & Kegiatan 5 11 11 0 0 0 100 100
TOTAL PENYELESAIAN TL
96,8 50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 43
Adapun hasil pembandingan kinerja penyelesaian Tindak Lanjut atas
rekomendasi BPK adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi
Tahun Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Jumlah Temuan/Rekomendasi
Tindak Lanjut Belum Tindak Lanjut
Target (%) Capaian (%)
Status Selesai
Belum Selesai
2015 LK BPPT 2014
21 / 52 0 51 1 76 98
2014
PDTT Pengelolaan PNBP 2013 - 2014
11 / 26 0 26 0 75 100
2014 LK BPPT 2013
17 / 48 38 10 0 75 100
2013 LK BPPT 2012
12 / 24 22 2 0 75 100
Dari 52 rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 51 rekomendasi
oleh seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT. Dengan
demikian target dari Sasaran Strategis No.2.1. telah mencapai 98%
(Berhasil), dengan perincian: (1) tindak lanjut status selesai 0 (0%)
(2) tindak lanjut dalam proses 51 (98%) dan yang belum
ditindaklanjuti ada 1 (2%).
Pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Satuan Kerja
dilakukan Inspektorat secara intensif dan berkala. Dapat dilihat
dalam gambar di bawah ini.
Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 44
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran
Strategis:
1. Adanya komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti seluruh
rekomendasi yang diberikan oleh pengawas eksternal maupun
pengawas internal.
2. Adanya peran aktif dari unit kerja/satuan kerja dalam
menindaklanjuti seluruh rekomendasi.
3. Adanya peran aktif Tim Pemantau Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan dalam memantau penyelesaian rekomendasi.
3. Dibangunnya sistem pengendalian intern diseluruh Unit Kerja/
Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko.
3.1. Jumlah unit kerja / satuan kerja yang menerapkan SPIP pada
tahapan Penilaian Risiko.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.3. dilakukan
dengan cara menghitung jumlah unit kerja atau satuan kerja yang
menerapkan SPIP pada tahap penialain risiko dengan target sebesar 2
(dua) unit/satuan kerja.
Implementasi SPIP pada tahap penilaian risiko pada tahun 2015
dilaksanakan pada empat satuan kerja, yaitu:
1. Balai Besar Teknologi Pati;
2. UPT. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika;
3. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi; dan
4. Balai Pengkajian Dinamika Pantai.
Dengan demikian capaian kinerja Inspektorat sebesar 4 unit satuan kerja
(200%) melampaui target yang ditentukan.
Tabel 3.8. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penerapan SPIP di Unit Kerja/
Satuan Kerja di BPPT
NO PENERAPAN PENILAIAN RISIKO
UNIT KERJA/SATKER BPPT (%) TAHUN TARGET REALISASI
1 2013 4 4 100
2. 2014 2 2 100
3. 2015 2 4 200
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 45
Disamping capaian tersebut diatas telah dilakukan implementasi SPIP
pada tahap kematangan (maturitas level) pada Unit Pelaksana Teknis
Hujan Buatan
Adapun Rekapitulasi pelaksanaan SPIP dimulai tahun 2012 sampai
dengan 2015 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.9 Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT
(%No Tahap
Unit Kerja Satuan Kerja
Keterangan
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Sosialisasi 26 26 100 19 19 100
2 Self Assessment
2 2 100 0 0 0 SETAMA & TPSA
3 Bimtek Penilaian Risiko
0 0 0 13 13 100 Satker yang belum: LAGG, BTL, MEPPO, PSTKP
4 Evaluasi Maturitas
0 0 0 1 1 100 Hujan Buatan
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran
Strategis:
1. Adanya komitmen pimpinan dalam membangun Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Adanya peran aktif dari unit kerja/satuan kerja dalam
mengimplementasikan SPIP.
3. Adanya peran aktif Tim Pembina BPKP dan Tim Pendamping BPPT
dalam pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan BPPT.
Gambar 3.3. Pelaksanaan Penerapan SPIP oleh BPKP, Inspektorat dan Satker/Unit Kerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 46
4. Terlaksananya Reformasi Birokrasi melalui monitoring, evaluasi dan
quality assurance pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4.1. Jumlah laporan hasil Asesment PMPRB di lingkungan BPPT
tepat waktu.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN&RB nomor
01/2012 Tentang Pedoman PMPRB, Inspektorat Instansi Pemerintah
adalah Koordinator Asesor di lingkungan Kementerian/Lembaga.
Untuk itu Inspektorat telah mengkoordinir pelaksanaan penilaian
mandiri atas pelaksanaan RB BPPT, dengan menilai 6
Kedeputian/Setama Eselon I, dan 45 Unit Kerja/Satuan Kerja Eselon
II/III. Hasilnya telah dilaporkan dan di-submit kepada Kementerian
PAN&RB pada bulan April 2015.
Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
BPPT dilakukan secara menyeluruh di 6 Kedeputian/Setama dan 45
Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT. Inspektorat selaku Koordinator
Asesor bersama 6 Asesor Deputi/Setama serta 12 Asisten Asesor
melaksanakan tahapan penilaian serta melengkapi dokumen
evidence dari tiap-tiap unsur yang dinilai untuk mendukung hasil
penilaian yang dicapai.
Untuk memperoleh pemahaman penilaian PMPRB secara tepat
sesuai peraturan Menteri PAN&RB, dilaksanakan juga workshop
PMPRB oleh Kementerian PAN&RB yang dihadiri oleh seluruh
Unit/Satuan Kerja.
Hasil yang dicapai:
Hasil penilaian yang diperoleh dari pelaksanaan PMPRB baik
penilaian oleh Asesor BPPT maupun oleh Kementerian PAN&RB
dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3.10. Perbandingan Nilai PMPRB
Komponen Pengungkit
NO Area Perubahan Asesor RB Menpan Asesor RB
2014 2015
1 Manajemen Perubahan 4,65 3,48 4,65
2 Penataan Perautan Perundang 3,13 2,71 1,88
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 47
Undangan
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 3 1,83 6
4 Penataan Tata laksana 4,34 3,09 4,59
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 8,71 6,93 13,81
6 Penguatan Akuntabilitas 5,8 2,65 4,74
7 Penguatan Pengawasan 8,61 4,72 6,29
8 Peningkatan Kualitas Layanan 5,67 3,48 5,62
Komponen Hasil
NO Area Perubahan Asesor RB Menpan Asesor RB
2014 2015
1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
13,55 13,95 13,55
2 Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
8,25 3,00 6,5
3 Kualitas Pelayanan Publik 8 7,20 8
TOTAL INDEKS RB 73,71 53,05 75,51
Hasil penilaian telah disampaikan kepada Kementerian PAN&RB
pada bulan April 2015.
Dengan selesainya proses PMPRB tersebut maka target kinerja dapat
tercapai 100% (Berhasil).
Tabel 3.11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya PMPRB di
lingkungan BPPT tepat waktu
NO PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI (%) TAHUN TARGET REALISASI
1. 2013 4 4 100
2. 2014 6 6 100
3. 2015 1 1 100
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran
Strategis:
1. Adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan PMPRB.
2. Adanya peran aktif asesor di lingkungan BPPT dalam menilai
pelaksanaan RB.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 48
3. Adanya peran aktif APIP dalam mengkoordinir pelaksanaan
PMPRB.
Adanya perbedaan hasil penilaian mandiri antara Tim Penilai Internal
BPPT dengan Tim Penilai Kementerian PAN&RB dikarenakan:
1. Tidak dilakukan klarifikasi hasil penilaian RB BPPT oleh Tim
Penilai dari Kementerian PAN&RB.
2. Perbedaan persepsi penilaian dari Tim Penilai Internal BPPT.
Dengan demikian perlu dilakukan beberapa tindakan perbaikan
antara lain:
1. Dilakukan mekanisme klarifikasi hasil penilaian oleh Tim Penilai
Kementerian PAN&RB sebelum ditetapkan penilaian akhir.
2. Peningkatan profesional judgement di Tim Penilai Internal BPPT.
Gambar 3.4. Bimtek dan supervisi PMPRB oleh Kementerian PAN&RB
3.3. Capaian Kinerja Lainnya
1. Jumlah SDM Inspektorat yang mengikuti pendidikan sertifikasi pada
Pusdiklatwas BPKP dan Diklat Teknis Pengawasan lainya.
Untuk meningkatkan profesionalisme Auditor dalam rangka pelaksanaan
tugas pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 49
efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan
kompetensinya.
Dengan adanya program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT
Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya
dan Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan
berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di
BPPT.
Gambar 3.5. Diklat Sertifikasi Penjenjangan di PUSDIKLATWAS BPKP
Gambar 3.6. Diklat Teknis Substansi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 50
Tabel 3.12.
Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat
NO JENIS DIKLAT JUMLAH
PESERTA INSTANSI
PELAKSANA TANGGAL
SATUAN HASIL
I. DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR
1 Pembentukan Auditor Ahli 2 BPKP 16 Februari – 11 Maret
Sertifikat
2 Pembentukan Auditor Ahli 3 BPKP 4 - 25 Mei Sertifikat
2. Pembentukan Auditor Utama 1 BPKP 12 - 27 April Sertifikat
II. DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI
1 Audit Pengadaan Barang dan Jasa
2 BPKP 6 – 10 April Sertifikat
JUMLAH / KETERANGAN 8 BPKP Sertifikat
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran
Strategis:
1. Adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas SDM.
2. Adanya perencanaan diklat yang mengacu dengan kalender diklat
pengawasan BPKP.
3. Adanya peran aktif APIP BPPT dalam mengikuti diklat pengawasan.
2. Pelaksanaan penelitian/penelaahan RKAKL Tahun Anggaran 2016.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 Tahun 2013 diamanatkan
kepada APIP bahwa mulai tahun 2013 melakukan penelitian terhadap
RKAKL. Pada tahun 2015 Inspektorat melakukan penelaahan terhadap
RKAKL TA.2016. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan
kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran
sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, Inspektorat telah
melaksanakan penelitian terhadap RKAKL 6 unit eselon I dan 45 Unit
Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, dan hasilnya telah disampaikan
kepada unit kerja eselon I terkait tembusan Kepala BPPT.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 51
3. Pelaksanaan pemantauan penerapan INPRES 07/2015 tentang Strategi
Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)
di Lingkungan BPPT.
Pelaksanaan Stranas Aksi PPK di lingkungan BPPT dikoordinasikan oleh
Biro Perencanaan. Inspektorat secara periodik melakukan pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan Inpres tersebut. Hasil pelaksanaan aksi PPK
tahun 2015: Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme
pengadaan barang dan jasa sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.13
Capaian Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT
No. Periode Laporan Capaian Keterangan
1 B-07 100% ULP, LPSE, Inspektorat
2 B-09 100% ULP, LPSE, Inspektorat
3 B-12 100% ULP, LPSE, Inspektorat
4. LHKASN
Dalam rangka implementasi Surat Edaran Menteri PAN RB nomor 01 tahun
2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat telah
melakukan verifikasi terhadap laporan LHKASN pegawai di lingkungan
BPPT. Hasil Pengisian LHKASN yang dilakukan melalui aplikasi SIHARKA
tanggal 26 Juni 2015, pegawai BPPT yang telah melaporkan LHKASN
berjumlah 2.485 dari 2.768 pegawai (89,78 %)
5. Reviu Lap Akuntabilitas Kinerja BPPT
Inspektorat telah membentuk tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPT
melalui Surat tugas Inspektur nomor 16/Insp/ST/02/2015 tanggal 06
Pebruari 2015 Untuk melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja (LK) tahun
2014. Hasil Reviu telah disampaikan kepada Kepala BPPT melalui Nota
Dinas nomor R-36/INSP/LHR/PW/02/2015 dengan rekomendasi sebagai
berikut :
a. Penyempurnaan dan Penetapan pedoman SAKIP atau sistem
Manajemen Kinerja BPPT oleh Kepala BPPT (saat ini masih dalam
bentuk rancangan)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 52
b. Penetapan mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke
unit penyusun LKj oleh Kepala BPPT atau sestama BPPT (saat ini masih
dalam bentuk rancangan Surat Keputusan Sestama)
c. Penetapan IKU secara terpisah oleh Kepala BPPT
d. Penyempurnaan rumusan indikator kinerja yang kurang tepat dan tidak
memenuhi criteria SMART.
6. Peningkatan Kapabilitas APIP
Dalam rangka peningkatan kapabiitas APIP (Inspektorat) BPPT telah
dilakukan bimbingan teknis oleh BPKP untuk melakukan evaluasi (self
assessment) dengan menggunakan metode IACM (International Audit
Capability Model). Dengan melaksanakan proses evaluasi (self assessment)
akan diperoleh gambaran mengenai area’s of improvement dari masing
masing APIP. Berdasarkan area’s of improvement ini APIP (Inspektorat)
menyusun perencanaan jangka panjang peningkatan kapabilitas APIP yang
akan menjadi dasar untuk mengembangankan organisasi APIP lebih lanjut
menuju APIP yang efektif
Pada saat ini Inspektorat sedang melakukan proses pengisian kuisioner dan
melengkapi dokumen pendukung (evidence) untuk mengetahui posisi atau
level kapabilitasnya.
3.4. Akuntabilitas Anggaran
Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada
seluruh Unit/Satuan Kerja,maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran
2015 yang semula sebesar Rp.3.000.000.000,-menjadi Rp.2.402.196.000,-.
Atau terjadi pemotongan sebesar Rp.597.804.000,-(24,88%).
Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat
disampaikan sebagai berikut:
1. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2015 adalah
sebesar Rp. 2.168.315.500,- (90,26%) dari total anggaran DIPA
Inspektorat sebesar Rp.2.402.196.000,-.
2. Anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat setiap tahunnya,
dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 53
Inspektorat dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana
penunjang.
3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat
tahun 2015 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target
bahkan 1 sasaran strategis melampaui target yang direncanakan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 54
BAB IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari hasil pengukuran capaian kinerja Inspektorat sebagaimana diuraikan pada
bab sebelumnya yang secara garis besar mencakup kegiatan Meningkatkan
dan mengintensifkan peran Inspektorat ; Membangun sistem pengendalian
intern ;dan kegiatan meningkatkan kapabilitas dan kompetensi auditor dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Capaian Sasaran Kegiatan meningkatkan kualitas pengawasan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan,
program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan
perundang-undangan.
Kegiatan Pengawasan tahun 2015 secara umum dapat dicapai sesuai
dengan target yang direncanakan, yakni:
1. Realisasi capaian kinerja pelaksanaan Reviu terhadap Laporan
Keuangan BPPT Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan yang
ditargetkan.
2. Realisasi capaian kinerja Pelaksanaan Evaluasi LAKIP adalah 6
(enam) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sesuai dengan target yang
direncanakan 6 LHE sehingga capaiannya adalah 100%.
b. Capaian Sasaran Kegiatan Terlaksananya percepatan penyelesaian
tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku
kepentingan.
1. Realisasi capaian kinerja pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil
pengawasan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah
rekomendasi sebesar 100%, lebih besar dari yang ditargetkan sebesar
76%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 55
c. Capaian Sasaran Kegiatan dibangunnya Sistem Pengendalian Intern
di seluruh Unit Kerja/Satker dengan berbasis pada implementasi
manajemen risiko.
Kegiatan Pengawasan tahun 2015 secara umum dapat dicapai sesuai
dengan target yang direncanakan, yakni:
a. Realisasi capaian kinerja Jumlah unit kerja / satuan kerja yang
menerapkan SPIP pada tahapan penilaian risiko sebanyak 4 (empat)
Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, yaitu
1) Balai Besar Teknologi Pati;
2) UPT. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika;
3) Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi; dan
4) Balai Pengkajian Dinamika Pantai.
d. Capaian Sasaran Kegiatan Terlaksananya reformasi birokrasi melalui
monitoring, evaluasi dan quality assurance pelaksanaan reformasi
birokrasi.
Realisasi capaian kinerja Jumlah laporan hasil assessment PMPRB di
lingkungan BPPT tepat waktu, telah dilakukan pada 6
Kedeputian/Sekretariat Utama secara tepat waktu dan sesuai dengan yang
direncanakan sehingga target tercapai 100%.
4.2. Saran
Dalam rangka peningkatan peran dan kapabilitas Inspektorat yang memadai
untuk melaksanakan tugas pengawasan, maka disarankan kepada Manajemen
BPPT:
1. Perlu menumbuhkan dan mendorong komitmen, keterlibatan dan
dukungan aktif dari segenap komponen aparatur negara di lingkungan
BPPT serta pihak terkait lainnya yang merupakan kesatuan integral untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di
lingkungan BPPT.
2. Perlu merealisasikan peningkatan baik kapabilitas dan kompetensi serta
jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dengan kualifikasi yang
dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan yang telah disampaikan
kepada Biro SDMO BPPT.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 56
3. Perlu adanya peningkatan alokasi Anggaran yang lebih memadai untuk
efektivitas kinerja Inspektorat dan penambahan sarana pendukung
kegiatan pengawasan
Capaian kinerja Inspektorat yang telah dituangkan dalam LAKIP Tahun 2014 ini
diharapkan dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel
sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja
Inspektorat.