LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KESEHATAN ......Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telah menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas

1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

KESEHATAN MASYARAKAT (SATKER 03)

JAWA TIMUR

TAHUN 2019

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINKES PROV.JATIM

TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

2

KATA PENGANTAR

Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai

salah satu penerima dana dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan memiliki kewajiban

untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah

satu komponen SAKIP adalah membuat Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja

yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan APBN sesuai

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan laporan kinerja (LAKIP) mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan informasi

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai selama satu tahun anggaran. Dalam laporan kinerja ini juga menyertakan

berbagai upaya perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam lingkup

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, untuk meningkatkan kinerjanya pada masa

mendatang. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telah

menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas perjanjian

kinerja yang dibuat pada akhir tahun 2019. Secara garis besar laporan berisi informasi

tentang tugas dan fungsi organisasi; rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan

Rencana Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, disertai dengan

faktor pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan. Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan

saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan

penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita

semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program

di masa mendatang.

3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan Menteri

Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan dalam PermenPAN Nomor

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satker 03 Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur menyusun laporan kinerja (LAKIP) sebagai bentuk

pertanggungjawaban kinerja yang telahdilakukan pada tahun 2019.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat

sehat yang dinilai melalui beberapa indikator pembangunan kesehatan, mengingat

indikator pembangunan kesehatan bersifat outcome yang hanya dapat diperoleh melalui

riset, survei dan penelitian lainnya. Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2019 sebagaimana

yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator Kerja

Utama (IKU). Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 antara Direktur Jenderal Kesehatan

Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Kepala Dinas kesehatan

Provinsi Jawa Timur memiliki 6 program dengan 28 Indikator Realisasi anggaran dilingkup Satker 03 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

sebesar 68,67 % Keseluruhan indikator kinerja utama program kesehatan masyarakat dilaksanakan

di tingkat Puskesmas. Oleh karena itu alokasi anggaran tersebut bertujuan untuk

memastikan indikator tersebut berjalan sebagaimana mestinya mulai dari level kebijakan,

standar, pedoman dan evaluasi . Masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2019

dikarenakan adanya perubahan spesifikasi pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan

dekon belum melihat kemampuan sumber daya di provinsi dan sebagian adanya

kebijakan untuk mendahulukan kegiatan APBD daripada APBN.

4

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................... i BAB I ................................................................................................................................ 1

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1 B. Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 2 C. Visi, Misi dan Strategi Organisasi ..................................................................... 2 D. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. 3 E. Potensi dan Permasalahan ............................................................................... 4 F. Sistematika ....................................................................................................... 6

BAB II ............................................................................................................................... 7 A. Perjanjian Kinerja .............................................................................................. 7 B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat ............................................ 7

BAB III Laporan Kinerja Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat...................13 BAB IV Laporan Kinerja Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat..................21 BAB V Laporan Kinerja Program Kesling dan Kesjaor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..................24

5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kesehatan;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang kesehatan;

3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Satker 03 Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan kinerja Satker 03 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan

bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2019 dalam mencapai target dan sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana strategis, dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat oleh pejabat yang bertanggungjawab.

C. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Strategi pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2015-2019 meliputi:

a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut

Usia yang Berkualitas. b. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat. c. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan. d. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

6

D. Tugas Pokok dan Fungsi

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kesehatan;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang kesehatan;

3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Sub Bagian Penyusunan Program;

3) Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, standar pelayanan, pedoman teknis, pembinaan, bimbingan dan pengendalian program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan;

b. Pengendalian Kesehatan Keluarga; Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan.

c. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap Kesehatan Keluarga; Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan;

d. Penyelenggaraan kebijaksanaan program Kesehatan Keluarga; Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan;

e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program Kesehatan Keluarga; Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan;

f. Pelaksanaan fasilitasi program Kesehatan Keluarga; Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan;

g. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program Kesehatan Keluarga; Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan;

h. Pelaksanaan evaluasi program Kesehatan Keluarga; Gizi Masyarakat,

7

Kesehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

E. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Visi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dinas Kesehatan 2014 -2019 dilaksanakan melalui analisis dan teahaan pada bab- bab sebelumnya. Visi Dinas Kesehatan merujuk pada visi Gubernur dalam RPJMD 2014-2019 dan Visi dalam Renstra Kementrian Kesehatan. Rumusan Visi Renstra Dinas Kesehatan 2014-2019 adalah sebagai berikut:

” Masyarakat Jawa Timur Lebih Mandiri untuk Hidup Sehat”. Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan berupaya untuk mewujudkan masyakakat yang mandiri dengan kemampuan yang optimal bisa memelihara kesehatan secara mandiri dalam rangka mencapai hidup yang sehat yang paripurna mulai dari fisik, mental, emosional, spiritual dan kultural. Kondisi tersebut akan diukur melalui indikator-indikator kesehatan.

Misi

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara jelas mengambarkan visi Dinas Kesehatan yang menjadi cita-cita upaya kesehatan dan menguraikan upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam perencanaan Misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut adalah:

1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat

2. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

3. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan

4. Mendayagunakan sumber daya kesehatan

5. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih

Misi tersebut merupakan hasil dari proses perumusan visi sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tujuan

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah sebagi berikut:

1. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu “Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat“, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat” dengan indikator

: Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI

2. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi upaya kesehatan secara

8

sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat“ dengan indicator :

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

3. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu “Mewujudkan upaya pengendalian penyakit

dan penanggulangan masalah kesehatan” maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi penanggulangan masalah gizi“ dengan indikator Persentase Balita Gizi Buruk dan “Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana“ dengan indikator Persentase Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam < 48 jam serta “Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat“ dengan indikator Persentase Akses Air Minum Berkualitas .

4. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Mendayagunakan sumber daya kesehatan“, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan” dengan indikator Persentase Sediaan Farmasi yang Memenuhi Syarat Kesehatan dan “Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan” dengan indikator Rasio Dokter Umum dan Rasio Bidan serta “Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil” dengan indikator Persentase Masyarakat Miskin Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

5. Dalam mewujudkan misi kelima yaitu “Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi manajemen kesehatan untuk menunjang program kesehatan“ dengan indicator Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Penggunaan Anggaran Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan tujuan “ Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat “ maka ditetapkan sasaran “Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat” dengan indikator: Persentase Desa Siaga Aktif PURI.

2. Dalam mewujudkan tujuan “ Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat” maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat” dengan indikator:

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

c. Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar

d. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar

e. Persentase Penurunan Kasus Pemasungan

3. Dalam mewujudkan tujuan “Optimalisasi penanggulangan masalah gizi” maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Penanggulangan masalah gizi yang optimal“ dengan indikator:

a. Persentase Balita Gizi Buruk.

b. Persentase Balita Stunting

4. Dalam mewujudkan tujuan “Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana”, maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana” dengan indikator:

a. Persentase penanggulangan KLB skala provinsi dalam <48 jam

b. Persentase screening PTM bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi

5. Dalam mewujudkan tujuan “Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat” maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat“ denga indicator:

a. Persentase akses air minum berkualitas

b. Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat)

9

Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) menurut standar MDGs

2. Lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

3. Belum optimalnya jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan

4. Belum optimalnya penanganan masalah gizi

5. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana

6. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat

7. Masih tingginya kasus jiwa yang dipasung

8. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

9. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan

10. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan

F. Sistematika

Sistematika penulisan laporan kinerja Satker 03 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur adalah sebagai berikut : - Kata Pengantar - Daftar Isi - BAB I

Penjelasan umum organisasi Satker 03 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, penjelasan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- BAB II

Menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Satker 03 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

- BAB III

Penyajian capaian kinerja Satker 03 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut: Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusiyang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan melakukan analisa realisasi anggaran.

- BAB IV

Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

10

C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Satker 03 Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur:

No. Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Target provinsi

(1) (2) (3) (4)

1. Pembinaan Gizi Masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

80%

95%

47%

47%

85%

25%

80%

95%

47%

47%

85%

25%

2. Pembinaan Kesehatan Keluarga

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

85%

78%

65%

55%

40%

87%

95%

85%

78%

65%

55%

40%

87%

95%

3. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

1. 2. 3. 4.

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI Persentase fasiltas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

70%

605

100%

50%

85%

960

100%

60%

4. Penyehatan Lingkungan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

40.000

45%

56%

28%

26%

376

6375

45%

61%

40%

61%

38

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. 2. 3. 4.

Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

70%

40%

16

12

60%

25% 3 7

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

1. Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat

93% 93%

11

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja Satker 03 Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu

dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang

mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan

pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Perjanjian

penetapan kinerja tahun 2019 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat berisi Indikator

Kinerja Program Kesehatan Masyarakat.

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat

Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai

dengan menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi , program kesehatan

masyarakat memiliki kegiatan-kegiatan yang diukur dengan Indikator sebagi berikut:


Indikator Kinerja Target Target provinsi

(1) (2) (3) (4)


1. 2. 3. 4. 5. 6.


80%

95%

47%

47%

85%

25%

80%

95%

47%

47%

85%

25%


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


85%

78%

65%

55%

40%

87%

95%

85%

78%

65%

55%

40%

87%

95%

3. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

1. 2. 3. 4.

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI Persentase fasiltas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

70%

605

100%

50%

85%

960

100%

60%

4. Penyehatan Lingkungan

1. 2. 3. 4.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar

40.000

45%

56%

28%

6375

45%

61%

40%

12

5. 6.

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

26%

376

61%

38

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. 2. 3. 4.

Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

70%

40%

16

12

60%

25% 3 7

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

1. Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat

93% 93%

13

BAB III LAPORAN KINERJA Program Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

A. Capaian Kinerja Organisasi Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya

memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan

instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governance) untuk memastikan bahwa

manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi

penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia. Pengukuran kinerja dalam penyusunan

laporan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja

sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran

dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja

dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja

1. Indikator Kinerja Program

Program Kesehatan Masyarakat adalah salah satu program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan satker dekonsentrasi 03 dengan upaya prioritas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi stunting. Dalam rangka penurunan AKI, AKB, Stunting program kesehatan masyarakat menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019, indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

Capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Indikator Kinerja Target Capaian

(1) (2) (3) (4)


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


90%

80%

70%

60%

45%

90%

100%

100.24%

98,64%

97%

96,69%

57,13%

99,69%

97,83%

A. Pembinaan Kesehatan Keluarga

Pembinaan Kesehatan Keluarga merupakan salah satu program yang ada di

Satker 03 DInas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pembinaan Kesehatan Keluarga

melekat pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Indikator pada

pembinaan kesehatan keluarga terdiri dari

1. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN 1): Target : 90%

Capaian: 100,25%

14

Analisa keberhasilan: a. Semua Puskesmas mampu memberikan pelayanan neonatal essential

b. Semua bayi baru lahir sudah mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal

esensial dan 90% dilakukan di Fasilitas Kesehatan

Analisa ketidakberhasilan: a. Belum semua Rumah Sakit melakukan IMD untuk bayi yang dilahirkan dengan

Sectio Caesaria

Analisa Solusi: a. Penguatan pelayanan neonatal di fasilitas kesehatan (FKTP dan FKTL)

2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4): Target: 85%

Capaian: 90,32%

Analisa keberhasilan: a. Adanya upaya penelusuran pencatatan kesehatan ibu hamil di semua lini

Analisa ketidakberhasilan: a. Faktor geografis (terdapat kesulitan akses)

b. Faktor budaya (adanya mitos kehamilan diperiksakan setelah masuk Trimester

II)

c. Faktor Kinerja petugas kurang dalam pelaksanaan promotif dan preventif

Analisa Solusi: a. Memberdayakan Pokja P4K (Pokja Pendataan)

b. Menjlain kemitraan dengan lintas Profesi dan Lintas Sektor

3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta

didik kelas 1

Target : 70 % Capaian : 97%

Analisa keberhasilan : b. Capaian puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta

didik kelas 1 sudah mencapai target karena : a. hampir semua sekolah sudah dilakukan penjaringan kesehatan dengan adanya

anggaran transpor petugas untuk ke sekolah dari BOK. b. Puskesmas sudah membentuk tim skrining dari lintas program untuk

melaksanakan penjaringan kesehatan c. Peran TP UKS yang mendukung kegiatan penjaringan kesehatan untuk

peserta didik

Analisa ketidakberhasilan : a. Anggaran BOK hanya bisa untuk kunjungan ke sekolah 1 kali/tahun, hal ini

menyebabkan kualitas penjaringan kesehatan pada peserta didik belum maksimal

b. UKS kit yang dimiliki puskesmas rata- rata 1 – 2 paket/ puskesmas, hal ini menyebabkan proses pelaksanaan penjaringan kesehatan akan berlangsung lama dan kurang berkualitas

c. Agenda tim skrining kadang – kadang tidak bisa bersamaan sehingga tim yang melaksanakan penjaringan kesehatan ke sekolah tim skriningnya tidak lengkap

d. Buku rapor kesehatanku belum dimiliki semua peserta didik

Analisa solusi : a. Koordinasi lintas program untuk menjadwalkan skrining secara bersama- sama b. Mengusulkan pengadaan UKS kit dari sumber anggaran BOS atau komite

sekolah c. Koordinasi dengan pihak sekolah untuk melibatkan guru dan peserta didik

(kader kesehatan ) secara aktif membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan d. Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam penjaringan kesehatan

pada peserta didik

4. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta

didik kelas 7 dan 10 Target : 60 % Capaian : 96,69%

15

Analisa keberhasilan c. Capaian puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta

didik kelas 7 dan 10 sudah mencapai target karena : a. hampir semua sekolah sudah dilakukan penjaringan kesehatan dengan adanya

anggaran transpor petugas untuk ke sekolah dari BOK. b. Puskesmas sudah membentuk tim skrining dari lintas program untuk

melaksanakan penjaringan kesehatan c. TP UKS terlibat dalam pelaksanaan penjaringan kesehatan

Analisa ketidakberhasilan : a. Anggaran BOK hanya bisa untuk kunjungan ke sekolah 1 kali/tahun, hal ini

menyebabkan kualitas penjaringan kesehatan pada peserta didik belum maksimal

b. UKS kit yang dimiliki puskesmas rata- rata 1 – 2 paket/ puskesmas, hal ini menimbulakan proses pelaksanaan penjaringan kesehatan akan berlangsung lama dan kurang berkualitas

c. Agenda tim skrining kadang – kadang tidak bisa bersamaan sehingga tim yang melaksanakan penjaringan kesehatan ke sekolah tim skriningnya tidak lengkap

d. Pelaksanaan penjaringan kesehatan untuk kelas 7 masih rendah, karena pelaksanaan penjaringan kesehatan hanya dilakukan 1 hari sehingga belum semua peserta didik diskrining

e. Buku rapor kesehatanku belum dimiliki semua peserta didik

Analisa solusi : a. Koordinasi lintas program untuk menjadwalkan skrining secara bersama- sama b. Mengusulkan pengadaan UKS kit dari sumber anggaran BOS atau komite

sekolah c. Koordinasi dengan pihak sekolah untuk melibatkan guru dan peserta didik

(kader kesehatan ) secara aktif membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan d. Meningkatkan peran TP UKS kecamatan dan kab/kota dalam pelaksanaan

penjaringan kesehatan peserta didik e. Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam penjaringan kesehatan

pada peserta didik

5. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

Target : 45% Capaian : 57,13%

Analisa keberhasilan :

Capaian puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja mencapai target karena : a. Kab/kota melaksanakan pelatihan/orientasi/ kalakarya tentang Puskesmas

PKPR

b. Adanya koordinasi dengan lintas sektor, lintas program, ormas dalam

pengembangan posyandu remaja/kelompok remaja

c. Adanya dana desa yang membantu kegiatan puskesmas PKPR khususnya

posyandu remaja

Analisa ketidakberhasilan : a. Pimpinan puskesmas belum menjadikan program kesehatan remaja sebagai

program prioritas sehingga anggaran untuk kegiatan program ini tidak banyak

b. Puskesmas belum bisa melakukan advokasi kepada lintas sektor terkait

tentang pentingnya program kesehatan remaja ini.

c. Petugas belum memiliki komitmen dalam melaksanakan kegiatan program

kesehatan remaja.

d. Kompetensi petugas masih kurang khususnya dalam melakukan konseling

pada remaja

e. Remaja belum terlibat secara aktif dalam kegiatan PKPR

f. Fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal khususnya belum ada ruang

konsultasi

Analisa Solusi : a. Penguatan petugas kesehatan dalam melakukan konseling dengan cara

orientasi/kalakarya/simulasi metode konseling yang baik

b. Koordinasi puskesmas dengan lintas sektor terkait dengan memberikan

informasi tentang kesehatan remaja pada waktu mini lokakarya lintas sektor

16

c. Komitmen pimpinan dan petugas puskesmas untuk melakukan kegiatan

kesehatan remaja walaupun di luar jam kerja.

d. Peningkatan kapasitas remaja dengan adanya kegiatan secara rutin dengan

melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait serta organisasi

kemasyarakatan disesuaikan dengan lokal budaya masing-masing

6. Puskesmas melaksanakan Kelas ibu hamil:

Target: 95%

Capaian:98,76%

Analisa keberhasilan: a. Semua Puskemas sudah memiliki sarana untuk pelaksanaan kelas ibu hamil

b. Pelaksanaan kelas ibu hamil sudah lebih dari 50% wilayah di Puskesmas

Analisa ketidakberhasilan:

a. Masih ada petugas yang belum dilatih dan tidak memiliki sarana

Analisa Solusi a. Pelaksanaan kelas ibu hamil dengan pendampingan oleh petugas puskesmas

dan dengan sarana yang bergantian

7. Puskesmas melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Target: 95%

Capaian: 97,5%

Analisa keberhasilan: a. Orientasi P4K di Puskesmas sudah dilakukan lebih dari 60% desa di wilayah

Pueksmas

b. Oreintasi P4K minimal masih ada 1-2 Pokja yang aktif

Analisa ketidakberhasilan: a. Pelaksanaan P4K tanpa proses orientasi

Analisa Solusi: a. Pelaksanaan P4K oleh petugas bersama Pokja Penandaan dengan proses

orientasi

Tabel 1.Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Indikator Kinerja Target Capaian

(1) (2) (3) (4)


1. 2. 3. 4. 5. 6.


80%

95%

47%

47%

85%

25%

104,5%

95%

78,3%

69,8%

63,39%

64,6%

A. Pembinaan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi Masyarakat merupakan salah satu program yang ada di Satker

03 DInas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pembinaan Gizi Masyarakat melekat pada

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Indikator pada pembinaan Gizi

Masyarakat terdiri dari

1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan: Target : 80 %

Capaian: 104,5 %

Analisa keberhasilan:

17

a. Stok PMT bumil di Puskesmas mencukupi

b. Setiap ibu hamil didampingi oleh kader

c. Kader memotivasi dan mengingatkan serta memantau pemberian PMT pada

ibu hamil KEK

Analisa ketidakberhasilan: a. Rasa PMT yang enak tetapi menyebabkan kebosanan bila dikonsumsi dalam

waktu lama

b. Tidak semua ibu hamil KEK didampingi oleh kader pendamping.

c. Dukungan dari suami dan keluarga belum optimal

Analisa Solusi: a. Peningkatann dukungan suami dan keluarga melalui edukasi dan KPASI

b. Memberikan edukasi pola makan yang benar

c. Memberikan edukasi pemilihan bahan makanan dan variasi cara pengolahan.

2. Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD): Target: 95 %

Capaian: 95 %

Analisa keberhasilan: a. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil telah menjadi sebuah standar

perilaku dalam memberikan layanan ANC.

b. Stok TTD di Puskesmas mencukupi untuk semua sasaran ibu hamil.

Analisa ketidakberhasilan: a. Masih ada stigma bahwa TTD berbau amis

b. Edukasi dan motivasi untuk meminum TTD kepada ibu hamil belum adekuat

c. Dukungan suami dan kelaurga dalam bentuk mengingatkan dan memastikan

TTD diminum oleh ibu hamil belum optimal

Analisa Solusi: a. Meningkatkan pengetahuan suami dan keluarga dalam mendukung pemberian

TTD pada ibu hamil

b. Melakukan edukasi dan motivasi pada ibu hamil bahwa TTD tidak berbaui amis

dan TTD penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam

kandungannya.

3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

Target : 47 % Capaian : 78,3 %

Analisa keberhasilan : a. Kesadaran Bulin, dan keluarganya untuk memberikan ASI saja pada bayi baru

lahir semakin meningkat d. Petugas Kesehatan mempunyai ketrampilan dalam melakukan edukasi ASI

eksklusif yang semakin meningkat. e. Semakin banyaknya kemudahan dan fasilitas bagi busui untuk memerah,

menyimpan dan mengirim ASI untuk bayinya.

Analisa ketidakberhasilan : a. Busui bekerja dan tidak ada sarana pendukung untuk pemberian ASI

(memerah, menyimpan dan mengirim) ditempat kerja b. Belum semua tempat kerja memberikan cuti bersalin dalam waktu yang cukup

untuk memberikan ASI eksklusif. c. Adanya gangguan dalam proses menyusui baik pada bayi maupun pada

ibunya.

Analisa solusi : a. Meningkatkan kampanye dan advokasi penyediaan ruang laktasi dan sarana

pendukungnya seperti lemari pendingin dan sarana pengiriman di tempat kerja. b. Meningkatkan kampanye dan advokasi penyesuaian jam kerja pada ibu

menyusui c. Meningkatkan kampanye dan advokasi pemberian masa cuti melahirkan yang

lebih panjang

4. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Target : 47 %

18

Capaian : 69,8 %

Analisa keberhasilan a. Kesadaran Ibu bersalin untuk memberikan ASI sejak dini meningkat b. Dukungan Tenaga Kesehatan dan sarana kesehatan untuk melakukan inisiasi

menyusu dini semakin kuat.

Analisa ketidakberhasilan : a. Perlu peningkatan edukasi pentingnya ASI dan IMD pada suami b. Perlu inisiasi dan sarana bagi suami untuk belajar dan berbagi ilmu tentang

pemberian ASI c. Edukasi ASI eksklusif pada keluarga ibu menyusui dan suami ibu menyusui.

Analisa solusi : a. Memotivasi ibu hamil dan suami untuk melakukan IMD pada saat bayi lahir b. Melakukan kampanye ASI eksklusif mulai dari remja dan catin c. Memberikan edukasi pentingnya tubuh yang sehat dan status gizi yang optimal

pada remaja putri dan putra. d. Menanamkan ASI eksklusif sebagai nilai nilai utama dalam pemberian makan

pada bayi dan anak sejak usia dini.

5. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

Target : 85 % Capaian : 63,39 %

Analisa keberhasilan : a. Stok PMT balita di Puskesmas mecukupi

b. Peran Aktif Kader dalam penemuan balita kurus

Analisa ketidakberhasilan : a. Peran serta masyarakat dalam upaya membawa balita ke Posyandu secara

rutin tiap bulan

b. Perpaduan rasa dan jumlah makanan tambahan yang harus dikonsumsi cepat

membuat balita bosan.

c. Upaya ibu balita untuk tetap semangat memberikan makanan tambahan

sampai habis sesuai standar pemberian.

Analisa Solusi : a. Penguatan petugas kesehatan dalam ketrampilan memberikan motivasi pada

ibu balita

b. Edukasi dan pengembangan kelompok dukungan sebaya untuk balita kurus

dan keluarganya

c. Pemberdayaan keluarga agar balita yang telah berubah status gizinya tidak

kembali lagi menjadi balita kurus di kemudian hari.

6. Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD):

Target: 25 %

Capaian:64,6 %

Analisa keberhasilan: a. Sosialisasi intensif di sekolah – sekolah.

b. Berkolaborasi dengan Program UKS dalam pelaksanaan pemberian TTD pada

remaja putri.

c. Dukungan dan peran aktif dari Guru UKS dan Kader UKS di sekolah

Analisa ketidakberhasilan:

b. Masih adanya stigma pada remaja putri bahwa TTD berbau amis

Analisa Solusi a. Pemberian TTD pada remaja putri perlu disertai dengan edukasi secara terus

menerus/

b. Melibatkan siswa putra untuk turut membantu mengingatkan remaja putri

meminum TTD

19

20

PENUTUP

Kesimpulan 1. Indikator kinerja (IK) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri atas 6 program

dengan 28 Indikator 2. Ketiga indikator tersebut dilaksanakan di tingkat Puskesmas. Dinas kesehatan Provinsi

Jawa Timur berfungsi menfasiltasi dan memberikan dukungan teknis serta pemantauan

program

21

BAB IV LAPORAN KINERJA PROGRAM

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Uraian Tugas Pokok

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program di bidang komunikasi,

informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan

edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program di bidang komunikasi,

informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya


d. Menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk

teknis serta prosedur tetap program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi

kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat;

e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum,

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang komunikasi,

informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya


f. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi

di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan,

potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

g. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi

kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat;

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi

sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;

22

2. Perencanaan/ Perjanjian Kinerja

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1.

Meningkatnya Pengembangan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

- Persentase Kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS

- Persentases desa yang

memanfaatkan dana desa untuk UKBM

- Jumlah dunia usaha yang

memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan

- Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dauanya untuk mendukung kesehatan

75%

20%

18

15

\

NO Kegiatan Anggaran

1. Pembinaan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Rp. 1.779.778.000,-

2. Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media Rp. 1.324.719.000,-

3. Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung

Rp. 2.343.591.000,-

Jumlah Rp 5.448.088.000,-

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap Indikator Kinerja

Berikut evaluasi dan analisis kinerja Seksi Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun

2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel 1

Pencapaian Indikator Kinerja

No Indikator Kinerja Target Realisasi

1. Persentase Kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS

75% 81,58%

2. Persentases desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM

20% 62,9%

3. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan

18 18

4. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

15 12

Belum maksimalnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pendataan dan

koordinasi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas), belum dapat mendata ormas - ormas yang

terlibat di UKBM - UKBM tingkat desa, hal ini yang menyebabkan jumlah target jumlah ormas yang

memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan belum tercapai.

23

Tabel 2

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No. Sasaran promkes Program

Anggaran (P-APBD)

Pagu Realisasi %

1. Pembinaan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Rp. 1.779.778.000,- Rp. 1.698.089.587,- 95,41

2. Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media

Rp. 1.324.719.000,- Rp. 1.264.036.200,- 95,41

3. Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung

Rp. 2.343.591.000,- Rp. 2.283.559.000,- 97,43

Jumlah Rp. 5.448.088.000,- Rp. 5.245.684.787,- 96,28

Penyerapan anggaran dana dekonsentrasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, mencapai 96,28 %. Hal ini sudah mencapai target penyerapan

sebesar 95%.

4. Rencana Tindak Lanjut

Dari uraian hasil evaluasi dan analisis kinerja Seksi Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 seperti tersebut

diatas, maka Rencana Tindak Lanjutnya adalah :

1. Mempertahankan dan meningkatkan cakupan indikator kinerja, terutama terkait

dengan dukungan ormas untuk kesehatan dengan mendata ormas - ormas yang

mendukung kegiatan UKBM dan desa siaga.

2. Mempertahankan dan meningkatkan penyerapan anggaran Deokonsentrasi.

24

BAB IV LAPORAN KINERJA

PROGRAM KESLING KESJAOR

A. Latar Belakang

Dalam Resolusi World Health Assembly (WHA) 60.26 tahun 2007 tentang

Workers health: Global Plan of Action ditekankan bahwa kesehatan pekerja

merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan produktivitas dan

perekonomian. Pencegahan primer terhadap bahaya kesehatan di tempat kerja

merupakan upaya untuk tercapainya kesehatan pekerja. Oleh karena itu, WHA

menghimbau WHO untuk menggalakkan pengelolaan kesehatan kerja melalui The

Global Plan Action on Workers’ Health tahun 2008-2017. Di sisi lain, Indonesia

menghadapi Globalisasi World Trade Organisation (WTO) dan Asian Free Trade

Agreement (AFTA) yang mempunyai konsekuensi persaingan antar negara dalam

kuantitas dan kualitas produk, jasa maupun sumberdaya manusia. Penerapan

kesehatan kerja merupakan salah satu syarat agar produk suatu industri diterima

oleh negara penerima untuk dapat memenangi persaingan diperlukan pekerja yang

sehat dan produktif. Tahun 2007-2010 telah ditetapkan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi

dan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional.

Pada intinya untuk dilakukan peningkatan koordinasi yang sinergis antara

pengandil (stakeholders) dengan pemerintah, kemandirian dunia usaha dalam

menerapkan K3, peningkatan kompetensi serta daya saing tenaga kerja di bidang K3

guna terwujudnya bidaya Keselamatan dan kesehatan. Strategi Kesehatan Kerja

Nasional yang dirumuskan meliputi: 1) Memperkuat dan mengembangkan kebijakan

kesehatan kerja, 2) Pengembangan jejaring kesehatan kerja untuk meningkatkan

cakupan pelayanan untuk seluruh masyarakat pekerja, 3) Peningkatan upaya

kesehatan kerja dan pencegahan penyakit, 4) Melaksanakan sistem informasi

kesehatan kerja, 5) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM kesehatan

kerja berbasis kompetensi, 6) Peningkatan pemberdayaan sektor terkait dan

masyarakat, 7) Peningkatan kegiatan penelitian, dan 8) Membangun komitmen

kesehatan kerja dalam pembangunan kesehatan dan pembangunan Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-

2025 mengarahkan pada prioritas upaya promotif dan preventif, dengan isu strategis

RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan status kesehatan ibu, bayi, balita, remaja,

usia produktif dan lansia, peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, pengembangan JKN, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan,

peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang

berkualitas.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

terdapat Program Indonesia Sehat, yaitu Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan

Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai upaya untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu 2

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya. Upaya bersifat promotif dan preventif menjadi prioritas

Program Indonesia Sehat melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dan

pendekatan keluarga.

Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga diselenggarakan sebagai upaya

25

peningkatan kesehatan dan kebugaran bagi masyarakat, termasuk pekerja dengan

prioritas pendekatan promotif dan preventif sesuai paradigma sehat. Kesehatan

Kerja dan Olahraga bermanfaat luas bagi masyarakat, baik pekerja maupun

keluarga, termasuk anak.

B. Dasar Hukum

1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

3. UU No. 40 tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Keputusan Presiden RI nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul

karena Hubungan Kerja;

5. Permenkes No 1177 tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama

Waktu Kerja di tempat Kerja;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1758 tahun 2003 tentang Standar

Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1758 tahun 2003 tentang Standar

Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar;

8. Permenpan No. 47 tahun 2013 tentang Perubahan Jabfung Pembimbing

Kesehatan Kerja;

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 473 tahun 2014 tentang Pelimpahan

Wewenang dan Tanggung jawab Kementerian Kesehatan di Tingkat

Kabupaten/Kota.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja

1. Tujuan Kerja

1.1 Tujuan Umum

Program Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tujuan untuk

mendukung pencapaian masyarakat sehat, bugar dan produktif.

1.2 Tujuan Khusus

a. Membangun masyarakat yang sehat bugar dan produktif dengan

menitikberatkan upaya promotif dan preventif.

b. Memperkuat kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara

bertahap terpadu dan berkesinambungan berdasarkan kebutuhan

masyarakat.

d. Pengembangan program kesehatan kerja dan olahraga melibatkan

lintas program, lintas sektor, pemerintah daerah, dunia usaha, swasta

dan masyarakat.

e. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga sesuai

standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

26

2. Sasaran Program

Sasaran program kesehatan kerja dan olahraga periode 2019 adalah sebagai berikut

:

Tabel 1. Tabel Sasaran Program

No Uraian Sasaran

1 Persentase puskesmas yang menyelenggarakan

kesehatan kerja dasar

Puskesmas dan Dinas

Kesehatan


kesehatan olahraga

Puskesmas dan Dinas

Kesehatan

3 Persentase fasilitas pemeriksaan kesehaan TKI yang

memenuhi standar

Sarana Pelayanan Kesehatan

CTKI

4 Persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugaran

jasmani

Jemaah haji


kesehatan olahraga bagi anak SD

Anak Sekolah SD

6 Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang

dibentuk

Pekerja Informal

7 Jumlah Perusahaan yang dibina GP2SP Perusahaan

3. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan yang ingin diwujudkan dalam program kesehatan kerja

dan olahraga, meliputi:

1. Meningkatnya kesehatan pekerja (formal, informal, TKI), jamaah haji dan

anak sekolah

2. Meningkatnya implementasi dan efektivitas program GP2SP, Pos UKK, K3

Faskes, K3 Perkantoran, gerakan peduli kesehatan olahraga, Klinik TKI, dll

3. Optimalisasi peran fasyankes & dinas kesehatan kabupaten/ kota

4. Pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kesehatan kerja dan

olahraga (Kader Kesjaor)

5. Kemitraan dengan akademiksi, organisasi profesi, BPJS Naker, LSM

6. Pembentukan etalase Kesjaor di kabupaten/ kota

7. Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja olahraga (Pemda, dunia usaha,

lintas program, lintas sektor, dll)

8. Integrasi sistem informasi kesehatan kerja dan olahraga dalam satuan

informasi puskesmas

9. Peningkatan kemampuan SDM Pelaksana kesehatan kerja dan olahraga.

27

ANALISIS SITUASI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Program kesehatan kerja dan olahraga berada dibawah Seksi

Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga, mempunyai

tugas pokok dan fungsi sebagai :

1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program di bidang penyehatan air

dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan

kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan

surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga,

2. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi

dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta

pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas

kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga’

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program di bidang penyehatan air

dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan

kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan

surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga,

4. Menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk

teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar,

penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta


kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olah raga’

5. Menyiapkan, menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di

bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan

udara, tanah dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan

okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olah

raga,

6. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan

penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi,

kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan

kesehatan olahraga,

7. Menyiapkan bahan koordinasi tentang penyehatan air dan sanitasi dasar,

penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta


kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga,

8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara,

tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi

dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga

B. Permasalahan Tahun lalu

1. Kelembagaan/Program

Program kesehatan kerja dan olahraga berada dibawah Seksi Kesehatan Lingkungan

Kesehatan Kerja dan Olahraga, Bidang Kesehatan Masyarakat.

28

2. Sumber Daya

2.1 Sumber Daya Anggaran

Sumber anggaran yang digunakan pada tahun 2019 berasal dari dua sumber

yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur

Tabel 2. Perbandingan anggaran program kesehatan kerja dan olahraga

APBN APBD

2017 2019 2019 2017 2019 2019

4.4 M 2.7 M 846 Jt 200 300 Jt 130 Jt

2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan program kesehatan kerja dan

olahraga berada pada Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan

Olahraga. Jumlah pengelola program adalah 6 orang, dalam

pelaksanaannya pengelola program bekerjasama dengan lintas program

misalnya dengan seksi promosi kesehatan, KIA, PTM, bagian umum juga

berkoordinasi dengan lintas sektor diluar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur.

2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan program kesehatan kerja dan olahraga

menggunakan sumber daya sarana dan prasarana yang disediakan oleh

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

29

STRATEGI PELAKSANAAN

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mendorong pencapaian target tujuan dan sasaran dibuat

strategi, yaitu peningkatan advokasi kepada pembuat kebijakan di berbagai level

pemerintahan dan instansi, serta memanfaatkan sumber daya yang ada (SDM,

sumber daya keuangan, sumber daya sarana dan prasarana) digunakan secara

optimal Sebagai entitas yang tidak bisa terlepas dari berbagai stakeholder,

terwujudnya berbagai harapan dan terantisipasinya berbagai kekhawatiran.

Kegiatan program kesehatan kerja dan olahraga lebih diarahkan pada kegiatan

promotif dan preventif untuk mendukung program keluarga sehat dengan tidak

meninggalkan kegiatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif.

Dari berbagai harapan dan kekhawatiran tersebut, yang menjadi tantangan

strategis bagi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah:

1. Meningkatkan implementasi dan efektivitas program Gerakan Pekerja

Perempuan Sehat Produktif dan Pos UKK

2. Meningkatkan kesehatan pada pekerja (sektor formal, sektor informal dan

Tenaga Kerja Indonesia)

3. Meningkatkan perlindungan dan pembinaan kesehatan pada pekerja (layanan,

akses, jaminan dan informasi)

4. Memperkuat sinergisitas regulasi

5. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan

6. Menyediakan dukungan dan asistensi dalam pelaksanaan program Kesjaor.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi

Program kesehatan kerja dan olahraga masih menemui hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan strategi pada tahun 2019, yaitu :

1. Masih seringnya terjadi pergantian penanggung jawab program kesehatan kerja

dan olahraga di puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/ kota.

2. Masih belum sama SDM tingkat kabupaten/ kota dan puskesmas dalam

menginterprestasi defisini operasional program.

3. Tidak semua kabupaten/ kota dan puskesmas didukung dengan pendanaan

yang cukup untuk pelaksanaan program.

4. Komitmen yang masih rendah dari pemegang kebijakan terkait pelaksanaan

program kesehatan kerja dan olahraga di beberapa wilayah.

5. Kondisi geografis mempunyai pengaruh pada beberapa puskesmas dalam

menyelenggarakan program kebugaran jasmani.

6. Masih adanya ketergantungan yang tinggi dari puskesmas dan dinas kesehatan

kabupaten/ kota terhadap SDM di provinsi.

7. Masih terbatasnya regulasi dan panduan baik secara program maupun

keilmuan, terutama program kesehatan olahraga

8. Belum lengkap data terkait capaian Kesehatan Kerja dan Olahraga di Indonesia

9. Sistem perencanaan belum berbasis data

10. Sistem monitoring dan evaluasi program belum terukur

11. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja pegawai.

30

C. Terobosan Yang Dilakukan

Provinsi Jawa Timur berupaya untuk membuat terobosan didalam program kesehatan

kerja dan olahraga, berupa :

1. Memasukkan indikator rencana strategis dalam indikator Penilaian Kinerja

Puskesmas, sehingga mampu memberikan daya ungkit dalam melaksanakan

program kesehatan kerja dan olahraga.

2. Dalam upaya menurunkan jumlah stunting, jumlah kematian bayi baru lahir,

jumlah kematian ibu maternal dibuat maka program kesehatan kerja dan

olahraga membuat “Grand Design Program Kesehatan Kerja dan Olahraga”,

yaitu sebuah panduan yang dibuat dengan maksud untuk digunakan oleh dinas

kesehatan kabupaten/ kota dan puskesmas pada kegiatan Pos UKK, olahraga

dan optimalisasi GP2SP.

31

HASIL KINERJA

A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Kegiatan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan tujuan dan

sasasaran, berikut tabel tujuan dan sasaran yang sudah dicapai :

Tabel 3. Daftar tujuan dan sasaran program kesehatan kerja dan olahraga

No Uraian

1 Meningkatnya kesehatan pada pekerja (sektor formal, sektor informal dan TKI),

Jemaah haji dan anak sekolah

2 Meningkatkan implementasi dan efektifitas program GP2SP, Pos UKK , K3

Faskes, K3 Perkantoran, Ergonomi, Gerakan peduli kesehatan olahraga, klinik

TKI

3 Optimalisasi peran Fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan dalam

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4 Pemberdayaan Masyarakat dalam implementasi Kesehatan kerja dan olahraga

(kader Kesehatan kerja dan kesehatan olahraga)

5 Advokasi dan Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olahraga (Pemda, dunia usaha,

lintas program, lintas sektor dan lain-lain)

B. Pencapaian Kinerja

Hasil pencapaian kinerja selama periode tahun 2019 secara umum berhasil

memenuhi target yang harus dicapai, bahkan pada beberapa indikator

berhasil melebihi target.

Tabel 4. Pencapaian kinerja kesehatan kerja dan olahraga

No Uraian Target

Program

Capaian

Target

Ket

1 Persentase puskesmas yang

menyelenggarakan kesehatan kerja

dasar

85 % 98.65% Capaian diatas

target


menyelenggarakan kesehatan

olahraga

80% 95.95% Capaian diatas

target

3 Persentase fasilitas pemeriksaan

kesehaan TKI yang memenuhi

standar

100 % 100 % Capaian sesuai

target

4 Persentase Jemaah haji yang diperiksa

kebugaran jasmani

28.672 33.144 Capaian diatas

target


menyelenggarakan kesehatan

11.061 95.95% Capaian diatas

target

32

olahraga bagi anak SD

6 Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja

(UKK) yang dibentuk

965 1.440 Capaian diatas

target

7 Jumlah Perusahaan yang dibina GP2SP 75 82 Capaian diatas

target

C. Pencapaian Realisasi Anggaran

Pencapaian realisasi anggaran program kesehatan kerja dan olahraga

dibagi menjadi sumber dana, yaitu APBN dan APBD.

1. Sumber Dana APBN

Sampai akhir periode 31 Desember 2019, penyerapan anggaran APBN sebesar Rp.

830.493.510,- (98.14%) dari total 846.235.000,- terjadi peningkatan serapan

sebesar 7.37% dari tahun 2019 yaitu sebesar 2.353.304 atau 90.77% dari

2.592.633 secara lengkap dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. Perbandingan serapan dana APBN antara tahun 2019 dan 2019

Periode Tahun 2019 Periode Tahun 2019

Anggaran Serapan % Angaran Serapan %

Rp.2.592.633 Rp.2.353.304 90.77 Rp.830.493.510 Rp.846.235.000 98.14

Penyerapan tidak dapat optimal disebabkan karena harga pengadaan roll banner

yang disetujui dibawah harga yang dianggarkan.

2. Sumber Dana APBD

Pada akhir periode 31 Desember 2019, penyerapan anggaran APBD sebesar Rp.

(97.%) dari total anggaran Rp. 100.000.000,- terjadi peningkatan serapan

sebesar 2.32% dari periode tahun 2019 yaitu , Rp.285.270.000,- (95.09%) dari

total Rp.300.000.000,-. Berikut disajikan tabel penyerapan sumber dana APBD :

Tabel 6. Perbandingan serapan dana APBD tahun 2019 dan 2019

Periode Tahun 2019 Periode Tahun 2019

Anggaran Serapan % Angaran Serapan %

Rp.300.000.000 Rp.285.270.000 95.09 Rp.125.000.000 Rp.121.787.500 97.43

Penyerapan tidak dapat maksimal dikarenakan harga konsumsi yang dibelikan tidak

ada yang sesuai dengan penganggaran.

33

PENUTUP

Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga memiliki hubungan yang erat dengan

kehidupan individu, keluarga, masyarakat atau sosial seseorang. Apabila seorang pekerja

menderita kesakitan atau bahkan sampai cacat yang berhubungan dengan pekerjaannya,

maka hal tersebut akan menghambat produktivitas baik bagi pekerja maupun bagi

perusahaan. Selain itu pelaksanaan kesehatan kerja yang baik akan membawa citra baik

bagi tempat kerja dalam persaingan di dunia usaha. Kesehatan Kerja dan Kesehatan

Olahraga terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi serta melibatkan berbagai sektor

sehingga diperlukan dukungan kerjasama lintas sektor.

Oleh karena itu, pencapaian tujuan kesehatan kerja dan olahraga bagi semua dan

produktivitas pekerja yang optimal memerlukan kebijakan dan rencana strategi upaya

kesehatan kerja dalam rangka mengamankan kondisi kerja yang dapat melindungi dan

mempromosikan kesehatan kerja, terutama pada kelompok berisiko seperti pekerja wanita,

pekerja anak, pekerja usia lanjut dan pekerja yang terpajan bahan berbahaya. Untuk itu

agar pelayanan kesehatan kerja dapat menjangkau dan terjangkau oleh semua pekerja

melalui suatu koordinasi yang sinergis di berbagai sektor terkait yang akan tercermin dalam

kebijakan dan peraturan perundangan pelaksanaan program kesehatan kerja yang terpadu,

maka perlu adanya kebijakan dan strategi program kesehatan kerja.

Hasil kegiatan program kesehatan kerja dan olahraga diharapkan dapat digunakan

sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya program kesehatan

kerja dan olahraga sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai

bahan penyusunan laporan kinerja tahunan direktorat kesehatan kerja dan olahraga.

Mudah-mudahan upaya program kesehatan kerja dan olahraga sampai dengan tahun 2019

dapat lebih terarah dan terukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai

masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Penyusunan laporan kegatan program kesehatan kerja dan olahraga tahun 2019

telah melalui proses internalisasi yang melibatkan seluruh SDM program kesehatan kerja

dan olahraga dan masukan dari para pakar. Kami mengharapkan semua unsur yang terlibat

dalam program kesehatan kerja dan olahraga dapat secara jelas merencanakan dan

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada rencana program kesehatan kerja

dan olahraga tahun-tahun berikutnya yang pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita kita

bersama masyarakat pekerja sehat, bugar dan produktif.

Untuk itu agar pelayanan kesehatan kerja dapat menjangkau dan terjangkau oleh

semua pekerja melalui suatu koordinasi yang sinergis di berbagai sektor terkait yang akan

tercermin dalam kebijakan nasional maupun regional pelaksanaan program kesehatan kerja

dan olahraga yang terpadu, maka perlu adanya Kebijakan dan strategi program kesehatan

kerja yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait.

Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut diharapkan masyarakat Indonesia pada

umumnya dan Provinsi Jawa Timur khususnya memiliki kepedulian akan pentingnya

kesehatan kerja dan olahraga sebagai bagian dari kesehatan secara utuh. Akhirnya, kepada

semua pihak yang berkontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima

kasih.

34

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KESEHATAN ......Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telah menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas