LAPORAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/42_sekretariat dprd/Laporan_Kinerja.pdf · sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019

Laporan Kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018

iii

INGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Dari 1 (satu) IKU Sekretariat DPRD tahun 2018, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa dapat tercapai dengan kategori berhasil. Keberhasilan capaian IKU OPD merupakan hasil dari upaya-upaya OPD, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program PD pada tahun 2018.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi PD dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu: 1. Pemenuhan kebutuhan SDM yang mencukupi baik secara jumlah maupun

kemampuan yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan; 2. Peningkatan kemampuan SDM secara berkesinambungan untuk mencapai manajemen

kinerja dan bebas KKN sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat pada pemerintah;

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.

Laporan Kinerja


iv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………… iii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. iv

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……………………………..………..……..

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..…….……….

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)...............................

1

2

5

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …............................................... 6

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021 ..........................

B. Rencana Kinerja 2018 .................…………………………..

C. Perjanjian Kinerja 2018 ......................…………………….

6

11

12

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 13

A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………………….

B. Capaian Indikator Kunerja Utama Tahun 2018 …………

C. Evaluasai dan Analisa Capaian Kinerja ………………….

D. Realisasi Anggaran ......................................………………..

14

14

15

21

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………... 22

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja tahun 2018

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah

Tahun 2018

1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018, maka LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2018 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati Gunungkidul.

BAB

I

PENDAHULUAN


Tahun 2018

2

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Tugas Pokok

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

adalah unsur staf pelaksana yang membantu dan memfasilitasi tugas-tugas

DPRD. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, Tim

Ahli/Kelompok Pakar yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas

pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD dan Keuangan;

2. Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

3. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan

kebutuhan;

4. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD;

5. Penyelenggara rapat-rapat DPRD;


Tahun 2018

3

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Sekretaris DPRD;

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari

Subbagian-subbagian;

c. Unsur Pelaksana : Bagian – bagian yang terdiri dari

beberapa Sub. Bagian;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum;

2. Sub. Bagian Perlengkapan.

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

1. Sub. Bagian Perencanaan;

2. Sub. Bagian Keuangan.

d. Bagian Risalah dan Perundang-undangan terdiri dari :

1. Sub. Bagian Risalah;

2. Sub. Bagian Perundang-undangan.

e. Bagian Persidangan dan Protokol terdiri dari :

1. Sub. Bagian Persidangan;

2. Sub. Bagian Humas dan Protokol.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang pada akhir Tahun 2018. Adapun jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 13 (tiga belas) jabatan, terdiri dari eselon II.b = 1 jabatan, eselon III.a = 4 jabatan, eselon IV.a = 8 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 30 orang.


Tahun 2018

4

Gambar 1.1

1% 2%16%

81%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018

Eselon II Eselon III Eselon IV Non Eselon

Sumber : Subbagian Umum Sekretariat DPRD, 2018.

Sedangkan komposisi pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2018 1 I/a – I/d 1 2 II/a – II/d 20 3 III/a – III/d 17 4 IV/a – IV/e 5 Jumlah 43

Sumber : Subbagian Umum Sekretariat DPRD, 2018

Gambar 1.2

1%

46%

39%

12%

I/a-I/d II/a-II/d

III/a-III/d IV/a-IV/d

Sumber : Subbagian Umum Sekretariat DPRD, 2018

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2018


Tahun 2018

5

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat DPRD pada Tahun

2018 adalah sebagai berikut :

1. Penyetoran SPJ ke Bagian Perencanaan dan Keuangan mendekati tenggang waktu,

sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan pertanggungjawaban;

2. Tidak lengkapnya SPJ yang disetor ke Bagian Perencanaan dan Keuangan;

3. SDM Aparatur yang masih kurang dan tidak sesuai dengan Tupoksi;

4. Penempatan Aparatur yang kurang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga

aparatur kurang memahami peraturan tentang kegiatan yang dilaksanakan;

5. Karena keterbatasan waktu penyetoran SPJ ke bagaian Keuangan, sehingga tidak

ada waktu untuk melakukan verifikasi;

6. Tidak adanya pemerataan pekerjaan, sehingga ada aparatur yang mempunyai

pekerjaan yang banyak dan ada banyak aparatur yang idle;

7. Adanya pekerjaan yang hanya dikuasai oleh satu orang, sehingga jika orang

tersebut berhalangan maka tidak ada yang dapat menggantikannya;

8. Adanya aparatur yang apabila diberi tambahan pengetahuan/ketrampilan, sehingga

bisa menjadi cadangan dan dapat membantu aparatur yang mempunyai beban kerja

yang banyak, atau belum ada cadangannya sering menolak karena akan menambah

pekerjaan aparatur yang bersangkutan.

9. Perlunya penambahan volume bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas bagi

aparatur dalam rangka peningkatan kinerja kepegawaian.


Tahun 2018

6

D.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan administrasi bagi anggota DPRD; dan b. Meningkatkan pelayanan keuangan bagi anggota DPRD;

Selanjutnya Sekretariat DPRD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Kualitas layanan bidang

administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat

Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan

2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Indeks kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


Tahun 2018

7

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu :

1. Laporan bulanan 2. Laporan semesteran 3. Laporan tahunan

4 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

1. Persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2. Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

Perangakat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 258/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat

Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan

Rumus: Total dari nilai persepsi

per unsur Total unsur yang terisi

X nilai

penimbang

Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071 Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: IKM Unit Pelayanan x 25 Responden yang disurvei adalah seluruh anggota DPRD

Tipologi data: Non komulatif

Berdasarkan IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut

kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebagai berikut:


Tahun 2018

8

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program


1 Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat

Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan

Total dari nilai persepsi per unsur x nilai

Total yang terisi penimbang

Dimana Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25

Responden yang disurvei adalah seluruh anggota DPRD


2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Total dari nilai persepsi per unsur

x nilai Total yang terisi penimbang

Dimana Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25


3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu : 1. Laporan bulanan 2. Laporan semesteran 3. laporan tahunan

∑ Laporan keuangan yang disusun tepat waktu

x 100% ∑ Laporan keuangan yang

disusun


4 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan

RKPD x 100%

∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)


Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD

x 100% ∑ Program dalam RPJMD



Tahun 2018

9


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran

x 100% ∑ administrasi perkantoran yang

dibutuhkan


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

x 100% ∑ sarana dan prasarana yang

direncanakan


Persentase Aparatur Sipil Negara

∑ ASN PD yang taat aturan x 100%

∑ ASN PD


1. Program-Program

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai

tolok ukur keberhasilannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

menetapkan program-program pada Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur;

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah;

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan;

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dari program yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul diuraikan

dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan antara lain melalui

kegiatan:

a. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran;

b. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi;


Tahun 2018

10

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dijabarkan antara lain

melalui kegiatan :

a. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran;

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur dijabarkan

antara lain melalui kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus;

b. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah;

c. Pengembangan Kapasitas Aparatur.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

dijabarkan antara lain melalui kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dijabarkan antara lain melalui

kegiatan :

a. Perencanaan Kinerja Pernagkat Daerah;

b. Pengendalian Internal Perangkat Daerah;

c. Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dijabarkan antara lain

melalui kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dijabarkan antara lain melalui kegiatan :

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan

tokoh masyarakat dan tokoh agama;

c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;

d. Reses Penjaringan Aspirasi masyarakat;

e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;

f. Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD.


Tahun 2018

11

B. RENCANA KINERJA 2018

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Perangkat Daerah menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja PD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2018 merupakan target tahun kedua dari Renstra PD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Kualitas layanan bidang


Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan

persen 92,00

2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Indeks 79,50

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu : 1. Laporan bulanan 2. Laporan semesteran 3. laporan tahunan

persen 100


Tahun 2018

12

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 4 Kesesuaian program

dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam

- Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

- Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

persen 100

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja

antara Kepala PD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun kedua dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh PD. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

Dokumen Perjanjian Kinerja PD Tahun 2018 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 40 /DPA/2018 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPA Pergeseran Nomor 96/DPA/2018 dengan Perjanjian Kinerja PD Tahun 2018 sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Kualitas layanan bidang



persen 92%

No. Nama Program Anggaran Ket.

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rp 35.781.890.000,-


Tahun 2018

13

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja Kerangka Pengukuran kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA

Realisasi Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana


Tahun 2018

14

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2018. Pencapaian IKU tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Rencana - (Realisasi - Rencana) Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

(2x Rencana) – Realisasi Capaian indikator = X 100% Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = X 100% Jumlah indikator kinerja sasaran


Tahun 2018

15

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama


No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2017

Tahun 2018 Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%) Target Realisa

si

Capaian Kinerja

(%) 1 Kualitas layanan

bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat

Prosentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan

82,40 92 73,62 80,02 95 77,49

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1 “Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat”

Target peningkatan kualitas pelayanan bidang administrasi dan keuangan merupakan bagian dari fokus pelayanan untuk peningkatan human capital, mengingat peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fasilitator dan pelayan administrasi dan keuangan DPRD.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017


Renstra 2021)

Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%) Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan

82,40 92,00 73,62 80,02 Berhasil 95,00 77,49

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 80,02


Tahun 2018

16

Dari hasil evaluasi data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 80,02% yang masuk kategori berhasil. Indikator persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan tersebut menunjukkan adanya penurunan 18,38% yaitu dari target 92,00% realisasi 73,62%, angka ini lebih rendah dari dibandingkan dengan persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan tahun 2017 sebesar 82,40%.

Kondisi pencapaian kualitas pelayanan bidang administrasi dan keuangan yang positif menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan, kegiatan utamanya upaya peningkatan pelayanan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal ini dengan adanya kegiatan pembahsan rancangan peraturan daerah, kegiatan rapat-rapat paripurna, kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, rapat-ralat alat kelengkapan dewan, reses penjaringan aspirasi masyarakat, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD pada kegiatan tersebut diatas dilakukan dalam upaya pencapaian kebijakan daerah serta mewujudkan kajian pengembangan layanan informasi DPRD.

Gambar 3.1

Reses Penjaringan Aspirasi

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD, yang menunjukkan keadaan sebagai berikut :


Tahun 2018

17

Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

No. Indikator Kinerja Program



Renstra (2021)


Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Prosentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan

82,40 92,00 73,62 80,02 Berhasil 95,00 77,49

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 80,02

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 80,02% yang masuk dalam katagori berhasil.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp35.781.890.000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp26.342.835.287,00 (73,62%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp9.439.054.713,00 (26,38%), yang dirinci sebagai berikut :

No Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%) Selisih (Rp.) Efisiensi (%)

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

35.781.890.000,00 26.342.835.287,00 73,62 9.439.054.713,00 26,38

Jumlah 35.781.890.000,00 26.342.835.287,00 73,62 9.439.054.713,00 26,38

Permasalahan:

1. Kurangnya koordinasi antar bagian-bagian Sekretariat DPRD;

2. Keterbatasan waktu persiapan Kegiatan Anggota DPRD.

Solusi:

1. Peningkatan intens koordinasi antar bagian-bagian Sekretariat DPRD;

2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM terutama dalam mengatasi keterbatasan waktu persiapan kegiatan Anggota DPRD.


Tahun 2018

18

Selain mencapai Indikator Kinerja Utama yang didukung oleh program prioritas, Sekretaria DPRD juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran strategis yaitu :

Sasaran 2 “Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan program peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indek Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,60 dibanding tahun 2017 yaitu 66,67 turun menjadi 66,07. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 ditargetkan sebesar 79,50% terealisasi sebesar 66,07 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 83,11% masuk kategori berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkata Kualitas Pelayanan Publik

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017


Renstra 2021)


Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Indek Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

66,67 79,50 66,07 83,11 Berhasil 80,00 82,59

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 83,11

Sasaran 3

“Akuntabilitas Pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mecapai target sasaran akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2018 terdapat penurunan yaitu 0,65 dari tahun 2017 yang realisasinya 95,85. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2018 ditargetkan sebesar 100,00% teralisasi 95,20% sehingga capaian kinerjanya 95,20% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:


Tahun 2018

19

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah




Renstra 2021)


Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu : 1. Laporan bulanan 2. Laporansemesteran 3. Laporan tahunan

95,85 100,00 95,20 95,20 Sangat berhasil

100,00 95,20


Sasaran 4 “Kesesuaian program dalam dokumen perencanaann daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan program peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian Prgram dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 16,05% dari 2017. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 di targetkan sebesar 100,00% terealisasi 77,66, sehingga realisasi kinerjanya mencapai 77,66% masuk kategori berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah




Renstra 2021)


Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dama Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

61,61 100 77,66 77,66 Berhasil 100,00 77,66



Tahun 2018

20

Selain ketiga program diatas, juga dilaksanakan program yang mendukung pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar Rp4.659.704.500,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp3.649.085.099,00 (78,31%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.010.619.401,00 (21,69%) yang dirinci sebagai berikut :

No Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%) Selisih (Rp.) Efisiensi (%)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.855.555.000 2.089.611.703 73,18 765.943.297,00 26,82

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.112.700.000 944.166.196 84,85 168.533.804,00 15,15

3 Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

512.175.000 445.908.000 87,06 66.267.000,00 12,94

4 Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

121.910.000 116.060.500 95,20 5.849.500,00 4,80

5 Peningkatan Kualitas Perencanaan

50.272.000 48.652.900 96,78 1.619.100,00 3,22

6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.092.500 4.685.800 66,07 2.406.700,00 33,93

Jumlah 4.659.704.500 3.649.085.099 78,31 1.010.619.401,00 21,69

Permasalahan: 1. Kurangnya koordinasi antara Anggota dan Sekretariat DPRD; 2. Keterbatasan waktu persiapan Kegiatan Anggota DPRD. 3. Beberapa kegiatan tetap dilaksanakan, namun adanya sub kegiatan yang tidak

direalisasikan

Solusi: 1. Peningkatan intens koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD . 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM terutama dalam mengatasi keterbatasan

waktu persiapan kegiatan Anggota DPRD. 3. Diperlukan pencermatan pada masing-masing kegiatan.


Tahun 2018

21

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 74,16% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 73,72%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 77,66%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 96,78%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik meningkat sebesar 66,07 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Realisasi

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp) %

Reali-sasi

1 Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat

92,00 73,62 80,02 35.781.890.000 26.342.835.287 73,62

2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik meningkat

79,50 66,07 83,11 7.092.500 4.685.800 66,07

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat

100,00 95,20 95,20 121.910.000 116.060.500 95,20

4 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah

100,00 77,66 77,66 50.272.000 48.652.900 96,78

Jumlah 35.961.164.500 26.512.234.487 73,72

Belanja Langsung Pendukung

4.480.430.000 3.479.685.899 77,66

Total Belanja Langsung 40.441.594.500 29.991.920.386 74,16

Sumber data: Laporan Keuangan Sekretariat DPRD, 2018

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun 2018

22

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2018 adalah baik, karena dari 1 (satu) sasaran utama yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori berhasil, sedangkan 1 (satu) sasaran pendukung dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil dan 2 (dua) dengan kategori berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

Pertama, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

PENUTUP BAB

IV

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun 2018

23

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja sekretariat DPRD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Target Realisasi% kinerja (8/7*100)

Target (Rp) Realisai (Rp)% kinerja

(11/10*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Akuntabilitas

kinerja Pemerintah Daerah meningkat

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah meningkat

5.02.5.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

97,84 2.855.555.000 2.089.611.703 73,18

100,74 1.410.725.000 1.170.245.141 82,95 Kendala : Adanya pembatasan sejumlah belanja peralatan perkantoran

Pemecahannya : diperlukan pemahaman dari pelaksana teknis kegiatan

5.02.5.02.02.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi


20170 OS makan minum;12000 OS minum snack;1 paket;391 OP luar daerah;770 OP dalam daerah

20180 OS makan minum;12000 OS minum snack;1 paket;254 OP luar daerah;198 OP dalam daerah

78,15 1.444.830.000 919.366.562 63,63 Kendala : anggaran makan minum snac tergantung jumlah tamu, sedangkan tunjangan ketua karena pergantian masa jabatan sehingga terdapat sisa anggaran 1 bulan. Pemecahan : perlunya prediksa sejumlah rapat dan pergantian pimpinan.

REALISASI PENCAPAIAN KINERJASEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2018

NO SASARAN DaerahKode Program dan

Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan (Outcome)/Kegiata

n (output)

Sasaran Perangkat Daerah

Fisik Keuangan

Realisasi Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan

Kendala dan Upaya Pemecahan

5.02.5.02.02.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran


500 surat;5 rekening telfon;2 rekening listrik;6 rekening air;4 paket ATK;4 paket komponen listrik;1 unit TV;2 unit LCD;4 unit AC;1 unit PC;1 unit printer;5 unit laptop;1 unit sound conference;4 paket alat dan bahan kebersihan;14 jenis surat kabar;4 paket barang cetakan;300 hari x 23 orang ;365 hari x 2 orang ;37500 lembar;1 paket peralatan kerja;137 unit pemeliharaan komputer;19 unit pemeliharaan alat studio;7 unit pemeliharaan alat pemancar;1 unit;1 paket;1 unit;14 unit;2 unit;8 unit;1 unit;6 unit;11 unit;1 unit;1 unit.

500 surat;5 rekening telfon;2 rekening listrik;6 rekening air;4 paket ATK;4 paket komponen listrik;1 unit TV;2 unit LCD;4 unit AC;1 unit PC;1 unit printer;5 unit laptop;1 unit sound conference;5 paket alat dan bahan kebersihan;14 jenis surat kabar;4 paket barang cetakan;300 hari x 23 orang ;365 hari x 2 orang ;37500 lembar;1 paket peralatan kerja;137 unit pemeliharaan komputer;19 unit pemeliharaan alat studio;7 unit pemeliharaan alat pemancar;1 unit;1 paket;1 unit;14 unit;2 unit;8 unit;1 unit;6 unit;11 unit;1 unit;1 unit.

5.02.5.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100,73 1.112.700.000 944.166.196 84,85

5.02.5.02.02.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran


1 paket pembangunan bagian depan gedung kantor (kuncung);2 paket ( Pengadaan Meja Ruang Rapat Alkap Pengadaan Kursi ruang rapat Alkap);2 paket (Luas gedung yang akan dibangun 600 m2, Pengadaan jasa konsultan Perencana pengadaan jasa konsultan pengawas).

1 paket pembangunan bagian depan gedung kantor (kuncung);2 paket ( Pengadaan Meja Ruang Rapat Alkap Pengadaan Kursi ruang rapat Alkap);2 paket (Luas gedung yang akan dibangun 600 m2, Pengadaan jasa konsultan Perencana pengadaan jasa konsultan pengawas).

100 563.500.000 556.863.500 98,82 Pengadaan sarana prasarana terealisasi 98,82% tanpa adanya kendala.

5.02.5.02.02.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran


1 paket (Luas gedung rumah dinas 400 m2);1 paket (Luas Gedung kantor 2000m2);1 unit;14 unit;2 unit;8 unit;1 unit;6 unit;11 unit;1 unit;1 unit;10 unit;4 uni;4 unit;4 unit;4 unit;10 unit;42 unit AC;600 m2 luas gedung kantor

1 paket (Luas gedung rumah dinas 400 m2);1 paket (Luas Gedung kantor 2000m2);1 unit;14 unit;2 unit;8 unit;2 unit;6 unit;11 unit;1 unit;1 unit;6 unit;4 uni;4 unit;4 unit;4 unit;10 unit;42 unit AC;600 m2 luas gedung kantor

103,16 549.200.000 387.302.696 70,52 Kendala : Pengajuan anggaran BBM roda 2 pada usulan perubahan anggaran tidak terserap dikarenakan pengesahan anggaran perubahan waktunya sudah bulan November. Pemecahannya : Anggaran pemeliharaan sarana prasarana menyesuaikan kebutuhan kerusakan.

5.02.5.02.02.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

96,3 512.175.000 445.908.000 87,06

5.02.5.02.02.03.01. Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus


113 stel;68 stel;68 stel;2 stel pakaian satpam.

113 stel;68 stel;68 stel;2 stel pakaian satpam.

100 372.200.000 360.727.000 96,92 Anggaran pengadaan pakaian dinas dari proses pengadaan s/d pengespejean tanpa ada kendala.

5.02.5.02.02.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah


44 orang;7 orang;19 orang;2 orang.


88,91 5.645.000 3.451.000 61,13 Kendala : Tidak dilaksanakannya rapat-rapat dalam pengelolaan kepegawaian. Pemecahannya : perlunya pencermatan sejumlah usulan KP, KGB, mapun pensiun.

5.02.5.02.02.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur




100 134.330.000 81.730.000 60,84 Kendala : Pengiriman personil bimtek tanpa memberikan kontribusi. Pemecahannya : telah dilaksanakannya pengurangan anggran untuk Ta 2019

2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

5.02.5.02.02.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100 121.910.000 116.060.500 95,20

5.02.5.02.02.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

1 dokumen;2 dokumen;12 dokumen.

1 dokumen;2 dokumen;12 dokumen.

100 121.910.000 116.060.500 95,20 Kendala : Penyetoran SPJ ke Bagian Keuangan terlelu mepet sampai dengan jangka waktu masa pengajuan anggaran baik TU/GU. Pemecahannya : pengiriman SPJ ke bagian keuangan diharapkan sudah lengkap.

3 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah

5.02.5.02.02.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100 50.272.000 48.652.900 96,78

5.02.5.02.02.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah


1 dok LKJIP;1 dok renja;1 dok proja;1 dok RKA;1 dok DPA;1 dok perubahan renja;1 dok ROPK;1 dok DPPA 2017

1 dok LKJIP;1 dok renja;1 dok proja;1 dok RKA;1 dok DPA;1 dok perubahan renja;1 dok ROPK;1 dok DPPA 2017

100 23.900.000 23.899.200 100,00 Tidak terdapatnya kendala dalam penyelesaian pertanggungjawaban dalam perencanaan, karena semua Indikator perencanaan kinerja menjadi tolo ukur tunjangan kinerja.

5.02.5.02.02.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah


12 dok;4 dok. 12 dok;4 dok. 100 17.987.000 17.149.700 95,34 Kendala : Sering terjadinya perbedaa anggaran antara Renja , Renstra dan RPJM. Pemecahannya : Perlunya penyesuaian dengan beberapa dokumen.

5.02.5.02.02.05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah


1 paket. 1 paket. 100 8.385.000 7.604.000 90,69 Tanpa adanya kendala dalam pengadaan profil DRPD.


Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

5.02.5.02.02.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 100 7.092.500 4.685.800 66,07

5.02.5.02.02.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 2 dokumen;1 dokumen. 2 dokumen;1 dokumen. 100 7.092.500 4.685.800 66,07 Realisasi keuangan hanya tercapai 73, 62% dikarenkan adanya anggaran rapat tidak dilaksanakan


Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat

5.02.5.02.02.15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD


86,85 35.781.890.000 26.342.835.287 73,62

5.02.5.02.02.15.01. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah


21 perda;6 paket. 15 perda;6 paket. 85,71 9.090.090.000 6.879.707.929 75,68 Kendala : Raperda yang direncanakan 21 , sementara menjadi Perda hanya 15 yang dikarenakan keterbatasan waktu pembahasan. Sedangkan sisa aggaran disebabkan anggaran hotel dan tiket dihitung dengan nilai standart SHBJ, sedangkan realisasinya sesuai dengan at cost sehingga terdapat selisih dengan nilai realisasi. Pemecahannya: adanya pengurangan anggaran tahun 2019 dan pengurangan Raperda.

5.02.5.02.02.15.02. Rapat-Rapat Paripurna


2 paket PAW. 2 paket PAW. 100 61.600.000 56.575.600 91,84 Anggaran rapat- rapat paripurna menyesuaikan jumlah pengeluaran

5.02.5.02.02.15.03. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama


6 paket. 6 paket. 100 179.010.000 136.633.500 76,33 Pelaksanaan hearing tergantung permintaan masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat, atau pihak lainnya

5.02.5.02.02.15.04. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan


9 paket. 9 paket. 100 43.200.000 28.727.500 66,50 Rap-rapat alkap menyesuaikan kebutuhan anggota DPRD

5.02.5.02.02.15.05. Reses Penjaringan Aspirasi Masyarakat


3 kali. 3 kali. 100 2.747.520.000 2.686.975.900 97,80 Reses penjaringan aspirasi dilaksanakan sesuai dengan target 3 kali dalam satu tahun

5.02.5.02.02.15.06. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD


5 paket. 5 paket. 100 23.584.020.000 16.485.448.643 69,90 Kendala : Terdapat sisa anggaran Lemhanas dikarenakan pergantian ketua. Anggaran Adkasi sudah dilaksanakan namun dikarekan pelaksanaan tidak sesuai perencanan sehingga terdapat sisa anggaran. Anggran Bimtek 8 kali, karena terbentur aturan maka hanya dilaksankan 6 kali. Pemecahannnya : pengurangan anggaran kegiatan tahun 2019.

5.02.5.02.02.15.07. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD


180 orang. 42 orang. 23,33 76.450.000 68.766.215 89,95 Kendala : terdapat 2 anggota DPRD yang tidak melakukan General Check up, dikarenakan sakit. Pemecahannya : penyetoran sisa anggaran

40.441.594.500 29.991.920.386 74,16Jumlah

Documents

LAPORAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/42_sekretariat dprd/Laporan_Kinerja.pdf · sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi