LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …dokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. Dokumen/01. Sistem... · dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk

LAKIP Dinas Kominfo Kota Bukittinggi 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017


2

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 disusun

dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

Dinas Komunikasi dan Informatika atas pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran. Didalamnya

tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

LKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017

yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang

telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKIP ini dapat menjadi cermin untuk

mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja di tahun selanjutnya

secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran

dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKIP ini

bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bukittiinggi.

Bukittinggi, Februari 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. H. JOHNNI

Pembina Utama Muda

NIP. 196612101986021003


3

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

RINGKASAN EKSEKUTIF 5

BAB I PENDAHULUAN 8

1.1. LATAR BELAKANG 8

1.2. LANDASAN HUKUM 9

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 9

1.4. TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI 10

1.5 STRUKTUR ORGANISASI 10

1.6 ISU STRATEGIS 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

2.1. RENCANA STRATEGIS 16

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 19

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 24

3.1.1 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA 25

3.1.2 ANALISA DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

3.1.3 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTA

ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

30

31

3.1.4 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

32

3.2 AKUNTABILTAS KEUANGAN 35

BAB IV P E N U T U P 41

LAMPIRAN


4

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas

Kominfo) Kota Bukittinggi sebagai Dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan

penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan komunikasi dan

informatika, Statistik dan persandian. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bukittinggi, adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Bukittinggi, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Dinas Kominfo mendukung pencapaian Visi dan Misi

tersebut melalui rumusan Visi Dinas Kominfo Kota Bukittinggi yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Cerdas

Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam mendukung Visi Kota”. Untuk mewujudkan

Visi yang telah ditetapkan, setiap organisasi/instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi

adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil

dengan baik. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus dari perencanaan strategisnya dan

sebagai pernyataan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, ditetapkan Tujuan dan sasaran strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sedangkan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;

2. Optimalisasi Penerapan e-government;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

Tahun Anggaran 2017 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2017 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

ditinjau dari aspek sasaran strategis adalah :


5

1. Sasaran : Meningkatnya keterbukaan informasi publik

Indikator sasaran yaitu Indeks keterbukaan informasi publik (skor), dengan target indikator

kinerja 35 (skor), terealisasi sebesar 30 (skor) dengan capaian kinerja dikategorikan baik

dengan capaian 85%. Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh program Pengembangan

Komunikasi, informasi dan Media Massa, program pengkajian, penelitian bidang informasi dan

komunikasi dan program Pengembangan data/informasi/stattistik daerah dengan 6 kegiatan.

2. Sasaran strategi : Optimalisasi penerapan e_government;

Sasaran ini dengan Indikator indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik target

kinerja 1,5 , dengan realisasi 1,61 . Capaian kinerja dari sasaran ini sebesar 107%.

Diharapkan untuk tahun kedepan skor dari indek Sistem pemerintahan berbasis

elektronik akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan, perbaikan dan

implementasi dari pelaksanaan e-government pada Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pencapaian sasaran ini melalui program Pengkajian dan penelitian bidang informasi

dan komunikasi, program pengembangan sistem infomasi (aplikasi perangat lunak),

program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, program optimalisasi

pemanfaata teknologi informasi dengan 12 kegiatan

B. KINERJA KEUANGAN

Realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2017

adala sebesar Rp. 5.277.916.452,- (86,75%) dari pagu anggaran Rp. 6.083.767.556 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung dari anggaran Rp. 1.945.677.656,- dapat direalisasikan sebesar

Rp.1.849.505.235,- (95%), yang digunakan untuk belanja pegawai, tunjangan, tambahan

penghasilan dan uang makan , bagi PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Belanja Langsung dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.138.089.900,- dengan

realisasi sebesar Rp. 3.428.411.217,- (82,85%). Anggaran tersebut digunakan untuk

membiayai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika.

Berikut rekapitulasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan

Informatika tahun anggaran 2017 :

No Uraian Capaian

kinerja

Capaian

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public

85% 88,97% 0,95%

2 Optimalisasi penerapan e-government 107% 75,89% 1,4%

Jumlah 96% 82,84% 1.15%


6

Dengan telah selesainya seluruh program kerja tahun anggaran 2017 yang dilaksanakan dengan

alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dari hasil seluruh kegiatan, hasil

dari seluruh program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dapat memberikan kontribusi,

khususnya bidang TIK sehingga mendukung para pimpinan dalam pemanfaatan informasi sebagai bahan

dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Bandung, Januari 2015


7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk

mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas

dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip good

governance. Agar good governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua

pihak, pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik,

terintegritas dan profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan

legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang

pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

terdiri dari tahapan perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan

Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan

dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu

pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban

instansi pemerintah untuk mempertangungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi, tujuan dan sasaran

dari instansi yang bersangkutan.

LKIP Dinas Kominfo Kota Bukittiinggi Tahun 2017 didasari oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan


8

fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut

disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Secara teknis pada tahun 2017 penyusunan LKIP mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12. Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah No 04 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja tahun 2017 serta Perjanjan Kinerja tahun 2017.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja;

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah.

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kominfo Kota Bukittinggi tahun 2017

dimaksudkan untuk penyampaian capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan

dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kominfo Kota Bukittiniggi adalah sebagai sarana bagi Dinas Kominfo Kota

Bukittinggi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas

Kominfo Kota Bukittinggi. LKIP merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi

dan misi yang dibebankan kepada Dinas Kominfo dalam kurun waktu tahun 2017. Selain itu, laporan ini

disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja sebagai umpan balik dalam perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.


9

1.4. Tugas dan wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Daerah Kota Bukittinggi telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas

Kominfo) menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sesuai dengan

Peraturan Walikota Bukittiinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, adalah Dinas yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik

dan Persandian.berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kominfo mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggaraan urusan

komunikasi dan informasi, statistik dan persandian

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggaraan urusan

komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kominfo terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris

Dinas (Eselon III.a), 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III.b), dan 8 Kepala Suba Bagian dan Seksi (Eselon

IVa).


10

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

F. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bukittinggi

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika serta

menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas, Komunikasi dan

Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. Merumuskan rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan kinerja

Dinas;

b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika ;

c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;

d. Membina , mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan penggunaan anggaran bidang

komunikasi dan informatika;

e. Membina, mengawasi dan mengendalikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);

f. Mengkoordinasikan kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;


11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:

2. Sekretariat;

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b mempunya tugas

melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan

keuangan. Sekretariat dipimpin oleh sorang Sektetaris Dinas membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf c

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Informasi dan Komunikasi

Publik. Bidang Informasi dan komunikasi Publik mempunyai tiga seksi yaitu :

a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

c. Seksi Persandian

3. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang e-

goverment.

Bidang aplikasi Informatika mempunyai beberapa seksi yaitu :

a. Seksi infrastruktur dan Teknologi

b. Seksi Data dan Aplikasi

c. Seksi Layanan e-Goverment

H. Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bukittinggi didukung oleh 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan sbb :

Tabel.2.1. Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

Golongan

(Pegawai Negeri)

Jumlah (orang)

IV 3

III 16

II 4

I 0

Jumlah 23

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika


12

Berdasarkan jumlah pegawai tersebut diatas dari 23 orang pegawai rata- rata memiliki tingkat

pendidikan S2, S1 dan D3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.2.2. Daftar Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Jumlah

(orang)

S3 0

S2 3

S1 13

D III 5

D II -

D I -

SMA/SMEA/KPAA 2

SLTP 0

Jumlah 23

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.3 : Keadaaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No Jabatan/Eselon Jumlah Golongan

II III IV

1

2.

3.

Struktural :

- Eselon II

- Eselon III

- Eselon IV

JFT

Staf

1

3

8

2

9

-

-

-

2

2

-

1

8

-

7

1

2

-

-

-

Tabel 2.4 : Keadan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

1

2

Laki-Laki

Perempuan

13

10

60%

40%


13

I. Sarana dan prasarana

Untuk memperlancar kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, kondisi sarana dan

prasarana belum memenuhi kebutuhan optimal pelayanan minimal di bidang, komunikasi dan informatika.

Kondisi sarana dan prasarana relatif terbatas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.

DATA SARANA DAN PRASARANA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

No Nama / Jenis barang Jumlah

Barang

Jumlah Harga Kondisi

Baik Kurang

Baik

Rusak

1 Alat-alat Angkutan 4 unit 422.404.0000 Baik

2 Alat-alat bengkel / alat

ukur

2 bh 1.985.000 baik

3 Alat kantor dan Rumah

Tangga

234

unit/buah

3.530.583.346 baik

4 Alat-alat studio dan

komunikasi

31 46.751.500 Baik

B. Isu Strategis

1. Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun darah perlu ditingkatkan

dan disebarluaskan melalui saluran dan media informasi dan komunikasi baik media elektornik

maupun non elektronik;

2. Kurang akses masyarakat terhadap informasi publik melalui saluran informasi yang ada.

3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi terutama data sektoral yang dibutuhkan oleh

pemerintah daerah maupun masyarakat.

4. Pembinaan elemen informasi dan komunikasi secara berimbang;

5. Pembentukan payung hukum/ regulasi penerapan dalam pelaksanaan e_government dan

percepatan menuju Kota Cerdas;

6. Koordinasi internal dalam bentuk forum rutin antar instansi pemerintahan untuk membahas

pengembangan e_government;

7. Belum optimalnya memberdayakan potensi komunikasi masyarakat

8. Kurangnya kemampuan dalam mengintegrasi sistem informasi dan database SKPD;

9. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan informasi publik melalui Pengelolaan dan

Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik.

10. Peningkatan dan Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur TIK;

11. Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian milik Pemerintah Daerah.


14

12. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan

keamanan informasi serta statistik.

13. Peningkatan kerjasama dan koordinsi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota.


15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyusunan laporan kinerja tidak terlepas dari rencana strategis instansi pemerintah, karena

rencana strategis merupakan langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam kurun waktu

lima tahunan. Rencana Strategis memuat Tujuan ,sasaran, program serta kegiatan yang dilaksanakn secara

sistematis dan berkelanjutan serta berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun

sampai 5 (lima ) tahun.

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan

suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan

dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal dan nasional. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis

yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan

penjabaran dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah selama tahun 2016-2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka keterkaitan dengan misi

Kota Bukittinggi adalah pada misi ke 2 yaitu : “ Meningkatkan kinerja pemerintahan secara profesional,

transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan. “

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tersebut, Dinas Komunikasi dan

Informatika yang memiliki tugas melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian

serta seiringi dengan tuntutan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi maka ditetapkan Visi

Dinas Komunikasi dan Informatika : “ Terwujudnya Masyarakat Cerdas Informasi Berbasis Teknologi

Informatika “.

Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 2 Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan data dan pengelolaan informasi untuk publik;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan melalui pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi;


16

Terkait dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas

komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah :

Mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1). Meningkatnya keterbukaan informasi publik;

2). Optimalisasi penerapan e-government;

Mengacu pada misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai

atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :


17

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

No.

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA SATUAN

KONDISI

AWAL

(2016)

TARGET

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

Mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik

Indeks keterbukaan informasi publik

Skor 0 35 45 55 65 70

Optimalisasi penerapan e-government

Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik

Skor 0 1,5 1,75 2 2,3 3


19

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari

proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dinas Kominfo Kota Bukittinggi telah

menyusun Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2.

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

NO TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET

1 2 3 4 5

1 Mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Meningkatnya keterbukaan informasi publik

Indeks keterbukaan informasi publik (Skor)

35

Optimalisasi penerapan e-governemnt


1,5

Berdasarkan IKU tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi melakukan

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, sasaran dan kebijakan yag telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan sasaran strategi organisasi.

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja Dinas Kominfo Kota Bukittinggi mengacau kepada

PERMENPAN & RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata

Cara Review Atas Laporan Kinerja Insyansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan

petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja instansi pemerintahan sampai dengan pelaporan kinerja.

Dalam menetukan skal penilaian peringakt kinerja mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 20008 tentang Tahapan Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


20

Dalam Permendgri Nomor 54/2010 tersebut, disebutkan ketentuan skala penilaian peringkat

kinerja sebagai berikut :

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kode

1 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5 ≤ 50 Sangat Rendah Merah

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2017 didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja

adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini

Walikota Bukittinggi) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk:

1). Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2). Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3). Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4). Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.

5). Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.


21

Adapun perjanjian kinerja tahun 2016 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik


35

2. Optimalisasi penerapan e_government Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik

1,5

Dalam pelaksanaan sasaran linerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut,

didukung oleh dengan program dan kegiatan. Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Bukittinggi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.4

Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Startegis

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM Pagu Anggaran sebelum perubahan

Pagu Anggaran setelah perubahan

- -

Adminstrasi pelayanan adminsitrasi perkantoran

356.757.500,- 376.842.500,-

- - Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

131.500.000,- 150.403.500,-

- -

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.832.900,- 4.792.900,-


22



Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

75.423.000,- 106.489.500,-

Pengkajan dan Penelitian Bidang Infomasi dan Komunikasi

173.022.500 168.727.500,-

Program pengembangan sistem informasi(aplikasi perangkat lunak)

114.593.000,- 96.593.000,-

Pengembangan data/informasi/statistik daerah

319.328.000,- 213.908.000

3. Optimalisasi penerapan e-government

Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (skor)


41.910.200,- 58.410.200,-


61.648.500 60.688.500,-

Program pengembangan sistem informasi(aplikasi perangkat lunak)

900.587.000 199.896.400,-

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

3.066.593.100,- 1.166.505.500,-

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2.577.466.900,- 1.444.989.400,-

Program pengembangan Pos dan Telekomunikasi

124.981.100,- 89.843.000,-


23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan perwujudan dari

pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai misi dalam RPJMD Kota

Bukittinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor Tahun tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dan renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika 2016-2021. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan

pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja

dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas

dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi

dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan

tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja ini menggambarkan posisi

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2017.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut:


24

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja

NO.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2017

Target Realisasi

Capaian



35 30 85%

4. Optimalisasi penerapan e_government

Indeks e_government Kota Bukittinggi

1,5 1,61 107%

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kominfo Kota Bukittinggi Tahun 2017, mengacu

pada Misi Kedua Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan secara

proesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan, pada Tujuan mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik.

Dari Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2017 dimana visi, misi

serta tujuan yang diarahkan untuk pengembangan teknologi informasi, peningkatan penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik menuju

good governnent, clean governent dan Smart City. Untuk tahun 2017 terdapat 5 sasaran strategis yang

hendak dicapai, namun untuk pelaporan kinerja hanya 4 (empat ) sasaran strategis yang akan

dilaporkan. Hal ini disebabkan 1 (satu) sasaran merupakan fungsi penunjang dalam organisasi terkait

dengan kegitan rutin adminstrasi perkantoran.

Adapun untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Kominfo berdasarkan sasaran srategis beserta

keberhasilan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :


25

Tabel 3.2

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

No SASARAN INDIKATOR CAPAIAN

2016

TAHUN 2017

TAR

GET

REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya keterbukaan informasi publik


0 35 30 85%

- Pada tahun 2017 target indikator sasaran dengan skor 35,

terealisasi sebesar 30 dengan capaian sebesar 85% dengan katergori “Sedang”. Pencapaian indikator sasaran didapat dari penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi terhadap Pelayanan informasi yang diberikan oleh Dinas Kominfo terhadap pemohon informasi, saluran informasi yang tersedia yang dapat diakses oleh masyarakat dan selalu terupdate. Untuk tahun tahun 2017, Komisi Informasi memberikan skor sebesar 30 untuk Kota Bukittinggi. Pada tahun 2016 capaian kinerja indikator sasaran masih nol, karena penilaian untuk indiaktor sasaran baru dilaksanakan pada tahun 2017 serta sebagian besar kegiatan pendukung indiaktor ini efektifnya dilaksanakan pada tahun 2017, setelah Dinas Kominfo menjadi SKPD tersendiri. Peningkatan layanan keterbukaan informasi publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi pemerintahan dan layanan publik. Hal ini didukung oleh adanya Daftar Informasi Pubik dari SKPD sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan Desiminasi informasi kepada masyarkat dan pembentukan KIM sebagai salah satu saluran komunikasi tatap muka dengan masyarakat.

- Untuk mencapai target dari sasaran ini didukung dengan program dan kegiatan :

1. Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Penunjang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), dari target tersusunnya DIP Kota Bukittiinggi, DIP SKPD dan Sarana Layanan Informasi, maka capaian kinerja program dan kegiatan mencapai 100%.

2. Program pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informatika dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pelaksanan Desiminasi di Kota Bukittinggi dengan capaian kinerja program dan kegiatan 100%.

3. Program pengembangan sistem informasi (aplikasi perangkat lunak) dengan kegiatan Pengelolaan Website Kota Bukittinggi dengan capaian program dan kegiatan 100% .


26

4. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Pengelolaan dan updating database Kota Bukittinggi dengan capaian kinerja 44,44 %.

-

SASARAN INDIKATOR CAPAIAN

2016

TAHUN 2017

TAR

GET

REALISASI CAPAIAN

4 Optimalisasi penerapan E-government


0 1,5 1,61 107%

- Pada tahun 2017 target indikator sasaran sebesar 1,5 terealisasi

sebesar 1,61 dengan capaian sebesar 107% dengan kategori “Tinggi”. Penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan penilaian mandiri yang disesuaikan dengan kriteria penilaian yang yaitu Kebijakan, Infrastruktur dan Aplikasi, dimana masing-masing kriteria tersebut mempunyai bobot penilaian.Dilihat dari nilai yang diperoleh maka indeks SPBE bernilai baik, tetapi nilainya masih rendah dengan skor tertinggi untuk kategori baik adalah 3,49. Hal yang perlu diperhatkan adalah untuk peningkatan capaian kinerja adalah perlunya peningkatan, pengembangan dan perbaikan dari masing –masing kategori pendukung e-government seperti penyusunan kebijakan tentang e-government, peningkatan infrastuktur TIK, Pengembangan Aplikasi interintegrasi, Penganggaran dan Peningkatan SDM bidang TIK, serta penerapan e_government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik. Untuk mencapai target dari sasaran tersebut didukung dengan program dan kegiatan : 1. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan

komunikasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK), capaian kinerja program dan kegiatan mencapai 60%.

2. Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak) dengan kegiatan Pembuatan aplikasi/sistem informasi dimana capaian kinerja untuk program sebesar 80% dan kegiatan ini sebesar 80% .

3. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi dengan kegiatan Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi, capaian kinerja program dan kegiatan mencapai 100%.


27

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Kegiatan :

a. Pemeliharaan jaringan intranet dan internet, dengan capaian kinerja 100%.

b. Pengembangan jaringan intranet dan internet, dengan capaian kinerja 100%. Capaian untuk program ini adalah 100%.

5. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan Bukittinggi Command Center (BCC), dengan capaian kinerja 100%;

b. Pengadaan CCTV Online, dengan capaian sasaran 100%; c. Pengadaaan sarana dan prasarana data center dengan

capaian kinerja 100%

3.1.2 Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap sumber daya menunjukan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan telah berhasil dciapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Bila jumlah sumber

daya yang dikeluarkan untuk mencapai output lebih besar dari maka efisiensi akan semakin rendah,

demikian juga sebaliknya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Infromatika didukung oleh

ketersediaan sumber daya baik Sumber daya manusia maupun prasarana pendukung untuk pencapaian

kinerja Dinas. Tahun 2017 personil pada Dinas Kominfo berjumlah 23 orang terdiri dari 12 pejabat

struktur, 1 orang Staf Fungsional Khusus dan 10 orang Staf Pelaksana Umum.

Dari sumber daya sarana dan prasarana kantor dan infrastruktur TIK untuk mendukung

pencapaian kinerja Dinas Kominfo adalah tersedianya ruang Data Center dan Jaringan internet dan

internet yang terkoneksi ke SKPD, sekolah, puskesmas serta dibangunnya Bukittinggi Command Center.

3.1.3. Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.1.3.1 Analisis Keberhasilan

Pada bahasan diatas, telah dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Renstra Dinas

Kominfo pada tahun 2017 sebesar 96% dengan kategori “ Tinggi. Capaian keberhasilan ini

tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yaitu :

1. Adanya komitmen aparatur Dinas Kominfo Kota Bukittinggi dalam merealisasikan

program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas.


28

2. Telah terbangunnya sinergitas Dinas Kominfo dengan SKPD dilingkungan Pemko

Bukittinggi, Lembaga informasi dan masyarkat dalam penyelenggaraan program dan

kegiatan.

3. Tersedianya sarana dan prasarana, infrastruktur teknologi infromasi dan komunikasi

pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Adanya dukungan anggaraan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3.1.3.2 Analisa Kegagalan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas

Kominfo tidak terlepas dari permasalahan yang mendorong penurunan capaian kinerja. Faktor

penyebab terjadinya kegagalan / hambatan adalah :

1. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dibadang teknologi informasi,

statistik dan persandian untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2. Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur TI dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

3. Masih kurangnya pemanfaatan media informasi yang telah tersedia (website kota

dan website SKPD) oleh SKPD dalam mepublikasikan informasi pembangunan

daerah.

4. Belum maksimalnya dukungan SKPD dalam penyediaan Daftar Informasi Publik

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Belum tersedianya Website Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

3.1.3.3 Analisa alternatif / Solusi

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi diatas, Dinas Kominfo Kota

Bukittinggi melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagai solusi dan alternatif dalam

pemecahan masalah yang dihadapi yaitu :

1. Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap program dan kegiatan

yang telah dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui sejauhmana tingkat

keberhasilan dan urgensinya kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian

sasaran strategis.


29

2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kominfo Kota Bukittinggi dengan mengikuti Diklat

dan Bimbingan Teknis khususnya dibidang Teknologi Informasi.

3. Urusan Statistik dan urusan Persandian yang juga menjadi kewenangan Dinas

Kominfo, dalam pelaksanaan perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Badan

Pusat Statistik serta Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga sasaran strategis yang

telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan maksimal.

4. Melakukan sosialsiasi dan pembinaan kepada SKPD dalam penyediaan Informasi

Publik.

5. Melaksanakan pembuatan website PLID untuk mendukung kinerja PPID dan sebagai

media penyajian informasi kepada masyarakat.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah dibangun, baik jaringan

komunikasi data maupun sistem informasi (aplikasi).

3.1.4 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan, berikut dijelaskan

hal-hal yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam upaya peningkatan kinerja

organisasi antara lain program dan kegiatan. Pada dokumen laporan kinerja 2017 ini akan dipaparkan

capaian kinerja program secara keselurahan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Kominfo Kota

Bukittinggi.

Berikut ini dijelaskan capaian kinerja keseluruhan program Dinas Kominfo Kota Bukittingi, yaitu :

Tabel 3.3

No Program Realisasi Capaian Kategori

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 88,6% Tinggi

2 Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 100% Sangat baik

3 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

dan capaian kinerja dan keuangan

100% Sangat baik

4 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika

68,33% Sedang

5 Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi perangkat lunak)

90% Tinggi


30

6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100% Sangat baik

7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

94% Sangat baik

8 Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

82,50% Tinggi


100% Sangat baik

10 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

50% Rendah

Jumlah 87,34% Tinggi

Tabel 3.4

Analisa Program/kegiatan berdasarkan Pentapan Kinerja

No Uraian Capaian Kinerja

Program

Capaian Anggaran Tingkat Efisiensi


88,6%% 51,55% 1,3

2 Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi perangkat lunak)

90% 71,74% 1,25

3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100% 91,40% 1,09

4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

94% 87,42% 1,07

5 Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

82,50% 68,53% 1,2


100% 76,55% 1,3

7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

50% 44,44% 1,12

Jumlah 87,34% 82,84% 1,05

Dari tabel diatas, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bukittinggi tahun 2017 telah mencapai efiseinsi sebesar yaitu 1,05 dari dari rata-rata

capain kinerja program yang telah dilaksanakan sebesar 87,34% dengan penyerapan anggaran 82,85%.


31

Secara umum pencapaian kinerja dan efisiensi dari aspek program telah dicapai karena realisasi

anggaran lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerja.

Berikut untuk melihat tingkat efiseinsi penggunaan sumber daya terhadap sasaran strategis

yaitu :

Tabel 3.5

Analisa Penggunaan Sumber Daya Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

No Uraian Capaian

kinerja

Capaian

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public

85% 88,97% 0,95%

2 Optimalisasi penerapan e-government 107% 75,89% 1,4%

Jumlah 96% 82,84% 1.15%

Berdasarkan tabel tersebut walaupun sasaran strategis belum mencapai tingkat efisiensi yang

diharapkan, namum pelaksanaan sasaran strategis yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika dikatakan efisien sebesar 1,15 yaitu dengan capaian kinerja 96% dan serapan anggaran

sebesar 82,84% Artinya pencapaian kinerja sasaran strategis dapat dicapai dengan anggaran yang lebih

kecil.


32

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Untuk tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi disediakan Anggaran

Belanja sebesar Rp. dalam rangka mendukung tugas poko dan fungsi serta kinerja organisasi.

Anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai

berupa Gaji,Tunjangan dan Uang makan bagi PNS. Sedangkan Belanja Langsung diperuntukan

bagi penyelenggaraan program dan kegiatan. Rincian Anggaran Belanja beserta realisasi adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika

No

Uraian

Jumlah Anggaran

Realisasi

2017

Lebih/(Kurang)

Rp %

1

2

3

4

5

6

BELANJA 6.083.767.556,00 5.277.916.452,00 (805.851.104,00) 86,75 BELANJATIDAKLANGSUNG 1.945.677.656,00 1.849.505.235,00 (96.172.421,00) 95,06 BelanjaPegawai 1.945.677.656,00 1.849.505.235,00 (96.172.421,00) 95,06 BELANJALANGSUNG 4.138.089.900,00 3.428.411.217,00 (709.678.683,00) 82,85 BelanjaPegawai 389.770.000,00 271.986.500,00 (117.783.500,00) 69,78 BelanjaBarangdanJasa 2.235.416.400,00 1.802.977.204,00 (432.439.196,00) 80,66 BelanjaModal 1.512.903.500,00 1.353.447.513,00 (159.455.987,00) 89,46

JUMLAH 6.083.767.556,00 5.277.916.452,00 (805.851.104,00) 86,75

Penyerapan anggaran terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatn pada Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

N0. Program/Kegiatan

Capaian kinerja Anggaran

Anggaran Realisasi Persentase

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

376.842.500,00 317.086.089,00 88.6%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.870.000,00 1.435.000,00 76,74%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

20.000.000,00 13.724.340,00 68,62%


33

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

97.030.000,00 67.513.900,00 69,58%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.268.900,00 1.699.500,00 74,90%

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10.000.000,00 2.320.000,00 23,20%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.746.400,00 21.911.065,00 96,33%

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8.527.200,00 6.061.149,00 71,08%

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.860.000,00 1.668.150,00 89,69%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

500.000,00 0,00 0,00%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

7.040.000,00 1.215.400,00 17,26%

11 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi

190.000.000,00 184.791.085,00 97,26%

12 Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

15.000.000,00 14.746.500,00 98,31%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

150.403.500,00 147.835.600,00 98,29%

1 Pengadaan Mebeleur 19.000.000,00 18.810.000,00 99,00%

2 Pengadaan Peralatan Kantor 131.403.500,00 129.025.600,00 98,19%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.792.900,00 4.309.670,00 90,00%

1 Penyusunan laporan keuangan semesteran

762.800,00 710.300,00 93,12%

2 Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD

1.249.900,00 1.191.320,00 95,31%

3 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.582.300,00 1.428.980,00 90,31%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.197.900,00 979.070,00 81,73%

URUSAN STATISTIK

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

213.908.000,00 95.069.475,00 44,44%

1 Updating Data dan Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

93.893.000,00 21.363.500,00 22,75%


34

dan Forum Data

2 Penyusunan E Data Base Kota Bukittinggi

120.015.000,00 73.705.975,00 61,41%

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.272.995.000,00 1.163.594.472,00 91,40%

1 Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet

974.552.300,00 921.250.690,00 94,53%

2 Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet

191.953.200,00 149.169.000,00 77,71%

3 Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi & Dokumentasi ( PPID )

106.489.500,00 93.174.782,00 87,50%

URUSAN PERSANDIAN

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

58.410.200,00 44.714.103,00 76,55%

1 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi

58.410.200,00 44.714.103,00 76,55%

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

229.416.000,00 118.284.130,00 51,55%

1 Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)

60.688.500,00 1.120.500,00 1,85%

2 Pelaksanaan desiminasi informasi di Kota Bukittinggi

77.156.500,00 49.051.324,00 63,57%

3 Pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM)

91.571.000,00 68.112.306,00 74,38%

Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)

296.489.400,00 212.706.478,00 71,74%

1 Pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi

199.896.400,00 171.837.039,00 85,96%

2 Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi

96.593.000,00 40.869.439,00 42,31%

Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

89.843.000,00 61.576.070,00 68,53%

1 Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi

59.498.000,00 38.986.300,00 65,53%

2 Penataan dan Pembinaan Pembangunan Usaha Bidang Telekomunikasi dan Internet

30.345.000,00 22.589.770,00 74,44%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.444.989.400,00 1.263.235.130,00 87,42%


35

1 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

520.471.000,00 435.448.180,00 83,66%

2 Bimbingan teknis jaringan dan aplikasi

36.720.000,00 7.330.000,00 19,96%

3 Pembangunan Bukittinggi Command Center (BCC)

414.200.000,00 391.051.300,00 94,41%

4 Pengadaan CCTV Online 201.098.400,00 199.705.000,00 99,31%

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House)

272.500.000,00 229.700.650,00 84,29%

4.138.089.900,00 3.428.411.217,00 82,84%

Realisasi Anggaran tahun 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar

Rp.3.428.411,217 (82,85%) dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.138.089.900 dapat dikatakan

baik.


41

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bukittinggi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

perencanaan tahun berikutnya. Uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari

pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian sasaran

pada setiap misi dalam mencapai Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

A. Kesimpulan

1. Untuk sasaran Meningkatnya keterbukaan informasi publik dengan target indikator

kinerja 35 (skor), terealisasi sebesar 30 (skor) dengan capaian kinerja dikategorikan

cukup baik dengan capaian 85%.

2. Sasaran strategasi Optimalisasi penerapan e_government mempunyai target kinerja

1,5 , dengan realisasi 1,61. Capaian kinerja dari sasaran ini sebesar 107%.

Diharapkan untuk tahun kedepan skor dari indek sistem pemerintahan berbasis

elektronik akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan, perbaikan dan

implementasi dari pelaksanaan e-government pada Pemerintah Kota Bukittinggi.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bukittiinggi beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, terkait dengan peningkatan

pencapaian kinerja untuk tahun berikutnya adalah :

1. Untuk Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, maka upaya

yang harus dilakukan adalah meningkatkan pemahaman terhadap PPID

pembantu selaku pengelola informasi pada SKPD dan menyediakan layanan

aplikasi untuk PLID.

2. Agar meningkatnya ketersedian data dan informasi yang dibutuhkan publik,

dilakukan koordinasi dengan BPS dan Barenlitbang dan SKPD dilingkungan

Pemko Bukittinggi sehingga terbentuk sinergitas untuk terbentuknya data

sektoral yang dibutuhkan oleh Pemko sendiri maupun oleh Publik.

3. Meningkatnya keamanan data dan informasi persandianyang hanya dapat

diakses oleh pejabat tertentu, dapat terlaksana dengan maksimal bila didukung


42

dengan alat pendukung utama persandian dan tenaga fungsional khusus

persandian.

4. meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik

(e_government) dapat terselenggara dengan baik apabila 4 komponen yang

mendukung e goverment dapat terpenuhi dan diimplementasikan dengan baik.

Komponen pendukung e-government tersebut yaitu Perencanaan dan pendaan

, Kebijakan, Infrastruktur dan aplikasi.

Disamping strategi dalam pencapaian sasaran diatas, agar seluruh program dan

kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka langkah yang perlu perlu

diperhatikan dan dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui

progress dan kendala yang dihadapi dalam tahapan pelaksanaan program dan

kegiatan sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan/solusi.

2. Meningkatkan koordinas, integrasi dan sinkronisasi antar bidang maupun dengan

stakeholder dalam peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran.

Dengan telah terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran

2017 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dapat

memberikan kontribusi bagi pembangunan di Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya

pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mendukung pimpinan dalam

pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan

lebih lanjut.

Demikian laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2017 serta

sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFO Bukittinggi, Februari 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. H. JOHNNI Nip. 196612101986021003

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …dokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. Dokumen/01. Sistem... · dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk