Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ( LAKIP ...sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN... · perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ( LAKIP) Kecamatan Karang Bintang 2016


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr, Wb.

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat menyusun sekaligus menerbitkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Laporan Kinerja Kecamatan

Karang Bintang Tahun 2016, shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan

kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kerabat serta pengikut beliau

hingga akhir zaman.

Laporan Kinerja Kecamatan Karang Bintang ini adalah merupakan media

pertanggungjawaban Kecamatan Karang Bintang dalam menjalankan roda pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan

wajib maupun urusan pilihan; yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian

pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran

strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan di daerah

Kecamatan Karang Bintang yang dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan.

Di samping itu laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara

langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang

dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang di terima masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di

Kecamatan Karang Bintang sebagaimana telah diketahui adalah merupakan bagian yang

integral dari kegiatan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan yang

secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena

itu keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis

Kecamatan Karang Bintang sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program

serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.


Dengan tersusunnya laporan ini, maka diharapkan dapat memberikan

informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Kecamatan Karang

Bintang selama Tahun 2016, melalui laporan ini pula para pihak yang berkepentingan dapat

memperoleh informasi secara transparan.

Demikian kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

khususnya Laporan Akuntabiltas Kinerja Kecamatan Karang Bintang dapat memberikan

manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. Terima kasih.

Wassalam.

Karang Bintang, 13 Desember 2016Plt. Camat Karang Bintang,

Matius TR, SPNIP. 19600712 198203 1 022


DAFTAR ISI

HalamanKATA PENGANTAR …………………………………………… iDAFTAR ISI …………………………………………………… iiiDAFTAR TABEL …………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1A. Latar belakang ………………………………………………. 1B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas…………………….. 1C. Struktur Organisasi ………………………….…………….. 10D. Kekuatan Sumber Daya Manusia……………………………… 11E. Kondisi Umum ……………………………………………..…… 12F. Sistematika Penyajian …………………………………………. 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA………………………………….……. 15

A. Visi dan Misi ……………..……………………………….. 15B. Penetapan Tujuan dan Sasaran……………………………. 15C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran………..……………… 16D. Rencana Kerja Kecamatan Karang Bintang

Tahun 2016….................................................................... 18E. Penetapan Kinerja Kecamatan Karang Bintang

Tahun 2016…………………………………………...…… 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………..………..… 22

A. Capaian Kinerja ………………………...…………..…………. 22

B. Realisasi Anggaran.………..…………………………………….. 25

BAB V PENUTUP ……………………………………………………….. 26A. Kesimpulan ………………………………………..…………. 26

B. Saran …………………………………………..…………...….. 26


DAFTAR TABEL

HalamanTabel 1. Pejabat Struktural Kantor Kecamatan Karang Bintang ..………… 11

Tabel 2. Daftar Nama Staf/Pegawai Kantor Kecamatan Karang Bintang…....12

Tabel 3. Penentuan Sasaran Strategis Program Rencana KinerjaTahun 2016 ……………………………………………………………. 19

Tabel 4. Penetapan Kinerja dengan Indikator Kinerja dan TargetCapaian Tahun 2016……………………………..…………………… 20

Tabel 5. Perbandingan antara realisasi kinerja Kantor KecamatanKarang Bintang Tahun 2016 …………………………..……………….22

Tabel 6. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaiankinerja Kecamatan Karang Bintang Tahun 2016-2020 …………….23

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengantarget jangka menengah dalam dokumen renstraKecamatan Karang Bintang …………………………..……………. 23


BAB IPENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah transparansi dan akuntabiltas

pengelolaan keuangan Negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah

terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good Governance), sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme.

LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta serta pengelolaan sumberdaya dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas

kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan

pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah

lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk

mempercepat laju pembangunan daerah.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan,

kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan

Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan

kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan

juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Peranan Pemerintah Kecamatan memiliki perubahan yang cukup

mendasar. Kecamatan sekarang lebih berfungsi sebagai pelaksana administrasi,

sedangkan fungsi pembangunan lebih diserahkan kepada masing-masing

desa/kelurahan. Justru disini peranan kecamatan lebih tepat sebagai pendorong

pembangunan desa yang berbasis pembangunan partisipatif.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan rencana strategic dan sebagai tindak lanjut atau respon

terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.


b. Landasan Hukuma. UUD 1945, pasal 4 (1);

b. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas KKN;

c. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas KKN;

d. Inpes Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP;

e. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan AKIP;

f. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikkan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan AKIP;

g. Surat Menteri Negara PAN RI Nomor : B/2894/M.PAN/12/2007 tanggal 10

Desember 2007 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2007 dan Penetapan Kinerja

Tahun 2008

c. Tugas Pokok dan FungsiOrganisasi Kecamatan Angsana adalah salah satu Lembaga Perangkat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan penunjang Kabupaten Tanah

Bumbu.

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor 19 tahun 2011 terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretariat;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

d. Kelompok Jabatan Fungsional Kedudukan Camat

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin

oleh Camat dan berkedukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas Umum PemerintahCamat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi :

1) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;


2) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

3) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

1) perizinan

2) rekomendasi;

3) koordinasi;

4) pembinaan;

5) pengawasan;

6) fasilitasi;

7) penetapan;

8) penyelenggaraan; dan

9) kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Camat dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

meliputi:

1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik

pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun

swasta;

4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja

perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.


Tugas Camat dalam Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum, meliputi:

1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau

Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja

kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

di wilayah kecamatan; dan

3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada

bupati/ walikota.

Tugas Camat dalam Koordinasi Kegiatan Penegakkan Peraturan

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan, meliputi:

1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Tugas Camat dalam Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasPelayanan Umum

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum, meliputi:

1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi

vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.


Tugas Camat dalam Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan, meliputi:

1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi

vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan;

3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan; dan

4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

kepada bupati/walikota.

Tugas Camat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Desa

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan, meliputi:

1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa

dan/atau kelurahan;

2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa dan/atau kelurahan;

3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau

kelurahan;

5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di

tingkat kecamatan; dan

6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada

bupati/walikota.

Tugas Camat dalam Melaksanakan Pelayanan Masyarakat

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:

1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;


3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat di kecamatan;

4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan;

5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tata dan Hubungan Kerja

Penataan Kerja camat, meliputi :

a. Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.

b. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di

lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di kecamatan.

Sedangkan hubungan kerja camat meliputi :

a. Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat

koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

b. Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat

koordinasi teknis fungsional.

c. Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat,

partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan

bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Fungsi Perencana

Fungsi Camat dalam bidang perencanaan, meliputi :

a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun

perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.

b. Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan

pembangunan kabupaten/kota melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.

c. Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran

satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan disusun

berdasarkan rencana kerja kecamatan.


e. Rencana kerja kecamatan disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

Tupoksi Kecamatan Karang BintangUntuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Aparat Kantor Kecamatan

Angsana memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Sekretaris Kecamatan Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas Melaksanakan urusan

kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum

dan perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, serta

memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi kecamatan.

Fungsinya :

Penyusunan program kerja/rencana kerja Kecamatan;

Pengelolaan urusan keuangan;

Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;

Pengelolaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan bidang

tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunya

tugasmenyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat,

rumah tangga dan perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta

menyelenggarakan pengelolaan kegiatan urusan kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan pengolahan data, fasisilatasi

penyusunan program dan rencana kerja, menyelenggarakan kegiatan

pengelolaan keuangan kecamatan.

c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas

memberikan fasilitasi administrasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi,

dokumentasi dan pelaporan kegiatan kecamatan.

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas sebagian tugas pemerintah kecamatan berdasarkan berdasarkan


pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten di bidang keamanan dan

ketertiban umum serta penegakan peraturan dan perundang-undangan

Fungsinya :

Penyusunan program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan ketertiban

dan ketertiban umum di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang

pemerintah kabupaten yang meliputi :

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan di

kecamatan dan desa/keluarga;

2) Pembinaan ketertiban dan pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas

pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan;

3) Pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat di kecamatan,

desa/kelurahan;

4) Pembinaan siskamling di desa/kelurahan

5) Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan,

desa/kelurahan

6) Pelayanan umum dan perizinan

Menyiapkan bahan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum;

Menyiapkaan bahan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan

dan perundang-undangan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakatdikecamatan

desa/kelurahan;

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya;

Mengevaluasi pelaksanaan tugasnya; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

pemerintahan kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari

pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum dan pemerintahan

desa/kelurahan.

Fungsinya : Penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan

pemerintahan dikecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah


kabupaten yang meliputi :

a) Pembinaan pemilu/Pilkada;

b) Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

c) Pengelolaan tata batas wilayah kabupaten( bagi kecamatan yang

berbatasan dengan kabupaten lain)

d) Pembinaan kependudukan dan catatan sipil; dan

e) Pemberian pelayanan umum/perizinan (surat izin, surat keterangn,

rekomendasi, akta, tanda identitas, dokumen, dan benda-benda / surat-

surat berharga dan lain-lain);

Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan ditingkat kecamatan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa/keluarahan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkuptugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintah desa/kelurahan;

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama derngan instansi terkait dibidang

tugasnya;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

Penyusunan bahan dan fasilitasi urusan keagrariaan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan

pemerintah kabupaten dibidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsinya :

Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan dibidang

ekonomi dan pembangunan di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang

pemerintah kabupaten yang meliputi :

a) Pembinaan industri, perdagangan, koperasi, dan UKM;

b) Pembinaan pertanian ( tanaman pangan, peternakan, perkebunan,

kehutanan, kelautan dan perikanan), pertambangan dan energi,

lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta penanaman modal;

c) Pembinaan bidang tata ruan, pekerjaan umum/kimpraswil, tata bangunan,

pasar dan kebersihan;

d) Perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan; dan


e) Pelayanan umum dan perizinan bidang ekonomi dan pembangunan.

Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas pelayanan

umum, bidang ekonomi;

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapatdilaksanakan oleh

pemerintah desa/kelurahanl;


Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kabupaten dibidang pemberdayaan

masyarakat.

Fungsinya : Penyusunan program dan petinjuk teknis pelaksanaan tugas;


pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan wewenang pemerintah


a) Pembinaan ketenagakerjaan dan trnasmigrasi;

b) Pembinaan keluarga berencana;

c) Pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat perempuan dan

perlindungan anak;

d) Pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan; dan

e) Pelayanan umum dan perizinan dibidang tugasnya ;

Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintahan desa/kelurahan;

Menyiapkan bahan koordinasidan kerjasama dengan instansi terkait dibidang

tugasnya;


Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.


f. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kabupaten dibidang kesejahteraan

sosial.

Fungsinya : Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;


kesejahteraan sosialsesuai pelimpahan wewenang pemerintah


a) Pembinaan kesehatan masyarakat, posyandu dan prasarana/sarana

kesehatan lainnya;

b) Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKs), keluarga

kurang mampu, dll;

c) Pembinaan keluarga sejahtera;

d) Pembinaan bantuan kesejahteraan sosial dan korban bencana; dan

e) Pelayanan umum dan perizinan dibidang tugasnya.

Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial;

Menyiapkan bahan pelaksanaanpelayanan masyarakan yang menjadi

ruanglingku tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintah desa/kelurahan;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait bidang tugasnya;


Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

g. Data pegawaiTabel 1. Pejabat Struktural pada Kantor Kecamatan Karang Bintang

No NamaGol/

TMT SKAkhir

Jabatan Eselon

1 Matius.TR, SP IVa01/10/2016

Plt. Camat IIIb

2 Matius.TR, SPIVa

01/10/2016 Sekretaris Camat IIIb

3 M. Syabaruddin, S.ST IIId01/04/2016

Kasi Trantibum IVa

4 Sugini IIId01/04/2016

Kasi Ekobang IVa

5 Sugiyanta, A.Md IIIdKasi

Pemberdayaan IVa


01/04/2016 Masyarakat

6 Teguh SupriyantoIIId

01/04/2016 Kasi Pemerintahan IVa

7 Isnawati, S.Sos IIIc01/04/2016

Kasi Kessos IVa

8 Rosdianoor Ilmi IIIc01/10/2016

Kasubbag Umum &Kepegawaian

IVb

9 Mahrina, S.PdI IIIb01/04/2014

Kasubbag Perenc.& Keuangan

IVb

10 Fatmadi Anas, S.Pt IIIb01/04/2014

Kasubbag Evaluasi,Dok. & Pelaporan

IVb

Staf- staf pada Kantor Kecamatan Karang Bintang, tugasnya membantu Para

Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang jumlahnya bervariasi sesuai kebutuhan,

namun secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Nama – Nama Staf / Pegawai Kantor Kecamatan Karang Bintang Tahun2015

No Nama Jabatan Gol /Jabatan

1.

2.

3.

4.

5.

Alex Chandra

Bina Wafili

Ni Made Artini

Jumiatun

Hapiz Reladi

Staf Umum danKepegawaian

PTT

II.a/PNS

II.a/PNS

I.c/PNS

II.a/PNS

1.

2.

3.

4.

Mukholiq

Firman Kurniawan, S.Sos

Ratih Eka Tulas M., S.Sos

Gufransyah, SE

Staf Perencanaan danKeuangan

II.d/PNS

PTT

PTT

PTT

1. Minhaj, SE Staf Evaluasi, Dokumentasidan Pelaporan

PTT

1.

2.

Gt. Yusriansyah, A. Md

Iis Marliana, S.Pd Staf Pemerintahan

PTT

PTT


1.

2.

Jumadi

Umar Hamdani, S.Pi Staf Keamanan danKetertiban Umum

II.b/PNS

PTT

1.

2.

Sigit Prasetyo, SP

Bakti Mulyadi, S.Pi Staf Ekonomi danPembangunan

III.a/PNS

PTT

1.

P2.

3.

Hj. Sarinah, S. Sos

Mahruri, SE

Iwan Sapuan, S.SosStaf Kesejahteraan Sosial

PTT

II.a/PNS

PTT

1.

2.

3.

Darwati

Hardiansyah,SE

Amin Faizah

Staf PemberdayaanMasyarakat

PTT

PTT

PTT

H. Kondisi UmumKecamatan Karang Bintang adalah salah satu Kecamatan pemekaran yang

berada diwilayah Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu No. 09 tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan

Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan

Angsana, dan Kecamatan Kuranji pada tanggal 21 Mei 2005.

Kecamatan Karang Bintang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan

Batulicin, dengan luas wilayah lebih dari 118,02 Km ², yang terbagi dalam 11 Desa

Definitif.

Kecamatan Karang Bintang mempunyai perbatasan dengan batas-batasnya

yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Simpang Empat

Sebelah Selatan : Kecamatan Kusan Hulu

Sebelah Timur : Kecamatan Batulicin

Sebelah Barat : Kecamatan Mantewe

I. Sistematika PenyajianBentuk laporan kinerja ini selain berpedoman pada Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun oleh pemerintah Provinsi yang tentunya


memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja

yang pelaporan kinerja ini ditekankan pada aspek capaian manfaat dari program

capaian hasil dari kegiatan. Di samping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan

substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyusunan laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan

umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan

utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja menyajikan

capaian kinerja organisasi dan

realisasi anggaran.

Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan

umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1.1. Visi dan Misi Kecamatan Karang Bintang

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan

rencana strategi merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh setiap

instansi. Begitu juga untuk Kantor Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah

Bumbu telah menyusun renstra dalam laporan akuntabilitasnya

A. Visi Kecamatan Karang Bintang“Mewujudkan Pelayanan Prima Di Berbagai Sektor Dalam Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dengan Profesional.”

B. Misi Kecamatan Karang BintangMisi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang

ditetapkan. Dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah

mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Misi Kecamatan Karang Bintang merupakan penjabaran dan

implementasi dari visi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan.

2. Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektoral.

3. Mendorong Tumbuhnya Peran Serta Masyarakat Terhadap Pembangunan

Pedesaan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Karang BintangA. Tujuan

Tujuan yang di tetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Karang Bintang

sebagai Visi dan Misi yang ingin dicapai untuk kondisi 5 (lima) tahun ke depan

adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum.


Tabel 4.9Tujuan dan Indikator Tujuan Kecamatan Karang Bintang

TUJUAN INDIKATORTUJUAN

KONDISIAWAL

TARGETKINERJA

2015 20211 2 3 4

Meningkatkankualitas pelayananmasyarakat

Indeks KepuasanMasyarakat 40% 100%

Meningkatkanpembinaanpenyelenggaraanpemerintahan desa

Dokumenperencanaan danpenganggarandesa

100% 100%

100% 100%

100% 100%

MeningkatkanKetentraman danketertiban umum

Konflik antar suku,ras, agama dangolongan

Tidak Ada Tidak Ada

B. SasaranSasaran yang ingin dicapai Kecamatan Karang Bintang adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

3. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Secara Rinci Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 5 tahun yang akan

datang Kecamatan Karang Bintang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayananKecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 s.d 2021

SASARAN INDIKATORSASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

Kondisiawal

(2015)2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9Terwujudnyapeningkatankualitaspelayananmasyarakat

IndeksKepuasanMasyarakat

45% 65% 70% 75% 80% 85% 85%


Terwujudnyapeningkatanpenyelenggaraanpemerintahandesa

RPJM Desayangditetapkan

11 Desa 5Desa

2Desa

4Desa

11Desa

11Desa

100%

RKP Desayangditetapkan

11 Desa 11Desa

11Desa

11Desa

11Desa

11Desa

11Desa

APB Desayangditetapkan

11 Desa 11Desa

11Desa

11Desa

11Desa

11Desa

11Desa

Terwujudnyapeningkatanketentramandan ketertibanumum

Konflik antarsuku, ras,agama dangolongan

TidakAda

Tidakada

Tidakada

Tidakada

Tidakada

Tidakada

Tidakada

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator

Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran

strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut Indikator

Kinerja Kecamatan Angsana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11Indikator Kinerja Utama Karang Bintang

TUJUAN SASARANINDIKATO

RKINERJAUTAMA

KONDISI

AWALTARGET FORMULASI

/PENJALASANSUMBE

RDATA

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6Meningkatkan kualitaspelayananmasyarakat

Terwujudnyapeningkatankualitaspelayananmasyarakat


45 % 100 % Penyebaranangket /quisionerkepadamasyarakatyangmenguruspelayananperizinan dannon perizinan,diakumulasisetiap akhirtahun.

Kecamatan

Camat

MeningkatkanKetentraman danketertibanumum

Konflikantar suku,ras, agamadangolongan

Konflikantar suku,ras, agamadangolongan

TidakAda

TidakAda

Ada / tidakadanya Konflikantar suku,ras, agamadan golongan

ForumKoordinasiKecamatan

Tim ForumKoordinasiKecamatan


D. Program dan Kegiatan

Program merupakan program kerja operasional yang pada dasarnya

merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian program

kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan

dimensi waktu maka program kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang

langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Adapun program dan kegiatan kerja operasional sebagai berikut:

a. Program bidang Pemberdayaan Masyarakat

Memfasilitasi Pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

Menyiapkan fasilitas pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Keluarga Berencana;

Memfasilitasi pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat;

Memfasilitasi pengoordinasian penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;

Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilita;

pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat;

Mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Program bidang Pemerintahan

Penyelesaian tapal batas Desa dan Kecamatan

Sosialisasi ADD

Sosialisasi PBB

Pembuatan E-KTP dan Kartu Keluarga

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pemuktahiran Data Penduduk

Pembinaan Desa

c. Program Ketentraman, Ketertiban Umum

Pelayanan / Registrasi SKCK dan SIMOB


Monitoring penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Sosialisasi Perijinan

Monitoring penyelenggaraan Siskamling dan Ketertiban Umum

Pembinaan mengenai peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Monitoring penyelenggaraan Izin mengumpulkan orang banyak

Pembinaan Linmas

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Camat

d. Program bidang Ekonomi dan Pembangunan

Memberikan pembinaan terhadap Industri, perdagangan serta memfasilitasi

bantuan-bantuan dari Instansi terkait

Memberikan pembinaan kepada unit-unit Koperasi di Kecamatan Karang Bintang

agar selalu meningkat

Mengusulkan jalan-jalan Produksi untuk pengerasan

Mengusulkan jalan-jalan baru untuk pengangkutan Produksi

Mensosialisasikan perlunya membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat

Izin Tempat Usaha (SITU) bagi pengusaha

Monitoring dana Pembangunan Desa

Memfasilitasi Musrenbang Kecamatan

E. Program bidang Kegiatan Sosial

Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan Fasilitasi kegiatan di bidang

Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan pelaksanaan Program besar untuk rumah tangga miskin (Raskin)

Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Melaksanakan Pembinaan Pendidikan, Kesejahteraan sosial

Memfasilitasi Pengkoordinasian Kesejahteraan Sosial

Memfasilitasi Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan Sosial

Memfasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat


e. Rencana Kerja Kecamatan Karang Bintang Tahun 2016

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2016

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Karang Bintang

selama tahun 2016. Target Kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus

dicapai dalam tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat

sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan

dijadikan tolak ukur untuk mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya

pencapaian visi dan misinya.

Adapun rencana kerja Tahun 2016 Kecamatan Karang Bintang dengan

target Kinerja dan indikator Kinerjanya yaitu sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)TAHUN 2016

TUJUAN SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Meningkatkankualitaspelayananmasyarakat

Terwujudnyapeningkatankualitaspelayananmasyarakat


5Kegiatan

PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan/

Pemberdayaanlembagadanorganisasimasyarakatperdesaan

259.145.000

MeningkatkanKetentramandan ketertibanumum



1Dokumen

PeningkatanPartisipasiMasyarakatdalamMembangunDesa

PelaksanaanMusyawarahPembangunan Desa

33.175.000

Sasaran yang pertama yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat

pedesaan melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, kegiatan

pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. Kegiatan tersebut dengan

kerjasama oleh aparatur kecamatan yang didalamnya terdapat 4 target kegiatan antara lain

Lomba desa, MTQ, PKK, Raskin, dan Rapat Koordinasi Kecamatan.


Adapun langkah-langkah dari kegiatan ini yaitu :

1. Lomba Desa

Pembentukan Tim Lomba Desa

Kegiatan Lomba Desa tingkat Kecamatan

Penunjukan Desa yang mewakili untuk Lomba Desa Tingkat Kabupaten

Kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten

2. MTQ

Pembentukan Panitia MTQ dibawah LPTQ Kecamatan

Kegiatan MTQ dengan dasar Sosialisai, Koordinasi dan Pembinaan

3. PKK

PKK merupakan kegiatan rutinitas dari setiap kecamatan yang diketuai oleh istri dari

camat dan itu sudah jadi ketentuan yang harus dilaksanakan sebagai seorang istri

camat. Kegiatan PKK terdiri dari 4 kelompok kerja (POKJA).

4. Raskin

Raskin merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan

kecamatan sebagai mediator dan koordinator dari Kabupaten (KESRA). Kecamatan

hanya mengurus masalah administrasi dari desa dan diteruskan ke BULOG untuk

pelaksanaan pembagian beras selanjutnya ke desa yang berhak menerima.

5. Rapat Koordinasi Kecamatan

Rapat koordinasi kecamatan adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan

untuk mengevaluasi hasil kegiatan di Kecamatan Karang Bintang yang membahas

tentang segala permasalahan kegiatan dan tindak lanjutnya bersama aparat desa,

aparat kecamatan dan instansi terkait.

Sasaran strategi kedua adalah meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam membangun desa dicapai melalui program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa, kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.

Adapun kegiatan yang menjadi target kecamatan yaitu kegiatan musrenbang. Adapun

langkah-langkah dari kegiatan musrenbang adalah :


Musrenbang Desa

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kabupaten

Pelaksanaan hasil Musrenbang


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Karang Bintang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung

dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian

Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai

maupun kegagalan pada tahun 2016.

3.1 Kerangka Pengukuran KinerjaBerisi tentang penggunaan rumus perhitungan pengukuran kinerja dst..

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Digunakan Rumus ini :

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi / Rencana * 100%

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

Digunakan Rumus ini :

Capaian Indikator Kinerja = 2 x Realisasi – Realisasi / Rencana * 100%

3.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja SasaranDengan menggunakan rata-rata.

3.3. Analisis Capaian KinerjaDari Renstra Kecamatan Karang Bintang untuk tahun 2016-2021, pada tahun 2016 telah

ditetapkan Renja kemudian dibuat penetapan kinerja. Tujuan, Sasaran strategis, dan

indikatornya guna mewujudkan Visi dan Misi....

Rincian atas capaian masing –masing sasaran strategis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016


NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN TAHUN 2016 (%)

1 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

masyarakat

100%

2 Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan desa

100%

3 Terwujudnya peningkatan ketentraman dan

ketertiban umum

87%

Rata-rata Capaian 95,6%

• Tingkat kesadaran Aparatur terhadap tekad pemerintah untuk menyelenggarakan tata

kepemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

• Mengoptimalkan perhatian yang diberikan oleh birokrat SKPD dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga tata

kepemerintahan berjalan dengan lancer dan optimal.

• Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketentraman dan

ketertiban umum.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Kecamatan Karang Bintang tahun 2016, untuk

tiap-tiap sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN I. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

SASARAN II. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

SASARAN III Konflik antar suku, ras, agama dan golongan

Pemanfaatan SDM diperlukan pelatihan secara berkala tentang penyelengaraan

pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas aparatur Kecamatan yang profesional

sehingga terwujud kualitas pelayanan masyarakat semakin baik

Meningkatkan kesadaran aparatur tentang penyelenggaraan kepemerintahan yang baik

dalam tata kelola birokrasi pemerintahan Kecamatan Desa

Dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran

dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

Adapun capaian indikator sasaran 1 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016


No. Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 80 % 72 % 90

Meningkatnya pelayanan yang prima terhadap masyarakat

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.

- Outputnya : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

- Nilai Nominalnya Rp. 259.145.000

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu

Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan

Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian

Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang

dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan

Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan

cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri

dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.

Realisasi AnggaranSasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada

tahun 2016 adalah sebanyak 2 sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran

yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka

secara umum sasaran-sasaran yang dicapai pada tahun 2016 dapat dicapai dengan

baik. Hal ini didukung anggaran program kegiatan yang rencanakan. Untuk

mengetahui berapa besar realisasi anggaran Kantor Kecamatan Karang Bintang dapat

dijelaskan bahwa jumlah realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 2.989.403.614,- Jumlah

realisasi tersebut sudah termasuk belanja tidak langsung dan belanja langsung secara

umum anggaran yang ada dari APBD II Kabupaten Tanah Bumbu.


BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

Gambaran tentang kinerja Kecamatan Karang Bintang selama tahun 2016

telah tergambar pada Bab III Akuntabiltas Kinerja. Tahun 2016 ini adalah tahun ketiga

kepemimpinan Bapak Bachriansyah, SE di Kecamatan Karang Bintang dan berakhir

masa mengabdi tanggal 01 April 2016 dan dilanjutkan kepemimpinannya oleh Bapak

Matius TR, SP sebagai Pjs. Camat Karang Bintang. Kekurangan yang terjadi selama

tahun 2016 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan

operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2017.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan di

Kecamatan Karang Bintang , agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan resiko

kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi Kecamatan

dapat dicapai dengan baik.

B. Saran

Agar pelaksanaan kegiatan di Wilayah Kecamatan Karang Bintang berjalan

lancar dan dapat mensukseskan visi dan misi Kecamatan Karang Bintang melalui

peningkatan kinerja, maka kami menyampaikan saran bahwa perlu adanya pelatihan

secara berkala tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah guna peningkatan

kualitas aparatur kecamatan yang professional

Karang Bintang, 13 Desember 2016Plt. Camat Karang Bintang

Matius TR,SPPembina/IVaNIP.19600712 198203 1 022

Documents

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ( LAKIP ...sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN... · perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah