Upload
trinhthuan
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
N
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2017
i
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,. Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan. Kinerja Instansi Pemerintah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2017 sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2017, yang penyusunannya didasarkan pada
Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
Pelaksanaan kinerja tersebut diukur berdasarkan indikator-indikator Kinerja dalam Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja 2017 untuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2017 antara Kepala Perwakilan dengan Auditor Utama Keuangan Negara VI. Dengan mendasarkan pada indikator kinerja tersebut, maka LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
Sebagai laporan akuntabilitas kinerja, LAK berisi informasi tentang Perencanaan Strategis dan Pernyataan Komitmen Kinerja, serta Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Perencanaan Strategis menguraikan rencana strategis organisasi 2016-2020 untuk memberikan arah dan strategi dalam mencapai visi dan misi BPK yang di dalamnya juga terdapat uraian mengenai pernyataan komitmen kinerja. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja perwakilan selama tahun 2017, analisis capaian kinerja Perwakilan selama tahun 2017 dan akuntabilitas keuangan.
Selain untuk mengukur optimalisasi pelaksanaan kinerja Tahun 2017, kami juga berharap LAK tahun 2017 ini dapat menjadi umpan balik bagi seluruh Pejabat Struktural dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Palangka Raya, Januari 2018
Kepala Perwakilan
Ir. R. Syarief Cornell P., M.M. NIP. 195905041990031001
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ................................................................................................................. 1 B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2 C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH ......................................................................................................................................
3 D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .......... 5 E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES) ....................................................... 8 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ..................................................................................................................................
12 A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH ......................................................................................................................................
12 B. TUJUAN STRATEGIS ............................................................................................................. . 13 C. SASARAN STRATEGIS ........................................................................................................... 13 D. PETA STRATEGIS .................................................................................................................... 14 E. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ....................................................
15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) ..................................................
18 A. PENCAPAIAN SKOR IKU BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2017..........................................................................................................
18 B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SKOR IKU BPK PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 ..................................................... .
20 C. PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN
CAPAIAN 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR ......................................................................... .
40 D. REALISASI ANGGARAN ........................................................................................................ 44 BAB IV PENUTUP ................................................................................................................. 46 LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan. Adapun dalam penyusunan LAKIP pada unsur-unsur pelaksana BPK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, juga Surat Keluar dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/5518/DI.PAN-RB/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Penyampaian laporan Kinerja Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja K/L Tahun 2015 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja maka berikut disampaikan batas waktu penyampaian ke KemenPAN & RB yaitu Laporan Kinerja Tahun 2014 yang disusun Kementerian/ Lembaga dapat disampaikan kepada Presiden melalui KemenPAN & RB paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 28 Februari 2017.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu satuan kerja pada Auditorat Keuangan Negara VI yang mengelola anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 merupakan cerminan dari prestasi kerja yang telah dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2017 tersebut adalah: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2. Sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 2
B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Bagian Ketujuh Pasal 594 ayat 1 yang berbunyi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI, dan selanjutnya diatur sampai dengan Pasal 603.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. penyusunan bahan penjelasan Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh PemeriksaBPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 3
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
18. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Gambar 1.1 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Keputusan BPK No. 3/K/I.XIII.3/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Sub Auditorat Kalteng I
Sub Auditorat Kalteng II
Sekretariat Perwakilan
Subbag SDM
Subbag Keuangan
Subbag Hukum
Subbag Umum dan
TI
Subbag Humas dan TU Kalan
Staf Subbag SDM
Staf Subbag
Keuangan
Staf Subbag Hukum
Staf Subbag
Umum dan TI
Staf Subbag
Humas dan TU Kalan
Kelompok Jabatan
Fungsional Pemeriksa
Kelompok Jabatan
Fungsional Pemeriksa
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 4
Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur pelaksana, sebagian tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
1. Sekretariat Perwakilan;
Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Subauditorat Kalimantan Tengah I;
Mempunyai tugas antara lain: a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: 1) Merumuskan rencana kegiatan; 2) Mengusulkan tim pemeriksa; 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD
tentang hasil pemeriksaan; 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, danakuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan
kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Sub Auditorat Kalimantan Tengah II;
Mempunyai tugas antara lain: a. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: 1) Merumuskan rencana kegiatan; 2) Mengusulkan tim pemeriksa; 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 5
4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD
tentang hasil pemeriksaan; 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan
kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah per Desember 2017 berjumlah 95 (sembilan puluh lima) pegawai yang terdiri dari: a. 9 (sembilan) orang Pejabat Struktural, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala
Perwakilan (Eselon IIA), 1 (satu) orang Kepala Sekretariat Perwakilan (Eselon IIIA), 2 (dua) orang Kepala Sub Auditorat (Eselon IIIA), dan 5 (lima) orang Kepala Subbagian, yaitu Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Kepala Subbagian SDM, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Hukum, dan Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi.
b. 44 (empat puluh empat) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, yang terdiri dari 2 (dua) orang Ketua Tim Senior, 11 (sebelas) orang Ketua Tim Yunior, 8 (delapan) Anggota Tim Senior, 23 (dua puluh tiga) Anggota Tim Yunior;
c. 21 (dua pluh satu) Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat Perwakilan; d. 21 (dua puluh satu) orang Tenaga Tidak Tetap (TTT).
Gambar 1.2 – Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 6
Gambar 1.3 – Pejabat Struktural beserta Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Dokumentasi Subbagian Umum dan TI Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah
2. Sumber Daya Keuangan
Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yaitu Rp19.293.654.000,00. Anggaran tersebut mengalami Penurunan sebesar 1,17% dari tahun sebelum yaitu sebesar Rp19.521.446.000,00. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengelola dua DIPA yaitu DIPA Sekretaris Jenderal dan DIPA BPK Pusat. Adapun rincian per program disajikan dalam Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Anggaran Tahun 2017per Jenis Program
Program Anggaran (Rp) Persentase
DIPA Sekretaris Jenderal
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK
7.584.314.000,00 39,31%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK
3.205.773.000,00 16,62%
Total DIPA Sekretaris Jenderal 10.790.087.000,00
DIPA B.P.K Pusat
Program Pemeriksaan Keuangan Negara
8.503.567.000,00 44,07%
Total DIPA BPK Pusat 8.503.567.000,00
Total DIPA Keseluruhan 19.293.654.000,00
Sumber: DIPA BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 7
3. Sarana Prasana Kerja
Bahwa untuk melengkapi pelaksanaan pekerjaan, telah disediakan sarana prasarana kerja baik berupa: a. Gedung bangunan terdiri dari :
1) bangunan kantor yang meliputi ruang kerja pejabat stuktural dan staf, ruang kerja pejabat fungsional dan pejabat fungsional umum, ruang rapat, ruang tamu, ruang arsip, ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), Ruang Perpustakaan, Ruang Poliklinik, Ruang Menyusui (Nursery), gudang, ruang server, front office (loby), kantor dan pos jaga satuan pengamanan, serta auditorium;
Gambar 1.4 - Ruangan Rapat dan PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Dokumentasi Subbagian Umum dan TI BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
2) Rumah jabatan untuk pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV, serta;
Gambar 1.5 - Rumah Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Sumber: Dokumentasi Subbagian Umum dan TI BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
3) Mess untuk pegawai.
Gambar 1.6 - Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Sumber: Dokumentasi Subbagian Umum dan TI BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 8
b. Perlengkapan dan Mesin Perlengkapan dan mesin disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pemeriksaan maupun pelaksanaan tugas penunjang, baik berupa perlengkapan ruangan, perlengkapan administrasi, perlengkapan Dukungan Teknologi Informasi, kendaraan roda dua dan roda empat, serta kelengkapan mesin (genset), dan lain sebagainya.
Gambar 1.7 – Peralatan dan Mesin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Sumber: Dokumentasi Subbagian Umum dan TI BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Perangkat Lunak
Perangkat Lunak yang menjadi dasar pelaksanaan kerja bagi pemeriksa maupun pelaksana di Sekretariat Perwakilan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Kantor Pusat BPK maupun Kantor Perwakilan.
Beberapa Perangkat Lunak yang telah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan pada Tahun 2017 antara lain : 1) Intruksi Kerja Penanganan Pengaduan; 2) Intruksi Kerja Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara; 3) Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi yang Berwenang di
Perwakilan.
E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)
Pada Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dihadapkan
pada permasalahan Utama. Adapun Isu strategis yang menjadi wacana peningkatan
kinerja dalam pelaksanaan Rencana Stategis meliputi:
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan
Sesuai tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan, maka kualitas pelaksanaan
pemeriksaan menjadi suatu hal penting, dan selalu mendapat sorotan baik
secara internal maupun eksternal. Kualitas pelaksanaan pemeriksaan diukur
mulai perencanaan pemeriksaan, saat pelaksanaan pemeriksaan, dan
pemanfaatan hasil pemeriksaan pasca pelaksanaan pemeriksaan, dengan rincian
sebagai berikut:
a. Perencanaan pemeriksaan memiliki kualitas yang baik apabila terdapat
konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan,
terpenuhinya jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dan ketepatan waktu
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 9
penyampaian LHP sesuai perencanaan.
b. Pelaksanaan Pemeriksaan memiliki kualitas yang baik apabila pemeriksaan
telah dilaksanakan sesuai prosedur pemeriksaan, yaitu adanya Quality Control
(QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan yang memadai, pemenuhan
konsistensi konstruksi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan, serta
akurasi atas laporan yang disajikan dalam LHP.
c. Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan mempunyai kualitas yang baik apabila:
1) Laporan hasil pemeriksaan BPK telah dimanfaatkan oleh para pemangku
kepentingan sesuai visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan
kewenangannya, antara lain Instansi Penegak Hukum dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi, entitas untuk perbaikan sistem
pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan akuntabel.
2) Terdapat kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, Penyampaian LHP
yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, Pemenuhan Permintaan
Penghitungan Kerugian Negara, Pemenuhan Permintaan Pemberian
Keterangan Ahli, dan pemanfaatan Bahan Pendapat dan Pertimbangan
untuk bahan rumusan pendapat BPK.
2. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan
penyelesaian kerugian negara/daerah oleh para pengelola keuangan
negara.
Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan salah
satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas
pemeriksaan BPK, sekaligus menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK
untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
Sampai dengan akhir Tahun 2014, tindak lanjut rekomendasi BPK baru
mencapai 50%-60%. Sedangkan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
telah mencapai 80%. Meskipun demikian, sebagai salah satu upaya
meningkatkan efektivitas kualitas hasil pemeriksaan, maka BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan pada seluruh entitas pemeriksaannya.
Kualitas pemantauan TLRHP dan penyelesaian kerugian negara dapat
teridenfitikasi dari kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,
pemenuhan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara.
3. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan
dimanfaatkan untuk meningkatkan dampak pemeriksaan BPK terhadap
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Bahwa pelaksanaan pemeriksaan harus memberikan dampak bagi entitas untuk
meningatkan pengelolaan keuangan negara. Untuk itulah maka dalam
pemeriksaan perlu dikomunikasikan secara jelas kepada entitas disertai
rekomenasi dan pemantauan yang jelas, penyelesaian tindak lanjut yang tinggi,
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 10
dan memberikan dampak bagi entitas dalam mengelola keuangan negara,
misalnya pemeriksaan kinerja atas manajemen aset daerah, dipergunakan untuk
meningatkan opini atas LKPD entitas yang bersangkutan.
4. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan
kewenangan BPK.
Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang belum
dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk
menjawab harapan tersebut.
5. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan.
Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai
pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan
pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-
nilai dasar BPK.
6. Penyempurnaan proses bisnis melalui otomasi pemanfaatan TIK.
Berbagai proses bisnis yang ada dalam pelaksanaan tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat dilakukan menggunakan
pemanfaatan TIK, sehingga akan dapat dijaga akurasinya, kecepatannya, maupun
keterjagaan dokumentasi pendukungnya.
7. Peningkatan kompetensi SDM
Pengembangan pengelolaan SDM diarahkan pada manajemen kompetensi,
manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembagan SDM.
Untuk mampu melaksanakan hal tersebut, maka BPK perlu didukung oleh
pegawai yang mempunyai kecakapan dan keahlian dalam bidang-bidang yang
diperlukan oleh BPK.
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dalam mendorong tercapainya pelaksanaan tugas BPK, yang
dilaksanakan melalui Pelatihan Pemeriksa dan tenaga non pemeriksa.
8. Integrasi sistem informasi dan update database.
Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah
satu unsur penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas
BPK. Pengembangan sistem informasi oleh Kantor Pusat BPK perlu
diintegrasikan dan dilakukan up date sehingga pelaksanaan tugas BPK baik
berupa pelaporan, korespondensi, progres pencapaian kinerja, penyampaian
data dapat dilakukan dengan dasar pada sistem informasi yang telah dibangun.
Meningkatkan optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dengan pengembangan pemeriksaan
antara lain dilaksanakan melalui pemanfaatan email-BPK, portal BPK, aplikasi
dan sistem informasi yang telah dibangun oleh BPK, serta pemanfaatan jaringan
e-audit bagi pelaksanaan pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 11
Tengah.
9. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para
pegawai dan pengembangan knowledge management sehingga BPK
menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan
kompetensi.
Pengembangan dan budaya organisasi yang kondusif secara internal antara lain
dilaksanakan melalui ketepatan penyampaian laporan dan optimalisasi evaluasi
atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, penyusunan dan penyebaran best-
practice, optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana. Sedangkan secara
eksternal dapat dilaksanakan melalui terjalinnya relasi yang baik dengan media.
10. Meningkatkan implementasi pemanfaatan anggaran di Lingkungan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan prinsip-prinsip
yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, yaitu anggaran yang berbasis kinerja (performance
budget).
Prinsip penganggaran ini selain menekankan pada kesesuaian perencanaan dan
realisasi anggaran, ketepatan penganggaran, juga dapat dicapai melalui korelasi
positif antara output yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran, khususnya
terkait dengan pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 12
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 399/K/X-XIII.2/9/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 berorientasi pada manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendasarkan kepada Renstra BPK tahun 2016—2020 yang memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya. Rencana implementasi Renstra tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK tahun 2016—2020. Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung Renstra BPK 2016-2020 dengan membuat Rencana Strategis Perwakilan yang mengacu pada Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis yang telah disesuaikan dengan kondisi Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut adalah framework Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016 s.d. 2020, yaitu:
Visi : Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
Misi : Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.
Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut, yaitu: 1. Integritas, yaitu BPK membangun nilai integritras dengan bersikap jujur,
objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan; 2. Independensi, yaitu BPK menjunjung tinggi independensi baik secara
kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan. BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi;
3. Profesionalisme, yaitu BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 13
B. TUJUAN STRATEGIS
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 memiliki dua tujuan strategis.
Tujuan strategis pertama adalah meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
Tujuan strategis kedua adalah meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Berdasarkan dua tujuan strategis ini, sebagai bentuk penjabaran, BPK telah menetapkan dua sasaran strategis, yang memiliki keterkaitan dan saling mendukung terwujudnya tujuan strategis tersebut yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Tahun 2016-2020 sebagai berikut:
Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK 2016-2020 Sumber: Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020
C. SASARAN STRATEGIS
Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tujuh sasaran strategis ( SS) sebagai berikut:
1. SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan;
2. SS 2. Meningkatan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan;
3. SS 3. Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan;
4. SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara;
5. SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi;
6. SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai;
7. SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran.
Keseluruhan Sasaran Strategis tersebut kemudian menjadi menjadi dasar perumusan strategi bagi masing-masing unit eselon II untuk mendukung pecapaian BPK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 14
D. PETA STRATEGIS Peta strategis BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dibagi dalam 3
(tiga) perspektif yaitu Pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, Pengelolaan fungsi strategis, Pertumbuhan dan pembelajaran organisasi.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku salah satu satuan kerja pelaksana BPK menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai Tahun 2017 yang kemudian dijabarkan dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mecakup 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan total indikator sebanyak 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja utama.
Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini:
PETA STRATEGI
Gambar 2.2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Sumber: PKPK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu satuan kerja
Eselon II pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI ikut berkontribusi dalam mewujudkan Sasaran Strategis Auditorat Utama Keuangan Negara VI. Optimalisasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat bermanfaat untuk mendukung peran Auditorat Utama Keuangan Negara VI dalam membantu pelaksanaan tugas utama BPK dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Auditorat Utama Keuangan Negara VI dapat digambarkan dalam rangka mendukung pencapaian peta strategis Auditorat Utama Keuangan VI berikut ini:
PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI
KEUANGAN
SS 2Meningkatkan
Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
PEMENUHAN KEBUTUHAN DANHARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN
PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS
SS 7Meningkatkan Kinerja
Anggaran di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
SS 6Meningkatkan
Kompetensi Pegawai
di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
SS 3Meningkatkan Kualitas Hasil
Pemeriksaan
SS 1Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
SS 4 Meningkatkan
Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian
Negara
SS 5Meningkatkan
Kualitas Organisasi di
Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 15
Gambar 2.2 – Peta Strategis Auditorat Keuangan Negara VI
Sumber: PKPK Auditorat Utama Keuangan Negara VI Tahun 2017
E. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Eselon II dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI pada tanggal 11 Januari 2017. Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017:
Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2017
1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
70%
1.2 Persentase Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur Tindak Pidana
kepada IPH
100%
1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Penghitungan Kerugian Negara
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 16
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2017
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Pemberian Keterangan Ahli
100%
1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang
1
2. Meningkatkan Kualitas
Hasil Pemeriksaan
2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana
Pemeriksaan dan Pelaksanaan
Pemeriksaan
85%
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap
seluruh LHP
28%
3. Meningkatkan Kualitas
Hasil Pemeriksaan
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan
100%
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)
Pemeriksaan
100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi
Penyajian LHP
100%
3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK
4,00
3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100%
3.6 Persentase LHP yang Digugat dan
Dinyatakan Menang
100%
4. Meningkatkan Kualitas
Pemantauan TLRHP dan
Kerugian Negara
4.1 Data Kemutakhiran Data Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
100%
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara
30
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100%
5. Meningkatkan Kualitas
Organisasi di Lingkungan
Perwakilan di Provinsi
Kalimantan Tengah
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
A
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi
100%
5.3 Jumlah Usulan best-practice 0%
5.4 Persentase penyebaran best-practice 0%
5.5 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan
100%
5.6 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Bulanan
100%
5.7 Jumlah media relation yang
dilaksanakan
2
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana
84%
5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai
Terhadap Kode Etik dan Peraturan
Disiplin
100%
6. Meningkatkan
Kompetensi Pegawai di
Lingkungan Perwakilan
6.1 Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Pemeriksa
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 17
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2017
Provinsi Kalimantan
Tengah
6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi
Jam Pelatihan Teknis/Manajerial
(Non Pemeriksa)
90%
7. Meningkatkan Kinerja
Anggaran
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran di Lingkungan Perwakilan
82%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)
A. PENCAPAIAN SKOR IKU BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017 memperoleh skor pencapaian kinerja 101,05. Skor ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian skor tahun 2016 yaitu 100,84.
Berikut adalah pencapaian IKU-IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah:
Tabel 3.1 – Realisasi IKU dibandingkan dengan Target Tahun 2017 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Target
2017
Capaian Persentase
Realisasi
2017
dibanding
Target 2017
2017 2016 2015
1. Meningkatnya
Pemanfaatan
Hasil
Pemeriksaan
1.1 Persentase
Penyelesaian Tindak
Lanjut atas
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
70% 83.37% 76,90% 71,35% 119%
1.2 Persentase
Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur
Tindak Pidana ke IPH
100% 100% 0,00% 50% 100%
1.3 Tingkat Pemenuhan
Permintaan
Penghitungan Kerugian
Negara
100% 106% 103% N/A 106%
1.4 Tingkat Pemenuhan
Pemberian Keterangan
Ahli
100% 105% 103% N/A 105%
1.5 Jumlah Bahan Pendapat
dan Pertimbangan yang
dimanfaatkan Ditama
Revbang
1 1 2 1 100%
2. Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Strategis
2.1 Tingkat Konsistensi
antara Rencana
Pemeriksaan dan
Pelaksanaan
85% 95% 95,00% N/A 112%
2.2 Rasio Jumlah LHP
Kinerja terhadap
Seluruh LHP
28% 28% 27,27% 8 100%
3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan
3.1 Pemeriksaan Quality
Control (QC)
Pemeriksaan
100% 100% 100% N/A 100%
3.2 Pemenuhan Quality
Assurance (QA)
100% 100% 100% 100% 100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan
Akurasi Penyajian LHP
100% N/A 53,42% N/A N/A
3.4 Indeks Kepuasan
Auditee atas Kinerja
4.00 4.66 4,49 N/A 117%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 19
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Target
2017
Capaian Persentase
Realisasi
2017
dibanding
Target 2017
2017 2016 2015
Pemeriksa BPK
3.5 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP
100% 100% 100% 100% 100%
3.6 Persentase LHP yang
Digugat dan BPK
Dinyatakan Menang
100% 100% N/A N/A 100%
4. Meningkatkan
Kualitas
Pemantaun
TLRHP dan
Kerugian Negara
4.1 Tingkat Pemutakhiran
Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
100% 100% 100,00
%
N/A 100%
4.2 Jumlah Laporan
Pemantauan
Penyelesaian Kerugian
Negara
30 30 30 30 100%
4.3 Ketetapan Waktu
Penyampian Laporan
Pemantauan
Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara ke
Ditama Revbang
100% 100% 100% 100% 100%
5. Meningkatkan
Kualitas
Organisasi di
Lingkungan
Perwakilan
5.1 Hasil Evaluasi Itama
atas Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan
A A A N/A A
5.2 Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan
Informasi
100% 73.34% 92,15% 100,% 73%
5.3 Jumlah Usulan Best-
Practice
0 0 0 N/A N/A
5.4 Persentase Penyebaran
Best-Practice
0% 0% 0% N/A N/A
5.5 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
100% 100% 100% N/A 100%
5.6 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Bulanan
100% 100% 100% N/A 100%
5.7 Jumlah Media Relation
yang Dilaksanakan
2 3 3 2 150%
5.8 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
84% 93,95% 94,91% 100% 112%
5.9 Tingkat Kepatuhan
Pegawai terhadap Kode
Etik dan Peraturan
Disiplin
100% 100% N/A N/A 100%
6. Meningkatkan
Kompetensi
Pegawai di
Lingkungan
Perwakilan
6.1 Persentase Pemeriksa
yang Memenuhi Standar
Jam Pelatihan
Pemeriksa
100% 95,45% 96,43% 86,67% 95%
6.2 Persentase Pegawai
yang Memenuhi Jam
Pelatihan
90% 100% 90,00% N/A 111%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 20
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Target
2017
Capaian Persentase
Realisasi
2017
dibanding
Target 2017
2017 2016 2015
Teknis/Manajerial (non
pemeriksa)
7. Meningkatkan
Kinerja
Anggaran dim
Lingkungan
Perwakilan
7.1 Tingkat Kinerja
Implementasi Anggaran
di Lingkungan
Perwakilan
82% 85,85% 89,61% 90,00% 105%
B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SKOR IKU BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017. Adapun penjelasan capaian IKU selama tahun 2017 secara keseluruhan sebagai berikut.
SS. 1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Peranan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Sasaran Strategis 1 untuk mendorong terwujudnya peningkatan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan, diukur melalui 5 (lima) IKU, yaitu IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara, IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli dan IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.
IKU 1.1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK dapat memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada entitas yang diperiksa.
Rekomendasi adalah saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Tindak lanjut
Berdasarkan realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, Pencapaian Sasaran Strategis 1 memperoleh skor 103 dari target skor 100 yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 1 telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 21
(TL) dilakukan dalam rentang 60 hari sejak rekomendasi diterima, baik berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaannya.
IKU 1.1 merupakan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Pada Tahun 2017, rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Entitas pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai IKU sebesar 83,37% dari target yang ditetapkan sebesar 70,00%. Dengan demikian IKU 1.1 tentang persentase penyelesaian tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan telah tercapai.
Gambar 3.1 menunjukkan terdapat peningkatan persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari tahun ke tahun.
Gambar 3.1 – Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Keberhasilan pencapaian IKU ini dapat dicapai diantaranya melalui:
1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah secara aktif melaksanakan kegiatan terkait percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan status (1—4) bersama entitas pemeriksaan selama tahun 2017.
2. Adanya komitmen entitas dalam menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
3. Kebijakan Auditorat Utama Keuangan Negara VI dengan menetapkan alternatif solusi untuk percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sangat membantu entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
IKU 1.2 Persentase Penyelesaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
IKU 1.2 merupakan persentase penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH. Definisi dari IKU ini adalah setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke IPH. IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.
Pada tahun 2017 tidak ada temuan pemeriksaan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai temuan yang berindikasi pidana yang disampaikan kepada
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 22
binbangkum. Sehingga realisasi IKU ini sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.
IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
IKU 1.3 tingkat pemenuhan permintaan penghitungan Kerugian negara. Pada tahun 2017 terdapat tiga permintaan penghitungan Kerugian Negara yang disetujui untuk dihitung dan atas tiga penghitungan tersebut telah diterbitkan 6 (enam) LHP penghitungan yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum diantaranya yaitu:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penghitungan Kerugian Daerah pada Desa Gantung Pengayuh Kabupaten Seruyan TA 2012 s.d. 2015. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Nomor B-122/Q.2.18/Fd.1/01/2017 tanggal 18 Januari 2017;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2014 s.d. 2016 di Pangkalan Bun. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor R/120/V/2017 tanggal 2 Mei 2017;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 di Buntok. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor B-515/Q.2.15/Fd.1/04/2017 tanggal 20 April 2017;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa pada Desa Sumur, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur TA 2015 di Tamiang Layang. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Barito Timur Nomor R/274/VIII/2017 tanggal Agustus 2017
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa pada Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur TA 2015 di Tamiang Layang. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Barito Timur Nomor R/273/VIII/2017 tanggal Agustus 2017;
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesapada Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2015 dan 2016 di Sampit. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur Nomor R/56/IX/2017 tanggal 18 September 2017
Berikut di bawah ini disampaikan Target dan Realisasi Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 23
Gambar 3.2 – Target dan Realisasi Tingkat Pemenuhan Permintaan
Penghitungan Kerugian Negara
Pencapaian IKU 1.3 Tingkat pemenuhan permintaan Penghitungan Kerugian Negara adalah sebesar 106,00% diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2017 sebesar 100,00%.
Salah satu faktor peningkatan target dan realisasi sebagaimana tersebut dalam Gambar 3.2 di atas, diantaranya adalah banyaknya permintaan penghitungan kerugian negara kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah karena peningkatan kepercayaan Aparat Penegak Hukum kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas kasus-kasus sedang ditangani.
Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan dalam pemenuhan IKU 3.1. diantaranya yaitu: a. Ketersediaan SDM
Keterbatasan SDM khususnya pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan IKU ini. Pemetaan formasi pemeriksa untuk pemeriksaan yang berjalan sesuai RKP dan pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang bersifat insidentil harus dilakukan secara cermat sehingga keduanya bisa berjalan secara bersamaan. Jumlah SDM pada BPK Perwakilan Kalimantan Tengah perlu ditambah sehingga dapat medukung seluruh aktivitas pemeriksaan secara memadai.
b. Anggaran Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam pemenuhan IKU ini. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah harus merevisi beberapa anggaran yang sudah dianggarkan dalam perencanaan RKP untuk dianggarkan dalam memenuhi permintaan pemeriksaan penghitungan kerugian negara pada tahun berjalan. Jika sudah tidak dimungkinkan untuk melakukan revisi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan Auditorat Utama Investigasi untuk membantu keterbatasan anggaran tersebut.
c. Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Penghitungan Kerugian Negara Perlunya diatur jangka waktu penyelesaian laporan penghitungan kerugian negara sehingga proses reviu dan penerbitan laporan tidak terlalu lama.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 24
IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli
IKU 1.5 tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli selaras dengan IKU 1.3 tentang tingkat pemenuhan pemberian keterangan ahli. Selama tahun 2017 terdapat lima permintaan sebagai keterangan ahli atas dua kasus penghitungan kerugian negara tahun 2016 dan tiga kasus penghitungan kerugian negara tahun 2017.
Adapun permintaan ahli yang telah dipenuhi tahun 2017 antara lain:
1. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Gedung Stikes Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun. Pemberi keterangan ahli yaitu Carlos Leo, S.H.
2. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan kapal tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukamara TA 2013. Pemberi keterangan ahli yaitu Sandi Andriansyah, S.E.
3. Permintaan keterangan ahli atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Gantung Pangayuh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan TA 2012 s.d. 2015. Pemberi keterangan ahli yaitu Mangiring Silalahi S.H.
4. Permintaan keterangan ahli atas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2014 s.d. 2016. Pemberi keterangan ahli yaitu Edi Sunyoto, S.Sos., MAB., Ak.
5. Permintaan keterangan ahli atas Kegiatan Pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016. Pemberi keterangan ahli yaitu Raymond Pardomuan, S.H.
Berikut disampaikan gambaran pemenuhan IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli sebagai berikut:
Gambar 3.3 – Target dan Realisasi Tingkat Pemenuhan Permintaan Keterangan Ahli
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 25
Terhadap IKU 1.3. Tingkat Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli, Pencapaian IKU adalah sebesar 103,00% diatas target yang telah ditetapkan tahun 2017 sebesar 100,00%.
Terjadinya peningkatan realisasi antara tahun 2016 dan 2017 antara lain karena meningkatnya permintaan penghitungan negara kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Instansi Penegak Hukum.
IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
IKU 1.5 adalah berkenaan dengan Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang. Hal tersebut sebagai upaya pemenuhan Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada pemilik kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
Sesuai mekanisme yang ditetapkan di BPK, maka pemberian bahan pendapat disampaikan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Direktorat EPP agar dapat dimanfaatkan oleh Ditama Revbang dalam hal ini Direktorat EPP dalam penyampaian konsep bahan pendapat kepada Badan.
Pada Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan satu usulan bahan pendapat yaitu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) Tidak Bisa Dimanfaatkan dan Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Usulan bahan pendapat tersebut telah diterima oleh Ditama Revbang melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP nomor 499/ND/XII.2/11/2017 tanggal 2 November 2017 dan dapat dimasukkan dalam database Usulan Bahan Pendapat. Pencapaian IKU ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan tahun 2017 yaitu satu usulan.
SS. 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
Perencanaan pemeriksaan merupakan awal dari proses pemeriksaan setelah mempertimbangkan kebijakan dan strategi pemeriksaan dan risiko manajemen pemeriksaan BPK sebagai dasar penentuan tujuan, lingkup, dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan diperlukan agar perencanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan, rencana kegiatan pemeriksaan, serta standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan tersebut yang telah ditetapkan dalam Sasaran Strategis 2 yang diukur melalui dua IKU yaitu IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan dan IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP.
Berdasarkan realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, Pencapaian Sasaran Strategis 2 memperoleh skor 101,88 dari target skor 100 yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 2 telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 26
IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
Realisasi IKU 2.1 tentang Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan selama Tahun 2016 yaitu sebesar 95,00%. Realisasi ini masih diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2017 yaitu sebesar 85,00%. Penilaian tersebut terjadi karena BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan satu kali revisi Rencana Kegiatan Pemeriksaan pada Tahun 2016 sehingga penilaian atas IKU 2.1. berdasarkan hasil konversi atas revisi tersebut adalah sebesar 95,00%.
Revisi Rencana Kegiatan Pemeriksaan pada tahun 2017 dilakukan untuk mengakomodir pemeriksaan tematik pusat dan tematik perwakilan yang perlu penyesuaian pada tahun berjalan sehingga pencapaian IKU ini tidak mencapai 100% dalam dua periode pengukuran IKU.
IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
Realisasi IKU 2.2 tentang Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP yaitu sebesar 28% . selama Tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) LHP Kinerja yang diterbitkan dari 40 (empat puluh) LHP yang telah diterbitkan. 6 (enam) LHP tersebut yaitu LHP atas Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Desa pada Pemerintah Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya dan Kinerja atas Pengelolaan Obat dan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat.
Realisasi IKU ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 28,00%. Pencapaian IKU ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan tahun 2017.
SS. 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
Pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hal ini bermakna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan negara yang transparan mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa independen.
Sejalan dengan pemahaman mengenai pengelolaan yang harus memperhatikan akuntabilitas dan berorientasi hasil, maka hasil pemeriksaan BPK turut berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, BPK perlu menjaga kualitas hasil pemeriksaan agar entitas yang diperiksa dapat mewujudkan akuntabilitas tersebut sesuai dengan nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme.
Pemeriksaan yang berkualitas dapat dicapai bila hasil pemeriksaan disusun berdasarkan bukti pemeriksaan yang memadai, cukup dan relevan pada tim pemeriksaan berdasarkan komunikasi dan interaksi dengan pihak-pihak terkait yang mengedepankan manfaat, etika, dan moral serta perilaku yang mencerminkan nilai dasar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 27
Selain itu, kualitas pemeriksaan juga akan ditentukan oleh kecukupan waktu pelaksanaan pemeriksaan untuk melakukan seluruh proses yang terstruktur dan lengkap yang dilengkapi dengan pelaksanaan prosedur pengendalian kualitas sehingga dapat diyakinkan laporan hasil pemeriksaan disajikan tepat waktu dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan BPK.
Terdapat enam IKU dalam pencapaian Sasaran Strategis 3, yaitu IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan, IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP dan IKU 3.6 Persentase LHP yang digugat dan BPK Dinyatakan Menang.
IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
Pengukuran IKU 3.1 tentang Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan didasarkan atas pemenuhan reviu berjenjang atas seluruh pemeriksaan yang telah dilaksanakan. IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan reviu berjenjang atas 25 (dua puluh lima) LHP yang telah diterbitkan Tahun 2017. Sehingga pencapaian IKU ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.
IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
Pengukuran IKU 3.2 tentang Pemenuhan Quality Assurance Pemeriksaan diukur berdasarkan reviu PSP dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan.
IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Assurance (QA). Pengukuran atas IKU 3.2 dilakukan melalui daftar pertanyaan yang merupakan bagian dalam Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu yang digunakan oleh pemeriksa untuk melaksanakan reviu atas pengendalian keyakinan mutu dalam proses pemeriksaan.
Realisasi IKU ini tahun 2017 telah memenuhi target sebesar 100,00%.
Berdasarkan realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, Pencapaian Sasaran Strategis 3 memperoleh skor 100,75 dari target skor 100 yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 3 telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 28
Gambar 3.3 – Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Tahun 2017
IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
IKU Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP diukur atas konsistensi dan akurasi LHP Keuangan, Kinerja dan PDTT yang telah diterbitkan. Pada tahun 2017, IKU ini tidak diukur sehingga tidak ada realisasi untuk IKU ini.
IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, kinerja Pemeriksa BPK tercermin dari implementasi nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme (IIP). Profesionalisme merupakan penerapan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku. Persepsi kinerja Pemeriksa BPK yang profesional menunjukkan salah satu bentuk kepuasan auditee atas kinerja pemeriksaan BPK.
Pada Tahun 2017, indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK atas seluruh pemeriksaan di Tahun 2017 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,66.
Nilai ini didapat dari 25 (dua puluh lima) Kuisioner yang disampaikan kepada 25 (dua puluh lima) entitas pemeriksaan pada tahun 2017. Realisasi ini diatas target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 yaitu 4,00.
Keberhasilan pencapaian IKU ini menunjukkan bahwa pemeriksa BPK telah mengimplementasikan nilai nilai dasar BPK dan telah berpedoman pada standar yang berlaku.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 29
Gambar 3.4 – Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
Realisasi IKU 3.5 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2017 sebesar 100%. Seluruh LHP yang diterbitkan tahun 2017 disampaikan tepat waktu kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah sesuai dengan waktu penyampaian yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Keuangan Negara pada pasal 17 untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan program pemeriksaan untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang
Kualitas pemeriksaan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan di BPK. Pemeriksaan yang berkualitas diharapkan mampu menurunkan risiko LHP digugat dan BPK dinyatakan kalah. Risiko tersebut dapat dimitigasi melalui cara meminimalisasikan kemungkinan salah saji pada LHP. Minimalisasi kemungkinan salah saji pada LHP dilakukan antara lain dengan pelaksanaan reviu secara berjenjang untuk memperoleh keyakinan dan penjaminan mutu.
Manfaat Risiko LHP digugat oleh pihak ketiga akan menurun apabila didukung dari perwujudan manfaat-antara tidak adanya salah saji dalam LHP. Perwujudan manfaat ini bertujuan untuk memastikan kualitas substansi dalam LHP telah melewati keseluruhan tahapan pengendalian mutu (quality control) dan pemerolehan keyakinan mutu (quality assurance) sesuai dengan SPKM. Dengan adanya kepastian penyajian LHP melalui tahapan pengendalian mutu dan pemerolehan keyakinan mutu maka diharapkan jumlah LHP yang berkualitas diharapkan mengalami peningkatan.
Peningkatan jumlah LHP yang berkualitas diharapkan mampu menurunkan risiko LHP digugat dan BPK dinyatakan kalah. Keberhasilan perwujudan manfaat ini diukur dari tingkat persentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah. Berkurangnya LHP BPK yang dituntut oleh pihak ketiga memberikan gambaran mengenai peningkatan tingkat kepuasan auditee terhadap kinerja Pemeriksa BPK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 30
Pada tahun 2017, Realisasi IKU ini sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. Angka ini dihitung dari tidak adanya LHP yang digugat pada tahun 2017. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas substansi yang tersaji dalam LHP dan telah dilaksanakannya penyajian substansi LHP melalui reviu berjenjang untuk memastikan quality control dan quality assurance pemeriksaan.
SS. 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
Tata kelola TLHP yang baik akan mendukung proses evaluasi data rekomendasi yang belum ditindaklanjuti entitas, serta mengomunikasikan status TLHP kepada entitas. Oleh sebab itu melalui pelaksanaan Renstra 2016-2020, kualitas tata kelola TLHP meningkat diidentifikasi sebagai manfaat-langsung yang akan mendukung terealisasinya manfaat-antara yaitu penyelesaian TLHP meningkat.
Manfaat ini dirasakan mutlak harus terwujud, terutama mengingat bahwa peningkatan penyelesaian tindak lanjut sudah diinisiasi sejak tahun 2009 di mana SMP mulai dikembangkan. Selanjutnya, untuk merealisasikan manfaat kualitas tata kelola TLHP meningkat dalam mewujudkan maka perlu disusun kegiatan rutin strategis terkait peningkatan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait, baik di lingkungan internal organisasi, juga dengan entitas terkait pelaksanaan Tindak Lanjut. Data yang berkualitas adalah data yang akurat, oleh karena itu satker pemeriksa (AKN dan Perwakilan) wajib melakukan penelaahan yang lebih baik terhadap jawaban TL yang diterima dari entitas yang diperiksa. Selain itu, untuk merealisasikan tata kelola TLRHP yang berkualitas, maka dibutuhkan pengembangan aplikasi pemeriksaan yang dapat mengakomodir data Tindak Lanjut beserta data dukungnya.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong terwujudnya peningkatan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara tersebut melalui Sasaran Strategis 4 yang diukur melalui tiga IKU yaitu IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dan IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.
IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pada Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah secara aktif melaksanakan Rapat Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) bersama Inspektorat se-Provinsi Kalimantan Tengah setiap semester sehingga dihasilkan 30 (tiga puluh) TLRHP yang mutakhir selama Tahun 2017 atas 15 (lima belas) entitas pemeriksaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pencapaian IKU 4.1 tentang
Berdasarkan realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, Pencapaian Sasaran Strategis 4 memperoleh skor 100 dari target skor 100 yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 4 telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 31
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebesar 100,00% atau sesuai dengan target Tahun 2017.
IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Jumlah laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan selama 2 (dua) semester pada tahun 2017 adalah sebanyak 30 (tiga puluh) laporan dari 15 entitas yang dipantau.
Realisasi IKU 4.2 tentang Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan sebanyak 30 (tiga puluh) dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Berkenaan dengan IKU 4.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang, maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan secara tepat waktu Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah atas 15 (lima belas) entitas di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ditama Revbang melalui Nota Dinas nomor 229/ND/XIX.PAL/07/2017 tanggal 11 Juli 2017 (Semester I Tahun 2017) dan Nota Dinas nomor 19/ND/XIX.PAL/01/2018 tanggal 12 Januari 2018 (Semester II Tahun 2017).
Realisasi pencapaian IKU 4.3 sudah sesuai dengan target Tahun 2016 sebesar 100,00%.
SS. 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan AKN
Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu pengubahan. Hasil dari pengubahan adalah manfaat yang akan mendorong pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi ketersediaan modal yang tepat yang dimiliki organisasi dalam mewujudkan manfaat-manfaat tersebut. Renstra 2016-2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (human capital), modal informasi (information capital), modal organisasi (organization capital), dan pengelolaan sumber daya keuangan.
Pengelolaan SDM difokuskan pada pembentukan talent pool, pengelolaan modal informasi difokuskan pada peningkatan dukungan TI yang terintegrasi dan dukungan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai bagi para Pelaksana BPK. Pengelolaan modal organisasi difokuskan pada pengembangan budaya yang berintegritas, independen, dan profesional, serta pengembangan penyebaran praktik-praktik terbaik di BPK.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan kualitas organisasi melalui pecapaian Sasaran Strategis 5 yang diukur melalui Sembilan IKU yaitu IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 5.3 Jumlah Usulan Best-Practice, IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice, IKU 5.5 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, IKU 5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan, IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan, IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 32
Sarana dan Prasarana dan IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.
IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP/135/M.PAN/09/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pedoman tersebut Inspektur Utama melalui Nota Dinas Nomor 293g/ND/XI/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 dengan nilai 83,25% atau dengan kategori “A” (Memuaskan). Hasil Evaluasi ini sejalan dengan pencapaian target IKU 5.1.
Nilai evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria sehingga perlu mendapatkan perbaikan. Untuk selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan berusaha menyempurnakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan memperhatikan catatan atas evaluasi tersebut.
IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive, Portal Satker), layanan aplikasi kelembagaan (SISDM) dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, Portal E-Audit, SIPTL). Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal.
IKU 5.2 ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT culture di BPK, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK dapat ditingkatkan.
Pada Tahun 2016 tingkat pemanfaatan Teknologi dan Informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 73,34% dengan rincian sebagai berikut:
1. Pemanfaatan layanan dasar email, eDrive dan Portal Satker sebesar 25,97%. dengan rincian pemanfaatan email sebesar 72,55% (pembobotan sebesar 20%),
Berdasarkan realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, Pencapaian Sasaran Strategis 5 memperoleh skor 95,08 dari target skor 100 yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 5 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 33
eDrive sebesar 64,64% (pembobotan sebesar 10%) dan Portal Satker sebesar 100% (pembobotan sebesar 5%).
2. Layanan aplikasi umum SISDM sebesar 88,44% (pembobotan sebesar 30%) menghasilkan nilai sebesar 26,53%.
3. Pemanfaatan layanan pemeriksaan SMP, Portal E-Audit dan SIPTL 20,83% dengan rincian sebesar pemfaatan SMP sebesar 55,56%. (pembobotan sebesar 15%), Pemanfaatan Portal E-Audit sebesar 50% (pembobotan sebesar 15%), Pemanfaatan SIPTL sebesar 100% (pembobotan sebesar 5%).
Berikut disampaikan pemanfaatan layanan Teknologi Informasi sebagai berikut:
Gambar 3.5 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
Nilai realisasi IKU 5.2 ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2017 yaitu sebesar 73,34 % dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, maka pencapaian IKU Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 18,81% dari realisasi tahun 2016 sebesar 92,15%.
Upaya untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi akan dilaksanakan melalui sosialisasi pemanfaatan aplikasi teknologi informasi kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka layanan tanya jawab dan bantuan konsultasi tingkat pemanfaatan TI sehingga tingkat pemanfaatan TI dapat diopstimalkan. Sosialisasi dan pemberian layanan dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat secara aktif memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
IKU 5.3 Jumlah Usulan Best-Practice
IKU 5.3 tentang Persentase Penyusunan Best Practice. Pada Tahun 2017 pencapaian IKU ini sebesar 0%, sama dengan target yang telah ditetapkan, karena belum ada best-practice yang direncanakan, disusun ataupun divalidasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 34
IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice
IKU 5.4 tentang Persentase Penyebaran Best Practice. Pada Tahun 2017 pencapaian IKU ini sebesar 0%, sama dengan target yang telah ditetapkan, karena belum ada kegiatan penyebaran best practice.
IKU 5.5 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Berdasarkan IKU 5.5., BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja secara tepat waktu kepada Direktorat PSMK dengan Nota Dinas Nomor 54/ND/XIX.PAL/02/2017 tanggal 9 Februari 2017.
Pencapaian IKU ini sesuai target yang telah ditetapkan Tahun 2017 sebesar 100,00%. Adapun dalam penyusunan LAKIP pada unsur-unsur pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
IKU 5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
Berdasarkan IKU 5.6 tentang Ketepatan Penyampaian Laporan Bulanan, pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah telah menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sehingga pencapaian IKU ini sebesar 100,00% dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
IKU 5.7 adalah penilaian tentang Jumlah Media Relation yang dilaksanakan. Media relation adalah media berkomunikasi antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan stakeholders, dalam hal ini media. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan dalam rangka meningkatkan awareness stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPK sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan 2 (dua) kali kegiatan media relation yang diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) awak media cetak maupun elektronik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Media Relation I dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengambil tema ”BPK Kawal Harta Negara”. Bertindak sebagai narasumber yaitu Ibu Adelina Silalahi (Kepala Bagian Informasi Biro Humas dan Kerjasama Internasional), dan Bapak Mochammad Suharyanto (Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah II).
Media relation II dilaksanakan dalam bentuk media gathering pada tanggal 11 Desember 2017 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tema media gathering tersebut “Peranan BPK dalam Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”. Bertindak sebagai Narasumber adalah Bapak Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat (Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah), Ibu Sri Harini Margaretha (Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dinas PMD Provinsi Kalimantan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 35
Tengah) dan Bapak Welliya El Fajri (Ketua Tim Pemeriksa Pemeriksaan Kineja Pembangunan Desa), dengan host/moderator yaitu Neni Maria dari TVRI Kalteng. Acara media gathering ini dihadiri oleh 20 (dua puluh) media massa maupun elektronik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Gambar 3.6 -Media Relation dan Media Gathering BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Selain kegiatan kegiatan media workshop dan media gathering tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017 melakukan dua kali kegiatan media visit. Media visit dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 02 Juni 2017 ke Kalteng Pos dan TVRI Kalteng dengan melakukan Live Talkshow Interaktif bertempat di TVRI Kalteng yang mengambil tema: “Pemeriksan LKPD TA 2016”. Bertindak sebagai narasumber yaitu Dr. Harry Azhar Azis, MA (Anggota VI BPK RI) , Ir. Cornel Syarief Prawiradiningrat, MM (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah), Dr. Mofit Saptono (Wakil Walikota Palangka Raya), dan Bapak Herman Hermawan (Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah).
Gambar 3.5 -Media Visit BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ke Kalteng Pos dan TVRI Kalteng
Pencapaian IKU 5.7 ini sebesar 3 (tiga) atau diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2017 yaitu sebesar 2 (dua). Pencapaian IKU ini selaras dengan usaha BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan awareness stakeholders atas tugas dan fungsi BPK.
IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
IKU 5.8 tentang Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana. Realisasi IKU ini sebesar 93,95% atau diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2017 yaitu 84%. Adapun realisasi ini didapatkan dari persentase pemenuhan sarana sesuai standar
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 36
sebesar 94,05% dan persentase pemenuhan prasarana sesuai standar sebesar 93,85%. Total persentase tersebut dibagi 2 menjadi nilai realisasi Tahun 2017.
Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. merupakan modal yang akan mendukung terealisasinya manfaat-manfaat pada level internal process dan stakeholder expectation.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya terus meningkatkan pemenuhan standar sarana dan prasarana dengan mendasarkan pada pemenuhan dari hasil pengadaan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, maupun dari Biro Umum BPK RI. Selain melakukan pemenuhan atas sarana dan prasarana, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga menjaga agar para pegawai dapat merasakan situasi yang yang nyaman dan sehat. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan Biro Umum dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal dalam peningkatan sarana dan prasarana ini.
IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
IKU 5.9 tentang Tigkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin mencapai 100% atau telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan tidak ada pelanggaran kode etik selama tahun 2017.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha untuk mengembangkan budaya organisasi yang kondusif yang merupakan implementasi dari visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam diri setiap pegawai yang tercermin dalam sikap dan pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.
Strategi ini bertujuan untuk memastikan para pegawai mengetahui dan menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.
SS. 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan
BPK menyadari sebagai organisasi profesional, kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. SDM sebagai aset utama organisasi. Pada Renstra 2016-2020 pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan talent pool dengan prioritas pada keluarga jabatan yang secara langsung memengaruhi pencapaian Tujuan Strategis. Pengembangan talent pool akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan para ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi pemilihan pemimpin BPK di masa depan; merupakan syarat dapat diterapkannya manajemen karir dan manajemen suksesi dengan lebih baik dan berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemen SDM berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan. Diharapkan agar pada akhir periode Renstra, BPK akan memiliki
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 37
sekumpulan pegawai yang ahli di bidang-bidang yang penting bagi kesuksesan BPK.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai di Lingkungan Perwakilan sebagaimana perwujudan Sasaran Strategis 6 yang diukur melalui dua IKU yaitu IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan IKU 6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa).
IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah akhir September. Jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum akhir September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama. Jika pegawai mulai aktif di satker baru sejak awal Oktober maka tanggung jawab diklat ada di satker baru.
Realisasi IKU 6.1 tentang Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa pada Tahun 2017 sebesar 95,45%. Selama Tahun 2017 terdapat 42 Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 40 jam dari total jumlah pemeriksa sebanyak 44 orang. Realisasi IKU ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2017 yaitu 100,00%.
Adapun kendala pencapaian IKU ini yaitu :
1. Jadwal pelatihan bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan;
2. Mutasi keluar dan mutasi masuk pegawai . Mutasi masuk pegawai ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang belum mempunyai jam pelatihan sedangkan mutasi keluar yang telah mempunyai jam pelatihan mengakibatkan terjadinya penurunan penghitungan jam pelatihan.
Dalam memperbaiki pencapaian IKU ini ditahun berikutnya, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk memenuhi jam diklat bagi pemeriksa dengna melakukan diklat di Perwakilan sebelum pelaksanaan pemeriksaan, melakukan pemetaan pemeriksa yang belum memenuhi standar jam pelatihan dengan menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan sehingga keduanya dapat berjalan dengan baik, dan memprioritaskan pegawai baru mutasi yang belum mempunyai jam pelatihan untuk melakukan diklat.
Berdasarkan realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, Pencapaian Sasaran Strategis 6 memperoleh skor 99,03 dari target skor 100 yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 6 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 38
IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)
Realisasi IKU 6.2 tentang Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa) pada Tahun 2017 sebesar 100,00%. Pencapaian ini diatas target tahun 2017 yaitu 90%. Hal ini menunjukkan seluruh pegawai non pemeriksa telah memenuhi jam pelatihan pada tahun 2017.
SS. 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Dalam Renstra 2016-2020, optimalisasi pemanfaatan anggaran dilakukan
dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja (PBK). PBK mengandung tiga prinsip, yaitu;
1. Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (money follow function);
2. Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); dan
3. Prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).
Dalam model penganggaran ini, setiap penggunaan dana dalam suatu
kegiatan atau program harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran. Hal tersebut akan memudahkan bagi manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja dari suatu kegiatan atau program. Evaluasi kinerja berguna untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola. Selain itu, evaluasi kinerja digunakan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebelumnya sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kinerja di tahun-tahun berikutnya.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkatkan kinerja anggaran di Lingkungan Perwakilan sebagaimana perwujuadan Sasaran Strategis 7 yang diukur melalui satu IKU yaitu IKU 7.1 tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan.
IKU 7.1 tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan
IKU 7.1 merupakan IKU yang digunakan untuk mengukur kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola anggaran yang diusulkan dan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Direktorat PSMK selama satu tahun anggaran. Tujuan dari pengukuran IKU 7.1 adalah untuk mengoptimalkan kinerja implementasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi satker. Pengukuran ini dinilai dalam empat aspek yaitu penyerapan
Berdasarkan realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, Pencapaian Sasaran Strategis 7 memperoleh skor 104,70 dari target skor 100 yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 7 telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 39
anggaran, Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi, Pencapaian Keluaran, dan Efisiensi
Realisasi IKU 7.1 tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan sebesar 85,85% atau diatas realisasi yang telah ditetapkan Tahun 2017 sebesar 82,00%. Tingkat pencapaian implementasi anggaran tersebut diperoleh dari pencapaian penyerapan anggaran sebesar 96,86%, konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 97,70%, pencapaian keluaran sebesar 100,00% dan efisiensi sebesar 53,05%.
Realisasi anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp18.688.267.756,00 dari pagu anggaran sebesar Rp19.293.654.000,00 atau sebesar 96,86%. Pencapaian IKU ini dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan disebabkan perubahan formulasi penghitungan kinerja anggaran sesuai PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aspek efisiensi mempunyai nilai paling rendah dibanding aspek lainnya dikarenakan faktor penyerapan anggaran yang tinggi pada periode pelaporan. Sehingga kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha memperbaiki kinerja anggaran dengan melakukan pengelolaan anggaran yang baik dan terencana.
Berikut disampaikan perbandingan tingkat kinerja implementasi anggaran di dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut:
Gambar 3.6 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di LIngkungan
Gambar 3.7 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di LIngkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 40
C. PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN CAPAIAN 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR
Berikut ini disampaikan perbandingan realisasi capaian tahun pelaporan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:
Tabel 3.2 – Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan
Dengan Capaian 3 (Tiga) Tahun Terakhir
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
2017
Capaian
2017 2016 2015
1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan
1.1 Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
70% 83.37% 76,90% 71,35%
1.2 Persentase Penyampaian
LHP yang Mengandung
Unsur Tindak Pidana ke
IPH
100% 100% 0,00% 50%
1.3 Tingkat Pemenuhan
Permintaan
Penghitungan Kerugian
Negara
100% 106% 103% N/A
1.4 Tingkat Pemenuhan
Pemberian Keterangan
Ahli
100% 105% 103% N/A
1.5 Jumlah Bahan Pendapat
dan Pertimbangan yang
dimanfaatkan Ditama
Revbang
1 1 2 1
2. Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Strategis
2.1 Tingkat Konsistensi
antara Rencana
Pemeriksaan dan
Pelaksanaan
85% 95% 95,00% N/A
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja
terhadap Seluruh LHP
28% 28.00% 27,27% 8
3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan
3.1 Pemeriksaan Quality
Control (QC)
Pemeriksaan
100% 100% 100% N/A
3.2 Pemenuhan Quality
Assurance (QA)
100% 100% 100% 100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan
Akurasi Penyajian LHP
100% N/A 53,42% N/A
3.4 Indeks Kepuasan Auditee
atas Kinerja Pemeriksa
BPK
4.00 4.66 4,49 N/A
3.5 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP
100% 100% 100% 100%
3.6 Persentase LHP yang
Digugat dan BPK
Dinyatakan Menang
100% 100% N/A N/A
4. Meningkatkan 4.1 Tingkat Pemutakhiran 100% 100% 100,00% N/A
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 41
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
2017
Capaian
2017 2016 2015
Kualitas Pemantaun
TLRHP dan
Kerugian Negara
Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
4.2 Jumlah Laporan
Pemantauan
Penyelesaian Kerugian
Negara
30 30 30 30
4.3 Ketetapan Waktu
Penyampian Laporan
Pemantauan
Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara ke
Ditama Revbang
100% 100% 100% 100%
5. Meningkatkan
Kualitas Organisasi
di Lingkungan
Perwakilan
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
A A A N/A
5.2 Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan Informasi
100% 73.34% 92,15% 100,%
5.3 Jumlah Usulan Best-
Practice
0 0 0 N/A
5.4 Persentase Penyebaran
Best-Practice
0% 0% 0% N/A
5.5 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
100% 100% 100% N/A
5.6 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Bulanan
100% 100% 100% N/A
5.7 Jumlah Media Relation
yang Dilaksanakan
2 3 3 2
5.8 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
84% 93,95% 94,91% 100%
5.9 Tingkat Kepatuhan
Pegawai terhadap Kode
Etik dan Peraturan
Disiplin
100% 100% N/A N/A
6. Meningkatkan
Kompetensi
Pegawai di
Lingkungan
Perwakilan
6.1 Persentase Pemeriksa
yang Memenuhi Standar
Jam Pelatihan Pemeriksa
100% 95,45% 96,43% 86,67%
6.2 Persentase Pegawai yang
Memenuhi Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (non
pemeriksa)
90% 100% 90,00% N/A
7. Meningkatkan
Kinerja Anggaran
dim Lingkungan
Perwakilan
7.1 Tingkat Kinerja
Implementasi Anggaran
di Lingkungan
Perwakilan
82% 85,85% 89,61% 90,00%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 42
Sedangkan persentase perbandingan realisasi capaian Tahun 2017 dengan target tahun 2017 dan perbandingan target jangka menengah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 – Persentase Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2017
Dengan Target Tahun 2017 dan Target Jangka Menengah
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi 2017
Persentase Perbandingan
Realisasi Tahun 2017
dengan Target Tahun
2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
1.1
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
70% 70% 70% 60% 70% 83,37% 119%
1.2
Persentase
Penyampaian LHP
yang Mengandung
Unsur Tindak
Pidana ke IPH
1 60% 60% 100% 100% 100% 100%
1.3
Tingkat
Pemenuhan
Permintaan
Penghitungan
Kerugian Negara
N/A N/A N/A 100% 100% 106% 106%
1.4
Tingkat
Pemenuhan
Pemberian
Keterangan Ahli
N/A N/A N/A 100% 100% 105% 105%
1.5
Jumlah Bahan
Pendapat dan
Pertimbangan
yang dimanfaatkan
Ditama Revbang
2 2 1 1 1 1 100%
2.1
Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
N/A N/A N/A 85% 85% 95% 112%
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP
7 9 8 18% 17% 28% 100%
3.1 Pemeriksaan Quality Control (QC) Pemeriksaan
N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
N/A N/A N/A 100% 100% N/A N/A
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 43
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi 2017
Persentase Perbandingan
Realisasi Tahun 2017
dengan Target Tahun
2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
3.4
Indeks Kepuasan
Auditee atas
Kinerja Pemeriksa
BPK
N/A N/A N/A 3,60 4,00 4.66 117%
3.5 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100%
3.6 Persentase LHP
yang Digugat dan
BPK Dinyatakan
Menang
N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100%
4.1
Tingkat
Pemutakhiran
Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
4.2
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
30 30 30 30 30 30 100%
4.3
Ketetapan Waktu Penyampian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.1
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
N/A N/A N/A A A A A
5.2
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
100% 100% 100% 100% 100% 73.34% 73%
5.3 Jumlah Usulan Best-Practice
N/A N/A N/A 0% 0% 0 N/A
5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice
N/A N/A N/A 0% 0% 0% N/A
5.5
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
5.7 Jumlah Media Relation yang
2 2 2 2 2 3.0 150%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 44
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi 2017
Persentase Perbandingan
Realisasi Tahun 2017
dengan Target Tahun
2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Dilaksanakan
5.8
Tingkat
Pemenuhan Sarana
dan Prasarana
75% 100% 100% 90% 84% 93,95% 112%
5.9
Tingkat Kepatuhan
Pegawai terhadap
Kode Etik dan
Peraturan Disiplin
N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100%
6.1
Persentase
Pemeriksa yang
Memenuhi Standar
Jam Pelatihan
Pemeriksa
90% 90% 90% 100% 100% 95,45% 95%
6.2
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)
N/A N/A N/A 90% 90% 100% 111%
7.1
Tingkat Kinerja
Implementasi
Anggaran di
Lingkungan
Perwakilan
90% 90% 90% 90% 82% 85,85% 105%
D. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tiga program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK dengan pagu anggaran sebesar Rp7.584.314.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.033.644.458,00, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK dengan pagu anggaran sebesar Rp3.205.773.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.168.211.464,00 dan Program Pemeriksaan Keuangan Negara dengan pagu anggaran sebesar Rp8.503.567.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.486.411.834,00. Adapun realisasi anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 per jenis keluaran disajikan dalam tabel 3.4 berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 45
Tabel 3.4 – Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
NO JENIS KELUARAN
RENCANA REALISASI TAHUN 2017
Vol. Anggaran (Rp) Vol. Anggaran (Rp) Vol. (%) Anggaran
(%)
1. RKP PEMERIKSAAN 40 6,301,738,000 40 6,295,065,447 100.00 99.89
1 LHP Laporan Keuangan 14 3,660,976,000 14 3,657,776,832 100.00 99.91
2 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK 1 110,199,000 1 109,915,200 100.00 99.74
3 LHP Kinerja 7 1,809,410,000 7 1,809,015,902 100.00 99.98
4 LHP DTT 3 569,908,000 3 568,023,913 100.00 99.67
5 LHP Banpol 15 151,245,000 15 150,333,600 100.00 99.40
2. RKP NON PEMERIKSAAN 77 2,201,829,000 77 2,191,346,387 100.00 99.52
1 Laporan Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
30 273,450,000 30 273,424,900 100.00 99.99
2 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
30 479,237,000 30 471,097,000 100.00 98.30
3 Rumusan Bahan Pendapat 1 3,558,000 1 3,533,700 100.00 99.32
4 Layanan Administrasi Pemeriksaan 12 1,236,648,000 12 1,234,977,550 100.00 99.86
5 Sumbangan IHPS 2 194,676,000 2 194,069,987 100.00 99.69
6 Laporan Profil Entitas 2 14,260,000 2 14,243,250 100.00 99.88
Jumlah RKP 117 8,503,567,000 117 8,486,411,834 100.00 99.80
3. RENCANA KEGIATAN SETJEN DAN PENUNJANG
216 10,790,087,000 216 10,201,855,922 100.00 94.55
1 Layanan Perkantoran (1032.994) 12 372,956,000 12 367,860,300 100.00 98.63
2 Layanan Kehumasan Dalam Negeri 22 167,740,000 22 166,950,580 100.00 99.53
3 Publikasi 12 124,088,000 12 122,144,785 100.00 98.43
4 Layanan Bidang Hukum 20 262,974,000 20 260,878,138 100.00 99.20
5 Layanan Perkantoran (1033.994) 12 5,794,444,000 12 5,257,234,006 100.00 90.73
6 Layanan Kepegawaian 12 123,512,000 12 122,655,249 100.00 99.31
7 Manajemen Kinerja 16 156,740,000 16 155,012,951 100.00 98.90
8 Manajemen Karir 4 85,220,000 4 84,938,169 100.00 99.67
9 Layanan Perkantoran (1034.994) 12 257,520,000 12 257,520,000 100.00 100.00
10 Dokumen Perencanaan Anggaran 8 116,318,000 8 115,933,227 100.00 99.67
11 Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
8 14,390,000 8 14,336,800 100.00 99.63
12 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Keuangan
40 108,412,000 40 108,180,253 100.00 99.79
13 Layanan Perkantoran (1035.994) 12 2,725,265,000 12 2,696,916,510 100.00 98.96
14 Laporan Pembinaan dan Pengembangan Bidang TI
4 60,656,000 4 58,216,802 100.00 95.98
15 Layanan Internal Overhead 1 87,475,000 1 86,580,500 100.00 98.98
16 Layanan Umum 21 332,377,000 21 326,497,652 100.00 98.23
Jumlah RKSP 216 10,790,087,000 216 10,201,855,922 100.00 94.55
Jumlah Keseluruhan 333 19,293,654,000 333 18,688,267,756 100.00 96.86
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 46
BAB IV PENUTUP
Secara umum, terdapat 2 Sasaran Strategis IKU pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mencapai target diantaranya, adalah SS 5 tentang Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan AKN pada IKU 5.2 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi tercapai sebesar 73,34% dari target sebesar 100% dan SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan pada IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa baru tercapai 95,45% dari target 100%.
Gambar 4.1 – Perbandingan Capaian Target dan Realisasi setiap Sasaran Strategis Tahun 2017
Meskipun masih terdapat dua IKU yang belum tercapai namun dibandingkan dengan pencapaian IKU tahun sebelumnya secara total terjadi peningkatan Skor IKU sebesar 0,21 poin yang terlihat dari pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 yaitu sebesar 101,05 dibandingkan pencapaian Tahun 2016 sebesar 100,84.
Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya pencapaian SS IKU diantaranya pada Sasaran Strategis 1 IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dengan capaian sebesar 83,37% dari target sebesar 70%, IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Penghitungan Kerugian Negara dengan capaian sebesar 106% dari target 100%, IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dengan capaian sebesar 105%, IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK dengan capaian sebesar 4,66 dari target 3,60.
Mendasarkan kepada apa yang telah dicapai, dan hal-hal yang masih harus ditingkatkan sebagaimana telah diuraikan di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk terus meningkatkan pencapaian IKU dari tahun ke tahun.
Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja ini semoga bermanfaat untuk perbaikan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan BPK RI di masa yang akan datang.
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Lampiran 1
TABEL TARGET PENCAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2017
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya Pemanfaatan
Hasil Pemeriksaan
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
70%
1.2 Persentase Penyampaian LHP yang
Mengandung Unsur Tindak Pidana
kepada IPH
100%
1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Penghitungan Kerugian Negara
100%
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan
Pemberian Keterangan Ahli
100%
1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang
1
2. Meningkatkan Kualitas Hasil
Pemeriksaan
2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana
Pemeriksaan dan Pelaksanaan
Pemeriksaan
85%
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap
seluruh LHP
28%
3. Meningkatkan Kualitas Hasil
Pemeriksaan
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan
100%
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)
Pemeriksaan
100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi
Penyajian LHP
100%
3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK
4,00
3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100%
3.6 Persentase LHP yang Digugat dan
Dinyatakan Menang
100%
4. Meningkatkan Kualitas
Pemantauan TLRHP dan
Kerugian Negara
4.1 Data Kemutakhiran Data Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
100%
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara
30
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100%
5. Meningkatkan Kualitas
Organisasi di Lingkungan
Perwakilan di Provinsi
Kalimantan Tengah
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
A
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi
100%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
5.3 Jumlah Usulan best-practice 0%
5.4 Persentase penyebaran best-practice 0%
5.5 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan
100%
5.6 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Bulanan
100%
5.7 Jumlah media relation yang
dilaksanakan
2
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan
Prasarana
84%
5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai
Terhadap Kode Etik dan Peraturan
Disiplin
100%
6. Meningkatkan Kompetensi
Pegawai di Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah
6.1 Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Pemeriksa
100%
6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi
Jam Pelatihan Teknis/Manajerial
(Non Pemeriksa)
90%
7. Meningkatkan Kinerja
Anggaran
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran di Lingkungan Perwakilan
82%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Lampiran 2
TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
Tahun
2017
Capaian
Tahun
2017
Capaian
Tahun
2016
Capaian
Tahun
2015
1. Meningkatnya
Pemanfaatan
Hasil
Pemeriksaan
1.1 Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
70% 83.37% 76,90% 71,35%
1.2 Persentase Penyampaian
LHP yang Mengandung
Unsur Tindak Pidana ke IPH
100% 100% 0,00% 50%
1.3 Tingkat Pemenuhan
Permintaan Penghitungan
Kerugian Negara
100% 106% 103% N/A
1.4 Tingkat Pemenuhan
Pemberian Keterangan Ahli
100% 105% 103% N/A
1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang
dimanfaatkan Ditama
Revbang
1 1 2 1
2. Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Strategis
2.1 Tingkat Konsistensi antara
Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan
85% 95% 95,00% N/A
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja
terhadap Seluruh LHP
28% 28% 27,27% 8
3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan
3.1 Pemeriksaan Quality
Control (QC) Pemeriksaan
100% 100% 100% N/A
3.2 Pemenuhan Quality
Assurance (QA)
100% 100% 100% 100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan
Akurasi Penyajian LHP
100% N/A 53,42% N/A
3.4 Indeks Kepuasan Auditee
atas Kinerja Pemeriksa BPK
4.00 4.66 4,49 N/A
3.5 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP
100% 100% 100% 100%
3.6 Persentase LHP yang
Digugat dan BPK
Dinyatakan Menang
100% 100% N/A N/A
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
Tahun
2017
Capaian
Tahun
2017
Capaian
Tahun
2016
Capaian
Tahun
2015
4. Meningkatkan
Kualitas
Pemantaun
TLRHP dan
Kerugian Negara
4.1 Tingkat Pemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
100% 100% 100,00% N/A
4.2 Jumlah Laporan
Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara
30 30 30 30
4.3 Ketetapan Waktu
Penyampian Laporan
Pemantauan Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara ke
Ditama Revbang
100% 100% 100% 100%
5. Meningkatkan
Kualitas
Organisasi di
Lingkungan
Perwakilan
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
A A A N/A
5.2 Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan Informasi
100% 73.34% 92,15% 100,%
5.3 Jumlah Usulan Best-
Practice
0 0 0 N/A
5.4 Persentase Penyebaran
Best-Practice
0% 0% 0% N/A
5.5 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
100% 100% 100% N/A
5.6 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Bulanan
100% 100% 100% N/A
5.7 Jumlah Media Relation yang
Dilaksanakan
2 3 3 2
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana
dan Prasarana
84% 93,95% 94,91% 100%
5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai
terhadap Kode Etik dan
Peraturan Disiplin
100% 100% N/A N/A
6. Meningkatkan
Kompetensi
Pegawai di
Lingkungan
Perwakilan
6.1 Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa
100% 95,45% 96,43% 86,67%
6.2 Persentase Pegawai yang
Memenuhi Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (non
pemeriksa)
90% 100% 90,00% N/A
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
Tahun
2017
Capaian
Tahun
2017
Capaian
Tahun
2016
Capaian
Tahun
2015
7. Meningkatkan
Kinerja
Anggaran dim
Lingkungan
Perwakilan
7.1 Tingkat Kinerja
Implementasi Anggaran di
Lingkungan Perwakilan
82% 85,85% 89,61% 90,00%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Lampiran 3
TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN TARGET LIMA TAHUN
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja Lima Tahun
Realisasi 2017
Persentase Realisasi
Tahun 2017 dengan
Target Tahun 2016
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
60% 70% 70% 70% 60% 83,37% 139%
1.2 Persentase
Penyampaian LHP
yang Mengandung
Unsur Tindak
Pidana ke IPH
1 1 60% 60% 100% 100% 100%
1.3 Tingkat
Pemenuhan
Permintaan
Penghitungan
Kerugian Negara
N/A N/A N/A N/A 100% 106% 106%
1.4 Tingkat
Pemenuhan
Pemberian
Keterangan Ahli
N/A N/A N/A N/A 100% 105% 105%
1.5 Jumlah Bahan
Pendapat dan
Pertimbangan
yang dimanfaatkan
Ditama Revbang
1 2 2 1 1 1 100%
2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
N/A N/A N/A N/A 85% 95% 112%
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP
3 7 9 8 18% 28% 100%
3.1 Pemeriksaan Quality Control (QC) Pemeriksaan
N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100%
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi
N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja Lima Tahun
Realisasi 2017
Persentase Realisasi
Tahun 2017 dengan
Target Tahun 2016
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Penyajian LHP
3.4 Indeks Kepuasan
Auditee atas
Kinerja Pemeriksa
BPK
N/A N/A N/A N/A 3,60 4.66 129%
3.5 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP 96% 96% 96% 96% 100% 100% 100%
3.6 Persentase LHP
yang Digugat dan
BPK Dinyatakan
Menang
N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A
4.1 Tingkat
Pemutakhiran
Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100%
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
30 30 30 30 30 30 100%
4.3 Ketetapan Waktu Penyampian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
N/A N/A N/A N/A A A 100%
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
100% 100% 100% 100% 100% 73.34% 73%
5.3 Jumlah Usulan Best-Practice
N/A N/A N/A N/A 0% 0
N/A
5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice
N/A N/A N/A N/A 0% 0%
N/A
5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja Lima Tahun
Realisasi 2017
Persentase Realisasi
Tahun 2017 dengan
Target Tahun 2016
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100%
5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
1 2 2 2 2 3.0 150%
5.8 Tingkat
Pemenuhan Sarana
dan Prasarana 85% 75% 100% 100% 90% 93,95% 104%
5.9 Tingkat Kepatuhan
Pegawai terhadap
Kode Etik dan
Peraturan Disiplin
N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A
6.1 Persentase
Pemeriksa yang
Memenuhi Standar
Jam Pelatihan
Pemeriksa
90% 90% 90% 90% 100% 95,45% 95%
6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)
N/A N/A N/A N/A 90% 100% 111%
7.1 Tingkat Kinerja
Implementasi
Anggaran di
Lingkungan
Perwakilan
85% 90% 90% 90% 90% 85,85% 95%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Lampiran 4
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran : 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan
1.1 Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
70% 83,37% 119%
1.2 Persentase Penyampaian LHP
yang Mengandung Unsur
Tindak Pidana kepada IPH
100% 100% 100%
1.3 Tingkat Pemenuhan
Permintaan Penghitungan
Kerugian Negara
100% 106% 106%
1.4 Tingkat Pemenuhan
Permintaan Pemberian
Keterangan Ahli
100% 105% 105%
1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama
Revbang
1 1 100%
2. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan
2.1 Tingkat Konsistensi antara
Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan
85% 95% 112%
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja
terhadap seluruh LHP
28% 28% 100%
3. Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan
3.1 Pemenuhan Quality Control
(QC) Pemeriksaan
100% 100% 100%
3.2 Pemenuhan Quality Assurance
(QA) Pemeriksaan
100% 100% 100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan
Akurasi Penyajian LHP
100% N/A N/A
3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK
4,00 4.66 117%
3.5 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP
100% 100% 100%
3.6 Persentase LHP yang Digugat
dan Dinyatakan Menang
100% 100% 100%
4. Meningkatkan
Kualitas Pemantauan
TLRHP dan Kerugian
4.1 Data Kemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
100% 100% 100%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Negara 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian
Negara
30 30 100%
4.3 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama
Revbang
100% 100% 100%
5. Meningkatkan
Kualitas Organisasi di
Lingkungan
Perwakilan di
Provinsi Kalimantan
Tengah
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
A A 100%
5.2 Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan Informasi
100% 73.34% 73%
5.3 Jumlah Usulan best-practice 0% 0 N/A
5.4 Persentase penyebaran best-
practice
0% 0% N/A
5.5 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
100% 100% 100%
5.6 Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Bulanan
100% 100% 100%
5.7 Jumlah media relation yang
dilaksanakan
2 3.0 150%
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana
dan Prasarana
84% 93,95% 112%
5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai
Terhadap Kode Etik dan
Peraturan Disiplin
100% 100% 100%
6. Meningkatkan
Kompetensi Pegawai
di Lingkungan
Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah
6.1 Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa
100% 95,45% 95%
6.2 Persentase Pegawai yang
Memenuhi Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (Non
Pemeriksa)
90% 100% 111%
7. Meningkatkan
Kinerja Anggaran
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran di Lingkungan
Perwakilan
82% 85,85% 105%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp19.293.654.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp18.688.267.756,00