LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN · PDF fileketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 50 Tahun 2009 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TERHADAP

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA TIM KAMPANYE NASIONAL

HJ. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DAN H. PRABOWO SUBIANTO

DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati 1 Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan 2 Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 3 Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 25 Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye 48

LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB PERIKATAN

- 2 -

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang diuraikan dalam laporan akuntan independen, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 50 Tahun 2009 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, “Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan” (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut “SA Seksi 622”) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU. Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas Pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari porsedur yang disepakati berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk. Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut : 1. Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (nasional,

provinsi, atau kabupaten/kota) dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang disampaikan melalui KPU Pusat, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.

2. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh TKN, TKP atau TKK kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang

menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU, KPU Provinsi, atau

KPU Kabupaten/Kota.

PROSEDUR DAN TEMUAN/HASIL DARI PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

- 3 -

A. Umum

1. Prosedur

Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait, seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.

Temuan/Hasil dari Prosedur Pada tanggal 25 Juli 2009 pk. 10.30 WIB. kami telah menerima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (LPPDK) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto beserta Tim Kampanye Nasional untuk periode 1 Juni 2009 sampai dengan 18 Juli 2009 yang terdiri dari :

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDK") tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota).

2. LPPDK tingkat pusat. 3. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Awal ("LDK Penerimaan Awal") tingkat

nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota) (untuk periode sampai dengan tanggal 1 Juni 2009).

4. LDK Penerimaan Awal tingkat pusat (untuk periode sampai dengan tanggal 1 Juni 2009).

5. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I ("LDK Penerimaan I") tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota) (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Juli 2009).

6. LDK Penerimaan I tingkat pusat (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Juli 2009).

7. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap II ("LDK Penerimaan II") tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota) (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009).

8. LDK Penerimaan II tingkat pusat (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009).

9. Laporan Penggunaan Dana Kampanye (“LDK Penggunaan") tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota) (untuk periode sampai dengan tanggal 18 Juli 2009).

10. LDK Penggunaan tingkat pusat (untuk periode sampai dengan tanggal 18 Juli 2009). 11. Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat,

provinsi dan kabupaten/kota) pada tanggal 18 Juli 2009. 12. Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye tingkat pusat pada tanggal 18 Juli 2009. 13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDK.


- 4 -

2. Prosedur

Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye yang terkait terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang dicakup oleh LPPDK beserta laporan pendukung terkait berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Temuan/Hasil dari Prosedur Kami telah menguji ketaatan atas periode pencatatan dan pelaporan yang dicakup oleh LPPDK beserta laporan pendukung terkait dengan ketentuan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut : Periode yang tercantum pada LPPDK beserta laporan pendukung terkait adalah yang dimulai 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009. Atas hal tersebut tidak terdapat kesalahan pencatatan periode berdasarkan periode yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

B. RKDK

3. Prosedur

Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dalam pembukaan RKDK di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur dibawah ini :

a. Cocokkan tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat tujuh hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU (5 Juni 2009).

b. Tentukan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama

pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terkait.

Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah menguji ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dalam pembukaan RKDK di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut :

a. Berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan calon Persiden dan Wakil Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto tentang pemberitahunan rekening khusus dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri dan H.Prabowo Subianto adalah pada Bank BNI'46 Cabang Kramat Raya Nomor Rekening 016 996 3210 dengan saldo awal pembukaan per tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp 5.000.000.


- 5 -

b. Bank yang dipilih untuk membuka RKDK telah sesuai dan mengacu pada kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Bank BNI'46 Cabang Kramat Raya berupa rekening Giro dengan Nomor Rekening 016 996 3210 atas nama Tim Kampanye Nasional Megawati Prabowo.

4. Prosedur Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam RKDK secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye, dan (ii) seluruh periode yang tercakup dalam RKDK, serta menelusuri transaksi tersebut ke LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut. Catatan : Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran Pemilu yang tercantum dalam RKDK kurang dari 30 transaksi, maka pengujian kelengkapan pencatatan dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah memilih 30 transaksi yang tercantum dalam RKDK yang meliputi 15 transaksi penerimaan dan 15 transaksi penggunaan dan bahwa 15 transaksi penerimaan dan 15 transaksi penggunaan telah tercatat pada LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan.

Hasil penelusuran 30 transaksi dalam RKDK ke LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan adalah sebagai berikut :

Jumlah

RKDK LDK Selisih Keterangan Transaksi Rp Rp

Penerimaan 15

85.741.786.306

85.741.786.306

-

Penggunaan 15

33.494.050.000

33.494.050.000

-

Jumlah 30

119.235.836.306

119.235.836.306

-


- 6 -

C. LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II

5. Prosedur

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara melakukan perhitungan kembali.


Kami telah melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara melakukan perhitungan kembali. Atas prosedur tersebut menurut kami adalah sama dengan hasil perhitungan yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II.

6. Prosedur Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut. Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah membandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK sebagai berikut :

Penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana

Klasifikasi LDK Penerimaan (Rp)

LPPDK (Rp)

Selisih (Rp) Pemberi Dana

Pasangan Calon 229.105.000.000 229.105.000.000 -

Partai Politik - - - Perseorangan 11.100.000.000 11.100.050.000 (50.000)Badan Usaha 20.000.000.000 20.000.000.000 - Lain-lain 36.786.306 36.786.306 - Jumlah

260.241.786.306

260.241.836.306

(50.000)


- 7 -

Penerimaan menurut klasifikasi bentuk dana

LDK Penerimaan (Rp)

LPPDK (Rp)

Selisih (Rp) Bentuk Dana

Uang tunai 87.741.786.306 87.741.836.306 (50.000)Barang 172.500.000.000 172.500.000.000 - Jasa - - - Lainnya - - - Jumlah

260.241.786.306

260.241.836.306

(50.000)

Selisih sebesar Rp 50.000 dikarenakan sumbangan tersebut pada LPPDK dicatat/dilaporkan sebagai penerimaan awal (periode sampai dengan 1 Juni 2009) dan transaksi penerimaan sebesar Rp 50.000 diterima pada tanggal 29 Mei 2009 sedangkan pada LDK Penerimaan Awal tidak dicatat/dilaporkan.

7. Prosedur

Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jumlah dana yang diberikan.

Catatan : a. Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara

akumulatif (dan bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye terkait berdasarkan nama pemberi dana.

b. Khusus untuk LDK Penerimaan tingkat nasional, selain dilihat dari tingkat pusat,

pengujian batasan sumbangan juga dilihat secara nasional. Untuk itu nama pemberi dana dalarn LDK Penerimaan tingkat nasional telah direkapitulasi (telah dikonsolidasi/digabung dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan pusat).


- 8 -


Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan atas batasan sumbangan maksimum penerimaan sumbangan dan kami tidak menemukan adanya jumlah sumbangan untuk setiap nama penyumbang yang berlaku pada tingkat transaksi secara akumulatif baik pada tingkat pusat (gabungan antara LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II) maupun pada tingkat nasional (gabungan antara tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) yang melebih batasan jumlah yang telah diatur dalam pasal 220 UU No. 42 tahun 2008.

8. Prosedur Periksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran dari ketentuan tersebut, tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara memeriksa bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP"), yaitu paling lambat 14 hari setelah berakhirnya masa kampanye (18 Juli 2009).


Kami telah memeriksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Atas pelaksanaan posedur tersebut kami rangkumkan dalam tabel-tabel berikut ini :

Penyumbang Perseorangan

No. Nama Penyumbang

Fotokopi Klasifikasi

Hasil Penelusuran Identitas Sumbangan

1. Tn. H. Prabowo Subianto Ada Pasangan Calon No. KTP dan Alamat - Sesuai

2. Ny. Hj. Megawati Soekarnoputri Ada Pasangan Calon No. KTP dan Alamat - Sesuai

3. Ny. Ina Ammania Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

4. Tn. H. Taufiq Kiemas Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

5. Ny. Puan Maharani Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

6. Tn. Tjahjo Kumolo Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

7. Tn. Manuel Kaisepo Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

8. Tn. DR. Ribka Tjiptaning Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

9. Tn. Panda Nababan Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

10. Tn. Drs. H. Imam Suroso MM Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

11. Tn. Ir. Rudianto Tjen Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

12. Tn. Olly Dondokambey. SE Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

13. Tn. Prof. Dr. Ir. Suhardi. MSc. Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai

14. Tn. A. Muzani Ada Perseorangan No. KTP dan Alamat - Sesuai


- 9 -

Penyumbang Badan Usaha

No. Nama Penyumbang Fotokopi

Kepemilikan Hasil Penelusuran Identitas

1. PT Kertas Nusantara Fayola Investment Limited, Mauritius Langgas Offshore Inc., British Virgin Island

Ada

Ada

Ada

70%

30%

Akte Pendirian dan Alamat PTKertas Nusantara -Sesuai Sampai dengan laporan ini dibuat, dari hasil penulusuran kami terhadap bukti-bukti dan data-data yang kami terima kami dari Tim Kampanye Nasional kami belum mengetahui ultimate shareholders (para pemegang saham akhir) dari Fayola Investment Limited, Mauritius dan Langgas Offshore Inc., BVI. Namun demikian berdasarkan surat pernyataan kepemilikan saham PT Kertas Nusantara yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Direktur Utama PT Kertas Nusantara menyatakan bahwa Fayola Investment Limited dan Langgas Offshore Inc. dimiliki oleh bukan pihak asing yang dilarang menurut peraturan perundangan yang berlaku untuk memberikan sumbangan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

2. PT Comexindo International Ada Akte Pendirian dan Alamat-Sesuai PT Asari Pratama Ada 75% Perusahaan Dalam Negeri

PT Asari Putra Indonesia Ada 25% Perusahaan Dalam Negeri 3. PT Tjigaru Ada Akte Pendirian dan Alamat-Sesuai

PT Comexindo International Ada 99% Perusahaan Dalam Negeri Tn. Hashim S. Djojohadikusumo Ada 1% WNI

4. PT Arsari Aviation Ada Akte Pendirian dan Alamat-Sesuai PT Asari Pratama Ada 99% Perusahaan Dalam Negeri Tn. Daniel Frederik Poluan Ada 1% WNI


- 10 -

9. Prosedur Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan, (ii) klasifikasi penerimaan, (iii) sebaran geografis pemberi dana, dan jika relevan, (iv) pemberian dana dari pusat ke provinsi/kabupaten atau dari provinsi ke kabupaten. Catatan : Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penerimaan kurang dari 30 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk LDK Penerimaan pada tingkat kabupaten/kota, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 20 transaksi saja.


Karena jumlah seluruh penyumbang adalah sebanyak 18 penyumbang, maka kami memilih seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II yang semuanya telah mewakili ketercakupan seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan, klasifikasi penerimaan dan sebaran geografis pemberi dana.

10. Prosedur

Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini : a. Bandingkan nama, No. identitas, dan alamat pemberi dana yang tercantum dalam

LDK Penerimaan dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP berlaku untuk nilai sumbangan sebesar Rp 20 juta atau lebih.

b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, dan (iii) keakurasian pengukuran dan penilaian.

c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) nama, No. identitas, alamat, NPWP, dan No. telepon pemberi dana, (iv) klasifikasi pemberi dana, (v) bentuk dana, dan (vi) jumlah dana.

d. Telusuri transaksi penerimaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye dalam RKDK.


- 11 -

e. Kirim konfirmasi positif untuk mengkonfirmasikan keberadaan dan keakurasian sumbangan. Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

f. Lakukan wawancara dengan pemberi dana melalui telepon untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, serta tanyakan dan dokumentasikan informasi di bawah ini dalam kertas kerja : 1) Identitas pemberi dana. 2) Kebenaran pemberi dana sebagai penyumbang dan besaran sumbangan. 3) Jika pemberi dana ternyata tidak memberikan sumbangan, tanyakan jika

pemberi dana mengetahui atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan identitasnya sebagai penyumbang.

4) Menanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberikan sumbangan dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh KAP untuk memberikan informasi mengenai kewajaran atau kepatutan pemberi dana dalam pemberian sumbangan tersebut.

5) Mendapatkan representasi secara lisan dari pemberi dana bahwa sumbangan yang diberikan bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

g. Lakukan kunjungan terhadap pemberi dana sebesar 30% dari jumlah sampel tersebut diatas dengan didampingi oleh perwakilan tim kampanye untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan yang dipilih secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) Klasifikasi pemberi dana dan (ii) sebaran geografis pemberi dana. Lakukan wawancara mengenai informasi yang disebutkan dalam paragraf diatas dan dokumentasikan hasil wawancara tersebut dalam kertas kerja.

h. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil penelusuran ke bukti pendukung, konfirmasi, wawancara melalui telepon, dan kunjungan tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penerimaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

i. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima.


a. Kami telah membandingkan nama, No. Identitas, dan alamat pemberi dana yang tercantum dalam LDK Penerimaan dengan fotokopi identitas penyumbang baik penyumbang perseorangan (fotokopi KTP dan NPWP) maupun penyumbang badan usaha (fotokopi akta pendirian dan NPWP). Adapun hasil pembandingan yang kami lakukan adalah sebagai berikut :


- 12 -

Penyumbang Perseorangan

No. Nama LDK Penerimaan

Fotokopi Identitas Keterangan

No. Indentitas Alamat NPWP

1. Tn. H.Prabowo Subianto

09.5303.171051.7008

Jl. Kertanegara No 4 Kebayoran Baru

Jaksel

05.016.863.2-012.000 Ada Sesuai

2. Hj. Megawati Soekarnoputri

09.5304.630147.0009

Kebagusan Dalam IV No. 45. 010/004.

Kebagusan Ps. Minggu Jaksel.

6.019.707.6-024.000 Ada Sesuai

3. Ny. Ina Ammania

09.5407.490967.0213

Jl. Cempaka blok A No.5. Drn Sawit.

17.918.584.8-002.000 Ada Sesuai

4. Tn. H. Taufiq Kiemas

09.5304.311243.0335

Kebagusan Dalam IV No. 45. 010/004.

Kebagusan Ps. Minggu Jaksel.

05.592.446.2-017.000 Ada Sesuai

5. Ny. Puan Maharani

09.5304.480973.0266

Kebagusan Dalam IV No. 45 010/004.

Kebagusan Ps. Minggu Jaksel

06.804.875.0-017.000

KTP ada tapi

fotokopi NPWP belum

diserah-kan

KTP sesuai dan fotokopi

NPWP belum

diserahkan

6. Tn. Tjahjo

Kumolo 09.5308.011

257.0917

Wisma DPR RI. A-8 No.113/A :

002/006 Rawa Jati. Pancoran. Jak Sel

05.882.622.3-061.000 Ada Sesuai

7. Tn. Manuel

Kaisepo 10.5503.251253.000.2

Jl. Kakatua Blok A/166. Jaka Setia

Bekasi

57.069.861.3-432.000 Ada Sesuai

8. Tn. DR. Ribka

Tjiptaning 367106410759000.1

Paninggilan Utara 004/012.

Paninggilan Utara Ciledug Tangerang

09.187.350.5-402.000 Ada Sesuai

9. Panda

Nababan 09.5303.130

244.0075

Jl. Mampang Prapatan IV No. 41. 008/005 Mampang Prapatan Jak Sel

7.146.110.8-014.000 Ada Sesuai

10. Tn. Drs. H.

Imam Suroso MM

3318101001640003

Jl. P. Diponegoro No. 72 006/002.

Pati

09.215.465.1-507.000 Ada Sesuai

11. Tn. Ir.

Rudianto Tjen 190105270

5580001

Jl. Harapan Bokor 08/-. Air Duren.

Pemali Kota Bangka

07.431.184.6-304.000 Ada Sesuai

12. Olly

DondokambeySE

09.5308.181161.0417

Wisma DPR RI. D-3/299. 008/005

Rawa Jati. Pancoran Jak Sel

09.261.117.7-407.000 Ada Sesuai

13. Tn. Prof. Dr. Ir. Suhardi. MSc.

340407130852000.1

Kayen RT 01/03 Depok-Sleman

07.243.465.7-547.000 Ada Sesuai

14. Tn. A. Muzani 321807200.

600102.4 Jl. Zaitun Raya B 2/5 Tangerang

09.177.682.3-402.000 Ada Sesuai


- 13 -

Penyumbang Badan Usaha

No. Nama

LDK Penerimaan Fotokopi Identitas KeteranganNo. dan

Tanggal Akta

Alamat NPWP

1. PT Kertas Nusantara

No. 12, tanggal 21

Februari 2008

M. Bidakara Lantai 9. Jl

Jend.G. Subroto Kav 71-73

Jakarta

09.03.1.21.24101 Ada Sesuai

2. PT Comexindo International

No. 9, tanggal 11 September

2008



Jakarta

02.355.978.4-073.000 Ada Sesuai

3. PT Tjigaru No. 5, tanggal 2 Desember

2008



Jakarta

01.372.137.8-016.000 Ada Sesuai

4. PT Arsari Aviation

No. 8, tanggal 12 Mei 2008



Jakarta

02.505.559.1-022.000 Ada Sesuai

b. Kami telah menelusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan : (i) keberadaan transaksi. (ii) klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana dan (iii) keakurasian pengukuran dan penilaian transaksi tersebut dan hasilnya adalah sesuai dan akurat.

c. Kami telah memeriksa dan mendokumentasikan informasi yang tercantum pada bukti

pendukung transaksi penerimaan sebagai kertas kerja yang meliputi : (i.) Tanggal transaksi (ii.) No. referensi transaksi (iii.) Nama,No. Identitas, alamat, dan NPWP (iv.) Klasifikasi pemberi dana (v.) Bentuk dana (vi.) Jumlah dana Sedangkan informasi mengenai nomor telepon penyumbang tidak kami peroleh dan kami telah menanyakan hal tersebut baik secara lisan maupun tertulis kepada Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto, namun sampai dengan laporan ini dibuat, dari pihak Tim Kampanye Nasional belum menyerahkan nomor telepon kepada kami.


- 14 -

d. Kami telah menelusuri transaksi penerimaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye dalam RKDK, hasilnya tidak terdapat transaksi kas yang tidak melalui RKDK.

e. Kami telah mengirim konfirmasi positif kepada semua penyumbang sebanyak 18

penyumbang untuk mengkonfirmasikan keberadaan dan keakurasian sumbangan. Berikut daftar penyumbang yang telah dikirim konfirmasi :

No. Nama No. Nama 1. Tn. H. Prabowo Subianto 10. Tn. Drs. H. Imam Suroso MM 2. Tn.Hj. Megawati Sukarnoputri 11. Tn. Ir. Rudianto Tjen 3. Ny. Ina Ammania 12. Tn. Olly Dondokambey. SE 4. Tn. H. Taufiq Kiemas 13. Tn. Prof. Dr. Ir. Suhardi. MSc. 5. Tn. Puan Maharani 14. Tn. A. Muzani 6. Tn. Tjahjo Kumolo 15. PT Kertas Nusantara 7. Tn. Manuel Kaisepo 16. PT Comexindo International 8. Tn. DR. Ribka Tjiptaning 17. PT Tjigaru 9. Tn. Panda Nababan 18. PT Arsari Aviation

Kami juga telah membuat daftar konfirmasi terkait untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut sebagai kertas kerja.

f. Prosedur wawancara melalui telepon tidak bisa kami lakukan karena Tim Kampanye Nasional belum menyerahkan nomor telepon masing-masing penyumbang dari Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto sebagaimana telah kami jelaskan pada point c diatas.

g. Kami telah melakukan kunjungan terhadap 6 (enam) pemberi dana dengan didampingi

oleh perwakilan tim kampanye nasional untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan sebagai berikut :

No. Nama Klasifikasi Sebaran geografis Pemberi dana Pemberi Dana

1. Ny. Ina Ammania Perseorangan Jakarta 2. Tn. A. Muzani Perseorangan Jakarta 3. Tn. Manuel Kaisepo Perseorangan Jakarta 4. PT Comexindo International Badan Usaha Jakarta 5. PT Tjigaru Badan Usaha Jakarta 6. PT Arsari Aviation Badan Usaha Jakarta


- 15 -

Dalam kunjungan kepada para penyumbang tersebut selain untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, kami juga melakukan wawancara dengan menanyakan identitas pemberi dana, kebenaran pemberi dana sebagai penyumbang dan besaran sumbangan, serta representasi secara lisan dari pemberi dana bahwa sumbangan yang diberikan bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut ketentuan yang berlaku. Atas hal-hal tersebut diatas kami telah dokumentasikan pada kertas kerja kami.

h. Kami telah membandingkan informasi yang didapatkan dari hasil penelusuran ke bukti pendukung, konfirmasi, dan kunjungan tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penerimaan. Dari hasil tersebut kami tidak menemukan perbedaan. Berikut ini adalah rangkuman konfirmasi yang dikirim :

No.

Nama Tanggal

Keterangan Jawaban

Konfirmasi

1. Tn. H. Prabowo Subianto 18 Agustus 2009 Sesuai 2. Ny. Hj. Megawati Sukarnoputri 18 Agustus 2009 Sesuai 3. Ny. Ina Ammania 11 Agustus 2009 Sesuai 4. Tn. H. Taufiq Kiemas 22 Agustus 2009 Sesuai

5. Ny. Puan Maharani - Sampai dengan laporan dibuat

belum ada balasan

6. Tn. Tjahjo Kumolo - Sampai dengan laporan dibuat

belum ada balasan 7. Tn. Manuel Kaisepo 12 Agustus 2009 Sesuai

8. Tn. DR. Ribka Tjiptaning - Sampai dengan laporan dibuat

belum ada balasan

9. Tn. Panda Nababan - Sampai dengan laporan dibuat

belum ada balasan

10. Tn. Drs. H. Imam Suroso MM - Sampai dengan laporan dibuat

belum ada balasan

11. Tn. Ir. Rudianto Tjen - Sampai dengan laporan dibuat

belum ada balasan

12. Tn. Olly Dondokambey. SE 24 Agustus 2009 Dikembali 0leh Pos/TIKI, alamat

sudah pindah 13. Tn. Prof. Dr. Ir. Suhardi MSc. 24 Agustus 2009 Sesuai 14. Tn. A. Muzani 21 Agustus 2009 Sesuai 15. PT Kertas Nusantara 24 Agustus 2009 Sesuai 16. PT Comexindo International 14 Agustus 2009 Sesuai 17. PT Tjigaru 14 Agustus 2009 Sesuai 18. PT Arsari Aviation 14 Agustus 2009 Sesuai

i. Kami telah melakukan kesesuaian untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas. Pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima, dengan hasil sebagai berikut :


- 16 -

No. Nama

Penyumbang

Jumlah

Barang

Harga Pasar

LDK Penerimaan Selisih

(Lebih)/Kurang Jumlah Unit Harga/

Satuan Jumlah

1. Tn. H. Megawati

Soekarnoputri

Atribut Kampanye :

Kaos

Eksekutif

200.000 75.000 15.000.000.000

Kaos Biasa 300.000 25.000 7.500.000.000

Jaket

Eksekutif

80.000 150.000 12.000.000.000

Jaket Biasa 450.000 50.000 22.500.000

Sticker 100.000 5.000 500.000

Buku 250.000 30.000 7.500.000

Pamflet 900.000 1.500 1.350.000

Pin 1.000.000 2.000 2.000.000

Baliho 20.000 300.000 6.000.000

Spanduk 20.000 325.000 6.500.000.000

Ongkos kirim 50 500.000 25.000.000

Tempat Kampanye :

Peralatan

Panggung

4 5.000.000 20.000.000

Dekorasi 4 5.000.000 20.000.000

Dokumentasi 4 5.000.000 20.000.000

Sound

System

4 5.000.000 20.000.000

Sewa

Gedung

4 5.000.000 20.000.000

Pendukung :

Sewa

Kendaraan

20 500.000 10.000.000

Keamanan 100 100.000 10.000.000

Kebersihan 108 25.000 2.700.000

J u m l a h 81.024.788.500 81.000.000.000 24.788.500

2. Tn H. Prabowo

Subianto

Atribut Kampanye :

Kaos Eksekutif 100.000 75.000 7.500.000.000

Kaos Biasa 200.000 25.000 5.000.000.000

Jaket Eksekutif 80.000 150.000 12.000.000.000

Jaket Biasa 250.000 50.000 12.000.000.000

Sticker 100.000 5.000 500.000

Buku 150.000 30.000 4.500.000

Pamflet 900.000 1.500 1.350.000

Pin 1.000.000 2.000 2.000.000

Baliho 20.000 300.000 6.000.000

Spanduk 20.000 325.000 6.500.000.000

Ongkos kirim 50 500.000 25.000.000

Tempat Kampanye :

Peralatan

Panggung

4 5.000.000 20.000.000

Dekorasi 4 5.000.000 20.000.000

Dokumentasi 4 5.000.000 20.000.000

Sound System 4 5.000.000 20.000.000

Sewa Gedung 4 5.000.000 20.000.000


- 17 -

No. Nama Penyumbang

Jumlah Barang

Harga Pasar

LDK Penerimaan Selisih (Lebih)/Kurang Jumlah

Unit Harga/ Satuan Jumlah

Pendukung :

Sewa

Kendaraan

20 500.000 10.000.000

Keamanan 100 100.000 10.000.000

Kebersihan 108 25.000 2.700.000

J u m l a h 60.527.088.500 60.500.000.000 27.088.500

3. Tn. Taufiq

Kemas

Kaos Eksekutif 13.333 75.000 999.975.000 1000.000.000 (25.000)

4. Ny. Puan

Maharani

Kaos Eksekutif 13.333 75.000 999.975.000 1.000.000.000 (25.000)

5. Tn. Tjahjo

Kumolo

Kaos Eksekutif 13.333 75.000 999.975.000 1.000.000.000 (25.000)

6. Tn. Manuel

Kaisepo

Kaos Eksekutif 3.000 75.000 225.000.000

Kaos Eksekutif 6.201 25.000 155.025.000

J u m l a h 997.525.000 1.000.000.000 (2.475.000)

7. Tn. DR Ribka

Tjiptaning

Kaos Biasa 39.9500 25.000 998.750.000 1.000.000.000 (1.250.000)

8. Tn. Panda

Nababan

Kaos Biasa 18.799 25.000 469.975.000

Jaket Biasa 10.500 50.000 525.000.000

J u m l a h 994.975.000 1.000.000.000 (5.025.000)

9. Tn. Drs. H.

Imam Suroso

Jaket Eksekutif 6.660 150.000 999.000.000 1.000.000.000

(1.000.000)

10. Tn. Rudianto

Tjen

Jaket Eksekutif 6.660 150.000 999.000.000 1.000.000.000

(1.000.000)

11. Tn. Olly

Dondokambey

Jaket Eksekutif 6.660 150.000 999.000.000 1.000.000.000

(1.000.000)

12. Tn. Prof Dr.Ir

Suhardi

Jaket Eksekutif 6.660 150.000 999.000.000 1.000.000.000

(1.000.000)

13. Tn. A. Muzani Jaket

Eksekuitif 3.350 150.000 502.500.000

Jaket Biasa 9.800 50.000 490.000.000

J u m l a h 992.500.000 1.000.000.000 (7.500.00)

14. PT Kertas

Nusantara

Pengadaan

Iklan 42 4.083.000.000

Pengadaan

Iklan 3 398.200.000

Pengadaan

Iklan 6 425.040.000

J u m l a h 4.906.240.000 5.000.000.000 (93.760.000)


- 18 -

No. Nama Penyumbang

Jumlah Barang

Harga Pasar

LDK Penerimaan Selisih (Lebih)/Kurang

Jumlah Unit Harga/ Satuan Jumlah

15. PT Comexindo

Int.

Iklan TV

Produk :

Mega

Prabowo

- - 5.000.000.000 5.000.000.000 -

16. PT Tjigaru Iklan TV

Produk :

Mega

Prabowo

- - 5.000.000.000 5.000.000.000 -

17. PT Arsari Avatio Iklan TV

Produk :

Mega

Prabowo

- - 2.000.000.000

Iklan Koran 8 - 2.500.000.000

Percetakan

Buku 30.000 - 470.000.000

J u m l a h 4.970.000.000 5.000.000.000 (30.000.000)

T o t a l 162.407.792.000 172.500.000.000 (92.208.00)

Selisih lebih pencatatan sebesar Rp 92.208.000 pada LDK Penerimaan jika dibandingkan menggunakan harga pasar menurut keterangan secara lisan Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto adalah merupakan pembulatan pencatatan. Jumlah selisih lebih tersebut mencapai 0.05% dari jumlah Rp 172.500.000.000 pada penerimaan bukan kas pada LDK Penerimaan.

D. Penggunaan Dana Kampanye

11. Prosedur Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan cara melakukan perhitungan kembali.


Kami telah melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan cara perhitungan kembali. Atas prosedur tersebut menurut kami adalah sama dengan hasil perhitungan yang tercantum dalam LDK Penggunaan.


- 19 -

12. Prosedur

Bandingkan jumlah penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan (kas dan bukan kas) antara nilai yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut. Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah membandingkan jumlah penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan (kas dan bukan kas) antara nilai yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK dengan hasil sebagai berikut :

Klasifikasi Penggunaan

No. Klasifikasi LDK Penggunaan LPPDK Selisih Keterangan Penggunaan 1. Operasi

a. Pertemuan Terbatas

2.183.845.000

2.183.845.000 - Tidak ada Selisih

b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

33.170.945.000


c. Media massa cetak dan media massa

elektronik

25.792.057.000


d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi

11.775.393.000

11.775.393.000

- Tidak ada Selisih

e. Penyebaran bahan kampanye kepada

umum

173.597.607.040


f. Pemasangan alat peraga di tempat umum

10.033.573.000


g. Debat pasangan calon

2.074.219.000


h. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan

- -

- Tidak ada Selisih

2. Modal

a. Pembelian Kendaraan Kantor - -

- Tidak ada Selisih

b. Pembelian Peralatan Kantor

1.503.270.300


c. Lainnya - -

- Tidak ada Selisih

3. Pengeluaran Lain-lain

9.927.222

9.927.222 - Tidak ada Selisih

Jumlah

260.140.836.562

260.140.836.562 -


- 20 -

Bentuk Penggunaan

No. Bentuk LDK Penggunaan LPPDK Selisih Keterangan

Penggunaan

1. Kas

87.640.836.562


2. Bukan Kas

172.500.000.000


Jumlah

260.140.836.562

260.140.836.562 -

13. Prosedur

Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penggunaan dalam LDK Penggunaan dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penggunaan dan (ii) klasifikasi penggunaan. Catatan : Jika jumlah keseluruhan transaksi penggunaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penggunaan kurang dari 30 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk LDK Penggunaan pada tingkat kabupaten/kota, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 20 transaksi saja. Temuan/Hasil dari Prosedur Kami telah memilih 30 transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh periode dan klasifikasi penggunaan dalam LDK Penggunaan.

14. Prosedur

Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini : a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: (i)

keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi penggunaan dan bentuk dana, dan (iii) keakurasian pengukuran dan penilaian.

b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (Jika ada), (iii) keterangan transaksi atau aktivitas, (iv) bentuk dana, (v) klasifikasi penggunaan, dan (vi) jumlah penggunaan.


- 21 -

c. Telusuri transaksi penggunaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penggunaan dana kampanye dalam RKDK.

d. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil prosedur tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penggunaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur Iainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

e. Untuk penggunaan dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai penggunaan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika penggunaan terjadi.


a. Kami telah menelusuri 30 transaksi pengeluaran dalam LDK Penggunaan yang

mencerminkan 7,94% dari total transaksi penggunaan secara keseluruhan ke bukti pendukungnya untuk memastikan keberadaan transaksi. klasifikasi penggunaan dan bentuk dana serta keakurasian pengukuran dan penilaian dan hasilnya sesuai dan akurat.

b. Kami telah memeriksa dan mendokumentasikan informasi yang tercantum pada bukti

pendukung transaksi penggunaan meliputi : (i.) Tanggal transaksi (ii.) No. Referensi transaksi (iii.) Keterangan transaksi atau aktivitas (iv.) Bentuk dana (v.) Klasifikasi pengguna dana (vi.) Jumlah pengguna dana

c. Kami telah menelusuri transaksi penggunaan tersebut (khusus yang kas) ke RKDK

untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penggunaan dana kampanye dalam RKDK. Tetapi kami tidak dapat menelusurui transaksi penggunaan tersebut ke RKDK karena tidak seluruh penggunaan dana tersebut melalui RKDK.

d. Kami telah membandingkan informasi yang didapatkan dari temuan/hasil dari

prosedur a, b, dan c diatas dengan informasi yang tercatat dalam LDK penggunaan dan hasilnya tidak ada perbedaan diantara keduanya.


- 22 -

e. Sebagaimana dijelaskan pada temuan/hasil dari prosedur 10.i diatas, semua penerimaan bukan kas langsung didistribusikan sehingga harga pasar untuk penggunaan bukan kas sama dengan penerimaan bukan kas. Dengan demikian bahwa harga pencatatan nilai penggunaan telah mencerminkan harga pasar wajar di wilayah yang bersangkutan ketika penggunaan terjadi.

E. Saldo Akhir Dana Kampanye

15. Prosedur Untuk saldo akhir dana kampanye berupa kas, cocokkan saldo tersebut antara informasi yang tercantum dalam LPPDK dengan informasi yang tercantum dalam RKDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dalam melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut

. Temuan/Hasil dari Prosedur Kami telah melakukan pencocokan atas saldo akhir dana kampanye berupa kas yang tercantum dalam LPPDK dengan informasi yang tercantum dalam RKDK. Hasil prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah

(Rp) Keterangan

Saldo Akhir LPPDK

100.999.744 Saldo Penutupan RKDK tanggal 6 Juli 2009

3.019.686.744

Sesuai saldo pada rekening koran dan saldo jawaban konfirmasi

Rincian pengeluaran kas setelah penutupan RKDK

1. Pembayaran Iklan media cetak

(884.267.000)

2. Pembayaran iklan media televisi

(1.564.420.000)

3. Pembayaran percetakan

(470.000.000) Saldo Kas per 18 Juli 2009 100.999.744 Sesuai dengan

hasil cash opname per tanggal 7 Agustus 2009 pkl 10.30 WIB


- 23 -

Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto telah menutup rekening pada Bank BNI'46 Cabang Kramat Raya Nomor Rekening 016 996 3210 terhitung sejak tanggal 6 Juli 2009 selanjutnya saldo akhir pada RKDK dipindahkan ke brankas milik Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Hj.Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto.

16. Prosedur Untuk saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas, lakukan prosedur di bawah ini: a. Untuk barang modal, telurusi bukti kepemilikannya dan lakukan inspeksi atas

keberadaan fisiknya. b. Untuk saldo akhir dalam bentuk bukan kas selain barang modal, lakukan inspeksi atas

keberadaan fisiknya (jika dipandang perlu).

Temuan/Hasil dari Prosedur a. Untuk sado akhir dalam bentuk bukan kas berupa barang modal. kami telah

menelusuri bukti kepemilikannya dan melakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya dengan hasil sesuai dan akurat.

b. Untuk saldo akhir dalam bentuk bukan kas selain barang modal. kami tidak melakukan

inspeksi atas keberadaan fisiknya karena saldo akhir fisiknya nihil.

F. Surat Representasi Pasangan Calon dan Tim Kampanye Terkait

17. Prosedur Dapatkan surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait Surat Representasi tersebut berbeda dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. Temuan/Hasil dari Prosedur Kami telah menerima surat representasi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto serta Tim Kampanye Nasional yang ditujukan pada kami (Kantor Akuntan Publik Muhaemin) tertanggal 25 Agustus 2009 yang mencatumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto serta Tim Kampanye Nasional.


- 24 -

2. Bahwa LPPDK telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh saldo awal, transaksi penerimaan, transaksi penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye, seperti yang tercantum dalam LPPDK, telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang sah dan otentik.

4. Bahwa Rekening Khusus Dana Kampanye (“RKDK”) yang dibuka dan didaftarkan kepada KPU telah ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Bahwa nila wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDK dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau ketika penggunaan terjadi.

6. Bahwa seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang tercantum dalam LPPDK bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

7. Bahwa seluruh transaksi penggunaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk politik uang (money politics).

8. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

9. Bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto serta Tim Kampanye Nasional bersedia untuk mempertanggungjawabkan LPPDK yang telah disusun dan dilaporkan kepada KPU, kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang telah kami laporkan dalam LPPDK.

18. Prosedur

Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat representasi oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah satu dari tindakan-tindakan sebagai berikut : (i) mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya, atau (ii) mengundurkan diri dari perikatan. Temuan/Hasil dari Prosedur Sebagaimana yang telah dijelaskan pada temuan/hasil dari prosedur 17 diatas, tidak ada penolakan penyerahan surat representasi oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto serta Tim Kampanye Nasional.

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

- 42 -

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

- 47 -

GAMBARAN UMUM PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

- 48 -

I. UMUM

Pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (selanjutnya disebut Pasangan Calon) ditetapkan berdasarkan keputusan KPU No. 295/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan No.297/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 30 Mei 2009 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Sejak saat itu, Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berkewajiban menyampaikan laporan Dana Kampanye sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU atau untuk periode tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan 18 Juli 2009. Pasangan Calon memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dengan rekening lainnya dan sumber dana kampanye berasal dari sumbangan para penyumbang seperti yang diatur dalam Undang-Undang.

Kampanye sebagian besar dilaksanakan pada kurang lebih di 33 daerah provinsi seluruh Kabupaten/Kota dan seluruh Kecamatan diseluruh wilayah Republik Indonesia disamping juga di negara-negara sahabat dimana terdapat Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

II. SUSUNAN TIM KAMPANYE NASIONAL HJ. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DAN H.PRABOWO SUBIANTO Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SKEP-BER/PDIP-GERINDRA/V/2009 Tanggal 19 Mei 2009 Tentang Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) menetapkan stuktur, komposisi dan personalia Tim Kampanye Nasional Mega Prabowo adalh sebagai berikut :

PENASEHAT :

1. M. Taufiq Kiemas 2. Moerdiono 3. Hashim Djojohadikusumo 4. Prof, Syafi'i Maarif 5. Sabam Sirait 6. A.M Hendropriyono 7. Prof. Suhardi 8. Pramono Anung Wibowo 9. Kh. Zainuddin MZ. 10. Hj. Suryani Taher 11. KH. Abdul Ghofur


- 49 -

PERSONALIA TIM :

Ketua : Theo Syafei Wakil Ketua : Eddi Budianto ` A. Sonny Keraf Sekretaris : Fadli Zon Wakil Sekretaris : Agnita Singedekane Irsal Hasto Kristiyanto Abdul Haris Bobihoe Resiya Syafri Bendahara : Hengky Ticoalu Wakil Bendahara : Syarif Bastaman T.A. Muliatna Djiwandono Mangiring Purba Aulia Bonanza

SUSUNAN PERSONALIA :

A. Tim Ahli / Riset : M. Prakosa DR. Endang Tohari Pataniari Siahaan Widya Purnama B. Iklan : Puan Maharani Ida Sudoyo Eriko Sotarduga BPS Nirmala C. Media Campaign : Amran Nasution Daryatmo Mardiyanto ` M. Asrian Mirza Heri Akhmadi Theodorus J. Koekerits D. Debat : DR. Arif Budimanta Firman Jaya Daeli Kusfiardi Sapto Murtiono E. Kunjungan /Event : Dudhie Makmun Murod TB Hasanuddin Amir Tohar Bambang Kristiono F. Advokasi : Prof. Gayus Lumbuun DR. Mahendradatta DR. Yasonna Laoly Yose Yuliandra Kusuma, SH G. Penggalangan Struktur Partai : Mangara Siahaan Ahmad Muzani Bambang Wuryanto Hairudin


- 50 -

F. Penggalangan Ormas : R. Adang Ruchiatna Johny Wahab Aria Bima Rusfian I. Penggalangan Massa : M. Yasin Maruarar Sirait Widjono Hardjanto J. Penggalangan Tokoh : Halida Hatta Tjahjo Kumolo Rani Sutrisno Hamka Haq K. Rekrutmen & Pelatihan Saksi : Budiman Sudjiatmiko Ariza Patria L. Data : Dolfie Palit Sadar Subagio M IT, Tabulasi Suara & Relasi KPU : Arif Wibowo M. Taufik N. Logistik : Aryo Djojohadikusumo Olly Dondokambey Syukrianto Yulia Nusyirwan Soedjono

Documents

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN · PDF fileketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 50 Tahun 2009 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati